2008 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188 / 232 / KPTS / 013 / 2008 TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PEMBERDAYMN PENGUSAHA SKALA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAN KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha skala mikro, keeil dan menengah diperlukan upaya meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh kredit/pembiayaan dari Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dengan meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit/pembiayaan sendiri dengan meningkatkan status hukum hak atas tanah yang dimiliki melalui sertifikasi hak atas tanah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; b. bahwa untuk meneapai maksud tersebut pada huruf a dan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Pebruari 2008 perihal Pereepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Keeil, perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Program Pemberdayaan Pengusaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Provinsi Jawa Timur Tahun Angaran 2008 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743) . 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220) ; 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; 8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan ; 9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.

MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Program Pemberdayaan Pengusaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk : a. melakukan koordinasi dan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan Instansi terkait di Provinsi Jawa Timur; b. melakukan supervisi dan bimbingan pelaksanaan program di Kabupaten/Kota; c. menangani dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang tidak dapat diselesaikan Pokja Kabupaten/Kota ; d. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pada Pokja Kabupaten/Kota baik fisik maupun keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya ; e. melaporkan perkembangan fisik, keuangan dan penyelesaian sertifikat hak atas tanah lingkup Provinsi Jawa Timur serta permasalahannya kepada Pokja Pusat secara berkala setiap triwulan dan akhir tahun ;


2

f. menyampaikan laporan hasil kerjanya dan dampak pelaksanaan program pengembangan penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan/koperasi serta pengembangan usaha pada akhir tahun kepada Pokja Pusat ; g. melakukan pembinaan peserta program agar menjadi pelaku usaha yang produktif pasca sertifikasi hak atas tanah ; h. memberikan rekomendasi dan mengupayakan replika program dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lainnya ; i.

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Program (01.01.09) Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Kegiatan (04.01.11) Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 16 Mei 2008

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

Tgl 16 - 5 - 2008 No. 232 Th 2008/ E2

SOENARJO


ttd

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR

: 188/232/KPTS/013/2008

TANGGAL

: 16 MEI 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PEMBERDAYMN PENGUSAHA SKALA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAN KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008 NO

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI

1

2

3

1

a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

2

Sekretaris

Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur

3

Anggota-anggota

a. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur c. Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur d. Kepala Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Keeil dan Menengah, Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah I, II dan III Jawa Timur f. Kepala Seksi Bisnis Mikro, Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Jawa Timur

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

Tgl 16 - 5 - 2008 No. 232 Th 2008/ E2


ttd SOENARJO

4

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah di Jawa Timur. 9. Sdr. Bupati/Walikota di JawaTimur. 10. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.


5

2008 TENTANG

Recommend Documents