2008 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188 / 222 / KPTS / 013 / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/415/KPTS/013/2007 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/415/KPTS/013/2007 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008, perlu mengubah Keputusan dimaksud dengan menetapkan perubahannya dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32). 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609). 9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tim Evaluasi Pengadaan. 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK/012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E). 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/415/KPTS/013/2007 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008. MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA

: Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/415/KPTS/013/2007 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 sebagai berikut: 1. BAB VII. STANDAR HONORARIUM/UPAH/TARIF, huruf L, angka 5, harus dibaca : a. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Khusus yang berupa tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dapat dirinci lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan kemampuan anggaran SKPD yang bersangkutan.


2

b. Khusus untuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Biro." 2. BAB VIII. PERJALANAN DINAS a. Huruf A. STANDAR PERJALANAN DINAS, Keterangan angka 2, huruf a), harus dibaca "Bagi yang menggunakan angkutan udara diberikan bantuan tiket (termasuk airport tax) kelas ekonomi sesuai tarif yang berlaku. Khusus ke Jakarta (PP) maksimal sebesar Rp.2.000.000,00." b. Huruf G. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI, harus dibaca "Pemberian ijin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi PNS, Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005. Sedangkan ketentuan mengenai tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008." 3. BAB IX. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH a. Huruf E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS/BADAN/LEMBAGA/KANTOR/ RUMAH SAKIT 1) Angka 1. Pengguna Anggaran (PA) a) Setelah huruf 9 (lama) ditambah huruf h (baru) dan harus dibaca "Menandatangani Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji" b) Sehingga huruf h, i, j, k, I dan m (lama) menjadi huruf i, j, k, I, m dan n (baru). 2) Angka 4. PPK-SKPD a) Setelah huruf d (lama) ditambah huruf e (baru) dan harus dibaca "Membuat Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji" b) Sehingga huruf e, f, 9 dan h (lama) menjadi huruf f, g, h dan i (baru). 3) Angka 7. Pencatat Pembukuan, huruf a, harus dibaca "Mencatat seluruh transaksi yang dikelola Bendahara Pengeluaran di Buku Kas Umum termasuk Penerimaan dan Penyetoran Pajak". 4) Angka 9. Pengurus Gaji, huruf f, dihapus. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

3

5) Angka 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu, huruf f, harus dibaca "Memungut dan menyetor pajak serta mencatatnya ke dalam BKU". 6) Angka 11. Bendahara Penerimaan Pembantu, huruf e, harus dibaca "Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU (BPn-1), Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian, dan Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan". 7) Angka 12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a) Huruf c, harus dibaca "Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (khusus LS untuk pengadaan barang dan jasa)" b) Setelah huruf c, ditambah huruf d (baru) dan harus dibaca "Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan / Barang atau Ringkasan Kontrak Swakelola" c) Sehingga huruf d (lama) menjadi huruf e (baru). 8) Angka 13. Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT sebagai KPAP), huruf f, harus dibaca "Memungut dan menyetor pajak serta mencatatnya ke dalam BKU". 9) Angka 15. Bendahara Penerimaan Pembantu (Dinas Pendapatan Selaku Koordinator Pemungutan PAD Dan Selaku PKDP), huruf f, harus dibaca "Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di BKU Penerimaan (BPn-1) dan Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan". b. Huruf G. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 1) Angka 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a) Setelah huruf h (lama) ditambah huruf i (baru) dan harus dibaca "Menandatangani Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji" b) Sehingga huruf i, j dan k (lama) menjadi huruf j, k dan I (baru). 2) Angka 5. Pembantu PPK-SKPD a) Setelah huruf e (lama) ditambah huruf f (baru) dan harus dibaca "Membuat Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji" b) Sehingga huruf f dan 9 (lama) menjadi huruf 9 dan h (baru). 3) Angka 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu a) Setelah huruf c (lama) ditambah huruf d (baru) dan harus dibaca "Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU termasuk penerimaan dan penyetoran pajak"


4

b) Sehingga huruf d, e, f dan 9 (lama) menjadi huruf e, f, 9 dan h (baru). 4) Angka 9. Bendahara Penerimaan Pembantu, huruf e harus dibaca "Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU (BPn-1), Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian dan Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan". 5) Angka 11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a) Huruf c, harus dibaca "Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (khusus LS untuk pengadaan barang dan jasa)" b) Setelah huruf c (lama) ditambah huruf d (baru) dan harus dibaca "Membuat Ringkasan Kontrak pengadaan barang/jasa atau Ringkasan Kontrak Swakelola" c) Sehingga huruf d (lama) menjadi huruf e (baru). c. Huruf H. KETENTUAN LAIN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN, Angka 1. harus dibaca "Pada awal tahun anggaran masing-masing SKPD selain Rumah Sakit dapat mengajukan Uang Persediaan (UP) paling banyak sebesar 1/12 dari Belanja Langsung ditambah Belanja Tidak Langsung (Tambahan Penghasilan PNS)." 4. BAB X. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Huruf B. PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN 1) Angka 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) a) Huruf d. SPP Langsung (SPP-LS) 1.1. Huruf d.1. Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa, huruf d.1.1. Sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 1.1.a.

Setelah angka 10) (lama) ditambah angka 11) (baru) dan harus dibaca "Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan"

1.1.b.

Sehingga angka 11),12),13) dan 14) (lama) menjadi angka 12), 13), 14) dan 15) (baru).

1.2. Huruf d.2. Dokumen SPP-LS untuk SPP Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan / Belanja Tak Terduga pada Pihak Ketiga, angka 8) harus dibaca "Foto Copy nomor rekening Bank Pemerintah". b) Huruf e. SPP Gaji 1.1. Huruf e.1. Dokumen SPP LS Gaji Induk, angka 11) Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ), huruf c harus dibaca "Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas". Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

5

1.2. Huruf e.2. Dokumen SPP LS Gaji Susulan, angka 10) Untuk Pegawai Baru (Calon Pegawai Negeri Sipil), point ketiga harus dibaca "Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas". 1.3. Huruf e.4. Dokumen SPP Kekurangan Tunjangan Umum, Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional 1.3.a.

Angka 6) harus dibaca "Rekapitulasi Gaji per Lembar per Golongan"

1.3.b.

Setelah angka 9) ditambah angka 10) (baru) dan harus dibaca "Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21".

1.4. Huruf e.5. Dokumen SPP LS Gaji Uang Duka Wafat / Tewas 1.4.a.

Angka 7) harus dibaca "Khusus Uang Duka Tewas dilengkapi dengan surat keterangan tewas"

1.4.b.

Angka 8) harus dibaca "Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja yang telah dilegalisir"

1.4.c.

Setelah Angka 9) ditambah angka 10) (baru) dan harus dibaca "Foto copy Surat Nikah"

1.4.d.

Setelah Angka 10) (baru) ditambah angka 11) (baru) dan harus dibaca "Foto copy SK terakhir"

1.4.e.

Sehingga angka 10), 11) dan 12) (lama) menjadi angka 12), 13) dan 14) (baru).

1.5. Huruf e.6. Dokumen SPP LS Gaji Terusan 1.5.a.

Angka 7) harus dibaca " Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja yang telah dilegalisir"

1.5.b.

Setelah angka 8) ditambah angka 9) (baru) dan harus dibaca "Foto copy Surat Nikah"

1.5.c.

Setelah angka 9) (baru) ditambah angka 10) (baru) dan harus dibaca "Foto copy SK terakhir"

1.5.d.


1.6. Huruf e.7. Dokumen SPP Bantuan Tunjangan Kematian


6

1.6.a.

Angka 4) harus dibaca "Surat Pernyataan Pengajuan SPP Gaji ( BP-39 )"

1.6.b.

Angka 7) harus dibaca "Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja yang telah dilegalisir"

1.6.c.

Setelah angka 8) ditambah angka 9) (baru) dan harus dibaca "Foto copy Surat Nikah"

1.6.d.

Setelah angka 9) (baru) ditambah angka 10) (baru) dan harus dibaca "Foto copy SK terakhir"

1.6.e.

Angka 11) (lama) "dihapus"

1.6.f.


2) Angka 2. Surat Perintah Membayar (SPM) a) Huruf a. SPM-UP, setelah angka 4) ditambah angka 5) (baru) dan harus dibaca "Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-UP (PPK-34 )" b) Huruf b. SPM-GU, setelah angka 4) ditambah angka 5) (baru) dan harus dibaca "Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-GU (PPK-34 )" c) Huruf c. SPM-TU, setelah angka 4) ditambah angka 5) (baru) dan harus dibaca "Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM- TU (PPK34 )" d) Huruf d. SPM-LS, setelah huruf d.4 ditambah huruf d.5 (baru) dan harus dibaca : "Dokumen SPM Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan / Belanja Tak Terduga pada Pihak Ketiga dan Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa 1) Pengantar SPM LS (PPK-17) 2) SPM-LS (PPK-18) 3) Surat Pernyataan (BP-35A)

Tanggung

Jawab

4) Laporan Penelitian Kelengkapan Penerbitan SPM- LS (PPK-34)

PAlKPA Ookumen

5) Fotocopy Rekening Bank Pemerintah 6) Keputusan Gubernur / Nota Persetujuan untuk SPM-LS Bantuan 7) Khusus untuk SPM-LS Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Oesa dilengkapi dengan Penetapan Perhitungan Belanja Bagi Hasil Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

7

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8) Khusus untuk SPM-LS Belanja Hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah." e) Sehingga huruf d.5 (lama) menjadi d.6 (baru). 3) Angka 4. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) a) Angka 3. Lampiran Bukti Pendukung SPJ 1.1. 1.1. Huruf c) Pengadaan Barang/Jasa 1.1.a.

Angka 1) Pengadaan barang / jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 1.1.a.a. Huruf a, harus dibaca "Kwitansi ditanda-tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia barang/jasa" 1.1.a.b. Huruf b, harus dibaca "Lampiran uraian jenis pekerjaan/barang yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh Penyimpan Barang atau Pembantu Pengurus Barang untuk UPT / unit yang tidak mempunyai Penyimpan Barang".

1.1.b.

Angka 2) Di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilampiri 1.1.b.a. Huruf a harus dibaca "Kwitansi ditanda-tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia barang/jasa" 1.1.b.b. Huruf b harus dibaca "Penawaran" 1.1.b.c. Setelah huruf c, ditambah huruf d (baru) dan harus dibaca "Evaluasi Panitia atau Pejabat Pengadaan" 1.1.b.d. Sehingga huruf d, e dan f (lama) menjadi huruf e, f dan 9 (baru).

1.2. Huruf f) SPJ Gaji 1.2.a.

1.2.a. Angka 1) harus dibaca "Pengantar SPJ Gaji (BP-47)"

1.2.b.

1.2.b. Angka 3) harus dibaca "Laporan Realisasi Gaji (BP-48)"

1.2.c.

1.2.c. Angka 4) "Rincian

1.2.d.

Penggunaan SP20 Gaji (PPK-25A)"


harus dibaca

8

b) Angka 8. Lampiran Bukti Pendukung SPJ yang dikirim ke Bagian Verifikasi Biro Keuangan 1.1. Huruf e) Pengadaan Barang/Jasa 1.1.a.

Angka 1) harus dibaca "Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilampiri dengan kwitansi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia barang/jasa"

1.1.b.

Angka 2) Di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilampiri, huruf a harus dibaca "Kwitansi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia barang/jasa"

1.1.c.

Angka 3) Di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilampiri, huruf b harus dibaca "Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan disetujui oleh KPA/KPAP".

1.2. Huruf h) SPJ Gaji, 1.2.a.

Angka 1) harus dibaca "Pengantar SPJ Gaji (BP-47)"

1.2.b.

Angka 3) harus dibaca "Laporan Realisasi Gaji (BP-48)"

1.2.c.

Angka 4) harus dibaca "Rincian Penggunaan SP20 Gaji (PPK-25A)".

5. BAB XI. PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM (RSU) PROVINSI, Huruf C. TATA CARA PENGELOLAAN PENDAPATAN FUNGSIONAL, Nomor 13. Mekanisme pertanggungjawaban dana fungsional, huruf a harus dibaca "Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Fungsional dan mengirimkannya ke PPK Rumah Sakit dan ke Bagian Verifikasi Biro Keuangan untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya".


9

KEDUA

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 9 Mei 2008

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

Tgl 9-5 - 2008 No. 222 Th 2008/ E2

H. IMAM UTOMO. S

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Lembaga di Lingkungan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Biro di Lingkungan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.


10

2008 TENTANG

Recommend Documents