DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP – 01/BC/1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TANGGAL 4 JULI 1994 JO. NOMOR 545/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang
:
a. bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemberian fasilitas pembebasan bea masuk merupakan tuntutan yang utama bagi upaya memacu pembangunan industri di dalam negeri; b. bahwa peningkatan pelayanan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan negara, oleh karena itu dipandang perlu mengatur lebih lanjut tata cara pemberian fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997 jo. Nomor 545/KMK.01/1997 tanggal 3 November 1997 dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3612); 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomo r 297/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997 jo. Nomor 545/KMK.01/1997 tanggal 3 November 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa; 3. Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No mor 1196/MPP/7/1997 tanggal 15 Juli 1997 tentang Penunjukan PT SUCOFINDO untuk Melaksanakan Verifikasi atas Dasar Induk/Daftar Kebutuhan Mesin, Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa oleh Perusahaan Non PMA/PMDN; 4. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-388/MK.01/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Penunjukan Surveyor untuk Verifikasi Masterlist. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TANGGAL 4 JULI JO. NOMOR 545/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997 Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Pembangunan adalah pendirian baru industri yang menghasilkan barang dan/atau jasa. b. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas yang terkait langsung dengan kegiatan pembangunan industri/industri jasa.
c. Suku cadang dan komponen adalah suku cadang dan komponen untuk mesin tersebut huruf b dalam jumlah yang harganya tidak melebihi 5% (lima perseratus) dari harga mesin tersebut. d. Barang dan bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi. e. Industri adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi, menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. f. Industri Jasa adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang kegiatannya dibidang jasa sebagaimana tersebut di bawah ini : -
Pariwisata, kecuali golf; Agrisbisnis/Pertanian; Transportasi/Perhubungan; Pelayanan Kesehatan; Telekomunikasi; Pusat Pertokoan, Supermarket, Department Store, terbatas untuk perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN; Pertambangan; Pekerjaan Umum; Informasi; Pendidikan/Penelitian dan Pengembangan (Litbang); Kehutanan; dan Konstruksi. Pasal 2
(1) Terhadap industri/industri jasa Non Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan pembangunan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin; (2) Pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi mesin, suku cadang dan komponen. Pasal 3 (1) Terhadap industri yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 dan atau pembelian mesin dalam negeri dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan; (2) Barang dan bahan yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah barang dan bahan untuk keperluan produksi selama 2 (dua) tahun sesuai kapasitas terpasang; (3) Fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang dan bahan tidak berlaku untuk industri jasa dan industri otomotif kecuali industri komponen kendaraan bermotor. Pasal 4 (1) Kebutuhan mesin, suku cadang dan komponen serta barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diverifikasi oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau departemen/instansi terkait; (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surveyor PT Sucofindo. Pasal 5 Terhadap impor mesin dalam rangka pembangunan industri/industri jasa dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua.
Pasal 6 (1) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan; (2) Tata cara pengajuan permohonan tersebut pada ayat 1 ditempatkan pada Lampiran I Surat Keputusan ini. Pasal 7 Pemberian fasilitas dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan. Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan dimaksud dalam pasal 7 berlaku untuk : a. Impor mesin dengan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Keputusan pembebasan bea masuk; b. Impor barang dan bahan dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahuns sejak tanggal Keputusan pembebasan bea masuk. Pasal 9 Industri/industri jasa yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk diwajibkan untuk : a. Menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin dan atau barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan; b. Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung sejak realisasi impor pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian pembebasan bea masuk; c. Menyampaikan laporan tentang realisasi impor mesin dan atau barang dan bahan yang mendapat pembebasan bea masuk tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Verifikasi dan Audit. Pasal 10 Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, Surat Edaran Direktur Jendreal Bea dan Cukai No. SE40/BC/1997 tanggal 20 November 1997, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusanini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 3. Menteri Negara Investasi/Kepala BPKM; 4. Menteri Pertanian; 5. Menteri Kesehatan; 6. Menteri Pertambangan dan Energi; 7. Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Menteri Perhubungan; 10. Menteri Pekerjaan Umum; 11. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya; 12. Menteri Penerangan; 13. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; 14. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Menteri Negara Pendayagunaan BUMN; Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); Ketua gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI); Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI); Kepala Kantor Wilayah I s.d XII DJBC; Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia; Direktur utama PT SUCOFINDO.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 1999 Direktur Jenderal
Martiono Hadianto NIP. 060035101
Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP -01/BC/1999 Tanggal : 04 Januari 1999 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA 1. Industri/industri jasa Non PMA/PMDN yang bermaksud untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada : Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Jakarta – 13230 dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk industri/industri jasa yang bermaksud mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, permohonan dilampiri dengan CONTOH A” (lampiran II), yang telah diisi dan ditandatangani Direksi perusahaan yang bersangkutan serta dilengkapi dengan data/dokumen : (1). Daftar Mesin yang Diusulkan/DMU (Lampiran 1 Contoh A) atau Perubahan DMU (La mpiran 2 Contoh A) yang meliputi jenis mesin, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai mesin yang akan diimpor (software DMU atau Perubahan DMU dapat diperoleh secara cuma -cuma melalui PT Sucofindo); (2). Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak; (3). Surat Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh instansi terkait berupa : (a). Fotokopi yang telah dilegalisir ole pejabat yang bersangkutan; atau (b). Memperlihatkan dokumen aslinya kepada Pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan untuk dilegalisir. (4). Perhitungan rencana kapasitas produksi per tahun; (5). (a). Uraian ringkas proses produksi (process flow chart) dan tata letak (lay out) mesin bagi industri penghasil barang; atau (b). Uraian kegiatan usaha bagi industri jasa. b. Untuk industri yang bermaksud mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan, permohonan dilampiri dengan “CONTOH B” (Lampiran III), yang telah diisi dan ditandatangani Direksi perusahaan yang bersangkutan serta dilengkapi dengan data/dokumen : (1). Daftar Barang dan Bahan Mesin yang Diusulkan/DBU (Lampiran 1 Contoh B) atau Perubahan DBU (Lampiran 2 Contoh B) yang meliputi jenis barang dan bahan, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai barang dan bahan yang akan diimpor (software DBU atau Perubahan DBU dapat diperoleh secara cuma-cuma melalui PT Sucofindo); (2). Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak; (3). Surat Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh instansi terkait berupa : (a). Fotokopi yang telah dilegalisir ole pejabat yang bersangkutan; atau (b). Memperlihatkan dokumen aslinya kepada Pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan untuk dilegalisir. (4). Perhitungan rencana pemakaian barang dan bahan per tahun; (5). Uraian ringkas proses produksi bagi industri penghasil barang; (6). Realisasi Pemasangan dan atau impor mesin : (a). Nomor Skep Fasilitas : Nilai mesin : US $ (b). Realisasi Impor Mesin : (Lampirkan fotokopi dokumen realisasi impor mesin) (c). Realisasi pemasangan mesin : Mesin ex impor : US $ Mesin produksi dalam negeri : Rp. (Lampirkan fotokopi dokumen pembelian mesin di dalam negeri)
(d). Kapasitas terpasang Jenis Produksi - ………………… - ………………… - …………………
: Satuan …………….. …………….. ……………..
Kapasitas per tahun ………………………… ………………………… …………………………
2. Direktorat Fasilitas Kepabeanan pada hari yang sama atau selambat-lambatnya pada hari berikutnya menyampaikan : (a). berkas kelengkpaan data dari “CONTOH A” atau “CONTOH B” kepada PT Sucofindo dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana pada butir 1 telah dipenuhi; atau (b). surat permintaan kelengkapan data kepada yang bersangkutan dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada butir 1 belum dipenuhi. 3. Berdasarkan berkas kelengkapan data pada butir 2 (a), PT Sucofindo melakukan verifikasi kebutuhan mesin atau barang dan bahan sebagaimana ditugaskan dalam surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 1196/MPP/7/1997 tanggal 15 Juli 1997 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-388/MK.01/1997 tanggal 30 Juli 1997. 4. Hasil verifikasi dimaksud butir 3 dituangkan dalam Daftar Mesin yang Disempurnakan (DMD) atau Daftar Barang dan Bahan yang Disempurnakan (DBD) untuk mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk bagi Industri/Industri Jasa Non PMA/PMDN yang melakukan Pembangunan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.01/1997 4 Juli 1997 jo. Nomor 545/KMK.01/1997 tanggal 3 November 1997/ 5. Tahap pelaksanaan penyusunan DMD atau DBD dimaksud pada butir 4 oleh PT Sucofindo, meliputi : (a). Penelitian administratif, meliputi keabsahan dokumen pelengkap permohonan; (b). Penelitian teknis, meliputi kelayakan jumlah, jenis dan spesifikasi mesin atau barang dan bahan yang dimohonkan oleh perusahaan dengan memperhatikan pula ketentuan tentang tata niaga dan ketentuan lainnya yang berlaku. Penelitian teknis tersebut dilakukan dengan memperhatikan hasil koordinasi dengan instansi pemerintah terkait yang melaksanakan pembinaan atas bidang kegiatan industri/industri jasa pemohon. 6. Apabila dari penelitian tersebut pada butir 5 kedapatan : (a). Permohonan memenuhi persyaratan, maka DMD atau DBD sebagaimana dimaksud butir 4 disampaikan oleh PT Sucofindo kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan : 1). 2).
Masing-masing sebanyak 12 rangkap yang pada halaman terakhir mencantumkan nama dan jabatan Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan yang menandatanganinya; Penyampaiannya dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas sebagaimana dimaksud butir 2 (a), dengan tembusan kepada Direktur Jenderal terkait pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
(b). Permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka PT Sucofindo menyampaikan kembali berkas permohonan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan untuk dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan. 7. Tahap pelaksanaan penyiapan Surat Keputusan Fasilitas : (a). Direktorat Fasilitas Kepabeanan meneliti DMD atau DBD sebagaimana dimaksud butir 4. (b). Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi dari PT Sucofindo, tidak ada konfirmasi mengenai DMD atau DBD dari Direktorat Jenderal terkait pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, maka DMD atau DBD tersebut dianggap disetujui. (c). Selanjutnya Direktorat Fasilitas Kepabeanan menyiapkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin atau Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah DMD atau DBD tersebut dianggap disetujui. Direktur Jenderal
Martiono Hadianto NIP. 060035101
Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP -01/BC/1999 Tanggal : 04 Januari 1999 CONTOH A LAMPIRAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TANGGAL 4 JULI 1997 JO. NOMOR 545/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997 I. KETERANGAN PEMOHON : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP 3. Bidang Usaha 4. Lokasi 5. Nomor dan Tanggal Izin Usaha (Surat Persetujuan Prinsip/IUT) 6. Alamat Lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile) 7. Status Perusahaan 8. Nama Pejabat dan Nomor Telepon yang dapat dihubungi
: : : : : : : :
Non PMA/PMDN
II. JUMLAH NILAI MESIN YANG AKAN DIIMPOR : C&F/CIF US $ ……………….. III. RENCANA PELABUHAN PEMASUKAN
:
IV.PERNYATAAN : Dengan ini kami menyatakan bahwa : 1. Tidak akan memindah-tangankan mesin yang bersangkutan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. Permohonan ini termasuk dokumen/data yang dilampirkan dibuat dengan b enar dan dapat dipertanggungjawabkan. ………………………….19…. Pemohon Materai Rp. 2000,00
………………………………………. Nama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan
Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP -01/BC/1999 Tanggal : 04 Januari 1999 CONTOH B LAMPIRAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUN AN INDUSTRI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TANGGAL 4 JULI 1997 JO. NOMOR 545/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997 I. KETERANGAN PEMOHON : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP 3. Bidang Usaha 4. Lokasi 5. Nomor dan Tanggal Izin Usaha (Surat Persetujuan Prinsip/IUT) 6. Alamat Lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile) 7. Status Perusahaan 8. Nama Pejabat dan Nomor Telepon yang dapat dihubungi
: : : : : : : :
Non PMA/PMDN
II. NO. & TANGGAL KEP. FASILITAS UNTUK MESIN YANG BERSANGKUTAN
:
III. NILAI BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIIMPOR : C&F/CIF US $ …………. IV.RENCANA PELABUHAN PEMASUKAN
:
IV.PERNYATAAN : Dengan ini kami menyatakan bahwa : 1. Tidak akan memindah-tangankan mesin yang bersangkutan tanpa persetujuan Di rektorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. Permohonan ini termasuk dokumen/data yang dilampirkan dibuat dengan b enar dan dapat dipertanggungjawabkan. ………………………….19…. Pemohon Materai Rp. 2000,00
………………………………………. Nama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan
