MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
PERA TURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFQRMA TIKA NOMOR : 32 / PER / M.KOMINFO /10 / 2008 TENTANG KEWAJIBAN PELA YANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMA TIKA,
Menimbang :
Mengingat
a.
bahwa telekomunikasi mempunyai peran yang strategis dalam menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
b.
bahwa dapat daerah daerah
c.
bahwa Menteri telah membentuk Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) sebagai instansi khusus yang mempunyai tanggungjawab sebagai pengelola Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dalam penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal;
d.
bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor' 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 Tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 38/PER/M.KOMINFO/09/2007 dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
sarana dan prasarana telekomunikasi yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, daerah perintisan, atau daerah perbatasan serta yang tidak layak secara ekonomis;
1
'11
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17" Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Pada Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);
10.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
2 /. ------
--------
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007; 13.
Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur;
.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; 15.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
16.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
17.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomer KM. 2 Tahun 2005 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2400-2483.5 MHz; 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Pada Departemen Komunikasi dan Informatika Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; . ,
',1".. ~...-
20.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/Per.M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;
21.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 418/KEP/M.KOMINFO/09/2007;
22.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/08/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
3 /
- ----
------
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri iniyang dimaksud dengan: 1.
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya; 2.
Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3.
Jasa Telekomunikasi adalah layanan memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi jaringan Telekomunikasi;
4.
Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi;
5.
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
6.
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Telekomunikasi yang memungkirikan terselenggaranya telekomunikasi;
7.
Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;
8.
Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi adalah kontribusi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayar oleh penyelenggara telekomunikasi dan yang dikelola oleh BTIP;
9.
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi adalah kegiatan menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di WPUT.
telekomunikasi untuk dengan menggunakan
10. Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomun[kasi adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi pemenang lelang penyediaan KPU Telekomunikasi yang menyediakan akses dan layanan Telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) beban KKPU Telekomunikasi; 4
-
- --
---------
11. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) adalah lokasi penyediaan KPU Telekomunikasi yang ditetapkan Menteri, seperti antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan Telekomunikasi; 12.
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (PPKBTIP) dengan Pemenang Lelang Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;
13. Dokumen Pelelangan adalah pedoman bagi peserta lelang dalam mengikuti kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan yang memuat antara lain semua persyaratan yang diperlukan baik administratif maupun teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri, unsur-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formulir yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh para peserta lelang. 14.
Menteri adalah Menteri yang lingkup jawabnya di bidang Telekomunikasi;
tugas
15.
Direktur Jenderal Telekomunikasi;
Jenderal
adalah
Direktur
dan
tanggung
Pos
dan
16. Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) adalah Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika perdesaan. BAB II PENDANAAN
Pasal 2 (1)
(2) I'
(3)
Setiap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Tetekomunikasi wajib dikenakan KKPU Telekomunikasi. , KKPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk prosentase tertentu dari pendapatan kotor Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi setiap tahun.
KKPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5
-
--=----
- - --
-
-
-
-
Pasal3 Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penyetoran dan tata cara penarikan KKPU Telekomunikasi diatur dengan peraturan tersendiri.
BAB III PENYEDIAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL (KPU) TELEKOMUNIKASI Pasal4 (1)
Penyediaan KPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini berupa penyediaan akses dan/atau layanan telekomunikasi di WPUT.
(2)
Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan jaringan end-to-end yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
(3)
Penyediaan layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan layanan teleponi (memanggil dan dipanggil), Short Message Service (SMS) dan jasa akses internet.
(4)
Jasa akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki ketentuan : a. Kecepatan transfer data (throughput) minimal sebesar 56 Kbps yang diukur dari CPE ke perangkat Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi; b. Latency maksimal 750 ms yang diukur dari CPE ke Indonesia Internet Exchange (IIX) sebagai referensi pengukuran; dan c.
(5)
Packet Loss maksimal 2% yang diukur dari CPE ke Indonesia Internet Exchange (IIX) sebagai referensi pengukuran.
Penyediaan jasa akses internet sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan agar desa WPUT siap dengan kemampuan internet (desa pinter) guna mengatasi kesenjangan digital.
PasalS Sentuk lain penyediaan KPU Telekomunikasi selain penyediaan akses dan layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. .
Pasal6
(1)
Penetapan WPUT dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
6
----------
(2)
(3)
WPUT dapat dikelompokkan dalam bentuk blok wilayah berdasarkan kondisi geografis atau pertimbangan lainnya. Menteri menetapkan wilayah tertentu sebagai WPUT. Pasal7
(1)
Direktur Jenderal mengevaluasi WPUT sesuai dengan dinamika perkembangan wilayah tersebut secara periodik.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat dilakukan terhadap ketersediaan akses dan layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi di WPUT yang bukan beban KKPU Telekomunikasi.
(3)
Kecuali berdasarkan pertimbangan gepgrafis dan strategis tetap diperlukan WPUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah tersedia fasilitas telekomunikasi untuk umum oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi tidak disediakan akses dan layanan KPU Telekomunikasi.
(4)
Direktur Jenderal' menetapkan WPUT yang beban pendanaanya melalui KKPU Telekomunikasi.
BABIV PENYELENGGARA KEWAJIBAN PELA YANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI Bagian Pertama Penyelengga ra
Pasal8 (1)
Penyelenggara KPU Telekomunikasi merupakan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi.
(2)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan KPU Telekomunikasi atas dasar Kontrak dengan STIP.
Pasal9 (1)
Kepemilikan saham asing diluar portofolio pad a Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi dibatasi tidak lebih dari 49 % (empat puluh sembilan persen).
(2)
Kepemilikan saham asing sebagaimana CJimaksud pad a ayat (1) harus telah terjadi secara sah pada saat penyerahan Dokumen Penawaran.
..
7
). ---------------
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi Pasal 10 (1)
Penyelenggara untuk :
Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi berhak
a.
menggunakan teknologi yang ada secara bebas sesual dengan kebutuhan dan tujuan penyediaan KPU Telekomunikasi;
b.
mendapatkan lainnya;
c.
mendapatkan alokasi penomoran apabila diperlukan;
d.
menggunakan spektrum frekuensi radio 2390 MHz - 2400 MHz; dan
e.
melanjutkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara komersial setelah masa kontrak berakhir sesuai
interkoneksi dengan Penyelenggara
Jaringan
dengan ketentuan yang berlaku. (2)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi hanya dapat mengembangkan akses dan layanan di wilayah WPUT pad a paket pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
(3)
Paket pekerjaan dalam Pasal 13.
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) diatur
Pasal 11
(1)
Penyelenggara Jaringan Tetap memiliki kewajiban, antara lain:
Lokal KPU Telekomunikasi
a.
membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c.
membayar KKPU Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.
menggunakan alat dan/atau perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
e.
.
Spektrum peraturan
memberlakukan tarif pungut Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal KPU Telekomunikasi KPU maksimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
8
---------
- -
f.
melakukan pembukuan k~uangan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Telekomunikasi;
tersendiri Lokal
atas KPU
g.
menggunakan produksi dalam negeri sebagaimana dalam Peraturan Menteri ini;
diatur
h.
melaksanakan penyediaan KPU Telekomunikasi berdasarkan tingkat kualitas layanan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak;
i.
menjamin interoperability sistem yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara telekomunikasi lainnya;
j.
melaksanakan pencatatan atas pendapatan dari setiap terminal KPU Telekomunikasi dan dilaporkan secara berkala kepada BTIP; dan
k.
menyampaikan data Call Detail Record (COR) dari setiap terminal KPU Telekomunikasi ke BTIP.
(2) Dalam penyediaan akses dan layanan telekomunikasi, Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi wajib menggunakan
belanja
modal
(capital
expenditure/capex)
sekurang-kurangnya 35 % (tiga puluh lima persen) untuk pembelanjaan produksi dalam negeri. (3)
Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio 2390 MHz 2400 MHz, maka Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi wajib menggunakan alat dan/atau perangkat Telekomunikasi yang memiliki tingkat komponen dalam negeri sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen).
(4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan metode perhitungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BABV PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELA YANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI
Bagian Pertama Pemilihan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi Pasal 12
(1)
.~
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh BTIP.
.
"'"
9
------
(2)
Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen pelelangan.' Pasal13
(1)
Penyelenggaraan KPU Telekomunikasi dibagi dalam 7 (tujuh) paket pekerjaan yang meliputi 11 (sebelas) blok WPUT yang terdiri dari desa-desa.
(2)
Peserta lelang dapat mengikuti lelang lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
(3)
Peserta lelang dapat menjadi pemenang lelang di lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.
(4)
Ketentuan komposisi paket pekerjaan dan blok WPUT diatur lebih lanjut dalam dokumen pelelangan. Pasal14
(1)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi wajib menyediakan, mengoperasikan, memelihara jaringan dan layanan KPU Telekomunikasi.
(2)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi wajib membangun seluruh jaringan akses Telekomunikasi di desa WPUT yang menjadi kewajibannya.
(3)
Jaringan akses yang dibangun di desa WPUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 1 (satu) Satuan Sambungan Layanan (SSL).
Pasal15 (1)
(2)
Parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang Telekomunikasi sekurang-kurangnya meliputi aspek :
a.
biaya penyediaan layanan KPU Telekomunikasi; dan
b.
kualitas pengoperasian Telekomunikasi.
dan
pemeliharaan
layanan
KPU
KPU
Ketentuan teknis parameter penilaian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur lebih lanjut dalam dokumen pelelangan.
10
,;,----
Bagian Kedua Perizinan Pasal 16 Menteri memberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang memenangkan lelang dengan cakupan WPUT yang menjadi kewajibannya.
Pasal 17 (1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan melalui tahapan pemberian : a. Izin Prinsip Penyelenggaraan; dan b. Izin Penyelenggaraan. (2)
Menteri menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan Kontrak.
(3)
Masa laku Izin Prinsip Penyelenggaraan berlaku selama 6 (enam) bulan.
(4)
Izin Prinsip Penyelenggaraan
sebagaimana
yang dimaksud pada
ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktur Jenderal.
(5)
Tatacara dan kriteria evaluasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 18 (1)
Izin Penyelenggaraan
sebagaimana
Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi
dimaksud
dalam
Pasal
17
ayat
(1)
huruf
b
diterbitkan setelah sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) SSL siap dioperasikan di WPUT yang menjadi kewajibannya dan telah memperoleh Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO).
(2)
Pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) dapat dilakukan secara sampling. Pasal19
(1)
Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan masa laku Kontrak Penyediaan KPU Telekomunikasi.
11
-------
- --
(2)
Dalam hal masa laku Kontrak Penyediaan KPU Telekomunikasi berakhir, maka Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Bagian Ketiga Spektrum Frekuensi Radio Pasal20 (1)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi dapat diberikan Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2390 MHz - 2400 MHz dengan wilayah cakupan hanya terbatas pada wilayah desa WPUT di paket pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
(2) . Selain alokasi spektrumfrekuensi radio sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi dapat menggunakan alokasi spektrum frekuensi radio 2400-2483.5 MHz sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
Jangka waktu Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal21
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi wajib membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio berbasis Izin Stasiun Radio (ISR) untuk setiap stasiun radio yang dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABVI KETENTUAN RENCANA DASAR TEKNIS PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI Bagian Pertama Umum Pasal22 Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal23 (1)
Penyediaan KPU Telekomunikasi harus menerapkan pnnslpprinsip, meliputi : a. teknologi netral; b. kualitas pelayanan (quality of service); dan c. harga yang terjangkau bagi masyarakat.
12 ,/
-----
- -
-
(2)
Teknologi netral sebagaimaQa dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti Pelaksana Penyedia dapat menggunakan teknologi yang menggunakan kabel dan/atau tanpa kabel (nirkabel) untuk dengan tetap penyediaan pelayanan KPU Telekomunikasi memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan harga yang terjangkau serta menjamin keberlangsungan pelayanan yang diberikan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
(3)
Kualitas pelayanan (quality of services) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan KPU Telekomunikasi yang diberikan harus sesuai kriteria yang tertuang dalam kontrak.
(4)
Harga yang terjangkau bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harga untuk pelayanan yang diberikan harus dapat dijangkau oleh masyarakat setiap daerah WPUT.
Pasal24 Berdasarkan pertimbangan prinsip efisiensi, kondisi geografis dan perkembangan teknologi, Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi dapat menentukan konfigurasi jaringan tersendiri.
Bagian Kedua Penomoran Pasal25 Alokasi penomoran yang digunakan dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi dengan ketentuan : a. menggunakan sistem penomoran yang telah dialokasikan sebelumnya bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memiliki alokasi penomoran; b.
dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud huruf a memiliki sistem penomoran lebih dari 1 (satu) maka wajib memilih salah satu alokasi penomoran dan konsisten terhadap sistem yang dipilih, antara lain zona pembebanan dan interkoneksi yang diajukan pada saat pengajuan dokumen penawaran;
c.
menggunakan alokasi sistem penomoran Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal yang diberikan Direktur Jenderal selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Izin Prinsip Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diterbitkan bagi penyelenggara telekomunikasi yang belum memiliki alokasi penomoran.
13
- - - - - -
./.
Pasal26 (1)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi yang menggunakan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat menerapkan ketentuan ruting sesuai dengan sistem penomoran dimaksud.
(2)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi yang menggunakan sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan ketentuan ruting tersendiri.
(3)
Ketentuan ruti,ng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencapai ruting yang paling efisien (least cost routing). '
Bagian Ketiga Tarif Pasal27 (1)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar wajib menerapkan sistem pentarifan yang telah dimiliki.
(2)
Penerapan sistem pentarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengakibatkan tarif pungut melebihi tarif pungut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(3)
Dalam hal Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi tidak memiliki sistem pentarifan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) wajib mengikuti sistem pentarifan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal28 Penerapan zona pembebanan tarif dalam sistem pentarifan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi hanya dapat dilakukan dengan menggabungkan zona pembebanan eksisting,
Pasal29 (1)
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan acuan tarif pungut maksimal Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi selama masa kontrak.
(2)
Tarif pungut yang diberlakukan dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi ditetapkan dalam kontrak berdasarkan penawaran Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi.
14
-
- - -
- - -
- -
-
(3)
Tarif pungut sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran ini komponennya terdiri dari tarif interkoneksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)
Dalam hal struktur dan tarif interkoneksi mengalami perubahan maka tarif pungut Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi wajib mengikuti struktur dan tarif interkoneksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keempat Interkoneksi Pasal30
(1)
Setiap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi kepada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi.
(2)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi yang belum memiliki PKS Interkoneksi diperlakukan mengikuti ketentuan Jaringan Tetap Lokal.
(3)
Interkoneksi antara penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Interkoneksi yang wajib diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak disampaikannya permintaan interkoneksi.
(4)
KPU Dalam hal Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Telekomunikasi telah memiliki PKS interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya maka wajib menggunakan PKS interkoneksi yang telah dimiliki.
(5)
Penggunaan PKS Interkoneksi eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa melakukan perubahan terhadap biaya interkoneksi, sistem penomoran dan ruting panggilan.
(6)
PKS interkoneksi wajib diimplementasikan puluh) hari kerja sejak ditanda tangani.
dalam waktu 20 (dua
Pasal31
(1)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi dapat menggunakan teknologi berbasis Internet Protocol (IP) dalam berinterkoneksi dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
(2)
Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi eksisting yang dapat berinterkoneksi dengan teknologi IP di masing-masing wilayah pemenang lelang., wajib menerima interkoneksi Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi.
(3)
Besaran biaya interkoneksi berbasis IP ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan azas non diskriminasi.
15
-
-
-
-
(4)
(5)
(6)
Mekanismeuntuk mencapai kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada proses negosiasi dan penyelesaian perselisihan yang ada dalam peraturan interkoneksi yang berlaku. Oalam hal Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi menggunakan teknologi berbasis IP dan penyelenggara jaringan telekomunikasi eksisting tidak mampu menerima interkoneksi menggunakan teknologi berbasis IP, maka penyediaan perangkat interface untuk melakukan interkoneksi menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi. Interkoneksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) mengikuti ketentuan interkoneksi jaringan tetap loka!. I
Pasal32 (1)
Setiap Penyelenggara Jaringan wajib mendahulukan kebutuhan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi terhadap fasilitas penting interkoneksi yang dimiliki.
(2)
Fasilitas penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya berupa ko-Iokasi, duct, menara dan sewa jaringan.
(3)
Biaya akses terhadap fasilitas penting yang dibebankan kepada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi harus berdasarkan prinsip transparan dan berkeadilan.
Pasal33
(1)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi wajib mengoperasikan layanan telekomunikasi untuk panggilan masuk (incoming) maupun panggilan keluar (outgoing) minimal 8 (delapan) jam sesuai dengan karakteristik wilayah WPUT.
(2)
Oi luar 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomuniksi wajib menjamin layanan telekomunikasi dengan ketentuan : a. Petugas dapat dihubungi dan mengoperasikan; dan b. Perangkat dapat dioperasikan untuk panggilan masuk (incoming) dan panggilan keluar (outgoing). Bagian Kelima Kontrak
Pasal34 (1)
Kontrak Penyediaan KPU Telekomunikasi bersifat tahun jamak (multiyears) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
16 -
-
-
-
-
-
--
(2)
Kontrak penyediaan KPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sepanjang anggaran tersedia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal35
(1)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi berhak mendapatkan biaya atas penyediaan KPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)
Biaya atas penyediaan KPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kesiapan fungsi dan berbasis kinerja dari :
(3)
a.
proses penyediaan akses;
b.
layanan telekomunikasi;
c.
pengoperasian; dan
d.
pemeliharaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pada ayat (2) diatur dalam Kontrak.
sebagaimana
dimaksud
Pasal36 (1)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi berhak memperoleh seluruh pendapatan dari hasil penyediaan KPU Telekomunikasi.
(2)
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi wajib menanggung resiko atas pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari penyediaan KPU Telekomunikasi. Bagian Keenam Kerjasama Pasal37
(1)
Untuk pengoperasian dan pemeliharaan .fasilitas t~rminal pengguna, Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi dapat bekerja sam a dengan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam penyediaan KPU Telekomunikasi.
(2)
Keterlibatan masyarakat dan/atau UKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama secara tertulis.
17
-
-
-
-
-
-
-
-
BAB VII TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal38 BTIP melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi. BAB VIII SANKSI Pasal39 (1)
(2)
Oalam hal Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak (wanprestasi), maka dikenakan sanksi berupa :
a.
pemutusan Kontrak;
b.
pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Izin yang diberikan untuk keperluan penyediaan KPU Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3); dan/atau
c.
pengenaan denda sesuai dengan kontrak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Kontrak.
Pasal40
Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang tidak memberikan akses interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal41 (1)
Operasi, pemeliharaan dan revitalisasi atas fasilitas telekomunikasi perdesaan yang telah dibangun oleh Pemerintah dapat diintegrasikan dengan Penyediaan KPU Telekomunikasi.
(2)
Pengaturan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
18 /'
- - - -
--
BABX PENUTUP
Pasal42 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Kewajiban Pelayanan Universal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38/PER/M.KOMINFO/09/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal43 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jakarta o Oktober 2008
19
--
-
-------
- - - ---
, /
LAMPI RAN NOMOR TANGGAL
;'
I
,
TARIF PUNGUT MAKSIMAL PENYELENGGARAAN I.
JARINGAN TET AP LOKAL KPU TELEKOMUNIKASI ~
Tarif Percakapan
a.
Lokal
.
on-net KPU off-net KPU - PSTN/FWA off-net KPU - Seluler off-net KPU - Satelit
b. __
SLJJ on-net KPU off-net KPU - PSTN/FWA off-net KPU - Seluler off-net KPU - Satelit
c.
II.
: PERATURAN MENTERI KOMUNI-KASI OANINFORMATIKA : 32 /PER/M.KOMINFO/10/2008 : 10 Oktober 2008
SLI
Tarif SMS
Biaya Interkoneksi Originasi Lokal + Maksimum 60% dari Biaya Interkoneksi Originasi Lokal Biaya Interkonesi Terminasi Lokal ke PSTN/FWA + Maksimum 60% dari Biaya Interkonesi Terminasi Lokal ke PSTN/FWA Biaya Interkoneksi Terminasi Lokal ke Seluler + Maksimum 60% dari Biaya Interkoneksi Terminasi Lokal ke Seluler Biaya Interkoneksi Terminasi ke Satelit + Maksimum 30% dari Biaya InterkoneksiTerminasi ke Satelit
Biaya Interkoneksi Originasi Jarak Jauh + Maksimum 60% dari Biaya InterkoneksiOriginasi Jarak Jauh Biaya Interkonesi Terminasi Jarak Jauh ke PSTN/FWA + Maksimum60% dari Biaya Interkonesi Terminasi Jarak Jauh ke PSTN/FWA Biaya Interkoneksi Terminasi Jarak Jauh ke Seluler + Maksimum60% dari Biaya Interkoneksi Terminasi Jarak Jauh ke Seluler Biaya Interkoneksi Terminasi ke Satelit + Maksimum 30% dari Biaya InterkoneksiTerminasi ke Satelit Biaya Interkoneksi Originasi International + Maksimum 60% dari Biaya InterkoneksiOriginasi International + Biaya Terminasi SLI ke Negara Tujuan
.1
Maksimum Rp.50,- I pesan.
.j
III. Tarif Akses Internet Maksimum Rp. 3.000/jam
'1
I
20
