KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 317/KPTS-II/1999 TAHUN 1999 TENTANG HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PADA AREAL HUTAN PRODUKSI MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999, ayat (1) telah ditetapkan bagi Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari; b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mempercepat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, khususnya masyarakat hukum adat atau anggotanya, maka pengaturan hak memungut hasil hutan oleh masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
251/Kpts-II/1993,
perlu
disesuaikan
dengan
perkembangan keadaan; c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan bagi Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. 1
©
http://www.huma.or.id
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan; 2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
28
Tahun
1985
tentang
Nomor
6
Tahun
1999
tentang
Perlindungan Hutan; 3. Peraturan
Pemerintah
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi; 4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Jo. Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 5. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN
MENTERI
KEHUTANAN
DAN
PERKEBUNAN TENTANG HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PADA AREAL HUTAN PRODUKSI Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
2.
Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik;
3.
Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan, yang dapat dibedakan menjadi hasil hutan kayu dan non kayu;
2
©
http://www.huma.or.id
4.
Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan sebagai hutan tetap;
5.
Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan eksport;
6.
Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati
beserta alam
lingkungannya; 7.
Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensip, sesuai dengan aturan yang berlaku;
8.
Pengusahaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
9.
Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin;
10. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani Hak Pemungutan Hasil Hutan; 11. Masyarakat Setempat adalah kelompok-kelompok orang warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya; 12. Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pemungutan Hasil Hutan adalah hak sekelompok masyarakat hukum adat tertentu, pada suatu wilayah tertentu, yang dianggap masih ada untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu dari dalam areal hutan produksi. 3
©
http://www.huma.or.id
Pasal 2 (1) Pada areal hutan produksi yang sudah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH), maka pemegang HPH wajib mengijinkan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat, setelah memperoleh ijin dari pejabat kehutanan yang berwewenang, setelah melalui proses permohonan; (2) Pada areal hutan produksi yang belum dibebani HPH, maka hak memungut hasil hutan oleh masyarakat hukum adat ditentukan setelah mendapat ijin dari pejabat kehutanan yang berwenang; (3) Ijin Hak Pemanfaatan Hasil Hutan kepada Masyarakat Hukum adat diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat. Pasal 3 (1) Masyarakat hukum adat yang nyata-nyata sudah tidak ada, tidak dapat dihidupkan kembali keberadaannya untuk dapat memungut hasil hutan; (2) Keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu wilayah tertentu, dinyatakan dan ditentukan atas keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan; (3) Keputusan keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada fakta dan dokumen kesejarahan yang ada dan sepanjang kenyataannya masih benar-benar ada. Pasal 4 (1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat memungut hasil hutan dari dalam areal hutan produksi yang dibebani HPH, dengan syarat : a.
untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari bagi seluruh masyarakat hukum adat pada wilayah tertentu beserta anggotanya sesuai dengan azas kebersamaan;
b.
hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a tersebut diatas tidak untuk diperdagangkan dan jika dapat diperdagangkan hasilnya digunakan untuk
kepentingan
bersama
bagi
masyarakat
hukum
adat
yang
bersangkutan; 4
©
http://www.huma.or.id
c.
Hasil hutan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hasil hutan kayu dan non kayu;
d.
Peruntukan areal pemungutan hasil hutan bagi masyarakat hukum adat ditentukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II atas saran perusahaan pemegang HPH, dan ditetapkan di luar blok tebangan tahunan yang bersangkutan.
(2) Hak Pemungutan Hasil Hutan bagi masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi yang belum dibebani HPH, persyaratannya ditentukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat. Pasal 5 Hak masyarakat hukum adat untuk memungut hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak meliputi hak pengusahaan atas tanah dimana hasil hutan tersebut berada atau tumbuh, dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Pasal 6 Hak masyarakat hukum adat untuk memungut hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap diwajibkan membayar Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi untuk hasil hutan kayu, sedangkan untuk hasil hutan non kayu hanya wajib membayar Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH). Pasal 7 (1) Hak masyarakat hukum adat untuk memungut hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaksanakan aspek kelestarian produksi dan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Petunjuk kegiatan pelaksanaan aspek kelestarian produksi dan kelestarian lingkungan diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi. Pasal 8 Pemungutan hasil hutan di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus seijin Kepala Dinas Kehutanan Dati II yang
5
©
http://www.huma.or.id
bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 9 Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para instansi Kehutanan di daerah atas kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat. Pasal 10 Pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan hutan Produksi. Pasal 11 Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/1993, tanggal 29 April 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 7 Mei 1999 MENTERI KEHUTANAN PERKEBUNAN ttd. Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION Salinan keputusan ini Disampaikan Kepada Yth : 1.
Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
2.
Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia;
3.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
4.
Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Seluruh Indonesia. 6
©
http://www.huma.or.id
