ANALISIS EFEKTIVITAS KEBERLANGSUNGAN MODAL USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

TESIS

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBERLANGSUNGAN MODAL USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

YENNY VERAWATI

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014

TESIS

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBERLANGSUNGAN MODAL USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

YENNY VERAWATI NIM 1191461002

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014

i

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBERLANGSUNGAN MODAL USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Udayana

YENNY VERAWATI NIM 1191461002

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 ii

LEMBAR PENGESAHAN

TESISI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. I Wayan Sudirman, SE., SU. NIP. 19500510 19780 3 100

Dr. A.A.I.N Marhaeni, SE., MS. NIP. 19621231 198601 2 001

Mengetahui Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,

Prof. Dr. N. Djinar Setiawina, SE., MSi. NIP: 19530730 198303 1 001

Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S (K) NIP. 19590215 198510 2 001

iii

Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal 12 Januari 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana, No. : 4526/UN.14.4/HK/2014, Tanggal 31 Desember 2014

Ketua Anggota

: Prof. Dr. I Wayan Sudirman, SE.,SU : 1. Dr. A.A.I N. Marhaeni, SE.,MS 2. Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawana, SE., MSi 3. Dr.Ni Nyoman Yuliarmi, SE., MP 4. Dr. I Ketut Djayastra , SE., SU

iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama

: Yenny Verawati

NIM

: 1191461002

Program Studi

: Pembangunan Daerah

Judul Tesis

: Analisis

Efektifitas

keberlangsungan

Modal

Usaha

Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 12 Januari 2015 Yang membuat pernyataan

(Yenny Verawati) NIM .01191461002

v

UCAPAN TERIMA KASIH Pertama-tama perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, tesis ini penulis dapat selesaikan.Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Wayan Sudirman, SE.,SU, sebagai pembimbing I dan Dr. A.A.I N. Marhaeni, SE.,MSsebagai pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan teliti telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini ucapan yang sama juga penulis tujukan kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, SpPD KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Udayana. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi,Sp.S (K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa program Magister Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, S.E., M.S., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana atas ijin yang diberikan. Juga ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawana, SE., MSi, selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana Udayana dan selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis serta kepada para penguji tesis yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi sehingga tesis ini dapat diselesaikan, yaitu kepada Dr.Ni Nyoman Yuliarmi, SE., MP dan Dr. I Ketut Djayastra , SE., SU Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seluruh pengelola, dosen, dan pegawai pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah banyak memberikan bantuan dan layanan selama proses pendidikan sampai pada penyelesaian tesis ini. Rekan-rekan senasib dan sepenanggungan Angkatan XX, yang tidak henti-

vi

hentinya saling memberikan motivasi dan memacu semangat serta doa dalam kebersamaan baik suka maupun duka selama menempuh proses pendidikan hingga akhir studi dapat dilalui dengan baik, serta sahabatku yang juga selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis demi penyelesaian tesisi ini. Penghargaan khusus serta ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Papa Lim Khiau Siang dan Almarhumah Mama Katarina Tan Giok Hwa, Adik-adikku Jacky Hendrianto dan Ricky Hendrianto serta Suami tercinta I Made Winata, SE yang telah mendukung penulis dalam doa penuh perhatian, kasih sayang, kesabaran memberikan dorongan moral dan doa yang telah diberikan selama menempuh pendidikan hingga akhir studi. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai wacana dan menambah wawasan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun tesis ini. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari awal proses pendidikan hingga penyelesaian tesis ini, serta kepada penulis sekeluarga.

Denpasar, Januari 2015 Penulis

vii

ABSTRAK Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan seringkali tidak berjalan dengan baik yakni, adanya kendala pada pelaksanaannya yang belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional, keterlambatan pencairan anggaran, keterlambatan penyelesaian kegiatan, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis tingkat pemerataan pemberian modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, 2) Untuk menganalisis efektifitas keberlangsungan modal usaha SPP, 3) Untuk menganalisis pengaruh langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha SPP, 4) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha melalui komitmen pengembalian dana. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 95 ketua kelompok. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan statistik Inferensial menggunakan analisis jalur. Penelitian ini menyimpulkan 1) Tingkat pemerataan pemberian modal usaha masuk dalam kategori tinggi, 2) Efektivitas keberlangsungan modal usaha masuk dalam kategori sedang, 3) Jumlah pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana. Jumlah jam kerja dan pengalaman mendapat pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana. Prioritas usaha dan jumlah bantuan serupa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana. Jumlah pinjaman berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha. Jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mendapatkan pelatihan, jumlah bantuan serupa, dan komitmen pengembalian dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha, 4) Jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, pengalaman mendapat pelatihan, prioritas usaha, dan jumlah bantuan serupa berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha melalui komitmen pengembalian dana. Saran dari penelitian ini 1) Kebijakan pemerintah berupa pemberian modal usaha diharapkan dapat terus dilakukan karena dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, 2) Kelompok SPP yang sudah mandiri diharapkan membantu kelompok lainnya, 3) Jumlah pinjaman sangat perlu diperhatikan dan dievaluasi sehingga terwujud perbaikan terhadap manfaat program ini, 4) Kelancaran dalam pembayaran harus terwujud sehingga menambah efektivitas keberlangsungan modal usaha PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Kata kunci : Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), efektivitas, modal usaha

viii

ABSTRACT Implementation of PNPM Rural often do not work well namely, the existence of constraints on its implementation in accordance with the Technical Guidelines for the Operation, disbursement delays, delays in the completion of activities, and others. This study aims to 1) To determine the level of equalization provision of venture capital Women's Savings and Loans (SPP) of PNPM Rural in District Mengwi Badung regency. 2) To determine the effectiveness of the sustainability of the business capital of SPP. 3) To determine the direct effect of the loan amount, number of working hours, priority in running the business, the experience of training and the amount of such assistance to the commitment and effectiveness of sustainability refund venture capital SPP.4) To determine the effect of indirect loan amount, number of hours worked, priority in running the business, training and experience similar to the amount of aid effectiveness venture capital sustainability. This research was conducted in the District Mengwi Badung Regency Bali. Data province used are primary data and secondary data. The sample in this study was 95 head of the group. The analysis technique used is descriptive analysis and inferential statistics using path analysis with multivariate analysis, linearity tests, analysis of the sub-structure equation, the path diagram, Sobel test and interpretation analysis. Research concluded 1) The level of equalization provision of venture capital into the high category. 2) The effectiveness of the sustainability of venture capital into the category of medium 3) The direct effect of the loan amount and a significant negative effect on the commitment of a refund. The number of hours worked and trained experience positive and significant effect on the commitment of a refund. Business priorities and the amount of such assistance is not positive and significant effect on the commitment of a refund. The loan amount but not significant negative effect on the effectiveness of the sustainability of capital. The number of working hours, priority in running the business, training experience, the amount of such assistance, and commitment refund positive and significant impact on the effectiveness of venture capital sustainability. 4) For the indirect effect (indirect effect) in this study indicate that it is real (significant) no mediation effect (intervening) commitment to a refund of the research model is formed. Suggestions of this study 1) Government policy for the provision of venture capital is expected to continue to do as perceived by society. 2) Group which is independent SPP expected to assist other groups. 3) Total loans are very Noteworthy and evaluated to realize improvements to the benefits of this program. 4) The smoothness of the payment must be realized thereby increasing the sustainability effectiveness of the venture capital PNPM Rural in District Mengwi Badung regency. Keywords: sustainability effectiveness of venture capital, loan amount, hours of work, business priorities, training, and the amount of such assistance, commitment refund

ix

DAFTAR ISI

Halaman JUDUL .............................................................................................................

i

PASYARAT GELAR ......................................................................................

ii

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................

iii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI ................................................................

iv

SURAT PERNYATAAN.................................................................................

v

UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................

vi

ABSTRAK .......................................................................................................

viii

ABTRACT .......................................................................................................

ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................

x

DAFTAR TABEL ............................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

xv

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................

xvi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN..........................................................................

1

1.1 Latar Belakang..........................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................

8

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................

9

1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................

10

KAJIAN PUSTAKA ......................................................................

11

2.1 Konsep-Konsep, dan Definisi yang Digunakan .......................

11

2.1.1 Program PNPM mandiri perdesaan ..............................

11

2.1.2 Dasar hukum PNPM mandiri perdesaan ......................

20

2.1.3 PNPM mandiri perdesaan simpan pinjam perempuan (SPP) ............................................................................

22

2.1.4 Definisi efektifitas ........................................................

33

2.1.5 Tingkat pemerataan prosedur .......................................

34

2.1.6 Modal dan akumulasi modal ........................................

35

2.1.7 Pemberdayaan Perempuan ...........................................

36

x

BAB III

BAB IV

2.2 Teori-Teori yang Digunakan ....................................................

38

2.2.1 Kredit dan kebijakan perkreditan .................................

38

2.2.2 Prinsip-prinsip pemberian pinjaman ............................

40

2.2.3 Teori Pemberdayaan Perempuan ..................................

41

2.2.4 Teori Efektifitas………………………………… ........

43

2.2.5 Modal............................................................................

44

2.3 Keaslian Penelitian ...................................................................

45

KERANGKA BERPIKIR,KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN ................................................................................

48

3.1 Kerangka Berpikir dan Konsep Penelitian ...............................

48

3.2 Hipotesis ...................................................................................

53

METODE PENELITIAN ...............................................................

54

4.1 Rancangan Penelitian ...............................................................

54

4.2 Lokasi Penelitian ......................................................................

55

4.3 Identifikasi Variabel Penelitian ................................................

56

4.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian .................................

57

4.5 Jenis dan Sumber Data .............................................................

59

4.5.1

Jenis data ......................................................................

59

4.5.2

Sumber data..................................................................

60

4.6 Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel ....................

61

4.6.1

Populasi penelitian .......................................................

61

4.6.2

Sampel ..........................................................................

61

4.6.3

Metode penentuan sampel ............................................

62

4.7 Metode Pengumpulan Data ......................................................

63

4.8 Instrumen Penelitian .................................................................

64

4.8.1

Validitas .......................................................................

64

4.8.2

Reliabilitas ...................................................................

65

4.9 Teknik Analisis Data ................................................................

65

4.9.1

Statistik deskriptif ........................................................

65

4.9.1.1 Analisis tingkat pemerataan prosedur ..............

66

4.9.1.2 Analisis efektivitas keberlangsungan dana ......

68

xi

4.9.2

BAB V

Statistik Inferensial ......................................................

69

4.9.2.1 Analisis jalur (Path Analysis)...........................

69

DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .................

75

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.........................................

75

5.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian ................................................

78

5.3 Analisis Data ............................................................................

88

5.3.1 Pemenuhan asumsi analisis jalur .................................. 5.3.2 Analisis ketepatan model ............................................ 5.3.3 Pengaruh langsung variabel penelitian ........................ 5.3.4 Pengaruh tidak langsung variabel penelitian ............... 5.4 Pembahasan ..............................................................................

88 90 93 101 103

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

BAB VI

Tingkat Pemerataan Pemberian Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ....................................................... Tingkat Efektifitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ....................................................... Pengaruh Langsung Jumlah Pinjaman, Jumlah Jam Kerja, Prioritas Menjalankan Usaha, Pelatihan, dan Jumlah Bantuan Serupa terhadap Komitmen Pengembalian Dana dan Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ...................... Pengaruh Tidak Langsung Jumlah Pinjaman, Jumlah Jam Kerja, Prioritas Menjalankan Usaha, Pelatihan, dan Jumlah Bantuan Serupa terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha melalui Komitmen Pengembalian DanaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung .........................................

103

107

110

121

SIMPULAN DAN SARAN ...........................................................

128

6.1 Simpulan ...................................................................................

128

6.2 Saran .........................................................................................

129

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

131

LAMPIRAN .....................................................................................................

134

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kelurahan, Desa Adat, Jumlah Perempuan dan Lakilaki Tahun 2012 ............................................................................

4

Tabel 1.2 Lokasi dan alokasi dana SPP PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2012 ..............................................................................................

5

Tabel 5.1 Administrasi Kabupaten Badung..................................................

76

Tabel 5.2 Uji Validitas Instrumen ................................................................

80

Tabel 5.3 Pencapaian Skor Rata-rata dan Persentase Pencapaian Skor dan Skor Maksimal Terhadap Tingkat Pemerataan dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha ................................................................

82

Tabel 5.4 Distribusi Responden Menurut Pemahaman terhadap Tujuan Program ........................................................................................

82

Tabel 5.5 Distribusi Responden Menurut Pemahaman terhadap Manfaat Program ........................................................................................

83

Tabel 5.6 Distribusi Responden Menurut Pemahaman terhadap Penentuan Peserta dalam Pemberian Pinjaman .............................................

84

Tabel 5.7 Distribusi Responden Menurut Pemahaman terhadap Prosedur Pemberian Pinjaman .....................................................................

84

Tabel 5.8 Distribusi Responden Menurut Persepsi terhadap Tingkat Suku Bunga Pemberian Pinjaman .........................................................

85

Tabel 5.9 Distribusi Responden Menurut Persepsi terhadap Jangka Waktu Pencairan Pemberian Pinjaman ....................................................

86

Tabel 5.10 Distribusi Responden Menurut Persepsi terhadap Kemudahan Persyaratan Pemberian Pinjaman .................................................

87

Tabel 5.11 Ringkasan Uji Linieritas dengan Metode Ramsey .......................

89

Tabel 5.12 Hubungan Kausalitas dalam Model dan Persamaannya ..............

92

Tabel 5.13 Matriks Korelasi Antar Variabel Bebas .......................................

93

Tabel 5.14 Ringkasan Output Persamaan Sub-struktur Pertama....................

94

xiii

Tabel 5.15 Ringkasan Output Persamaan Sub-struktur Kedua ......................

97

Tabel 5.16 Ringkasan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total Variabel Penelitian ......................................................................

101

Tabel 5.17 Uji Sobel .......................................................................................

103

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1

Gambar 3.2

Gambar 4.1

Kerangka Berpikirpada Penelitian Analisis Efektifitas Keberlangsungan Usaha Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Di Badung ..............................

51

Kerangka Konsep pada Penelitian Analisis Efektifitas Keberlangsungan Usaha Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Di Badung ...............................

52

Model Analisis Jalur Efektifitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Di Badung…………………………………….

70

Gambar 5.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Badung .................

77

Gambar 5.2

Analisis Jalur Persamaan Sub-struktur Pertama ................

96

Gambar 5.3

Analisis Jalur Persamaan Sub-struktur Kedua ...................

99

Gambar 5.4

Analisis Jalur Secara Keseluruhan ....................................

100

xv

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran 1

Daftar Kuesioner ..................................................................................

135

2

Tabulasi Kuesioner ..............................................................................

139

3

Perhitungan Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha ....................

140

4

Pengujian Instrumen ...........................................................................

141

5

Statistik Deskriptif dan Frekuensi Jawaban Responden ......................

142

6

Uji Normalitas .....................................................................................

144

7

Uji Linieritas ........................................................................................

145

8

Analisis Jalur Persamaan Struktur ........................................................

146

9

Tabel F ..................................................................................................

152

10

Tabel t ...................................................................................................

153

xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakmerataan sumber daya atau faktor produksi. Hal ini dapat dilihat antara lain dari rendahnya akses pendidikan, kesehatan, gizi, dan akses akan kepemilikan tanah, modal serta fasilitas lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan penduduk. Hubungan lain antara pembangunan dengan gejala kemiskinan adalah terciptanya orang miskin baru oleh implementasi pembangunan proyek-proyek besar seperti waduk, pabrik, dan lain sebagainya. Lapisan proyek-proyek besar dapat jatuh miskin dan kelompok yang tergusur oleh realisasi pembangunan secara berangsur-angsur ataupun secara langsung jika kompensasi yang diberikan tidak memadai atau tidak mengembangkan mata pencaharian (Mardimin, 1996: 49). Jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2011 tercatat sebanyak 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya turun sebanyak 1 juta orang atau 0,84 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang atau 13,33 persen. Selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011). Sementara, di daerah pedesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang

1

2

dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011 (Tempointeraktif, 2011). Pertumbuhan ekonomi wilayah tidak terlepas dari pengaruh kinerja masyarakat di daerah tersebut. Keberadaan masyarakat miskin erat hubungannya dengan tingkat pendapatan dan pengangguran serta distribusi pendapatan yang tidak merata yang terjadi di daerah perdesaan terlihat relatif lebih tinggi tingkat penganggurannya (BPS, 2012). Hal ini terjadi karena kurangnya keterampilan masyarakat itu sendiri dan rendahnya akses masyarakat terhadap modal untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kegiatan ekonomi produktif. Hal tersebut akhirnya

akan

berpengaruh

terhadap

kesenjangan

masyarakat

maupun

kesenjangan antar wilayah (Todaro, 2004). Upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mengubah pola pikir serta sikap mental mereka. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masingmasing. Kesulitan untuk memperoleh akses tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa tingkat kesejahteraan atau pendapatan masyarakat miskin tetap rendah. Oleh sebab itu, dalam sebuah program yang akan dalam pelaksanaannya harus lebih mengutamakan swakelola, dalam pengertiannya masyarakat lokal mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Mereka dapat dengan mudah mengakses fasilitas yang dibuat untuk mereka. Selain itu, perencanaan

3

yang dipakai adalah “bottom-up planning” atau perencanaan pembangunan yang disusun dari bawah ke atas maka rencana pembangunan meliputi program dan proyek yang benar-benar dibutuhkan dan melibatkan masyarakat lokal dalam rencana pembangunan (Adisasmita, 2006:4). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai suatu kebijakan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin sebagai kelanjutan dari Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan. PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun 1998/1999 dirancang sebagai bagian dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat, dengan memberikan modal usaha untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan. Tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian bantuan modal untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi pedesaan, dengan tekanan pada partisipasi masyarakat, kegiatan usaha, prasarana dan sarana pengembangan kegiatan sosial ekonomi, serta kemampuan lembaga dan aparat di tingkat desa atau kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah kerja pemerintahan Provinsi Bali yang tidak luput dari berbagai kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan

yang

menyangkut

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

4

Jumlah penduduk Kabupaten Badung tahun 2011 berdasarkan data registrasi penduduk tercatat 399,861 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,74 persen dengan kepadatan penduduk rata-rata 955 jiwa per km2 seks rasio adalah 101 dan rata-rata jiwa perkepala keluarga 4 jiwa . Kondisi wilayah dengan luas wilayah 136.588 hektar memiliki berbagai potensi sumber daya alam berupa tanaman pangan, komoditas perkebunan maupun potensi laut, perlu mendapat perhatian pemerintah sehingga masyarakat dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan potensi sumberdaya yang dimilikinya akan menjadi lebih mempunyai daya saing (Badung dalam Angka, 2012).

Tabel 1.1 Jumlah Kelurahan, Desa Adat, Jumlah Penduduk Perempuan dan Laki-laki Tahun 2011 di Kabupaten Badung

Kecamatan

Ibukota

Kelurahan

Kuta Jimbaran 6 Selatan Kuta Kuta 5 Kuta Utara Kerobokan 6 Mengwi Mengwi 20 Abiansemal Blahkiuh 18 Petang Petang 7 Sumber: Badung Dalam Angka, 2012

Desa Adat

Jumlah Perempuan

Jumlah Lakilaki

Total Jumlah Penduduk

9

35.696

37.438

73.134

6 8 38 34 27

19.475 31.966 55.830 41.870 14.179

20.585 32.027 54.758 41.709 14.328

40.060 63.993 110.588 83.579 28.507

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kelurahan, desa adat, jumlah perempuan dan laki-laki pada tahun 2011 . Dilihat dari persebaran penduduk antar Kecamatan terlihat penduduk di Kecamatan Mengwi yang paling banyak yaitu 110.588 jiwa atau 27,66 persen , disusul Kecamatan Abiansemal yaitu 83.579 jiwa atau 20,99 persen, sedangkan Kecamatan Petang merupakan Kecamatan dengan

5

jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 28.507 jiwa atau 7,13 persen. Ditinjau dari angka perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan terdapat 2 Kecamatan yaitu Mengwi dan Abiansemal yang mempunyai penduduk perempuan

lebih

banyak

dibandingkan

penduduk

laki-laki,

sedangkan

4 Kecamatan lainnya (Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Petang) mempunyai penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Tabel 1.2 Lokasi dan Alokasi Dana Untuk Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2012 di Kabupaten Badung N o

Alokasi Anggaran (Rp) Kecamatan

BLM

APBD

APBN

900.000.000 680.000.000 Kuta Selatan 1.580.000.000 2.080.000.000 1.400.000.000 680.000.000 Mengwi 2.080.000.000 1.400.000.000 680.000.000 Abiansemal 1.635.000.000 1.125.000.000 510.000.000 Petang 7.375.000.000 4.825.000.000 2.550.000.000 Jumlah Sumber: Laporan Bulanan Desember 2012 fasilitator Kabupaten

1 2 3 4

Alokasi Dana Untuk Modal Usaha SPP 330.000.000 230.000.000 0 210.000.000 581.000.000

Salah satu program dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang merupakan bantuan berupa pinjaman dana bergulir sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro perdesaan. Tabel 1.2 menunjukkan alokasi anggaran yang digulirkan di Kabupaten Badung tahun 2012. Di Kecamatan Kuta Selatan mendapatkan alokasi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tertinggi sebesar Rp. 330.000.000,-. Di Kecamatan Mengwi yang mempunyai ibukota Mengwi dengan jumlah kelurahan, desa dinas dan jumlah penduduk perempuan terbanyak mendapatkan alokasi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 230.000.000,- sedangkan Abiansemal yang

6

mempunyai ibukota Blahkiuh tidak mengajukan alokasi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) karena tingkat likuiditas yang tinggi. PNPM Mandiri Perdesaan memakai pola dana pendamping (cost-sharing) antara pusat dengan daerah berdasarkan kapasitas fiskal masing-masing kabupaten sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tanggal 30 Agustus 2006. Berdasarkan laporan bulanan tentang daftar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Badung dengan kapasitas fiskal rendah mesti menyediakan dana pendamping cost-sharing dari APBD sebesar 20 persen sedangkan dana BLM bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN). Pada tahun 2012 Kabupaten Badung mendapatkan alokasi anggaran BLM dari APBN dan APBD sebesar Rp. 7.375.000.000,- untuk 4 kecamatan dari 6 kecamatan yang ada dan tidak tumpang tindih dengan lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perkotaan dan Program Pengembangan Daerah Tertinggal Khusus (P2DTK). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan seringkali tidak berjalan dengan baik yakni, adanya kendala pada pelaksanaannya yang belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Seperti yang dilansir pada hasil penelitian Lembaga Penelitian SMERU Research Institute ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan ini, seperti keterlambatan pencairan anggaran,

keterlambatan

penyelesaian kegiatan, dan

lain-lain

(Smeru, hal 11, 2011) . Sedangkan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masalah yang sering ditemui seperti yang dikutip dari hasil penelitian oleh lembaga penelitian SMERU Research Institute

7

yaitu, masalah akses rumah tangga miskin terhadap Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibatasi oleh pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan dengan cara menerapkan syarat yang berat, karena pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan khawatir bahwa mereka tidak mampu mengembalikan dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) (Smeru,ha127, 2011). Usaha ekonomi mikro yang disasar oleh Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah usaha ekonomi mikro yang dapat tumbuh dan berkembang pesat, sehingga diharapkan terbukanya peluang kerja, peluang usaha, dan pendapatan masyarakat dapat meningkat. Dengan bantuan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) membawa angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi mikro yang ada di perdesaan yang rata-rata mengalami permasalahan pada minimnya sumber pendanaan yang dapat diakses sebagai sumber pembiayaan. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan usaha ekonomi di bidang jasa yang memiliki fungsi perantara (intermediary) antara mereka yang menyimpan dan mereka yang meminjam. Sebagai lembaga ekonomi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memerlukan dana untuk biaya operasional. Untuk menutupi biaya tersebut Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat memilih dan menentukan sumber penerimaan seperti biaya bunga atas pinjaman atau pendapatan dari administrasi pelayanan. Selisih lebih antara biaya operasional dengan penerimaan jasa pelayanan (keuntungan) karena efektivitas pelayanan pinjaman dapat dipergunakan untuk menambah modal lembaga Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

8

1.2 Rumusan Masalah Selama ini minimnya informasi tentang efektifitas program, sehingga hal ini menunjukkan betapa pentingnya dilakukan analisis untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi efektifitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Badung. Dengan dimulainya program ini sangat diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sebagian belum berada pada tingkat ekonomi keluarga sejahtera, yang ditandai oleh menguatnya daya beli penduduk kurang mampu yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi keluarga kurang mampu dan berkurangnya beban pengeluaran keluarga kurang mampu dalam bentuk meningkatnya nilai simpanan/asset. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tingkat pemerataan pemberian modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ? 2) Bagaimana efektifitas keberlangsungan modal usaha kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ? 3) Bagaimanakah pengaruh langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung?

9

4) Bagaimanakah pengaruh tidak langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha melalui komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung?

1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis tingkat pemerataan pemberian modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 2) Untuk menganalisis efektifitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 3) Untuk menganalisis pengaruh langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 4) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha

10

melalui komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Manfaat Teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ragam penelitian tentang pengaruh jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa serta mampu

menambah

pengetahuan

dan

wawasan

mengenai

efektifitas

keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. 2) Manfaat Praktis. Dengan mengetahui adanya pengaruh jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi lebih lanjut serta sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan perencanaan pembangunan wilayah kepada pemerintah daerah dalam membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep-Konsep dan Definisi yang Digunakan Dalam penelitian ini muncul banyak istilah yang terkait dengan efektifitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu penjelasan konsepkonsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep yang diuraikan pada bagian berikut adalah konsep PNPM Mandiri Perdesaan, efektifitas, tingkat pemerataan, modal usaha, jenis usaha, jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa.

2.1.1 Program PNPM mandiri perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (Depdagri, 2008). Visi dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

11

12

1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal. 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat. 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan strategi yang dikembangkan yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok

sasaran,

menguatkan

sistem

pembangunan

partisipatif,

serta

mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri

Perdesaan

diharapkan

masyarakat

dapat

menuntaskan

tahapan

pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Rihadini tahun 2010 pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : 1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dari pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program,

penyediaan

pendampingan dan pendanaan stimulan untuk

13

mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberkelanjutan berbagai hasil yang dicapai. PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : 1) Bertumpu pada pembangunan manusia karena pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. 2) Otonomi karena dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 3) Desentralisasi karena kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 4) Berorientasi pada masyarakat miskin karena semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

14

5) Partisipasi karena masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. 6) Kesetaraan dan keadilan gender karena laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. 7) Demokratis karena setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 8) Transparansi dan Akuntabel karena masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 9) Prioritas

karena

pemenuhan

pemerintah

kebutuhan

dan

untuk

masyarakat pengentasan

harus

memprioritaskan

kemiskinan

dengan

mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. 10) Kolaborasi karena semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 11) Keberlanjutan

karena

setiap

pengambilan

keputusan

harus

mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

15

12) Sederhana karena semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. 13) Ketentuan dasar PNPM mandiri perdesaan . Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. (1) Desa berpartisipasi. Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpasrtisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurangkurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD sosialisasi.

16

(2) Kriteria dan jenis kegiatan. Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi : a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. b. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan

pelatihan

pengembangan

keterampilan

masyarakat

(pendidikan non formal). c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. (3) Mekanisme usulan kegiatan. Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah: a. Usulan kegiatan sarana prasana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas

hidup

masyarakat

(kesehatan

atau

pendidikan)

atau

peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.

17

b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 20 persen

dari BLM

kecamatan.

Tidak

ada batasan

alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. c. Usulan kegiatan sarana dan prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan dan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan. Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebesar Rp 350 juta. Usulan kegiatan pendidikan dan kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten. (4) Swadaya masyarakat. Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat

yang

disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan

tahapan

PNPM

Mandiri

Perdesaan.

Swadaya

biasa

diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada

18

saat

pelaksanaan

kegiatan.

Dasar

keswadayaan

adalah

kerelaan

masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. (5) Kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai instansi yang mengelola lokasi tersebut. (6) Jenis kegiatan yang dilarang . Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik. b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah

19

c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan- bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain). d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya. e. Pembiayaan gaji pegawai negeri. f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja. g. Kegiatan yang berkaitan denganproduksi, penyimpanan,atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau. h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis. i. Kegiatan yang berhunbungan dengan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dan atau menuju negara lain. j. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai. k. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luas lebih dari 50 Hektar (Ha) l. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha. m. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik. (7) Sanksi Sanksi adalah satu bentuk pemberlakuan kondisi adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri

20

Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya. Sanksi dapat berupa: a. Sanksi masyarakat yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan. b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan

dengan

baik.

Seperti

menyalahi

prinsip-prinsip,

menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur.

2.1.2 Dasar hukum PNPM mandiri perdesaan Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan (Rihadini, 2010) adalah sebagai berikut:

21

1) Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah: (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa, (3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2) Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu : (1) Undang-Undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiona12005-2025, (3) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasiona12004-2009, (4) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (5) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, (6) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengaruh utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 3) Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu: (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) UndangUndangNo. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) UndangUndang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (4) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah, (5) Peraturan Pemerintah No. 2

22

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, (6) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (7) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, (8) Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.O10/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah, (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.3 PNPM mandiri perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Berdasarkan Bahan Bacaan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberikan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

23

1) Tujuan dan ketentuan. (1) Tujuan umum. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pedanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. (2) Tujuan khusus. a) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar b) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha c) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. 2) Ketentuan dasar Ketentuan dasar dalam kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut: (1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan, (2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman, (3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan

24

pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan, (4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan, (5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3) Ketentuan pendanaan bantuan langsung masyarakat (BLM). Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 20persen dari alokasi dana. (1) Sasaran dan bentuk kegiatan. a) Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah ada di masyarakat. b) Bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. (2) Ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu : a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.

25

b) Mempunyai kegiatan simpan pinj am dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati. c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota. d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. (3) Mekanisme pengelolaan. Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program PNPM mandiri perdesaan akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan, yaitu sebagai berikut : (1) Musyawarah antar desa (MAD) sosialisasi. Dalam MAD sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya. (2) Musdes sosialisasi. Dalam musdes sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan. (3) Musyawarah dusun. Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan proses sebagai berikut :

26

a) Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari; Kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi

kelompok

mengacu

pada

ketentuan

kategorisasi

perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin (RTM) yang akan menjadi pemanfaat. b) Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat. c) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri dengan : (a) Daftar kelompok yang diidentifikasi. (b) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan. (c) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin. (d) Rekap kebutuhan pemanfaat. (4) Musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan. Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah : a) Penentuan usulan desa untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui keputusan musyawarah khusus perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.

27

b) Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa. c) Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. d) Dalam penulisan usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) paling tidak harus memuat hal sebagai berikut: (a) Sekilas kondisi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). (b) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota,

kondisi

permodalan,

kualitas

pinjaman,

kondisi

operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana. (c) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin. (5) Verifikasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah : a) Penetapan formulir verifikasi. Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia proses pelaksanaan verifikasi. Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut : (a) Pengalaman kegiatan simpan pinjam. (b) Persyaratan kelompok.

28

(c) Kondisi kegiatan simpan pinjam dengan penilaian : - Permodalan. - Kualitas Pinjaman. - Administrasi dan Pengelolaan . - Pendapatan. - Likuiditas (pendanaan jangka pendek). (d) Penilaian khusus rencana kegiatan. (e) Jumlah rumah tangga miskin sebagai contoh pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin (RTM). (f) Penilaian kategorisasi kelompok. (g) Pembuatan berita acara (BA) hasil verifikasi, dalam BA tersebut mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga

miskin

sebagai

pemanfaat,

dan

dikategorisasi

perkembangan kelompok. (6) MAD prioritas usulan. Tahapan ini merupakan tahapan usulan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergantung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis

29

menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi. Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok simpan pinjam (SPP) tanpa memperhatikan alat desanya, sehingga rangking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa atau desa. Hasil pemeringkatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLM. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP dan perjanjian pinjaman. Prioritas kebutuhan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) agar mempertimbangkan : a) Keterlibatan hasil rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat. b) Kategorisasi tingkat perkembangan kelompok. c) Hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam berita acara TIM Verifikasi. Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan

jumlah

rumah

tangga

miskin

dan

peningkatan

kesempatan kerja/usaha. d) Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha.

30

(7) MAD penetapan usulan. Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD prioritas usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima. (8) Penetapan persyaratan. Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal : a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap. b) Jangka waktu pinjaman sember dana BLM maksimal 12 bulan. c) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok. d) Angsuran langsung dari kelompok ke unit pelaksana kegiatan (UPK). (9) Pencairan dana. Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut : a) Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program. b) Pencairan dilakukan sekaligus (100persen) pada setiap kelompok.

31

c) Dalam saat bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2 persen dan operasional desa 3 persen dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua UPK sebagai pengelola kegiatan. d) Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana. e) Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK. (10) Pengelolaan dokumen dan administras di UPK pengelolaan kegiatan di tingkat UPK meliputi : a) Pengelolaan dokumen UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut: pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial, dan pengelolaan dokumen penyalur kuitansi. b) Pengelolaan administrasi meliputi rekening pengembalian SPP, buku bantu bank SPP, buku kas harian SPP, dan kartu pinjaman. c) Pengelolaan pelaporan realisasi penyaluran, pinjaman SPP, dan laporan operasional. d) Pengelolaan administrasi meliputi rekening pengembalian SPP, buku bantu bank SPP, buku kas harian SPP, dan kartu pinjaman. e) Pengelolaan pelaporan realisasi penyaluran, pinjaman SPP, dan laporan operasional.

32

(11) Pengelolaan dokumen dan administrasi di kelompok. Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi data - data peminjam, dokumen

pendanaan/kuitansi

di

kelompok

maupun

pemanfaat,

administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman dan administrasi pinjaman (laporan perkembangan kolektibilitas SPP, neraca, dan pemanfaat) . (12) Penetapan daftar tunggu. Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan berita acara. (13) Pelestarian dan pengembangan kegiatan. Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup: a) Pelestarian kegiatan. Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan: (a) Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin. (b) Adanya pelestarian prinsip PNPM mandiri pedesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.

33

(c) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok. (d) Pengembangan layanan kepada masyarakat. b) Pengembangan kelompok Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang

profesional,

akuntabel

sehingga

mampu menarik minat kerjasama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah : (a) Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin, (b) Adanya pelestarian prinsip PNPM mandiri perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi, (c) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok, (d) Pengembangan layanan kepada masyarakat, (e) Pengembangan permodalan.

2.1.4 Definisi efektifitas Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109). Suatu organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan efektivitas

34

adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, maka kelompok dimana ia menjadi anggota juga efektif dalam mencapai tujuan, organisasi itu juga efektif mencapai tujuan. Efektivitas berbeda dengan efesiensi. Efesiensi adalah pengorbanan untuk mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanannya dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efesiensi. Sedangkan Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai (Sigit, 2003:1) . Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Hidayat, 1986) yang menjelaskan bahwa :”Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai”. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siagian, 2001: 24).

2.1.5 Tingkat pemerataan prosedur Tingkat pemerataan dan kesederhanaan prosedur dalam pemberian pinjaman modal usaha melalui kegiatan SPP dapat dilihat dari prosesnya, yaitu

35

proses pelaksanaan mudah diterima, persyaratan yang lebih mudah dan sederhana serta waktu pencairan dana yang lebih cepat dari lembaga keuangan formal yang ada dan tingkat suku bunga yang tidak memberatkan masyarakat. Analisis proses pelaksanaan program mengolah tanggapan responden (Akma1, 2006) dapat dikaji melalui : 1) Pemahaman responden (sosialisasi) terhadap tujuan program. 2) Pemahaman responden terhadap manfaat program. 3) Pemahaman responden terhadap penentuan peserta. 4) Pemahaman responden terhadap prosedur (cara) mendapatkan pinjaman. 5) Persepsi responden terhadap tingkat suku bunga. 6) Persepsi responden terhadap jangka waktu pencairan dana. 7) Persepsi responden terhadap kemudahan persyaratan dalam pengajuan pinjaman.

2.1.6 Modal dan akumulasi modal Capital was 1) Cash or goods used to generate income either by investing in a business or a different income property. 2) The net worth of a business that is, the amount by which its assets exceed its liabilities. 3) The money, property, and other valuables which collectively represent the wealth of an individual or business (Investorwords, 2009). Menurut Akmal (2006), modal kerja merupakan salah satu faktor dalam proses produksi. Modal kerja adalah modal yang dapat dijadikan uang untuk membelanjakan keperluan sehari-hari, misalnya untuk membeli bahan mentah, membayar upah gaji dan membayar hutang jangka pendek. Menurut Sukirno (1985), modal adalah segala barang yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang akan digunakan masyarakat.

36

Faktor utama atau komponen pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara (Todaro, 2004) adalah : 1) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 2) Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal ini akan terjadi apabila sebagian pendapatan yang diperoleh ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar output di kemudian hari . Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan modal adalah salah satu faktor produksi berupa uang atau barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa.

2.1.7 Pemberdayaan Perempuan Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktifitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu juga dihadapkan pada kendalateretentu yang dikenal dengan istilah triple burden of women, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi, dan fungsi social secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar

37

biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan ekonomi rumah tangga. Menurut Riant Nugroho (2008: 164), tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah : 1) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini. 2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan. 3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil, maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. 4) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. Adapun program-program pemberdayaan perempuan menurut Riant Nugroho (2008:165-166) adalah: 1) Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampong hingga nasional misalnya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perkumpulan koperasi maupun yayasan social. Penguatan

38

kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol. 2) Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran social program pemberdayaan.Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat. 3) Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4) Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan. 5) Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha skala kecil hingga skala besar dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

2.2 Teori-Teori yang Digunakan 2.2.1 Kredit dan kebijakan perkreditan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menerangkan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

39

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Istilah kredit berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yang berbunyi Credere yang berarti kepercayaan. Dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia telah memperoleh kepercayaan. Jadi dapat diartikan, bahwa dalam suatu pemberian kredit, di dalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang dijanjikan untuk dipenuhi pada waktu yang akan datang. Kredit adalah pemberian yang kontra prestasinya akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kredit adalah penyediaan yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman antara pihak bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan (Hadiwidjaja dan Wirasasmita, 1990). Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian sejumlah uang kepada seseorang atau suatu badan/perusahaan berdasarkan kepercayaan dari pemilik uang dengan kewajiban tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis kredit berdasarkan kegunaannya yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan. Kredit berdasarkan tujuannya yaitu kredit produktif dan konsumtif. Sedangkan kredit berdasarkan waktunya ada kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ada tiga asas pokok sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan kredit menurut (Madiarsa, 2008) meliputi :

40

1) Asas likuiditas mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan kondisi likuiditas yang baik, yaitu memelihara cash asset yang cukup sehingga dapat dicairkan sewaktu-waktu bila dibutuhkan. 2) Asas solvabilitas mengingatkan perusahaan untuk menjaga rasio antara total aktiva dengan seluruh utang yang harus dikembalikan baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga kepercayaan anggota dan masyarakat kepada perusahaan dapat dijaga. 3) Asas rentabilitas mensyaratkan bahwa perusahaan harus memperoleh laba yang

cukup

untuk

mempertahankan

eksistensinya

maupun

untuk

mengembangkan usahanya.

2.2.2 Prinsip-prinsip pemberian pinjaman Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat mengandung resiko, maka sebelum menyetujui permohonan pinjaman harus mempertimbangkan prinsipprinsip umum dalam pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 6 (enam) C (Madiarsa, 2008) yaitu : 1) Character calon peminjam berupa kejujuran dan integritas dari calon peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Catatan sejarah calon peminjam baik mengenai perilaku pribadi maupun dalam dunia bisnis sebagai bahan untuk mengevaluasi karakter tersebut. 2) Capacity adalah penilaian terhadap kemampuan calon peminjam untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dengan mengevaluasi hasil kegiatan yang sedang dijalankan atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan kredit yang

41

akan diterima, dan hasil evaluasi tersebut dapat memperkirakan kemampuan calon peminjam melunasi kredit pada waktu yang telah disepakati. 3) Capital adalah modal yang ditanamkan dalam kegiatan usaha. Semakin besar modal yang ditanamkan, maka peminjam tersebut mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh. 4) Collateral mengandung makna bahwa dalam memberikan kredit selalu mensyaratkan adanya jaminan sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit gagal atau sebab lain, sehingga peminjam tidak mampu melunasi utang pokok dan bunganya. 5) Condition of Economy maksudnya kondisi ekonomi dari kegiatan usaha yang akan dilakukan calon peminjam perlu mendapat pertimbangan, karena keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi kondisi internal dan eksternal dan kondisi ekonomi merupakan kondisi eksternal. 6) Constraint merupakan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan oleh seseorang yang melakukan kegiatan usaha di suatu lokasi .

2.2.3 Teori pemberdayaan perempuan Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar ‘daya’ yang berarti kekuatan atau kemampuan (Sulistiyani, 2004). Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka,A.M.W (1996: 55), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan yang tertinggal.

42

Konteks

pemberdayaan

bagi

perempuan

,menurut

Nursahbani

Katjasungkana dalam diskusi Tim Peremus Strategis Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan ada empat indikator pemberdayaan : 1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif dalam lingkungan. 2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut. 3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut. 4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara. Profesor Gunawan yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan yaitu: 1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki. 2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemapuan perempuan untuk bisa ikut mengakses , berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat. 3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya , kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya,

43

2.2.4 Teori efektifitas Suatu efektivitas dilihat berdasarkan pencapain hasil atau pencapaian dari suatu tujuan. Efektivitas berfokus kepada outcome (hasil) dari suatu program atau kegiatan, yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam teori sistem, suatu organisasi dipandang sebagai satu dari sejumlah elemen yang saling tergantung. Aliran input dan output merupakan titik awal dalam menggambarkan suatu organisasi. Dengan istilah yang sederhana, organisasi merupakan sumber daya (input) dari sistem yang lebih besar (lingkungan), memproses input dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah diubah atau output (Ivancevich dkk, 2006 :23). Efektivitas

organisasi

merupakan

suatu

konsep

meyeluruh

yang

menyertakan sejumlah konsep komponen. Konsep efektivitas organisasi tergantung pada teori sistem yaitu dimensi waktu yang juga penting. Dua kesimpulan utama dari teori sistem adalah : 1) Kriteria efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus input- prosesoutput, bukan hanya output. 2) Kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya. Berdasarkan teori sistem, suatu organisasi merupakan elemen sebuah sistem yang lebih besar yaitu lingkungan. Dengan berlalunya waktu, setiap organisasi mengambil, memproses, dan mengembalikan sumber daya ke lingkungan. Kriteria utama dari efektivitas organisasi adalah apakah organisasi tersebut bertahan dengan lingkungannya. Sehubungan dari penjelasan tersebut

44

maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dampak dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

2.2.5 Modal Dalam prakteknya faktor-faktor produksi baik sumber daya manusia maupun yang non sumber daya manusia seperti modal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu industri, dengan asumsi faktorfaktor produksi yang lain konstan, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja (Haryani, 2002). Modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek atau disebut juga sebagai asset lancar (current asset); di antaranya adalah kas/bank, persediaan, piutang, investasi jangka pendek dan biaya dibayar dimuka. Ada suatu konvensi akunting bahwa asset lancar adalah suatu suatu asset perusahaan yang dikonversi kepada kas/bank kurang dalam 1 tahun. Total dari asset lancar disebut gross working capital. Sumber dana untuk investasi dalam asset lancar perusahaan berasal dari kewajiban lancar (current liabilities), seperti antara lain: utang lancar, utang bank jangka pendek, utang pajak penghasilan, uang muka pelanggan, dan lainnya. Utang lancar adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kurang dalam satu tahun sedangkan net working capital adalah selisih antara asset lancar dengan kewajiban lancar, untuk itu modal kerja

45

bersih adalah didanai oleh sumber utang jangka panjang (long term debt) dan sebagian modal sendiri (Raharjaputra, 2009).

2.3 Keaslian Penelitian Berbagai penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai penelitian tentang efektifitas keberlangsungan modal usaha dengan menggunakan variabel yang berbeda-beda . Berikut

ini beberapa penelitian yang pernah

dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhaimin, 2012) . Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, pelaksanaan kebijakan

pemerintah

masih

kurang

efektif, karena faktor internal yaitu budaya dan rendahnya tingkat pendidikan sedangkan faktor eksternal yakni belum adanya data yang valid dan pemetaan tentang profil kemiskinan, tidak adanya aturan dan kebijakan pemerintah yang komprehensif. Penelitian yang dilakukan oleh (Rihadini, 2012), penelitian Liyana Apriyanti (2011), Ni Ketut Rai Agni Widyathi (2011) dan Kirana (2012). Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data

observasi,

wawancara dan

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini tentang persepsi anggota maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) dengan hasil yang sama yaitu cukup efektif hanya perbedaannya penelitian Kirana (2012) berfokus pada daerah Perkotaan sedangkan yang lainnya di Perdesaan.

46

Pada penelitian yang dilakukan (Fudjaja,Letty dan Fitri. 2011), (Surya, Sari. 2011) dan (Panggabean, 2005) dimana penelitian yang dilakukan untuk meneliti dampak yang dapat dilihat adalah adanya peningkatan kualitas hidup berdasarkan indikator pendapatan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan gizi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah memperoleh dana BLM-PNPM jumlah penerima bantuan yaitu wanita tani, yang tingkat pendapatannya dikategorikan rendah menjadi berkurang dan sebaliknya jumlah wanita tani yang ingkat pendapatannya yang di kategorikan tinggi mengalami peningkatan serta dengan membandingkan kesesuaian program selain bidang pertanian dengan implementasinya pada bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan. Penelitian mengetahui

yang

sejauh

dilakukan

mana

oleh

pengelolaan

Susiana

(2010)

program

bantuan

bertujuan untuk dana

bergulir

terhadap kelompok swadaya masyarakat dengan variable intermediasinya adalah Badan Keswadayaan Masyarakat atau biasa yang disingkat BKM. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Park dan Wang (2010) dan hasil penelitian yang dilakukan (Oktavia, 2011) kesimpulan bahwa PNPM

Mandiri Perkotaan, khususnya program simpan

pinjam dana bergulir di Kelurahan Sungai Sapih masih belum optimal dan menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat tidak secara signifikasi menaikkan income masyarakat miskin, akan tetapi program ini lebih memberikan dampak kepada ketersediaan fasilitas publik. Keaslian penelitian ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi

47

efektifitas keberlangsungan modal usaha adalah variabel jumlah pinjaman, jumlah jam kerja perhari, prioritas usaha yang dijalankan, pengalaman mengikuti pelatihan dan Jumlah bantuan serupa serta menambahkan variabel komitmen pengembalian sebagai variabel intervening dimana penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel tersebut. Pada penelitian ini Simpan Pinjam Perempuan SPP berfokus di Perdesaan menggunakan analisis deskriptif kualitatif juga menggunakan analisis jalur (Path Analysis) yang merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda yang akan digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

BAB III KERANGKA BERPIKIR,KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Berpikir dan Konsep Penelitian Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM mandiri perdesaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin (RTM) dengan pinjaman mikro untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, PNPM mandiri perdesaan bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM mandiri perdesaan hanya membangun dasar - dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM mandiri perdesaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan unit pelaksana kegiatan (UPK) yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan unit pelaksana kegiatan (UPK). Berdasarkan petunjuk teknis operasional (PTO) (Depdagri, 2008), kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini merupakan program yang telah lama dilaksanakan mulai dari pelaksanaan PPK sampai PNPM dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memberi kemudahan akses permodalan, pelestarian dan pengembangan dana bergulir, peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan di

48

49

tingkat desa, menyiapkan kelembagaan unit pengelola kegiatan (UPK) secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan serta pelayanan kepada rumah tangga miskin (RTM). Manfaat dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini secara keseluruhan adalah untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat atau kelompok usaha, pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama rumah tangga miskin. Peserta yang dapat mengajukan pinjaman melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kelompok simpan pinjam (KSP), kelompok usaha bersama (KUB) maupun kelompok aneka usaha yang mempunyai anggota rumah tangga miskin . Hasil evaluasi tersebut dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dan selanjutnya dikeluarkan keputusan pendanaan oleh tim badan koordinasi antar desa (BKAD) atau musyawarah antar desa (MAD). Tingkat suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada kelompok peminjam adalah sebesar 1 persen per bulan. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi dan bagi kelompok yang sudah pernah mendapatkan pinjaman sudah melakukan kewajibannya dengan baik dalam periode sebelumnya, maka proses pencairan dapat dilakukan dengan cepat. Untuk mengantisipasi adanya keterlambatan pencairan dana pendamping lewat APBD karena menunggu proses perubahan APBD, maka untuk dana pendamping mulai tahun 2009 telah dianggarkan melalui APBD Induk. Dalam mengajukan pinjaman persyaratan bagi masyarakat peminjam sangat mudah, cukup dengan membentuk kelompok yang memiliki anggota masuk kategori rumah tangga miskin (RTM) dan selanjutnya mengajukan usulan pinjaman kepada unit pelaksana kegiatan (UPK) tanpa kelengkapan administrasi yang rumit. Pelaksanaan kegiatan di lapangan agar dapat dipahami oleh masyarakat, dilakukan sosialisasi tentang tujuan dan manfaat program serta mengenali pelaku-

50

pelaku program di tingkat desa dan kecamatan, sehingga dapat menentukan kegiatan melalui musyawarah desa di tingkat desa dan musyawarah antar desa di tingkat kecamatan yang merupakan forum yang melibatkan perwakilan setiap desa yang terdiri dari kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, seperti RT dan kelompok masyarakat yang sudah ada untuk menggali gagasan atau usulan dari masyarakat dan menetapkan peta kemiskinan bersama warga setempat. Proses ini kemudian diteruskan ke tingkat musyawarah desa II untuk menetapkan usulan kegiatan termasuk calon pengurus unit pelaksana kegiatan (UPK) untuk mengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri Perdesaan dan pada tingkat musyawarah antar desa II dilakukan verifikasi usulan yang mencakup jenis usulan kegiatan: 1) Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana desa. 2) Kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan. 3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan. Penyaluran pemberian pinjaman dilakukan melalui kantor kas daerah setempat ke rekening kolektif desa yang diadministrasikan oleh unit pelaksana kegiatan (UPK), sebelumnya pencairan dana mesti dibuat surat perjanjian pemberian bantuan yang ditandatangani oleh camat, unit pelaksana kegiatan (UPK) dan tim pelaksana kegiatan di tingkat desa yang langsung memberikan dana kepada masyarakat. Maka secara singkat kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagaimana gambar 3.1

51

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir pada Penelitian Analisis Efektifitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung PNPM MANDIRI PEDESAAN

Infrastruktur

Kegiatan Ekonomi

Pendapatan RTM Partisipasif

Penguatan Kapasitas Kelembagaan MAD

Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Simpan Pinjam Perempmuan

Penerimaan Kesederhanaan Prosedur

Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha

Pelaksanaan program dikatakan efektif jika pelaksanaan program dapat memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain dikatakan efektif apabila proses pelaksanaan mudah diterima dan dipahami, persyaratan lebih mudah dan sederhana serta waktu pencairan dana lebih cepat dari lembaga keuangan formal yang ada. Agar program dapat dipahami dengan baik maka sosialisasi program tersebut harus dilakukan dengan baik dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi meliputi pengenalan konsep, kebijakan, prinsip, kelembagaan program, sistem, prosedur dan proses pelaksanaan. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi serta tumbuhnya

52

motivasi masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap maksud, tujuan dan realisasi pelaksanaan program dengan adanya sosialisasi maka semakin efektif kegiatan tersebut

(Akmal,

2006).

Selanjutnya

secara

singkat

konsep

penelitian

digambarkan dalam konsep penelitian sebagaimana Gambar 3.2 Gambar 3.2 Kerangka Konsep pada Penelitian Analisis Efektifitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Besarnya Pinjaman (X1)

Jumlah Jam Kerja (X2)

Komitmen Pengembalian Dana (Y1)

Prioritas Usaha (X3)

Pengalaman Mengikuti Pelatihan (X4)

Jumlah Bantuan Serupa (X5)

Keterangan : = Pengaruh langsung = Pengaruh tidak langsung

Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha (Y2)

53

3.2 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan penelitian

yang

akan

diuji

kebenarannya.

Berdasarkan

pada

rumusan

permasalahan, tujuan penelitian, dan kajian-kajian teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2008), maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan, dan jumlah bantuan serupa berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 2) Jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan, dan jumlah bantuan serupa berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha melalui komitmen pengembalian dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian Rancangan penelitian adalah korelasi analitik yang bertujuan meneliti sejauh mana variasi pengaruh suatu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lainnya. Rancangan analitik ini juga mempermudah penelusuran dan pengukuran antara variable bebas dengan variable terikat, berdasarkan anggapan bahwa temuan-temuan sampel dapat digeneralisasikan ke populasi penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, rancangan penelitian berbentuk explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya (Bungin, 2010). Pada penelitian ini yakni penelitian yang digunakan untuk mengukur efektifitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM mandiri perdesaan di Kabupaten Badung dan menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. Berdasarkan hipotesis penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Pengumpulan data responden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: observasi, kuesioner, dan wawancara. Data yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Terakhir, dilakukan

54

55

interpretasi masing-masing variabel untuk melihat kesesuaian model teoritik dan empirik sehingga dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah penelitian. Meskipun penelitian ini lebih mengarah pada jenis korelasional analitik, penelitian ini mencoba menggabungkan dengan jenis penelitian kualitatif, terutama dalam memberikan nilai atas data kuantitatif yang acap kali hanya berhenti pada angka itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini juga menekankan hasil wawancara di samping data-data kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner, dengan langkah ini diharapkan terjadi harmonis antara kebenaran korelasional analitik dengan kebenaran yang diperoleh melalui data yang bersifat deskriptif dan naratif.

4.2 Lokasi Penelitian Penelitian tentang analisis kebijakan pemberian bantuan pinjaman modal usaha kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM mandiri perdesaan dilakukan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Kabupaten Badung dipilih karena wilayah ini merupakan wilayah kabupaten terkaya di Provinsi Bali, yaitu seluas 418,52 km2 dan jika dibandingkan dengan luas Provinsi Bali sebesar 7,43 persen. Berdasarkan data statistik jumlah kepala keluarga yang ada di Kabupaten Badung adalah 101 KK dengan 399.861 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan (BPS, 2012) dan Kecamatan Mengwi memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 110.588 jiwa dengan penduduk perempuan 55.830 jiwa serta penduduk laki-laki 54.758 jiwa (Badung dalam Angka,2012). Oleh karena itu merupakan potensi sumber daya yang sangat besar untuk dikembangkan melalui kebijakan pemberian berbagai program yang bermanfaat untuk memberdayakan potensi yang dimiliki

56

termasuk pemberdayaan masyarakat miskin salah satunya adalah PNPM mandiri perdesaan melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berupa pinjaman modal bagi kelompok usaha kecil terutama untuk penduduk perempuannya,

4.3 Identifikasi Variabel Penelitian Variabel adalah suatu sifat yang dapat memiliki bermacam nilai atau sesuatu yang bervariasi (Kerlinger, 2006). Mendasari kerangka pemikiran dan tujuan studi dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu variabel yaitu bebas dan variable terikat. Deskripsi merupakan gambaran dari rancangan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara jenis usaha, jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan pengalaman dalam mengelola bantuan terhadap efektivitas keberlangsungan dana dalam pemberian pinjaman modal usaha. Berdasarkan pokok permasalahan dan hipotesis yang diteliti, maka variabel yang dianalisis dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang mengalami perubahan akibat pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah efektifitas keberlangsungan dana (Y2). 2) Variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah, jumlah pinjaman (X1), jumlah jam kerja (X2), prioritas usaha (X3), pengalaman mengikuti pelatihan (X4), dan pengalaman mengelola bantuan (X5).

57

3) Variabel intervening yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini variabel intervening adalah variabel komitmen pengembalian dana (Y1).

4.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berdasarkan identifikasi terhadap variabel-variabel yang digunakan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel yang diteliti, berikut ini dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel. 1) Efektifitas keberlangsungan modal usaha (Y2). Diukur melalui penilaian pada efektivitas kebijakan yaitu persentase total pengembalian pinjaman dan bunga sampai tahun tertentu dibagi persentase pinjaman yang disalurkan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keberlangsungan modal usaha dengan variabel-variabel sebagai berikut: (a) Jumlah pinjaman (X1). Dalam penelitian ini jumlah pinjaman yang diberikan oleh PNPM mandiri perdesaan kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) selama periode 24 bulan yang diukur dalam satuan rupiah. (b) Jumlah jam kerja perhari ( X2). Jumlah jam kerja adalah yaitu jumlah jam kerja perhari yang diukur dalam satuan jam selama satu hari dalam melakukan usahanya.

58

(c) Prioritas usaha yang dijalankan (X3). Prioritas usaha yang dijalankan dibedakan antara pilihan usaha utama dan usaha sampingan. Usaha utama jika responden tidak memiliki pekerjaan lain sedangkan usaha sampingan jika masih memiliki usaha lain. (d) Pengalaman mengikuti pelatihan (X4). Pengalaman mengikuti pelatihan dinyatakan dengan jawaban pernah atau tidak pernah dari responden dalam menjalankan usaha selama periode pemberian dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam jangka waktu 24 bulan. (e) Jumlah mengelola bantuan serupa ( X5). Jumlah bantuan serupa selain melalui pinjaman modal melalui simpan pinjam perempuan 3)

Komitmen Pengembalian Dana (Y1). Komitmen Pengembalian dana tepat waktu dinyatakan dengan waktu pengembalian pinjaman antara 12 bulan – 16 bulan dinotasikan 3, waktu pengembalian pinjaman antara >16 bulan – <20 bulan dinotasikan 2, sedangkan waktu pengembalian pinjaman antara 20 bulan – 24 bulan dinotasikan 1.

59

4.5 Jenis dan Sumber Data 4.5.1 Jenis data Jenis data menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 1) Data Kuantitatif Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini diperoleh data kuantitatif, yakni data yang dapat diukur dengan angka. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari laporan Badung dalam angka tahun 2012 mengenai jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, jumlah kelurahan dan desa adat di 6 kecamatan kabupaten Badung, serta data alokasi pemberian pinjaman modal usaha kegiatan ekonomi melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan PNPM mandiri perdesaan di Kabupaten Badung dalam laporan bulanan fasilitator kabupaten Badung tahun 2012. 2) Data kualitatif juga diperoleh dalam penelitian ini. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam angka, tetapi berupa informasi dalam bentuk keterangan dan hasil kuesioner seperti tingkat pemerataan dan kesederhanaan prosedur,

efektivitas

keberlangsungan

dana

serta

faktor-faktor

yang

mempengaruhi efektivitas keberlangsungan dana dalam pemberian pinjaman modal usaha melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kuesioner yang digunakan berupa kuisioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1998).

60

4.5.2 Sumber data 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya dan hasilnya digunakan langsung untuk memecahkan permasalahan yang dicari jawabannya (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu dari kelompok masyarakat yang menerima bantuan pinjaman modal usaha kegiatan ekonomi melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada kelompok penerima pinjaman modal usaha terkait dengan tingkat pemerataan dan kesederhanaan prosedur pemberian pinjaman, efektivitas keberlangsungan dana dalam pemberian pinjaman serta pengaruh jumlah pinjaman, jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mengikuti pelatihan dan jumlah bantuan serupa terhadap efektivitas keberlangsungan dana dalam pemberian pinjaman. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam bentuk text book dan jurnal (Sugiyono, 2008). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, catatancatatan, ataupun tulisan-tulisan yang sudah diolah sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penulisan. Data yang dimaksudkan tersebut diperoleh dari instansi terkait, seperti PNPM mandiri RMC, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, BPS Kabupaten Badung dan Unit Pengelola Kegiatan di Tingkat Kecamatan Mengwi,

61

Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan. Data tersebut adalah data tentang jumlah kelurahan, desa adat, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Badung tahun 2012, data lokasi dan alokasi dana untuk modal usaha SPP tahun 2012 di Badung, dan data tentang total pengembalian pinjaman untuk modal usaha dan bunga serta total pinjaman untuk modal usaha yang disalurkan tahun 2012 di kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

4.6 Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel 4.6.1 Populasi penelitian Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen (unit dan individu) sejenis dan dapat dibedakan berdasarkan objek penelitian (Nata Wirawan, 2002). Dalam metode penelitian kata populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan (Universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan jumlah kelompok adalah 125 kelompok .

4.6.2 Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Dalam penentuan sampel ini, jumlah sampel yang akan digunakan sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan

62

berdasarkan jumlah populasi didaerah penelitian. Sampel yang mewakili populasi akan tetap menggambarkan keadaan sebenarnya dari populasi. Menurut Nata Wirawan (2002), sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki. Sampel dalam penelitian ini adalah ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan jumlah 95 ketua kelompok. 4.6.3 Metode penentuan sampel Dalam hal ini metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bila dipandang cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan Slovin dengan rumus sebagai berikut:

n

N 1  N.e 2 ……………………………………………………………….(1)

Keterangan: n

=

Ukuran Sampel

N =

Ukuran Populasi

e

Nilai Kritis (batas ketelitian)

=

Jumlah populasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung adalah 125 kelompok, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5 persen, maka jumlah sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

63

n

125 1  (125 x 0,05 2 )

n

125 1  0,3125

n  95,238 n  95 Berdasarkan rumus Slovin tersebut diperoleh sampel sebanyak 95 sampel ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 sampel ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang memiliki usaha dan menerima bantuan pinjaman modal usaha dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM mandiri perdesaan tahun 2012.

4.7 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner sebagai sarana pengumpulan data sehingga bermanfaat untuk mengumpulkan data yang sifatnya pribadi dari responden (Sugiono, 2008) . Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode berikut : 1) Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara atau tatap muka langsung antara penanya atau peneliti dengan sumber data atau responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur merupakan metode

64

mengumpulkan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya yang terkait dengan variabel-variabel yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Wawancara mendalam merupakan

metode

mengumpulkan

informasi

yang

lebih

terbuka.

Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 2) Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung secara langsung terhadap kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati dan dimana tempatnya.

4.8 Instrumen Penelitian 4.8.1 Validitas Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian ini berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasaran dan juga dengan tujuan dari pengukuran. Pengukuran dinyatakan valid jika mengukur tujuan dengan nyata atau benar. Alat ukur yang tidak valid adalah yang memberikan hasil ukuran menyimpang dari tujuannya. Variabel terukur dinyatakan valid jika memiliki koefisien korelasi (rhitung) > 0,3 (Jogiyanto, 2007; Sugiyono, 2008). Rumus validitas adalah sebagai berikut: Ri =

……………………………………………..(2)

65

Keterangan: Ri = Validitas N

= jumlah populasi

X

= total skor butir-butir pernyataan percobaan pertama

Y

= total skor butir-butir pernyataan kedua

4.8.2 Reliabilitas Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Suatu pengukur dikatakan reliabel jika hasil pengukurannya akurat dan konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda. Variabel dinyatakan reliable apabila koefisien Alpha Cronbach > 0,6 . Rumus dari Alpha Cronbach adalah: …………………………………………………………….(3) Keterangan: α

= koefisien alpha cronbach

r

= rata-rata korelasi diantara butir pertanyaan

k

= jumlah butir pertanyaan dalam skala

4.9 Teknik Analisis Data 4.9.1 Statistik Deskriptif Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya

66

ingin mendekripsikan data sample dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2008). Statistik deskriprif yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata, standar deviasi, dan menganalisis tingkat pemerataan serta melakukan perhitungan untuk mencari persentase efektivitas keberlangsungan usaha.

4.9.1.1 Analisis tingkat pemerataan Untuk menguji tingkat pemerataan menggunakan analisis kualitatif. Tingkat pemerataan dalam pemberian pinjaman modal usaha melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat dilihat dari prosesnya, yaitu proses pelaksanaan mudah diterima, persyaratan yang lebih mudah dan sederhana serta waktu pencairan dana yang lebih cepat dari lembaga keuangan formal yang ada dan tingkat suku bunga yang tidak memberatkan masyarakat. Analisis proses pelaksanaan program mengolah tanggapan responden menurut (Akmal, 2006) dapat dikaji melalui : 1) Persepsi responden (sosialisasi) terhadap tujuan program. 2) Persepsi responden terhadap manfaat program. 3) Persepsi responden terhadap penentuan peserta. 4) Persepsi responden terhadap prosedur (cara) mendapatkan pinjaman. 5) Persepsi responden terhadap tingkat suku bunga. 6) Persepsi responden terhadap jangka waktu pencairan dana. 7) Persepsi responden terhadap kemudahan persyaratan dalam pengajuan pinjaman

67

Dalam penelitian ini yang dipakai adalah dengan wawancara terstruktur. Responden disediakan 5 (lima) jawaban dengan masing-masing untuk tingkat persepsi sebagai berikut : a) Untuk jawaban a diberi skor 5. b) Untuk jawaban b diberi skor 4. c) Untuk jawaban c diberi skor 3. d) Untuk jawaban d diberi skor 2. e) Untuk jawaban e diberi skor 1. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat persepsi responden dilihat dari prosentase tanggapan yang diberikan oleh responden, maka tingkat persepsi responden adalah sebagai berikut : > 20 persen – 36 persen : Sangat Rendah > 36 persen – 52 persen : Rendah > 52 persen – 68 persen : Cukup Tinggi > 68 persen – 84 persen : Tinggi > 84 persen – 100 persen: Sangat Tinggi Pelaksanaan program dikatakan efektif jika pelaksanaan program dapat memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain dikatakan efektif apabila proses pelaksanaan mudah diterima dan dipahami, persyaratan lebih mudah dan sederhana serta waktu pencairan dana lebih cepat dari lembaga keuangan formal yang ada. Agar program dapat dipahami dengan baik maka sosialisasi program tersebut harus dilakukan dengan baik dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi meliputi pengenalan konsep, kebijakan, prinsip, kelembagaan program, sistem, prosedur dan proses

68

pelaksanaan. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi serta tumbuhnya motivasi masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat persepsi masyarakat terhadap maksud, tujuan dan realisasi pelaksanaan program dengan adanya sosialisasi maka semakin efektif kegiatan tersebut (Akmal, 2006).

4.9.1.2 Analisis efektivitas keberlangsungan modal usaha Untuk menguji efektivitas keberlangsungan modal usaha kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan menurut Santoso ( 2009) dapat dilihat dengan rumus:

KD 

TPP x 100% ...........................................................................................(4) TP

Dimana : KD = Keberlangsungan dana untuk modal usaha TPP = Total pengembalian pinjaman untuk modal usaha dan bunga sampai tahun tertentu. TP

= Total pinjaman untuk modal usaha yang disalurkan. Selanjutnya menurut Santoso (2009) untuk mengetahui efektivitas

keberlangsungan modal usaha dari rumus diatas dapat dikategorikan sebagai berikut : -

Realisasi

>36,37persen-

: Rendah

-

Realisasi

>61,11persen61,11persen

: Sedang

-

Realisasi

85,55persen >85,55persen-

: Tinggi

110persen

69

4.9.2

Statistik Inferensial Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk

menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Untuk kepentingan pengujian secara statistik, hasil pengukuran variabel menggunakan indikator-indikator yang menghasilkan skala nominal atau ordinal ditransformasi supaya bentuk nilai skala interval bahkan skala rasio. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.9.2.1 Analisis jalur (Path Analysis) Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Model analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen) (Riduwan dan Sunarto, 2012 : 140). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis jalur adalah sebagai berikut: 1) Menentukan topik penelitian yang disesuaikan dengan data dan permasalahan riil hasil observasi di lapangan. Dalam penelitian ini berdasarkan pada kajian teoritis dan hasil penelitian sebelumnya maka diambil topik penelitian tentang: Analisis

Efektifitas

Keberlangsungan

Modal

Usaha

Simpan

Pinjam

Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Di Badung. Oleh sebab itu dapat dibuat kerangka model analisis jalur seperti pada Gambar 4.1 berikut.

70

Gambar 4.1 Model Analisis Jalur Efektifitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Pinjaman (X1)

Jam Kerja (X2)

Komitmen Pengembalian Dana (Y1)

Efektifitas keberlangsungan Modal Usaha (Y2)

Prioritas Usaha (X3)

Pengalaman Mengikuti Pelatihan (X4)

Jumlah Mengelola Bantuan Serupa (X5)

Gambar 4.1 menunjukkan terdapat dua hubungan substruktural. Hubungan Pertama, substruktural yang menyatakan hubungan kausal dari X1, X2, X3, X4 , X5 ke Y1. Hubungan yang kedua adalah substruktural yang menyatakan hubungan kausal dari X1, X2, X3, X4,X5, dan Y1 ke Y2. Dilihat dari pengaruh antar variabel pada gambar terlihat ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung ditunjukkan oleh kedua hubungan substruktural, sedangkan pengaruh tidak langsung dilihat adanya variabel Y1 sebagai variabel intervening atau mediasi sehingga ada pengaruh tidak langsung antara X1, X2, X3, X4,X5, ke Y2 melalui Y1.

71

2) Pemenuhan asumsi-asumsi analisis jalur a. Asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah normalitas. Analisis jalur merupakan analisis multivariate karena menggunakan lebih dari satu variabel termasuk variabel intervening. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Hasil analisis menggunakan uji Kolmogorov-smirnov dengan kriteria apabila nilai asymp.sig > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai asymp.sig < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. b. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji lineritas dalam penelitian ini menggunakan metode Ramsey. Prinsip metode ini adalah membandingkan antara nilai F hitung (persamaan baru) dengan nilai F tabel dengan df = (α, m, n,-k). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Suliyanto, 2010 : 160) : (1) Membuat persamaan regresi untuk mendapatkan R2 yang disebut R2 old (2) Membuat persamaan regresi kedua dengan memasukkan nilai fitted untuk mendapatkan R2 yang disebut R2 new (3) Menghitung nilai F hitung dengan persamaan sebagai berikut: .................................................................. (5) Keterangan: R2 old

= R square sebelum

R2 new = R square setelah

72

m

= jumlah variabel bebas yang baru masuk

n

= jumlah observasi

k

= banyaknya parameter

(4) Menarik kesimpulan uji linearitas dengan kriteria jika F hitung > F tabel dengan df=(α, m, n-k) maka model dinyatakan linier. c. Model yang dibentuk adalah rekursivitas yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik. 3) Menghitung matriks korelasi antar variabel bebas. 4) Untuk mengetahui pengaruh langsung dilakukan analisis persamaan substruktur yang terbentuk. a. Persamaan substruktural pertama : Y1= bl X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + el ............................................ (6) Dimana: Y1 =

Komitmen pengembalian dana

b

Koefisien regresi

=

X1 =

Jumlah pinjaman (rp)

X2 =

Jumlah Jam kerja (jam/hari)

X3 =

Prioritas usaha penerima pinjaman 1 = jika usaha tersebut merupakan usaha utama 0 = jika usaha tersebut merupakan usaha sampingan

X4 =

Pengalaman mengikuti pelatihan (bulan)

X5 = Jumlah bantuan serupa (rp) e1 =

Error

b. Persamaan substruktural kedua: Y2 = b6X1 + b7X2 + b8X3 + b9X4 + b10X5 + b11Y1 + e2 .............................. (7)

73

Dimana: Y2 =

Efektivitas keberlangsungan modal usaha dalam pemberian pinjaman

b

=

Koefisien regresi

X1 =

Jumlah pinjaman (rp)

X2 =

Jumlah Jam kerja (jam/hari)

X3 =

Prioritas usaha penerima pinjaman 1 = jika usaha tersebut merupakan usaha utama 0 = jika usaha tersebut merupakan usaha sampingan

X4 =

Pengalaman mengikuti pelatihan (bulan)

X5 = Jumlah bantuan serupa (rp) Y1 =

Komitmen pengembalian dana

e2 =

Error

5) Membuat diagram jalur dengan masing-masing koefisien jalur dan nilai p-value. 6) Untuk mengetahui adanya pengaruh tidak langsung atau mediasi dilakukan uji Sobel sebagai berikut (Ghozali, 2013 : 250). a. Menghitung pengaruh tidak langsung dengan melakukan perkalian antara pengaruh langsung variabel bebas ke variabel intervening dengan pengaruh langsung variabel intervening ke variabel terikatnya. b. Menghitung standar error dari koefisien pengaruh tidak langsung: Spip3 =

............................................ (8)

Dimana: Spip3 = standar error koefisien indirect effect p3

= koefisien jalur variabel intervening

pi

= koefisien jalur ke-i

Spi

= standar error koefisien jalur ke-i

Sp3

= standar error koefisien jalur variabel intervening

74

c. Menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi t=

............................................................................................... (9)

Dimana: pip3

= koefisien indirect effect ke-i

Spip3 = standar error koefisien indirect effect d. Menarik kesimpulan dengan kriteria jika t hitung < t tabel dengan df=(α, n-k) maka dapat disimpulkan koefisien mediasi memiliki pengaruh signifikan. 7) Intepretasi Analisis Memaknai hasil perhitungan analisis jalur dari model yang terbentuk dengan hipotesis yang diajukan.

BAB V DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lingkup wilayah kegiatan pemetaan dan identifikasi pola ruang permukiman Kabupaten Badung meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Badung dengan luas wilayah 418,52 Km² atau 41.852 Ha yang terletak pada koordinat 08º14'20” - 08º50'48” LS (Lintang Selatan) dan 115º05'00” - 115º26'16” BT (Bujur Timur), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

:

Kabupaten Buleleng

Sebelah Timur

:

Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar

Sebelah Selatan

:

Samudera Hindia

Sebelah Barat

:

Kabupaten Tabanan

Seluruh wilayah laut sesuai kewenangan Kabupaten Badung yaitu paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut Kabupaten/Kota yang berdekatan; Secara administrasi terdiri dari 6 (enam) wilayah kecamatan meliputi: Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang yang terbagi menjadi 62 desa/kelurahan (desa dinas) dan 120 desa adat, seperti yang diuraikan pada Tabel 5.1.

75

76

Tabel 5.1 Administrasi Kabupaten Badung Luas Wilayah (Ha) 1 Kuta Selatan 10.113 2 Kuta 1.752 3 Kuta Utara 3.386 4 Mengwi 8.200 5 Abiansemal 6.901 6 Petang 11.500 Jumlah 41.852 Sumber : Badung dalam angka, 2012 No

Kecamatan

Ibu Kota Kecamatan Jimbaran Kuta Kerobokan Mengwi Blahkiuh Petang

Desa Kelurahan 6 5 6 20 18 7 62

Desa Adat 9 6 8 38 34 27 122

Berdasarkan sistem ruang budaya Bali, maka keseluruhan wilayah Kabupaten Badung merupakan penjumlahan dari total palemahan desa pekraman yang ada di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.433 Desa Pekraman, atau di wilayah administrasi Kabupaten sekitar yang penataan ruangnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penataan ruang wilayah administrasi Kabupaten Badung. Peta wilayah administrasi Kabupaten Badung dapat dilihat pada Gambar 5.1.

77

Gambar 5.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Badung

Sumber : Pemkab Badung, 2012

78

5.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian Hasil statistik deskriptif dari variabel penelitian dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 20 dapat dilihat pada Lampiran 5 yang menunjukkan bahwa selama tahun 2012 efektivitas keberlangsungan modal usaha dari 95 data observasi memiliki nilai terendah 0,20 persen dan tertinggi 11,16 persen dengan rata-rata (mean) sebesar 0,76 persen serta simpangan baku (standard deviation) sebesar 0,33 persen. Simpangan baku merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Semakin rendah nilai simpangan baku maka nilai data mendekati nilai rata-rata, begitu sebaliknya, semakin tinggi nilai simpangan baku maka nilai data jauh dari nilai rata-ratanya. Oleh karena efektivitas keberlangsungan modal usaha memiliki nilai simpangan baku yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya berarti sebaran nilai data mendekati nilai rata-ratanya sehingga dapat digunakan sebagai representasi dari data yang ada. Jumlah pinjaman dari 95 data observasi selama tahun 2012 berkisar antara Rp. 30.000.000,- dan Rp. 50.000.000,- ,dengan rata-rata Rp. 42.986.610,- serta simpangan baku sebesar Rp 8.562.630,-. Oleh karena simpangan baku dari jumlah pinjaman lebih kecil dari nilai rata-ratanya berarti sebaran nilai data mendekati nilai rata-ratanya sehingga dapat digunakan sebagai representasi dari data yang ada. Untuk variabel jam kerja dari 95 data observasi pada tahun 2012 memiliki rentang antara 2 Jam setiap hari sampai 8 jam setiap hari, dengan ratarata 6,35 jam setiap hari dan simpangan baku sebesar 1,79 jam yang berarti

79

sebaran nilai data mendekati nilai rata-ratanya sehingga dapat digunakan sebagai representasi dari data yang ada. Pada tahun 2012 prioritas usaha yang dijalankan 95 data observasi dikategorikan ke dalam usaha sampingan yang dinotasikan 0 dan merupakan usaha utama dinotasikan 1, dengan rata-rata 0,61 dan simpangan baku sebesar 0,49 yang berarti sebaran nilai data mendekati nilai rata-ratanya sehingga dapat digunakan sebagai representasi dari data yang ada. Dari 95 data observasi yang memiliki pengalaman mengikuti pelatihan pada tahun 2012 memiliki rentang antara 0 bulan sampai dengan 3 bulan, secara keseluruhan rata-rata mengikuti pelatihan sebanyak 1,91 bulan dan simpangan baku sebesar 0,96 bulan yang berarti sebaran nilai data mendekati nilai rata-ratanya sehingga dapat digunakan sebagai representasi dari data yang ada. Dari 95 data observasi menunjukkan bahwa jumlah bantuan lain yang pernah dikelola oleh kegiatan SPP diberikan pada tahun 2012 berkisar antara Rp.

5.000.000,-

sampai

Rp.

25.000.000,-,

dengan

rata-rata

sebesar

Rp. 18.263.157,- dan simpangan baku sebesar Rp 6.431.654,- berarti sebaran nilai data mendekati nilai rata-ratanya sehingga dapat digunakan sebagai representasi dari data yang ada. Untuk variabel komitmen pengembalian dana, dari 95 data observasi dikategorikan ke dalam pengembalian dana < 12 bulan yang dinotasikan 1 dan tertinggi yaitu 24 bulan dinotasikan 3, dengan rata-rata 2,21 dan simpangan baku sebesar 0,76 yang berarti sebaran nilai data mendekati nilai rata-ratanya sehingga dapat digunakan sebagai representasi dari data yang ada.

80

5.2.1 Uji Instrumen 5.2.1.1 Uji Validitas Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian ini berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasaran dan juga dengan tujuan dari pengukuran. Pengukuran dinyatakan valid jika mengukur tujuan dengan nyata atau benar. Alat ukur yang tidak valid adalah yang memberikan hasil ukuran menyimpang dari tujuannya. Variabel terukur dinyatakan valid jika memiliki koefisien korelasi (rhitung) > 0,3 (Jogiyanto, 2007; Sugiyono, 2008). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.2 Uji Validitas Instrumen

1

Tujuan program

Pearson Correlation 0,966**

2

Manfaat program

0,935**

0,000

Valid

3

Penentuan peserta

0,954**

0,000

Valid

4

Prosedur pinjaman

0,955**

0,000

Valid

5

Tingkat suku bunga

0,963**

0,000

Valid

6

Jangka waktu pencairan

0,963**

0,000

Valid

7

Kemudahan persyaratan

0,852**

0,000

Valid

No

Indikator

Signifikansi(2tailed) 0,000

Keterangan Valid

Sumber : Lampiran 4 Dari tabel di atas terlihat bahwa antara masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor butir-butir pertanyaan menunjukkan hasil yang signifikan, hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai pearson correlation> 0,30

81

dan tingkat signifikansinya < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan adalah valid. 5.2.1.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Suatu pengukur dikatakan reliabel jika hasil pengukurannya akurat dan konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunally, 1994 dalam Ghozali 2013: 48). Berdasarkan hasil SPSS diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,980 hal ini berarti instrumen dianggap reliabel karena nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70.

5.2.2 Tingkat Pemerataan Tingkat pemerataan pemberian modal usaha dapat dilihat dari tingkat persepsi yang diberikan oleh kelompok penerima pinjaman. Tingkat pemahaman terhadap program dinilai dengan menggunakan 7 buah pertanyaan. Skor rata-rata dan persentase pencapaian skor dari skor maksimal tentang pemahaman terhadap program disajikan pada Tabel 5.3 berikut :

82

Tabel 5.3 Pencapaian Skor Rata-rata dan Persentase Pencapaian Skor dan Skor Maksimal Terhadap Tingkat Pemerataan dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha Rata-rata Persentase skor yang pencapaian No Tingkat Pemerataan dicapai skor

1 2 3 4 5 6 7

Tujuan program Manfaat program Penentuan peserta Prosedur pinjaman Tingkat suku bunga Jangka waktu pencairan Kemudahan persyaratan Rata-Rata Sumber: Lampiran 5

3.96 3.92 3.89 3.91 3.88 3.88 3.71 3.88

79.20 78.40 77.80 78.20 77.60 77.60 74.20 77.57

Berdasarkan data pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa tingkat presepsi responden terhadap program mencapai skor rata-rata 3,88 dengan persentase pencapaian skor rata-rata sebesar 77,57 persen dan berada pada rentang >68 persen – 84 persen yang masuk dalam kategori tinggi.

Tabel 5.4 Distribusi Responden Menurut Pemahaman terhadapTujuan Program No 1 2 3 4 5

Tingkat Pemahaman Sangat Paham Paham Cukup Paham Kurang Paham Tidak Paham Jumlah

Jumlah Kelompok Persentase 27 28.42 41 43.16 23 24.21 4 4.21 0 0.00 95 100.00

Jumlah Skor Persentase 135 35.90 164 43.62 69 18.35 8 2.13 0 0.00 376 100.00

Sumber: Lampiran 5 Tabel 5.4 menunjukkan bahwa 28,42 persen kelompok peminjam sudah sangat paham mengenai seluruh tujuan yang ingin dicapai dari pemberian

83

pinjaman melalui kegiatan SPP dan 43,16 persen sudah paham mengenai tujuan program serta 24,21 persen yang cukup paham terhadap tujuan program hanya 4,21 persen yang kurang paham, dan dari keseluruhan responden tidak ada yang tidak paham mengenai tujuan program yang ingin dicapai dari pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP. Tabel 5.5 Distribusi Responden Menurut Pemahaman terhadapManfaat Program No 1 2 3 4 5

Tingkat Pemahaman Sangat Paham Paham Cukup Paham Kurang Paham Tidak Paham Jumlah

Jumlah Kelompok Persentase 24 25.26 45 47.37 20 21.05 6 6.32 0 0.00 95 100.00

Jumlah Skor Persentase 120 32.26 180 48.39 60 16.13 12 3.23 0 0.00 372 100.00

Sumber: Lampiran 5

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa 25,26 persen kelompok peminjam sudah sangat paham mengenai seluruh manfaat yang ingin dicapai dari pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP dan 45,37 persen sudah paham mengenai manfaat program serta 21,05 persen yang cukup paham terhadap manfaat program hanya 6,32 persen yang kurang paham manfaat program, dan dari keseluruhan responden tidak ada yang tidak paham mengenai manfaat program yang ingin dicapai dari pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP.

84

Tabel 5.6 Distribusi Responden Menurut Pemahaman terhadap Penentuan Peserta dalam Pemberian Pinjaman No 1 2 3 4 5

Tingkat Pemahaman Sangat Paham Paham Cukup Paham Kurang Paham Tidak Paham Jumlah

Jumlah Kelompok Persentase 24 25.26 45 47.37 18 18.95 8 8.42 0 0.00 95 100.00

Skor

Jumlah Persentase 120 32.43 180 48.65 54 14.59 16 4.32 0 0.00 370 100.00

Sumber: Lampiran 5 Tabel 5.6 menunjukkan bahwa 25,26 persen kelompok peminjam sudah sangat paham mengenai seluruh kriteria penentuan peserta pinjaman yang ingin dicapai dari pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP dan 47,37 persen sudah paham mengenai penentuan peserta program serta18,95 persen yang cukup paham terhadap penentuan peserta program hanya 8,42 persen yang kurang paham, dan dari keseluruhan responden tidak ada yang tidak paham mengenai kriteria penentuan peserta peminjam yang ingin dicapai dari pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP. Tabel 5.7 Distribusi Responden Menurut Pemahaman terhadap Prosedur Pemberian Pinjaman No 1 2 3 4 5

Tingkat Pemahaman Sangat Paham Paham Cukup Paham Kurang Paham Tidak Paham Jumlah

Sumber: Lampiran 5

Jumlah Kelompok Persentase 24 25.26 44 46.32 21 22.11 6 6.32 0 0.00 95 100.00

Jumlah Skor Persentase 120 32.35 176 47.44 63 16.98 12 3.23 0 0.00 371 100.00

85

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa 25,26 persen kelompok peminjam sudah sangat paham mengenai seluruh prosedur pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP dan 46,32 persen sudah paham mengenai prosedur pemberian pinjaman, serta 22,11 persen yang cukup paham terhadap prosedur pemberian pinjaman hanya 6,32 persen yang kurang paham, dan dari keseluruhan responden tidak ada yang tidak paham mengenai prosedur pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP.

Tabel 5.8 Distribusi Responden Menurut Persepsi terhadap Tingkat Suku Bunga Pemberian Pinjaman No 1 2 3 4 5

Tingkat Persepsi Sangat Ringan Ringan Cukup Ringan Berat Sangat Berat Jumlah

Jumlah Kelompok Persentase 25 26.32 42 44.21 20 21.05 8 8.42 0 0.00 95 100.00

Skor

Jumlah Persentase 125 33.88 168 45.53 60 16.26 16 4.34 0 0.00 369 100.00

Sumber: Lampiran 5 Tabel 5.8 menunjukkan bahwa 26,32 persen kelompok peminjam menyatakan persepsinya sangat ringan terhadap tingkat suku bunga pemberian pinjaman, 44,21 persen menyatakan ringan, 21,05 persen menyatakan cukup ringan, 8,42 persen menyatakan berat, dan tidak ada yang menyatakan sangat berat mengenai tingkat suku bunga pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP.

86

Tabel 5.9 Distribusi Responden Menurut Persepsi terhadap Jangka Waktu Pencairan Pemberian Pinjaman No 1 2 3 4 5

Tingkat Persepsi Sangat Cepat Cepat Cukup Cepat Sama dengan Kredit Lain Lambat Jumlah

Jumlah Kelompok Persentase 25 26.32 42 44.21 20 21.05 8 8.42 0 0.00 95 100.00

Jumlah Skor Persentase 125 33.88 168 45.53 60 16.26 16 4.34 0 0.00 369 100.00

Sumber: Lampiran 5 Dari Tabel 5.9 sebanyak 26,32 persen menyatakan proses pencairan tergolong sangat cepat, kelompok yang menyatakan cepat sebanyak 44,21 persen, cukup cepat sebanyak 21,05 persen, yang menyatakan sama dengan kredit lain sebanyak 8,42 persen, dan tidak ada kelompok yang menyatakan lambat dalam jangka waktu pencairan pemberian pinjaman. Sedangkan yang menyatakan sama dengan kredit lain, berdasarkan wawancara dengan kelompok tersebut bahwa proses pencairan dana baru terealisasi 1 bulan setelah proses evaluasi dan verifikasi selesai. Setelah dilakukan konfirmasi dengan pihak UPK, permasalahan tersebut disebabkan karena pada saat pencairan dana pinjaman kepada kelompok tersebut berdasarkan urutan daftar tunggu, APBD Kabupaten Badung sebagai dana pendamping masih dalam proses pembahasan perubahan, sehingga pencairannya mengalami keterlambatan dari jadwal pencairan bulan September menjadi bulan Oktober. Sedangkan dana BLM baru bisa dicairkan setelah dana pendamping dari APBD tersebut cair.

87

Tabel 5.10 Distribusi Responden Menurut Persepsi terhadap Kemudahan Persyaratan Pemberian Pinjaman No 1 2 3 4 5

Tingkat Persepsi Sangat Mudah Mudah Cukup Mudah Sulit Sangat Sulit Jumlah

Jumlah Kelompok Persentase 18 18.95 41 43.16 26 27.37 10 10.53 0 0.00 95 100.00

Skor

Jumlah Persentase 90 25.57 164 46.59 78 22.16 20 5.68 0 0.00 352 100.00

Sumber: Lampiran 5 Tabel 5.10 menunjukkan bahwa 18,95 persen kelompok peminjam menyatakan sangat mudah dalam persyaratan pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP dan 43,16 persen menyatakan mudah serta 27,37 persen yang menyatakan cukup mudah terhadap persyaratan pemberian pinjaman hanya 10,53 persen yang menyatakan sulit, dan dari keseluruhan responden tidak ada yang menyatakan sangat sulit mengenai persyaratan pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP.

5.2.3 Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Dari 95 kelompok di Kecamatan Mengwi yang menerima pinjaman melalui kegiatan SPP dengan waktu pencairan bulan September 2012 dan waktu pelunasan maksimal bulan September 2014 dapat dilihat perhitungan tingkat efektivitas keberlangsungan modal usaha pada Lampiran 3. Tingkat efektivitas keberlangsungan modal usaha menunjukkan angka yang bervariasi antara 19,8 persen – 115,6 persen dengan rata-rata tingkat efektivitas keberlangsungan dana

88

dalam pemberian pinjaman modal usaha melalui kegiatan SPP adalah sebesar 76,1 persen dan berada pada kategori sedang.

5.3 Analisis Data 5.3.1

Pemenuhan asumsi analisis jalur Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda.

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (path analysis). Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan hitungan manual dan bantuan program IBM SPSS Statistics 20. Uji prasyarat dalam analisis jalur dilakukan sebagai sebuah persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun tahapan yang dilakukan dalam uji prasyarat analisis jalur adalah sebagai berikut. 1.

Normalitas Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Hasil analisis menggunakan uji Kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai asymp.sig pada persamaan sub-struktur pertama sebesar 0,495 > 0,05 berarti nilai residual berdistribusi normal. Untuk persamaan substruktur kedua diperoleh nilai asymp.sig sebesar 0,576 > 0,05 berarti nilai residual berdistribusi normal.

2.

Linearitas Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji lineritas dalam penelitian ini menggunakan metode Ramsey yang hasilnya adalah sebagai berikut.

89

Tabel 5.11 Ringkasan Uji Linearitas Metode Ramsey Output

Model sub-struktur 1

Model sub-struktur 2

R2 old

0,837

0,925

R2 new

0,975

0,989

m

1

1

n

95

95

k

6

7

Sumber: Lampiran 1 Keterangan: R2 old

= R square sebelum

R2 new = R square setelah m

= jumlah variabel bebas yang baru masuk

n

= jumlah observasi

k

= banyaknya parameter

Berdasarkan data pada Tabel 5.11 maka dilakukan perhitungan untuk mencari F-hitung masing-masing persamaan sub-struktur. Apabila nilai Fhitung lebih besar daripada F-tabel maka model adalah linier, begitu sebaliknya apabila nilai F-hitung lebih kecil daripada F-tabel maka model regresi tidak linier. Adapun perhitungan F-hitung masing-masing persamaan sub-struktur adalah sebagai berikut: 1) Sub-struktur pertama (𝑅 2 𝑛𝑒𝑤 − 𝑅 2 𝑜𝑙𝑑)/𝑚

F = (1 − 𝑅 2 𝑛𝑒𝑤)/(𝑛 − 𝑘) F=

(0.975 − 0.837)/1 (1 − 0.975)/(95 − 6)

F = 491,280

90

Pada model persamaan sub-struktur pertama diperoleh F-hitung sebesar 491,280 yang kemudian dibandingkan dengan F-tabel yaitu sebesar 2,20. Karena F-hitung > F-tabel maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang benar dalam model sub struktur pertama adalah linier. Oleh sebab itu, pemenuhan asumsi linearitas model pertama pada analisis jalur terpenuhi. 2) Sub-struktur kedua F=

(𝑅 2 𝑛𝑒𝑤 − 𝑅 2 𝑜𝑙𝑑)/𝑚 (1 − 𝑅 2 𝑛𝑒𝑤)/(𝑛 − 𝑘)

F=

(0.989 − 0.925)/1 (1 − 0.989)/(95 − 7)

F = 512,000 Pada model persamaan sub-struktur kedua diperoleh F-hitung sebesar 512,000 yang kemudian dibandingkan dengan F-tabel yaitu sebesar 2,20. Karena F-hitung > F-tabel maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang benar dalam sub-struktur kedua ini adalah linier. Oleh sebab itu, pemenuhan asumsi linearitas model kedua pada analisis jalur terpenuhi. 3.

Rekursivitas Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa paradigma penelitian dalam model ini terlihat adanya rekursivitas yaitu variabel tidak dapat berfungsi sebagai penyebab dan akibat dalam waktu bersamaan, model penyebab mempunyai satu arah, tidak ada arah membalik (feed back loop) dan tidak ada pengaruh sebab akibat (reciprocal).

91

5.3.2 Analisis ketepatan model Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh di antara variabel-variabel jumlah pinjaman (X1), jam kerja (X2), prioritas usaha (X3), pengalaman mendapat pelatihan (X4), dan jumlah mengelola bantuan serupa (X5), komitmen pengembalian dana (Y1), dan efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2). Koefisien jalur diperoleh melalui metode ordinary least square (OLS) terhadap model struktural yang terbentuk ke dalam persamaan sub-struktur pertama dan persamaan sub struktur kedua. Adapun hubungan kausalitas dalam model adalah sebagai berikut: 1) Pengaruh variabel jumlah pinjaman (X1) terhadap komitmen pengembalian dana (Y1). 2) Pengaruh jam kerja (X2) terhadap komitmen pengembalian dana (Y1). 3) Pengaruh prioritas usaha (X3) terhadap komitmen pengembalian dana (Y1). 4) Pengaruh pengalaman mendapat pelatihan (X4) terhadap komitmen pengembalian dana (Y1). 5) Pengaruh jumlah mengelola bantuan serupa (X5) terhadap komitmen pengembalian dana (Y1). 6) Pengaruh

variabel

jumlah

pinjaman

(X1)

terhadap

efektivitas

keberlangsungan modal usaha (Y2). 7) Pengaruh jam kerja (X2) terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2). 8) Pengaruh prioritas usaha (X3) terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2).

92

9) Pengaruh pengalaman mendapat pelatihan (X4) terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2). 10) Pengaruh jumlah mengelola bantuan serupa (X5) terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2) 11) Pengaruh

komitmen

pengembalian

dana

(Y1)

terhadap

efektivitas

keberlangsungan modal usaha (Y2) Hubungan kausalitas antara variabel tersebut dimasukkan dalam bentuk model, klasifikasi variabel, dan persamaan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.12 Hubungan Kausalitas dalam Model dan Persamaannya Model Sub-struktur Pertama

Variabel Eksogen -

-

Kedua

-

-

Variabel Endogen

Persamaan

jumlah pinjaman Komitmen (X1) pengembalian jam kerja (X2) dana (Y1) prioritas usaha (X3) pengalaman mendapat pelatihan (X4) jumlah mengelola bantuan serupa (X5)

Y1 = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e1

jumlah pinjaman Efektivitas (X1) keberlangsungan jam kerja (X2) modal usaha (Y2) prioritas usaha (X3) pengalaman mendapat pelatihan (X4) jumlah mengelola bantuan serupa (X5) komitmen pengembalian dana (Y1)

Y2 = b6X1 + b7X2 + b8X3 + b9X4 + b10X5 + b11Y1 + e2

Sumber: Data diolah

93

5.3.3

Pengaruh langsung variabel penelitian Berdasarkan Tabel 5.12 maka dapat dilanjutkan dengan meregresikan

persamaan-persamaan tersebut untuk menjawab hipotesis pertama sebagai berikut: 1.

Persamaan sub-struktur pertama Sebelum melakukan persamaan sub-struktur pertama adalah mencari nilai

matriks korelasi antar variabel bebas yang terbentuk dengan tujuan untuk melihat seberapa erat hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan koefisien korelasi ini berguna untuk menghitung secara manual pengaruh tidak langsung. Adapun hasil dari matriks korelasi antar variabel bebas adalah sebagai berikut. Tabel 5.13 Matriks Korelasi Antar Variabel Bebas Hubungan Variabel X1 <---> X2

Pearson Correlation 0,026

Sig.

Keterangan

0,801

Sangat rendah dan tidak signifikan

X1 <---> X3

0,081

0,438

Sangat rendah dan tidak signifikan

X1 <---> X4

-0,048

0,645

Sangat rendah dan tidak signifikan

X1 <---> X5

0,054

0,602

Sangat rendah dan tidak signifikan

X2 <---> X3

0,762

0,000

Cukup kuat dan signifikan

X2 <---> X4

0,913

0,000

Sangat kuat dan signifikan

X2 <---> X5

0,607

0,000

Cukup kuat dan signifikan

X3 <---> X4

0,714

0,000

Cukup kuat dan signifikan

X3 <---> X5

0,458

0,000

Cukup kuat dan signifikan

X4 <---> X5

0,586

0,000

Cukup kuat dan signifikan

Sumber : Lampiran 8 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya hubungan variabel X1 dengan variabel X2, X3, X4, dan X5, begitu juga sebaliknya karena bentuk hubungan ini adalah non-rekursivitas yaitu hubungan yang dua arah menyatakan

94

hubungan yang sangat rendah dan tidak signifikan. Sementara hubungan X2 dengan X3 dan X5 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan signifikan. Begitu juga hubungan X3 dengan X4 dan X5 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan signifikan. Sedangkan hubungan X2 dengan X4 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Model sub-struktur pertama yang terbentuk, terdiri dari lima variabel eksogen dan satu variabel endogen. Hasil pengujian analisis jalur untuk persamaan sub-struktur pertama adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14 Ringkasan Output Persamaan Sub-Struktur Pertama R-Square

0,837

F-hitung

91,149

Sig.

0,000

X1  Y1

Standardized Coefficient Beta -0,146

X2  Y1

0,411

3,521

0,001

X3  Y1

0,104

1,553

0,124

X4  Y1

0,367

3,406

0,001

X5  Y1

0,096

1,774

0,080

Variabel

t-hitung

Sig.

-3,324

0,001

Sumber : Lampiran 8

Pada analisis sub-struktur pertama diperoleh nilai R Square sebesar 0,837 yang menunjukkan bahwa variasi komitmen pengembalian dana (Y1) dapat dijelaskan oleh variasi jumlah pinjaman (X1), jam kerja (X2), prioritas usaha (X3), pengalaman mendapat pelatihan (X4), dan jumlah mengelola bantuan serupa (X5) sebesar 83,7 persen, sehingga koefisien pengaruh variabel lain sebesar √1 − 0,837 = 0,404. Nilai F hitung sebesar 91,149 dengan nilai signifikansi

95

0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel eksogen secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel endogen, atau model sub-struktur pertama dinyatakan cocok atau fit. Nilai Standardized Coefficients (Beta) atau koefisien jalur jumlah pinjaman (X1) sebesar -0,146, koefisien jalur jam kerja (X2) sebesar 0,411, koefisien jalur prioritas usaha (X3) sebesar 0,104, koefisien jalur pengalaman mendapat pelatihan (X4) sebesar 0,367, dan koefisien jalur jumlah mengelola bantuan serupa (X5) sebesar 0,096. Dari hasil tersebut dapat dibuat persamaan sub-struktur pertama sebagai berikut. Y1 = – 0,146X1 + 0,411X2 + 0,104X3 + 0,367X4 + 0,096X5 Dari kelima variabel eksogen, ada dua variabel yang tidak signifikan pada α=0,05 yaitu prioritas usaha (X3) dan jumlah mengelola bantuan serupa (X5) sehingga dapat disimpulkan bahwa: 1. Jumlah pinjaman (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana (Y1). 2. Jam kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana (Y1). 3. Prioritas usaha (X3) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana (Y1). 4. Pengalaman mendapat pelatihan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana (Y1). 5. Jumlah mengelola bantuan serupa (X5) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana (Y1).

96

Dari analisis persamaan sub-struktur pertama maka dapat digambarkan diagram analisis jalur sebagai berikut. Gambar 5.2 Analisis Jalur Persamaan Sub-Struktur Pertama

Sumber: Data diolah, 2014

2.

Persamaan sub-struktur kedua Model sub-struktur kedua terdiri dari enam variabel eksogen dan satu

variabel endogen. Hasil pengujian analisis jalur untuk persamaan sub-struktur kedua adalah sebagai berikut.

97

Tabel 5.15 Ringkasan Output Persamaan Sub-Struktur Kedua R-Square

F-hitung

Sig.

Variabel X1  Y2

0,910

179,527

0,000

Standardized Coefficient Beta -0,030

t-hitung

Sig.

-0,913

0,364

X2  Y2

0,540

6,228

0,000

X3  Y2

0,119

2,407

0,018

X4  Y2

0,257

3,207

0,002

X5  Y2

0,120 0,913

2,980 21,546

0,004 0,000

Y1  Y2 Sumber : Lampiran 8

Pada analisis sub-struktur kedua diperoleh nilai R Square sebesar 0,910 yang berarti bahwa variasi efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2) dapat dijelaskan oleh variasi jumlah pinjaman (X1), jam kerja (X2), prioritas usaha (X3), pengalaman mendapat pelatihan (X4), jumlah mengelola bantuan serupa (X5), dan komitmen pengembalian dana (Y1) sebesar 91,0 persen, sehingga koefisien pengaruh variabel lain sebesar √1 − 0,910 =

0,316. Nilai F-hitung sebesar

179,527 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel endogen, atau model sub-struktur kedua dinyatakan cocok atau fit. Pada output coefficient terlihat nilai Standardized Coefficients (Beta) atau koefisien jalur jumlah pinjaman (X1) sebesar -0,030, koefisien jalur jam kerja (X2) sebesar 0,540, koefisien jalur prioritas usaha (X3) sebesar 0,119, koefisien jalur pengalaman mendapat pelatihan (X4) sebesar 0,257, koefisien jalur jumlah mengelola bantuan serupa (X5) sebesar 0,120, dan koefisien jalur komitmen

98

pengembalian dana (Y1) sebesar 0,913. Dari hasil tersebut dapat dibuat persamaan sub-struktur kedua sebagai berikut. Y2 = – 0,030 X1 + 0,540 X2 + 0,119X3 + 0,257X4 + 0,120X5 + 0,913Y1 Dari keenam variabel eksogen hanya variabel jumlah pinjaman (X1) yang tidak signifikan pada α=0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa: 1. Jumlah pinjaman (X1) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2). 2. Jam kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2). 3. Prioritas usaha (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2). 4. Pengalaman mendapat pelatihan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2). 5. Jumlah mengelola bantuan serupa (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2). 6. Komitmen pengembalian dana (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha (Y2). Dari analisis persamaan sub-struktur kedua maka dapat digambarkan diagram analisis jalur yang tampak pada Gambar 5.3 sebagai berikut.

99

Gambar 5.3 Analisis Jalur Persamaan Sub-Struktur Kedua

Sumber: Data diolah, 2014

Dari persamaan sub-struktur pertama dan persamaan sub-struktur kedua yang telah dianalisis maka dapat dibuat analisis jalur secara keseluruhan seperti tampak pada Gambar 5.4 berikut.

100

Gambar 5.4 Analisis Jalur (Path Analysis) Secara Keseluruhan Pinjaman (X1)

0.026

b= - 0.146 Sig.0,001 Jam Kerja (X2)

0.081

e1 0.404

b= 0.411 Sig.0,001

-0.048 0.762

Komitmen (Y1)

b= - 0.030 Sig.0,364 m= -0.133

0.316 b= 0.540 Sig.0,000 m= 0.375 b= 0.913 Sig.0,000

b= 0.104 Sig.0,124

0.054

b= 0.367 Sig.0,001

0.714

Efektivitas (Y2)

b= 0.119 Sig.0,018 m= 0.095

Prioritas (X3)

0.913

e2

b= 0.257 Sig.0,002 m= 0.335

0.607

b= 0.120 Sig.0,004 m= 0.088

Pelatihan (X4)

0.458

b= 0.096 Sig.0,080 0.586

100

Bantuan (X5)

101

5.3.4

Pengaruh tidak langsung variabel penelitian Untuk menguji hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah dengan

menguji pengaruh tidak langsung yang terjadi menggunakan uji Sobel. Pengaruh tidak langsung (indirect effect) merupakan pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi melalui variabel endogen lain yang terdapat dalam satu model kausalitas yang sedang dianalisis. Berdasarkan gambar model analisis jalur secara keseluruhan yang terbentuk, terlihat bahwa terdapat pengaruh tidak langsung pada variabel penelitian. Ringkasan pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect), dan pengaruh total (total effect) variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.16 Ringkasan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total Variabel Penelitian Y1 PL

PL

PTL

PT

X1

-0,146

-0,030

-0,133

-0,163

X2

0,411

0,540

0,375

0,915

X3

0,104

0,119

0,095

0,214

X4

0,367

0,257

0,335

0,592

X5

0,096

0,120

0,088

0,208

Y1

-

0,913

-

0,913

Variabel

Sumber: Data diolah, 2014 Keterangan: PL

= pengaruh langsung

PTL = pengaruh tidak langsung PT

= pengaruh total

X1

= jumlah pinjaman

X2

= jam kerja

X3

= prioritas usaha

Y2

102

X4

= pelatihan

X5

= jumlah bantuan lain

Y1

= komitmen pengembalian dana

Y2

= efektivitas keberlangsungan modal usaha

Berdasarkan Tabel 5.16 dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung jumlah pinjaman terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha sebesar 0,030.

Dengan

adanya

pengaruh

tidak

langsung melalui

komitmen

pengembalian dana sebesar -0,133, maka pengaruh totalnya menjadi -0,163. Pengaruh langsung jumlah jam kerja terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha sebesar 0,540, namun melalui komitmen pengembalian dana pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,375, maka pengaruh totalnya menjadi 0,915. Pengaruh

langsung

prioritas

usaha

terhadap

efektivitas

keberlangsungan modal usaha sebesar 0,119. Dengan adanya pengaruh tidak langsung melalui komitmen pengembalian dana sebesar 0,095, maka pengaruh totalnya menjadi 0,214. Pengaruh langsung pengalaman mengikuti pelatihan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha sebesar 0,257, namun melalui komitmen pengembalian dana pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,335, maka pengaruh totalnya menjadi 0,592. Pengaruh langsung jumlah bantuan serupa terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha sebesar 0,120. Dengan adanya pengaruh tidak langsung melalui komitmen pengembalian dana sebesar 0,088, maka pengaruh totalnya menjadi 0,208.

103

Untuk mengetahui apakah pengaruh tidak langsung (mediasi) yang ditunjukkan tersebut signifikan atau tidak, maka diuji dengan Sobel test yang hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Uji Sobel

X1

Std. Error Koefisien Indirect Effect 0,00001

X2

0,00209

179,904

1,662

Signifikan

X3

0,00883

10,704

1,662

Signifikan

X4

0,00608

55,106

1,662

Signifikan

X5

0,00000

27852,532

1,662

Signifikan

Variabel

t-statistik pengaruh mediasi -13319,095

t-tabel

Keterangan

1,662

Signifikan

Sumber: Lampiran 8

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang mempengaruhi efektivitas keberlangsungan modal usaha melalui komitmen pengembalian dana memiliki nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,662, maka dapat disimpulkan ba hwa memang benar nyata (signifikan) ada pengaruh mediasi (intervening) dari model penelitian yang terbentuk.

5.4 Pembahasan 5.4.1 Tingkat Pemerataan Pemberian Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (Depdagri, 2008), kegiatan SPP ini merupakan program yang telah lama dilaksanakan mulai dari pelaksanaan PPK

104

sampai PNPM dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memberi kemudahan akses permodalan, pelestarian dan pengembangan dana bergulir, peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan di tingkat desa, menyiapkan kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan serta pelayanan kepada rumah tangga miskin (RTM). Manfaat dari kegiatan SPP ini secara keseluruhan adalah untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat atau kelompok usaha, pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama rumah tangga miskin. Peserta yang dapat mengajukan pinjaman melalui kegiatan SPP adalah kelompok simpan pinjam (KSP), kelompok usaha bersama (KUB) maupun kelompok aneka usaha yang mempunyai anggota rumah tangga miskin Prosedur atau cara untuk mendapatkan pinjaman melalui kegiatan SPP, yaitu mengajukan usulan pinjaman kelompok kepada UPK, selanjutnya berdasarkan usulan tersebut sesuai urutan daftar tunggu dilakukan evaluasi singkat oleh UPK terhadap latar belakang kelompok, kondisi saat ini, riwayat pinjaman, rencana usaha dan rencana penggunaan dana kelompok. Dari hasil evaluasi tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan selanjutnya dikeluarkan keputusan pendanaan oleh Tim Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD). (p.30) Tingkat suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada kelompok peminjam adalah sebesar 1,3 persen per bulan. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi dan bagi kelompok yang sudah pernah mendapatkan pinjaman sudah melakukan kewajibannya dengan baik dalam periode sebelumnya, maka proses pencairan dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan untuk mengantisipasi adanya

105

keterlambatan pencairan dana pendamping lewat APBD karena menunggu proses perubahan APBD, rnaka untuk dana pendamping mulai tahun 2009 telah dianggarkan melalui APBD Induk. Dalam mengajukan pinjaman persyaratan bagi masyarakat peminjam sangat mudah, cukup dengan membentuk kelompok yang memiliki anggota masuk kategori rumah tangga miskin dan selanjutnya mengajukan usulan pinjaman kepada UPK tanpa kelengkapan administrasi yang rumit. Pelaksanaan kegiatan di lapangan agar dapat dipahami oleh masyarakat, dilakukan sosialisasi tentang tujuan dan manfaat program serta mengenali pelakupelaku program di tingkat desa dan kecamatan, sehingga dapat menentukan kegiatan melalui musyawarah desa di tingkat desa dan musyawarah antar desa di tingkat kecamatan yang merupakan forum yang melibatkan perwakilan setiap desa yang terdiri dari kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, seperti RT dan kelompok masyarakat yang sudah ada untuk menggali gagasan atau usulan dari masyarakat dan menetapkan peta kemiskinan bersama warga setempat. Proses ini kemudian diteruskan ke tingkat musyawarah desa II untuk menetapkan usulan kegiatan termasuk calon pengurus UPK untuk mengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dari PNPM-MP dan pada tingkat musyawarah antar desa II dilakukan verifikasi usulan yang mencakup jenis usulan kegiatan: 1.

Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana desa.

2.

Kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan.

3.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan.

106

Penyaluran pemberian pinjaman dilakukan melalui kantor kas daerah setempat ke rekening kolektif desa yang diadministrasikan oleh UPK, sebelumnya pencairan dana mesti dibuat surat perjanjian pemberian bantuan yang ditandatangani oleh camat, UPK dan tim pelaksana kegiatan di tingkat desa yang langsung memberikan dana kepada masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap tingkat presepsi masyarakat terhadap tujuan, manfaat, penentuan peserta dan prosedur mendapatkan pinjaman serta tingkat suku bunga, jangka waktu pencairan dan kemudahan persyaratan dalam mengajukan pinjaman dapat disimpulkan bahwa tingkat pemerataan dalam pemerataan pemberian pinjaman modal usaha melalui kegiatan SPP tinggi. Hasil analisis data tingkat pemerataan pemberian modal usaha simpan pinjam perempuan (SPP) dapat dilihat dari tingkat

persepsi yang diberikan oleh

kelompok penerima pinjaman tingkat pemahaman responden terhadap program mencapai skor rata-rata 3,88 dengan persentase pencapaian skor rata-rata sebesar 77,57 persen dan berada pada rentang >68persen - 84persen yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi serta tumbuhnya motivasi masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat persepsi masyarakat terhadap maksud, tujuan dan realisasi pelaksanaan program dengan adanya sosialisasi maka semakin efektif kegiatan tersebut (Akmal, 2006). Dari hasil wawancara dengan ketua UPK di Kecamatan Mengwi bahwa berbagai kemudahan telah diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dalam pemberian pinjaman melalui kegiatan SPP yang memenuhi aturan yang telah ditetapkan Sebagai persyaratan yang utama setiap masyarakat yang akan mengajukan pinjaman harus membentuk kelompok simpan pinjam karena

107

pinjaman yang diajukan atas nama kelompok perempuan dari kelompok peminjam harus mengembalikan dana pinjaman dalam jangka waktu 10 bulan sampai 24 bulan dengan bunga sebesar 1,3 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rihadini (2012). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode Tahun 2010 sudah cukup efektif karena tingkat persepsi masyarakat sudah cukup tinggi.

5.4.2 Tingkat Efektifitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Analisis keberlangsungan dana dilakukan untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman dari kelompok peminjam kepada pemerintah. Mengingat dana dan kemampuan pemerintah terbatas dan program SPP merupakan program dana bergulir yang keberlangsungan program ini dimasa mendatang sangat tergantung dari pengembalian pinjaman oleh masyarakat. Perhitungan analisis keberlangsungan dana dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah pengembalian ditambah bunga pinjaman dengan total pinjaman yang disalurkan. Angsuran dibayar setiap bulan sekali dengan masa pengembalian 10 sampai 24 bulan. Pada penelitian ini diambil data pencairan dana pada bulan September 2012, dengan perhitungan jangka waktu pengembalian maksimal 24

108

bulan, sehingga pada bulan September 2014 diharapkan seluruh kelompok telah melunasi pinjaman. Berdasarkan

hasil

perhitungan

pada

Lampiran

3,

maka

tingkat

keberlangsungan dana dari 95 kelompok di Kecamatan Mengwi yang menerima pinjaman melalui kegiatan SPP dengan waktu pencairan bulan September 2012 dan waktu pelunasan maksimal 24 bulan September 2014 dapat dilihat tingkat efektivitas keberlangsungan dananya bervariasi antara 19,8 persen– 115,6 persen dengan ratarata tingkat efektivitas keberlangsungan dana adalah sebesar 76,1 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat efektivitas keberlangsungan dana dalam pemberian pinjaman modal usaha melalui kegiatan SPP berada pada kategori sedang yang menunjukkan realisasi efektivitas keberlangsungan modal usaha pada 95 Kelompok SPP Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sudah terealisasi cukup baik. Menurut keterangan dari Ketua UPK Kecamatan Mengwi penyebab adanya tunggakan angsuran tersebut karena beberapa hal : 1. Pada bulan September 2013 ada beberapa kelompok yang hanya membayar bunga pinjaman tanpa membayar pokok pinjaman karena alasan banyaknya hari raya keagamaan 2. Kelompok yang mempunyai jenis usaha bidang pertanian maupun peternakan biasanya dalam beberapa bulan hanya membayar bunga saja dan akumulasi pokok pinjaman untuk beberapa kali pencicilan dibayar sekali setelah panen, biasanya tiap 3 atau 4 bulan sekali. Namun pada kenyataannya bahwa masih ada kelompok yang tidak dapat melunasi pinjamannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

109

Kelompok tersebut dalam pengembaliannya ada yang 14 bulan hingga 24 bulan yang sebelumnya dari tim sudah melakukan pendekatan dengan memberikan jalan keluar seperti: 1. Rescheduling Memperpanjang periode angsuran kredit sehingga beban angsuran setiap bulannya semakin ringan. 2. Reconditioning Memberikan kondisi-kondisi khusus terhadap kredit bermasalah tersebut, misalnya penurunan bunga khusus, atau kondisi-kondisi lain yang membantu dan meringankan beban angsuran. 3. Combining Upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan cara mengkombinasikan keduanya yaitu rescheduling dan reconditioning. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang belum dikembalikan secara penuh sesuai dengan target yang disepakati oleh kelompok dengan UPK dengan berbagai alasan yang mendasar. Kriteria pinjaman bermasalah di PPK secara sederhana hanya didasari indikator lamanya tunggakan dari kelompok ke UPK dengan kriteria sebagai berikut : 1.

Tunggakan angsuran diatas 3 bulan untuk pinjaman yang diangsur setiap bulan.

2.

Tunggakan angsuran diatas 4 bulan untuk pinjaman yang diangsur per triwulan.

3.

Tunggakan angsuran diatas 7 bulan untuk pinjaman yang diangsur per 6 bulan.

4.

Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok, misalnya : kelompok bubar, konflik pengurus dan sebagainya (Sunari, 2008).

110

Setelah dilakukan pembinaan dan pendekatan dengan kelompok yang masih menunggak telah ada kesanggupan untuk melunasi seluruh angsuran sebelum Oktober tahun 2014 berakhir.

5.4.3 Pengaruh Langsung Jumlah Pinjaman, Jumlah Jam Kerja, Prioritas dalam Menjalankan Usaha, Pengalaman Mengikuti Pelatihan dan Jumlah Bantuan Serupa terhadap Komitmen Pengembalian Dana dan Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung 5.4.3.1 Pengaruh Jumlah Pinjaman terhadap Komitmen Pengembalian Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, jumlah pinjaman memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Artinya semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan justru semakin menurun komitmen pengembalian dana. Setiap keputusan selalu melibatkan elemen risiko, khususnya pada lingkup penyaluran pinjaman seperti kredit macet. Hal ini dapat disebabkan oleh penyaluran dana dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan konsumtif dan bukan untuk investasi sektor riil yang selanjutnya diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan kaum perempuan dalam kelompok maupun sekitarnya tidak terwujud. Hal ini tidak sesuai dengan visi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu tercapainya

kesejahteraan

dan

kemandirian

masyarakat

perdesaan.

111

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dari hasil wawancara dengan ketua UPK di Kecamatan Mengwi menyatakan bahwa cukup banyak kelompok penerima pinjaman yang belum mengerti dan memahami arti penting pinjaman terhadap perbaikan dan pemberdayaan perekonomian mereka, dan ini terlihat dari kelompok penerima

pinjaman

menggunakan

pinjaman

tersebut

untuk

membeli

kebutuhan sehari-hari seperti sembako, sarana hiburan seperti televisi, dvd player, dan peralatan rumah tangga listrik seperti rice cooker, magic jar, dispenser,

refrigerator,

dan

kipas

angin.

Ketika

jumlah

pinjaman

ditingkatkan justru sebagian kelompok SPP menyalurkan kepada kebutuhan lainnya seperti pembelian alat transportasi, dan bahkan sebagian ada yang menutup hutang di tempat lain dengan bantuan pinjaman SPP ini. Hal ini mengindikasikan semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan tidak menjamin kelancaran pengembalian dana dan ini ditunjukkan dengan tidak adanya komitmen pengembalian dana yang terjadi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

112

5.4.3.2 Pengaruh Jumlah Jam Kerja terhadap Komitmen Pengembalian Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, jumlah jam kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Jumlah jam kerja merupakan jumlah jam kerja perhari yang diukur dalam satuan jam selama satu hari dalam melakukan usahanya. Semakin besar jumlah jam kerja, diharapkan semakin besar keluaran (output) yang dihasilkan. Meskipun tidak adanya penetapan standar waktu yang diberlakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kerja yang diterapkan selama satu hari dalam melakukan usahanya membuat kelompok SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung semakin paham akan komitmen pengembalian dana yang harus dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPK di Kecamatan Mengwi menyatakan bahwa kelompok SPP yang menjalankan usahanya dengan meluangkan waktunya lebih banyak terlihat tidak mengalami kendala dalam pengembalian dana yang telah dipinjam. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah jam kerja akan meningkatkan keseriusan dan pemahaman dalam mengelola dana bantuan ini sehingga terwujudnya pemberdayaan pada Kelompok Perempuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dapat dicapai.

113

5.4.3.3 Pengaruh Prioritas dalam Menjalankan Usaha terhadap Komitmen Pengembalian Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, prioritas dalam menjalankan usaha tidak memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen

pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Artinya semakin besar prioritas dalam menjalankan usaha, maka semakin tinggi komitmen pengembalian dana, tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Prioritas usaha yang dijalankan dibedakan antara pilihan usaha utama dan usaha sampingan. Usaha utama jika kelompok SPP tidak memiliki pekerjaan lain sedangkan usaha sampingan jika kelompok SPP masih memiliki usaha lain, sedangkan komitmen pengembalian dana dilihat dari ketepatan pengembalian dana dari waktu yang sudah ditentukan. Sesuatu yang dijalankan dengan tingkat fokus yang tinggi diharapkan akan memberikan hasil yang baik. Dalam kelompok SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung menunjukkan bahwa prioritas

usaha

yang

dijalankan

berdampak

positif

pada

komitmen

pengembalian dana meskipun dampak yang ditimbulkan tidaklah signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh pembedaan prioritas usaha hanya kepada pilihan usaha utama jika kelompok SPP tidak memiliki pekerjaan lain sedangkan usaha sampingan jika kelompok SPP masih memiliki usaha lain. Pembedaan usaha sampingan dirasa kurang tepat karena jumlah kepemilikan usaha sampingan

tentu

berpengaruh

terhadap

kefokusan

seseorang

dalam

114

menjalankan usahanya. Menurut hasil wawancara dengan ketua UPK di Kecamatan Mengwi menyatakan bahwa memang ada sebagian kelompok SPP yang menjalankan usahanya lebih dari dua sehingga akan mengurangi fokus mereka terhadap suatu usaha dan terkadang dalam masalah keuangan mereka membaginya ke dalam usaha-usaha yang mereka jalankan meskipun pembagian keuangan dalam usaha ini dapat menunjang usaha lainnya atau sebaliknya justru memperburuk keuangan usaha lainnya.

5.4.3.4 Pengaruh Pengalaman Mengikuti Pelatihan terhadap Komitmen Pengembalian Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, pengalaman mengikuti pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Pengalaman mengikuti pelatihan dinyatakan dengan jawaban pernah atau tidak pernah dari responden dalam menjalankan usaha selama periode pemberian dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam jangka waktu 24 bulan, sedangkan komitmen pengembalian dana dilihat dari ketepatan pengembalian dana dari waktu yang sudah ditentukan. Dari hasil wawancara dengan ketua UPK di Kecamatan Mengwi menyatakan bahwa memang ada perbedaan antara kelompok yang sudah menerima pelatihan dibandingkan yang belum mendapatkan pelatihan. Keterkaitanya dengan komitmen pengendalian dana, kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan terlihat tidak mengalami kendala dalam pengembalian

115

dana bergulir ini. Hal ini mengindikasikan semakin banyak pengalaman dalam pelatihan yang mereka terima, maka komitmen pengembalian dana yang terjadi semakin baik pada Kelompok Perempuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

5.4.3.5 Pengaruh Jumlah Bantuan Serupa terhadap Komitmen Pengembalian Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, jumlah bantuan serupa memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Besarnya jumlah bantuan serupa selain melalui pinjaman modal melalui simpan pinjam perempuan berkisar Rp 5.000.000 – Rp 25.000.000,- sedangkan komitmen pengembalian dana dilihat dari ketepatan pengembalian dana dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut ketua UPK, bagi kelompok yang pernah menerima bantuan serupa memang berbeda dibanding mereka yang belum pernah menerima bantuan serupa seperti mereka lebih paham tentang administrasi dan tujuan serta manfaat dari program sehingga memudahkan petugas dalam melakukan penyuluhan. Namun ada sebagian kelompok juga yang pernah menerima bantuan serupa tetapi tidak begitu peduli dengan kemanfaatan program ini, begitu juga dengan sebagian kelompok yang belum pernah menerima bantuan serupa akan tetapi menggunakan dengan sebaiknya dan memiliki komitmen dalam pengembalian dana. Hal ini mengindikasikan semakin besar jumlah

116

bantuan serupa yang mereka terima, maka semakin tinggi komitmen pengembalian dana yang terjadi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung meskipun peningkatan ini tidak signifikan.

5.4.3.6 Pengaruh Jumlah Pinjaman terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, jumlah pinjaman memiliki pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan

di

Kecamatan

Mengwi

Kabupaten

Badung.

Efektivitas

keberlangsungan modal usaha diukur melalui penilaian pada efektivitas kebijakan yaitu persentase total pengembalian pinjaman dan bunga sampai tahun tertentu dibagi persentase pinjaman yang disalurkan. Memang tidak dapat dipungkiri terjadinya kredit macet pada kelompok SPP ini karena adanya kebutuhan-kebutuhan lain di luar esensi dari pinjaman dana bergulir tersebut, seperti apa yang sudah diterangkan oleh Ketua UPK Kecamatan Mengwi penyebab adanya tunggakan angsuran tersebut antara lain karena berbenturan dengan banyaknya hari raya keagamaan dan menunggu hasil panenan tiba. Namun dengan adanya pembinaan dan pendekatan yang dilakukan oleh tim dengan kelompok yang masih menunggak telah ada kesanggupan untuk melunasi seluruh angsuran sebelum Oktober tahun 2014 berakhir. Hal ini mengindikasikan semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan tidak menjamin efektivitas keberlangsungan modal

117

usaha dan ini ditunjukkan dengan menurunnya efektivitas keberlangsungan modal usaha yang terjadi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, akan tetapi penurunan yang terjadi tidaklah signifikan.

5.4.3.7 Pengaruh Jumlah Jam Kerja terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, jumlah jam kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Jumlah jam kerja merupakan jumlah jam kerja perhari yang diukur dalam satuan jam selama satu hari dalam melakukan usahanya, sedangkan efektivitas keberlangsungan modal usaha diukur melalui penilaian pada efektivitas kebijakan yaitu persentase total pengembalian pinjaman dan bunga sampai tahun tertentu dibagi persentase pinjaman yang disalurkan. Semakin besar jumlah jam kerja yang diluangkan oleh kelompok SPP, diharapkan semakin efektif keberlangsungan modal usaha yang dijalankan PNPM Mandiri. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah jam kerja akan meningkatkan efektivitas keberlangsungan modal usaha sehingga berdampak pada terwujudnya pemberdayaan Kelompok Perempuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

118

5.4.3.8 Pengaruh Prioritas dalam Menjalankan Usaha terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, prioritas dalam menjalankan usaha memiliki

pengaruh

positif

dan

signifikan

terhadap

efektivitas

keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Prioritas usaha yang dijalankan dibedakan antara pilihan usaha utama dan usaha sampingan , sedangkan efektivitas keberlangsungan modal usaha diukur melalui penilaian pada efektivitas kebijakan yaitu persentase total pengembalian pinjaman dan bunga sampai tahun tertentu dibagi persentase pinjaman yang disalurkan. Apabila usaha dijalankan dengan tingkat fokus yang tinggi diharapkan akan memberikan efektivitas keberlangsungan modal usaha menjadi lebih baik. Dalam kelompok SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung menunjukkan bahwa prioritas usaha yang dijalankan berdampak positif dan signifikan pada efektivitas keberlangsungan modal usaha yang berarti semakin tinggi prioritas dalam menjalankan usaha, maka semakin tinggi efektivitas keberlangsungan modal usaha yang terjadi pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

119

5.4.3.9 Pengaruh Pengalaman Mengikuti Pelatihan terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, pengalaman mengikuti pelatihan memiliki

pengaruh

positif

dan

signifikan

terhadap

efektivitas

keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Pelatihan yang diterima

kelompok

SPP

tentu

akan

meningkatkan

pemahaman

dan

kemampuan mereka dibandingkan kelompok yang belum mendapatkan pelatihan. Efektivitas keberlangsungan modal usaha dilihat dari penilaian pada efektivitas kebijakan. Pelatihan dimaksudkan untuk melengkapi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan dana bergulir. Selain sebagai pelengkap, pelatihan juga memberikan dasar-dasar pengetahuan, karena dengan pelatihan berarti kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat, serta dapat memperkecil atau meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Stoner (1991) dalam Sutrisno (2013 : 103), menyebutkan hasil penelitiannya bahwa 75% peningkatan produktivitas justru dihasilkan oleh perbaikan pelatihan dan pengetahuan kerja. Keterkaitanya dengan efektivitas keberlangsungan modal usaha, kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan terlihat memahami betul tujuan dan manfaat dari dana bergulir demi pemberdayaan kelompok mereka. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan,

120

mengindikasikan bahwa semakin banyak pengalaman dalam pelatihan yang mereka terima, maka efektivitas keberlangsungan modal usaha semakin tinggi pada Kelompok Perempuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

5.4.3.10 Pengaruh Jumlah Bantuan Serupa terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, jumlah bantuan serupa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Efektivitas keberlangsungan modal usaha diukur melalui penilaian pada efektivitas kebijakan yaitu persentase total pengembalian pinjaman dan bunga sampai tahun tertentu dibagi persentase pinjaman yang disalurkan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah bantuan serupa yang mereka terima, maka semakin tinggi efektivitas keberlangsungan modal usaha yang terjadi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

5.4.3.11 Pengaruh Komitmen Pengembalian Dana terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Berdasarkan hasil analisis data, komitmen pengembalian dana memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal

121

usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi komitmen pengembalian dana yang mereka jalankan, maka semakin tinggi efektivitas keberlangsungan modal usaha yang terjadi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Komitmen pengembalian dana yang diukur dengan ketepatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam mengembalikan pinjaman dana bergulir, sedangkan efektivitas keberlangsungan modal usaha diukur melalui penilaian pada efektivitas kebijakan yaitu persentase total pengembalian pinjaman dan bunga sampai tahun tertentu dibagi persentase pinjaman yang disalurkan. Jadi, ketika Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri

Perdesaan

di

Kecamatan

Mengwi

Kabupaten

Badung

mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan akan berdampak pada efektivitas keberlangsungan modal usaha itu sendiri.

5.4.4 Pengaruh Tidak Langsung Jumlah Pinjaman, Jumlah Jam Kerja, Prioritas Menjalankan Usaha, Pelatihan, dan Jumlah Bantuan Serupa terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha melalui Komitmen Pengembalian Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung 5.4.4.1 Pengaruh Jumlah Pinjaman terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung melalui Komitmen Pengembalian Dana Jumlah pinjaman memiliki pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha pada kegiatan Simpan

122

Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Sedangkan terhadap komitmen pengembalian dana, jumlah pinjaman memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Oleh sebab itu, ketika pengaruh jumlah pinjaman terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha melalui komitmen pengembalian dana menunjukkan hasil yang negatif

dan

signifikan.

Hal

ini

mengindikasikan

bahwa

komitmen

pengembalian dana memperkuat pengaruh dari jumlah pinjaman terhadap efektivitas keberlangsungan usaha. Namun yang perlu diperhatikan adalah pengaruh yang terjadi adalah negatif atau menurunkan baik terhadap komitmen pengembalian dana maupun efektivitas keberlangsungan usaha. Seperti apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa penggunaan dana bergulir banyak yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bersifat konsumtif sehingga tujuan pemberdayaan kelompok perempuan dalam kategori rumah tangga miskin (RTM) tidak terwujud. Seperti apa yang dikemukakan

Maslow

(Sutrisno,

2013

:

122),

kebutuhan

untuk

mempertahankan hidup merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus terlebih dahulu dipenuhi. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup disebut juga dengan kebutuhan fisiologis (physiological needs), yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup dari kematian. Kebutuhan paling dasar ini berupa kebutuhan akan makan, minum, perumahan, pakaian, yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam upayanya untuk mempertahankan diri dari kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan, dan sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebutlah yang mendorong orang untuk

123

mengerjakan suatu pekerjaan, karena dengan bekerja itu ia mendapat imbalan (uang, materi) yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya tadi. Oleh sebab itu, ketika kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam kategori rumah tangga miskin (RTM) menerima uang, langsung mereka gunakan untuk kebutuhan yang paling mendasar ini. Dasar pemikiran yang membuat pengaruh ini menjadi negatif diilhami oleh kenyataan bahwa manusia tidak terlepas dari kebutuhan yang harus dipenuhi karena manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan yang selalu menginginkan lebih banyak, terus-menerus, baru berhenti jika akhir hayatnya tiba. Jadi, seberapa besar jumlah pinjaman yang mereka peroleh tidak akan membuat ketepatan dalam melakukan pembayaran ataupun keefektifitasan dari keberlangsungan dana yang bergulir, justru semakin besar jumlah dana yang disalurkan berpotensi nyata untuk menurunkan komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha, sehingga diperlukan adanya evaluasi penyaluran dana bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

5.4.4.2 Pengaruh Jumlah Jam Kerja terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung melalui Komitmen Pengembalian Dana Jumlah jam kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana, sementara itu jumlah jam kerja terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha juga memiliki pengaruh positif dan

124

signifikan pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Jadi, ketika komitmen pengembalian dana memediasi pengaruh jumlah jam kerja terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha, hasilnya menjadi positif dan signifikan atau dapat dikatakan komitmen pengembalian dana memperkuat pengaruh jumlah jam kerja terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Hal ini sangatlah baik, karena dengan memberikan penambahan pada porsi jam kerja berakibat pada efektivitas keberlangsungan modal usaha, begitu pula ketika kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung memiliki komitmen

yang

kuat

dalam

pengembalian

dana

akan

menambah

keefektivitasan keberlangsungan modal usaha itu sendiri sehingga tujuan dari dana bergulir dapat tercapai. Akan tetapi mengukur keefektivitasan tanpa menentukan standar waktu yang jelas memang sulit, karena perlu sekali menentukan standar waktu kerja guna menentukan jangka waktu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melakukan pekerjaan menurut tingkat kinerja yang diinginkan. 5.4.4.3 Pengaruh Prioritas dalam Menjalankan Usaha terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung melalui Komitmen Pengembalian Dana Prioritas dalam menjalankan usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha, sedangkan

125

prioritas dalam menjalankan usaha memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Ketika pengaruh prioritas menjalankan usaha mempengaruhi efektivitas keberlangsungan modal usaha melalui komitmen pengembalian dana menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Jadi, pengaruh tidak signifikan antara prioritas dalam menjalankan usaha terhadap komitmen pengembalian dana tidak dapat membuat efektivitas keberlangsungan modal usaha menjadi tidak signifikan. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prioritas dalam menjalankan usaha hanya dikelompokkan dalam dua pilihan yaitu usaha utama dan usaha sampingan sehingga hal ini tidak dapat membedakan antara kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang menjalankan usaha sampingan lebih dari dua usaha karena tentu saja semakin banyak jumlah usaha yang dijalankan akan berdampak pada skala prioritas yang diterapkan.

5.4.4.4 Pengaruh Pengalaman Mengikuti Pelatihan terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung melalui Komitmen Pengembalian Dana Pengalaman mengikuti pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha, begitu pula dengan pengalaman mengikuti pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan

126

(SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Jadi, ketika pengaruh pengalaman mengikuti pelatihan melalui komitmen pengembalian dana terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan pula pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Studi yang dilakukan Tall dan Hall (dalam Usmara, 2002), menyatakan bahwa dengan mengkombinasikan berbagai macam faktor seperti teknik pelatihan yang benar, persiapan dan perencanaan yang matang, serta komitmen terhadap esensi pelatihan membuat perusahaan dapat mencapai manfaat kompetisi yang sangat besar di dalam pasar yang sangat ketat. Oleh sebab itu pelatihan menyangkut usaha-usaha yang berencana yang diselenggarakan agar dicapai penguasaan akan keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap yang relevan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha dan komitmen pengembalian dana. Semakin banyak mengikuti pelatihan akan menjadi pengalaman yang berharga bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang berdampak pada peningkatan komitmen pengembalian dana dan efektivitas keberlangsungan modal usaha. Oleh karena itu, pengaruh mediasi komitmen pengembalian dana memperkuat pengaruh positif dan signifikan pengalaman mengikuti pelatihan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

127

5.4.4.5 Pengaruh Jumlah Bantuan Serupa terhadap Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung melalui Komitmen Pengembalian Dana Jumlah bantuan serupa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha, sedangkan jumlah bantuan serupa memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap komitmen pengembalian dana pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Pengaruh tidak signifikan jumlah bantuan serupa terhadap komitmen pengembalian dana tidak dapat membuat pengaruh jumlah bantuan serupa terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha menjadi tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh mediasi komitmen pengembalian dana menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Artinya bahwa, semakin besar jumlah bantuan serupa yang mereka terima, maka dengan adanya komitmen pengembalian dana membuat semakin tinggi efektivitas keberlangsungan modal usaha yang terjadi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

128

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan : 1. Tingkat pemerataan pemberian modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Badung masuk dalam kategori tinggi. 2. Efektivitas keberlangsungan modal usaha yang diberikan kepada kelompok perempuan melalui pinjaman modal usaha masuk dalam kategori sedang yang berarti realisasi efektivitas keberlangsungan modal usaha pada Kelompok SPP Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sudah terealisasi cukup baik 3. Pengaruh langsung dari dua model persamaan sub-struktur yang terbentuk adalah sebagai berikut: a. Model persamaan sub-struktur pertama Jumlah pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana. Jumlah jam kerja dan pengalaman mendapat pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana. Prioritas usaha dan jumlah bantuan serupa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

128

129

b. Model persamaan sub-struktur kedua Jumlah pinjaman berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha. Sedangkan jumlah jam kerja, prioritas dalam menjalankan usaha, pengalaman mendapatkan pelatihan, jumlah bantuan serupa, dan komitmen pengembalian dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 4. Pengaruh tidak langsung (indirect effect) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha melalui komitmen pengembalian dana. Sedangkan jumlah jam kerja, prioritas usaha, pengalaman mendapatkan pelatihan, jumlah bantuan serupa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha melalui komitmen pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

6.2 Saran Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah: 1. Kebijakan Pemerintah berupa pemberian modal usaha melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang merupakan bagian dari PNPM-MP berupa dana bergulir diharapkan dapat terus dilakukan karena kegiatan ini sudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun diharapkan kelompok yang

130

menerima pinjaman dapat memanfaatkan pinjaman dengan baik dengan meningkatkan komitmen pengembalian dana karena cukup mempunyai pengaruh terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha. 2. Kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah pernah mendapatkan bantuan berupa pinjaman modal usaha dari PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah dapat mandiri dan sudah mengembangkan usahanya, diharapkan dapat membantu kelompok lain yang masih memerlukan bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya 3. Dengan adanya pengaruh langsung yang negatif, maka jumlah pinjaman sangat perlu diperhatikan dengan melakukan pendampingan dan pengawasan serta diadakan evaluasi secara berkala sehingga terwujud perbaikan terhadap tujuan dan manfaat program dana bergulir ini. Keterkaitanya dengan pengaruh langsung yang positif, maka sebaiknya dilakukan penetapan standar jam kerja, prioritas usaha yang lebih terperinci dalam jumlah yang dijalankan, penambahan pelatihan, dan memantau kelompok yang mendapat bantuan serupa meskipun pengaruh prioritas usaha dan jumlah mengelola bantuan serupa terhadap komitmen pengembalian dana tidak signifikan. Akan tetapi pengaruh faktor-faktor tersebut menjadi signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan dana. 4. Pengaruh tidak langsung melalui komitmen pengembalian dana membuat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keberlangsungan modal usaha menjadi signifikan. Oleh sebab itu kelancaran dalam pembayaran oleh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus terwujud sehingga menambah keefektivitasan keberlangsungan modal usaha PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

131

DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo. 2006. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pembangunan

Pedesaan

dan

Perkotaan.

Akmal. 2006. Dampak Bantuan Modal Usaha Ekonomi Pioduktif Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Rumbah Kabupaten Rokan Hulu (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Apriyanti, Liyana. 2011. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010) (Skripsi). Semarang: Universitas Diponegoro. Arikunto, Suharsimi 1998. Prosedur Pencicilan Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta Badan Pusat Statistik. Statistik Daerah Kecamatan Mengwi [Online] Tersedia di: http://badungkab.bps.go.id/.[Diakses: 3 November 2012] _________________. Subyek Statistik Geografis. [Online] Tersedia di: http://badungkab.bps.go.id.[Diakses: 3 November 2012] Barine, Michael Nwidobie. 2012. Working capital management efficiency and corporate profitability: Evidences from quoted firms in Nigeria Journal of Applied Finance & Banking, 2 (2), p:215-237. Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Burhanudin, R. 2006. Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulr melalui KSP/USP Koperasi (Pola PKPS-BBM, Agribisnis dan Syariah). Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM I. Capital. [Online] Tersedia di : httpl/www.investorwords.com/694/ [Diakses: 18 Oktober 2011]. Dănuleţiu, Adina Elena. 2010. Working Capital Management and Profitability: a Case of Alba County Companies Journals of Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 12(1), p:364-374. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program IBM SPSS 21. Cetakan VII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

132

H. Hadiwidjaja dan Wirasasniita, Rivai 1990. Analisis Kredit. Bandung :Pioner Jaya. Harris,

Abd, 2012 “Pengaruh Keefektifan Kelompok Tani Terhadap Pengembalian Dana Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)” (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Kaddumi, Thair & Imad Ramadan. 2012. Profitability and Working Capital Management The Jordanian Case. International Journal of Economics and Finance 4 (4), p: 217-226. Khamsiardi, 2009. “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung)” (Tesis). Padang: Universitas Andalas. Kirana, Maya Putri. 2012. “Efektivitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat” (Skripsi). Medan: Universitas Sumatera. Madiarsa, I Made. 2008. Optimalisasi Kinerja Dana Bergulir SPJ dalam Penumbuhan Ekonomi Mikro di Perdesaan. Makalah disampaikan pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Sinkronisasi Lembaga PNPM-MP UPK, BKA 1) dan PR- (/1 k) di Tingkat Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2008. BPMPD Buleleng. Singaraja: 23 Oktober 2011. Mendrofa, Kristian. 2012. “Analisis Pelaksanaan Kegiatan SPP di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Dalam Program (PNPM) Mandiri Pedesaan Artikel pada Program Pascasarjana Universitas Andalas. Mubarak, Zaki, 2010. “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan” (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro. Mulyono. 2011. Penelitian Evaluasi Kebijakan. [Online] Tersedia di: http://www.mulyono.staff.uns.ac.id12011/05/13. [Diakses : 24 Oktober 2011]. Ning, Handayani. 2004. “Peran Dana KukesraDalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota UPPKS Di Desa Tawang Sari kecamatan Teras Kabupaten Boyolali” (Skripsi). Padang: Universitas Andalas.

133

Ningsih, Mega Puspita. 2012. Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 4 (1), p:133-140. Nugroho, Riant. 2009. Public Policy Teori Kebijakan (Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan Perumusan Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Oktavia, Lola. 2011. Dampak PNPM Terhadap Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat (Studi Kasus: Peserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Pengguna dana bergulir di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang). Unand. (Online). Tersedia di: repository.unand.ac.id/17237/1. [Diunduh: 4 November 2012]. Pemanfaatan Dana Inpres Desa. (Online) Tersedia di: http ://www/tesispemanfaatan-dana-inpres-desa. html [diakses: 25 Januari 2011]. Putra, Septian Dwi. 2013. Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1 (1), p:112-122. Raheman, Abdul. 2010. Working Capital Management and Corporate. Performance of Manufacturing Sector in Pakistan. International Research Journal of Finance and Economics. ISSN 1450-2887 Issue 47 [Online]. Tersedia di http://www.eurojournals.com/finance.htm [Diunduh: 19 Nopember 2012]. Riduwan dan Sunarto. 2012. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. Cetakan V. Bandung: Alfabeta. Sabri, Tamer Bahjat. 2012. Different Working Capital Polices and the Profitability of a Firm Faculty of Economics & Business & Management, Palestine Technical University, Kadoorie, Palestine. International Journal of Business and Management, 7 (15), p: 50-60. Santoso, S. Hidayat D.G, Indroyono. 2003. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Propinsi DIY. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 18 (2), h:144-160.

134

Sekretariat Pokja Pengendali Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri. 2012. Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri. Tersedia di : http://www.pnpm-mandiri.org/ index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58&lang=in [diunduh : 19 Nopember 2012]. Shehzad, Farhan. 2012. The Relationship Between Working Capital Management Efficiency And Ebit: Evidence From Textile Sector Of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (5), p: 211-244. Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Sunari, H. 2008. Penguatan Kelembagaan BKAD-UPK-BPUPK. Makalah disampaikan pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Sinkronisasi Lembaga PNPM-MP (UPK, BKAJ) dan PB-UPK) di Tingkat Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2008, BPMPD Buleleng. Sutrisno, Edy. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Suweta, I Ketut. 2003. “Efektivitas Program Gianyar Sejahtera dalam Pengentasan Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Gianyar” (tesis). Denpasar: Universitas Udayana. Todaro, Michael P. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi Kedelapan). Jakarta: Erlangga. Tulisan Hukum PNPM Mandiri. Tersedia di: jdih.bpk.go.id/wp/ 02/ [Diunduh: 4 November 2012] Wahyudi, Wenny Widya. 2011. Efektifitas Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Miftahul Jannah dalam Program PNPM-MP di Jorong Pasa Tiku Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, (Skripsi). Padang: Universitas Andalas. What Is Public Policy. [Online] Tersedia di http://www.wisegeek.coml. [Diakses : 18 Agustus 2011] Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta Media Presindo. Yulianti, Yoni. 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Solok. Journal. Tersedia di: pasca.unand.ac.id/id/wpcontent/uploads/2011/09/. [Diunduh: 3 November 2012]

135

Lampiran 1. Daftar Kuesioner

ANALISIS EFEKTIFITAS KEBERLANGSUNGAN MODAL USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Nomor

: ..........................................................................................

Alamat

: .......................................................................................... ..........................................................................................

Kelompok SPP

: ..........................................................................................

Pewawancara

: ..........................................................................................

Tanggal Wawancara

: ..........................................................................................

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014

136

Lanjutan Lampiran 1. I.

IDENTITAS RESPONDEN 1. Nama Responden 2. Umur 3. Tingkat Pendidikan 4. Status Perkawinan 5. Jumlah Anak 6. Agama 7. Jumlah Tanggungan Keluarga

: …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………

II. Jumlah pinjaman ( X1 ) 1. Berapakah jumlah modal usaha yang ibu dapatkan melalui bantuan bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini pada periode terakhir?……………………rupiah. III. Jumlah Jam Kerja Perhari ( X2 ) 1. Berapakah jumlah jam kerja perhari dalam melakukan usaha selama ibu mendapatkan bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini?………..jam/hari. 2. Apakah jenis usaha yang ibu jalankan selama mendapatkan bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini? Sebutkan ?..............................................

IV. Prioritas Usaha ( X3 ) 1. Apakah usaha yang ibu jalankan selama mendapatkan bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini merupakan usaha ? a. Usaha Utama b. Usaha Sampingan V. Pengalaman Mengikuti Pelatihan ( X4 ) dan Mengelola Bantuan Lain (X5). 1. Berapa lama Ibu pernah mendapatkan pelatihan dalam menjalankan usaha selama ini?…………………bulan. 2. Berapa jumlah bantuan modal usaha selain yang didapatkan dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini yang pernah dikelola oleh Ibu?..........rupiah. VI. Tingkat Pemerataan Prosedur ( indikatornya adalah tujuan, manfaat, penentuan peserta, cara/prosedur, tingkat suku bunga, jangka waktu pencairan, dan kemudahan persyaratan ). 1. Menurut Ibu apakah tujuan yang ingin dicapai dari program bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini? a. Memberi kemudahan akses permodalan,pelestarian dan pengembangan dana bergulir,peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan di tingkat desa, menyiapkan kelembagaan UPK secara akuntabel transparan, dan berkelanjutan serta pelayanan kepada Rumah Tangga miskin

137

Lanjutan Lampiran 1. b. Memberikan kemudahan akses permodalan pelestarian dan pengembangan dana bergulir, peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan di tingkat desa, menyiapkan kelembagaan UPK secara akuntabel,transparan, dan berkelanjutan. c. Memberikan kemudahan akses permodalan pelestarian dan pengembangan dana bergulir, peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan di tingkat desa. d. Memberi kemudahan akses permodalan. e. Tidak tahu. 2. Menurut Ibu apa manfaat program bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini ? a. Memberi modal usaha kepada masyarakat atau kelompok usaha, pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kelompok usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terutamanya kesejaheraan Rumah Tangga Miskin. b. Memberikan modal usaha pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. c. Memberikan modal usaha dan peningkatan kesejahteraan. d. Memberikan modal usaha e. Tidak tahu. 3. Menurut ibu siapa saja yang dapat mengajukan bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini ( penentuan peserta ) ? a. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSP), Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun Kelompok Aneka Usaha yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin. b. Kelompok Simpan Pinjam (KSP), Kelompok Usaha Bersama (KUB), maupun Kelompok Aneka Usaha. c. Kelompok Simpan Pinjam (KSP), Kelompok Usaha Bersama (KUB). d. Kelompok Simpan Pinjam (KSP) e. Tidak tahu 4. Menurut Ibu bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini ? a. Pengajuan usulan pinjaman kelompok kepada UPK Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK terhadap latar belakang,kondisi saat ini riwayat pinjaman rencana usaha dan rencana pengunaan dana kelompok, Verifikasi oleh Tim Verifikasi dan keputusan pendanaan oleh Tim BKAD atau MAD. b. Pengajuan usulan pinjaman kelompok kepada UPK Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK , dan Verifikasi oleh Tim Verifikasi. c. Pengajuan usulan pinjaman kelompok kepada UPK dan Evaluasi usulan. d. Pengajuan usulan pinjaman kelompok kepada UPK. e. Tidak tahu.

138

Lanjutan Lampiran 1. 5.

6.

7.

Menurut Ibu bagaimana singkat suku bunga yang di tetapkan dalam pemberian bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini? a. Sangat ringan b. Ringan c. Cukup ringan d. Berat e. Sangat Berat Menurut Ibu bagaimana jangka waktu dalam penyaluran dan pencairan bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini? a. Sangat cepat b. Cepat c. Cukup cepat d. Lambat e. Sangat lambat Menurut Ibu bagaimana persyaratan administrasi dalam mengajukan bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini (kemudahan persyaratan) ? a. Sangat mudah b. Mudah c. Cukup mudah d. Sulit e. Sangat sulit

VII.Komitmen Pengembalian Dana (Y1) 1. Berapa lama jangka waktu ibu untuk mengembalikan bantuan bergulir modal usaha dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini? .......................bulan.

139

Lampiran 2. Tabulasi Kuesioner No

Nama Kelompok

1

Sampel 1

2

Sampel 2

3

Sampel 3

4

Sampel 4

5

Sampel 5

6

Sampel 6

7

Sampel 7

8

Sampel 8

9

Sampel 9

10

Sampel 10

11

Sampel 11

12

Sampel 12

13

Sampel 13

14

Sampel 14

15

Sampel 15

16

Sampel 16

17

Sampel 17

18

Sampel 18

19

Sampel 19

20

Sampel 20

21

Sampel 21

22

Sampel 22

23

Sampel 23

24

Sampel 24

25

Sampel 25

26

Sampel 26

27

Sampel 27

28

Sampel 28

29

Sampel 29

30

Sampel 30

31

Sampel 31

32

Sampel 32

33

Sampel 33

34

Sampel 34

35

Sampel 35

36

Sampel 36

37

Sampel 37

38

Sampel 38

39

Sampel 39

40

Sampel 40

41

Sampel 41

42

Sampel 42

43

Sampel 43

44

Sampel 44

45

Sampel 45

46

Sampel 46

47

Sampel 47

48

Sampel 48

49

Sampel 49

50

Sampel 50

51

Sampel 51

52

Sampel 52

53

Sampel 53

54

Sampel 54

55

Sampel 55

56

Sampel 56

57

Sampel 57

58

Sampel 58

59

Sampel 59

60

Sampel 60

61

Sampel 61

62

Sampel 62

63

Sampel 63

64

Sampel 64

65

Sampel 65

66

Sampel 66

67

Sampel 67

68

Sampel 68

69

Sampel 69

70

Sampel 70

71

Sampel 71

72

Sampel 72

73

Sampel 73

74

Sampel 74

75

Sampel 75

76

Sampel 76

77

Sampel 77

78

Sampel 78

79

Sampel 79

80

Sampel 80

81

Sampel 81

82

Sampel 82

83

Sampel 83

84

Sampel 84

85

Sampel 85

86

Sampel 86

87

Sampel 87

88

Sampel 88

89

Sampel 89

90

Sampel 90

91

Sampel 91

92

Sampel 92

93

Sampel 93

94

Sampel 94

95

Sampel 95

Tujuan Program

Manfaat Program 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3

Penentuan Peserta 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 5 5 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3

5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 5 5 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2

Tingkat Suku Bunga

Prosedur Pinjaman 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2

5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 5 5 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3

Waktu Kemudahan Skor Pencairan Persyaratan Persepsi Dana 5 4 30 5 4 30 4 3 24 5 4 29 5 3 29 5 4 29 4 3 24 4 3 24 3 2 19 4 3 24 4 3 24 4 3 24 4 3 24 3 3 22 3 2 18 3 2 17 3 2 17 3 2 16 2 3 17 2 2 14 2 2 12 2 3 14 2 2 12 5 4 30 5 4 30 3 3 18 2 3 14 5 5 30 5 5 30 5 5 30 5 5 30 5 5 30 4 4 24 4 4 24 4 4 24 4 4 24 4 4 24 3 3 18 4 4 24 4 4 24 3 3 20 5 4 28 4 5 29 5 5 29 5 5 28 5 5 30 4 4 26 4 5 26 5 4 26 4 4 26 4 4 24 4 4 24 4 4 23 4 4 22 3 4 23 4 3 21 4 4 23 3 3 21 4 4 22 3 3 18 3 3 18 5 5 30 5 5 30 4 4 24 4 4 24 4 4 24 4 4 24 3 3 18 5 5 30 5 5 30 4 4 24 4 4 24 4 4 24 4 4 24 3 3 18 4 4 24 4 4 24 5 5 30 5 5 30 4 4 24 4 4 24 4 4 24 4 4 24 5 5 30 5 5 30 4 4 24 4 4 24 4 4 24 3 3 18 3 3 18 3 3 16 3 2 16 3 3 18 2 3 14 2 2 15

140

Lampiran 3. Perhitungan Efektivitas Keberlangsungan Modal Usaha No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Nama Ke lompok Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Sampel 6 Sampel 7 Sampel 8 Sampel 9 Sampel 10 Sampel 11 Sampel 12 Sampel 13 Sampel 14 Sampel 15 Sampel 16 Sampel 17 Sampel 18 Sampel 19 Sampel 20 Sampel 21 Sampel 22 Sampel 23 Sampel 24 Sampel 25 Sampel 26 Sampel 27 Sampel 28 Sampel 29 Sampel 30 Sampel 31 Sampel 32 Sampel 33 Sampel 34 Sampel 35 Sampel 36 Sampel 37 Sampel 38 Sampel 39 Sampel 40 Sampel 41 Sampel 42 Sampel 43 Sampel 44 Sampel 45 Sampel 46 Sampel 47 Sampel 48 Sampel 49 Sampel 50 Sampel 51 Sampel 52 Sampel 53 Sampel 54 Sampel 55 Sampel 56 Sampel 57 Sampel 58 Sampel 59 Sampel 60 Sampel 61 Sampel 62 Sampel 63 Sampel 64 Sampel 65 Sampel 66 Sampel 67 Sampel 68 Sampel 69 Sampel 70 Sampel 71 Sampel 72 Sampel 73 Sampel 74 Sampel 75 Sampel 76 Sampel 77 Sampel 78 Sampel 79 Sampel 80 Sampel 81 Sampel 82 Sampel 83 Sampel 84 Sampel 85 Sampel 86 Sampel 87 Sampel 88 Sampel 89 Sampel 90 Sampel 91 Sampel 92 Sampel 93 Sampel 94 Sampel 95

Jumlah Pokok Pinjaman 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 30,000,000 23,750,000 50,000,000 33,344,000 30,000,000 18,750,000 30,000,000 16,250,000 50,000,000 22,913,000 45,000,000 20,625,000 50,000,000 20,840,000 40,000,000 14,994,000 50,000,000 9,600,000 50,000,000 10,420,000 35,000,000 5,840,000 50,000,000 6,252,000 35,000,000 2,918,000 35,000,000 2,916,000 50,000,000 2,075,000 50,000,000 4,168,000 30,000,000 1,250,000 40,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 8,750,000 33,728,000 7,488,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 39,710,000 50,000,000 35,530,000 50,000,000 33,344,000 50,000,000 33,444,000 50,000,000 31,260,000 50,000,000 31,260,000 50,000,000 27,092,000 50,000,000 25,040,000 50,000,000 10,420,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 45,980,000 35,000,000 30,639,000 30,000,000 23,940,000 30,000,000 18,750,000 45,000,000 24,375,000 35,000,000 14,590,000 50,000,000 20,840,000 50,000,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 35,000,000 13,131,000 30,000,000 11,250,000 40,000,000 11,280,000 50,000,000 2,780,000 50,000,000 50,000,000 45,000,000 45,000,000 50,000,000 30,550,000 50,000,000 20,840,000 40,000,000 16,920,000 50,000,000 14,630,000 40,000,000 8,335,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 43,764,000 50,000,000 35,428,000 35,000,000 23,360,000 50,000,000 27,092,000 50,000,000 18,756,000 50,000,000 31,500,000 50,000,000 27,300,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 46,200,000 30,000,000 27,720,000 50,000,000 43,764,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 42,000,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 30,000,000 15,000,000 40,000,000 26,672,000 30,000,000 17,500,000 30,000,000 6,300,000 50,000,000 10,500,000 50,000,000 7,751,000 50,000,000 12,501,000 35,000,000 1,945,000 40,000,000 2,223,000 40,000,000 2,223,000 Rata- rata

Bunga 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 4,680,000 7,800,000 4,680,000 7,800,000 4,680,000 4,680,000 7,800,000 7,020,000 7,800,000 6,240,000 7,800,000 7,800,000 5,460,000 7,800,000 5,460,000 5,460,000 7,800,000 7,800,000 4,680,000 6,240,000 4,680,000 4,680,000 5,261,568 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 5,460,000 4,680,000 4,680,000 7,020,000 5,460,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 5,460,000 4,680,000 6,240,000 7,800,000 7,800,000 7,020,000 7,800,000 7,800,000 6,240,000 7,800,000 6,240,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 5,460,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 4,680,000 7,800,000 4,680,000 7,800,000 4,680,000 5,460,000 4,680,000 6,240,000 4,680,000 4,680,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 5,460,000 6,240,000 6,240,000

Efe ktivitas 115.6% 115.6% 115.6% 115.6% 115.6% 115.6% 94.8% 82.3% 78.1% 69.8% 61.4% 61.4% 57.3% 53.1% 34.8% 36.4% 32.3% 28.1% 23.9% 23.9% 19.8% 23.9% 19.8% 115.6% 115.6% 44.8% 37.8% 115.6% 115.6% 115.6% 115.6% 115.6% 95.0% 86.7% 82.3% 82.5% 78.1% 78.1% 69.8% 65.7% 36.4% 115.6% 115.6% 115.6% 115.6% 115.6% 107.6% 103.1% 95.4% 78.1% 69.8% 57.3% 57.3% 65.6% 65.6% 65.6% 65.6% 53.1% 53.1% 43.8% 21.2% 115.6% 115.6% 76.7% 57.3% 57.9% 44.9% 36.4% 115.6% 115.6% 103.1% 86.5% 82.3% 69.8% 53.1% 78.6% 70.2% 115.6% 108.0% 108.0% 103.1% 115.6% 99.6% 115.6% 115.6% 65.6% 82.3% 73.9% 36.6% 36.6% 31.1% 40.6% 21.2% 21.2% 21.2% 76.1%

141

Lampiran 4. Pengujian Instrumen

Correlations

Reliability Scale: ALL VARIABLES

142

Lampiran 5. Statistik Deskriptif dan Frekuensi Jawaban Responden

Descriptives

Frequencies

Frequency Table

143

Lanjutan Lampiran 5.

144

Lampiran 6. Uji Normalitas

NPar Tests

NPar Tests

145

Lampiran 7. Uji Linieritas

Regression

Regression

Regression

Regression

146

Lampiran 8. Analisis Jalur Persamaan Struktur Analisis Jalur Persamaan Sub-Struktur Pertama

Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r Interval Koefisien 0,80 – 1,000 0,60 – 0,799 0,40 – 0,599 0,20 – 0,399 0,00 – 0,199

Tingkat Hubungan Sangat kuat Kuat Cukup kuat Rendah Sangat rendah

Sumber: Riduwan dan Sunarto (2012 : 81)

Regression

147

Lanjutan Lampiran 8.

Analisis Jalur Persamaan Sub-Struktur Kedua

Regression

148

Lanjutan Lampiran 8.

136

Lanjutan Lampiran 8.

Gambar Koefisien Jalur yang Terbentuk dalam Analysis Path Pinjaman (X1)

rx1x2

p2

e1

p1

e2

Jam Kerja (X2)

rx1x3

p5

p4

rx1x4 rx2x3

Komitmen (Y1)

p3

p7 p6

Prioritas (X3)

rx1x5 rx2x4

Efektivitas (Y2)

p9

p8

rx3x4 rx2x5

p10 Pelatihan (X4)

rx3x5

p11 rx4x5

Bantuan (X5)

149

150

Lanjutan Lampiran 8. UJI SOBEL 1.

Pengaruh Mediasi X1 --> Y2 (Y1 sbg intervening) a. Menghitung standard error dari koef. Indirect effect Sp2p3 = √𝑝32 𝑆𝑝22 + 𝑝22 𝑆𝑝32 + 𝑆𝑝22 𝑆𝑝32 √(0,913)2 (0,000)2 + (−0,146)2 (0,018)2 + (0,000)2 (0,018)2

Sp2p3 = 0,00001 b. Menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi t=

𝑝2𝑝3 𝑆𝑝2𝑝3

t = -13319.0946

2.

Pengaruh Mediasi X2 --> Y2 (Y1 sbg intervening) a. Menghitung standard error dari koef. Indirect effect Sp5p3 = √𝑝32 𝑆𝑝52 + 𝑝52 𝑆𝑝32 + 𝑆𝑝52 𝑆𝑝32 √(0,913)2 (0,049)2 + (0,411)2 (0,018)2 + (0,049)2 (0,018)2

Sp5p3 = 0,00209 b. Menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi t=

𝑝5𝑝3 𝑆𝑝5𝑝3

t = 179,9044115

3.

Pengaruh Mediasi X3 --> Y2 (Y1 sbg intervening) a. Menghitung standard error dari koef. Indirect effect Sp7p3 = √𝑝32 𝑆𝑝72 + 𝑝72 𝑆𝑝32 + 𝑆𝑝72 𝑆𝑝32

151

Lanjutan Lampiran 8. √(0,913)2 (0,103)2 + (0,104)2 (0,018)2 + (0,103)2 (0,018)2

Sp7p3 = 0,00883 b. Menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi t=

𝑝7𝑝3 𝑆𝑝7𝑝3

t = 10,70352042

4.

Pengaruh Mediasi X4 --> Y2 (Y1 sbg intervening) a. Menghitung standard error dari koef. Indirect effect Sp9p3 = √𝑝32 𝑆𝑝92 + 𝑝92 𝑆𝑝32 + 𝑆𝑝92 𝑆𝑝32 √(0,913)2 (0,085)2 + (0,367)2 (0,018)2 + (0,085)2 (0,018)2

Sp9p3 = 0,00608 b. Menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi t=

𝑝9𝑝3 𝑆𝑝9𝑝3

t = 55,10616613 5.

Pengaruh Mediasi X5 --> Y2 (Y1 sbg intervening) a. Menghitung standard error dari koef. Indirect effect 2 2 2 2 2 2 Sp11p3 = √𝑝3 𝑆𝑝11 + 𝑝11 𝑆𝑝3 + 𝑆𝑝11 𝑆𝑝3

√(0,913)2 (0,000)2 + (0,096)2 (0,018)2 + (0,000)2 (0,018)2

Sp11p3 = 0,00608 b. Menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi t=

𝑝9𝑝3 𝑆𝑝9𝑝3

t = 55,10616613

152

Lampiran 9. Tabel-F

153

Lampiran 10. Tabel-t