Analisa Pengelolaan dan Akuntabilitas Aset Milik Negara Di Lingkungan TNI AD
Pendahuluan Pada laporan keuangan tahun 2008 dan 2009, lemahnya pengelolaan aset di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI menurut Badan Pemeriksa Keuangan masih saja menganjal sebagai salah satu pertimbangan
opini wajar dengan
pengecualian. Seperti halnya yang terdapat pada laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, temuan mengenai pengelolaan, pemanfaatan dan administrasi aset milik negara selalu tampak dam setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan di lingkungan TNI. Pada tahun 2007 laporan keuangan TNI bahkan berpredikat disclaimer. Seperti halnya yang secara umum tampak pada LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), salah satu alasan dari opini yang disclaimer adalah inventarisasi dan revaluasi BMN (Barang Milik Negara). Belum tertibnya pengelolaan aset negara merupakan salah satu faktor yang membuat laporan keuangan pemerintah memperoleh status tidak dapat diberikan komentar (disclaimer) selama empat tahun berturut-turut. Dan yang menjadi salah satu kontributor adalah Departemen Pertahanan/TNI.
Tabel 1. Opini Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan
1
Opini Laporan Keuangan TNI ( Departemen Pertahanan ) 2007 Disclaimer
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2007 Disclaimer
2
2008
WDP
2008
Disclaimer
3
2009
WDP
2009
WDP
Sumber : LKPP 2007, 2008 dan 2009
1 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Temuan – Temuan Serupa Terkait Pengelolaaan Aset Milik Negara di Lingkungan TNI dalam kurun Semester I 2007 hingga Semester I 2010. Beberapa temuan mengenai pengelolaan, pemanfaatan serta ketidaksesuaian dalam peng-administrasi-an aset milik negara di lingkungan TNI dengan bentuk yang nyaris serupa tercatat setidaknya selama kurun semester I/2007 hingga semester I/2010. Ketidaksesuaian dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dalam pengelolaan aset, walaupun tercatat dalam entitas pemeriksaan yang berbeda tiap pemeriksaan per semester mencerminkan belum begitu dipahaminya aturan pengelolaan aset oleh unsur-unsur dibawah Dephan (TNI). Sebagai contoh, pada Semester I Tahun 2007 di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI terdapat temuan adanya tanah tidak bersertifikat seluas 316.973,30 Ha tidak diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan. Temuan lain menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Dephan dan TNI dari pemanfaatan aset negara yang tidak disetor ke Kas Negara. Pada pemeriksaan BPK Semester I dan II Tahun 2008, tercatat beberapa temuantemuan yang serupa menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan aset di lingkungan TNI, sebagai contoh : a. Hasil Pemanfaatan Balai Sudirman dan Lapangan Golf oleh Denma Mabes TNI tidak disetor ke kas negara. b. Kerjasama pemanfaatan tanah Mabes TNI Jl. Warung Buncit Raya No. 301 Jakarta Selatan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan tukar menukar tanah dan bangunan (ruilslag) eks Kantor Mahmilti/Otmilti III di Jalan Mayjen Sungkono No 236 Surabaya dengan tanah, bangunan, dan prasarana penukarnya oleh PT Puteramandiri Kudamas berindikasi merugikan negara. d. Pelaksanaan tukar menukar tanah Dephankam /ABRI c.q. Mako Akabri Desa Tugurejo dan Desa Kedungmundu Semarang dengan tanah, bangunan, dan prasarana PT Karya Utama Bara berpotensi merugikan keuangan negara. e. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan di Jajaran TNI Angkatan Darat di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya Belum Sesuai Ketentuan. f. Pemanfaatan aset tanah TNI AD c.q. Kodam V/Brawijaya di Jl. Adityawarman Surabaya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pemanfaatan aset milik/kekayaan negara. g. Aset Tanah dan Bangunan di Jajaran Kodiklat TNI AD yang Telah Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga Belum Memperoleh Ijin Prinsip dari
2 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
h.
i.
j.
k.
l. m.
n.
o. p. q.
Menteri Keuangan dan Penerimaan Negara dari Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Tersebut Tidak Disetor ke Kas Negara Tetapi Digunakan Secara Langsung. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pemanfaatan Aset pada Kodam IV/Diponegoro Belum Memberikan Kontribusi pada Negara dan Berindikasi Merugikan Keuangan Negara. Pemanfaatan Aset Tanah/Bangunan TNI AU oleh Inkopau yang Kemudian Bekerja Sama Dengan Pihak ke III/Mitra Belum Mendapat Persetujuan dari Menkeu dan Hasil Sewa Aset Belum Disetor ke Kas Negara. Pemanfaatan Gedung Eks Mabesau oleh PT Aldiron Perkasa dengan Sewa Rendah/Tidak Wajar dan Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Berpotensi Merugikan Negara/TNI AU. Kompensasi dan Royalti yang Dibayarkan oleh PT Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati Dalam Rangka Pemanfaatan Aset TNI AU Dinilai Tidak Wajar dan Terlalu Rendah. Kompensasi dan Royalti yang Dibayar oleh PT Contimas Utama Indonesia Dalam Rangka Pemanfaatan Aset TNI AU Dinilai Terlalu Rendah. Hasil Sewa Pemanfaatan Aset Belum Disetor ke Kas Negara oleh PT Upaya Guna Dirgantara (PT UGD) terdapat Penggunaan Dana Aset yang Tidak Tepat Sasaran. Hasil Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan TNI AU oleh Puskopau/Primkopau di Lingkungan Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Husein Sastranegara dan Lanud Surabaya yang Kemudian Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga Belum Disetor ke Kas Negara. Penggunaan Dana Hasil Pemanfaatan Aset Lanud Halim Perdanakusuma tidak sesuai Pembongkaran Aset Milik Negara Dalam Kegiatan Ruilslag di Lanud Surabaya Tidak Prosedural dan Berpotensi Merugikan Negara. Aset Ruilslag Tanah TNI AU di Lanud Husein Sastranegara Dinilai Rendah, Sehingga Berpotensi Merugikan Negara.
Pada pemeriksaan BPK Semester I dan II Tahun 2009, tercatat beberapa temuantemuan yang juga serupa menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan aset di lingkungan TNI, antara lain : a. Penjualan Tanah dan Bangunan Kampus II di Jalan Tambak Bayan Tengah Surabaya Tidak Sesuai Prosedur serta Terdapat Kekurangan Bayar yang Berpotensi Merugikan Negara. b. Pembangunan Kampus II UPN “Veteran” Yogyakarta dan Penghapusan Aset Negara Berupa Bangunan Pada UPN “Veteran” Yogyakarta Tidak Sesuai Ketentuan. c. Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Bangunan Yang Berada di Lingkungan UPN “Veteran” Masih Atas Nama Pihak Ketiga (Yayasan, UPN “Veteran” dan Pribadi) 3 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
d. Pemanfaatan Aset TNI AU Berupa Tanah dan Bangunan di Lanud Atang Sendjaja dan Lanud Suryadarma Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Hasil Sewa Yang Belum Disetor ke Kas Negara. e. Pengelolaan Aset RSUD Kabupaten Karimun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan. Pada pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2010, masih saja ditemukan permasalahan serupa yang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan aset di lingkungan TNI, antara lain : Pengelolaan aset milik negara di lingkungan Kostrad Jakarta , Bogor dan Malang : a. Pelaporan Informasi Aset/Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kostrad Belum Memadai b. Penerimaan Hibah Kendaraan dan Tanah di Lingkungan Kostrad Tidak Dilaporkan Sesuai Ketentuan c. Pengadaan Bangunan dan Peralatan Nitor Simulator Tembak Senjata Ringan Untuk Divisi Infanteri I Kostrad Dalam Kondisi Rusak dan Belum Dimanfaatkan. d. Pengajuan Bentuk 10/Disposal/Penghapusan Ranmor yang Rusak Berat pada Satuan Jajaran Divif 2 Kostrad Berlarut-Larut e. Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Yon Arhanudri 2 dan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Belum Sesuai Ketentuan Pemanfaatan aset milik negara di lingkungan Kodam II/Sriwijaya : a. Pemanfaatan aset eks kantor Jasdam II/Sriwijaya Jl. Merdeka Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang tidak sesuai ketentuan b. Pemanfaatan aset tanah seluas 225 m2 di Jl. Jend. Sudirman Km. 3 Palembang tidak sesuai ketentuan c. Pemanfaatan aset tanah Korem 043/Gatam Lampung tidak sesuai ketentuan a. Aset tanah seluas 1.000m2 untuk apotek dan toko b. Aset tanah seluas 4.370m2 untuk Karaoke Wijaya Kusuma c. Aset tanah seluas 1.230m2 untuk bisnis Hotel Ria d. Aset tanah seluas 6.950m2 untuk Pasar Koga Pemanfaatan aset milik negara di lingkungan Kodam II/Sriwijaya : a. Terdapat Rumah Dinas di Lingkungan Kodam V/ Brawijaya yang Dihuni Oleh Pihak-Pihak yang Tidak Berhak dan Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi/Bisnis b. Kerjasama Pemanfaatan Aset Milik TNI AD Cq Kodam V/ Brawijaya Pihak III Untuk Sarana Bisnis Belum Memberikan Manfaat Bagi TNI AD.
4 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Jika temuan-temuan pengelolaan aset selama kurun semester I/2007 hingga semester II/2010 kemudian dilakukan pengklasifikasian sederhana dengan basis jenis dari temuan tersebut, maka walaupun opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan TNI ada perbaikan namun belum ada perubahan signifikan dalam jenis-jenis temuannya.
Tabel 2. Klasifikasi Jenis Temuan mengenai Pengelolaan Aset No.
Jenis Temuan
1
Penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan PNBP dari pemanfaatan aset tidak disetor PNBP dari pemanfaatan aset tidak sesuai/terlalu rendah Aset tanah & bangunan tidak bersertifikat Pengadministrasian aset tidak sesuai aturan (pencataatan, penerimaan hibah, penghapusbukuan) Penjualan, Pembelian dan Tukar guling aset
2 3
4 5
6
2007
***
2008
2009
2010
***
***
***
*** ***
***
*** ***
*** ***
***
*** Sumber : LKPP 2007, 2008 dan 2009 diolah
5 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Ketentuan dan Dasar Hukum Pengelolaan Aset Negara Padahal dalam rangka pemanfaatan aset milik negara di lingkungan TNI maupun lingkungan isntansi pemerintah lainnya telah diatur dalam seperangkat aturan yang cukup detail. Aturan tersebut telah mengatur penggunaan aset, pengadministrasian hingga perlakuan terhadap manfaat/sewa yang diterima atas aset tersebut.
Tabel 3. Klasifikasi Jenis Temuan mengenai Pengelolaan Aset No.
1
Jenis Temuan Penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
Ketentuan & Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN: 1) Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan bahwa hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara; 2) Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kerjasama pemanfaatan barang milik Negara dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Negara dan meningkatkan penerimaan Negara.
2
PNBP dari pemanfaatan aset tidak disetor
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor ke kas negara. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2008 Tanggal 1 Desember 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Dephan dan TNI
PNBP dari pemanfaatan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30
6 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
3
4
5
aset tidak sesuai/terlalu rendah
Tahun 2008 Tanggal 1 Desember 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Dephan dan TNI
Aset tanah & bangunan tidak bersertifikat
No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Pengadministrasian aset tidak sesuai aturan (pencataatan, penerimaan hibah, penghapusbukuan)
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN Pasal 9 antara lain menetapkan: Barang tidak bergerak milik Negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga dapat dihapus dan dimusnahkan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah serta Penerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negerimenyatakan bahwa hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan dan diakuntansikan secara baik sehingga laporan yang disajikan; No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
6
Penjualan, Pembelian dan Tukar guling aset
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September
7 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada:
Sumber : berbagai sumber, 2010
Langkah Perbaikan dalam Pengelolaan Aset Negara di Lingkungan TNI
Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Untuk mewujudkan pemanfaatan barang milik negara, khususnya tanah di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara tertib dan akuntabel, pada 28 Januari 2010 Menteri Keuangan bahkan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI. Seiring dengan keluarnya Permenkeu No. 23/PMK.06/2010 tersebut, maka nantinya semakin dipertegas semua prosedur dan penatalaksanaan aset milik negara dilingkunagan TNI. Semua izin untuk pemanfaatan BMN di lingkungan TNI harus mendapatkan persetujuan Menkeu selaku pengelola barang.
Sedangkan
pihak
ketiga yang boleh memanfaatkan tanah atau gedung milik TNI adalah pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya. Namun, pihak ketiga ini tidak diperkenankan untuk melaksanakan pemanfaatan barang milik negara yang sama dengan pihak ketiga lainnya. Bentuk pemanfaatan tanah dan gedung kepunyaan TNI, yakni berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, serta bangun guna serah atau bangun serah guna. Tarif sewa 0% dari formula tarif sewa yang ditetapkan berlaku, antara lain untuk gedung sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan di lingkungan TNI. Dengan adanya aturan ini, diharapkan seluruh aparatur dibawah Dephan (TNI) dapat melakukan penatalaksanaan dan pengelolaan aset dengan baik dan akuntabel sehingga tidak lagi menjadi temuan oleh BPK RI dikemudian hari. 8 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
Inventarisasi Aset Proses inventarisasi barang milik negara (BMN) di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga terus dilakukan. Kendala yang sangat mengganggu adalah tidak adanya surat-surat di sejumlah aset yang dimiliki TNI dan Kemhan. Sebagian besar tanah milik TNI dan Kemhan merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Sebelumnya tanah-tanah ini dimiliki oleh tentara kerajaan Hindia-Belanda atau KNIL yang kemudian dinasionalisasi. Di antara tanah tersebut, ujarnya, tidak memiliki surat dan sebagian lagi memiliki surat, tapi tidak dilengkapi bukti-bukti otentik yang menguatkan tanah tersebut milik TNI dan Kemhan. Ditemukan fakta tentang kesimpangsiuran hak kepemilikan atas aset-aset tersebut. Ini terlihat dari keruwetan asal-usul riwayat penguasaan aset tanah oleh TNI dan Kemhan. Status tanah banyak yang tidak jelas, ada nasionalisasi, eksKNIL,eks ruilslag. Sampai saat ini baru 13% dari sekitar 3 miliar meter persegi tanah milik TNI dan Kemhan yang sudah disertifikasi. 1 Padahal, selama ini proses sertifikasi aset itu, pemerintah hanya menganggarkan kurang lebih Rp. 1 miliar per tahun. Karena itu, untuk menertibkan aset-aset ini, keseriusan pemerintah. Kesimpulan Diantara langkah-langkah Pemerintah untuk memperbaiki Pengelolaan dan Akuntabilitas Aset Milik Negara Di Lingkungan TNI AD, diantaranya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI serta sertifikasi aset, terdapat beberapa kondisi yang kurang kondusif terhadap pencapaian akuntabilitas, yaitu : a. Masih serupanya jenis-jenis temuan terhadap hasil pemeriksaan atas akuntabilitas pemanfaatan aset milik negara di lingkungan TNI dari tahun 2007 1
Panitia Kerja Aset Tanah TNI DPR RI
9 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
hingga 2010, sehingga patut dipertanyakan efektifitas dari sosialisasi, konsolidasi dan penegakan aturan-aturan mengenai pemanfaatan aset ini diseluruh jajaran TNI. Seharusnya temuan-temuan yang terjadi atas sebuah entitas di lingkungan TNI yang pemeriksaannya di random oleh BPK, ditahun-tahun berikutnya bisa menjadi contoh bagi jajaran TNI lainnya. b. Pemerintah maupun TNI telah langkah-langkah internal untuk melakukan pengaturan terhadap pemanfaatan aset serta pendataan dan sertifikasi aset. c. Proses sertifikasi aset, sebagai bagin dari usaha penertiban aset sangat tergantung pada dukungan lembaga atau instansi terkait serta penganggaran untuk biaya sertifikasi tersebut. Usulan dan Rekomendasi : 1. Sesuai dengan rekomendasi BPK kepada Kemhan dan TNI untuk pembenahan proses inventarisasi BMN, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan proses sertifikasi terhadap seluruh aset tanah milik TNI dan Kemhan 2. Diharapkan proses sertifikasi terhadap seluruh aset tanah milik TNI dan Kemhan tidak hanya menggunakan alokasi anggaran rutin TNl dan Kemhan 2010. 3. Untuk langkah sertifikasi aset tanah TNI dan Kemhan diperlukan alokasi anggaran yang memadai dan kerja sama instansi terkait, seperti BPN dan Kementerian Keuangan. 4. Langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan dan pengadministrasian TNI seharusnya bisa segera menyelesaikan persoalan aset-aset bermasalah yang melibatkan TNI, agar laporan keuangan TNI membaik. Dalam laporan keuangan pemerintah pusat, TNI selalu mendapat predikat disclaimer dari BPK, karena masalah aset (yang tidak jelas) 5. Diperlukan langkah pengawasan oleh DPR terhadap langkah-langkah internal
pemerintah maupun TNI untuk melakukan pengaturan terhadap pemanfaatan aset serta pendataan dan sertifikasi aset.
10 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
