DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP – 02/BC/1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA PMA/PMDN DAN NON PMA/PMDAN YANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang
:
a. bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemberian fasilitas pembebasan bea masuk merupakan tuntutan yang utama bagi upaya memacu pembangunan industri di dalam negeri; b. bahwa peningkatan pelayanan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan negara, oleh karena itu dipandang perlu mengatur lebih lanjut tata cara pemberian fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/1997 dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3612); 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 546/KMK.01/1997 tanggal 3 November 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997 Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Pengembangan adalah perluasan (diversifikasi) hasil produksi dan restrukturisasi (modernisasi dan rehabilitasi) mesin, peralatan pabrik dan peralatan lainnya beserta komponen-komponennya, untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi, mutu, jenis produksi, efisiensi, dari industri/industri jasa yang telah ada. b. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas yang terkait langsung dengan kegiatan pembangunan industri/industri jasa. c. Suku cadang dan komponen adalah suku cadang dan komponen untuk mesin tersebut huruf b dalam jumlah yang harganya tidak melebihi 5% (lima perseratus) dari harga mesin tersebut.
d. Barang dan bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi. e. Industri adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi, menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. f. Industri Jasa adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang kegiatannya dibidang jasa sebagaimana tersebut di bawah ini : -
Pariwisata, kecuali golf; Agrisbisnis/Pertanian; Transportasi/Perhubungan; Pelayanan Kesehatan; Telekomunikasi; Pusat Pertokoan, Supermarket, Department Store, terbatas untuk perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN; Pertambangan; Pekerjaan Umum; Informasi; Pendidikan/Penelitian dan Pengembangan (Litbang); Kehutanan; dan Konstruksi. Pasal 2
(1) Terhadap industri/industri jasa Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Non PMA/PMDN yang melakukan pengembangan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin; (2) Pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaima na dimaksud pada ayat 1 meliputi mesin, suku cadang dan komponen . Pasal 3 (1) Terhadap industri yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 dan atau pembelian mesin produksi dalam negeri dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pengembangan; (2) Barang dan bahan yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi selama 2 (dua) tahun sesuai kapasitas terpasang; (3) Terhadap industri yang melakukan pengembangan berupa penambahan kapasitas produksi kurang dari 30% dari besarnya kapasitas terpasang tidak berhak mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan. (4) Fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang dan bahan tidak berlaku untuk industri jasa dan industri otomotif kecuali industri komponen kendaraan bermotor. Pasal 4 Kebutuhan tambahan barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diverifikasi oleh : a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi industri Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
b. Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau departemen/instansi terkait bagi industri Non PMA/PMDN. Pasal 5 Terhadap impor mesin dalam rangka pengembangan industri/industri jasa dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua. Pasal 6 (1) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan; (2) Tata cara pengajuan permohonan tersebut pada ayat 1 ditempatkan pada Lampiran I Surat Keputusan ini. Pasal 7 Pemberian fasilitas dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan. Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan dimaksud dalam pasal 7 berlaku untuk : a. Impor mesin dengan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Keputusan pembebasan bea masuk; b. Impor barang dan bahan dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahuns sejak tanggal Keputusan pembebasan bea masuk. Pasal 9 Industri/industri jasa yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk diwajibkan untuk : a. Menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin dan atau barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan; b. Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung sejak realisasi impor pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian pembebasan bea masuk; c. Menyampaikan laporan tentang realisasi impor mesin dan atau barang dan bahan yang mendapat pembebasan bea masuk tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Verifikasi dan Audit. Pasal 10 Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, Surat Edaran Direktur Jendreal Bea dan Cukai No. SE-41/BC/1997 tanggal 27 November 1997 dan SE-20/BC/1998 tanggal 1 Mei 1998, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusanini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 3. Menteri Negara Investas i/Kepala BPKM; 4. Menteri Pertanian;
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Menteri Kesehatan; Menteri Pertambangan dan Energi; Menteri Kehutanan dan Perkebunan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya; Menteri Penerangan; Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT; Menteri Negara Pendayagunaan BUMN; Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI); Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI); Kepala Kantor Wilayah I s.d XII DJBC; Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia; Direktur utama PT SUCOFINDO. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 1999 Direktur Jenderal
Martiono Hadianto NIP. 060035101
Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP -02/BC/1999 Tanggal : 04 Januari 1999 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA 1. Industri/industri jasa PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN yang bermaksud untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka pengembangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada : Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Jakarta – 13230 2. Untuk industri/industri jasa yang bermaksud mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, permohonan dilampiri dengan : a. “CONTOH I” (Lampiran II) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Direksi Perusahaan yang bersangkutan. b. Daftar berisi : jenis mesin, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai mesin yang akan diimpor. c. Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak; d. Fotokopi Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh departemen/instansi terkait; e. Fotokopi Izin Perluasan Persetujuan Prinsip Perluasan yang dikeluarkan oleh departemen/ instansi terkait dalam hal pengembangan yang dilakukan berupa penambahan kapasitas produksi 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih dari kapasitas terpasang. Dalam hal penambahan kapasitas produksi kurang dari 30% (tiga pulug perseratus) izin perluasan tidak perlu dilampirkan. Pengertian kapasitas produksi berdasarkan perbandingan antara penambahan kapasitas produksi akibat pengembangan dengan akumulasi kapasitas terpasang dari izin usaha tetap pertama sampai dengan izin usaha tetap perluasan terakhir. f. -
Bagi perusahaan yang telah memiliki fasilitas pembebasan penangguhan dari instansi lain, melampirkan fotokopi fasilitas yang telah dimiliki tersebut.
-
Bagi perusahaan yang belum memiliki fasilitas pembebasan/penangguhan dari instansi lain melampirkan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai yang menerangkan bahwa perusahaan belum memiliki fasilitas pembebasan/penangguhan untuk barang yang akan dimintakan fasilitas pembebasan/penangguhan bea masuknya berdasarkan keputusan ini.
g. Perhitungan rencana produksi per tahun; h. Uraian ringkas proses produksi dan bagan proses produksi (proses flowchart) serta tata letak (lay out) mesin bagi industri penghasil barang atau uraian kegiatan usaha bagi industri jasa. Kelengkapan data butir d sampai f berupa : - Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan, atau - Memperlihatkan dokumen aslinya kepada pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan untuk dilegalisir. 3. Untuk industri yang bermaksud mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan, permohonan dilampiri dengan : a. “CONTOH II” (Lampiran III) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan yang bersangkutan;
b. Daftar berisi : jenis barang, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai barang dan bahan yang akan diimpor; c. Fotokopi NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak; d. Fotokopi Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh departemen/instansi terkait; e. Fotokopi Izin Perluasan/Persetujuan Prinsip Perluasan yang dikeluarkan oleh departemen/instansi terkait; f. -
Bagi perusahaan yang telah memiliki fasilitas pembebasan/penangguhan dari instansi lain, melampirkan fotokopi fasilitas yang telah dimiliki tersebut.
-
Bagi perusahaan yang belum memiliki fasilitas pembebasan/penangguhan dari instansi lain melampirkan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai yang menerangkan bahwa perusahaan belum memiliki fasilitas pembebasan/penangguhan untuk barang yang akan dimintakan fasilitas pembebasan/penangguhan bea masuknya berdasarkan keputusan ini.
g. Hasil verifikasi departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menyebutkan : -
Nomor dan tanggal Izin Usaha Tetap/Persetujuan Prinsip; Nomor dan tanggal Izin Perluasan/Persetujuan Prinsip Perluasan; Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin oleh perusahaan yang melakukan pengembangan industri; Realisasi impor mesin dan atau realisasi pembelian mesin produksi dalam negeri beserta realisasi pemasangan mesin yang bersangkutan; Perhitungan pemakaian barang dan bahan per tahun sebelum pengembangan dan perhitungan rencana pemakaian barang dan bahan per tahun setelah pengembangan; Jumlah dan persentase peningkatan kapasitas produksi dengan adanya penambahan mesin; dan Jumlah dan jenis bahan baku tambahan yang dibutuhkan dengan adanya penambahan mesin.
h. Fotokopi dokumen realisasi impor mesin dan atau dokumen pembelian mesin produksi dalam negeri. Kelengkapan data butir d sampai dengan f berupa : - Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau - Memperlihatkan dokumen aslinya kepada pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan untuk dilegalisir. 4. Direktorat Fasilitas Kepabeanan meneliti permohonan beserta kelengkapan data sebagaimana dimaksud butir 2 atau butir 3. 5. Apabila dari penelitian tersebut butir 4 kedapatan : a. Permohonan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, Direktorat Fasilitas Kepabeanan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja menyiapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin dalam Rangka Pengembangan Industri/Industri Jasa atau Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Dalam Rangka Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/1997 tanggal 13 November 1997. b. Permohonan tersebut berdasarkan penelitian tidak lengkapi maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi data yang diperlukan; c. Permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) ha ris dibuatkan surat penolakan kepada yang bersangkutan. Direktur Jenderal
Martiono Hadianto NIP. 060035101
Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP -01/BC/1999 Tanggal : 04 Januari 1999 (CONTOH I) LAMPIRAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997 I. KETERANGAN PEMOHON : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP 3. Bidang Usaha 4. Lokasi 5. Nomor dan Tanggal Izin Usaha (Surat Persetujuan Prinsip/IUT) 6. Alamat Lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile) 7. Status Perusahaan 8. Nama Pejabat dan Nomor Telepon yang dapat dihubungi II. JUMLAH NILAI MESIN YANG AKAN DIIMPOR III. RENCANA PELABUHAN PEMASUKAN
: : : : : : : :
Non PMA/PMDN
:
( …………………………. ) ( C&F, CIF US $ ….……. ) :
IV.PERNYATAAN : Dengan ini kami menyatakan bahwa : 1. Tidak akan memindah-tangankan mesin yang bersangkutan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. Permohonan ini termasuk dokumen/data yang dilampirkan dibuat dengan b enar dan dapat dipertanggungjawabkan. ………………………….19…. Pemohon Materai Rp. 2000,00
………………………………………. Nama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan
Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP -01/BC/1999 Tanggal : 04 Januari 1999 (CONTOH II) LAMPIRAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997 I. KETERANGAN PEMOHON : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP 3. Bidang Usaha 4. Lokasi 5. Nomor dan Tanggal Izin Usaha (Surat Persetujuan Prinsip/IUT) 6. Alamat Lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile) 7. Status Perusahaan 8. Nama Pejabat dan Nomor Telepon yang dapat dihubungi II. NO 7 TGL KEP. FASILITAS UNTUK MESIN YANG BERSANGKUTAN III.NILAI BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIIMPOR
IV. RENCANA PELABUHAN PEMASUKAN
: : : : : : : :
Non PMA/PMDN
:
:
( …………………………. ) ( C&F, CIF US $ ….……. ) :
V.PERNYATAAN : Dengan ini kami menyatakan bahwa : 1. Tidak akan memindah-tangankan mesin yang bersangkutan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. Permohonan ini termasuk dokumen/data yang dilampirkan dibuat dengan b enar dan dapat dipertanggungjawabkan. ………………………….19…. Pemohon Materai Rp. 2000,00
………………………………………. Nama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan
