1 TESIS2 ANALISIS BIA YA SATUAN PELA YANAN KEBERSlliAN KASUS: SUKU DINAS KEBERSJHAN JAKARTA TIMUR TESJS Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan da...
ANALISIS BIAYA SATUAN PELA YANAN KEBERSlliAN KASUS: SUKU DINAS KEBERSJHAN JAKARTA TIMUR
TESJS
Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Magister Perencanaan Dan Keb1jakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Oleh: FATIMAH NPM.6600220758
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS
Nama
Fatimah
NPM
6600220758
Judul Tesis
Analisis Biaya Satuan Pelayanan Kebersihan Kasus: Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur
Mengetahui : Pembimbing,
Mengetahui :
ABSTRAK
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULT AS EKONOMI Tesis, Oktober 2002
Fatimah Analisis Biaya Satuan Pelayanan Kebersihan Kasus :Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan di Suku Dinas (SudiT') Kebersihan Jakatta Timur. Secm·a khusus hal-hal yang diidentifikasi adalah struktur dan alobsi biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan, besarnya biaya satuan, dan tingkat kemampuan pelayanan pembiayaan Sudin Kebersihan, serta gambaran mengenai kinerja (efisiensi) pusat biaya produksi (yang menjadi penyelcnggara pelayanan kebersihan) di Sudin Kebersiban Jakarta Timur sebagai bahan masukan untuk pengambil keputusan untuk menuju efi:;iensi dan efektifitas pembiayaan. Penelitian ini mempakan studi kasus dcngan menggunakan pendckatan dcskripti f analitik. Pengamatatl lapangan dilakukan untuk mengctahui kondisi kcsiapan Sudin Kebcrsihan sehubungan dengan dilakukannya analisa biaya. disamping itu dilakukan pula wawancara dengan pegawai yang bcrhubungan langsung dcngan pusat produl..si (pcnyapuan, pengangkutan, dan penanganan air kotor) untuk mendapatkan rata-rata waktu pelayanan sebagai dasar bagi perhitungan kapasitas output Sudin
Kcbersihan.
Data biaya
menggunakan data histmis dari pengeluaran selama Januari-Desembe1 200 I. Analisa biaya yang dilakukan disesuaik:m. dengan kondisi Sudin Kebersihan Jakarta Timm, terutama dalam hal ketersediaan infonnasi yar.g· dibutuhkan. Disttibusi biaya dari pusat biaya penunjang ke pusat b\aya produksi menggunakan step dmm method. Hasil penelitian menunjukkan, bahw". kondisi sistem pencatatan di Sudin Kebersihan belum dipersiapkan untuk dilakukan analisa biaya. Struktur biaya menunjukkan, bahwa 24.56% total biaya digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan dari jwnlah h.:rsebut biaya pcgawai mcnycrap 17,56'Yo (tcrdiri dari t,aji : 15,02%, dan inscntif: 2,54%) . Alokasi biaya menggambarkan, bahwa pusat biaya penunjang memperoleh
alokasi 56,25%, dan pusat biaya produksi 43,75%. Biaya satuan yang didaparkan tanpa investasi untuk pusat biaya penyapuan sebesar Rp 11.983 656,00 per output; untuk pengangkutan sampah sebesar Rp 11.954,00 per output; dan Penanganan Air Kotor (P AK) sebesar Rp 192.321 ,00 per output. Komponen biaya yang dominan dalam membentuk biaya satuan ini pada umumnya adalah biaya pegaw:.1i (terutama gaji). Kinerja pusat biaya produksi berdasarkan pencapaian kapasitas ou·,-put, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa untuk pusat biaya penyapuan efisien, pusat biaya pegangkutan sampah sudah cukup ef1sien, sedangkan Penanganan Air Kotor (PAK) cenderung masih belum efisien. Dengan hasil tersebut, maka saran yang dapat diajukan untuk Sudin Kebersihan adalah : Sudin Kebersihan harus mulai memperbaiki sistem pencatatan yang ada untuk mendukung proses analisa biaya; mempertahankan keberadaan pusat-pusat biaya yang sudah ada, dengan mengupayakan meningkatkan efisiensi dengan cara meningkatkan utilitas atau memanfaatkan sumber daya yang telah ada, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pengoptrasikan penggunaan ken( araan pengangkut sampah dengan menambah jumlah pegawai supaya tidak ada lagi sampah y<mg tidak
~erangkut.
Saran
yang dapat diajukan ke Dinas Kebersihan adalah : a!:,ar menyiapkan suatu sistem informasi yang rea/ible di Sudin Kebersihan untuk mendukung dilakukannya analisa biaya; menyiapkan standar pelayanan kebersihan yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan biaya satuan normatif.
Janganlah engkau meng1kuti apa-apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, karena pendengaran, pengl!hatar. dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya - Q.S. 17 Surat AI Israa' (Per jalonan malam hari) Ayat 36 -
Kupersembahkan kepada: Amih, Bapa, Ibu, dan Saudara-saudaraku Serta su.1m1ku Dadang Buhajar dan buah hat1ku Farah Sabi/a
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT,
kar~na
hanya atas kehendak dan
karunia-Nya renulis mempunyai kekuatan dan kemampuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tesis yang berjudul "Analisis Biaya Satuan Pelayanan Kebersihan Kasus: Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur" ini disusun dalam
rang~a
melengkapi salah
satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada kesempatan yang berharga ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada : l.
Bapak Iman Rozani, SE.,M.Soc.Sc. selaku pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.
2. Overseas Training Office, Badan Perencanaan Pemb&ngunan l'lasional (OTOBappenas), yang telah memberikan dukungan finansial sei1ingga penulis dapat mengikuti jenjang pendicl.ikan magister. 3.
Bapak Dr. Robert
~imanjuntak,
Kdua Program Studi Magister Pcrencanaan Dan
Kebijakan Pt•blik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., yang telah memberikan kesernpatan kepada peaulis untuk mengikuti studi pada program yang dipimpinnya. 4. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang telah
memb~rikan
ilmu da•1 bimbingan
selama penulis mengikuti pendidikan. 5. Bapak Drs. H. Lukman Tahir, Kepala Bagian Keuangan Jakarta Timur, yang telah mengijinkan penulis untu!~
mcn·~ikuti
jenjang pendidikan magister.
6. Bapak Drs. H. Ratim Aman, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis w1tuk mengadakan penelitian di Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur.
7.
Bapak Azhar dan seluruh infonnan di Sudin Kebersihan Jakarta Timur, yang telah memberikan infonnasi di lapangan sehubungan dengan topik yang penulis kaji.
8.
Seluruh staf sekretariat Program Studi Magister Perencanaa11 dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
9. Ternan-ternan seperjuangan angkatan IX Tahun 2000, Mbak Emi, Nana, Eka, Wiwid, Mbak Nila, Epa, Rini, Mona, Masni, Mbak Ema, Kang Deny, Pak Apin, Mas Edi, Mbak Janti, Asti dan semuanya yang tidak mungkin penuli3 sebutkan satu persatu atas kebersamaan dan bantuannya selama penulis menempuh stndi di MPKP Ul. 10. Akhirnya rasa terirna kasih yang tak terhingga
p~nulis
k~pada
haturkan
Amih, Bapa,
lbu, dan saudara-saudara yang tidak Ielah-Ielah mcmbantu penulis, tcrlcbih atas doa . dan restu yang menycbabkan pcnulis dihcrikan kclaJ;angan dan kcmudahan dalam menempuh dan menyelesaikan studi. Begitu pula kcpada suami'r;u tercinta Abi Dadang Buhajar yang telah banyak
be~korban
dan membantu penulis dalam
menyelesaikan studi, set1a anakku 1. :rsayang Farah Sahila yang selalu sctia menemani penulis baik suka dan duka. Rasa cintaku yang tulus untuk ka!ian scmua. 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membetikan bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari, bahwa tesis ini juga mcmiliki kctcrbatasan-kch.:rbatasan, oh.:h karcna itu segala saran dan kritik membangun akan penulis tetima dengan senang hati, demi kesempurnaan penelitian serupa di masa yang akan datang. Penulis bcrharap tesis ini dapat bennanfaat untuk menambah wacana mengenai ekonomi, khususnya studi tentang biaya pelayananjasa kebersihan di Sudin Keber::>ihan Jakarta Timur.
Perbandingan Antara Keadaan yang Seharusnya dan Keadaan Suku Diua:; Kebersihan Jakarta Timur
Lampiran 4
Output Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur Tr.hun 2001
Lampiran 5
Distribusi Biaya Ke Pusat-pusat Biaya
Lar'npiran 6
Struktur Biaya Asli
Lampiran 7
StrukLUr Biaya Asli Pusat Biaya
Lampiran 8
Alokas1 Biaya Ke Pusat-pusat Biaya
Lampiran 9
Alokasi Komponen Biaya Pada Pusat-pusat Biaya (dalam perscn)
Lampiran 10
Step-Down Process (biaya total)
Lampiran 11
Step-Down Prosess (tanpa biaya investasi)
Lampiran 12
Biaya Satuan Pusat Biaya Suku Dinas Kebersihan Jakarta T~mur
VII
BABI PENDAHULUAN Salah satu tugas Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bidang pt:mberian pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan itu mesti diberikan dengan ~ebaik-baiknya. Tugas ini merupakan prinsip desentralisasi, dimana sebagian tanggung jawab dan/atau wewenang Pemerintah Pusat dialihkan ke Pemerintah Daerah. Tujuan utama yang hendak dicapai dari desentralisasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan urusan yang lebih baik. Kebersihan, termasuk
Demikian juga halnya dennan
Dinas
hal ini Suku Dinas (Sudin) Kebersihan, sebagai unit organisasi
pokok untuk menyelenggarakru1 kl:bersihan di wilayah kota s~hingga tercipta lingkungan yang bersih, tertib, indah dan sehat. Pcngclolaan kcbcrsihan,
khususnya di
pcrkotaan,
hukanlah
hal
yang scdcrhana.
Pengelolaan itu memerbkan investa3i besar, scpc11i : untuk pembangunan Tcmpat Pembuangan Akhir (TPA) yang layak agar tidak terjarli pencemar~m terhadap lingkungan sekitrunya, kendaraan pengrutgkut srunpah, tcnaga kc1ja di lapangan, dan lain-lain (dll). Di lain pihak dana yang dapat dikumpulkan hagi pcngclolaan kchcrsihan ini, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. mclalui rctriln1si. masih susah untuk diperoleh secara cukup. Kegiatan pengelolaan srunpah dalam masyarak~t
dan lingkungan, di
upaya melayani
kebersihan dan
kesehatrut
sisi lain jugn mcnimhulkan konsckucnsi bcrupa
eksternalitas negatif ya11g disebabkan pro..;e3 pengangkutan dJn pembuangan yang tidak memenuhi standar. Kondisi alat pengru1gkutan yrutg kurang baik, tidak te11utup, atau volume srunpah ya11g melebihi kapasitas, dapat mengakibatkan tercccemya srunpah sepanjang rute pengangkutaJl.
Demikian pula ditahap pl·mbu,mgan akhir. sistem
pembuanga11 akhir ya11g dipilih men~ntukan besar kccilnya ckstcrnalitas tadi. Sistem pembuangan akhir sampah yang baik sudah pasti dapat mcnckan sckccil mungkin ekstema1itas negatif yang ditimbulkannya. ketersediaan
biaya pengelolaan
sampalt.
Sckali lagi Semakin
bnik
hal
ini
bcrkaitan dcngan
kualitas
pelayanan
dan
pengelolaan srunpah, semakin besar pula biaya yang dibutuhkru1 untuk pcnyediaan truKtruk sampah ya11g higienis da11 untuk pembangunan TPA yang terkendali snnitasinya.
Biaya tinggi merupakan salah satu sebab masih dimonopolinya pengelolaan kebersihan oleh pemerintah. Disamping itu, komoditas yang biasa disebut komoditas publik, merupakan
kewajiban
pemerintah
untuk
memasoknya,
sebab
aC.anya persoalan
eksternalitas tadi, yang pada gilirannya akan menimbulkan kegagalan pasar. Walaupun demikian, pengelolaan sampah atau pelayanan kebersihan bt..kan merupakan komoditas publik murni, karena pada tingkat tertentu dapat te1jadi kejenuhan, dimana sebagian orang yang membutuhkan tidak dapat mempuoleh
~elayan?.n.
Dengan demikian,
pengdolaan sampah dapat digolongkan sebagai komoditas semi publik. Pembiayaan bagi komoditas semi publik tak layak hanya berasal dari pajak, brena sebagian manfaatnya tetap bersifat privat. Biaya tinggi da!am penyelenggaraan kebersihan, c.iengan demikian dapat ditanggung bersama meblui pungutan retribusi maupun pajak. Jumlah retribusi sampah dan air kotor/tinja yang berhasil dikumpulkan oleh Sudin Kebersihan Jakarta Timur pada tahun 2001 adalah sebesar Rp '2.348.791.000. Nilai sebesar ini tidak lebih dari 12,45% saja dari biaya total pcnyelenggaraaan kebersihan yang mesti dikeluarkan. ldealnyajumlal1 retribusi tersebut tentu lebih besar dari itu. Rendahnya kontribusi retribusi pelayanan kebersihan tersebut selain d1sebabkan oleh masih rendahnya cakupan pelayanan dan manajemen yang celwn mantap, juga karena scbagian masyarakat tcrnyata masih banyak yang mcrasa cnggan untu" mcmbayar retribnsi kebersihan itu. Mu.syara'.at, sebagai produsen sampah, wnumnya menyadari bahwa sampah memerlukan pengelo1aan yang baik agar tidal< mengganggu 1ingkungan dan kesehatan, tapi dalam perilakunya belum searah0 dengan kesadaran tersebut. Misalnya masih banyak anggota masyarakat yang memb·. tang sampah di sembarang tempat, disamping enggan untuk membayar retribusi sampah. Dalam bidang kebersihan, pcnctapan tari f hnrus dil:lkukan
~ccara
lwti-hati. mcngingat
perilaku masyarakat dalam membayar retribusi, pada wnwnnya, didasa.ri anggapan bal1wa semestinya komoditas ini dapat dikonsumsi gratis. Atau bi1a dikenakan harga pun, demikian menurut anggapan sebagian masyarakat, maka tarif harus rendah sehingga dapat dinikmati banyak orang. Anggapan dcmikian mcmang tidak scpcnuhnya salah, namun masyarakat pun perlu diberi pemahaman bahwa biaya pengelolaan sampah itu cukup tinggi, sehingga masyarakat menge11i bai1wa dana dari masyarakat diperlukan w1tuk mcmbantu anggaran pcmcrintah, lcbih haik lagi jika dana masyarakat itu dapat
2
menutup seluruh biaya penyedtaan jasa kebersihan agar dana yang ada pada pemerintah dapat dialokasikan ke kebutuhan masyarakat yang lain. Kepada masyarakat perlu diinformasikan besamya
~eluruh
biaya yang dibutuhkan untuk
penyediaan jasa kebersihan tersebut. Kepada masyarakat pun perlu pu!a diinfonnasikan perihal biaya satuan maupun tarif yang semestinya dibayar masyarakat. Memang benar bahwa tarif yang mesti dibayar masyarakat, yang didasarkan atas infom.asi b\aya satuan saja, tidak adil tanpa diiringi oleh kiprah yang efisien dari Sudin Kebersihan. Dalam pelayanan kebersihan, semua p.hak baik konsumen maupw1 provider mempunyat kewaj~ban.
Konswnen mempunyai kewajiban membayar sesuai tarif, sedangkan provider
berkewajiban menyediakan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pr.:>ses penyediaan pelayanan tersebut harus efisien agar beban tarif yang dipikul konsumen sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikar.. Apalagi dalam era refonnasi kini seluruh jajar311 pemerintahan termasuk Sudin Kebersihan harus mempunyai akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas dan urusannya. Jadi masyarakat akan menuntut kinerja pemerintah apabila akan dilakukan penyesuaian tarif (yang seringkali tarif meningkat). Dalam hal tarif tadi maka masyarakat akan bertanya : apakah biaya penyediaan pelayanan kebersihan selama ini sudah efisien dan efektif?. Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya masalah penycsuaian tarif yang memerlukan infonnasi biaya satuan dan kinerja Sudin Kebersihan, maka isu pokok yang kemudian muncul adalah bagaimana biaya satuan itu japat dihitung. 1.1. Latar Belakang Bagi Daerah Khusus lhukota (DKI) Jakarta masalah kebersihan jau}t lebih ;>enting dibandingkan dengan kota-kota lain di lnd{mesia. Hal ini discbabkan peran ganda Kota Jakar.a.
Yaitu disamping sebagai lbukota Negara, DKI Jakarta juga berperan sebagai
pusat kegiatan politik dan pemerintahan, sebagai kota metropolitan yang herperan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sebagai pusat kegiatan pcmbangunan sosial budaya dan pelayanan masyarakat. Selain itu DKl Jakarta mempunyai kepaJatan penduduk yang tinggi. Dengan luas 650 km2 dan jwnlah penduduk 9.498.024 jiwa pada talmn 2001, berarti kepadatan penduduk OKI Jakarta rata-rata adalah 14.598 jiwalkm2, t~nnasuk yang terpadat di Indonesia.
3
Dari hal tersebut di atas maka masalah kebersihan, khususnya masalah sampah, di DKI Jakarta merupakan masalah yang kompleks. Karena sampah di DK.I Jakarta selain terdiri dari zat organik juga unorganik (yang tak dapat diuraikan secara alarr;iah). Langkanya
laban kosong mengharuskan sampah tersebut (unorganik) dikelola secara khusus di DKI Jakarta Salah satu unit organisasi di Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai penyelenggaraan kebersihan cH wilayah Jakarta Timur adalah Sudin Kebersihan Jakarta Timur. Sudin Kebersihan, dalarn menyelenggarakan kebersihan untuk wilayah timur, mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan wewenang untuk mengelola anggaran yang diterimanya, sekaligus juga berke\;ajiban menyelenggarakan pelayanan kebersihan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kelangsungan penyelenggaraan kebersihan tidak hanya terga"ltung pada tarif tetapi juga pada Sudin Kebersihan itu sendiri, yaitu bagaimana Sudin Kebersihan ciclam mengelola dan memanfaatkan sumher pembiayaannya. Sudin Kebersihan perlu mt:ngetahui berapa
biaya yang telah dikeluarkan secara total maupun per satu satnan pelayanan dan apakah biaya yang dikeluarkan tersehut telah efisien ?. Melakukan analisis biaya bagi pclayanau kebcrsihan mcmang buk.lnlah hal yang sederhana, karena cukup banyaknya jenis pelayanan kebersih<1n itu. Pelayanan penyapuan jalan, pengumpulan sarr.pah, pengangkutatt satnpah, dan penanganan air kotor/tinja, semu"lllya termasuk dalam pelayanan kcbcrsihan yang Jilakukan Sudin Kcbersihan. Sebagaimana diketahui, bahwa Sudin Kebersihan sebagai penyedia pelayanan publik, maka segala kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaannya akan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian studi tentang biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan di S11din Kebersihan Jakarta Timur sungguh menarik untuk dilakukan, dan karena itu studi ini akan ditujukan kepada hal tersebut. 1.2. Pokok Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka d:1pat dikatakan bahwa perrnasalahan pokok yang diajukan adalah : "di satu sisi pelayanan kebersihan di wilayah Jakarta Timur oleh Sudin Kebersihan Jakarta Timur adalah penting sedang di lain pihak
4
biaya satuan penyelenggaraan pelayanan kebersihan oleh Sudin Kebersihan Jakarta Timur sejauh ini belwn dapat diketahui". Akibat dari pen.1asalahan tersebut, Sudin Kebersihan sebagai pengelola pelayanan kebersihan dan masyarakat sebagai penghasil sampah, perlu mengetahui berapakah besamya biaya yang telah dikeluarkan secara total maupun per satu satuan pelayanan.
lnformasi tersebut kemudian dapat dipergunakan untuk
menentukan strategi atau cara pengelolaan yang lebih efisien.
1.3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari studi ini adalah menghitung besamya biaya satuan penyelenggaraan pelayanan kebersihan di wilayah Jakarta Timur oleh Sudin Kebersihan Jakarta Timur.
1.4. Lingkup Penelitian Karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam sumber daya penelitian, maka terpaksa studi ini membatasi lingkup kajiannya seperti berikut : 1. Objek studi adalah pelayanan kebersihan oleh Sudin Kebersihan Jakarta Timur. 2.
Kurun waktu yang ditelaah adalah selama Januari-Desembcr 2001.
3. Temuan yang amat diharapkan adalah besarnya biaya satuan penyediaan Jasa kebersihan oleh Sudin Kebersihan.
1.5. Metodologi Penelitian Metode untuk menghitung biaya satuan tersebut terdiri dari 7 langkah, yaitu :
Pertama, menentukan satuan waktu untuk perh\tungan biaya, biasanya dari tahun anggaran yang telah berjalan (data historis) yang datanya tersedia dan lengknp. Kemudian menentukan batasan unit penelitian. Sebaiknya periode waktu tidak kurang dari satu tahun, karena menghindar distorsi yang ditimbulkan oleh efek atau pengaruh musim, dan sesuai dengan sebagian besar penataan data yang relevan (data tahunan). Periode waktu sebaiknya yang terbaru, karena bila terlalu jauh
dikhawatirl~an
ada inf01 masi penting
yang sudah hilang.
Kedua, mengidentifikasikan pusat !Jelayanan (produksi) dan pusat biaya pendukung, yaitu I
unit-unit dalam Sudin Kebersihan. Pusat pelayanan produhi, adalah unit organisasi
5
Sudin Kebersihan yang langsung berkaitan dengan kegiatan penyediaan pelayanw kebersihan seperti : penyapuan jalan, pengangkutan sampah, dan P AK. Sedangkan pus at
biaya penunjang, adalah unit organisasi yang menunjang kegiatan (tidak langsung) dengan kegiatan penyediaan pelayanan kebersihan seperti : administrasi, perawatan, dan retribusi.
Ketiga,
mengidentifikasikan
komponen
biaya
investasi,
biaya
operasional
dan
pemeliharaan dari pusat biaya Sudin Kebersihan. Ada dua pendekatan penghitungan biaya Sudin Kebersiahan yaitu: penghitungan full cost dengan menghitung
~eluruh
komponen biaya tetap dan
variabel. penghitungan direct cost dePgan mengitung komponen biaya tanpa biaya tetap (investasi).
Keempat, mengalokasikan biaya tetap finvestasi), dan biaya operasional drni pusat biaya penunjang ke pusat biaya penunjang lainnya (misal dari administrasi ke retribusi dan perawatan) dan pusat biaya produksi dengan menggunakan dasar pembobotan tertentu.
Kelimu, mengalokasikan biaya dari pusat biaya penunjang kc pusat biaya produksi dengan mengunakan dasar pembobotan tertentu.
Keenam, mengurnpulkan informasi biJya-biaya untuk tiap unit produksi/pelayanan Sudin Kebersihan, dengan cara menjurnlahkan biaya asli (biaya unit produksi itu sendiri) dan biaya basil distribusi dari unit penunjang, sehingga diperoleh data biaya total pusat biaya produksi.
Akhimya, menghitung biaya satuan setiap jenis kegiatan produksi (pelayanan) kebersihan melalui pembagian biaya total yang diperoleh dari langkah keenam dengan besamya output dm i setiap jenis pelayanan terse but. Perlu untuk disarnpaikan sebelumnya bahwa dalam melakukan perhitungan biaya satuan pelayanan kebersihan oleh Sudin Kebersihan Jakarta Timur int terdap«t sejumlah keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan itu adalah : (i)
Data yang digunakan adalah data aktual sehingga biaya satuan yang diperoleh dari perhitungan juga hanya biaya satuan pelayanan )' ang aktual sedangkan biaya satuan ya.1g nonnatif tidak didapatkan karena banyak memerlukan asurnsi-asumsi ke
6
depan atas output maupun seluruh komponen biaya., sel-}ingga unsur ketidakpastian (uncertainty) niscaya terkandung didalamnya.
(ii)
Penelitian hanya dilakukan di satu Sudin Kebersihan. Variasi yang besar antar Sudin Kebersihan di DKI Jakarta menyebabkan upaya untuk menganalisis biaya pelayanan kebersihan untuk selu:·uh DKI Jakarta menjadi sulit dilakukan.
(iii)
Hasil perhitungan dari biaya satuan tadi akan sangat tergantung pada pencatatan yang dilakukan Sudin Kebesihan. Ketidakdisiplinan dan ketidakrapian Sudin Kebersihan dalam pencatatan akan menyebabkan bias dalam perhitungan. Misalkan, dalam menghitung biaya bahan hahis paka; seharusnya yang dihitung adalah biaya bahan yang telah digunakan. Tetapi
kar~na
data pemakaian tidak
lengkap maka digunakan catatan distribusi, yaitu cata.tan tentang pendistribusian biaya bahan pakai habis ke pusat biaya. Padahal belwn tentu apa yang didistribusikan itu akan langsung dipakai, tapi masih sebagai stock pada pusat biaya penerima. Oleh karena itu ada kemungkinan biaya tersebut menjadi overestimate, lalu dalam menghitung biaya peralatan operasional, data pemakaian peralatan operasional juga tidak tersedia di beberapa pusat biaya., padahal peralatan operasional adalah biaya langsung yang harus dibebankan ke pusat biaya pemakai. Oleh karena itu dalam studi in1 dipakai as"!llnsi bahwa setiap output memerlukan peralatan operasional yang sama., walaupun pemakaian peralatan operasional untuk masing-masing bagian 1=·ada pusat biaya tidak sama. (iv)
Perhitungan biaya satuan pada studi ini tidak memperhitungl;an relative value unit (RVU) menyebabkan hasil perhitungan menjadi kurang akurat, utamanya untuk pusat biaya yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan pelayanan.
(v)
Cukup banyaknya alat yang tidak lagi memiliki nilai karena sudah melebihi wnur ekonomisnya dan juga tidak
di~etahuinya
waktu pembeliannya. Hal yang terakhir
ini disebabkan selama ini data mventasi bukan mel\iadi perhatian karena sebagian besar dari dropping (pemberian) Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas maka perhitungan biuya satuan yang tersaji dalam studi ini disadari bukanlah yang ideal. fni hanya merupakan langkal1 awal untuk menghitung biaya satuan tersebut. Diharapkru1 lain waktu atau pada studi lanjutan penyempurnaan atas kelemahan studi ini dapat dilakukan.
7
KERANGKA BERPIKIR : ANALISIS BIAYA SATUAN PELAYANAN KEBERSIHAN KASUS: SUKU DINAS KEBERSIHAN JAKARTA TIMUR
Kondisi Sudin Kebersihan
Belum diketahui : - biaya satuan - tingkat kemarnpuan pembiayaan Sudin Kebersihan
,_
,
~
Perlu analisa IJio biaya
Perlu metoda yang 1deal
,.--
(.~ /
Metoda yang sesua1
Biaya satuan
~
~
·'--
Tingkat efisiensi Sudin Kebersihan '~
00
-
-
Langkah-langkah untuk menuju efektifitas dan efisiensi Sudin Kebersihan
DAB II TINJAUAN PUSTAKA
Untuk menghasilkan suatu produk (output) diperlukan seJnmlah input. Output atau produk dapat berupa jasa (pelayanan) atau barrutr.. Dalam bidang kebersihan mal
~:ebersihan,
