SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 209/KMK.01/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 585/KMK.05/1996 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
bahwa untuk menyelesaikan tatacara penagihan pajak termasuk bea masuk dan cukai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 585/KMK.05/1996 dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3613;) 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.01/1999; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tatacara, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :21/KMK.01/1999; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 585/KMK.05/1996 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR.
Pasal 1 Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan menteri Keuangan Nomor : 585/KMK.05/1996, yaitu : 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “(1) Dalam hal pihak yang dijamin belum/tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo jaminan Bank, atau batas waktu penangguhan telah dilewati, direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) wajib menerbitkan surat Permintaan Pencairan Jaminan Ban kepada bank penerbit jaminan agar mencairkan jaminan bank dengan mengkredit ke dalam rekening Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. KPBC tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo jaminan tersebut.” 2. ketentuan Pasal 9 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9 Dalam hal bank penerbit jaminan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka : a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. KPBC berwenang menolak Jaminan Bank yang baru, yang diterbitkan oleh kantor bank yang bersangkutan sampai kewajibannya dipenuhi; b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. KPBC memproses tagihan dengan penagihan aktif sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 kepada bank penjamin; c. Penagihan aktif sebagaimana dimaksud huruf b diatas dilakukn oleh KPBC, dimulai dengan penerbitan Surat Teguran; d. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud huruf c diatas, bank penjamin belum memenuhi kewajibannya, maka KPBC segera 1. menerbitkan Surat Paksa untuk Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Bunga dalam rangka impor sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 147/KMK.04/1998 jo.
Nomor :21/KMK.01/1999 dan Nomor : 234/KMK.05/1996 jo. Nomor : 22/KMK.01/1999; 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka impor dengan penggunaan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran IV Keputusn Menteri Keuangan Nomor : 585/KMK.05/1996 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah bank berdomisili untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” 3. Mengubah contoh formulir Pencairan Jaminan Bank sebagaimana dimaksud dalam lampiran II menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini. 4. Mencatat contoh formulir Surat Penyerahan Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, dan Dend administrasi Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III 5.
Menambah lampiran contoh formulir Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
Pasal II Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Tata Usaha Departemen
Menteri Keuangan ttd
ttd Mustafa Husein, S.H. NIP 110016245
Bambang Subianto
Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 209/KMK.01/199 Tanggal : 15 Juni 1999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH........... DJBC ......................... KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
................................. Segera ................................. Pencairan Jaminan Bank
............, ............. 19...
Yth. Bank ................................ di ............................ Menunjuk Jaminan Bank Saudara Nomor .......................... tanggal ................... yang akan berakhir pada tanggal ............................, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Nama : .............................................................................................. NPWP : .............................................................................................. Alamat : ............................................................................................. Hingga saat ini belum/tidak menyelesaikan kewajiban membayar bea-bea seperti dimaksud dalam PIB/PIBT/SPKPBM/...............*) Nomor ....................... Tanggal ........................... 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1,diminta kepada saudara untuk mencairkan Jaminan Bank Saudara dan mengkredit rekening kami Nomor ............................................ pada Bank ............................................ sejumlah Rp ............................. (............................................) segera setelah menerima surat ini dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo Jaminan Bank tersebut. 3. Bahwa Jaminan Bank Saudara akan kami kembalikan setelah pencairan jaminan Bank dilaksanakan. 4. Bahwa apabila Saudara tidak segera mencairkan Jaminan Bank, maka : a. Jaminan Bank yang baru yang Saudara terbitkan tidak dilayani. b. Tagihan piutang selanjutnya akan diproses sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya. Demikian agar Saudara maklum. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
.................................................... NIP ........................................... Tembusan : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 2. Direksi Bank Inodesia (setempat); 3. Kakanwil .......... DJBC ................ *)coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Tata Usaha Departemen
Menteri Keuangan ttd
ttd Mustafa Husein, S.H. NIP 110016245
Bambang Subianto
Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 209 /KMK.01?1999 Tanggal : 15 Juni 1999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH........... DJBC ......................... KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI ................, tgl ..................... 19 ... Kepada Yth Nama : ................................ NPWP : ............................... Alamat : ................................ di ......................... SURAT TEGURAN Nomor : S-......................... Menunjuk Jaminan Bank Saudara nomor :..................... tanggal ................, menurut catatan kami hingga saat ini Saudara belum mencairkan guna melunasi utang Bea Masuk, Cukai, Denda administrasi, dan Pajak dalam rangka impor*) atas nama yang dijamin sebagai berikut : Nomor dan tanggal PIB/PIBK/LHP*) ; ............................ Tanggal jatuh tempo : ........................... JENIS TAGIHAN
TAGIHAN BEA CUKAI (RP)
TAGIHAN PAJAK (RP)
JUMLAH TAGIHAN (RP)
Bea Masuk Cukai PPN PPnBM PPh Pasal 22 Denda Administrasi Jumlah Uraian terjadinya utang : ............................................................................................................................................................................................ Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat tagihan. Bukti Nota Kredit untuk rekening kantor kami No ............ pada Bank .................. agar disampaikan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ............................................ Tagihan utang yang tidak terbayar pada jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan Bea dan Cukai yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh. PERHATIAN TAGIHAN BEA CUKAI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN BEA CUKAI AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. (pasal 8 UU 19 Th 1997) Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jakarta 2. Direksi Bank Indonesia (setempat) 3. Kepala Kantor wilayah ......... DJBC ............ Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Tata Usaha Departemen
KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI
___________________________ NIP. *) Coret yang tidak perlu
Menteri Keuangan ttd
ttd Mustafa Husein, S.H. NIP 110016245
Bambang Subianto
