MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN NOMOR : PER-01/M.EKON/02/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN NOMOR : PER-02/M.EKON/03/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor :
PER-02/M.EKON/03/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku
Ketua
Tim
Koordinasi
Percepatan
Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : PER-02/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; Mengingat ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -2Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2007; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : PER-02/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -39. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
MENTERI
PEREKONOMIAN
KOORDINATOR
SELAKU
KETUA
TIM
BIDANG KOORDINASI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN NOMOR : PER02/M.EKON/03/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
TIM
KOORDINASI
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : PER-02/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8
diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut: ”Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dapat membentuk Kelompok Kerja untuk jangka waktu tertentu dan dalam bidang tugas tertentu, sesuai dengan kebutuhan Tim Pelaksana. (2) Keanggotaan …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4-
(2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Anggota. (3) Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari salah seorang Anggota Tim Pelaksana. (4) Kelompok Kerja bertugas: a. menganalisa dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; b. mengusulkan dan merekomendasikan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. melakukan studi dan kajian terhadap masalah strategis dibidang perizinan, perpajakan, pertanahan, pembiayaan, infrastruktur serta masalah strategis lainnya
yang
terkait
dengan
percepatan
pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; d. mengusulkan
dan
merekomendasikan
langkah-
Iangkah strategis terkait dengan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c; e. menyiapkan
rancangan
undangan serta dokumen
peraturan
perundang-
lainnya terkait dengan
percepatan pembangunan rumah susun sebagaimana diperlukan; f. membantu evaluasi
Tim
Pelaksana
terhadap
dalam
pelaksanaan
pelaksanaan
percepatan
pembangunan rumah susun perkotaan di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
g. menyusun …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5g. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kemajuan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian. (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja dapat mengundang
dan/atau
meminta
masukan
dari
pemangku kepentingan, antara lain: pakar, akademisi, dan ahli yang memiliki pengalaman dan keahlian yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas Kelompok Kerja.”
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 9 (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur unit kerja pada
Kementerian
Kementerian
Negara
Koordinator
Perumahan Bidang
Rakyat,
Perekonomian,
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, dan instansi lainnya yang dianggap perlu. (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Sekretaris I dan Wakil Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Sekretaris II. (3) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)
ditetapkan
oleh
Ketua
Harian
dengan
memperhatikan masukan dari Sekretaris I dan Sekretaris II.”
Pasal II ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6-
Pasal II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2008 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN, ttd. BOEDIONO
