GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188 / 261 / KPTS / 013 / 2008 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB) PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara berkesinambungan membutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dibutuhkan bantuan teknis dan pembiayaan secara terarah dan terintegrasi oleh pihak-pihak terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (Satgas KKMB) ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790). 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611). 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA
: Membentuk Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. membantu pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dan usaha besar produktif pada umumnya serta memfasilitasi pembiayaannya melalui : 1) Fasilitasi dan mendorong upaya peningkatan produktivitas, akses pasar, perluasan dan peningkatan akses UMKM kepada lembaga pembiayaan secara umum dan khususnya kredit perbankan (konvensional dan syariah) dalam rangka pengembangan UMKM di daerah (Kabupaten/Kota). 2) Fasilitasi dan mendorong pengembangan pola kemitraan terpadu antara UMKM, usaha besar dan bank serta pengembangan klaster industri yang melibatkan UMKM. 3) Membantu pengembangan pemasaran komoditi/produkljenis usaha UMKM unggulan terpilih dan diprioritaskan untuk dikembangkan. 4) Fasilitasi kegiatan yang terkait dengan pengembangan iklim investasi dan usaha melalui peningkatan hubungan dan atau relasi antar investor/pengusaha dengan para pihak yang terkait dengan pengembangan UMKM dan sektor riil pada umumnya. b. meningkatkan efektifitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), sebagai berikut : 1) Memberdayakan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) di Jawa Timur agar mampu menyediakan jasa pengembangan bisnis yang profesional, mandiri dan berkelanjutan yang berfungsi sebagai jembatan penghubung bagi sektor riil dan UMKM dengan lembaga pembiayaan pada umumnya dan bank pada khususnya.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
2) Memanfaatkan, mengkoordinasikan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait rencana program serta realisasi bantuan pembiayaan dan atau bentuk bantuan lainnya baik program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dan pembiayaan non bank lainnya bagi pemberdayaan sektor riil dan UMKM di daerah (Kabupaten/Kota). 3) Fasilitasi dan mendorong KKMB agar dapat menjadi mitra yang profesional bagi pemerintah daerah dan lembaga pembiayaan pada umumnya serta bank pad a khususnya. 4) Implementasi program yang terkait dengan pemberdayaan sektor riil dan UMKM yang melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya, lembaga dan dinas teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menggunakan dan memanfaatkan jasa KKMB. 5) Membantu menstimulasi tumbuhnya pasar jasa pengembangan bisnis KKMB secara sehat, baik dari sisi bank, UMKM maupun dari sisi KKMB itu sendiri. c. melakukan penguatan organisasi, melalui : 1) Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota berdasarkan kedudukannya di dalam organisasi serta menyediakan anggaran operasional dan program yang dibutuhkan untuk tiap tahun anggaran. 2) Membentuk Sekretariat Tetap. 3) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam rangka mendorong terbentuknya Satuan Tugas KKMB. 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur. d. membantu lembaga keuangan pada umumnya dan bank pada khususnya dalam meningkatkan realisasi penyaluran kredit kepada UMKM. KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Satuan Tugas KKMB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Timur serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
KEEMPAT
: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/112/KPTS/013/2004 tentang Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
KELIMA
: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 13 Juni 2008
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR
Tgl 13 - 6 - 2008 No. 261 Th 2008/ E2
H. IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
ttd
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR
: 188/261/KPTS/013/2008
TANGGAL : 13 JUNI 2008 SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB) PROVINSI JAWA TIMUR NO
JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
1
Pelindung
Gubernur Jawa Timur
2
a. Ketua I
Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Timur/Pemimpin Bank Indonesia Surabaya Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Ketua II
3
a. Sekretaris I b. Sekretaris II
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Surabaya
4
Bendahara
Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
5
Anggota-anggota :
a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur e. Kepala Badan Ketahanan Pang an Provinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur j. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur k. Kepala Dinas Koperasi, Pengusahan Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur l. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur m. Pemimpin Wilayah PT. Bank Mandiri Surabaya n. Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Central Asia Surabaya o. Pemimpin Cabang PT. Bank Lippo Surabaya p. Pemimpin Cabang PT. Bank Permata Surabaya
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
NO
JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
q. Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Surabaya r. Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Danamon Surabaya s. Pemimpin Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Surabaya t. Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Internasional Indonesia Jawa Timur u. Pemimpin Cabang PT. Bank Tabungan Negara Surabaya v. Pemimpin Cabang PT. Bank Bukopin Surabaya w. Pemimpin Cabang PT. Bank Niaga Surabaya x. Pemimpin Cabang PT. Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya y. Pemimpin PT. Bank Syariah Mandiri Surabaya z. Pemimpin Cabang PT. Bank Agroniaga Surabaya aa. Pemimpin Cabang PT. United Overseas Bank (UOB) Buana Indonesia Surabaya bb. Pemimpin Cabang PT. Bank Nilai Inti Sari Penyimpan (NISP) Surabaya cc. Pemimpin Cabang PT. Bank Swadesi Surabaya dd. Pemimpin Cabang PT. Hongkong and Shanghai Bangking Corporation (HSBC) Surabaya ee. Pemimpin Cabang PT. Aigemene Bank of Nederland Amsterdam - Roterdam (ABN AMRO) Surabaya ff. Pemimpin Cabang PT. Bank Commonwealth Surabaya gg. Direktur PT. Bank Maspion Surabaya hh. Direktur PT. Bank Centratama Nasional Bank (CNB) Surabaya ii. Direktur PT. Bank Prima Master Surabaya jj. Direktur PT. Bank Harfa Surabaya kk. Direktur PT. Angiomas Internasional (Amin) Bank Surabaya ll. Direktur PT. Bank Antar Daerah Surabaya mm.Direktur PT. Bank Industrial Commercial Bank of China (ICBC/Halim) Surabaya nn. Ketua/Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Jawa Timur oo. Pemimpin Cabang PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Surabaya pp. Pemimpin Cabang PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surabaya qq. Pemimpin PT. Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Surabaya rr. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jawa Timur Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
NO
JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
ss. Ketua LPPM Universitas Airlangga Surabaya tt. Ketua LPM ITS Surabaya uu. Ketua LPM STIE Perbanas Surabaya vv. Ketua LPM Universitas Kristen Petra Surabaya ww.Ketua LPM UPN Veteran Surabaya xx. Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Pengembangan Bisnis Surabaya yy. Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur zz. Kepala Kantor Pegadaian Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd H. IMAM UTOMO. S
Tgl 13 - 6 - 2008 No. 261 Th 2008/ E2
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr.
Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
4. Sdr.
Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil Menegah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr.
Anggota Satuan Tugas dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
dan
Daerah
3