50
PELAKSANAAN KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN PEMAYUNG Sekilas PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pemayung Informasi umum tentang aktivitas PNPM MPd peneliti mulai telusuri dengan melalukan wawancara dengan Bapak Mularambe. S.Sos. Beliau adalah PJOK PNPM MPd Kabupaten Batang Hari. Menurutnya Kabupaten Batang Hari sangat serius dalam menjalankan Program ini sejak tahun 2003 (dulu masih dengan nama PPK). Keseriusan ini membuahkan hasil dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Batang Hari menjadi Kabupaten terbaik tingkat nasional untuk implementasi PNPM MPd Tahun 2008 bersama tiga Kabupaten lain di Indonesia, yaitu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah; Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; dan Ngada, Nusa Tenggara Timur. Reward dari keberhasilan ini, keempat kabupaten tersebut kemudian mendapatkan apresiasi dari Dirjen PMD Depdagri dengan penunjukannya sebagai
lokasi
pilot
projet
P2SPP
(Program
Pengembangan
Sistem
Pembangunan Partisipatif). Bapak Mularambe juga menjelaskan bahwa saat ini kegiatan PNPM MPd juga sudah diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan daerah regular lainnya, seperti pembangunan yang didanai oleh ADD maupun APBD Kabupaten Batang Hari. Proses integrasi ini dimulai dari Musrenbang di tingkat desa hingga tingkat kabupaten dengan mengadopsi pola dan sistem yang ada pada PNPM MPd yang partisipatif dengan mengedepankan kebutuhan
masyarakat yang
paling riil di lapangan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari P2SPP yaitu mengintegrasikan model sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan daerah. Berikut adalah ungkapan Bapak Mularambe : “Pengintegrasian ini kita dilakukan sebagai kebijakan dan proses untuk menyatupadukan sistem (nilai, mekanisme dan pelaku) pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan reguler. Adapun aspek-aspek yang akan diintegrasikan dari sistem yang dimaksud adalah : 1) Proses perencanaan partisipatif; 2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan perdesaan dengan pola swakelola oleh masyarakat; 3) Model pendampingan yang akan dilakukan oleh fasilitator dan setrawan dan 4) Pola kontrol dan pertanggungjawaban yang transparan”. Ditambahkan juga oleh Bapak Mularambe, dalam kaitan dengan tujuan PNPM MPd untuk pengentasan kemiskinan, kontribusi riil dari kegiatan program dapat terlihat dari bertambahnya pendapatan RTM, berkurangnya pengangguran
51
dan yang juga tidak kalah palingnya adalah terjadinya desentralisasi keuangan hingga sampai ke desa-desa lokasi program. Sebagai daerah yang dianggap sukses melaksanakan PNPM MPd Kabupaten Batang Hari sering di kunjungi oleh tim dari pusat, seperti Dirjen PMD Depdagri, Bappenas, Bank Dunia serta beberapa daerah lain di Indonesia terutama di wilayah Provinsi Jambi untuk melihat dari dekat proses dan implementasi PNPM MPd di daerah ini.
Menurut Fasilitator PNPM MPd
Kabupaten Batang Hari, yaitu Bapak Bastian dan Ibu Darma Etika ada beberapa wilayah yang menurut mereka memiliki keunggulan dan dianggap berhasil melaksanakan program diantaranya adalah Kecamatan Pemayung, Batin XXIV, Mersam dan Tembesi. Kecamatan Pemayung sendiri tercatat sebagai daerah yang paling kerap dikunjungi oleh beberapa daerah untuk melakukan studi banding. Gambar 4. Kunjungan Dirjen PMD Depdagri RI dan Salah satu event Komunikasi pada PNPM MPd (MAD III) di Kecamatan Pemayung
Hal inilah yang peneliti jadikan pertimbangan untuk menggali informasi aktivitas PNPM MPd di Kecamatan Pemayung dan menjadikan kecamatan ini sebagai lokasi penelitian. Kesuksesan daerah melaksanakan program terungkap dari pernyataan Bapak Bastian dan Ibu Darma Etika berikut ini : “Hasil pemantauan dan evaluasi kami, perputaran modal dana BLM terutama SPP (simpan pinjam khusus perempuan) dan semangat masyarakat mengembangkannya dalam bentuk usaha bersama cukup baik, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap event sangat tinggi sekali, misalnya pada MMDD (menggagas masa depan desa) dan MKP (musyawarah khusus perempuan). Hal lain yang menggembirakan adalah dukungan dari birokrat, baik camat hingga aparat desa sangat tinggi sekali. Terutama dalam hal membantu menyelesaikan masalah di lapangan. Kemandirian UPKnya juga sangat baik. Dari hasil kerja kerasnya UPK Kecamatan Pemayung saat ini telah memiliki kantor sendiri yang sudah permanen dengan perlengkapan administrasi yang cukup memadai dibandingkan kecamatan lain”.
52
Aktivitas PNPM MPd di Kecamatan Pemayung dimulai sejak PPK Fase II (Siklus IV Tahun 2003) dan berlanjut hingga saat ini menjadi PNPM MPd. Secara detil data tentang aktivitas PPK dan PNPM MPd di Kecamatan Pemayung dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pemayung PPK FASE I
PPK FASE II
PNPM-MP
PNPM-MP
SIKLUS
SIKLUS
SIKLUS
SIKLUS
IV
V
VI
IX
SIKLUS X
Tahun I
(2003)
(2004)
(2005)
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)
2
3
-
-
-
2
2
8
10,3
-
-
-
4
3,5
Jembatan (Unit)
2
5
-
-
-
1
-
Irigasi (Unit)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
450
-
-
-
-
7.090.34
7.342.58
6.913.57
5.313
3.003
3.850
-
8
3
4
7
8
105
32
40
146
105
JENIS KEGIATAN
Tahun II
INFRASTRUKTUR Jalan (Unit) Panjang Jalan
(Kilometer)
Panjang Irigasi
(Kilometer) Jumlah Hari Orang
Kerja (HOK) EKONOMI Jumlah Kelompok
SPP Pemanfaat SPP PENDIDIKAN &
KESEHATAN Sekolah Baru
1
-
4
4
4
2
1
Rehab Gd. Sekolah
4
1
2
-
-
-
-
Paket Beasiswa
1
-
3
-
-
-
-
Penerima Beasiswa
9
-
32
-
-
-
-
Lain-lain Pendidikan
11
-
32
-
-
-
-
Sumber : Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pemayung 2009 Menurut pengurus UPK dan fasilitator saat ini 17 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Pemayung telah memanfaatkan PNPM MPd ini dengan dua bentuk kegiatan utama yaitu: pembangunan infrastruktur dan SPP. Semua desa dan kelurahan setelah melalui proses kompetisi yang cukup ulet telah merasakan program ini. Untuk pembangunan infrastruktur umumnya warga masyarakat memanfaatkannya dalam bidang pendidikan, misalnya untuk pembangunan dan rehab TK, Madrasah dan SD; pada bidang kesehatan, misalnya untuk pembangunan posyandu; dan pembangunan jalan untuk membuka akses penduduk serta memperlancar mengeluarkan hasil kebun keluar desa dalam bentuk pembangunan jalan rabat beton dan perkerasan jalan desa serta pembangunan jembatan dan irigasi.
53
Gambar 5. Fasilitas infrastruktur bangunan PNPM MPd dan Aktivitas Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Pemayung
Tugu PNPM berdiri di samping kiri muara bangunan perkerasan jalan adalah program pembangunan infrastruktur PNPM MPd di Desa Teluk Tahun 2008
Bangunan Gedung MIS adalah salah satu program pembangunan Infrastruktur PNPM MPd di Desa Serasah Tahun 2007
Pembinaan Kelompok SPP oleh UPK Kecamatan Pemayung di Desa Pulau Raman merupakan salah satu program PNPM MPd Tahun 2008
Ada hal menarik dari wawancara dengan fasilitator, ternyata dari 17 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Pemayung, proporsi penerima program PNPM MPd tidaklah merata. Beberapa desa sering mendapatkan program sementara ada juga beberapa desa yang justru sebaliknya, belum mendapatkan sama sekali (rencananya baru tahun 2009 ini akan menerima program). Desa Teluk dan Desa Lopak Aur tercatat paling banyak menerima program sementara Desa Awin dan Desa Teluk Ketapang baru akan mendapatkan program pada tahun ini. Menurut fasilitator yang juga diamini oleh pengurus UPK, proses mendapatkan program dilakukan dengan sistem kompetisi dari masing-masing utusan desa yang dilakukan pada MAD prioritas usulan di tingkat kecamatan. Oleh
karenanya
untuk
memenangkan
kompetisi
tersebut
dan
berhak
mendapatkan program dibutuhkan strategi dan taktik dari masing-masing desa.
54
Tim enam yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, Ketua BPD dan tiga orang utusan perempuan mesti memiliki proposal usulan yang
bagus dan
meyakinkan. Anggota tim enam juga harus piawai berargumentasi serta melakukan lobi dengan tim enam dari desa lain pada saat MAD prioritas usulan tersebut. Disampaikan juga oleh fasilitator jika tim enam tidak solid atau usulan kurang meyakinkan dapat dipastikan tidak akan memenangkan kompetisi atau tidak mendapatkan program. Gambar 6. Peneliti bersama Fasilitator Usai melakukan Wawancara di Ruang UPK PNPM MPd Kecamatan Pemayung
Peneliti sempat khawatir jangan-jangan ada desa yang sebenarnya sangat layak dan membutuhkan program tetapi karena minimnya sumberdaya lokal, misalnya aparat desa dan tokoh masyarakat yang menjadi tim 6 rendah SDMnya justru tidak bisa mendapatkan program karena usulan dari desanya selalu kalah dalam kompetisi. Ketika hal ini peneliti pertanyakan, mereka mengakui dengan terbuka. Persoalan mendasar mengapa desa tersebut tidak memenangkan kompetisi adalah karena tim 6 yang tidak solid dan umumnya tingkat partisipasinya rendah, misalnya jarang hadir pada pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator sehingga kemampuan anggota tim tidak sebagus pada desa-desa yang aktif mengikuti pertemuan. Karena kemampuan yang terbatas mereka juga selau kalah strategi terutama dalam hal melakukan lobi dengan desa-desa lain untuk menggolkan usulan program. Penentuan lokasi bantuan dengan cara kompetisi antar desa menyebabkan desa yang telah mampu dan berpengalaman akan mempunyai peluang mendapatkan bantuan terus menerus. Dan jika pola kompetisi ini di teruskan setiap tahun akan menghambat partisipasi dan memberikan ruang kesenjangan. Desa yang maju semakin maju dan desa terbelakang akan semakin miskin. Rincian pemetaan desa-desa penerima program dan alokasi dana PNPM MPd sejak PPK Tahun 2003 terlihat pada Tabel 6.
55
Tabel 6. Pemetaan Pembangunan Infrastruktur dan Pembiayaan PPK-PNPM MPd di Kecamatan Pemayung DESA
SARANA DAN PRASARANA
VOLUME
ALOKASI DANA
OPERASIONAL UPK 2 %
TPK 3 %
TOTAL BIAYA
PPK SIKLUS 4 P. Raman
Perkerasan Jalan
5 x 2.540 m
328,418,800.00
6,914,050.00
10,371,100.00
345,703,950.00
Awin Lubuk Ruso
3 x 2.500 m
146,050,750.00
3,264,200.00
4,896,300.00
154,211,250.00
4 lkl + 1 ktr
108,890,300.00
2,492,400.00
3,738,600.00
115,121,300.00
Lopak Aur
Pembangunan Jalan Rehab MIS dan Pemb Ktor Rehab MIS & Pemb MTS
4 lkl & 3 lkl
200,578,100.00
4,222,650.00
6,334,000.00
211,134,750.00
Teluk
Pemb MTS
3 lkl
97,548,210.00
2,053,600.00
3,080,450.00
102,682,260.00
260,845,250.00
5,491,450.00
8,237,200.00
274,573,900.00
492,537,850.00
10,369,200.00
15,553,800.00
518,460,850.00
PPK SIKLUS 5
Kaos Kubu Kandang
Pemb Jln & gorong 60 cm Pemb Jalan + Jembatan Rehab Madrasah + Moebeler
3 x 3530 & 5 unit 5 x 3514 m + 3 x 12
2 lkl
32,131,950.00
676,450.00
1,014,650.00
33,823,050.00
Ture
Perkerasan Jalan
3 x 1280 m
135,968,850.00
2,862,500.00
4,293,750.00
143,125,100.00
Serasah
Sp.Kubu Kandang Jembatan Mas Olak Rambahan Pulau Betung
Kuap Senaning
PPK SIKLUS 6 Pemb Pesantren + MCK + Mobeler
3 lkl
173,796,600.00
3,858,900.00
5,788,350.00
183,443,850.00
7 x 13 m
123,658,800.00
2,919,550.00
4,379,300.00
130,957,650.00
Pemb Madrasah
2 lkl + 1 ktr
85,118,600.00
2,120,900.00
3,181,350.00
90,420,850.00
Pemb Madrasah Rehab Madrasah + Kelas Baru
3 lkl 7 x 15 m + 7 x 16 m
152,048,900.00
3,453,500.00
5,180,250.00
160,682,650.00
178,167,300.00
4,283,800.00
6,425,750.00
188,876,850.00
1 Paket
150,258,800.00
3,163,350.00
4,745,000.00
158,167,150.00
Gedung TK
Pompanisasi PPK SIKLUS 9
Selat
Pemb Gedung TK
1 lkl + 1 ktr
140,309,750.00
3,353,900.00
5,030,850.00
148,694,500.00
Lopak Aur Pulau Raman
Pemb Gedung TK
2 lkl + 1 ktr
218,949,500.00
4,925,250.00
7,387,900.00
231,262,650.00
Pemb Madrasah
3 lkl + 1 ktr 3 lkl + 1 ktr + MCK
233,368,250.00
5,586,700.00
8,380,050.00
247,335,000.00
175,372,500.00
3,692,050.00
5,538,100.00
184,602,650.00
Teluk
Pemb Madrasah PPK SIKLUS 10
Lubuk Ruso
Pemb Madrasah
2 lkl + 1 ktr
183,021,400.00
3,853,100.00
5,779,650.00
192,654,150.00
Lopak Aur
Pemb Madrasah
3 lkl + 1 ktr
221,226,900.00
5,331,150.00
7,996,600.00
234,554,650.00
Selat
Pemb Madrasah
2 lkl + 1 ktr
161,569,550.00
3,696,150.00
5,544,300.00
170,810,000.00
Serasah
Pemb Madrasah
2 lkl + 1 ktr
160,182,150.00
3,372,300.00
5,058,400.00
168,612,850.00
PNPM - MP 2008 Perkerasan Jalan + Jembatan Box
1500 m + 3 x 3,6 m
210,932,400.00
4,440,650.00
6,661,000.00
222,034,050.00
Perkerasan Jalan
2500 m
188,031,250.00
3,958,550.00
5,937,800.00
197,927,600.00
Pemb. Madrasah
2 lkl + 1 ktr
184,849,950.00
3,891,550.00
5,837,350.00
194,578,850.00
Teluk Lubuk Ruso Senaning
Dari wawancara dengan fasilitator dan pengurus UPK juga diungkapkan tentang keberhasilan Desa Teluk yang sering memenangkan kompetisi dalam MAD prioritas usulan. Sejak tahun 2003, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 5 hampir setiap tahun Desa Teluk selalu memenangkan kompetisi dalam MAD prioritas usulan di kecamatan. Fasilitator dan pengurus UPK Kecamatan juga
56
menceritakan strategi-strategi yang digunakan oleh Desa Teluk sehingga dapat memenangkan kompetisi tersebut. Kerja tim enam dalam MAD prioritas usulan di Kecamatan sangat menentukan hasil kompetisi ini. Desa Teluk dinilai memiliki kader tim 6 yang handal dan mempunyai kemampuan serta siap melakukan kompetisi dengan desa lain. Salah satu strategi dari tim enam adalah melakukan lobi dengan desadesa lain yang dianggap bisa membantu menggolkan usulan desa dengan cara saling membantu memberi dukungan. Lobi ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh anggota tim enam tetapi juga oleh perwakilan masyarakat yang lain. Pada saat MAD prioritas usulan di kecamatan, utusan enam Desa Teluk juga membawa rombongan (sekitar 20 orang yang berpartisipasi secara sukarela dengan biaya sendiri) untuk memberi support sekaligus melakukan lobi dengan utusan dari desa lain. Mereka juga melakukan ikhtiar spiritual. Sebelum keberangkatan rombongan utusan desa ke kecamatan, Kepala desa, tokoh agama dan adat mengumpulkan warga di Masjid desa untuk melakukan acara ritual yaitu yasinan, tahlil dan do’a bersama untuk kesuksesan tim enam dalam mengikuti kompetisi pada acara MAD prioritas usulan tersebut. Disamping itu mereka juga menyatakan persiapan untuk kompetesi ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari H, seperti untuk usulan jalan rabat beton (PNPM MP tahun 2009/ saat ini sedang dalam penyususunan RAB dan desain gambar) telah disiapkan sejak tahun 2008 yang lalu sehingga ketika dilakukan verifikasi oleh pihak kecamatan tidak menemui masalah dan dinyatakan layak. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Alur tahapan kegiatan PNPM MP di Kecamatan Pemayung sebagaimana diatur oleh PTO (petunjuk teknis operasional) dapat diihat pada Gambar 6.
57
Gambar 7. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
ALUR TAHAPAN PNPM MANDIRI PERDESAAN ORIENTASI DAN PENGAMATAN LAPANG
MADSosialisasi
Evaluasi
Musdes Sosialisasi
Operasional Pemeliharaan Musdes Serah Terima
Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan
Supervisi Pelaksanaan, Kunjungan Antar Desa, Pelatihan Tim Pemliharaan
Musdes Pertanggungjawaban (2X)
Forum SKPD
PENGGALIAN GAGASAN 1. Visi Desa 2. Peta Sosial Desa 3. Usulan Desa (BLM, ADD, PJM, Lainnya) 4. PJM (RPT Des, RPJMDes) 5. Renstra Desa
Musy. Desa Khusus Perempuan
Musdes Perencanaan
Supervisi Pelaksanaan dan Kunjungan Antar Desa
Persiapan Pelaksanaan (Pendaftaran tenaga, pelatihan TPK, UPK , dan pelaku desa lainnya)
Musrenbang Kab
Pelatihan Kader Pember-dayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Form; survey dusun criteria kesejahteraan pemetaan RTM diagram kelembagaan kalender musin peta sosial
Penulisan Usulan dng/tanpa desain RAB
Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan
-Rangking Usulan -Renstra Kecamatan
Musdes Informasi Hasil MAD
MAD Penetapan Usulan
Verifikasi Usulan
MAD Prioritas Usulan Desain & RAB, Verifikasi -Penetapan Pendanaan, -utusan kecamatan
PNPM MPd memulai kegiatan dengan melakukan orientasi terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk. Kegiatan yang dilakukan dalam orientasi desa antara lain: 1) mengidentifikasi potensi dan sumberdaya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku pada tahap sebelumnya; 2). Kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui
58
PNPM MPd pada tahap sebelumnya; 3). Inventarisasi data kependudukan, pembangunan desa yang ada di desa calon penerima PNPM MPd. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi PNPM MPd, baik secara formal maupun informal kepada masyarakat di masing-masing desa calon lokasi. Tahap ini dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM MPd di semua tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari berbagai pihak, sehingga semua pelaku PNPM MPd memiliki pemahaman atau persepsi yang sama dalam menjalankan program. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM MPd baik melalui pertemuan formal maupun informal. Pertemuan formal biasa mengambil moment pada acara-acara di pemerintahan sedangkan pertemuan informal dilakukan pada acara rutin yang berlangsung di desa, seperti kegiatan yasinan, arisan maupun acara adat. Untuk Kecamatan Pemayung kegiatan perencanaan dilaksanakan melalui MAD sosialisasi di Aula Kecamatan Pemayung dengan mengundang utusan dari masing-masing desa; MUSDES Sosialisasi dilakukan di setiap desa yang waktunya diatur oleh pihak kecamatan; Pelatihan pelaku PNPM MPd dan KPMD yang dilakukan di aula kecamatan; Penggalian gagasan atau lebih dikenal dengan istilah MMDD; MKP; penulisan usulan desa dalam bentuk proposal kegiatan; verifikasi usulan yang dilakukan oleh tim dari kecamatan terdiri dari dinas pendidikan, kesehatan, Kimpraswil dengan jumlah minimal lima orang; MAD prioritas usulan yang diwakili oleh enam orang dari masing-masing desa (selanjutnya disebut dengan tim enam) yaitu Kades, Ibu Kades, Ketua BPD dan tiga orang perwakilan dari tokoh masyarakat (tiga orang diantaranya diharuskan perempuan); Desain dan RAB; MAD penetapan usulan; MUSDES informasi hasil MAD; MUSDES Pertanggungjawaban dan MUSDES serah terima. MAD sosialisasi merupakan forum pertemuan antar desa untuk melakukan sosialisasi tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun halhal yang berkaitan dengan PNPM MPd serta untuk menentukan kesepakatankesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM MPd. Nara sumber dalam pertemuan tersebut adalah Camat Pemayung (Adnan, S.Si), PJOK kecamatan (Parlaungan Lubis, SH), FK (Ependi, ST), BKAD (Habibullah) dan Setrawan Kecamatan (Darmawi). MAD sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2008 di aula kecamatan yang diikuti utusan dari 17 desa dan satu
59
kelurahan dengan agenda menetapkan desa-desa yang dapat mengikuti proses PNPM MPd. MUSDES sosialisasi merupakan forum pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM MPd tingkat desa. Untuk tingkat Kecamatan Pemayung MUSDES sosialisasi dilaksanakan tanggal 27 Nopember s.d 03 Desember 2009. Sedangkan untuk Desa Teluk sebagai fokus penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 September 2008. Pelatihan pelaku PNPM MPd tingkat desa, seperti KPMD, TPU, TP3, kader teknik dan TPK yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi. Peserta pelatihan ini selanjutnya akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM MPd yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat RT, dusun
dan
kelompok
masyarakat.
Untuk
persiapan
dan
menambah
kapasitasnya, maka pelaku tingkat desa mendapat pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan TPU dilaksanakan tanggal 27 s.d 28 Januari 2009 sedangkan pelatihan TP3 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2009 berjumlah 12 orang. TP3 dibentuk untuk melakukan pengelolaan kegiatan yang telah didanai oleh PNPM MPd pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2009 ini pelatihan KPMD tidak dilaksanakan karena ada kendala teknis. Pada tahun-tahun sebelumnya selalu dilaksanakan dengan peserta dua utusan dari masing-masing desa (satu orang laki-laki dan satu orang perempuan). Untuk
proses penggalian gagasan diawali dengan mengadakan
pertemuan di tingkat RT dan dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan peta sosial dalam pertemuan dusun adalah penentuan klasifikasi kesejahteraan, penyusunan peta sosial dan menggali masa depan desa (MMDD). Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang utusan-utusan dari masing-masing RT pada MMDD di tingkat dusun dan utusan dari masing-masing dusun pada MMDD di tingkat desa. Hasil yang diharapkan dari pertemuanpertemuan penggalian gagasan tersebut adalah : 1). Masyarakat memahami keperluan dan kebutuhannya; 2). Menganalisis permasalahan dan penyebab kemiskinan di tengah masyarakat desa; 3). Menemukan gagasan-gagasan kegiatan maupun visi ke depan dari masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan tersebut. Kegiatan MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan
60
menetapkan usulan kegiatan PNPM MPd yang merupakan aspirasi khusus dari perempuan. MKP ini dilaksanakan pada 15 Januari s.d 20 Februari 2009. Untuk Desa Teluk dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2009. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dibawa dalam forum MUSRENBANGDES dan menjadi usulan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat untuk dibawa dalam MUSRENBANG di tingkat Kecamatan, artinya desa hanya menetapkan usulan untuk di sahkan sebagai bagian dari usulan desa. Hasil yang diharapkan melalui pertemuan itu adalah gagasan-gagasan kegiatan dan visi kedepan dari kelompok perempuan di desa dalam mengatasi penyebab kemiskinan, ditetapkannya usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, ditetapkannya usulan yang merupakan aspirasi perempuan selain kegiatan simpan pinjam, seperti peningkatan kapasitas perempuan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan terpilihnya calon-calon wakil perempuan (utusan tim enam) yang akan hadir dan berkompetisi di MAD prioritas usulan. Penulisan usulan desa merupakan kegiatan menguraikan secara tertulis gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada musyawarah antar desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari s.d 01 Februari 2009. sebelum melakukan penulisan, TPU dari masing-masing desa akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari fasilitator kecamatan, baik fasilitator pemberdayaan maupun fasilitator teknik. Kegiatan pelatihan TPU ini berlangsung pada tanggal 27 dan 28 Januari 2009.
Hasil yang diharapkan dari proses penulisan usulan adalah
dokumen proposal usulan kegiatan desa yang terlebih dahulu telah disetujui dalam musyawarah desa perencanaan dan musyawarah khusus perempuan, termasuk data isian formulir pendukungnya. Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari masing-masing desa yang akan didanai PNPM MPd. Verifikasi usulan dilakukan oleh TV yang dibentuk tanggal 28 Januari 2009 berdasarkan SK dari Camat Pemayung di tingkat kecamatan dengan beranggotakan 6 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan, yaitu Udayana (ahli konstruksi), Nawaliah (ahli kesehatan), Ruslan dan Sutarjo (ahli Simpan Pinjam), A. Rahman dan Martamba (ahli pendidikan). Sebelum menjalankan tugasnya TV memperoleh pelatihan OJT (on job training) terlebih dahulu dari fasilitator kecamatan (FK), fasilitator teknik dan KM Kabupaten. TV menilai setiap usulan kegiatan untuk melihat kesesuaian
61
usulan dengan kriteria penilaian usulan kegiatan yang meliputi : lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin, mendesak untuk dilaksanakan, bisa dikerjakan oleh masyarakat, tingkat keberhasilan dan keberlanjutan cukup tinggi dan didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat atau desa. MAD prioritas usulan adalah forum untuk membuat perankingan usulan dari masing utusan-utusan tiap desa. Masing-masing utusan dengan berbagai strategi berupaya untuk mendapatkan point tertinggi agar bisa lolos dalam kompetisi ini. .Pimpinan rapat dalam forum ini adalah Ketua BKAD (Habibullah) dan sebagai Notulen adalah Sekretaris BKAD (Mubarok). Sedangkan sebagai Narasumber adalah Bapak Adnan, S.Si (Camat), Ependi, ST (FK), Oktaria (FT), Parlaungan Lubis (PJOK) dan Darmawi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan menghasilkan perangkingan sebagai berikut : (1). Desa Pulau
Raman
(Pembangunan
Jalan
Rabat
Beton);
(2).
Desa
Ture
(Pembangunan Gedung TK); (3) Desa Teluk (Pembangunan Jalan Rabat Beton); dan (4) Desa Kubu Kandang (Pembangunan Gedung Posyandu). MAD penetapan usulan merupakan forum untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai PNPM MPd. Keputusan pendanaan harus mengacu pada tingkat usul yang telah dibuat pada saat musyawarah antar desa prioritas usulan. Jika pada saat musyawarah antar desa prioritas usulan, seluruh usulan atau proposal
telah selesai dibuat berikut detail desai gambar dan
RABnya, maka keputusan penetapan usulan yang akan didanai oleh PNPM MPd bisa langsung diselenggarakan setelah agenda musyawarah antar desa penetapan usulan diselesaikan. Namun jika belum selesai desain RABnya, maka musyawarah antar desa penetapan usulan dilakukan pada waktu yang berbeda. Musyawarah desa informasi hasil merupakan forum sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM MPd yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Forum ini dilaksanakan baik desa yang mendapatkan dana maupun tidak. Forum ini sekaligus memberikan informasi kepada desa yang memenangkan dan tidak memenangkan kompetisi secara sehat yang telah dilaksanakan dalam musyawarah sebelumnya. Jenis Kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan Jenis kegiatan yang dibiayai melalui dana BLM, diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria : 1). Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin; 2). Mendesak untuk dilaksanakan; 3). Bisa dikerjakan oleh masyarakat; 4).
62
Didukung oleh sumberdaya yang ada di masyarakat; dan 5). Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Jenis kegiatan yang dimaksudkan tersebut meliputi : 1). Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar (infrastruktur pedesaan) yang dapat memberikan manfaat social ekonomi bagi masyarakat dan 2). Kegiatan simpan pinjam khusus bagi kelompok perempuan (SPP). Pelaksanaan dan Pelestarian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Program yang matang dan terencana serta tetap megacu pada prinsip dan asas PNPM MPd sebagai kegiatan persiapan untuk menjamin kualitas proses pelaksanaan program. Persiapan ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia. Seperti : masyarakat, TPK dan seluruh pelaku PNPM MPd lainnya. Masyarakat dipersiapkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa mereka. TPK dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan bersama. Kegiatan persiapan berupa rapat koordinasi awal di kecamatan yang merupakan MAD sosialisasi dan rapat persiapan pelaksanaan di desa melalui MUSDES sosialisasi sampai dengan tahap pengesahan surat perjanjian pemberian bantuan (seperti telah dibahas bagian sebelumnya) Tahap pelaksanaan kegiatan PNPM MPd terdiri dari : pencairan dana, pengadaan tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, dan rapat evaluasi TPK. Tahapan kegiatan ini telah diatur oleh PNPM MPd dan dibatasi oleh waktu. Peraturan tersebut mengikat kegiatan yang dilaksanakan. Peraturan cenderung membatasi kreatifitas keluarga miskin. Misalnya : pencairan dana yang ditentukan bulan tertentu dan dengan waktu yang sangat dekat kurang memberikan keleluasaan keluarga miskin untuk terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara tergesa-gesa tersebut mengakibatkan keluarga miskin tidak puas karena tidak sesuai
dengan
kebutuhan
mereka.
Tetapi
hasil
keputusan
tersebut
menguntungkan PNPM MPd dan kalangan elit desa, sehingga pencapaian target hanya bersifal politis. Musyawarah desa pertanggungjawaban dilaksanakan untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan PNPM MPd, TPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban minimal dilakukan dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM MPd tahap pertama dan tahap kedua.
63
Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknis oleh FT untuk mendorong kualitas pekerjaan atau kegiatan. Kegiatan dilakukan sertifikasi dengan harapan fokus TPK dialihkan dari mengejar target fisik ke target kualitas. Namun demikian, seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, pencapaian target hanya bersifat politis dan belum menyentuh kebutuhan keluarga miskin. Pelaku PNPM MPd melakukan revisi kegiatan, jika pada tahap pelaksanaan program kegiatan terjadi kesalahan di lapangan atau terjadi bencana alam. Revisi dilakukan dengan tidak menambah jumlah anggaran dana yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan melalui musyawarah desa. Revisi tersebut dibuat oleh TPK dan disetujui oleh PJOK, ketua TPK dan FK serta secara terbuka ada pemberitahuan kepada masyarakat. Revisi bertujuan untuk mencapai efektivitas program dalam mencapai target yang telah ditentukan. Revisi juga diperlukan untuk meminimalisir hambatanhambatan yang menggagalkan tujuan yang akan dicapai. Kegiatan yang dimaksud adalah penyelesaian tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian pertanggungjawaban TPK di desa. Kegiatan ini meliputi : pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan, pembuatan realisasi kegiatan dan biaya, musyawarah desa serah terima, pembuatan dokumen
penyelesaian,
pelaksanaan
kegiatan,
pembuatan
dokumen
penyelesaian, pembuatan berita acara status pelaksanaan kegiatan (pada kondisi khusus). Kegiatan PNPM MPd diatur dan dipelihara untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar bermanfaat pada semua pihak sehingga kegiatan memberikan dampak perubahan positif dan berkelanjutan bagi partisipan penerima program. Hasil kegiatan PNPM MPd yang berupa pembangunan infrastruktur dan SPP merupakan asset bagi masyarakat desa yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Untuk menjaga agar pelestarian kegiatan bisa berjalan pemerintah sebagai penanggung jawab program memberikan sanksi yang telah ditentukan, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara bahkan tidak bermanfaat bagi masyarakat atau pengembalian macet bagi dana SPP maka desa atau kecamatan tersebut tidak akan mendapat lagi dana PNPM MPd untuk tahun berikutnya.
64
Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Untuk mendukung pelestarian kegiatan diperlukan hal-hal sebagai berikut : 1). Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus mampu dimiliki oleh kelompokkelompok masyarakat, TPK, serta pelaku-pelaku lain PNPM MPd di desa dan kecamatan, 2) Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan-kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah diselesaikan; 3) Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa, termasuk lembaga pengelola prasarana dan sarana. Sistem pemeliharaan PNPM MPd diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. FK dibantu FKab wajib memberikan pelatihan kepada tim pemeliharaan atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hampir selesai. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan, organisasi pengelola dan pemeliharaan, dan teknik-teknik yang digunakan
seperti
teknik
membuat
inventarisasi
masalah
dan
teknik
memperbaikinya. Disamping itu akan dilakukan praktek lapangan agar materi pelatihan dapat dipahami.
