EFEKTIFITAS PNPM MANDIRI PERDESAAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA THE EFFECTIVENESS OF RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT NATIONAL PROGRAM IN THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN GROUP IN THE SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA SPECIAL REGION
Oleh: Kusmaryati D. Rahayu Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta
[email protected] ABSTRACT This research attempts to answer such question above. The taking of primary data is done through Focus Group Discusion (FGD) and in-depth Interview and convenience sampling. Meanwhile, the secondary data as the support to research is obtained from the monthly report of Activity Managing Unit (Unit Pengelola Kegiatan) from both districts, Prambanan and Cangkringan. The obtained primary and secondary data will be analyzed through descriptive and qualitative analysis by comparing the on-field condition with its indicator and other parameters established by the program of Self-reliant Rural Community Empowerment National Program. The research output indicates that Only around 25%-33% of the members of Women’s Saving and Loan Program belongs to Poor Household and it means that only around 6%-7% of the total number of Poor Household in Prambanan, the low budget for training of the women group participating in the Women’s Saving and Loan, that more than 90% of the group is still in the category of business variety type, that less than 15% of the group is categorized as mature/ready, that less than 10% of the group functions as executing, there are not intensive assistance toward the women group in the management of administration, marketing, and finance. The Self-reliant Rural Community Empowerment National Program (PNPM Mandiri Perdesaan) in Prambanan and Cangkringan carries out the conformist-model community empowerment, which has emphasis on the mental attitude change of the people without empowerment, on the giving of financial aid, such as giving capital aid, building educational infrastructure, and things like, However it has not made any effort to increase the community capacity, either individually or collectively, in solving many problems related to the effort to raise living quality, self-reliance, and welfare Key word : community empowerment, economic empowerment, poor household, self reliance
PENDAHULUAN 1.
Latar belakang Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah penduduk miskin di
Indonesia pada tahun 2008 mencapai 41,7 juta jiwa atau 21,92 persen dari total penduduk. Angka ini jauh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah sebesar 14,8-15 persen. Hal ini antara lain disebabkan rendahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga bahan pokok.Oleh karena itu Pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan penduduk menuju yang diidealkan, yakni Millennium Development Goals (MDGs) 7,5 % pada tahun 2015. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan sejak tahun 2007 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu adalah melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. Sesuai dengan Keputusan Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat No:25/KEP/ MENKO/KESRA/VII/2007. PNPM
Mandiri
berbasis
pemberdayaan
masyarakat,
oleh
karenanya
dalam
pelaksanaannya dibutuhkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dukungan dan pendampingan dari perangkat pemerintah daerah juga akan sangat menentukan keberlanjutan hasil yang dicapai oleh PNPM Mandiri. Selama tahun anggaran 2007 jumlah dana yang dialokasikan untuk penanganan kemiskinan mencapai Rp 51 triliun, pada tahun 2008 naik menjadi 65,5 triliun. Menurut data Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, 19,14% jumlah penduduk atau sebanyak 616.000 orang tergolong pada penduduk miskin. Kabupaten Sleman termasuk berpenduduk miskin terendah kedua di DIY, yakni 15,53%. Jumlah penduduk miskin
terendah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota, yakni tergambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,3, (nomor 3 tertinggi secara nasional), sedangkan kabupaten Sleman memiliki IPM kedua terbaik di DIY, yakni 72,7 (Agus Pramusinto). Kabupaten Sleman yang terletak di bagian utara wilayah DIY memiliki luas tanah 57.482 ha, adalah merupakan 18% dari total luas DIY, terdiri dari 17 Kecamatan. Pada tahun 2006 berpenduduk 1.026.596 orang, terdiri dari 245.522 KK (Rumah Tangga), 62.518 KK atau hampir 25% diantaranya tergolong miskin. Diantara 17 Kecamatan yang berada di Sleman, Prambanan merupakan yang tertinggi jumlah RTM nya, yakni mencapai 40% dari total 13.482 KK. Sedangkan Cangkringan yang memiliki jumlah penduduk 8.425 KK memiliki penduduk miskin (Rumah Tangga Miskin= RTM) sebanyak 3.228 RTM
atau sekitar 38%. Pada tahun 2007 Jumlah RTM di Sleman
mengalami penurunan menjadi 58.701 RTM , turun sekitar 6,1 % dari tahun 2006 dan pada tahun 2008 menjadi 56.867 RTM, turun 9,1 % dari tahun 2006. (kompas.com, 29 april 2009)
2.
Perumusan Masalah Sejauh mana PNPM MP, a) memberikan perhatian yang besar (proporsi dana) terhadap
pemberdayaan meningkatkan mengidentifikasi
kelompok
perempuan;
kesejahteraan sumber
ekonomi;
daya
yang
b)
mendorong
kelompok
perempuan
mampu
c)
mendorong
kelompok
perempuan
mampu
tersedia
di
wilayahnya
untuk
meningkatkan
kesejahteraannya; d) mendorong kelompok perempuan meningkatkan kemampuan berorganisasi. Dari rumusan masalah diatas diajukan hipotesis : 1.
PNPM MP efektif dalam pemberdayaan kelompok perempuan.
2.
PNPM MP efektif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi kelompok perempuan.
3.
Terdapat suatu peningkatan kemampuan, ketrampilan pada anggota kelompok perempuan sesudah memperoleh bantuan PNPM MP.
TINJAUAN TEORI 1.
PNPM Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)
merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM MP ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). (Wilkipedia-Indonesia) Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan
kemandirian
masyarakat miskin perdesaan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan
adalah meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. 2.
Pemberdayaan ekonomi Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, yang berasal dari kata kata
empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to atau memberi
kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Prijono dan Pranarka, 1996). Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.(Onny s. Prijono, A.M.W. Pranarka, 1996) Oleh karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara umum. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai hal ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. (Mardi Yatmo Hutomo, 2000)
3.
Pemberdayaan Perempuan
Masih banyak terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, sebagai akibat dari budaya patriarkhi yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak yang sama dengan laki-
laki, mengutamakan peran laki-laki; masih adanya hukum dan peraturan yang diskriminatif gender serta kebijakan dan program yang bias gender (Meutia Hatta, 2008). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). IDG Indonesia tahun 2006 sebesar 61,3 sedangkan pada tahun 2002 sebesar 54,6 telah menempati rangking 33 dari 177 negara (posisi ini lebih baik dari Filipina, Malaysia, Jepang dan Thailand).
4.
Pemberdayaan Masyarakat Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. Konsep pertama, pemberdayaan
yang hanya berkutat di ‘daun’ dan ‘ranting’ atau pemberdayaan konformis. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tuna daya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai magical paradigm. Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkutat di ‘batang’ atau pemberdayaan reformis, mengubah dari top down menjadi bottom up, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai naïve paradigm. Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkutat di ‘akar’ atau pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan / meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok,
dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. (Mardi Yatmo Hutomo, 2000 )
METODE PENELITIAN 1.
Kerangka Pemikiran PNPM Mandiri Masyarakat (Rumah Tangga Miskin) PNPM MP -Proporsi dana -pemberdayaan perempuan -peningkatan kesejahtraan Ekonomi -kemampuan berorganisasi
Kelompok Perempuan SPP
-kelompok berdaya -sejahtera ekonomi -trampil berorganisasi
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
2.
Populasi dan sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
di kabupaten Sleman. Sampel dalam penelitian ini adalah kelompok SPP di Prambanan dan Cangkringan. 3.
Alat Pengumpul Data Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dan informasi adalah interviewer guide dan
kuesioner. 4. Metode pengumpulan data
Data dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui Focus Group Discusion (FGD) dan indepth Interview terhadap para pelaku program PNPM Mandiri Perdesaan, yakni Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan Prambanan dan Cangkringan dan penerima program BLM, yaitu para kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berlokasi di dua kecamatan tersebut diatas. Data sekunder sebagai pendukung penelitian diperoleh dari laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari kedua Kecamatan, yakni Prambanan dan Cangkringan. 5.
Analisis Data Data primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis deskriptif,
kualitatif dengan cara membandingkan kondisi di lapangan dengan sasaran , indikator dan ukuran lain yang ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. GAMBARAN UMUM Kabupaten Sleman memperoleh bantuan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) untuk 2 (dua) kecamatan, yakni kecamatan Prambanan dan Cangkringan. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digulirkan sampai dengan tahun 2010 : - Prambanan dari tahun 2006-2010 sebesar Rp 7.250.000.000,00 - Cangkringan dari tahun 2008-2010 sekitar Rp 2.800.000.000,00.
Prambanan Demografi
Kecamatan Prambanan yang terletak disisi timur dari wilayah Kabupaten Sleman mempunyai jumlah penduduk, menurut dengan
BPS 2006, sebesar 47.055 orang atau 13.482 KK
jumlah KK miskin sebesar 40% nya, yakni sekitar 5.415. Kecamatan Prambanan
merupakan kecamatan dengan jumlah kemiskinan tertinggi di kabupaten Sleman. Kecamatan ini terdiri dari 6 (enam) desa, yakni Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo dan Wukirharjo. Hasil capaian PNPM Mandiri Perdesaan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan ( BLM PNPM MP) sampai dengan 2010 antara lain : 1. Fisik Prasarana, meliputi : jalan = 16.049 m; 4 buah MCK; 25 unit gorong-gorong; 1 unit Gedung Polindes; Saluran irigasi sepanjang 689 m. 2. PKH (Pelayanan Kesehatan) PMT Balita dan Lansia di semua dusun, perlengkapan Posyandu Balita-Lansia di semua dusun. 3. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dana BLM untuk SPP 2006-2009 sebesar : Rp 1.219.300.000, dengan tunggakan SPP 0%. Keberhasilan dari perguliran dana BLM kepada kelompok SPP karena diterapkannya sistim tanggung renteng bagi para anggotanya, yakni ketidak mampuan anggota mengangsur pinjaman tepat waktu menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok, dan atau pengurus kelompok. Sistim lainnya adalah adanya IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu), insentif bagi kelompok yang teratur mengangsur pinjaman tepat waktu sesuai dengan
kesepakatan awal, memperoleh uang jasa yang besarnya 10% x 1,5% x Pinjaman kelompok SPP selama satu tahun.
Kelompok pemanfaat a. Jumlah kelompok pemanfaat SPP = 163 b. Jenis usaha kelompok : a)Simpan Pinjam (SPP) 61 kelompok b) Aneka usaha 7 kelompok c) Usaha Bersama 95 kelompok c. Produk Unggulan : (a) Criping singkong dari dusun Candisari, Wukirharjo (b) Emping Garut dari dusun Bendungan, Sumberharjo (c) Criping pisang, bayam dari dusun Sembir, Madurejo (d) Keset dari dusun Bandungan (e) Criping pisang dari dusun Nawung
Cangkringan Demografi Kecamatan Cangkringan terletak disisi Utara wilayah Kabupaten Sleman, mempunyai jumlah penduduk, menurut BPS 2006, sebesar 28.081 orang atau 8.425 KK dengan jumlah Rumah Tangga Miskin sebesar 38% nya, yakni sekitar 3.228 KK. Kecamatan Cangkringan merupakan kecamatan dengan jumlah kemiskinan nomor dua tertinggi di kabupaten Sleman, setelah Prambanan. Kecamatan ini terdiri dari 5 (lima) desa, yakni Wukirsari, Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo dan Umbulharjo.
Hasil capaian PNPM Mandiri Perdesaan
Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan 2008 - 2010 antara lain : 1) Jumlah Dana di Masyarakat per Agustus 2010 : Rp 814.836.000,00 2) Kegiatan Ekonomi yang telah dilayani adalah 68 Kelompok dengan jumlah 688 orang, terdiri atas : (a) Simpan Pinjam (SPP) 32 kelompok (b) Aneka Usaha 15 kelompok (c) Usaha Bersama 21 kelompok 3) Prasarana yang telah diterima desa sebesar
: Rp 617.449.700,00
4) Pendidikan yang diterima desa sebesar
: Rp 531.346.700,00
5) Kesehatan/posyandu balita, lansia
: Rp 772.406.100,00
2. PEMBAHASAN Pemberdayaan kelompok Perempuan Pemberdayaan terhadap kelompok perempuan secara keseluruhan dimaknai sebagai sejauh mana PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) khususnya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mendorong terhadap upaya pemberdayaan kelompok perempuan. Mengacu kepada beberapa pengertian tentang pemberdayaan masyarakat tersebut dalam tinjauan pustaka, maka efektifitas Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) terhadap pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) baik di Prambanan maupun di Cangkringan akan diukur berdasar beberapa faktor (Prijono dan Pranarka, 1996) : a) upaya menciptakan / meningkatkan kapasitas masyarakat, b) secara individu maupun berkelompok, c) memecahkan
berbagai
persoalan
kemandirian, dan kesejahteraan.
terkait
upaya
peningkatan
kualitas
hidup,
d) Proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) terhadap Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) baik di Prambanan maupun di Cangkringan akan dianalisis berdasar faktor-faktor tersebut diatas.
a. Bantuan pinjaman modal : efektif Pinjaman modal : satu sampai empat juta rupiah per anggota Kelompok SPP dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan, bunga 1,5% per bulan, tergantung kelayakan usaha dan kemampuan pengembalian anggota. Di Prambanan, besarnya BLM bagi SPP adalah 25% dari total BLM per tahun. Bantuan pinjaman modal dinyatakan oleh responden (100 orang) mendukung usaha para perempuan. Meskipun demikian, pemberian pinjaman dana tanpa penguatan manajemen merupakan pemberdayaan ekonomi yang paling dangkal. b. Penguatan Kelembagaan belum efektif. Fasilitator program PNPM Mandiri Perdesaan belum banyak memberikan dukungan, pendampingan secara intensif
kepada anggota SPP dalam pengelolaan usaha. Idealnya
Penguatan Kelembagaan kelompok dilakukan berdasarkan Jenis, Kategori Perkembangan dan Fungsi Kelompok. Indikator keberhasilan : Anggaran pelatihan memadai Penguatan kelembagaan, yang merupakan inti dari pemberdayaan perempuan belum berjalan optimal, dapat dilihat dari kecilnya dana BLM yang dianggarkan bagi pelatihan
kelompok perempuan. Contoh: Dibandingkan dengan jumlah kelompok SPP per Juni 2010 yang sebesar 186 kelompok, maka anggaran pelatihan bagi kelompok sangatlah tidak memadai. Tabel 1. Anggaran Penguatan Kelompok di Prambanan pada tahun 2010 menggambarkannya. Tabel 1. Anggaran Penguatan Kelompok Prambanan 2010 Penguatan kelembagaan pelatihan kelompok pembinaan kelompok bermasalah reward kelompok penyusunan AD/ART koordinasi Kades koordinasi kecamatan koordinasi LPMD Sumber : UPK Prambanan, Juni 2010
anggaran/ th (Rp) 6.750.000 1.440.000 1.800.000 1.000.000 250.000 2.000.000 1.000.000
satuan 750.000 120.000 100.000 1.000.000 1.000.000 500.000 250.000
volume 3 kali, 3 shift 120.000 1 kali x 6 desa x 3 kelp 1 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Berdasar jenis kelompok Indikator berhasil : kelompok SPP, UB > kelompok AU ( AU : klmpk Aneka Usaha UB : klmpk Usaha Bersama
SPP : klmpk Simpan Pinjam Perempuan)
Perkembangan Kelompok tidak efektif, ditunjukkan dalam 3 semester sebagian besar kelompok SPP masih dalam jenis Aneka Usaha (AU). Kelompok AU adalah kelompok yang usahanya dikelola secara individu masing-masing dan tergabung sebagai kelompok pemanfaat BLM. Biasanya kelompok baru saja dibentuk, kepengurusan sebatas formalitas, keterikatan antar anggota belum erat, kompak. Kelompok AU biasanya juga kelompok Pemula (P). Di Kecamatan Prambanan pada April 2009, kelompok AU merupakan 92,7% dari total kelompok SPP yang ada. Kemudian pada desember 2009 menjadi sebesar 93,5% dan pada juli 2010 sebesar 64% seperti ditampilkan pada Tabel. Penguatan kelompok seharusnya berfungsi
mendorong kelompok AU agar segera berubah menjadi Kelompok UB (Usaha Bersama) ataupun kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Tabel 2. Perkembangan kelompok perempuan Berdasar Jenis di Prambanan tahun 2009-2010 April 2009 Lokasi desa 1 2 3 4 5 6
Bokoharjo Sambirejo Madurejo Gayamharjo Wukirharjo Sumberharjo TOTAL Catatan :
AU
UB
37 15 26 12 9 41 140
0 0 3 0 0 0 3
SPP 2 0 4 1 0 1 8
Desember 2009
Juli 2010
∑
AU
UB
SPP
∑
AU
UB
SPP
∑
39 15 33 13 9 42 151
44 16 33 11 6 35 145
1 0 0 0 0 2 3
4 0 0 0 0 3 7
49 16 33 11 6 40 155
37 16 25 10 4 27 119
1 0 2 1 0 2 6
21 2 13 2 4 19 61
59 18 40 13 8 48 186
AU : klmpk Aneka Usaha UB : klmpk Usaha Bersama
SPP : klmpk Simpan Pinjam Perempuan
Sedangkan Kelompok Usaha Bersama (UB) adalah kelompok pelaku usaha yang mengelola usahanya dalam satu manajemen. Kelompok UB merupakan pengembangan manajemen dari kelompok AU dimana kepengurusan, sistim administrasi, pelaporan keuangan kelompok lebih tertata daripada AU. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan utama simpanan dan pinjaman. Perkembangan kelompok adalah perubahan dari AU menjadi UB ataupun SPP, karena Perubahan dari AU menjadi UB ataupun Simpan Pinjam (SPP) menunjukkan meningkatnya kualitas manajemen dalam organisasi kelompok yang bersangkutan. Di kecamatan Cangkringan Perkembangan kelompok berdasar Jenisnya secara kualitatif berjalan lebih baik meskipun menunjukkan trend penurunan, hal ini didukung data yang menunjukkan lebih banyaknya jenis kelompok SPP dan UB dibanding AU. Jumlah kelompok SPP pada Juli 2009 sebesar 90%; namun pada Desember 2009 menurun menjadi 53%; dan pada
Juli 2010 kembali menurun menjadi 47%, namun diimbangi dengan kelompok UB yang sebesar 31% pada Agustus 2010. Meskipun demikian secara kuantitatif (jumlah) kelompok Perempuan di Cangkringan tidak sebanyak di Prambanan.(lihat Tabel 3.) Tabel 3. Perkembangan kelompok perempuan Berdasar Jenis di Cangkringan tahun 2009-2010 Juli 2009 Lokasi desa 1 2 3 4 5
AU
UB
SPP
Desember 2009 ∑
AU
UB
SPP
Agustus 2010 ∑
AU
UB
SPP
∑
Wukirsari 1 1 5 7 5 1 5 11 4 4 8 16 Argomulyo 0 1 8 9 4 1 10 15 3 12 10 25 Glagaharjo 0 0 4 4 0 0 5 5 3 1 6 10 Kepuharjo 0 0 3 3 2 0 3 5 2 1 4 7 Umbulharjo 0 0 5 5 2 0 5 7 3 3 4 10 TOTAL 1 2 25 28 13 2 23 43 15 21 32 68 Catatan : AU : klmpk Aneka Usaha UB : klmpk Usaha Bersama SPP : klmpk Simpan Pinjam Perempuan
Berdasar Kategori Perkembangan Kelompok Indikator keberhasilan : Kelompok Matang (M) > Berkembang (B) > Pemula (P) Penguatan Kelompok dapat dilakukan berdasarkan kategori kelompok , yakni mendorong kelompok Pemula (P) menjadi kelompok berkembang (B), dan kemudian menjadi kelompok siap/matang (M). Kelompok Pemula (P) adalah jika hasil penjumlahan nilai indikator sampai dengan 9 (sembilan). Kelompok Berkembang adalah jika hasil penjumlahan nilai indikator antara 10 (sepuluh)-18(delapan belas), dan kelompok Siap/ Matang adalah jika hasil penjumlahan nilai indikator diatas 18. Tabel 4. Indikator Perkembangan Kelompok yang ditetapkan oleh PNPM MP bagi fasilitator diperlihatkan.
Tabel 4. Indikator Perkembangan Kelompok Indikator
Nilai = 1
Ikatan pemersatu
domisili, geografis, keluarga
Kegiatan anggota untuk tujuan bersama Pengurus
Belum punya kegiatan yang rutin dilakukan Belum punya pengurus yang disepakakti anggota
Aturan kelompok
Belum ada kesepakatan untuk capai tujuan
Iuran anggota
Belum ada iuran anggota wajib, tetap
Administrasi kelompok
belum ada secara tertulis
Nilai = 2 Kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi, < 1 tahun punya kegiatan, belum terencana baik Pengurus punya pertemuan, belum rutin Ada kesepakatan capai tujuan bersama, belum tertulis Ada iuran, belum cukup untuk operasional kelompok ada dministrasi tertulis, tetapi belum ada laporan tertulis
Nilai = 3
Nilai = 4
Kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi, 1-3 tahun Punya kegiatan yang rutin dilakukan
Kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi, > 3 tahun Punya kegiatan rutin dilakukan, terencana baik Pengurus punya pertemuan rutin, punya agenda pertemuan terencana baik Punya AD/ART, telah dilaksanakan baik
Pengurus punya pertemuan rutin, belum punya agenda pertemuan terencana Punya aturan tertulis, belum semua dilaksanakan Punya iuran wajib, sukarela untuk operasional kelompok administrasi tertulis, laporan tertulis, belum dipertan ggung jawabkan
punya iuran wajib, simpanan sebagai modal usaha kelompok administrasi tertulis, laporan tertulis, pertanggung jawaban rutin
Sumber : Panduan Fasilitator PTO PNPM MP
Berdasarkan kategorinya, di Prambanan terlihat bahwa kelompok Matang hanya sekitar 14% dari total kelompok SPP pada April 2009, turun menjadi 11% pada Desember 2009. Sementara pada Juli 2010 naik menjadi 26,9 %. Kenaikan yang sangat dramatis tersebut lebih disebabkan oleh perubahan cara penilaian terhadap persyaratan kelompok matang yang mendasarkan pada ketentuan Kabupaten, bukan berdasar PTO PNPM MP. Perkembangan kategori yang lamban mengindikasikan bahwa program pemberdayaan belum optimal. Kelompok belum memahami bahwa administrasi dan manajemen kelompok yang baik merupakan faktor penting dalam peningkatan kerja kelompok. Hal tersebut mudah dimengerti jika dikaitkan dengan rendahnya pendidikan perempuan anggota SPP. Berdasarkan sampel yang
diambil (100 responden) terhadap anggota kelompok SPP di Prambanan diperoleh data bahwa 46% anggota berpendidikan SD, 40% SLA, 10% SLP dan 4% sisanya PT.
Tabel 5.Tingkat Perkembangan Kelompok Perempuan Berdasar kategori di Prambanan tahun 2009-2010 April 2009 Lokasi desa 1 2 3 4 5 6
Bokoharjo Sambirejo Madurejo Gayamharjo Wukirharjo Sumberharjo TOTAL Catatan : P: kelompok Pemula
P
B
0 6 0 2 0 5 13
30 9 30 11 9 28 117
M 9 0 3 0 0 9 21
Desember 2009
Juli 2010
∑
P
B
M
∑
P
B
M
∑
39 15 33 13 9 42 151
19 11 16 3 1 12 62
22 5 14 8 5 22 76
8 0 3 0 0 6 17
49 16 33 11 6 40 155
26 11 17 3 3 14 74
23 5 10 8 1 15 62
10 2 13 2 4 19 50
59 18 40 13 8 48 186
B: kelompok berkembang
M: kelompok Matang
Di kecamatan Cangkringan Tingkat Perkembangan Kelompok berdasar kategori jauh lebih lamban dibanding di kecamatan Prambanan. Bukan hanya secara kualitas perkembangan kelompok lamban, namun juga dari proporsi jumlah kelompok yang terbentuk dibanding dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yang masih teramat kecil. Dengan mendasarkan pada data BPS pada tahun 2006, jumlah KK di Cangkringan sebanyak 8.425 KK, maka kelompok perempuan yang ada hanya merupakan 0,3% dari total KK pada Juli 2009 dan 0,8% pada Agustus 2010. Dilihat dari indikator perkembangan kelompok di Cangkringan maka kelompok matang hanya 10,7% pada bulan juli 2009, 9% pada Desember 2009 dan 11,7% pada Agustus 2010.dari total kelompok SPP yang ada (lihat tabel 6).
Tabel 6. Tingkat Perkembangan Kelompok Perempuan Berdasar kategori di Cangkringan tahun 2009-2010 Juli 2009
1 2 3 4 5
Desember 2009
Agustus 2010
Lokasi desa
P
B
M
∑
P
B
M
∑
P
B
M
∑
Wukirsari Argomulyo Glagaharjo Kepuharjo Umbulharjo TOTAL
2 3 1 2 2 10
4 5 3 1 2 15
1 1 0 0 1 3
7 9 4 3 5 28
2 5 1 2 3 13
8 9 4 2 3 26
1 1 0 1 1 4
11 15 5 5 7 43
5 6 4 2 4 21
11 13 6 3 6 39
0 6 0 2 0 8
16 25 10 7 10 68
Catatan : P: kelompok Pemula
B: kelompok berkembang
M: kelompok Matang
Berdasar Fungsi Kelompok Indikator keberhasilan : kelompok Executing > Chanelling Berdasarkan fungsinya, kelompok dibedakan menjadi dua, yakni Kelompok Chanelling (penyalur) dan kelompok Executing (pengelola). Kelompok Chanelling adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan yang ditetapkan oleh UPK. Sedangkan kelompok Executing adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok kepada pemanfaat. Penguatan kelembagaan kelompok Simpan Pinjam mendorong kelompok dari Chanelling (penyalur) menjadi Executing (pengelola). Kelompok executing mengelola pinjaman berupa dana bergulir secara mandiri, melakukan seleksi terhadap calon pemanfaat pinjaman, menentukan besaran angsuran, menentukan tingkat bunga, jadwal angsuran, syarat pinjaman, dst. Dari data di Prambanan periode tahun 2009-2010, pada April 2009 jumlah kelompok yang terkategori executing hanya sebesar 4%, Desember 2009 menjadi 4,5 % namun pada Juli 2010 menjadi 32%. Peningkatan yang sangat besar tersebut lebih disebabkan karena perubahan cara penilaian, dari kriteria kompleks untuk masuk ke dalam kategori kelompok executing
menjadi lebih sederhana, yakni sekedar ” kelompok sudah mampu mengelola dana guliran BLM untuk kepentingan anggota”. Alhasil banyak kelompok yang pada tahun 2009 masih berada dalam kategori chanelling menjadi executing pada tahun 2010. Penyederhanaan kriteria yang digagas oleh Fasilitator Kabupaten Sleman tersebut (yang bertolak belakang dengan konsep kelompok executing versi
PNPM Mandiri Perdesaan) semakin memperjelas rendahnya
efektifitas PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan kelompok perempuan (tabel 7). Tabel 7. Tingkat Perkembangan Fungsi Kelompok Di Prambanan tahun 2009-2010 April 2009 Lokasi desa
Ch
1 2 3 4 5 6
Bokoharjo 38 Sambirejo 15 Madurejo 30 Gayamharjo 13 Wukirharjo 9 Sumberharjo 40 TOTAL 145 Catatan : Ch : kelompok chaneling/penyalur
Desember 2009
Juli 2010
Ex
∑
Ch
Ex
∑
Ch
1 0 3 0 0 2 6
39 15 33 13 9 42 151
45 16 33 11 6 37 148
4 0 0 0 0 3 7
49 16 33 11 6 40 155
38 16 27 11 4 29 125
Ex
∑
21 2 13 2 4 19 61
59 18 40 13 8 48 186
Ex: executing/ pengelola
Sedangkan di kecamatan Cangkringan, dari sejak juli 2009 sampai dengan Agustus 2010 belum terbentuk kelompok Executing. Penguatan Kelembagaan yang seharusnya dilakukan oleh program PNPM Mandiri Perdesaan terhadap fungsi kelompok nampak belum efektif (Tabel 8). Tabel 8. Tingkat Perkembangan Fungsi Kelompok Di Cangkringan tahun 2009-2010 Juli 2009 Lokasi desa 1 2 3 4 5
Ch
Wukirsari 7 Argomulyo 9 Glagaharjo 4 Kepuharjo 3 Umbulharjo 5 TOTAL 28 Catatan : Ch : kelompok chaneling/penyalur
Desember 2009
Agustus 2010
Ex
∑
Ch
Ex
∑
Ch
Ex
∑
0 0 0 0 0 0
7 9 4 3 5 28
11 15 5 5 7 43
0 0 0 0 0 0
11 15 5 5 7 43
18 24 10 6 10 68
0 0 0 0 0 0
18 24 10 6 10 68
Ex: executing/ pengelola
Pengembangan Kegiatan/usaha kelompok PNPM MP mempunyai tugas mengembangkan kegiatan / usaha kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Usaha Bersama (UB) dan melakukan Pengembangan Jaringan. Pengembangan /kegiatan Usaha Kelompok SPP berupa: penguatan organisasi, penguatan pengelolaan keuangan, penguatan pengelolaan pinjaman Di kecamatan Prambanan dan Cangkringan fasilitasi pengembangan usaha kelompok belum dilakukan secara intensif. Beberapa penguatan, seperti pendampingan penyusunan administrasi dan pelaporan keuangan memang telah dilakukan oleh UPK meskipun belum intensif karena keterbatasan tenaga, waktu dari para pengurus UPK. Sangat tidak mungkin melaksanakan penguatan kelompok (organisasi, keuangan, jaringan pemasaran) jika UPK tidak bekerjasama dengan pihak luar seperti Perguruan Tinggi, LSM dan lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kelompok. Sampai dengan saat penelitian, Prambanan dan Cangkringan belum melakukan kerjasama intensif dengan pihak luar dalam rangka pengembangan kelompok.
Peningkatan kesejahteraan ekonomi Indikator keberhasilan : Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM MP sangat terbatas membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan alasan karena RTM tidak memiliki usaha ekonomi, ketrampilan yang dapat dikembangkan rendah, sehingga jika memperoleh bantuan dana pinjaman (BLM – SPP) khawatir tidak akan dapat mengembalikan, sehingga akan menggangu intensitas perguliran.
Di kecamatan Prambanan anggota kelompok SPP yang terkategori sebagai RTM per april 2009 hanya sekitar 33% (339 KK), pada Desember 2009 turun menjadi 29% (382 KK ) dan per juli 2010 semakin menurun, menjadi 26% (404 KK) dari total penerima BLM. Meskipun secara kuantitas jumlah RTM penerima BLM berupa SPP meningkat, namun secara proporsi mengalami penurunan (lihat Tabel 9). Tabel 9. Perkembangan Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Prambanan tahun 2009-2010 April 2009 Lokasi desa 1 2 3 4 5 6
klp
oran g 267 97 206 106 307 54
RTM
Bokoharjo 28 91 Sambirejo 13 33 Madurejo 26 47 Gayamharjo 12 41 Wukirharjo 32 103 Sumberharj 9 24 o TOTAL 120 1037 339 Catatan : Klp : kelompok RTM : jumlah Rumah Tangga Miskin
Desember 2009 Rp (juta) 529 192,5 399,5 175,5 502 130
Klp
orang
RTM
50 11` 33 17 42 6
442 83 229 133 378 53
1928,5
159
1318
Orang Rp juta
Juli 2010 klp
146 25 55 43 101 12
Rp (juta) 834 173,5 450 244 813,5 100
65 13 43 17 49 8
oran g 526 101 293 122 436 75
RT M 162 26 68 31 104 13
Rp (juta) 1048 193,5 642 232,5 972 120
382
2615
195
1553
404
3208
: jumlah pemanfaat dana simpan pinjam : alokasi pinjaman tahun berjalan ( jutaan rupiah)
Jika angka RTM tersebut kita bandingkan dengan total RTM di kecamatan Prambanan menurut data BPS 2006 yang besarnya 5.415 KK, maka program PNPM Mandiri dengan SPP nya hanya mampu mencapai RTM sebesar 6% nya per April 2009, sebesar 7% per Desember 2009 dan sebesar 7% pula per Juli 2010. Dengan demikian efektifitas PNPM Mandiri perdesaan dalam rangka menurunkan jumlah RTM di Sleman belum berhasil. Sedangkan di kecamatan Cangkringan, tidak ada data tentang RTM tersebut (lihat table 10).
Tabel 10. Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Cangkringan tahun 2009-2010 Juli 2009 Lokasi desa 1 Wukirsari 2 Argomulyo 3
Glagaharjo Kepuharjo 5 Umbulharjo 4
TOTAL
Catatan :
klp 5 7 4 2 3 21
Klp: kelompok
Desember 2009 Rp (juta) 106 127 51 50,8 113 447.8
Agustus 2010
Klp
Rp (juta)
klp
Rp (juta)
11 15 5 5 7 43
227,5 233 112,75 119,8 226 919
16 25 10 7 10 68
370,5 380,2 176,75 112 265,3 1.304.75
Rp juta : alokasi pinjaman tahun berjalan ( jutaan rupiah)
Tingkat Pengembalian pinjaman SPP Indikator keberhasilan : Tunggakan angsuran pengembalian pinjaman 0%
Kemampuan pengembalian pinjaman oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga merupakan indikasi kesejahteraan anggota kelompok. Pengembalian pinjaman yang tepat waktu disamping menunjukkan bahwa kelompok mulai belajar tentang manajemen berorganisasi yang disiplin, tertib juga menunjukkan bahwa kesejahteraan kelompok mulai meningkat, artinya modal yang dipinjam benar-benar dapat memberikan manfaat bagi usaha sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga anggota dapat mengangsur pinjaman tepat waktu. Program SPP juga mendorong kepada kelompok untuk dapat melakukan kewajibannya berupa angsuran tepat waktu dengan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) yang besarnya 10% x 1,5% x pinjaman SPP. Berdasarkan data informasi dari kecamatan Prambanan, tunggakan selama ini 0%, sedangkan di Cangkringan tunggakan berkisar antara 20%-30%.
Kemampuan Perempuan mengidentifikasi sumberdaya yang tersedia
Indikator keberhasilan : banyaknya usaha kreatif Perempuan Dari data dan informasi yang diperoleh belum banyak usaha kreatif yang dihasilkan oleh kelompok Perempuan SPP, baik di Prambanan maupun di Cangkringan. Di Prambanan produk unggulan berupa : Emping Garut, criping bayam, criping pisang, keset. Sedangkan di Cangkringan produk unggulan adalah krupuk susu. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi sasaran PNPM MP belum efektif.
Peningkatan kemampuan Perempuan berorganisasi Indikator keberhasilan : kelompok Matang > Berkembang > Pemula Tabel 11. Prosentase kelompok Matang Prambanan Cangkringan kelmpk SPP
klmpk Matang
%
april 09
151
21
14
Des 09
155
17
11
juli 10
186
62
26,9
kelmpk SPP
klmpk Matang
%
juli 09
28
3
10,7
Des 09
43
4
9
agust 10
68
8
11,7
Berdasar data pada Tabel 11. nampak bahwa di kedua Kecamatan, Prambanan dan Cangkringan kelompok Matang hanya merupakan prosentase kecil dari jumlah kelompok yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berorganisasi dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan masih rendah. Kemampuan berorganisasi kelompok Matang diukur dari beberapa indikator meliputi : (a) Ikatan pemersatu dalam kelompok adalah kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi, (b) Kelompok mempunyai kegiatan rutin dan terencana baik (c) Pengurus kelompok bertemu rutin dan memiliki agenda pertemuan yang terencana baik (d) Kelompok telah memiliki AD/ART yang telah dijalankan baik (e) Anggota kelompok
mempunyai iuran wajib, simpanan sebagai modal usaha kelompok (f) Administrasi kelompok : laporan tertulis, rutin dipertanggung jawabkan (PTO PNPM MP, 2008).
KESIMPULAN 1.
PNPM MP memberikan perhatian relatif besar terhadap pemberdayaan kelompok Perempuan dilihat dari besaran dana Bantuan Langsung Masyarakat yakni porsi 25% khusus untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP), khususnya di Kecamatan Prambanan.
2.
Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok Perempuan, terbukti dengan hampir semua responden (100 anggota kelompok SPP) menjawab bahwa bantuan pinjaman BLM sangat bermanfaat mendukung usahanya, dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Bukti lain adalah bahwa prosentase perempuan yang menunggak dalam pengembalian angsuran SPP di Prambanan 0%. (meskipun di Cangkringan kurang berhasil karena tunggakan pengembalian mencapai 20%-30%)
3.
Meskipun demikian PNPM MP tidak tepat sasaran, karena sasaran utama adalah mengurangi Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) namun ternyata melalui SPP hanya sekitar 6%-7% dari total RTM di Prambanan ( menurut BPS 2006) yang dapat menikmatinya, atau hanya 25%-33% dari pemanfaat pinjaman SPP adalah RTM.
4.
Program PNPM MP juga belum efektif mendorong kelompok perempuan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di wilayahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Terbukti dengan masih sedikitnya produk unggulan yang mampu diusahakan dan dipasarkan luas oleh para anggota SPP.
5.
PNPM MP belum efektif mendorong kelompok perempuan meningkatkan kemampuan berorganisasi. Data tentang rendahnya kelompok yang terkategori Siap /Matang menurut
indikator yang dirumuskan oleh PTO PNPM MP. Baik di Kecamatan Prambanan maupun Cangkringan kelompok Matang tidak mencapai 30% dari seluruh kelompok SPP yang ada.
Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa PNPM MP belum efektif dalam pemberdayaan kelompok perempuan. Program Pemberdayaan terhadap kelompok Perempuan melalui SPP baru menyentuh pada masalah permukaan, yakni bantuan pinjaman dana dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dapat diprediksi jika bantuan peminjaman dana habis maka kelompok perempuan akan kembali kepada posisi semula. Mereka belum dapat mandiri karena mereka tidak memiliki sesuatu “modal” untuk mandiri. Modal yang lebih utama bagi masyarakat untuk mandiri adalah perubahan mental, peningkatan kemampuan dan ketrampilan. Bantuan BLM melalui SPP ternyata tidak signifikan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para perempuan anggotanya.
DAFTAR PUSTAKA
Ade Zaenudin, 2008, PNPM Mandiri Untuk Kepentingan Masyarakat, Madina, 3-9 Maret.
Agus Pramusinto, 2006, Kinerja Tata Pemerintah Provinsi DIY
Averroes Community, 2009, Konsep Pemberdayaan, Membantu Masyarakat Agar Bisa Menolong Diri Sendiri. Awandana, 2009, Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Departemen Dalam Negeri. Ismawati Retno, 2009, Penyerahan Bantuan PNPM Mandiri di jogja, www, kabarindonesia, com. Khoiril Anwar, 2008, Bahan Penjelasan kepada Pers Tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri.
Mardi Yatmo Hutomo, 2000, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Tinjauan Teoritik dan Implementasi, Seminar Sehari di Bappenas, 6 Maret 2000 di Jakarta Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan, 2008, Perempuan masih terdiskriminasi, Jambi Expres, Juni. Pusat Studi Wanita UGM, 2006, Persepsi Masyarakat Kokap Tentang Pemberdayaan Perempuan, Yogyakarta Prijono, S.Onny dan Pranarka, A.M.W, 1996, Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, CSIS, Jakarta Sekretariat TKPK, 2008, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2008. Unit Pengelola Kegiatan Prambanan, Laporan Bulan April 2009, Desember 2009 dan Juli 2010 Unit Pengelola Kegiatan Cangkringan, Laporan Bulan juli 2009, Desember 2009 dan Agustus 2010 Wiwiek Rindayati, Sri Mulatsih, 2001, Peranan Wanita dalam Usaha Peternakan Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jurnal Pemberdayaan Perempuan, Vol.1, No.2, Desember 2001. -------------, 2008, Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman. -----------------, Profil PNPM, http:// www.pnpm-mandiri.org.
-------------2007, Pedoman Umum PNPM Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri.
