ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo) Rizka Novianti Pertiwi Devi Farah Azizah Bondan Catur Kurniawan PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya [email protected] ABSTRACT Land and Building Tax Transitional Rural and Urban throughout the Regency/ City Government conducted begin no later than January 1, 2014. Probolinggo city is one of cities that implemented tax on land and building be the Local Taxes in 2013. Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies Tax on Land and Building mandates previously Tax Center is now a local tax. The method used is descriptive research. The results indicate the effectiveness of land and building tax collection in Probolinggo City less effective because for 6 years from 20082013 have not reached the predetermined income target. Low income receipt in 2010 amounted to 72.12% with less effective criteria. While the highest income realization in 2013 amounted 83.48% with criteria quite effective. The increasing of land and building tax income in 2013 due the transition of land and building tax into Local Taxes. In the other hand, taxes socialization from fiscus increase tax compliance. In an effort to improve the land and building tax income in Probolinggo city need to repeat data collection on Land and Building Tax Objects by adjusting the market price and the current economy. Keyword: Regional Taxes, Land and Building Tax Transition, and Land and Building Tax PENDAHULUAN Pajak

ditetapkan selama 6 tahun dari tahun 2008-2013.

mempunyai

kontribusi

yang

Upaya

yang

dilakukan

Probolinggo

migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak

pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

adalah penerimaan negara yang digunakan

kecamatan dan kelurahan melalui pemberian

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

reward untuk pemungut yang berhasil mencapai

dengan prinsip dasar menghimpun dana yang

target hingga 100 persen. Pemberian

diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui

(selain

mekanisme yang mengacu pada peraturan

meningkatkan pencapaian target pajak Kota

perundang–undangan.

Probolinggo.

merupakan

insentif)

memotivasi

Kota

cukup besar dalam penerimaan negara non

Pajak

dalam

pemerintah

kinerja

reward

diharapkan

Berdasarkan

mampu

temuan Setyorini

pemasukan dana yang memiliki potensi melalui

(2011) bahwa terdapat 5 kelurahan dengan

pertumbuhan

penerimaan

penduduk

dan

stabilitas

PBB

paling

rendah

di

Kota

perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut

Probolinggo untuk tahun 2010 yaitu Kelurahan

pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas

Kedungasem,

bagi pemerintah (Darwin, 2013:1). Pajak di

Mangunharjo dan Jrebeng Kulon. Terdapat 3

Indonesia

kelurahan

sendiri

menurut

kewenangannya

terbagi menjadi pajak Pusat dan Daerah. tentang PDRD, PBB yang semula merupakan Pajak Pusat saat ini telah dilimpahkan ke menjadi

mendapat

Pakistaji,

catatan

yaitu

untuk peningkatan penerimaan PBB di tahun 2011. Efektivitas

pemungutan

pajak

Daerah.

menggambarkan kinerja suatu pemerintahan.

Pengalihan tersebut dilakukan paling lambat

Pengertian efektivitas berhubungan dengan

tanggal 1 Januari 2014. Kota Probolinggo

keberhasilan

merupakan

menyelesaikan kegiatannya tepat pada waktu

salah

satu

Pajak

yang

Lor,

Kelurahan Mangunharjo, Jati dan Kanigaran

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009

kabupaten/kota

Kareng

kota

yang

sudah

menerapkan PBB P2 tahun 2013.

bagi

suatu

organisasi

dalam

dan sesuai dengan tujuannya.

Penerimaan dari PBB yang diperoleh DPPKA Kota Probolinggo, terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut salah satunya yaitu belum tercapainya

target

penerimaan

yang

telah Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id

1

TINJAUAN PUSTAKA

b. Asas Sumber

Pajak

c. Asas Kebangsaan

1. Pengertian Pajak Pajak

3.

menurut

Soemitro

dalam

Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assessment

Mardiasmo (2009:1) diartikan sebagai iuran

b. Self Assessment System

yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara

c. Withholding System

berdasarkan

Undang–Undang

(yang

dapat

dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik

4. Tarif Pajak

langsung.

Terdapat 4 macam tarif pajak menurut

Sedangkan

Smeets

dalam

Waluyo,

Mardiasmo (2009:9):

(2011:2) pajak merupakan Prestasi yang terutang

a.

Tarif Sebanding/Proporsional

kepada

norma–norma

b.

Tarif Tetap

dapat dipaksakan, tanpa ada

c.

Tarif Progresif

d.

Tarif degresif

pemerintah

umum dan kontraprestasi individual,

melalui

langsung

dalam

hal

dimasukkan

untuk

membiayai

yang

pengeluaran pemerintah.

Definisi PBB PBB

2. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2009:1) terdapat 2 (dua) fungsi pajak antara lain :

menurut

Soemarso

(2007:

612)

adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta

tak

gerak

berupa

bangunan. Keadaan

bumi

dan/atau

atau status orang atau

1.

Fungsi budgetair

badan yang dijadikan sebagai Subjek Pajak tidak

2.

Fungsi mengatur (regulerend)

mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu, PBB termasuk pajak objektif. Sebagai Pajak

3. Pengelompokkan Pajak

Objektif timbulnya kewajiban pajak sangat

Menurut Resmi (2012:7) terdapat berbagai

ditentukan oleh adanya Objek Pajak sedangkan

jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi

kondisi Subjek Pajak tidak mempengaruhi

(3) tiga kelompok, yaitu pengelompokan pajak

besarnya pajak (Darwin, 2013:6).

menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya: 1.

2.

3.

Menurut Golongan

Dari

pengertian

tersebut

dapat

disimpulkan bahwa PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, dimana

a.

Pajak Langsung

besarnya

b.

Pajak Tidak Langsung

objeknya yaitu bumi, tanah dan bangunan.

pajak

ditentukan

oleh

keadaan

Menurut Sifat a.

Pajak Subjektif

b.

Pajak Objektif

Objek PBB Objek

PBB

yaitu

Bumi

dan/atau

Menurut lembaga Pemungutannya

Bangunan. Bumi merupakan permukaan serta

a.

Pajak Pusat / Negara

tubuh bumi di bawahnya. Tanah dan perairan

b.

Pajak Daerah

pedalaman serta laut wilayah Indonesia bagian dari

4. Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Waluyo (2011:16) Tata Cara Pemungutan Pajak terdiri atas stelsel pajak, asas

permukaan

bangunan

adalah

bumi.

Pengertian

konstruksi

teknis

dari yang

ditanamkan atau melekat pada tanah maupun perairan (Darwin, 2013:8).

pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak: 1.

2.

Berdasarkan Stelsel Pajak

Subjek PBB Subjek PBB adalah orang atau badan

a. Stelsel nyata (riil stelsel)

secara nyata memiliki hak atas bumi maupun

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

bangunan. Subjek Pajak (orang atau badan) PBB

c. Stelsel campuran

dikatakan Wajib Pajak PBB apabila memenuhi

Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak

persyaratan objektif, yaitu memiliki objek PBB

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

yang dikenakan pajak. Dikatakan memiliki Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id

2

dikenakan pajak, menguasai dari objek kena

METODE PENELITIAN Peneliti menggunakan

pajak (Soemitro, 2001:17).

deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini,

objek berarti memiliki hak atas objek yang

penelitian

peneliti lebih banyak mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang

Dasar Pengenaan PBB menggunakan

diteliti untuk mendapatkan data yang objektif.

Nilai Jual Objek Pajak. NJOP dapat diperoleh

Penelitian dilakukan di Kantor DPPKA Kota

dari

serta

Probolinggo yang terletak di Jalan Panglima

membandingkan harga dengan objek lain sejenis

Sudirman 19 Probolinggo. Situs penelitian

letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta

dalam penelitian ini adalah bagian pajak

telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan

khususnya di Pajak Bumi dan Bangunan.

baru, dan penentuan Nilai Jual Objek Pajak

Wawancara dan dokumentasi menjadi teknik

pengganti (Mardiasmo, 2009:317).

pengumpulan data dalam penelitian ini.

Dasar

pengenaan

proses

jual

beli

PBB secara

wajar

Berdasarkan perumusan masalah yang diteliti, maka fokus penelitian yang ditetapkan

Tarif PBB Tarif PBB yang berlaku merupakan tarif

peneliti yaitu tingkat efektivitas pemungutan

tunggal sebesar 0,5% atas DPP untuk seluruh

PBB di Kota Probolinggo pada tahun 2008-2013

Objek Pajak (Gunadi, 2001:137). Sejak ditetapkan

(sebelum dan sesudah pengalihan PBB dikelola

sebagai Pajak Daerah maka tarif PBB Kota

Pemerintah Kota Probolinggo), faktor-faktor

Probolinggo menggunakan Peraturan Daerah

yang mempengaruhi efektivitas pemungutan

Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 sebagai

PBB di Kota Probolinggo dan upaya yang

berikut:

dilakukan dalam optimalisasi pemungutan PBB. Analisis data yang dilakukan meliputi

a) sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu

penyusunan

milyar rupiah) atau lebih;

penerimaan PBB anggaran tahun 2008-2013,

b) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk

NJOP

kurang

dari

Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

tabel

target

dan

realisasi

perhitungan dan penyusunan tabel efektivitas pemungutan PBB anggaran

tahun 2008-2013,

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PBB di Kota Probolinggo dan analisis upaya dalam optimalisasi PBB.

Efektivitas Halim

(2004:166)

mendefinisikan

Efektivitas merupakan keadaan yang terjadi

HASIL DAN PEMBAHASAN

akibat

Analisis Efektivitas Pemungutan PBB di Kota

atas

menurut

yang

dikehendaki.

Mardiasmo

Sedangkan

(2009:134)

efektivitas

Probolinggo Perhitungan

merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu

tingkat

efektivitas

organisasi dalam mencapai tujuan. Jika tujuan

pemungutan PBB Kota Probolinggo periode

organisasi

tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.

tersebut

berhasil

dicapai,

maka

organisasi tersebut dikatakan efektif. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 2: Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 Tahun

Efektivitas PBB =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵

x 100%

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Sebelum Pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah Kurang 2008

4.699.621.089,00

3.449.819.044,00

73,41

Efektif Kurang

2009

4.818.239.759,00

3.823.371.225,00

79,35

Efektif Kurang

2010

5.598.480.489,00

4.037.443.280,00

72,12

Efektif Cukup

2011

5.598.442.701,00

4.487.279.280,00

80,15

Efektif Cukup

2012

5.767.958.057,00

4.697.123.952,00

81,43

Efektif

(Halim, 2004:135)

Tabel 1: Nilai Interpretasi Efektivitas Persentase (%)

Kriteria

>100 90-100 80-90 60-80 <60

Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No: 690.900-327 ( dalam Adelina, 2013)

Kriteria Efektivitas

Sesudah Pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah Cukup 2013

5.649.827.437,00

4.716.360.032,00

83,48

Efektif

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemungutan PBB di Kota Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id

3

Probolinggo mengalami fluktuasi yaitu dari

Kompetensi

pegawai

hasil yang kurang efektif menjadi cukup efektif.

kemampuan

Dalam tabel juga terlihat bahwa anggaran

dimiliki oleh pegawai. Untuk mengetahui

penerimaan PBB dari tahun 2008-2013 Kota

pendidikan

Probolinggo belum pernah mencapai target

yang diikuti oleh pegawai dapat dilihat

yang telah ditentukan. Pada tahun 2011 tingkat

dan

merupakan

keterampilan

yang

keahlian/spesialisasi/khusus

pada tabel sebagai berikut:

efektivitas menunjukkan kriteria cukup efektif

Tabel 3

sebesar

khusus untuk Pegawai Seksi Pajak Bumi dan

80,15%

dengan

realisasi

sebesar

Bangunan

Rp4.487.279.280,00. Pengelolaan PBB terakhir dikelola oleh pemerintah pusat pada tahun 2012. Pada tahun tersebut

realisasi

Rp4.697.123.952

penerimaannya

dengan

persentase

sebesar 81,43%.

Tingkat efektivitas penerimaan PBB tahun 2013 sebesar

83,48%

dengan

realisasi

No 1. 2 3. 4. 5.

Rp

4.716.360.032,00 dengan kriteria cukup efektif. Realisasi

Pendidikan keahlian/ spesialisasi/

penerimaan

pada

tahun

2013

Jenis Pelatihan Diklat Operator Consule Diklat Penilai Diklat Persiapan Peralihan PBB Bimbingan teknis tentang Pelayanan PBB Bimbingan teknis tentang Penilaian PBB Jumlah

Jumlah 1 1 1 2 1 6

Sumber: DPPKA, 2014

merupakan awal yang cukup bagus dalam Pada Tabel

pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah dengan berbagai

keterbatasan

yang

dimiliki

3 dijelaskan selama

periode tahun 2013 dalam masa pengalihan

oleh

PBB

DPPKA Kota Probolinggo.

bahwa

pendidikan

keahlian/

pencapaian

spesialisasi/ khusus yang dilakukan oleh

efektivitas penerimaan PBB pada tahun 2013

pegawai Seksi PBB cukup bagus. Salah

menjelaskan

Kota

satunya adalah saat mendapat undangan

Probolinggo melalui DPPKA telah berusaha

Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti

dalam

PBB

Bimbingan Teknis tentang Pelayanan PBB,

tersebut. Ditinjau dari segi realisasi penerimaan

bagian seksi PBB mengirim 2 orang, ini

PBB, diperlukan upaya yang konkrit dari pihak

bertujuan untuk menambah wawasan dan

DPPKA Kota Probolinggo agar lebih efektif

keterampilan

dalam

Peningkatan kompetensi petugas/pegawai

Lebih

lanjut,

tingkat

bahwa

Pemerintah

mengoptimalkan

penerimaan

pemungutannya. Beberapa yang perlu

yang

diperhatikan oleh DPPKA: 1.

Pendataan

ulang

Objek

PBB

dengan

perkembangan

saat ini, uji coba pendataan ulang yang dilakukan oleh DPPKA akhir tahun 2013 2.

3.

ditinjau

pelayanan

dari

PBB.

pendidikan

keahlian/spesialisasi/ khusus yang diikuti

secara

oleh DPPKA cukup memadai.

berkala. Pendataan ini bertujuan untuk menyesuaikan

tentang

2.

Meningkatkan

kapasitas

sumber

daya

pegawai Kapasitas pegawai khususnya Seksi

di 5 kelurahan 10 blok.

Pajak Bumi dan Bangunan pada DPPKA

Penetapan target penerimaan dengan

Kota Probolinggo masih belum sesuai.

menyesuaikan keadaan saat ini agar tidak

Ketidaksesuaian ini didasarkan atas belum

memberatkan Wajib Pajak.

adanya kemampuan atau pendidikan yang

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan

berlatar belakang perpajakan pada Seksi

secara intensif kepada petugas pemungut

PBB. Keterbatasan lainnya yaitu kurangnya

tingkat kecamatan dan kelurahan untuk

pegawai yang

lebih

pelaksanaan

setiap pegawai terhambat karena ada

Pajak

beberapa

aktif

pemungutan

dalam dan

Wajib

agar

mengetahui pentingnya membayar PBB.

menyebabkan pekerjaan

pegawai

yang

merangkap

pekerjaannya. Ini berakibat pada tidak efektifnya penyelesaian pekerjaan pegawai.

Analisis

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 1.

Peningkatan Kompetensi petugas/pegawai

Dengan demikian, peningkatan kapasitas pegawai

dengan

menambah

pegawai

dengan kemampuan atau latar belakang perpajakan. Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id

4

3.

Tingkatkan

Sarana

dan

Prasarana

7.

operasional

Peningkatan sosialisasi peraturan daerah tentang kemitraan dan sisi pendapatan

Sarana

dan

prasarana

operasional

Peraturan daerah yang merupakan

berperan penting dalam pemungutan PBB.

landasan hukum berpengaruh terhadap

Berbagai sarana yang dibutuhkan telah

penerimaan PBB . Peraturan Daerah perlu

tersedia,

menyesuaikan

tinggal

penggunaan

dan

yang

digunakan di lapangan cukup memadai

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

saat

merupakan

Dalam sosialisasi tentang Peraturan Daerah

transportasi yaitu kendaraan roda empat

kepada Wajib Pajak diperlukan sebagai

dan roda dua guna menjangkau kecamatan

pemahaman atas kebijakan yang telah

dan kelurahan yang jauh dari kantor

ditetapkan oleh pemerintah.

ini,

sarana

tersebut

8.

Kerjasama dengan pihak ketiga

4. Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli

Pada pelaksanaan Pengalihan PBB

Daerah

diperlukan persiapan yang matang oleh

Intensifikasi kegiatan

merupakan

penggalian

penerimaan

suatu

daerah. Selain mengenai kesiapan sumber

pajak

daya manusia tetapi juga dengan Sistem

terhadap objek dan serta Subjek Pajak yang

Manajemen

telah

Penggunaan

ada

atau

terdaftar.

Peningkatan

Informasi

Objek

SISMIOP

Pajak.

memerlukan

intensifikasi yang dilakukan oleh DPPKA

kerjasama dengan pihak ketiga yaitu pihak

Kota Probolinggo salah satunya yaitu

KPP

dengan penyuluhan pajak baik melalui

Pengalihan PBB diperlukan pendampingan

media elektronik dan media cetak agar

dan

lebih

kemampuan teknis guna mengefektifkan

patuh

dan

tepat

waktu

dalam

melunasi pajak terutangnya. Peningkatan Profesional kinerja pegawai melakukan

pemungutan

Pratama

Kota

pelatihan

Probolinggo.

untuk

mendukung

pelaksanaan pemungutan PBB. 9. Peningkatan manajemen keuangan yang

Profesional dalam bekerja yaitu ketika PBB

akuntabel

tidak

Peningkatan

manajemen

keuangan

melakukan manipulasi dan penyelewangan

yang akuntabel pada seksi PBB yaitu

atas pembayaran PBB. Terdapat petugas

dengan dilakukannya tertib adaministrasi.

pemungut

Tertib administrasi pada pemungutan PBB

ditingkat

kecamatan

6.

kondisi

berkembang, sehingga dapat meningkatkan

DPPKA Kota Probolinggo.

5.

dengan

pemeliharaan sarana tersebut. Sarana yang

kelurahan

yang

dan

melakukan

dapat

berupa

Pembukuan

pelayanan realisasi

penyelewengan dengan tidak menyetorkan

administrasi,

Pembukuan

pajak terutang Wajib Pajak yang dititipkan

penerimaan,

Administrasi

ke Bank Jatim. Tindakan tidak profesional

Administrasi

tersebut

pada

Sementara (STTS) dan Database SISMIOP.

kepercayaan Wajib Pajak dalam membayar

Pelaksanaan tertib administrasi sebagai

PBB.

wujud

akan

Peningkatan

berdampak

sosialisasi

tentang

pajak

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sosialisasi

yang

meningkatkan

dengan

membayar

pajak intensif.

memerlukan Salah

satu

Tanda

Terima

manajemen

keuangan yang akuntabel telah dilakukan

kepada Wajib Pajak dalam

Surat

SPPT,

baik

oleh

DPPKA

Kota

Probolinggo. 10.

Peningkatan kualitas pelayanan publik Pemberian kepuasan kepada Wajib

sosialisasi yang dilakukan yaitu Pekan

Pajak

Panutan Pelunasan SPPT PBB. Kegiatan

pelayanan

Pekan Panutan merupakan kegiatan dari

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

kalangan

pejabat

pemerintah

melalui

peningkatan

publik

sebagai

kualitas pelanggan

maupun

Salah satu upaya meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak potensial dalam memberikan

Wajib Pajak adalah dengan memberikan

contoh dan teladan kepada masyarakat

pelayanan yang baik.

dalam pelunasan PBB.

pelayanan

memiliki

Perbaikan kualitas tujuan

agar

Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id

5

meningkatkan kepuasaan dan kepatuhan

Kota Probolinggo ini. Kepanjangan dari

Wajib Pajak.

Gadis Penter Mas yaitu Gelaran Diseminasi Informasi

Pelayanan

Terpadu

Kepada

dalam

Masyarakat. Instansi pemerintah yang ikut

Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan

bergabung dalam event yang diadakan

Bangunan

Dinas Kominfo ini adalah DPPKA, BLH,

Analisis

Upaya

yang

Dilakukan

Kegiatan yang pernah dilakukan oleh

PLN, PDAM, BPMPP, Dinas Pendidikan,

DPPKA Kota Probolinggo dalam optimalisasi pemungutan PBB antara lain:

Perpustakaan Umum, dan Informasi KB. d.

1. Segi Administrasi Segi

2.

SEMIPRO merupakan kepanjangan dari

administrasi

penatalaksanaan

Sosialisasi melalui Event SEMIPRO

disini

mengenai

Seminggu di Kota Probolinggo. Kegiatan

prosedur

yang

administrasi

diadakan

pemerintah

Kota

pembukuan PBB di Kota Probolinggo yang

Probolinggo ini hampir sama dengan Gadis

dilakukan oleh DPPKA yaitu Pembukuan

Penter Mas yaitu kumpulan dari beberapa

pelayanan

Pembukuan

pelayanan dari instansi pemerintahan yang

realisasi penerimaan, Administrasi SPPT,

berada dalam satu lokasi. Kegiatan ini

Administrasi

memberikan manfaat bagi Wajib Pajak

administrasi, Surat

Tanda

Terima

Sementara (STTS), Database SISMIOP.

yang akan melakukan pelayanan PBB dan

Sosialisasi

lainnya di satu tempat saja, ini menjadi

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan

dijelaskan

Sosialisasi

yang

mengenai

macam-macam

dilakukan

DPPKA

Kota

lebih mudah. 3.

Pemberian

reward

Kepada

Petugas

Pemungut

Probolinggo:

Pemberian reward atau bonus ini diberikan

a. Pekan Panutan Pelunasan SPPT PBB

kepada

petugas

pemungut

di

Kegiatan Pekan Panutan Pelunasan SPPT

kelurahan

dan

PBB merupakan salah satu bentuk kegiatan

dilakukan

untuk

mendorong

untuk

pemungut

agar

bersemangat

meningkatkan

kesadaran

Wajib

kecamatan.

tingkat

Upaya

ini

petugas dalam

Pajak agar dapat melunasi/membayar PBB

melakukan pemungutan PBB dan berupa

sebelum tanggal jatuh tempo. Kegiatan ini

apresiasi dari pemerintah daerah.

bentuk aksi positif dari kalangan pejabat pemerintah maupun Wajib Pajak potensial

KESIMPULAN DAN SARAN

dalam memberikan contoh dan teladan

Kesimpulan

kepada

masyarakat

Kota

Probolinggo

dalam pelunasan dan pembayaran PBB. b. Sosialiasi pelayanan PBB Kegiatan

sosialisasi

Efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008-

ini

dilaksanakan

2013 belum pernah mencapai target penerimaan

melalui media cetak dengan menerbitkan

yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan

brosur–brosur

yang

terendah

Kota

Rp4.037.443.280,00 dan tingkat efektivitasnya

dan

disebarkan

ke

Probolinggo,

melalui

buku

profil

masyarakat media

elektronik

72,12%

pada dengan

tahun kriteria

2010 kurang

sebesar efektif.

berupa kerjasama dengan radio suara kota

Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi pada

dalam mengadakan talk show dan siaran

tahun 2013 sebesar Rp 4.716.360.032,00 dan

lainnya. Selain itu juga sosialisasi dengan

tingkat efektivitasnya 83,48% dengan kriteria

menggunakan

cukup efektif. Kenaikan penerimaan PBB pada

mobil

pelayanan

yang

dimiliki DPPKA Kota Probolinggo.

tahun

c. Kegiatan Gadis Penter Mas Gadis Penter Mas adalah kegiatan yang mengumpulkan

dikarenakan

pengalihan

PBB

menjadi Pajak Daerah. Rata-rata efektivitas

diadakan Dinas Kominfo Kota Probolinggo dengan

2013

segala

macam

bentuk pelayanan masyarakat yang ada di

penerimaan PBB secara keseluruhan sebesar 78,32% dengan kriteria kurang efektif. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pemungutan PBB pada Kota Probolinggo antara Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id

6

lain;

Peningkatan

Kompetensi

petugas/

Gresik. Jurnal Akuntansi Universitas

pegawai, Meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai, Tingkatkan Sarana dan Prasarana operasional,

Peningkatan

Surabaya.Vol 1 No. 3: 1-20 Darwin. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan dalam

Intensifikasi

Tataran Praktis. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pendapatan

Asli

Daerah,

Peningkatan

Profesional

kinerja

pegawai,

Peningkatan

Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah

sosialisasi tentang pajak kepada Wajib Pajak.

Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi

pemungutan

PBB

di

Kota

YKPN. Gunadi, John, Hutagaol dan Richard Burton.

Probolinggo dari aspek segi penatalaksanaan

2001. Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta :

administrasi, sosialisasi, dan pemberian reward

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

sudah

UI.

cukup

mendapat

baik.

Namun,

perhatian

penatalaksanaan

yang

mengenai

administrasi

di

perlu segi

Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi Tahun

tingkat

2009. Yogyakarta: Andi Offset.

kecamatan dan kelurahan berupa pembukuan

. 2009. Akutansi Sektor Publik.

mengenai hasil pemungutan maupun data

Yogyakarta: Andi Offset.

penerima STTS. Mengenai sosialisasi dalam

Resmi, Siti. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus Jilid

rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi

Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Saleemba

dan Bangunan telah dilakukan secara intensif

Empat.

dan perlu ditingkatkan lagi dengan sosialisasi

Setyorini, Desi Tri. 2011. Siapkan Rewad Bagi

ke masyarakat untuk lebih peduli membayar

Petugas Pemungut Pajak”, diakses pada

PBB.

Tanggal 12 Januari 2014 dari http: probolinggokota.go.id

Saran

Soemitro, Dalam rangka meningkatkan penerimaan

PBB, DPPKA Kota Probolinggo sebaiknya terus melakukan pendataan ulang atau pemutakhiran

Rochmat.

2001.

Pajak

Bumi dan

Bangunan. Bandung: Rafika Aditama. SR, Soemarso. 2007.

Perpajakan: Pendekatan

Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat

data secara berkala terhadap subjek dan objek

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28

PBB di seluruh kecamatan dan kelurahan. Selain

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

itu diperlukan juga peningkatan kemampuan

Retribusi Daerah

pegawai yang berhubungan dengan kegiatan

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia edisi 10.

pemungutan PBB melalui diklat atau studi

Jakarta: Salemba Empat

banding untuk bertukar informasi dengan instansi daerah lain. pendidikan

yang

Peningkatan jenjang lebih

tinggi

dapat

menciptakan pegawai yang lebih berkualitas. DPPKA Kota Probolinggo harus terus meningkatkan

sosialisasi

dan

penyuluhan

kepada Wajib Pajak yang berada di daerahdaerah pelosok tentang pentingnya membayar PBB guna menunjang pembangunan daerah serta melakukan pengawasan yang berkala dan memberikan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran. DAFTAR PUSTAKA Adelina, Rima.2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan

Pendapatan

(PBB)

Daerah

di

Terhadap Kabupaten

Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id

7