Pemahaman Terhadap UU.36 / 1999 Tentang Telekomunikasi Oleh : Agus Priyanto, M.Kom
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEMATIKA TELKOM Smart, Trustworthy, And Teamwork
Timeline Perundang-undangan Telekomunikasi ￭ 27 Maret 1966 ditetapkan Kepres No.63 tahun 1966, Kementerian Pos dan Telekomunikasi diubah statusnya menjadi Departemen Pos dan Telekomunikasi yang dikepalai oleh seorang Deputi Menteri dan berada di dalam lingkungan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan. ￭ 25 juli 1966 dengan Keppres No. 163 tahun 1966 Kabinet Dwikora dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera. Di dalam Kabinet Ampera, Departemen Pos dan Telekomunikasi diubah statusnya menjadi Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan. ￭ Penyelenggaran telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Depparpostel di bawah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara, yakni Badan Usaha Milik Negara yang bentuk usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
Kondisi Sektor Telekomunikasi Era UU 3 Tahun 1989 (monopoli)
Kondisi industri Peta lisensi Pola Kompetisi
• Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan jaringan tetap • Layanan yang diberikan berupa layanan suara • Penetapan tarif sesuai jumlah “menit”
• Penyelenggara telekomunikasi dibedakan atas jasa telekomunikasi dasar dan jasa telekomunikasi non dasar • Teknologi telekomunikasi didominasi oleh saluran kawat/kabel
• Pasar telekomunikasi yang bersifat monopolistik • Penyelenggaraan telekomunikasi didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara • Penerapan regulasi yang ketat
Pemenuhan Aspek Era UU 3 Tahun 1989 (monopoli)
Aksesibilitas
Availabilitas
Affordabilitas
• , perkembangan jaringan telepon tetap (fixed telephone) masih sangat rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara
• Jaringan Telepon Tetap, Pada tahun 1989 baru tersedia 800.000 Satuan Sambungan Telepon ,tahun 1996 dan akan mencapai 8.000.000 SST
• Susunan tarif jasa telekomunikasi ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah.
Pencapaian industri pada Era UU Nomor 3 Tahun 1989 Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 adalah mulai masuknya pihak-pihak swasta dengan modal yang besar dan harus menjalin kerjsama dengan Badan Penyelenggara, yaitu PT Telkom dan PT Indosat. Perusahaan – perusahaan yang menyediakan jasa telekomunikasi adalah: • Jaringan lokal nasional dilakukan oleh PT Telkom, kecuali di Jakarta dan Jawa Barat dilakukan oleh PT Telkom dan PT Ratelindo • Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dilakukan oleh PT Telkom • Sambungan Langsung Internasional (SLI) dilakukan oleh PT Indosat dan PT Satelindo • Jaringan Bergerak dilakukan oleh PT Satelindo, PT Telkomsel, dan PT Excelcomindo dengan jaringan GSM.
Kondisi Sektor Telekomunikasi Era UU 36 Tahun 1999 Pada implementasi UU Nomor 36 Tahun 1999, masih terdapat duopoli dalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal, jaringan SLJJ, dan jaringan SLI oleh penyelenggara PT. Telkom dan PT. Indosat, namun dengan adanya Keputusan Menteri Kominfo No. 76 Tahun 2007, secara resmi diumumkan pembukaan peluang usaha untuk penyelenggaraan jaringan tersebut diatas. Jumlah satuan sambungan telepon (SST) di Indonesia akhir tahun 2005 lebih dari 40 Juta, sementara tahun 2006 diperkirakan jumlah pelanggan menjadi 55 Juta SST atau tumbuh sekitar 30%. Namun demikian, pertumbuhan tersebut didominasi oleh pelanggan telepon bergerak seluler. Dalam era kompetisi ini kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah guna meningkatkan aksesibilitas dan availibilitas layanan telekomunikasi serta kreativitas dan inovasi masyarakat melalui layanan telekomunikasi belum dapat tercapai. Pada era kompetisi jaringan dan layanan telekomunikasi di Indonesia masih belum merata
Kebijakan yang Ditempuh Sektor Telekomunikasi Era UU 36 Tahun 1999 • Dengan dilakukannya duopoli maka pemerintah bisa melakukan divestasi Telkom dan Indosat sehingga mereka berubah menjadi perusahaan terbuka. • Penyelenggaraan Fixed Wireless Access (FWA). • Penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi dibedakan atas jasa telekomunikasi dasar dan telekomunikasi non dasar. • Penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi hanya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Telekomunikasi, tetapi dapat diselenggarakan pula oleh Badan Hukum lain (Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara/Swasta maupun Koperasi) • Mewajibkan kepada setiap penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan kontribusi dalam pelayanan di daerah yang belum berkembang atau belum terlayani jaringan telekomunikasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah (Universal Service Obligation/USO). • kebijakan modern licensing yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
Kerangka UU 36 Tahun 1999
Ketentuan umum
Penyidikan
Penyelenggar aan
Asas dan tujuan
Pembinaan
Ketentuan umum • Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya; • Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi; • Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi; • Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi; • Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio; • Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara; • Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
Asas dan tujuan
• Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. • Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Penyelenggaraan telekomunikasi
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
penyelenggaraan jasa telekomunikasi
penyelenggaraan telekomunikasi khusus
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
PENYELENGGARAAN
SEGMEN
STRUKTUR LOKAL
SIRKIT PAKET
TETAP
JARAK JAUH
PERSAINGAN ( EKSKLUSIVITAS)
INTERNASIONAL
T E L E K O M U N I K A S I
TERTUTUP
JARINGAN
PERSAINGAN
HINGGA 2004
SEJAK 2005
TELKOM - ISAT
TERBUKA
TERBUKA TELKOM - ISAT
TERBUKA
TELKOM - ISAT
TERBUKA
PERIZINAN SELEKSI
TERBUKA
SELEKSI
TERBUKA
SELEKSI
TERESTRIAL BERGERAK
SELULER
PERSAINGAN
SATELIT
JASA
TELSUS
TELEPONI DASAR
•TELEPON •TELEXS •TELEGRAP •FAKSIMILI
NILAI TAMBAH TELEPONI
•PANGGILAN PREMIUM •KARTU PANGGIL •TELEPON MAYA •RTUU •STORE & FORWARD •CALL CENTRE
PERSAINGAN
TERBUKA
EVALUASI
MULTIMEDIA
•TELEVISI BERBAYAR •ISP •NAP •INTERNET TELEPONI •WAP •DLL
PERSAINGAN
TERBUKA
EVALUASI
KEPERLUAN SENDIRI
•AMATIR RADIO •PEMERINTAH •DINAS KHUSUS •BADAN HUKUM
TERTUTUP
-
EVALUASI
PENYIARAN
•RADIO SIARAN •TELEVISI SIARAN
PERSAINGAN
TERBUKA
SELEKSI
TERTUTUP
-
-
HANKAM
•TNI •POLRI
PERSAINGAN (EKSKLUSIVITAS)
TELKOM & ISAT
TERBUKA
SELEKSI
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggara dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat berbentuk badan hukum yaitu BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan koperasi. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat sekaligus menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi.
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
• Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. • Dalam penyelenggaraannya, dapat menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukkan dan pengoperasiannya khusus. Penyelenggara telekomunikasi khusus ini dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk : • keperluan sendiri • keperluan hankam negara • keperluan penyiaran Penyelenggaraan bentuk seperti ini dapat berupa penyelenggaraan untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta. Pihak-pihak yang menyelenggarakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah : • perseorangan • instansi pemerintah • dinas khusus • badan hukum
Hak Penyelenggara dan pengguna telekomunikasi Untuk kemudahanan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi diberi kemudahan untuk memanfaatkan dan atau melintasi batas yang dikuasai pemerintah. Pemanfaatan dan pelintasan tersebut dapat berupa pelintasan bangunan & tanah negara, sungai, danau, laut (permukaan dan dasar). Namun pemanfaatan dan pelintasan tersebut harus telah mendapat persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pihakpihak yang terkait. Dari sisi pengguna telekomunikasi, haruslah memperoleh hak yang sama untuk dapat menggunakan atau memperoleh fasilitas yang sama dalam penggunaan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi • memberikan kontribusi dalam pelayanan universal yang berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau konpensasi lain • menyediakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua pengguna • meningkatkan efisuensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi • memenuhi standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana • mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna (untuk penyelenggara jasa telekomunikasi) • menjamin kebebasan penggunaanya untuk memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi (untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi) • memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya dan atau wabah penyakit. • Membayar biaya oenyelenggaraab telekomunikasi dengan prosentase pendapatan.
Larangan Penyelenggara Telekomunikasi • Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Selain itu setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak / tidak sah / memanipulasi akses ke 3 bentuk penyelenggaraan telekomunikasi (jaringan, jasa & khusus) • Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
Perizinan
Perizinan Izin Prinsip merupakan izin yang diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk menyiapkan sarana dan prasarana selama waktu tertentu sesuai jenis penyelenggaraan telekomunikasi. Uji Laik Operasi (ULO) adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian system secara teknis dan operasional. Izin Penyelenggaraan (Modern Licensing) Izin yang diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi. Izin penyelenggaraan berbentuk kontrak yang memuat hak, kewajiban, sanksi dan pelaporan penyelenggaraan. Izin akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.
Proses Perizinan
Interkoneksi Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lain. Disamping itu, penyelengggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Hak dan kewajiban yang dimaksud harus dilakukan dengan prinsip untuk pemanfaatan sumber daya secara efisien, keserasian system dan perangkat telekomunikasi, peningkatan muti pelayanan dan persaingan sehat. Regulasi mengenai interkoneksi terdapat pada PM 8 tahun 2006 tentang interkoneksi
Interkoneksi Pengakhiran panggilan dimana pengguna yang dituju dan titik interkoneksi milik penyelenggara tujuan atau milik penyelenggara asal berada pada titik pembebanan interkoneksi yang berbeda milik penyelenggara tujuan
PoC 1 op. B
PoC 2 op. B
POI
B number
A number
Biaya hak penyelenggaraan Semua penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan dan menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara. Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi merupakan kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi sebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya.
Kewajiban BHP Telekomunikasi dihitung sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Kewajiban BHP USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Kewajiban BHP Frekuensi • Kebijakan baru pemerintah untuk memberlakukan BHP Berbasis Lebar Pita pada frekuensi penyelenggara seluler. BHP pita mulai diterapkan per 15 Desember 2010
Tariff Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler. Peraturan Menteri nomor 15 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap.
Tariff • Susunan tariff penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi diatur oleh Regulasi yang meliputi struktur dan jenis tariff. • Struktur tariff terdiri dari : (1) biaya pasang baru (aktivasi) ; (2) biaya berlangganan bulanan; (3) biaya jasa penggunaan ; (4) biaya jasa tambahan (feature). • Berdasarkan struktur dan jenis tariff yang dianggap sebagai formula, ditentukan besaran tariffnya yang merupakan penetapan dari penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. • Jenis tariff terdiri atas : (1) pulsa local ; (2) tariff pulsa Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) ; (3) tariff Sambungan Langsung Internasional ; (4) air time untuk jasa sambungan telepon bergerak • Formula atau pola perhitungan besaran tariff yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari formula tariff awal dan formula tariff perubahan. • Untuk menetapkan formula tariff awal harus memperhatikan komponen biaya sedangkan untuk menetapkan formula besaran tariff perubahan diperhatikan juga antara lain factor inflasi, kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan telekomunikasi.
Perangkat TelekomunikaSi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit • Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Secara garis besar, dalam peraturan pemerintah ini mengatur dua hal yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Dengan masing-masing pembagian sebagai berikut: 1. Spektrum Frekuensi Radio, yang mencakup beberapa bagian, yaitu: a. Perencanaan b. Penggunaan c. Perizinan d. Relokasi Frekuensi Radio e. BHP Frekuensi Radio 2. Orbit Satelit a. Penggunaan b. BHP Orbit Satelit
Perangkat Telekomunikasi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali. • untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau • disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau • merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.
Thank You.
