Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Volume 32 No. 2 Juni 2012

Edisi Juni_OK.indd 1

1

13/06/2012 10:20:42

Jurnal Yudhagama

2



13/06/2012 10:20:43

www.tniad.mil.id

Jurnal Vol. 32 No. 2 Juni 2012

12

6

D A F T A R

Kebijakan Pembinaan Personel TNI AD

18

“Peningkatan Pembinaan Mental dan Kejuangan Prajurit Angkatan Darat Guna Mewujudkan Militansi Prajurit”

36

I S I

Membangun Tradisi Satuan Untuk Meningkatkan Jiwa Militansi Prajurit TNI Angkatan Darat

49

Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Prajurit TNI AD Guna Memenuhi Derajat Kesehatan Prajurit yang Prima



Pengelolaan SDM Berbasis Kompetensi Untuk Mewujudkan Kinerja Prajurit TNI Angkatan Darat yang Optimal

26

Upaya Pembinaan KesegaranProfesionalitas Jasmani Prajurit Membangun Kemampuan TNI Angkatan Darat dalam Mewujudkan Prajurit Arhanud Dalam Menyongsong Prajurit yangTNI Samapta Modernisasi Alutsista Angkatan Darat

12 43

DosirKebijakan Prajurit sebagai Pendukung Kelancaran Modernisasi Alutsista TNI Sistem Pembinaan Administrasi Prajurit Dihadapkan Pada Tuntutan Tugas Guna Meningkatkan Kualitas Prajurit TNI AD

54

Proses Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Prajurit TNI Angkatan Darat Beserta Keluarganya

13/06/2012 10:20:46

Jurnal Yudhagama

Kata Pengantar Susunan Redaksi Jurnal Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat PENASEHAT : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Koorsahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Arh Sisriadi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Kav Bambang Hartawan, M.Sc. DEWAN REDAKSI : Kolonel Arh Erwin Septiansyah, S.IP. Kolonel Caj Drs. Moh. Noor, M.M. Kolonel Inf Drs. Zaenal Mutaqim, M.Si. Letkol Arh Heru Sudarminto, S.IP., M.Sc. KETUA TIM EDITOR : Kolonel Inf Drs. Andi Suyuti, M.M. SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Caj Drs. M. Yakub ANGGOTA TIM EDITOR : Mayor Caj (K) Dra. Sri Indarti, Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd Mayor Inf Dodi Fahrurozi, S.Sos Mayor Inf Achmad Siswahadi Kapten Inf Candra Purnama, S.H. Lettu Caj (K) Besarah Septiana M., S.S. DISTRIBUSI : Mayor Inf Ibnu Yudo Prawiro, S.E. DESAIN GRAFIS : Serka Enjang TATA USAHA : Peltu (K) Ety Mulyati, PNS Suwarno, PNS Supriyatno REDAKTUR FOTO : Letkol Caj Drs. Asep Kusman ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected]

4

P

uji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat bimbingan dan lindunganNya, staf redaksi dapat menghadirkan kembali Jurnal Yudhagama Volume 32 Nomor 2 Juni 2012, berisi tulisan-tulisan yang lebih aktual yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Pada edisi kali ini, Jurnal Yudhagama mengangkat topik tentang pembinaan personel TNI Angkatan Darat. Topik tersebut diangkat oleh Mayjen TNI Ali Yusuf Susanto, S.IP. (Mantan Aspers Kasad) dalam tulisan berjudul “Kebijakan Pembinaan Personel TNI Angkatan Darat”. Pembaca yang budiman, Kementerian Pertahanan RI telah mengadopsi kebijakan pertahanan yang bertumpu pada konsep Minimum Essential Force (MEF). MEF pada dasarnya menuntut tersedianya personel yang kompeten, sebagai sumber keunggulan kompetitif. Dengan demikian, TNI Angkatan Darat pun tentunya perlu melakukan berbagai pembenahan dibidang pembinaan personel agar dapat menerapkan metode pengelolaan personel berbasis kompetensi secara tepat. Topik tersebut diulas Kadispsiad Brigjen TNI Ngurah Sumitra, M.Psi. dalam tulisan berjudul “Pengelolaan SDM Berbasis Kompetensi Untuk Mewujudkan Kinerja Prajurit TNI Angkatan Darat yang Optimal”. Selain itu, redaksi juga menampilkan tulisan Kadisbintalad Brigjen TNI Djati Pontjo Oesodo, S.Sos. berjudul “Peningkatan Pembinaan Mental dan Kejuangan Prajurit Angkatan Darat Guna Mewujudkan Militansi Prajurit”. Topik tersebut sengaja kami sajikan untuk membangun, meningkatkan, dan memelihara mental prajurit/ PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya guna terwujudnya keunggulan moral, profesionalisme dan soliditas satuan. Masih ada beberapa topik lainnya yang tak kalah menarik diantaranya, tulisan Kasubdisbinmaptajas Disjasad Letkol Inf Drs. Subagyo berjudul “Upaya Pembinaan Kesegaran Jasmani Prajurit TNI Angkatan Darat dalam Mewujudkan Prajurit yang Samapta”. Hal tersebut kami angkat kedalam Jurnal Yudhagama edisi Juni kali ini, karena setiap prajurit TNI Angkatan Darat dituntut untuk memiliki kemampuan kesegaran jasmani yang prima dalam



13/06/2012 10:20:48


menghadapi tantangan tugas saat ini dan kedepan. Untuk lebih menambah wawasan dan khasanah pengetahuan pembaca setia Jurnal Yudhagama, Kadisjarahad Brigjen TNI Marsono, S.E. menyumbangkan buah pikirannya tentang tradisi satuan yang diselenggarakan di jajaran Angkatan Darat sebagai upaya pemupukan jiwa korsa satuan, peningkatan motivasi juang prajurit, kehormatan, dan mendorong timbulnya kebanggaan sebagai seorang prajurit. Hal tersebut diungkapkannya dalam tulisan berjudul “Membangun Tradisi Satuan Untuk Meningkatkan Jiwa Militansi Prajurit TNI Angkatan Darat”. Pembaca Jurnal Yudhagama yang berbahagia, keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat sangat dipengaruhi oleh kualitas prajurit sebagai unsur utama pengawakan organisasi melalui sistem pembinaan administrasi prajurit. Dalam pelaksanaan sistem pembinaan administrasi prajurit tersebut akan berjalan dengan baik apabila didukung dangan data personel

yang Benar, Lengkap, Absah, dan Mutakhir (BLAM). Topik tersebut terangkum dalam tulisan Dirajenad Brigjen TNI Heri Herawan dalam judul “Dosir Prajurit Sebagai Pendukung Kelancaran Sistem Administrasi Prajurit Guna Meningkatkan Kualitas Prajurit TNI AD”. Pembaca setia Jurnal Yudhagama, seperti kita ketahui bersama bahwa prajurit TNI merupakan orang-orang terpilih yang memenuhi standard kesehatan meliputi aspek fisik maupun kejiwaannya. Dalam menambah pengetahuan kita tentang pelayanan kesehatan bagi prajurit, Kasubditbinyankes Ditkesad Kolonel Ckm drg. Nurdjamil Sayuti, MARS. menuangkannya dalam tulisan yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Prajurit TNI AD Guna Memenuhi Derajat Kesehatan yang Prima”. Selain tulisan-tulisan tersebut, redaksi juga memuat tulisan yang berkaitan dengan masalah pelayanan hukum bagi prajurit. Seiring perkembangan dan dinamika kemasyarakatan, kehidupan prajurit tidak terlepas dari situasi

dan kondisi sosial lingkungannya, sehingga akan berhadapan atau mengalami persoalan hukum yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas. Untuk itu, berkaitan dengan mekanisme atau proses penyelenggaraan bantuan hukum kepada prajurit/PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya, Dirkumad Brigjen TNI Tisyanto, S.H., M.H. mengulasnya dalam tulisan yang berjudul “Proses Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Prajurit TNI Angkatan Darat Beserta Keluarganya”. Akhirnya, segenap redaksi menyampaikan terima kasih atas sumbangan tulisan baik berupa ide/gagasan maupun konsepsi yang sangat bermanfaat bagi kemajuan TNI Angkatan Darat dimasa yang akan datang. Tak ada gading yang tak retak, redaksi berharap kiranya apa yang disajikan pada edisi kali ini senantiasa dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca!

Redaksi

Jurnal Yudhagama sebagai media komunikasi internal TNI Angkatan Darat, mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran TNI Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan TNI Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi TNI Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat. Redaksi menerima karangan dari dalam maupun dari luar lingkungan TNI Angkatan Darat, dengan syarat merupakan karangan asli dari penulis. Karangan yang dimuat dalam jurnal ini dapat dikutip seluruh atau sebagian dengan menyebut sumbernya. Topik dan judul tulisan diserahkan kepada penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi. Volume 32 No. 2 Juni 2012


5

13/06/2012 10:20:48

Jurnal Yudhagama

KEBIJAKAN PEMBINAAN PERSONEL TNI AD Oleh : Mayor Jenderal TNI Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M. (Pati Mabes TNI AD/Mantan Aspers Kasad)

Menyikapi kondisi personel khususnya Perwira yang tidak seimbang dengan ruang jabatan, Pimpinan TNI AD telah mengambil langkah untuk dapat menyalurkan para Perwira yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang baik untuk disiapkan dan disalurkan ke instansi non struktural dan BUMN.

I. Pendahuluan.

S

ejalan dengan perkembangan dan tuntutan tugastugas TNI AD, pada TA 2012 kebijakan pembinaan personel TNI AD diarahkan tetap melanjutkan program-program tahun sebelumnya sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi dengan titik berat pada Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia dan kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) dalam rangka pembangunan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Kebijakan ZGP dihadapkan pada MEF artinya TNI AD harus lebih meningkatkan SDM yang sejalan dengan“Panca Tunggal Sasaran Pembinaan” yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kesiapan operasional satuan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS beserta keluarganya, serta meningkatkan tertib administrasi dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung tugas pokok TNI AD, Spersad memiliki visi yaitu Spersad yang profesional, transparan, jujur dan adil serta akuntabel dilandasi moral yang baik dalam pembinaan personel

6

TNI AD. Visi ini sangat mulia sehingga diharapkan dapat dipedomani dan diimplementasikan dalam kegiatan pembinaan personel oleh seluruh jajaran pejabat personel TNI AD. Guna memberikan pemahaman tentang pembinaan personel TNI AD kepada seluruh Prajurit TNI AD, pada kesempatan kali ini kami menulis makalah pada Jurnal Yudhagama dengan judul “Kebijakan pembinaan personel TNI AD”, yang dibatasi pada pokok bahasan tentang Perencanaan Personel dan Pembinaan Karier. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan kepada setiap Prajurit/Perwira dijajaran TNI AD. II. Pembahasan. 1. Perencanaan personel. a. Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia. Di dalam Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur terdapat 8 (delapan) program yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut : Pertama ; Penataan sistem rekruitmen personel sehingga terbangun sistem rekruitmen personel yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi.

Kedua ; Analisis Jabatan, dengan menyediakan uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja sebagai bahan penilaian beban kerja satuan dan perorangan. Ketiga ; Evaluasi Jabatan, berdasarkan beban kerjanya sebagai updating kelas jabatan dan pemberian tunjangan kinerja. Keempat ; Penyusunan standar kompetensi jabatan dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu. Kelima ; Assesment individu berdasarkan kompetensi sebagai bahan pembinaan karier personel. Keenam ; Penerapan sistem penilaian kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja individu yang terukur dan akuntabel. Ketujuh ; Membangun/ memperkuat data base personel sehingga tersedia data personel yang mutakhir dan akurat. Kedelapan ; Pengembangan pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi. b. Penataan kekuatan dan komposisi personel. Penataan kekuatan personel diatur melalui rencana kebutuhan personel jangka panjang dengan menyeimbangkan antara jumlah



13/06/2012 10:20:49

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD organisasi kualitas personelnya meningkat. Pola pengisian personel hasil Dikma diarahkan untuk penataan kekuatan satuan lapangan sebagai prioritas pertama dengan sasaran terpenuhinya dan terpeliharanya kekuatan satuan operasi serta terpenuhinya kekuatan personel Kowil di daerah rawan/perbatasan. Pengisian personel pembentukan satuan baru sesuai pentahapan/ kesiapan pembangunan pangkalan c. Penerimaan prajurit TNI AD. Penerimaan prajurit sebagai bagian dari pembinaan personel pada hakikatnya merupakan suatu upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mendapatkan prajurit TNI AD dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI AD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI AD. Guna mewujudkan penerimaan prajurit yang efektif, efisien dan tepat sasaran baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maka harus berpedoman pada buku pedoman penerimaan prajurit TNI AD yang telah ada.

Dalam hal ini Staf Personel AD diharuskan menyediakan personel yang berkualitas dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai prajurit TNI AD. Pada TA 2012 ini Staf Personel AD telah menindaklanjuti Perpers RI Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya untuk mendapatkan putra daerah sebagai calon prajurit TNI AD baik Perwira, Bintara maupun Tamtama. Untuk mendukung kegiatan tersebut Pimpinan TNI AD telah memerintahkan kepada Pangdam XVII/Cen untuk melaksanakan kegiatan penerimaan parjurit dimulai dari kampanye dan pendataan, pembinaan kepada calon Prajurit hingga pelaksanaan seleksi Tingkat Daerah. Dalam hal ini jajaran Kodam XVII/Cen dari mulai Koramil, Kodim, Korem, Ajenrem, Ajendam dan Instansi terkait berupaya keras untuk mendapatkan calon prajurit sesuai jumlah yang direncanakan oleh Mabes TNI maupun Kemhan. Program lain yang dilaksanakan untuk mendapatkan Calon

Foto Dispenad

personel Dikma/Intake dengan jumlah personel yang keluar/ pensiun dalam rangka memelihara kekuatan agar tercapai sasaran Zero Growth of Personnel (ZGP) prajurit sejumlah 316.198 orang dan PNS 43.100 orang. Penataan komposisi personel Militer/PNS antar pangkat, golongan, kecabangan atau corps dan sumber prajurit diupayakan dalam rangka mewujudkan kekuatan personel sesuai dengan Minimum Essential Force (MEF). Realiasai untuk mewujudkan Minimum Essential Force (MEF) TNI AD berdasarkan Zero Growth of Personnel (ZGP) melalui penataan kuantitas organisasi dengan pengurangan 20% TOP/ DSP satuan yang sudah ada khususnya satuan pendukung operasi, sebagai konsekuensi memenuhi personel pembentukan satuan operasi baru, sedangkan penataan personel secara kualitas melalui pengurangan personel di jabatan tertentu yang jika dihitung berdasarkan beban kerjanya dapat efektif dengan jumlah personel yang minimum, sehingga secara

Prajurit yang handal diperoleh dari proses penerimaan yang selektif Volume 32 No. 2 Juni 2012


7

13/06/2012 10:20:49

Foto Dispenad

Jurnal Yudhagama

Pembinaan personel yang baik menghasilkan prajurit yang berkualitas

8

2. Pembinaan karier. Kegiatan pembinaan karier personel TNI AD dilaksanakan secara terencana, terarah dan berlanjut, guna memberikan peluang pengembangan karier serta terpenuhinya norma jabatan dan kepangkatan yang tepat bagi personel yang bersangkutan dengan tetap memerhatikan kepentingan dan kebutuhan organisasi. Semua proses pembinaan karier melalui sidang Wanjak, dengan tataran pada golongan Pati dipimpin oleh Kasad, pada goljab IV/Kolonel dipimpin oleh Wakasad, pada goljab V dan VI/ Letkol dan Mayor dipimpin oleh Aspers Kasad. Mutasi personel dalam struktur diprioritaskan

Foto Dispenad

Taruna Akmil TA 2012 yang lebih berkualitas dan berprestasi dilakukan kampanye dan seleksi langsung ke SMA-SMA unggulan di wilayah Kodam III/Slw, IV/Dip, V/ Brw dan Jaya dengan melibatkan instansi terkait (Ditajenad, Dispsiad, Disjasad, Pusintelad dan Ajendam). SMA-SMA unggulan yang mendapat kesempatan diseleksi lansung oleh Panitia pusat TA 2012, antara lain : SMA Krida Nusantara Bandung, SMAN 5 dan 8 Bandung, SMA Taruna Nusantara Magelang, SMAN 3 Semarang, SMAN 3 dan 5 Yogyakarta, SMAN 5 Surabaya, SMAN 1 malang, SMAN 8 Jakarta dan SMAN 1 Bogor. Untuk mendukung kegiatan penerimaan prajurit pada TA 2012 secara terbuka dan transparan, pendaftaran calon prajurit dilaksanakan secara online. Calon prajurit yang mengikuti kegiatan seleksi harus Lulus pemeriksaan dan pengujian materi administrasi, kesehatan, jasmani, wawancara, psikologi dan akademik khusus untuk calon Taruna Akmil. Untuk persyaratan tinggi badan Catar Akmil TA 2012, minimal 165 cm serta berijazah SMA program IPA, sedangkan untuk persyaratan tinggi badan calon Bintara PK Pria dan Tamtama PK minimal 165 cm dan untuk Calon Bintara PK Wanita minimal 160 cm.

untuk mengisi Kotama (luar pulau Jawa) yang masih kurang personelnya, sedangkan mutasi di luar struktur dilaksanakan secara selektif disesuaikan dengan kompetensinya. Dinamika perkembangan organisasi yang sedemikian cepat kurun waktu 10 tahun terakhir, menjadikan keseimbangan antara intake personel dengan pengakhiran ikatan dinas tidak lagi sesuai dengan format Binkar yang digunakan. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan organisasi TNI AD memikul beban personel yang berlebihan hingga kurun waktu yang cukup lama. Sebagai gambaran nyata bisa kita ketahui berdasarkan TOP/DSPP TNI AD jumlah jabatan Letnan yang mengawaki sebanyak 13.146 orang, kemudian pada jabatan Kolonel yang mengawaki jumlahnya sebanyak 1.416 orang. Dari perhitungan jumlah personel tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa makin tinggi level jabatan makin sedikit personel yang mengawaki, artinya tidak semua perwira akan mencapai posisi puncak (Top Leader). Stagnasi akibat beban personel yang berlebihan disikapi oleh TNI AD dalam hal ini Spersad dengan beberapa langkah diantaranya menyiapkan road map yang jelas dan transparan, menerapkan carrier by design (desain karier) bagi seluruh prajurit agar profesionalitas prajurit dapat

Dibutuhkan prajurit yang terampil untuk mengawaki Alutsista yang canggih



13/06/2012 10:20:51

Foto Dispenad


Proses seleksi calon prajurit yang memenuhi persyaratan

oleh TNI AD berdasarkan hasil psikologi, hasil pendidikan serta bakat dan prestasi prajurit di lapangan. Spersad berupaya menyelenggarakan Binkar secara konsisten, terpadu, terarah, terencana dan terintegrasi dengan baik agar dapat mewujudkan profesionalitas prajurit. Pada jangka panjang, Binkar digunakan pula untuk mencetak

Foto Dispenad

terjaga. Kompetensi yang terdiri dari basic knowledge (pengetahuan dasar), skill (keterampilan), attitude (perilaku) dan Value (tata nilai prajurit) harus ditelusuri dengan benar agar potensi yang terpendam dapat digali untuk mendukung organisasi. Penelusuran potensi untuk mendapatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat dilakukan

Kader Pimpinan TNI AD masa depan yang memiliki pengalaman cukup, kematangan sempurna dan ketangguhan yang dibutuhkan untuk menghadapi dinamika perkembangan di masa depan. Proses pematangan tersebut dilakukan dengan giliran penugasan jabatan (Tour of Duty) dan giliran penugasan daerah (Tour of Area). Pada jabatan strategis, pemilihan personel dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme uji kompetensi dan sidang jabatan berdasarkan Perpang TNI Nomor 59/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Petunjuk Administrasi Penggunaan Prajurit TNI dan berbasis kompetensi jabatan dengan tetap berlandaskan pada penilaian moralitas, dedikasi, loyalitas, akademik, jasmani dan psikologi. Uji kompetensi dilaksanakan secara transparan dan terukur oleh pelaksana yang memiliki kapabilitas untuk melakukan pengujian (Disjasad, Dispsiad, Diskesad dan LKT kesenjataan). Pada saat ini uji kompetensi masih terbatas pada calon Danrem, Danrindam,

Defile prajurit TNI Angkatan Darat



9

13/06/2012 10:20:52

Jurnal Yudhagama Danbrigif, Danmen, Danyon, Dandim dan Danden Intel, namun demikian pada masa mendatang dikembangkan kehampir seluruh ruang jabatan. Pada dasarnya seluruh perwira memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti uji kompetensi yang mekanismenya telah diatur mulai dari pemilihan calon pada sidang Wanjak hingga pelaksanaan ujinya dengan memerhatikan beberapa faktor seperti:

Gambar piramida kekuatan personil TNI AD TW I TA 2012.

a. Prestasi (ranking pendidikan, penugasan operasi, Dansat terbaik dll). b. Tanda penghargaan Bintang Kartika Eka Paksi Prestasi, Satya Lencana Wira Karya dan Bintang Yudha Dharma Pratama. c. Talent scouting yang lengkap. d. Sosiometri yang baik. Agar terjadi keseimbangan kaderisasi dalam organisasi TNI AD, maka jumlah personel pada jabatan strategis perlu diadakan pengaturan yang sesuai. Agar tidak terjadi stagnasi maka Spersad merencanakan pembagian beban yang merata kepada beberapa lulusan per-angkatan. Menyimak kondisi dan permasalahan personel TNI AD, para perwira tidak perlu khawatir menghadapi karier kedepan, karena Spersad tetap melakukan pola pembinaan karier secara terarah, adil, obyektif dan transparan berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas yaitu setiap personel mempunyai kesempatan yang sama dalam mencapai karier yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini Spersad tetap mendorong perwira yang baik dan berprestasi untuk dapat maju, sehingga daya dukung aspek personel terhadap organisasi dapat optimal. Menyikapi kondisi personel khususnya Perwira yang tidak seimbang dengan ruang jabatan, Pimpinan TNI AD telah mengambil langkah untuk dapat menyalurkan para Perwira yang memiliki 10

kompetensi dan dedikasi yang baik untuk disiapkan dan disalurkan ke instansi non struktural dan BUMN. Bagi Perwira yang akan memilih untuk melanjutkan kariernya di luar TNI AD (second carrier), sesuai petunjuk Pimpinan TNI A, Spersad telah membentuk satu Paban yang khusus akan menangani personel yang memilih second carrier, yaitu Paban V/ Sahlur. Paban V/Sahlur akan bertugas menangani pemisahan dan penyaluran prajurit aktif yang memiliki kompetensi dan dedikasi baik yang akan diarahkan ke instansi Non struktural dan BUMN secara

selektif. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan untuk mengembangkan karier para perwira TNI AD di luar struktur TNI. Second carrier ini diberikan kepada semua prajurit dengan melalui seleksi yang didasari oleh kompetensi perorangan dihadapkan dengan standar yang ditentukan oleh instansi pengguna. 3. Beberapa hal tentang pembinaan personel yang perlu mendapat perhatian dari para Komandan Satuan. Pertama : Selalu berupaya



13/06/2012 10:20:52

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD meningkatkan kemampuan diri melalui penambahan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi disiplin diri yang tinggi dan kemauan yang keras untuk maju. Kedua : Budayakan pemberian reward and punishment secara obyektif dan konsisiten terhadap setiap prajurit, serta dilaksanakan secara proporsional dan terarah. Ketiga : Laksanakan pembinaan mental, moril, jasmani, penanaman

kesadaran dan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib yang harus dilaksanakan secara simultan dalam pembinaan satuan. Keempat : Beri bimbingan dan pembinaan terhadap kesiapan anggota sebagai Caserdik menyangkut aspek kesehatan, akademik dan jasmani dalam mengikuti seleksi pendidikan. Kelima : Dalam penempatan jabatan khususnya Perwira agar berpedoman pada Tour of Area

(TOA) dan Tour of Duty (TOD) dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi. III. Demikian tulisan tentang Kebijakan dalam Pembinaan Personel TNI AD ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita dalam melanjutkan pengabdian kepada TNI AD yang kita cintai ini. Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat/NRP 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

B. Luar Negeri. : : : : : : :

Ali Yusuf Susanto S.IP., M.M. Mayjen TNI/28554 Malang/16-05-1954 Islam Kawin AKABRI/1976 Pati Mabes TNI AD (Mantan Aspers Kasad)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Australia Philipina RRC Australia Singapura Malaysia Malaysia Thailand

: 1976 : 1994 : 1997 : 1997 : 1998 : 1998 : 1999 : 2002

II. Pendidikan.

IV. Riwayat Jabatan.

A. Dikbangum.

1. Danton-1 Kilap-B Yon Zipur-2 2. Dan Kilap-A Yon Zipur-2 3. Dan Kilap-B Yon Zipur-2 4. Dan Kima Yon Zipur-2 5. Kasi-1/Intel Yon Zipur-2 6. Kasi-2/Ops Yon Zipur-2 7. Kasi Opsdik Dispullahtad 8. Panalsispers Dispullahtad 9. Pamen Dispullahtad/Dik 10. Gumil Gol V Pusdikzi 11. Kadep Milum Pusdikzi 12. Danyon Zipur-1 Dam I/BB 13. Pabandya-1/Kompers Paban-II 14. Pabandya-2/Diaga Paban-II Spersad 15. Sespri Kasum ABRI 16. Korspri Wakil Panglima TNI 17. Aster Kasdam III/Slw 18. Paban-1/Ren Spers TNI 19. Pamen Mabes TNI (Dik) 20. Dirbinlem Seskoad 21. Danrem-044/Gapo Dam II/Swj 22. Dirfasjas Ditjen Kuathan 23. Dirmat Dirjen Kuathan 24. Aspers Kasad 25. Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

1. 2. 3. 4. 5.

AKABRI Susstaf Pur Seskoad Sesko ABRI Lemhannas

: 1976 : 1987 : 1992 : 1997 : 2002

B. Dikbangspes. 1. 2. 3. 4. 5.

Sussarcab Zeni Susjurpa Konbangmil Sus Bahasa Inggris Sus Programmer 370 Susanalis Sistem Pullahta

: 1977 : 1981 : 1982 : 1986 : 1987

III. Riwayat Penugasan. A. Dalam Negeri. 1. 2. 3. 4.

Ops Seroja Timtim Ops Penyelundupan Timah Ops Seroja Timtim Ops Mil Observer

: 1978 : 1981 : 1984 : 1994



11

13/06/2012 10:20:52

Jurnal Yudhagama

PENGELOLAAN SDM BERBASIS KOMPETENSI UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT YANG OPTIMAL Oleh : Brigadir Jenderal TNI Drs. Ngurah Sumitra, M.Psi. (Kadispsiad)

Sebagai bagian dari program reformasi birokrasi pemerintah, Kementerian Pertahanan RI telah mengadopsi sistem pengelolaan personel berbasis kompetensi, maka mau tidak mau TNI AD harus mengintegrasikannya ke dalam sistem pembinaan personel TNI AD.

I. PENDAHULUAN.

D

ikaitkan dengan keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang diadopsi oleh pemerintah, Kementerian Pertahanan RI telah mengadopsi kebijakan pertahanan yang pada dasarnya bertumpu pada konsep minimum essential force. Dalam konteks TNI AD, hal ini berarti pembentukan tingkat kekuatan minimum TNI AD yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat. Sebagai suatu organisasi yang dibentuk dengan pemahaman “manusia yang dipersenjatai”, minimum essential force di TNI AD pada dasarnya menuntut tersedianya personel yang kompeten, sebagai sumber keunggulan kompetitif dari organisasi TNI AD. Dalam satu dekade terakhir ini, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan personel, organisasi-organisasi sipil dan militer di berbagai negara, termasuk di Indonesia, telah mengadopsi metoda pengelolaan personel berbasis kompetensi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi mereka. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sendiri, sebagai bagian dari

12

Reformasi Birokrasi Pemerintahan, telah mencanangkan konsep pengembangan personel berbasis kompetensi. Dengan demikian, TNI AD tentunya perlu melakukan berbagai pembenahan di bidang pembinaan personel agar dapat menerapkan metoda pengelolaan personel berbasis kompetensi secara tepat. Melalui implementasi metoda pengelolaan personel berbasis kompetensi yang tepat, diharapkan kedepan kinerja prajurit TNI AD akan dapat menjadi lebih optimal. II. PENGELOLAAN PERSONEL BERBASIS KOMPETENSI. 1. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian di bidang pengelolaan personel menunjukkan kinerja seorang individu akan ditentukan oleh empat faktor yaitu, pengalaman, kompetensi teknis (hard skills), kompetensi perilaku (soft skills) dan kepribadian (Pendit, 2007). Pengalaman terkait dengan apa yang telah dikerjakan oleh seseorang, dan dapat diukur melalui analisa riwayat pekerjaan, hasil penilaian kinerja (seperti misalnya Dappen di TNI AD), serta rekam jejak yang dimiliki. Di lain pihak, kompetensi teknis mengacu

pada apa yang telah diketahui oleh seseorang, dan dapat diukur melalui kualifikasi profesional (misalnya dari serfitikat dan ijazah), maupun melalui test kemampuan atau uji kompetensi. Kompetensi perilaku dan kepribadian, yang lebih terkait dengan aspek psikologi, berhubungan dengan apa yang dapat dilakukan oleh seseorang. Seorang yang memiliki pengalaman dan kualifikasi teknis yang memadai, belum tentu memiliki kinerja yang baik, jika yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan perilaku yang mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kompetensi perilaku pada dasarnya dapat diukur melalui apa yang disebut sebagai Assessment Center (di Angkatan Darat dikenal sebagai Program Penilaian Kompetensi Jabatan), maupun melalui penilaian 360 derajat (misalnya penilaian sosiometri di TNI AD). Di lain pihak, kepribadian seseorang pada umumnya lebih banyak diukur melalui kuesioner psikometri maupun alat ukur psikologis lainnya. Dari keempat faktor ini, kepribadian dianggap sebagai pusat dari sumber kinerja yang optimal, dan mempengaruhi seluruh faktorfaktor yang lain. Selain keempat faktor ini, sebenarnya masih ada



13/06/2012 10:20:52


satu faktor lagi, yaitu kompetensi institutional, yang mencakup nilainilai organisasi khas, sehingga dapat ikut memengaruhi kinerja seseorang. Namun demikian, sampai pada hari ini, belum ada alat ukur yang sahih dan diterima secara ilmiah, yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh seseorang sudah menjadikan nilainilai tertentu sebagai pegangan hidupnya. 2. Pengembangan kompetensi. Dari sisi pengembangan kompetensi, pada dasarnya pengalaman dapat ditingkatkan dengan pemberian kesempatan di berbagai jabatan, sedangkan kompetensi teknis dapat dikembangkan melalui pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan. Untuk kompetensi perilaku, program pengembangan yang dapat dilakukan adalah melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan individu yang bertujuan untuk merubah perilaku, sedangkan nilai-nilai organisasi yang membentuk kompetensi institusi, dapat ditanamkan melalui indoktrinasi. Namun demikian, kepribadian manusia, baik yang berasal dari sifat bawaan (kepribadian atau IQ), maupun yang dibentuk dari masa lalu, adalah

sesuatu hal yang relatif menetap dan sulit untuk dirubah (Costa Mcrae, 2004). 3. Pendekatan berbasis keunggulan. Dari pemahaman tentang kepribadian tersebut, maka para ahli ilmu perilaku telah memformulasikan konsep strengths-based approach (pendekatan berbasis keunggulan), yang bertujuan untuk menempatkan seorang individu sesuai dengan kepribadiannya, dan kemudian mengembangkan

kompetensi dan pengalamannya. Menurut pemikiran ini, adalah lebih bermanfaat untuk mencari kepribadian yang dapat menjadi keunggulan (strength) seseorang, dan kemudian mengembangkan kompetensi yang dapat didukung oleh kepribadian tersebut (Rath & Conchie, 2009). Sebagai contoh, sifat bawaan yang ekstrovert diketahui dapat mendukung kompetensi interpersonal, sehingga individu yang ekstrovert akan lebih mudah untuk dikembangkan dalam jabatan yang membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Dalam konteks kompetensi perilaku, maka tujuan utama dalam pengembangan perilaku yang mendukung kinerja yang optimal adalah pemetaan hubungan antara kepribadian yang dapat mendukung kompetensi perilaku yang diharapkan ada di dalam organisasi. Mengingat kepribadian sulit untuk dirubah, maka setelah dilakukan pengukuran kepribadian melalui pemeriksaan psikologi secara klasikal dan didapatkan data psikologi seseorang, selanjutnya dapat dilakukan pengukuran kompetensi perilaku. Kemudian, untuk individu yang memiliki kompetensi perilaku yang kurang memadai, dapat diikutkan dalam



13

13/06/2012 10:20:53

program pengembangan, sehingga dimasa depan yang bersangkutan akan dapat menunjukkan kinerja yang optimal. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian, diketahui kompetensi yang terkait dengan fleksibilitas interpersonal sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat bawaan ektroversi dan adaptabilitas, sedangkan kompetensi yang terkait dengan kemampuan berpikir inovatif, dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan (IQ) yang dimiliki serta sifat bawaan yang terbuka terhadap pengalaman baru. Oleh karena itu, jika sudah didapatkan individu dengan kepribadian yang mendukung, maka individu tersebut dapat diikutkan dalam program pengembangan kompetensi perilaku yang berhubungan dengan fleksibilitas interpersonal dan berpikir inovatif, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan seorang individu yang luwes bergaul dan inovatif. 4. Konsep pengelolaan personel berbasis kompetensi di lingkungan militer. Konsep pengelolaan personel berbasis kompetensi adalah merupakan pengintegrasian pengelolaan personel dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan sarana bagi organisasi untuk menilai dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki, dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencapai visi, misi dan sasaran organisasi. Konsep ini muncul dari kebutuhan untuk menyelaraskan kemampuan sumber daya manusia dengan tuntutan organisasi di era informasi yang kompleks dan serba cepat, mengingat konsep pengelolaan personel sebelumnya dianggap tidak memadai dan tidak dapat menjawab tantangan perubahan jaman. Konsep ini pada dasarnya mengikuti suatu siklus, yang dimulai dari pemetaan kompetensi, dilanjutkan dengan pengukuran, perencanaan dan pengembangan kompetensi. 14

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

Kompetensi pengembangan prajurit yang profesional

Implementasi dari konsep pengelolaan personel berbasis kompetensi di lingkungan militer, dimulai dari diterbitkannya Field Manual 22-100 “Be-Know-Do” oleh AD AS di tahun 1999, yang kemudian diadopsi oleh AL, AU dan Marinir AS. Selanjutnya konsep ini diikuti antara lain oleh AD Portugis (2001), AB Australia (2002), AB Kanada (2003), AB Inggris (2004), AB Singapura (2004) dan AB lainnya di berbagai negara. Satu contoh implementasi penerapan di lingkungan militer yang pernah dibahas secara terbuka adalah paparan yang dilakukan oleh AB New Zealand di pertemuan International Military Leadership Association (IMLA) tahun 2007 di Australia. Di mulai dari pemetaaan kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis (Professional Expertise), kompetensi perilaku (Cognitive, Social dan Change Capacities), dan kompetensi institusional (Profesional Ideology), kemudian dilakukan pengukuran kompetensi yang hasilnya diunggah ke sistem informasi personel mereka. Dengan demikian, dapat segera dilihat, kompetensi apa saja yang lemah, dan saran-saran pengembangan apa saja yang dapat diberikan untuk meningkatkan kompetensi seorang perwira tertentu.

Selanjutnya, wewenang untuk pengembangan kompetensi perilaku biasanya dilaksanakan oleh suatu pusat pengembangan kompetensi, atau pusat pengembangan kepemimpinan. Dapat dikatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, AB berbagai negara telah mendirikan pusat pengembangan kepemimpinan berbasis kompetensi, seperti di Singapura, Australia, AS, Inggris, Swiss, dimana satuan-satuan tersebut kemudian di tahun 2005 mendirikan International Military Leadership Association (IMLA). Tugas pokok dari pusat pengembangan kepemimpinan antara lain adalah merumuskan doktrin kepemimpinan berdasarkan peta kompetensi perilaku, menyusun program perubahan perilaku, memberi umpan balik atas hasil pengukuran kompetensi yang dilakukan, serta implementasi program untuk pengembangan kompetensi. Untuk program pengembangan kompetensi itu sendiri pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Untuk kompetensi yang secara umum lemah, dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan secara klasikal (class room intervention), sedangkan untuk kompetensi individual, dapat dilakukan pengembangan melalui metoda coaching dan counseling,



13/06/2012 10:20:54


III. PENGELOLAAN PERSONEL BERBASIS KOMPETENSI DI TNI AD. 1. Pemilihan jabatan sasaran. Konsepsi pengelolaan personel berbasis kompetensi di TNI AD dapat dimulai dari peta kompetensi suatu jabatan tertentu di lingkungan TNI AD yang dijadikan sebagai jabatan sasaran (target job), karena dianggap strategis dan menentukan di masa depan. Sebagai contoh dapat dipilih jabatan Komandan Batalyon, mengingat di jabatan ini, seorang perwira TNI AD sudah memiliki rekam jejak yang cukup, sehingga sudah dapat dinilai secara lebih obyektif, dan di lain pihak masih relatif cukup muda, sehingga masih lebih mudah dikembangkan kompetensi perilakunya. Jika kompetensi yang dibutuhkan untuk seorang Danyon sudah dapat terpetakan, maka selanjutnya dapat dirancang suatu matriks kompetensi dan metoda pengembangannya. Hal ini mengingat setiap kompetensi menuntut metoda yang khas yang tidak dapat disamakan dengan kompetensi lainnya. Sebagai contoh, untuk kompetensi teknis berada dalam Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT) Puscabfung dari masing-masing Korps, sedangkan kompetensi perilaku adalah merupakan LKT Dispsiad. Di lain pihak, bagi kompetensi institusional, untuk yang terkait dengan nilainilai TNI AD merupakan tanggung jawab Disbintalad, dan yang terkait dengan kesegaran jasmani, merupakan LKT Disjasad. Untuk kompetensi perilaku itu sendiri,

setiap sub kompetensi perilaku juga menuntut program pengembangan yang berbeda, sehingga melalui perumusan matriks tersebut, akan dapat terlihat dengan jelas, program pengembangan yang seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk setiap kompetensi perilaku yang lemah. 2. Program Penilaian Kompetensi Jabatan (PPKJ). Pada saat ini, melalui Dispsiad, di lingkungan TNI AD telah dilakukan program pengukuran kompetensi perilaku melalui apa yang disebut dengan Program Penilaian Kompetensi Jabatan (PPKJ). Metoda pengukuran berbasis kompetensi perilaku, atau Assessment Center (AC) itu sendiri, mulai dikenal di dunia psikologi pada tahun 1930-an dengan ciri alat ukur dan penilai yang beragam (multi exercise and multi rater). Pertama kali dimanfaatkan untuk seleksi calon perwira intellijen oleh tentara Jerman dan Inggris selama PD II. Setelah PD II, British Civil Service menjadi instansi sipil pertama yang menggunakan metoda AC untuk merekrut PNS. Pada tahun 1950-an, American Telephone and Telegraph Company (AT & T) memakainya untuk pertama kali demi kepentingan dunia bisnis, dan sejak itu metode AC digunakan

berbagai negara di belahan dunia. Di TNI AD, sejak pendiriannya pada 15 juni 1950, Dispsiad sebenarnya sudah menerapkan simulasi lapangan yang diwariskan oleh Leger Psychologiesche Dienst tentara KNIL. Simulasi ini adalah cikal bakal AC yang dikembangkan tentara Jerman di PD II, dan pada awalnya hanya dipakai untuk seleksi calon taruna Akmil. Selanjutnya AC ini juga digunakan untuk seleksi casis Susdanyon. Pada tahun 2004, Dispsiad kemudian merancang konsep pengelolaan personel berbasis kompetensi dengan mempelajari profil kompetensi organisasi sipil dan militer, baik dari dalam dan luar negeri, yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan PPKJ di TNI AD, terutama untuk seleksi Susdanrem, dan dalam kadar tertentu juga untuk seleksi Susdandim, dan secara terbatas seleksi Susdanyon dan Seskoad. 3. Program pengembangan kompetensi jabatan. Seperti telah dibahas sebelumnya, langkah selanjutnya dalam program pengelolaan personel berbasis kompetensi adalah penyelenggaraan program pengembangan kompetensi, baik kompetensi teknis, perilaku,

Foto Dispenad

dengan cara pembuatan rencana pengembangan individu (Individual Development Plan - IDP). Sebagai contoh, para pasis lokal Sekolah Staf dan Komando AB Singapura (Singapore Command And Staff College) harus menyusun IDP sesuai dengan hasil pengukuran kompetensi perilaku mereka, dibandingkan dengan model kompetensi kepemimpinan AB Singapura (SCSC Student Handbook, 2005).

Kerja sama dengan Australia dalam rangka peningkatan kemampuan prajurit Volume 32 No. 2 Juni 2012


15

13/06/2012 10:20:54

maupun institusional. Dalam konteks kompetensi perilaku, maka setelah dilaksanakan PPKJ, maka tentunya diharapkan dapat diselenggarakan program pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi perilaku yang lemah. Dalam konteks TNI AD, berdasarkan hasil PPKJ, bagi perwira yang memenuhi syarat (MS) dan masih memenuhi syarat (MMS), dapat diselenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi. Mereka yang mengikuti program ini kemudian dapat menjadi kader yang setiap saat siap ditempatkan di jabatan yang menjadi sasaran. Di lain pihak bagi yang kurang memenuhi syarat (KMS), dapat dikembalikan ke satuan asal, atau dikembangkan untuk karir kedua di luar bidang kemiliteran, misalnya disalurkan ke BUMN atau menjadi wiraswastawan. Namun demikian, sampai dengan saat ini TNI AD belum memiliki program perencanaan dan pengembangan kompetensi perilaku. Personel Dispsiad sebenarnya sudah diberi kesempatan oleh pimpinan TNI AD untuk mengikuti studi banding ke negara lain (AS, Kanada & Australia), dan mengikuti pendidikan di bidang pengembangan kompetensi perilaku (S2). Dispsiad juga sudah menjadi anggota International Military Leadership Association (IMLA). Selain itu, atas ijin pimpinan TNI AD, Dispsiad juga sudah menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi perilaku di berbagai instansi pemerintah RI dan BUMN (BKN, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkes dan lain-lain). Dengan demikian, pada dasarnya dapat dikatakan Dispsiad sudah memiliki kemampuan dasar yang memadai untuk menyelenggarakan program perencanaan dan pengembangan berbasis kompetensi perilaku di lingkungan TNI AD. Dalam rangka untuk mendukung program pengelolaan personel berbasis kompetensi secara utuh, maka sejak akhir tahun 2011, orgas 16

Foto Dispenad

Jurnal Yudhagama

Penegakan disiplin harus selalu dilakukan untuk mencegah pelanggaran

Dispsiad telah divalidasi, sehingga pada saat ini Dispsiad telah memiliki suatu organisasi yang menangani bidang program pengembangan kompetensi, yang disebut dengan Lembaga Pengembangan Kompetensi Psikologi. Selanjutnya setelah perangkat lunak dalam bentuk Bujuk-Bujuk dapat tersusun, kedepan diharapkan melalui Dispsiad, TNI AD juga akan dapat menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi perilaku sebagai bagian dari sistem pembinaan personel TNI AD.

Secara parsial Dispsiad telah melaksanakan PPKJ Danyon, Dandim dan Danrem. Namun demikian, program ini belum terintegrasi secara utuh ke dalam sistem pembinaan personel TNI AD. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan, kedepan TNI AD perlu segera merumuskan kembali pelaksanaan program PPKJ secara lebih menyeluruh dan integratif, termasuk perihal penyelenggaraan bidang program pengembangannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

2. Saran. Penerapan kembali metoda PPKJ secara lebih utuh dan integratif, sebagai bagian dari sistem pengelolaan personel TNI AD, termasuk program pengembangannya. Dalam hal ini, agar TNI AD memiliki sistem pengkaderan (Succession Planning) yang terukur, pelaksanaan tidak hanya saat dibutuhkan, tetapi setiap tahun dilakukan pengukuran dan pengembangan terhadap para perwira terpilih untuk berbagai jabatan sasaran, sehingga Spersad dapat memiliki bank data kaderkader pimpinan TNI AD masa depan, yang dapat digunakan setiap saat. Demikianlah, tulisan yang masih jauh dari sempurna ini diharapkan

1. Kesimpulan. Metoda pengelolaan personel berbasis kompetensi adalah suatu metoda terkini di bidang ilmu perilaku, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) TNI AD dalam rangka mendukung terwujudnya minimum essential force. Mengingat sebagai bagian dari program reformasi birokrasi pemerintah, Kementerian Pertahanan RI telah mengadopsi sistem pengelolaan personel berbasis kompetensi, maka mau tidak mau TNI AD harus mengintegrasikannya ke dalam sistem pembinaan personel TNI AD.



13/06/2012 10:20:55

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD dapat menjadi sumbang saran dalam rangka untuk mengembangkan organisasi TNI-AD yang kita cintai bersama ini. DAFTAR PUSTAKA

3. Costa, P.T., and R.R. McCrae (2004). A Contemplated Revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and Individual Differences, 36, 587-596.

1. Badan Kepegawaian Negara (2003). Sistem Operasional Assessment Center bagi Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Kepegawaian Negara.

4. Garwood, L. (2005). Competency based assessment centre approach for RAF selection. Makalah yang dipresentasikan di konferensi International Military Testing Association (IMTA), Oktober 2005, di Singapura.

2. Brundrett, M. (2000). The question of competence: The origins, strengths and inadequacies of a leadership training paradigm. School Leadership & Management, 20(3), 353-369.

5. Kementerian Pertahanan RI (2012). Reformasi Birokrasi: Peningkatan Manajemen SDM. Diunduh dari http://ropeg.kemhan. go.id/rebiro.php pada tanggal 22 April 2012.

6. OSS Assessment Staff. (1948). Assessment of men: Selection of personnel for the Office Of Strategic Services. NY: Rinehart & Co. 7. Pendit, V. (2007). Pemanfaatan Assessment Center dalam berbagai sistem pengelolaan SDM. Makalah yang dipresentasikan pada kongres nasional Assessment Center ke II, 24-26 Juli di Hotel Borobudur Jakarta. 8. Rath, T. & Conchie, B. (2009). Strengths-Based Leadership. New York: Gallup Press. 9. Singapore Command and Staff College (2005). Student Handbook. Singapura: SCSC.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Pangkat/NRP Tempat/Tgl. Lahir Agama Status Sumber Pa/Th Jabatan

III. Riwayat Penugasan. : : : : : : :

Drs. Ngurah Sumitra, M.Psi. Brigjen TNI/32062 Denpasar/27-01-1959 Hindu Kawin Sepawamil/1984 Kadispsiad

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. 2. 3. 4. 5.

Sepawamil Sekalihpa Suslapa I Suslapa II Seskoad

: : : : :

1984 1992 1993 1994 1999

B. Dikbangspes. 1 Suspa Ajen 2. Susjurpa Minu 3. Sussar Para 4. Suskat Manajemen Modern

: 1984 : 1990 : 1999 : 2007

A. Dalam Negeri. 1. Operasi Seroja Tim-Tim

: 1995

B. Luar Negeri. 1. 2. 3. 4.

Singapura Belanda Swiss Jerman Barat

: : : :

1991 2008 2010 2010

III. Riwayat Jabatan. 1. Pa Testor Lalek/Klas Dispsiad 2. Paursus Siklas Subdispsipers Dispsiad 3. Kaurah Sisel Subdispsiper Dispsiad 4. Kaurmin Subdispsiops Dispsiad 5. Kaurdik Siklas Subdispsipers Dispsiad 6. Pgs. Kasisel Subdispsipers Dispsiad 7. Kasisel Subdispsipers Dispsiad 8. Ps. Kapsi Akmil 9. Pamen Akmil 10. Kabag Anev Subdispsiteknomil Dispsiad 11. Kabagrengar Setdispsiad 12. Ps. Kasubdispsiklinik Dispsiad 13. Kasubdispsiklinik Dispsiad 14. Kasubdispsiops Dispsiad 15. Sekretaris Dispsiad 16. Kadispsiad



17

13/06/2012 10:20:55

Jurnal Yudhagama

“Peningkatan Pembinaan Mental Dan Kejuangan Prajurit Angkatan Darat Guna Mewujudkan Militansi Prajurit” Oleh : Brigadir Jenderal TNI Djati Pontjo Oesodo, S.Sos (Kadisbintalad)

Pembinaan mental sebagai salah satu komponen dari pembinaan sumber daya manusia (personel) harus dilaksanakan secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Karena mental yang tangguh tidak akan hadir dengan sendirinya tetapi perlu adanya pembinaan.

I. Pendahuluan.

A

ngkatan Darat sebagai bagian integral dari TNI melaksanakan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara wilayah daratan. Tugas tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh satuan dan prajurit Angkatan Darat. Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang terjadi saat ini disinyalir lebih bersifat non militer yaitu berupa ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, sehingga berpengaruh terhadap mental bangsa Indonesia. Konsep manajemen sumber daya manusia memanfaatkan “manusia” sebagai perhatian dalam pencapaian organisasi. Manajemen sumber daya manusia diarahkan untuk mewujudkan kualitas prajurit, dengan menempatkan prajurit sebagai faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Perkembangan lingkungan strategis yang begitu cepat menuntut Angkatan Darat untuk melaksanakan trasformasi guna mengantisipasi hakekat ancaman dan tantangan tugas

18

yang semakin komplek. Untuk melaksanakan tugas Angkatan Darat menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dibutuhkan sumber daya manusia personel prajurit Angkatan Darat yang kompeten dalam arti mempunyai jiwa dan raga yang sehat, jasmani yang samapta, trampil dan profesional dalam kerja dan mental yang tangguh. Mental yang tangguh yaitu kondisi jiwa yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, moralitas tinggi, nasionalisme yang tinggi dan militansi yang tangguh. Sumber daya manusia Angkatan Darat yang kompeten tidak bisa datang dengan sendirinya, perlu diusahakan melalui pembinaan yang terencana/berkesinambungan bertingkat dan berlanjut serta konsisten. Oleh karena itu diperlukan pembinaan prajurit, PNS dan keluarganya secara terus menerus, guna memantapkan dan meningkatkan kualitas mental dan kejuangan prajurit yang mampu merefleksikan dan mengamalkan Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Panca Prasetya Korpri serta trampil dalam melaksanakan setiap bentuk penugasan. Begitu pula kondisi mental prajurit perlu dibina melalui pembinaan mental rohani, pembinaan mental ideologi dan pembinaan mental kejuangan, agar

tercipta prajurit yang beriman dan bertaqwa serta bermoral, nasionalis dan militan. II. Kondisi kehidupan Bangsa Indonesia. Ditinjau dari aspek Bintal (Rohani, Ideologi dan Kejuangan) kondisi kehidupan Bangsa Indonesia saat ini (pasca reformasi) dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Arus globalisasi dunia telah menimbulkan dampak reformasi yang menuntut perubahan radikal terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI. Dijelaskan bahwa salah satu tuntutan masyarakat pasca Reformasi adalah penghapusan Dwi Fungsi ABRI, terwujudnya kebebasan pers, diterapkannya HAM, dilaksanakannya demokratisasi dan lain-lain. Sehingga pasca reformasi Indonesia terkenal sebagai negara paling demokratis di dunia, kebebasan pers diberikan seluasluasnya, sehingga tanpa sensor, Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi yang kadang penerapannya melanggar Hak Asasi Manusia (kepentingan umum). Hal tersebut berdampak kepada masyarakat yang belum siap secara mental terhadap kemajuan zaman, sehingga terjadi kondisi sebagai berikut :



13/06/2012 10:20:55

Foto Dispenad


Pengarahan Kasad kepada prajurit dan PNS Mabesad

Dari aspek Rohani. Ajaran Agama dan nilai-nilai luhur keimanan dan ketakwaan Bangsa Indonesia yang sudah lama meresap dalam sanubari umat beragama sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh budaya sekularisme, paham pragmatisme, hedonisme. Masyarakat beragama sebatas formalitas iman saja, ketakwaan untuk menjalankan ibadah dan perintah agama kurang dilaksanakan, sehingga berpengaruh pada sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beragama/bermoral serta beretika. Sebagai contoh maraknya KKN dan penyalahgunaan wewenang karena kurangnya penghayatan terhadap nilai agama, sehingga mengambil jalan pintas untuk cepat hidup mewah dengan jalan korupsi. Dalam masyarakat berkembang penyakit masyarakat yang dilarang oleh agama yaitu perjudian, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan minuman keras, penyelewengan/pencurian, perilaku seks bebas. Telah terjadi pergeseran penilaian terhadap perilaku penyakit masyarakat yang semula dianggap sebagai suatu hal yang tabu, tidak etis, tidak bermoral, tetapi saat ini sebagai suatu hal yang biasa, tidak tabu. Dari aspek Ideologi Pancasila. Ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila merupakan ideologi

yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tersusun secara sistematis dan menyeluruh berkaitan dengan dasar, tujuan, cita-cita, kebudayaan, konsepsi dalam berbagai kehidupan dan cara mencapainya, serta sikap dan perilaku yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimulai dihapusnya P4 melalui TAP MPR No XVIII/1998, BP-7 sebagai penyelenggaraan Pendidikan dan Penataran P4 dibubarkan, juga materi Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa dihapus dari kurikulum pendidikan sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Akibat dari hal tersebut masyarakat dan anak didik kurang mengenal Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga, budaya dan ideologi asing yang bertentangan dengan ideologi dan budaya Bangsa Indonesia tidak mempunyai filter penyaring. Dalam masyarakat dan dunia pendidikan telah berkembang paham neo komunisme, neo kapitalisme, pragmatisme, hedonisme dan ismeisme lain adopsi dari pemikiran barat dan modernisasi. Disamping itu telah berkembang paham-paham ideologi yang mengajarkan doktrin dari suatu pemahaman sempit yang bersifat radikal (Radikalisme) kurang menerima perbedaan yang dalam prakteknya mengunakan

kekuasaan (anarkisme) dan teror sebagai media perjuangannya. Dari Aspek Kejuangan. Sebagai akibat dari dihapusnya pelajaran sejarah perjuangan bangsa di sekolah SD sampai Perguruan Tinggi, dilain pihak di masyarakat beredar buku-buku sejarah yang saling bertentangan isinya berdampak pada kurangnya atau melunturnya jiwa patriotisme, karena kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan bangsa, yang muncul justru perilaku dan penghormatan terhadap “kepahlawanan” tokoh film atau kartun fiksi yang dilihat melalui film dan TV serta bacaan majalah, novel, buku dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat dari pengetahuan dan pemahaman tentang tokohtokoh pahlawan nasional yang sangat minim, mengenal saja tidak sudah pasti tidak akan mewarisi atau melestarikan nilai-nilai luhur yang diwariskan. Padahal para pahlawan telah mewariskan nilai-nilai luhur kehidupan yang dapat dijadikan suri tauladan dan bahan pelajaran hidup yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. III. Kondisi kehidupan personel Angkatan Darat. Globalisasi yang berjalan seiring dengan lajunya derap arus reformasi dan proses pencerahan demokrasi membawa dampak kecenderungan pergeseran tata nilai. Tata nilai yang dulu diagungkan oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman berperilaku menjadi goyah dan semakin kabur yang ditandai dengan sikap materialistis, individualistis dan menurunnya religiusitas. Prajurit Angkatan Darat sebagai komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga tidak terlepas dari pengaruh ini dan jelas merupakan ancaman bagi jati dirinya. Realita sosial sebagai akibat bias reformasi dan proses pembelajaran demokrasi saat ini sudah masuk kedalam tubuh TNI, hal ini terlihat dari fenomena adanya Anggota Angkatan Darat yang kurang memiliki keberanian mempertahankan dan membela Volume 32 No. 2 Juni 2012


19

13/06/2012 10:20:56

nilai-nilai luhur khususnya membela kebenaran, kejujuran, keadilan, supremasi hukum, moralitas yang seharunya melekat dalam jiwa setiap anggota Angkatan Darat. Pengaruh lingkungan juga menimbulkan menurunnya komitmen terhadap profesionalisme prajurit, masih ada anggota atau prajurit Anggatan Darat yang belum dapat menjalankan komitmen terhadap profesionalisme keprajuritan sehingga dalam setiap langkah tindakannya tidak menunjukkan sifat-sifat sebagai seorang profesional dibidangnya. Kurangnya komitmen terhadap profesionalitas juga dapat dilihat dari masih adanya seorang atasan yang belum dapat dijadikan tauladan karena sikap perilakunya belum menunjukkan sikap keteladanan (panutan). Pengamat politik CSIS DR J Kristiadi 1 menyatakan bahwa seorang atasan dapat dikategorikan professional bila memenuhi tiga persyaratan yaitu pertama mempunyai keahlian (Expertise) artinya mempunyai pengetahuan dan keterampilan dibidang tertentu, kedua mempunyai kepedulian sosial (Social Responsibility) yaitu sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial kemasyarakatan, ketiga Coorporations yaitu kompetensi professional berdasarkan standar formal yang ditetapkan (kriteria yang telah disepakati). Ketiga persyaratan tersebut yang membentuk keperwiraan militer sebagai suatu profesi panggilan (bukan bayaran) sehingga orientasi berperilakunya pada nilai pengabdian tidak pada profesi. Kondisi kehidupan masyarakat ditinjau dari aspek bintal sejak reformasi mengalami perubahan kualitas jati diri, hal ini berpengaruh pada kondisi awal anggota Angkatan Darat. Melalui pendidikan dan pembinaan, prajurit Angkatan Darat diupayakan menjadi sumber daya manusia personel yang berkualitas/ 1) Pendapat DR J Cristiadi yang disampaikan pada wawancara dengan Metro TV bulan Oktober 1998.

20

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

Komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin harus selalu terjalin

bermutu yang dapat memberikan hasil kerja yang optimal. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar prajurit Angkatan Darat masih bekerja secara rutin, sangat sedikit yang menunjukkan prestasi yang optimal dan sebagian masih ada yang kurang disiplin dengan melakukan pelanggaran. Diantara pelanggaran yang menonjol antara lain THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin), desersi, Lalin (Pelanggaran Lalulintas), KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) jumlah personel yang terlibat tindakan atau sikap perilakunya melanggar kalau dijumlah memang belum mencapai 1 % dari jumlah personel. Data pelanggaran yang dilaporkan ke Staf Umum Angkatan Darat tercatat pada tahun 2010 terdapat 1773 kasus melibatkan 2024 personel, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 2009 kasus melibatkan 2354 personel.2 IV. Kondisi prajurit yang diharapkan. Prajurit Angkatan Darat sebagai salah satu bagian sumber daya manusia personel yang mengawaki dan pelaksana tugas pokok Angkatan Darat harus mempunyai 2) Rekap Garkumplin tatib yang dilaporkan Spamad dalam laporan Evaluasi Progja TA. 2011.

kualitas prima agar tugas pokok dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya optimal. Suatu percapaian tugas pokok akan optimal dan sesuai dengan hasil yang diharapkan apabila dilaksanakan oleh prajurit yang profesional, trampil didukung oleh kondisi fisik dan mental yang baik. Pepatah mengatakan bahwa “Men sana in corpore sano” Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Antara tubuh dan jiwa saling berpengaruh. Untuk mendapatkan kinerja Angkatan Darat yang berkualitas maka seluruh personel Angkatan Darat khususnya prajurit harus berkualitas. Prajurit yang berkualitas adalah prajurit yang fisik sehat, jiwa sehat, samapta baik, terampil, mampu bekerja dengan tugas dan tanggung jawabnya serta mempunyai kondisi mental yang tangguh. Kondisi mental yang tangguh tercermin dalam sikap dan perilaku yang menunjukan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan serta moralitas yang baik, jiwa nasionalisme yang kuat tercermin dari rasa cinta dan setia kepada NKRI, disiplin dan soliditas serta militansi yang kuat tercermin pada keteguhan jiwa untuk konsisten dan komit terhadap jalan hidup pengabdiannya sebagai seorang tentara abdi negara sehingga mempunyai rasa ikhlas dalam melaksanakan tugas, rela



13/06/2012 10:20:58

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD berkorban, pantang menyerah, tidak cepat putus asa dan selalu optimis. Cermin dari sikap perilaku seorang abdi negara yang mempunyai semangat : 1. Semangat menyerah.

tidak

mengenal

a. Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri Sebagai Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia, prajurit TNI AD harus memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi setiap tantangan tugas yang dihadapi dengan terus meningkatkan jiwa korsa dan soliditas TNI AD. b. Keyakinan akan kebenaran perjuangan. Setiap bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara harus diyakini kebenarannya sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa, amanat kemerdekaan Indonesia dan amanat penderitaan rakyat sebagai insan hamba Tuhan melaksanakan tugas negara adalah sebagai ibadah, sedangkan sebagai warga negara pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan suatu kewajiban.

d. Tidak mengenal kompromi. TNI AD harus tetap teguh dan konsisten pada Empat Pilar Kebangsan yang menjadi konsensus Bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. 2. Semangat rela berkorban. Tahan uji dalam menghadapi keterbatasan dengan memanfaatkan peluang dari kondisi keterbatasan untuk mencapai suatu keberhasilan. Keunggulan moral merupakan faktor penentu bagi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dengan dilandasi oleh motivasi yang kuat, semangat juang yang tinggi, hubungan atasan dan bawahan yang kondusif. Keperwiraan seorang Perwira yang gagah berani dan seorang pahlawan yang berwatak dan berbudi luhur. Berani tampil kedepan dalam menghadapi setiap permasalahan, mengutamakan tugas dan kewajibannya dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Demi menjaga kehormatannya maka seorang Perwira TNI harus bertingkahlaku sesuai kode etik prajurit TNI, yaitu Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, serta kode etik Budhi, Bhakti, Wira dan Utama.

Foto Istimewa

c. Mengutamakan kewajiban. Setiap tugas yang diberikan kepada prajurit TNI AD merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tetap berpegang teguh

pada norma keprajuritan atau mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas serta siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.

Pembinaan rohani merupakan kebutuhan setiap prajurit

Keperwiraan adalah sifat berani, mahir, percaya pada kekuatan sendiri, rendah hati dan bijaksana. Keperwiraan diwujudkan dalam sikap kejujuran, keteladanan, keadilan, kepedulian dan tanggung jawab. V. Upaya mewujudkan militansi prajurit. Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat merupakan salah satu satuan yang mempunyai fungsi khusus yang berkewajiban untuk membangun, meningkatkan dan memelihara mental prajurit, PNS beserta keluarganya guna terwujudnya keunggulan moral, profesionalisme dan soliditas satuan. Bintal sebagai salah satu bagian pembinaan sumber daya manusia dalam bekerja tidak terlepas dengan komponen lain yang telah dilakukan. Kondisi sumber daya manusia prajurit kendatipun telah melalui proses seleksi dalam rangka rekruitmen personil (werving), pendidikan di Lemdik TNI dan pembinaan di satuan, namun kenyataannya mentalitasnya masih perlu ditingkatkan secara signifikan untuk siap secara operasional untuk mengemban tugas negara baik di home base maupun di daerah operasi. Juga bila diamati dari hasil kinerja individual dan kinerja satuan masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan untuk menyongsong tantangan tugas kedepan yang makin kompleks. Kondisi mental prajurit bukanlah suatu kondisi yang berdiri sendiri tetapi berkaitan erat dengan sistem pembinaan dengan personel secara menyeluruh dan sistem pendidikan nasional sebagai basisnya serta pengaruh lingkungan yang dihadapi baik lingkungan satuan maupun masyarakat sekitarnya. Pengaruh terberat terhadap mental prajurit adalah kondisi lingkungan sosial yang sedang berproses saat ini, yang tidak hanya menimpa individu prajurit tetapi juga sistem yang ada. Oleh karena itu menghadapi tantangan tugas Volume 32 No. 2 Juni 2012


21

13/06/2012 10:20:58

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

Jam komandan salah satu wujud komunikasi antara atasan dan bawahan

kedepan tiap individu prajurit dituntut memiliki keunggulan mental terutama aspek militansi yang dilandasi oleh keimanan, moralitas, dan jiwa nasionalisme lebih tinggi daripada masa lalu, karena pengaruh lingkungan yang sangat kompleks dan cepat berkembang. Militansi adalah ketangguhan dalam berjuang dengan upaya mampu menghadapi berbagai masalah/kesulitan yang terjadi. Apabila prajurit kurang dipersiapkan mentalnya secara maksimal niscaya mereka tidak mampu bekerja dengan baik dan mampu menjawab tantangan tugas. Oleh sebab itu perlu upaya untuk mewujudkan mental yang tangguh sebagai berikut : 1. Arah pembinaan mental. Pembinaan mental yang dilakukan kepada prajurit meliputi pembinaan mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan sebagai berikut : a. Pembinaan mental rohani. Pembinaan mental rohani diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempertinggi moral/akhlak yang baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan 22

sesama manusia, diri pribadi dan lingkungannya. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing penganut disertai pengembangan sikap toleransi yang positif dan konstruktif antar umat beragama sehingga terwujud sikap perilaku umat beragama yang soleh ditandai dengan : Meningkatnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dinyatakan dalam sikap cinta, tunduk taat kepada Tuhan beserta ajaran dan hukum-hukumnya serta ridho terhadap segala ketentuanNya. Meningkatnya amal ibadah yang dilaksanakan dengan tepat waktu dan khusu sebagai wujud keimanan yang mantap. Semakin mantap ketaqwaan seseorang akan berpengaruh pada peningkatan kinerja dalam mengemban amanat Allah berupa tugas yang dipertanggungjawabkan kepada dirinya. Meningkatnya akhlakul karimah (budi pekerti yang luhur atau moralitas), akhlak merupakan cerminan dari iman dan taqwa. Semakin tinggi iman dan taqwa seseorang sehingga semakin baik akhlak atau moralnya. Namun sebaliknya apabila ditemukan orang yang kurang baik akhlak/moralnya boleh jadi orang tersebut belum beriman dan bertaqwa dengan baik dan benar serta beribadah dengan kurang menghayati maknanya atau mungkin motivasinya keliru.

b. Pembinaan mental ideologi. Pembinaan mental ideologi diarahkan untuk membina pemahaman dan kesadaran berideologi Pancasila anggota TNI AD sebagai insan prajurit yang berjiwa Sapta Marga dan PNS yang memegang teguh Panca Prasetia Korpri. Setiap prajurit TNI AD untuk senantiasa pada koridor nilai-nilai Pancasila. Sapta Marga sebagai kaidah, norma-norma dan nilainilai yang mengatur pola pikir, pola sikap dan pola tindak prajurit TNI AD, pada hakekatnya merupakan aktualisasi pengamalan Pancasila. Karena Sapta Marga merupakan implementasi dari Pancasila dalam rangka membentuk TNI AD yang solid, profesional, tangguh, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat diperlukan prajurit yang mempunyai sosok prajurit Pancasilais. Diharapkan menjadi solusi yang tepat dalam pembinaan ideologi Pancasila kepada prajurit TNI AD, sehingga menghasilkan kondisi mental ideologi prajurit TNI AD yang sesuai dengan perkembangan jaman dan dapat mendukung pelaksanaan tugas. c. Pembinaan mental kejuangan. Pembinaan mental kejuangan diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan jiwa juang anggota TNI AD berdasarkan nilai-nilai Agama, Pancasila, Sapta Marga serta Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kepahlawanan Bangsa Indonesia dalam rangka membentuk prajurit yang militan dalam mengemban tugas demi kejayaan NKRI. Tugas yang dilakukan baik untuk individu, keprajuritan dan kepemimpinan. Pembinaan untuk tugas individual bertujuan untuk menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan motivasi dan semangat juang untuk menjadi pribadi yang tangguh, sehingga mampu mencapai cita-cita yang luhur. Terwujud dalam pribadi yang memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi, ulet, tangguh, disiplin dan bertanggung jawab. Pembinaan untuk tugas



13/06/2012 10:20:59

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD keprajuritan bertujuan untuk menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan motivasi dan semangat juang sebagai bayangkari negara dan Bangsa Indonesia yang tangguh, tanggap, tanggon dan berdisiplin, pantang menyerah rela berkorban jiwa dan raga dalam membela kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah serta kedaulatan bangsa dari berbagai gangguan ancaman dan hambatan dari manapun datangnya. Pembinaan untuk tugas kepemimpinan (ditujukan kepada umumnya perwira TNI AD, khususnya perwira yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin) bertujuan untuk membekali perwira untuk menjadi pemimpin teladan, adil, dan bertanggung jawab lahir batin atas kepemimpinannya.

% prajurit menilai komandannya memberikan tauladan. Penurunan keteladanan Komandan berbanding terbalik dengan naiknya tingkat pelanggaran prajurit. Sejak tahun 2000 pelanggaran prajurit mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2007 Bapak Kasad mencanangkan kebijakan perang terhadap pelanggaran. Sejak dilaksanakannya kebijakan tersebut dan digiatkannya pembinaan mental, maka pelanggaran mulai menurun. Langkah kongkrit peran komandan satuan untuk melaksanakan Bintal fungsi komando antara lain komandan bersikap konsisten dan konsekwen dalam tutur kata dan perbuatan (bersatunya kata dan perbuatan), peduli terhadap kondisi anggota disatuannya dengan cara berkunjung ke rumah anggota dengan mendengar permasalahan anggota, ayomi, bimbing dan arahkan anggota untuk melaksanakan tugas. Aktif dalam kegiatan bersama yang diselenggarakan oleh satuan baik kegiatan keagamaan, olahraga dan sosial.

Foto Dispenad

2. Aksi yang harus dilakukan. Kondisi mental prajurit yang tangguh yang tercermin dalam militansinya saat melaksanakan tugas tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil pembinaan yang terprogram dan berkelanjutan, oleh sebab itu perlu upaya nyata untuk mewujudkan kondisi tersebut, antara lain :

a. Intensifikasi Bintal fungsi komando. Pembinaan mental merupakan tugas dan fungsi komando, setiap komandan satuan bertanggung jawab terhadap pembinaan mental sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia. Baik atau buruknya mental prajurit yang ada pada satuan, tidak terlepas dari tanggung jawab komandan. Sesuai dengan 11 Azas Kepemimpinan TNI, maka setiap komandan harus mampu melaksanakan prinsip “Ing Ngarso Sung Tulodo” atau di depan memberikan contoh. Komandan bersikap atau berperilaku menjadi contoh dan tauladan dalam sikap perilaku yang agamis (melaksanakan ajaran agama), nasionalis dan militan. Keteladanan unsur pimpinan sangat berpengaruh terhadap sikap perilaku anggotanya. Penelitian yang dilakukan oleh Disbintalad terhadap keteladanan komandan satuan pada tahun 2000 menunjukkan bahwa hanya 48,2 % komandan satuan yang dinilai oleh prajurit yang dapat dijadikan teladan. Hal ini turun pada penelitian tahun 2005 yang menunjukkan hanya 37

Kondisi moril yang tinggi menunjang pelaksanaan tugas Volume 32 No. 2 Juni 2012


23

13/06/2012 10:20:59

Kesiapan Alutsista yang memadai dapat meningkatkan jiwa militansi prajurit

c. Rehabilitasi mental. Rehabilitasi mental adalah upaya kegiatan dan tindakan untuk memberikan pengarahan prajurit yang melanggar norma yang telah ditentukan agar kembali kepada mentalitas Sapta Marga. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan dengan 3 tingkatan yaitu : Rehabilitasi awal ; melalui pengamatan dan pengawasan perilaku personel serta penerapan pelanggaran sekecil apapun yang terjadi, diberikan program khusus penyembuhan sesuai dengan ajaran agama. Rehabilitasi tingkat primer ; diberikan kepada personel yang dijatuhi hukuman kurungan disel hukuman satuan, diberikan bimbingan agar introspeksi dan

Foto Dispenad

b. Intensifikasi kegiatan Bintal di satuan. Komandan satuan yang melaksanakan tugas dan fungsi bintal sebagai tugas dan fungsi komando akan menegaskan perwira bintal atau perwira personel untuk menggairahkan kegiatan bintal : Bintal Rohani ; dengan jalan menggairahkan kegiatan keagamaan secara rutin disatuan dalam bentuk ceramah agama, pengajian, kegiatan ibadah, merayakan hari besar agama, membentuk kelompok belajar agama untuk keluarga prajurit dengan menyiapkan fasilitas. Pengaturan jadwal waktu ibadah pada saat latihan baik latihan dalam satuan atau latihan luar satuan. Bimbingan pranikah bagi prajurit bujangan dan bimbingan rumah tangga sejahtera bagi yang telah berkeluarga. Bintal Ideologi ; dengan jalan memberikan penyuluhan rutin dengan ceramah tentang Pancasila, Sapta Marga, kebijakan pimpinan TNI khususnya pimpinan Angkatan Darat, pembudayaan sikap disiplin dan taat aturan. Bintal Kejuangan ; dengan jalan memberikan penyuluhan rutin dengan ceramah nilai-nilai kepahlawanan pemutaran film perjuangan, pelatihan mental melalui latihan yang menjunjung tinggi kejujuran, kebersamaan, kerja keras, kepedulian kepada sesama dan lingkungan.

Foto Dispenad

Jurnal Yudhagama

tobat atas perilaku yang melanggar disiplin. Rehabilitasi tingkat sekunder; diberikan kepada personel yang dikurung dirumah tahanan militer (RTM), diberikan bimbingan agar bertobat tidak mengulangi kesalahannya (perbuatannya), sehingga yang bersangkutan siap setelah keluar dari RTM untuk berdinas kembali dikesatuan atau dikeluarkan dari dinas militer kembali kemasyarakat. d. Penerapan semangat zero tolerance (tidak ada toleransi terhadap kesalahan). Menyitir teori “Broken windows” yang menjelaskan bahwa tidak ada toleransi dalam bentuk dan tingkat apapun terhadap segala jenis kejahatan atau pelanggaran. Untuk mewujudkan prajurit yang bermental tangguh yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, menunjukkan nasionalisme dan tercermin dalam sikap militan sebagai seorang prajurit Sapta Marga, maka perlu diterapkan semangat Zero Tolerance, tidak ada toleransi terhadap tindak kejahatan atau pelanggaran sekecil apapun. Setiap kesalahan atau pelanggaran mendapat sanksi sesuai dari tingkat dan derajatnya dengan harapan setiap prajurit dalam bertindak dilaksanakan secara tepat akurat dan cepat. Apabila akan

Pengarahan dalam rangka menekan pelanggaran

24



13/06/2012 10:21:01

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar akan berfikir dua kali karena pasti akan mendapatkan sanksi dari perbuatannya. Apabila hal ini diterapkan kemungkinan akan menurunkan angka pelanggaran prajurit, tidak memberikan tempat / peluang terhadap terjadinya pelanggaran sekecil apapun, karena membiarkan pelanggaran kecil terjadi tanpa adanya pengecekan dan penyelesaian akan membawa kepada pelanggaran yang lebih besar atau kejahatan yang lebih serius. Dengan memberikan tindakan terhadap pelanggaran kecil akan tercipta situasi yang kondusif yang menjadi modal prajurit untuk bekerja lebih cermat dan

berkelakuan sopan, sehingga dapat diterima oleh lingkungan yang berdampak pada penilaian positif citra TNI. Apabila arah dan aksi yang dilakukan dapat berjalan secara sinergis akan terwujud hasil berupa sikap perilaku Prajurit Angkatan Darat yang bermental tangguh. Mental yang tangguh lebih spesifik tercermin dalam militansinya sebagai seorang prajurit yang dengan ikhlas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang abdi negara yang harus berfikir, berbuat, bersikap dan bertindak untuk negara. VI. Penutup. Pembinaan mental sebagai salah satu komponen dari

pembinaan sumber daya manusia (personel) harus dilaksanakan secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Karena mental yang tangguh tidak akan hadir dengan sendirinya tetapi perlu adanya pembinaan. Pelaksanaan tugas akan optimal dan mencapai hasil yang diharapkan apabila dikerjakan oleh personel yang unggul yang didalamnya terdapat mental yang tangguh. Untuk memperoleh mental personel yang tangguh perlu dilakukan pembinaan mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan secara sinergis melalui bimbingan penyuluhan, tauladan dengan menerapkan Zero Tolerrance (tidak ada toleransi terhadap pelanggaran sekecil apapun).




Djati Pontjo Oesodo, S.Sos Brigjen TNI/29641 Cepu/29-03-1956 Islam Kawin AKABRI/1983 Kadisbintalad

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akabri 1983 Sussarcab If 1982 Diklapa II Inf 1993 Seskoad 1997 Sesko TNI 2003 Lemhannas 2009

B. Dikbangspes. 1. Sussarpara 1982 2. Susdankipan 19862. 3. Susdanyonif 1997

A. Dalam Negeri. 1. Ops Bhakti II : 1983/1984 2. Ops Seroja Tim-Tim : 1988-1990 B. Luar Negeri. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Iran Inggris Myanmar Dilli Malaysia Brunei Darussalam

: 1998 : 1998 : 2000 : 2000 : 2003 : 2009

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Yonif 126/KC Dam I/BB Akmil Magelang Danyonif 323/13/1 Kostrad Paspampres Dandim 0809 Rem 032/CPYJ Dam V/Brw Kasrem 083/BDJ/ Dam V/Brw Itjenad Dosen Seskoad Paban IV/Binwatpers Spersad Sekretaris Disbintalad Kadisbintalad



25

13/06/2012 10:21:01

Jurnal Yudhagama

UPAYA PEMBINAAN KESEGARAN JASMANI PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT DALAM MEWUJUDKAN PRAJURIT YANG SAMAPTA Oleh : Letnan Kolonel Inf Drs. Subagyo (Kasubdisbinmaptajas Disjasad)

Untuk meningkatkan kemampuan fisik prajurit TNI Angkatan Darat diperlukan program yang efektif dan efisien, sehingga setiap satuan di jajaran TNI Angkatan Darat bisa melaksanakan pembinaan fisik secara terprogram

K

eberhasilan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Darat sangat tergantung dari kemampuan para prajurit sebagai unsur utama yang mengawaki organisasi tersebut. Sebagai unsur utama, organisasi, setiap prajurit dituntut untuk memiliki kemampuan kesegaran jasmani yang prima dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas kedepan yang menuntut penyesuaian kualitas prajurit secara terus menerus diperlukan berbagai upaya dalam pembinaan personel untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Darat. Dinas Jasmani Angkatan Darat merupakan salah satu fungsi khusus TNI-AD, Jasmani Militer berperan dalam penyelenggaraan pembinaan bagi prajurit TNI AD yang dilaksanakan melalui pembentukan, peningkatan, pemeliharaan dan pengujian jasmani untuk digunakan pada masa damai, Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pembinaan jasmani militer akan mencapai hasil yang baik apabila tujuan dan sasaran memenuhi tuntutan tugas, oleh karena itu sasaran pembinaan

26

jasmani dalam pelaksanaanya dilakukan secara sistimatis, terpadu, bertahap, bertingkat dan berlanjut yang meliputi pembinaan Postur tubuh, kesegaran dan ketangkasan jasmani, sehingga dapat bermanfaat bagi prajurit perorangan maupun satuan. Proses perencanaan suatu program latihan, haruslah mengacu kepada prosedur yang terorganisasi dengan baik (well organized), yang metodis dan ilmiah, agar program tersebut dapat membantu prajurit untuk mencapai tingkat kesamaptaan jasmani yang setinggitingginya. Perencanaan program atau training plan merupakan alat yang penting bagi pelatih untuk

bisa melaksanakan program secara “Well Organized “. Tanpa kemahiran pelatih dalam menyusun suatu program latihan, maka tidak mungkin bisa melaksanakan training secara terorganisasi dengan baik sebab kalau perencanaannya tidak bagus, hasilnya pun tak mungkin bagus. Sebaliknya kalau perencanaannya bagus, hasilnya pun cenderung bagus dan prestasi prajurit akan meningkat. Berdasarkan latar belakang diatas, kemampuan fisik bagi setiap prajurit merupakan faktor penting dan pendukung utama dalam pelaksanaan tugas, demikian pula terhadap kesiapan fisik personel TNI Angkatan Darat yang setiap saat siap digerakkan untuk kepentingan tugas, untuk itu perlu adanya upaya pembinaan jasmani yang benar dan terukur. Agar kemampuan fisik prajurit dapat ditingkatkan perlu dirumuskan atau dibuat program yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar prajurit TNI Angkatan Darat yang dapat dilaksanakan baik secara perorangan maupun satuan. Dibawah ini akan diajukan pertanyaan sebagai persoalan penting, yakni Bagaimana peran Pimpinan satuan TNI Angkatan Darat dalam rangka meningkatkan



13/06/2012 10:21:01

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD kemampuan jasmani prajuritnya sehingga terwujudnya prajurit yang Samapta? Dalam membuat program latihan perlu adanya suatu pedoman yang dapat dijadikan dasar dari suatu latihan, sehingga memperoleh hasil yang maksimal,yaitu : 1. Dosis latihan. Dalam melaksanakan latihan jasmani akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Ada yang cepat mencapai sasaran ada pula yang lambat dan ada yang tidak mencapai sasaran bahkan bisa merusak. Dengan adanya hal semacam itu agar latihan yang dilaksanakan tidak sia-sia sangat diperlukan adanya dosis latihan yaitu takaran latihan yang meliputi: Intensitas latihan (berat ringannya) tenaga fisik yang digunakan (diukur dalam kebutuhan O2 dari tubuh), dan Volume latihan (lamanya aktivitas yang dilakukan). 2. Frekwensi latihan. Latihan dalam dosis yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki akan menghasilkan peningkatan kemampuan, apabila dilakukan secara teratur dan kontinyu. Sebaliknya apabila dilakukan dengan tidak teratur tidak menjamin akan keberhasilan. Untuk mendapatkan kontinyuitas dan keteraturan diperlukan ulangan latihan dalam sirkulasi waktu tertentu yang disebut frekwensi ulang latihan. Selanjutnya aplikasi dalam melaksanakan latihan jasmani perlu dikenal jenis latihan yang akan dilakukan dan diukur berat ringannya (intensitas) yang digunakan untuk disesuaikan, kemudian berapa kali dilakukan dalam 1 minggu atau 1 bulan untuk jenis dan dosis materi latihan yang bersangkutan. 3. Rumus latihan. Untuk mengetahui apakah seseorang melaksanakan latihan dalam dosis latihan atau di luar dosis dapat dilihat rumus denyut nadi sebagai berikut : Denyut nadi dalam puncak latihan. Denyut nadi maksimal tiap

perorangan berbeda-beda dan biasanya berdasarkan usia dan dapat diketahui dengan rumus : DM = 220 – U U = Usia. DM = Denyut Nadi Maksimal. Denyut nasi maksimal adalah 220 dikurangi usia, dihitung permenit. Dalam prinsip latihan, seseorang tidak dianjurkan atau jangan sampai pada denyut nadi maksimalnya. Latihan yang dibenarkan adalah dengan rumus : Bagi yang terlatih: DL = 80 s/d 90% dari DM. Bagi yang tidak terlatih : DL = 2/3 s/d ¾ dari DM.

Daerah latihan : - VO2 Max = < 35 (rendah) = 70,00% - 77,50 % - VO2 Max = 36-44 (Sedang) = 77,50% - 83,00 % - VO2 Max = > 45 (Baik) = 83,00% - 90,00 % Untuk mengetahui tingkat pencapaian latihan yang dilaksanakan oleh para prajurit maka harus terlebih dahulu mengetahui denyut nadi zona latihan masingmasing individu, karena tiap-tiap

orang akan berbeda. Sebagai contoh cara menghitung denyut nadi latihan. Prajurit A usia 25 tahun nilai VO2Max = 40 cc O2 berada pada daerah latihan 77,5% 83%. Denyut nadi maksimal : - Rumus DN Batas bawah DN = 77,50% x (220 - Umur) = 77,50% x (220 - 25 ) = 151 - Rumus DN Batas atas DN = 83,00% x (220 - Umur) = 83,00% x (220 – 25 ) = 162 Jadi denyut nadi latihan Prajurit A yang cocok adalah antara 151 s.d 162 denyut nadi/menit. Denyut nadi recovery (pemulihan). Rumus : DP = 5 < 120 Artinya DP atau denyut nadi pemulihan setelah 5 menit istirahat selesai melakukan latihan harus

kurang dari 120/menit. DP = 10 < 100 Artinya denyut nadi telah 10 menit istirahat/selesai melakukan latihan harus kurang dari 100/ menit. Cara mengukurnya adalah dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan pelaku setelah 5 menit atau 10 menit selesai latihan, dihitung dalam 15 atau 30 detik.



27

13/06/2012 10:21:01

Jurnal Yudhagama Latihan dalam dosis dengan rumus : DP = 100 s/d 120 menit Jadi denyut nadi pemulihan setelah 5 menit selesai latihan berkisar antara 100/menit s/d 120/menit. Program latihan pembinaan jasmani militer dirancang untuk jangka waktu satu tahun (annual plan). Dalam menyusun suatu program latihan tahunan yang terbagi dalam 2 (dua) periodik harus dirancang sedemikian rupa sehingga kemampuan fisik, postur dan ketangkasan prajurit menunjukkan perkembangan yang progresif. Karakteristik aspek-aspek latihan di setiap tahun umumnya sama. Dasar penerapan Perencanaan Program adalah keberhasilan penyelenggaraan pembinaan jasmani sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara Komandan satuan (fungsi komando), kemampuan pelatih dalam mengoperasionalkan program latihan dan sarana prasarana yang tersedia serta kondisi daerah setempat yang meliputi keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial prajurit. Keadaan geografi wilayah NKRI dengan berbagai kondisi alam yang berbeda dan bervariasi seperti daerah pegunungan dan hutan, daerah pantai atau pesisir serta daerah rawa dan sungai sangat berpengaruh dalam menentukan macam dan jenis latihan yang disesuaikan dengan tugas. Kalender program latihan merupakan alat atau pegangan bagi pelatih untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan latihan selama satu tahun yang terbagi dalam program latihan periodik. Agar program tersebut bermanfaat bagi pembinaan prajurit, maka perencanaan program latihan harus didasarkan pada konsep siklus pembinaan kesamaptaan jasmani perorangan dan satuan, periodisasi / sistimatika latihan dan prinsipprinsip latihan. Siklus pembinaan kesamaptaan jasmani yaitu program latihan tahunan yang terurai dalam 28

program periodik biasanya dibagibagi dalam sejumlah tahap latihan yaitu pembentukan atau pemula, peningkatan dan pemeliharaan yang dibagi lagi dalam siklus makro (bulanan), mikro (mingguan) dan sesi-sesi latihan harian (mio) bisa satu sesi atau dua sesi sehari, “...... dayli or twice dayli training sessions” . Menurut Matveyev (1981) menambahkan satu siklus lagi diantara siklus makro dan mikro yang disebutnya siklus meso (meso– cycle), yang menurut dia merupakan jembatan antara makro dan mikro. Program latihan kesamaptaan jasmani siklus latihannya pada dasarnya dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : Tahap pembentukan atau pemula (Starter program periode), Tahap peningkatan (Conditioning program period), dan Tahap pemeliharaan (Maintenance program period). Periodesasi latihan secara Sistimatika latihan atau sering disebut juga urutan latihan sangatlah penting untuk diketahui oleh setiap prajurit yang akan melaksanakan latihan. Menurut Dr. Mitcheli jika ingin memiliki susunan latihan yang sempurna yang akan mencegah cidera lakukanlah urutan (sistimatika) latihan secara benar terbagi dalam 5 (lima) langkah yaitu;

a. b. c. d. e.

Pemanasan ( warming up ). Peregangan ( strecthing ). Latihan inti ( work out ). Pendinginan ( cooling down ). Peregangan ( strecthing ).

Dengan memahami kepentingan pemanasan sebelum latihan serta pendinginan sesudah latihan, secara rinci dijelaskan urutan latihan sebagai berikut : a. Pemanasan dilakukan secara aktif dengan sifat gerakan ritmis dengan memulai aktifitas yang ringan selama 5 menit dengan aktifitas jalan, joging sepeda stationer dengan tujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otot dan minimal menaikan suhu tubuh 1 derajat. b. Peregangan dengan melakukan macam gerakan stretching dari anggota tubuh bagian atas dan bawah selama 5 menit. c. Latihan inti sesuai program latihan yang dipilih dengan waktu yang dibutuhkan antara 25 – 45 menit. d. Pendinginan dengan melakukan aktifitas ringan seperti jalan, memutar lengan dan mengatur nafas, jangan sekali-kali langsung

Periode Periode Pemanasan Peregangan Latihan inti (Warming up) (Work out) 5 –10 menit 20 – 60 menit Gerak ritmis Peregangan

Periode Pendinginan Peregangan (Colling down) 5-10 menit

Daerah Latihan (Zone Trainning 70% - 90% )

----------------------------------------------------------------------------------Tahap I Menaikan DN Perlahan Sampai Daerah Latihan 0 mnt

* latihan kekuatan * latihan kecepatan * latihan daya tahan Latihan kardiorespirasi Tahap II Mencapai dan mempertahankan sampai pada batas waktu latihan pada daerah latihan (zone training)

Tahap III menurunkan DN sampai 60% dari DN Maksimum

10 mnt 20 mnt 30 mnt 40 mnt Lama latihan dalam menit (minute of exercise)

50 mn

60 mnt



13/06/2012 10:21:02


Tolak ukur kemampuan fisik prajurit dapat dilihat dari hasil kesamaptaan

satuan di jajaran TNI Angkatan Darat bisa melaksanakan pembinaan fisik prajurit secara terprogram, sehingga dapat mendukung tugas pokok yang semakin kedepan semakin berat, begitu juga dihadapkan kepada tuntutan kemampuan fisik Prajurit yang samapta dapat dipenuhi sesuai standar TNI Angkatan Darat. Demikian tulisan ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh prajurit guna meningkatkan kemampuan fisik prajurit TNI Angkatan Darat sehingga terwujudnya prajurit yang Samapta.

Foto Dispenad

Angkatan Darat. Penting untuk diperhatikan baik kepada pelatih maupun anggota yang melaksanakan program latihan diatas harus dapat melaksanakan latihan sesuai program secara serius dan maksimal, sehingga apa yang diinginkan dari program latihan tersebut dapat tercapai. Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan fisik prajurit TNI Angkatan Darat sangat diperlukan suatu program yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga masing-masing

Foto Istimewa

e. Peregangan dengan melakukan macam gerakan stretching dari anggota tubuh bagian bawah dan atas selama 5 menit akan membantu mencegah kekakuan dan nyeri otot serta membantu tubuh tetap lentur. Pada kalender kegiatan yang diturunkan oleh pimpinan Angkatan Darat dan program yang harus dilaksanakan oleh satuan dimana masing-masing satuan melaksanakan tes kesegaran jasmani periodik yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun anggaran, dari data yang diterima oleh Dinas Jasmani Angkatan Darat bahwa laporan pelaksanaan tes kesegaran jasmani prajurit masih ditemukan hasil kemampuan fisiknya dibawah nilai standard yang diberikan oleh Pimpinan Angkatan Darat, begitu juga dari data hasil seleksi suatu pendidikan dari tingkat bintara hingga tingkat perwira masih ditemukan kemampuan fisik prajurit yang tidak bisa memenuhi syarat minimal yang telah di tentukan oleh karena itu dalam kesempatan ini akan diuraikan tentang program latihan jasmani yang dapat di laksanakan oleh seluruh satuan TNI

Foto Istimewa

berhenti mendadak lakukan selama 5 menit dengan tujuan bertahaptahap membawa tubuh kekeadaan istirahat normal.

Pemeliharaan kemampuan fisik di Lembaga Pendidikan

Pull up harus sempurna



29

13/06/2012 10:21:02

Jurnal Yudhagama 1. Tingkat Kategori I (Kurang Sekali). a. Kriteria. KRITERIA Lari 12 Mnt

Vo2 Max

ACARA LATIHAN Lari Aerobik

PHASE PROGLAT

Penguatan Otot Lokal (Setelah Giat Aerobik)

Peningkatan Pemeliharaan

Senin : - Pull Up 3 x Seri - Sit Up - Push Up < 1600 M

< 6 ml/Mnt 3-5 x/minggu

Rabu : - Pull Up - Sit Up 3 x Seri - Push Up

6 Minggu

2 Minggu

Senin :- Pull Up - Sit Up - Push Up 3 xSeri

b. Latihan Peningkatan Lari Aerobik. LARI JARAK/ METER

LARI/JALAN

WAKTU (MENIT)

FREKWENSI/ MINGGU

NILAI/ MINGGU

I

1610

JALAN

13:30

5

10

II

1610

JALAN

13:00

5

10

III

1610

JALAN

12:45

5

10

IV

1610

JALAN / LARI

11:45

5

15

V

1610

JALAN / LARI

11:00

5

15

VI

1610

JALAN / LARI

10:30

5

15

VII

1610

LARI

09:45

5

20

VIII

1610

LARI

09:30

5

20

IX

1610

LARI

09:15

5

20

IX

1610 2415

LARI

09:00 16:00

3 2

21

XI

1610 2415

LARI

08:45 14:00

3 2

21

XII

1610 2415

LARI

08:30 14:00

3 2

24

XIII

1610 2415

LARI

08:32 13:30

3 2

24

XIV

1610 2415

LARI

07:55 13:00

3 2

27

XV

1610 2415 3220

LARI

07:55 12:30 18:00

2 2 1

30

XVI

2415 3220

LARI

11:00 17:00

2 2

31

MINGGU

Selesai melaksanakan program latihan ini baru bisa berpindah ke program latihan kategori baik atau kategori IV. 30



13/06/2012 10:21:03

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 2. Tingkat Kategori II (Kurang). a. Kriteria. KRITERIA Lari 12 Mnt

Vo2 Max


PHASE PROGLAT



Senin : - Pull Up 3 x Seri - Sit Up - Push Up 1600 s.d 2012 Meter

28,1 s.d 34 ml/Mnt


3-5 x / Minggu

13 Minggu

5 Minggu

Senin : - Pull Up - Sit Up - Push Up 3 xSeri


LARI/JALAN

WAKTU (MENIT)

FREKWENSI/ MINGGU

NILAI/ MINGGU

I

1610

JALAN

13:30

5

10

II

1610

JALAN

12:45

5

10

III

1610

JALAN / LARI

11:45

5

15

IV

1610

JALAN / LARI

11:00

5

15

V

1610

JALAN / LARI

10:30

5

15

VI

1610

LARI

09:45

5

20

VII

1610

LARI

09:15

5

20

VIII

1610 2415

LARI

09:00 10:00

3 2

21

IX

1610 2415

LARI

08:45 15:00

3 2

21

X

1610 2415

LARI

08:15 13:30

3 2

24

XI

1610 2415

LARI

07:55 13:00

3 2

24

XII

1610 2415 3220

LARI

07:45 12:30 18:00

2 2 1

30

XIII

2415 3220

LARI

11:55 17:00

2 2

31

MINGGU

Selesai melaksanakan program latihan ini baru bisa berpindah ke program latihan kategori baik atau kategori IV.



31

13/06/2012 10:21:03

Jurnal Yudhagama 3. Tingkat Kategori III (Sedang).

a. Kriteria. KRITERIA Lari 12 Mnt

Vo2 Max


PHASE PROGLAT




34,1 s.d 42 ml/Mnt

3-5 x / Minggu


10 Minggu

8 Minggu

Senin : - Pull Up - Sit Up - Push Up 3x Seri


LARI/JALAN

WAKTU (MENIT)

FREKWENSI/ MINGGU

NILAI/ MINGGU

I

1610

JALAN

12:45

5

10

II

1610

JALAN / LARI

11:00

5

15

III

1610

JALAN / LARI

10:30

5

15

IV

1610

LARI

09:30

5

20

V

1610

LARI

09:15

5

20

VI

1610 2415

LARI

08:45 15:00

3 2

21

VII

1610 2415

LARI

08:30 14:00

3 2

21

VIII

1610 2415

LARI

07:55 13:00

3 2

27

IX

1610 2415 3220

LARI

07:45 12:30 18:00

2 2 1

30

X

2415 3220

LARI

11:55 17:00

2 2

31

MINGGU

Selesai melaksanakan program latihan ini baru bisa berpindah ke program latihan kategori baik atau kategori IV

32



13/06/2012 10:21:03

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 4. Tingkat Kategori IV (Baik).

a. Kriteria. KRITERIA Lari 12 Mnt

Vo2 Max


PHASE PROGLAT




42,1 s.d 52 ml/Mnt

3-5 x / Minggu


18 Minggu

Senin : - Pull Up - Sit Up - Push Up 3 x Seri


LARI/JALAN

WAKTU (MENIT)

FREKWENSI/ MINGGU

NILAI/ MINGGU

I

3220

LARI

17:00

5

32

II

3220

LARI

16:30

5

34

IV

4025

LARI

25:00

5

38

V

4025

LARI

23:00

5

44

VI

4025

LARI

20:00

5

50

VII

4025

LARI

18:00

5

60

VIII

1610

LARI

16:00

5

75

4830

LARI

20:00

5

75

4830

LARI

18:00

5

90

5635

LARI

25:00

5

90

5635

LARI

22:00

5

105

MINGGU

III

IX X XI XII XIII

XIV XV dsl

Selesai melaksanakan program latihan ini baru bisa berpindah ke program latihan kategori baik sekali atau kategori V.



33

13/06/2012 10:21:03

Jurnal Yudhagama 5. Tingkat Kategori V (Baik Sekali). a. Kriteria. KRITERIA Lari 12 Mnt

Vo2 Max


PHASE PROGLAT




> 52,1 ml/Mnt

3-5 x / Minggu


18 Minggu

Senin : - Pull Up - Sit Up - Push Up 3 x Seri


LARI/JALAN

WAKTU (MENIT)

FREKWENSI/ MINGGU

NILAI/ MINGGU

I

3220

LARI

16:30

5

34

II

4025

LARI

25:00

5

38

III 4025

LARI

23:00

5

44

IV

4025

LARI

20:00

5

50

V

4830

LARI

29:00

5

50

VI

4830

LARI

25:00

5

60

VII

4830

LARI

22:00

5

75

VIII

5635

LARI

30:00

5

75

IX

5635

LARI

25:00

5

90

X

5635

LARI

22:00

5

105

Foto Istimewa

MINGGU

Kegiatan lintas medan merupakan bagian dari kesamaptaan jasmani

34



13/06/2012 10:21:04

Foto Istimewa


Kemampuan renang militer

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat/NRP 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

IV. Riwayat Jabatan. : : : : : : :

Drs. Subagyo Letkol Inf/31912 Madiun/31-05-1958 Katholik Kawin Sepamilwa/1984 Kasubdis Binmaptajas Disjasad


Sepamilwa Sekalihpa If Suslapa I Suslapa II Seskoad

: 1984 : 1991 : 1995 : 1996 : 1999

1. Pama Pusdikjas KBDL TNI AD 2. Paurtih Sitih Jasdam II/Swj 3. Kaurtih 023 Sitih Jasdam II/Swj 4. Ka TUUD Jasdam II/Swj 5. Kasi Fasdikjar Seskoad 6. Kadepter Pusdikter 7. Danseter Pusdikter 8. Kasiops Rem-044/Gapo 9. Pgs. kasiter Rem-044/Gapo 10. Dandim-0402/OKI Rem-044/Gapo 11. Pabandya-2/Mindik Spaban Opsdik 12. Pabandya-3/Gadik Spaban Opsdik 13. Kasubdisbinmaptajas Disjasad

B. Dikbangspes. 1. Susjurpajasmil 2. Susdandim

: 1985 : 2003



35

13/06/2012 10:21:04

Jurnal Yudhagama

Membangun Tradisi Satuan Untuk Meningkatkan Jiwa Militansi Prajurit TNI Angkatan Darat Oleh : Brigadir Jenderal TNI Marsono, S.E. (Kadisjarahad)

Tradisi satuan di Jajaran Angkatan Darat diselenggarakan sebagai upaya pemupukan jiwa korsa satuan, peningkatan motivasi juang prajurit, kehormatan, mendorong timbulnya kebanggaan sebagai seorang Prajurit sehingga meningkatkan jiwa militansi Prajurit di satuannya.

I. Pendahuluan.

B

angsa Indonesia dalam hidup dan tata kehidupannya berorientasi kepada tradisi yang mereka terima sebagai warisan dari leluhurnya, sehingga perlu penilaian terhadap segi positif dan negatifnya. Dari beberapa amanatnya Panglima Besar Jenderal Sudirman telah menekankan agar dalam pembentukan prajurit sempurna, prajurit yang tidak kenal menyerah, tahu untuk apa dia berjuang dan berkorban, maka jiwa dan semangat perjuangannya hendaknya tetap dipelihara dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Bahkan telah menjadi kenyataan bahwa Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman/bahaya baik dari dalam maupun luar yang dirasakan akan merusak keutuhan dan atau menghalang-halangi kelangsungan hidup negara, maka dengan kesadaran komponen bangsa dapat mempersatukan diri kembali untuk menghadapi tantangan dengan meninggalkan setiap perbedaan atau pertikaian pendapat. Kebiasaan seperti inilah memperlihatkan aspek-aspek tradisional yang perlu dipelihara dan dibina. Lahirnya TNI Angkatan Darat tidak sebagaimana lazimnya Angkatan Bersenjata Negara lain,

36

tetapi TNI Angkatan Darat lahir di tengah-tengah kancah perjuangan melawan penjajah, berasal dari berbagai laskar perjuangan yang memiliki motivasi tanpa pamrih untuk merebut kemerdekaan. Dari motivasi dan dedikasi yang tinggi lahirnya jiwa dan semangat juang di dada para pejuang yang terus tumbuh dan berkembang sebagai jati diri dari tentara pejuang. Walaupun pejuang saat ini hanya menggunakan peralatan yang sederhana tetapi dengan semangat kebersamaan dan jiwa juang yang tinggi akhirnya mampu merebut kemerdekaan. Oleh karena itu jiwa dan semangat juang tersebut perlu diwarisi dan dilestarikan kepada seluruh insan prajurit TNI Angkatan Darat. Pelestarian jiwa dan semangat juang dapat dilaksanakan dengan membangun tradisi satuan. Nilai-nilai kepejuangan sebagai buah dari pengorbanan dan pengabdian yang telah didharmabhaktikan oleh para pendahulu di satuannya yang telah ditradisikan dari generasi ke generasi sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter prajurit militan yang selalu siap sedia mengabdikan dirinya untuk membela bangsa dan negara. Maka dengan dibangunnya tradisi satuan diharapkan dapat meningkatkan jiwa militansi prajurit di jajaran Angkatan Darat.

II. Tradisi Satuan Angkatan Darat. Tradisi Angkatan Darat, adalah seluruh tata kehidupan Angkatan Darat yang dihasilkan oleh proses Perjuangan Bangsa, sejarah TNI dan TNI AD khususnya, yang terbentuk selama perang kemerdekaan Indonesia serta dapat dijadikan landasan bagi terpeliharanya kelestarian nilai-nilai kejuangan yang telah menjadi identitas prajurit Angkatan Darat. 1. Latar belakang pemikiran. a. Sebagai pembangkit jiwa/ semangat perjuangan. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sejarah perjuangan TNI, Angkatan Darat khususnya telah terbukti bahwa kemenangan dalam pertempuran atau peperangan, bukan sematamata ditentukan oleh persenjataan, akan tetapi ada faktor lain yang sangat menentukan yaitu jiwa/semangat kejuangan yang ditunjukkan dari keikhlasan berkorban yang tiada taranya, pantang mundur dan tidak mengenal menyerah dalam mencapai cita-cita/tujuan, kepatriotan dalam membela nusa, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Jiwa/semangat yang merupakan kekuatan mental dapat melahirkan sikap dan perilaku patriotik dan heroik. Jiwa/semangat inilah yang



13/06/2012 10:21:05


Foto Istimewa

2. Pokok-pokok penyelenggaraan tradisi satuan. Untuk membangun tradisi satuan perlu mengacu kepada pokok-pokok penyelenggaraan kegiatan tradisi satuan secara integral yang meliputi identifikasi, preservasi, sosialisasi dan evaluasi3.

Tradisi satuan dalam rangka sertijab

harus dimiliki oleh setiap prajurit dimanapun dan kapanpun bertugas. Jiwa/semangat kejuangan yang dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memertahankan harkat dan martabat Bangsa Indonesia, sehingga harus dilestarikan dan ditradisikan karena prajurit Angkatan Darat adalah Prajurit pejuang. Sebagai konsekuensinya maka sikap mental, tekad, jiwa/semangat dan nilainilai juang tersebut harus dibangun dan ditanamkan secara sadar dan berkesinambungan kepada Prajurit Angkatan Darat 1. b. Mewujudkan soliditas, kebanggaan, kehormatan, motivasi dan militansi Prajurit. Prajurit yang ditempa atau dibangun dengan tradisi yang sama akan tumbuh rasa senasib sepenanggungan, terjalin solidaritas yang tinggi, berpikir dalam satu pola, berbicara dalam satu bahasa dan bertindak dalam satu kehendak sehingga terwujud soliditas satuan. Keberhasilan dan kegemilangan tugas-tugas yang dilaksanakan satuan, apabila disosialisasikan dan

ditradisikan dapat menumbuhkan kepercayaan diri akan kemampuan dan kekuatan serta kebanggaan bagi prajurit. Internalisasi tradisi satuan yang baik dapat menjadikan prajurit sejiwa (identik) dengan satuannya, sehingga mendorong tumbuhnya tekad untuk menjaga nama baik dan membela kehormatan satuannya. Dengan mengerti dan memahami tradisi satuannya, prajurit terdorong untuk menghargai dan menghormati setiap bentuk perjuangan generasi pendahulunya, sehingga tumbuh motivasi untuk meneladaninya dengan berjuang mendharmabhaktikan dirinya demi keberhasilan tugas-tugas satuannya. Akhirnya nilai-nilai kepejuangan sebagai buah dari pengorbanan dan pengabdian yang telah didharmabhaktikan oleh para pendahulu disatuannya yang telah ditradisikan dari generasi kegenerasi sangat berpengaruh terhadap pembentukkan karakter prajurit militan yang selalu siap sedia mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh, rela berkorban dan pantang menyerah untuk membela bangsa dan Negara 2.

1. Surat Keputusan Pd PANGAD No : KEP618/5/1968 tanggal 13 Mei 1968 dalam Buku V Himpunan Materi Bintal ABRI bidang Pembinaan Tradisi, Disbintalad, Cetakan I Tahun 1980/1981 hal 4-5.

Peraturan Kasad Nomor Perkasad / 201 / XII / 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Bujuknik Penyelenggaraan Pembinaan Tradisi Angkatan Darat, hal 8-9 ).

a. Identifikasi. Identifikasi adalah usaha-usaha pengenalan dan penilaian untuk menentukan dapat tidaknya sesuatu nilai kehidupan digolongkan sebagai tradisi dalam rangka pembinaan jiwa, mental dan semangat perjuangan. Adapun kriteria dalam penentuan penggolongan itu antara lain : Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau moral agama; Tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa; Bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan Angkatan Darat; Tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hidup dalam masyarakat; dan tidak bertentangan dengan kehidupan dan tata kehidupan Pancasila, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. b. Preservasi. Kegiatan pelaksanaan preservasi dilaksanakan dalam upaya untuk memelihara dan merawat (Harwat) serta mengabadikan unsur-unsur tradisi terhadap berbagai pengaruh alam/masa/sosial kebudayaan yang dapat mengakibatkan kerusakan, kehancuran, kemusnahan dan lain sebagainya. Preservasi ini dapat berbentuk dokumenter (misalnya tulisan-tulisan, film-film, arsip-arsip, piagam-piagam dan lain sebagainya) dan monumental (seperti museum, patung-patung, tugu-tugu, palagan, upacara, dan lain sebagainya). Dalam pelaksanaan preservasi supaya dihindari adanya eksesekses yang menjurus kepada : Bersifat pemujaan; Bersifat kultus individu atau golongan dan menjadi bersifat ornamental. Sutedjo, Tradisi pendidikan bathin untuk memupuk motivasi juang Prajurit pada masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, Bandung, Vidya Yudha, No 47/1985, hal 14 s.d 29)

3 2



37

13/06/2012 10:21:05

Jurnal Yudhagama

c. Sosialisasi. Regenerasi di dalam kesatuan Angkatan Darat merupakan proses alami yang tidak bisa dihindari, oleh karenanya tradisi yang dimiliki oleh suatu kesatuan perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota, agar nilai-nilai tradisi yang telah dimiliki sejak lama dari hasil pengalaman generasi sebelumnya dapat ditranformasikan/diwariskan dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk: Menanamkan kesadaran bertradisi, yang berarti mau menerima pendapat dan pandangan dari mereka yang hidup dimasa yang lalu, tanpa menjadikan hal tersebut sebagai suatu dogma; Menginternalisasikan (mempribadikan) nilai-nilai tradisi kepada para prajurit di satuan masing-masing; dan menghargai serta melanjutkan nilai-nilai yang menjiwai kehormatan dan semangat perjuangan bangsa, untuk menanamkan rasa cinta tanah air, kesadaran rela berkorban dan semangat tidak mengenal menyerah yang telah dilakukan oleh para pendahulu, pemimpin maupun pahlawan bangsa dalam melaksanakan tugasnya. d. Evaluasi. Agar tradisi dapat terpelihara, lestari dan berkembang menuju ke arah kemajuan, dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan normanorma yang berlaku di masyarakat, maka perlu adanya evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut dibutuhkan rangkaian penilaian terhadap tradisi yang telah berlaku di kesatuan. 38

Foto Dispenad

Dalam rangka peningkatan jiwa militansi, preservasi hendaknya diarahkan kepada pembinaan jiwa yang mempunyai pengaruh konstruktif dan menguntungkan, baik bagi perorangan maupun masyarakat serta tidak bertentangan dengan asas-asas, nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengibaran Sang Merah Putih

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa : Secara substansial penyelenggaraan tradisi tersebut bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan semangat kejuangan, kebanggaan dan kebersamaan; Tidak menimbulkan efek negatif (antipati) dalam masyarakat; dan selaras dengan kemajuan yang berkembang dalam masyarakat. 3. Permasalahan pelaksanaan tradisi yang terjadi di satuan. Masih ditemukan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pelaksanaan tradisi yang terjadi di satuan. Permasalahan tersebut terkait adanya pelaksanaan tradisi yang tidak proporsional dan mengabaikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, misalnya tradisi penerimaan anggota baru yang sampai menimbulkan korban 4 . Disamping itu permasalahan lain adalah belum terinventarisasinya secara baik tradisi-tradisi yang ada di satuan jajaran TNI AD, sehingga dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh selera pimpinan atau Komandan satuannya. 4. Surat Telegram Kasad Nomor STR/157/2010 tanggal 31-3-2010 tentang Perintah agar lebih proporsional dan manusiawi dalam melaksanakan Tradisi Korps dan Surat Telegram Kasad Nomor STR/209/2010 tanggal 29-4-2010 tentang Perintah agar lebih proporsional dan manusiawi dalam melaksanakan pembinaan terhadap yunior, Tradisi satuan, dan lain-lain.

III. Membangun Tradisi Satuan untuk meningkatkan jiwa militansi. Makna militansi. ”Militan” berarti berdaya juang, bersemangat tinggi5. ”Militansi” berarti Jiwa heroisme, semangat heroik atau berjuang yang membaja, atau ketangguhan berjuang6. Sejarah TNI/TNI AD tidak bisa terlepas dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, karena TNI/TNI AD lahir dari rakyat pejuang yang tumbuh dan berkembang bersama seluruh komponen Bangsa Indonesia. Mencermati Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut, membela, menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI dijiwai oleh semangat persatuan, pengorbanan, tidak kenal menyerah, rela berkorban, loyalitas, tidak gentar dan tekad yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia, yang dikenal kemudian dengan istilah nilai-nilai Perjuangan Bangsa Indonesia. Nilai-nilai Perjuangan Bangsa ini diwarisi oleh TNI dalam perjalanan sejarah perjuangan untuk mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai inilah yang membentuk militansi Prajurit TNI AD. Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka, 2007 hal. 768. 6. Kamus Ilmiah Populer, Tim Prima Pena, Gitamedia, 2006, hal 311 5.



13/06/2012 10:21:06

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD satuan adalah tidak semua satuan menginventarisasi secara baik tradisi-tradisi yang ada di satuannya. Masih ada satuan yang belum familiar dengan tradisi pemberian nama gedung, jalan, ruangan di satuan yang diambil dari nama-nama personel yang telah berjuang dan berjasa terhadap satuan tersebut. Masih ada satuan yang belum berani untuk mengadopsi tradisi daerah yang dapat membangkitkan semangat juang. Sosialisasi tradisi dalam event-event tertentu misalnya saat HUT satuan mengundang para pendahulunya untuk bercerita tentang pengalamannya tentang perjuangan-perjuangannya masih sangat relatif terbatas, dan masih banyak lagi. Upaya kedepan dalam membangun tradisi satuan secara baik, maka hal yang perlu dilakukan adalah menginventarisir tradisitradisi satuan yang ada, kemudian diidentivikasi, dilakukan preservasi, sosialisasi dan dievaluasi. Bila ternyata dari hasil evaluasi timbul permasalahan agar segera dilakukan pembenahan, sehingga tujuan dari membangun tradisi satuan untuk mewujudkan militansi prajurit tersebut dapat tercapai. Dan tradisi yang sudah berjalan agar dicatat/ ditulis dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan tradisi

selanjutnya. Dalam membangun tradisi satuan seyogyanya menggunakan beberapa pendekatan, antara lain : 1. Keagamaan. Adakalanya seseorang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh tradisi yang kuat, melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kaedahkaedah dan moralita agama yang dianutnya. Dalam rangka membangun tradisi satuan hal ini sesungguhnya tidak dapat dibenarkan dan harus ditiadakan. 2. Kebudayaan. Berkenaan dengan kebudayaan Bangsa Indonesia yang beraneka ragam sesuai dengan sifat-sifat suku/daerahnya, maka tradisi-tradisi yang ada dan tidak bertentangan dengan kebudayaan daerah tersebut dan selaras dengan kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila yang dapat dipelihara sebagai kebudayaan bangsa. 3. Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Sumpah Prajurit dan Sapta Marga adalah pedoman hidup prajurit dalam mengemban tugasnya. Dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dalam kehidupan Prajurit, maka Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sebagai penegak kesetiaan Prajurit,

Foto Dispenad

Jiwa militansi. Sejarah telah mencatat bahwa jiwa militansi (semangat heroik atau berjuang yang membaja, rela berkorban, pantang menyerah, loyalitas, tidak gentar) adalah totalitas pengabdian dirinya demi membela bangsa, negara dan tanah airnya, hal ini telah diperbuat putera-putera terbaik Bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut, membela, menegakan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Jiwa militansi ini telah ditunjukkan oleh putera-putera Indonesia dalam: semangatnya yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa meski banyak tantangan dan hambatan, semangat rela berkorban jiwa dan raga, percaya kepada kekuatan sendiri, tekad yang membara ”Merdeka atau Mati”, berjuang tanpa pamrih, berpegang teguh pada prinsip demi kepentingan negara dan bangsa dan keutuhan NKRI. Jiwa militansi inilah yang telah mentradisi dari generasi ke generasi di satuan jajaran Angkatan Darat. Upaya membangun tradisi satuan. Membangun tradisi satuan dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, antara lain: Tradisi penerimaan anggota baru, tradisi pelepasan anggota, tradisi memperingati hari ulang tahun satuan, tradisi berangkat dan kembali melaksanakan tugas operasi, tradisi penyambutan dan atau pelepasan komandan/ pimpinan baru, tradisi purna bhakti dan tradisi lain yang berlaku di satuan. Fakta yang ada dalam penyelenggaraan pelaksanaan tradisi di satuan masih ada yang belum proporsional dan manusiawi. Masih ada Komandan Satuan yang tidak atau belum konsern terhadap pelaksanaan tradisi satuan sehingga tidak memberikan petunjuk atau penekanan sebelum pelaksanaan kegiatan. Faktor keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan tradisi masih diabaikan, sehingga menimbulkan korban. Permasalahan lain dalam membangun tradisi

Pembacaan Pembukaan UUD 1945, Pengucapan Sapta Marga dan pembacaan Panca Prasetya Korpri Volume 32 No. 2 Juni 2012


39

13/06/2012 10:21:06

Jurnal Yudhagama penebal rasa tanggung jawab dan peningkat kewaspadaan dapat terwujud. Dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit diharapkan dapat memperbaharui komitmen para Prajurit dalam mempersatukan jiwa ketentaraan; memusatkan semangat keprajuritan pada kesatuan hidup; meresapkan jiwa Pancasila dalam kehidupan keprajuritan; dan membentuk persatuan tradisi prajurit sebagai bhayangkari bangsa dan negara. 4. Jiwa/semangat juang bangsa. Tradisi satuan merupakan wujud dari tradisi kejuangan, tradisi kejuangan itu sendiri merupakan pengejawantahan kembali dari perjuangan putera-putera bangsa dalam mewujudkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini merupakan titik tolak kita di dalam membangun tradisi satuan, adapun nilai-nilai dan semangat perjuangan bangsa tersebut didasarkan kepada:

b. Perjuangan adil, atau umum menyebut sebagai perang adil, dimana pada perang ini dituntut keberanian dan kesanggupan membela kemerdekaan bangsa dari segala bentuk penjajahan, penindasan dan pemerasan. Dalam perang ini Bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa penjajahan, penindasan dan pemerasan itu adalah perbuatan yang tidak adil dan tidak benar yang perlu dihapuskan/ dihancurkan. c. Perjuangan semesta, atau umum menyebut sebagai perang rakyat semesta, dimana pada perang

Foto Istimewa

a. Perjuangan suci, dimana pada perang ini dituntut kejujuran dan kebersihan bersikap dan bertindak, semata-mata demi kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Disamping itu perang ini berlanjut karena ridho Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Tuhan senantiasa beserta Bangsa Indonesia yang berjuang merebut

dan mempertahankan hak hidup yang berkedaulatan penuh. Karena itu pula, bagi para pejuang yang gugur dalam masa perang ini, digolongankan sebagai syuhada. Seperti amanat Pangsar Letjen Sudirman waktu itu yang berbunyi : ”.......Kita dasarkan perjuangan sekarang ini atas dasar kesucian, Kami yakin, bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak akan melalaikan hambanya yang berjuang sesuatu yang adil berdasarkan atas kesucian bathin. Jangan kuatir. Jangan putus asa, Meskipun kita sekalian menghadapi macam-macam kesukaran dan menderita segala kekurangan, Karena kita isya Allah akan senang, Jika perjuangan kita sungguh berdasarkan kesucian, membela kebenaran dan keadilan”.

Tradisi pembaretan bagi prajurit yang baru masuk satuan 40

ini dituntut kesertaan rakyat untuk bersama-sama berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara dan bangsa tanpa terkecuali. Pernyataan perjuangan semesta ini pernah diungkapkan Pangsar Letjen Sudirman saat itu yang berbunyi sebagai berikut : ”Sebagai bangsa yang ingin mempertahankan martabat bangsa dan negaranya, maka setiap rakyat harus mampu menjadi perisai/benteng tanah air Indonesia, karena itu, Perjuangan pada saat itu dikenal sebagai perang Semesta, yaitu perang dari semua golongan dibawah satu Komando.....”. d. Perjuangan ideologi, dimana pada perjuangan ini dituntut kesanggupan dan kemampuan berjuang di atas prinsip-prinsip: Berjiwa patriot, yang senantiasa mendukung dan membela negara, bangsa serta ideologi Pancasila. Cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Ikhlas dan kerelaan berjuang dan berkorban demi kemurnian ideologi Pancasila. e. Perjuangan nasional, dimana dalam perjuangan ini dituntut kesanggupan dan kemampuan berjuang di atas prinsip-prinsip : Merebut dan mempertahankan kemerdekaan Kesatuan Republik Indonesia, yang dilandasi keBhineka Tunggal Ika-an (Bukan atas dasar kesukuan, regionalisme, provinsialisme dan sejenisnya), menegakkan dan merealisasikan ”Kesadaran Nasionalisme Indonesia” yang sudah bertahun-tahun tumbuh subur di dalam masyarakat. Rasa senasib sepenanggungan atas dasar solidaritas yang tinggi, disamping memiliki kesatuan sejarah dan tujuan. 5. Mental ideologi. Berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara kita tidak terlepas dari norma-norma Pancasila. Mengingat Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan kristalisasi dan aspirasi yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Norma-



13/06/2012 10:21:07

Foto Dispenad


Pelestarian nilai-nilai sejarah pada kegiatan tradisi satuan

norma inilah yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai tradisi yang baik demi tercapainya tujuan perjuangan bangsa. 6. Keikhlasan. Ikhlas mengandung makna tulus hati, (dengan) hati yang bersih (jujur). Nilai yang paling mendasar yang dimiliki para faunding father dan pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan segala keterbatasannya karena adanya hati yang bersih atau kesucian jiwa. Jiwa yang suci dari para pejuang ini diwujudkan secara nyata dalam: Satunya jiwa antara yang memimpin dengan yang dipimpin, Iman dan taqwa kepada Tuhan YME, dan Kesanggupan berjuang dan keikhlasan berkorban, tahan menderita, tidak mengenal menyerah dan teguh dalam pendirian untuk kepentingan bangsa dan tanah airnya, dengan semboyannya “Merdeka atau Mati”. Maka ”kesucian jiwa” dari para Pemimpin ini diharapkan dapat menjadi dasar berpijak dalam rangka membangun tradisi satuan. Disamping itu, dalam membangun tradisi satuan perlu memerhatikan beberapa hal yaitu: 1. Tidak bersifat pemujaan. Kegiatan tradisi satuan dilaksanakan sebagai upaya menciptakan jiwa korsa satuan dalam rangka

meningkatkan jiwa militansi. Kegiatan tradisi satuan merupakan suatu media dalam rangka pencapaian tujuan bagi seorang prajurit dalam pelaksanaan tugas. 2. Tidak bersifat kultus individu/golongan. Tradisi satuan diselenggarakan pada umunya untuk membentuk jiwa korsa dan kebanggaan diri sebagai personel satuan tersebut. Dari sikap mental seperti ini diharapkan semangat dan motivasi yang semakin meningkat dalam pengabdiannya. Kultus individu terhadap seseorang atau golongan terjadi apabila Pembinaan Satuan yang dilakukan terlalu berlebihan, para pemimpin dalam menanamkan pemahaman akan satuannya selalu menanamkan bahwa satuannya lebih baik dari satuan lainnya, hal ini mendorong akan kebanggaan yang berlebihan, sehingga setiap personel menganggap satuan adalah segalagalanya. Akibat dari pemahaman ini mendorong ke arah kultus individu atau golongannya. Membangun tradisi satuan jajaran Angkatan Darat pada dasarnya diarahkan kepada pembentukkan jiwa keprajuritan sehingga mempunyai motivasi juang tinggi yang didasari oleh rasa kesatuan dan persatuan dari seluruh prajurit di lingkungan satuan jajaran Angkatan Darat.

3. Sejalan dengan kehidupan dan tata kehidupan Pancasila. Membangun tradisi satuan diharapkan selalu berpedoman kepada norma-norma dasar kehidupan prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan implementasi dari Pancasila. Jadi membangun tradisi satuan agar selalu sejalan dengan Pancasila. Dalam rangka meningkatkan jiwa militansi prajurit, tradisi satuan dapat digunakan: 1. Sebagai sarana kepemimpinan. Adakalanya terjadi gejala-gejala kemerosotan dalam kepemimpinan. Pada saat-saat seperti ini tradisi dapat digunakan sebagai usahausaha pemecahan segala sesuatu yang dihadapi. 2. Untuk mendapatkan kesejahteraan spiritual. Selain memerlukan kesejahteraan materiil, manusia juga memerlukan kesejahteraan spiritual. Di dalam beberapa hal atau peristiwa unsur tradisi yang masih berpengaruh dalam masyarakat dimanfaatkan untuk memberikan ketenangan, ketentraman, kebebasan dari tekanan-tekanan batin serta sikap pasrah kepadab Tuhan YME. 3. Alat kesatuan dan persatuan. Dengan penggunaan tradisi yang bersumber pada azas kekeluargaan sebagai suatu sistem, dapatlah dihasilkan suatu kesatuan cara berpikir, bertindak yang akan membawa efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. 4. Sebagai alat pembina jiwa dan semangat kejuangan. Perjuangan bangsa yang terdahulu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan mengandung nilainilai perlawanan, tidak kenal menyerah, rela berkorban, loyalitas, percaya diri, tidak gentar, dan sebagainya, nilai-nilai ini dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan jiwa/semangat kejuangan serta dedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas negara yang dihadapi. Volume 32 No. 2 Juni 2012


41

13/06/2012 10:21:08

Jurnal Yudhagama IV. Penutup. Tradisi satuan di Jajaran Angkatan Darat diselenggarakan sebagai upaya pemupukan jiwa korsa satuan, peningkatan motivasi juang prajurit, kehormatan, mendorong timbulnya kebanggaan sebagai seorang prajurit, sehingga meningkatkan jiwa militansi prajurit di satuannya. Di dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya permasalahan dalam penyelenggaraan tradisi ada yang tidak proporsional dan mengenyampingkan kaidahkaidah yang telah ditentukan. Sehingga dapat berakibat fatal (dapat terjadi korban), ke depan dalam membangun tradisi satuan agar menjadi lebih baik maka hal yang perlu dilakukan adalah menginventarisir tradisi-tradisi satuan yang ada, kemudian diidentifikasi, dilakukan preservasi, sosialisasi dan dievaluasi, sehingga tujuan dari membangun tradisi satuan untuk mewujudkan militansi prajurit tersebut dapat tercapai.

Selanjutnya dalam membangun tradisi satuan seyogyanya tidak mengabaikan beberapa faktor, antara lain : Keagamaan/ Kebudayaan, Jiwa/semangat juang bangsa, dan mental ideologi bangsa. Dan dalam membangun tradisi agar selalu diupayakan: Sejalan dengan tata kehidupan yang berlaku di masyarakat, bangsa dan negara. Dalam kehidupan militer senantiasa berpedoman pada tata kehidupan prajurit yang berlandaskan Pancasila ,Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit,. Daftar Pustaka 1 Peraturan Kasad Nomor Perkasad / 201 / XII / 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Bujuknik Penyelenggaraan Pembinaan Tradisi Angkatan Darat, hal 8-9. 2. Surat Keputusan Pd PANGAD No : KEP-618/5/1968 tanggal 13 Mei 1968 dalam Buku V Himpunan Materi Bintal ABRI bidang Pembinaan Tradisi, Disbintalad,

Cetakan I Tahun 1980/1981 hal 4-5. 3 Surat Telegram Kasad Nomor STR/157/2010 tanggal 31-32010 tentang Perintah agar lebih proporsional dan manusiawi dalam melaksanakan Tradisi Korps. 4. Surat Telegram Kasad Nomor STR/209/2010 tanggal 29-42010 tentang Perintah agar lebih proporsional dan manusiawi dalam melaksanakan pembinaan teradap yunior, Tradisi satuan, dan lain-lain. 5. Sutedjo, Tradisi pendidikan bathin untuk memupuk motivasi juang Prajurit pada masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, Bandung, Vidya Yudha, No 47/1985, hal 14 s.d 29. 6. Tim Prima Pena, Kamus ilmiah populer, PT Gitamedia, 2006, hal 311. 7. WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2007, hal. 768).




Marsono, S.E. Brigjen TNI/32062 Surakarta Tanggal 4 Juli 1956. Islam Kawin AKABRI/1978 Kadisjarahad

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. 2. 3. 4.

42

AKABRI Sussarcab Ajen Suslapa Ajen Seskoad

: : : :

1978 1978 1990 1994

1. Latma di Malaysia : 1983 2. Operasi Seroja : 1979 dan 1981 3. Belanda : 2010 IV. Riwayat Jabatan. 1. Katu Rominpersmil 2. PS. Kaurtu Persip Rominpersip 3. Ws. Kabag Pam 4. Dankima 5. Kaurtap Persmil. 6. WS. Kaajen Divif 1 Kostrad 7. WS. Kasi Sahmil 8. Kasimindiasah Ajendam VI/TPR 9. Pabanda MPP Pabandya 3 PB II/Spersad 10. Kasubditmindiasahpra Ditajenad 11. Kaajendam III/Slw 12. Danpusdikajen Kodiklat TNI AD 13. Paban V/Bin PNS Spersad. 14. Kadisjarahad



13/06/2012 10:21:08


DOSIR PRAJURIT SEBAGAI PENDUKUNG KELANCARAN SISTEM PEMBINAAN ADMINISTRASI PRAJURIT GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PRAJURIT TNI AD Oleh : Brigadir Jenderal TNI Heri Herawan (Dirajenad)

Untuk mencapai dosir prajurit sebagai pendukung kelancaran sistem pembinaan administrasi prajurit guna meningkatkan kualitas prajurit TNI AD, perlu dilaksanakan pengurusan dosir prajurit yang memenuhi kriteria BLAM diperlukan kepedulian dari semua pihak yang terkait baik satuan maupun perorangan dengan tetap memperhatikan tahapan-tahapan kegiatannya

I. Pendahuluan.

K

eberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI AD sangat dipengaruhi oleh kualitas prajurit sebagai unsur utama pengawakan organisasi. Sistem pembinaan administrasi prajurit untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI AD sebagai sumber daya manusia perlu dilakukan untuk menyiapkan personel prajurit agar mampu mengemban tugas yang dibebankan demi kepentingan organisasi. Sistem pembinaan tersebut dilaksanakan melalui satu siklus pembinaan prajurit mulai dari penyediaan, pendidikan, penggunaan, dan perawatan sampai dengan pemisahan, hal ini telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Di dalam melaksanakan sistem pembinaan administrasi prajurit akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data personel yang Benar, Lengkap, Absah, dan Mutakhir (BLAM). Dalam hal ini, data diperoleh dari dosir prajurit sebagai data pokok prajurit yang autentik dalam melaksanakan

kegiatan pengurusan administrasi prajurit. Kondisi nyata saat ini setiap kegiatan pengurusan administrasi prajurit dalam rangka pembinaan karier (Binkar) dan pembinaan personel (Binpers) yang meliputi antara lain penempatan jabatan, pendidikan, usul kenaikan pangkat, pemberian tanda kehormatan negara, penetapan kenaikan gaji, kepemilikan kartu penunjukan isteri/suami, penyelesaian masalah disiplin, dan lain-lain belum optimal berpedoman pada dosir prajurit,

sehingga seringkali didalam proses untuk melengkapi pengurusan administrasi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap prajurit menjadi hambatan baik biaya maupun waktu penyelesaiannya. Selain itu, penyajian dosir prajurit untuk keperluan organisasi maupun personel sesuai kebutuhan masih belum maksimal karena isi dosir prajurit yang ada belum memenuhi kriteria BLAM, sehingga pemberian pelayanan personel oleh satuan kepada prajuritnya kurang optimal. Pada kenyataannya, dosir sangat berperan penting dalam mendukung kegiatan Binkar dan Binpers, karena tanpa data prajurit yang mutakhir informasi yang diperlukan pada proses kegiatan pengacaraan personel sampai dengan pengambilan keputusan tidak bisa diolah sesuai kebutuhan. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kinerja dan moril prajurit serta berpengaruh pada kualitas prajurit tersebut. Berdasarkan dari beberapa permasalahan di atas, tulisan ini membahas mengenai pengurusan dosir prajurit dalam mendukung kelancaran sistem pembinaan Volume 32 No. 2 Juni 2012


43

13/06/2012 10:21:08

Jurnal Yudhagama

II. Pengurusan dosir prajurit. Dosir prajurit merupakan himpunan data atau dokumen autentik personel dan menjadi bukti tindakan administrasi yang menunjukkan perjalanan karier personel sejak pengangkatan sampai dengan purnadinas sebagaimana telah dijelaskan di dalam Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/38-A/ XI/2004 tanggal 18 November 2004 tentang Pengurusan Dosir Personel Angkatan Darat. Dosir berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua jenis yaitu dosir aktif (dosir personel yang masih aktif berdinas) dan dosir purna (dosir personel yang sudah pensiun) serta pengurusan dosir personel terbagi menjadi tiga tingkatan meliputi Dosir III (Ditajenad), Dosir II (Kotama/Balakpus) dan Dosir I (Satminkal). Adapun prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam pengurusan dosir adalah BLAM, dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Benar. Bahwa elemen-elemen data yang tertulis dalam dokumen autentik prajurit sesuai dengan aslinya. 2. Lengkap. Bahwa elemenelemen data yang tertulis dalam dokumen autentik maupun jumlah dan jenisnya yang ada dalam dosir prajurit sesuai dengan mutasi atau perjalanan karier prajurit masingmasing. 3. Absah. Bahwa dokumen autentik yang ada dalam dosir dan berkaitan dengan status keberadaan prajurit yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta sah sesuai dengan aslinya. 44

Foto Istimewa

administrasi prajurit guna meningkatkan kualitas prajurit TNI AD, termasuk membahas permasalahan dan upaya untuk menciptakan dosir prajurit yang memenuhi kriteria BLAM serta memaksimalkan kegunaannya dalam menentukan kebijakan pembinaan personel.

Dirajenad mengawasi proses kegiatan input data personel

4. Mutakhir. Aman dan Rahasia. Bahwa setiap dokumen autentik yang ada dalam dosir selalu mengikuti perkembangan karier prajurit dan tersimpan dengan baik, terlindung dan terhindar dari bahaya/gangguan serta hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan. Di dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan dosir tidak hanya bertujuan untuk menjaga dosir agar aman dan tidak rusak namun menitikberatkan kepada pemeliharaan data dan informasi yang terdapat di dalam dosir agar senantiasa mutakhir dengan uraian tahapan kegiatan sebagai berikut : 1. Pencatatan. Dokumen milik prajurit yang diterimakan, dicatat dalam buku register. 2. Penataan. Dokumen yang telah dicatat dilakukan penataan disesuaikan dengan data pada buku register dan kartu induk personel. Dokumen dimasukkan ke dalam sampul dosir diatur sesuai urut waktu penerimaan. 3. Penyimpanan. Semua dokumen milik prajurit dibubuhi

stempel ‘khusus untuk dosir’ dan dimasukkan ke dalam sampul dosir, disimpan ke dalam lemari/rak dosir. Sampul dosir disusun menurut golongan pangkat dan NRP. 4. Pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan agar data autentik dapat terjaga dengan baik. 5. Penyajian Data. Dalam penyajian data dilakukan secara cepat untuk digunakan dalam kegiatan pengurusan administrasi prajurit 6. Penilaian dan Pemisahan. Dosir prajurit dipilah dan dipindahkan ke dosir purnadinas, setelah 30 tahun yang bersangkutan pensiun atau dinyatakan inaktif. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, telah dilakukan pengembangan teknik pengurusan dosir prajurit berupa dosir elektronik (Dosel) yang isi dan kegunaannya sama dengan dosir autentik. Perbedaannya terdapat pada bentuk dan media penyimpanannya. Isi dokumen yang ada pada Dosel berbentuk data lunak/soft copy diperoleh melalui proses pengubahan dokumen autentik menggunakan perangkat komputer dan alat scanner, dan



13/06/2012 10:21:09

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD selanjutnya disimpan dalam perangkat penyimpan CD/DVD, Hard disk dan server data. Dosel dapat disajikan dalam bentuk tayangan pada layar monitor komputer ataupun dalam bentuk cetakan. Cara penyimpanan Dosel lebih mudah dan efisien terutama untuk pendataan, tempat penyimpanan tidak memerlukan tempat yang luas dan kecepatan penyajian data untuk keperluan kegiatan pengurusan administrasi prajurit lebih cepat dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan dan kerahasiaan data. Dosir elektronik (Dosel) dapat di update melalui online.

data untuk setiap dosir prajurit tidak diperoleh melalui laporan mutasi prajurit dan lambatnya laporan pejabat personel maupun pejabat yang mengeluarkan produk administrasi personel. Hal ini menjadikan tidak mutakhirnya data pada dosir prajurit sebagai akibat dari tidak lengkapnya isi dosir, karena tanpa keakuratan dosir prajurit maka kebijakan yang diputuskan/diambil dalam rangka peningkatan kualitas prajurit tidak akan tepat. Keempat, penyajian data. Pada kegiatan penyajian data yang akan digunakan untuk kepentingan satuan sebagai bahan pertimbangan Pimpinan maupun kepentingan prajurit belum dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan isi dosir itu sendiri yang belum sesuai kriteria BLAM. Dosel diadakan sebagai upaya inovasi untuk memudahkan dan mempercepat di dalam penyajian dosir prajurit belum dapat dilaksanakan secara optimal pada satuan tingkat bawah yang disebabkan belum memeroleh dukungan dari pimpinan satuan baik dalam kegiatannya maupun dukungan sarana prasarana. Kualitas keputusan yang diambil seorang Pimpinan dalam

Foto Istimewa

III. Kondisi pengurusan dosir prajurit saat ini. Kondisi pengurusan dosir prajurit saat ini, masih ditemukan permasalahan-permasalahan pada kegiatan pengurusan dosir prajurit terutama pada kegiatan pengisian dokumen, penyimpanan dosir dan pemeliharaan pemutakhiran data serta penyajian data untuk kepentingan pengurusan administrasi prajurit. Pertama, pengisian dokumen. Kelengkapan isi dosir merupakan nilai mutlak yang harus dipenuhi,

hal ini akan terwujud apabila ada kepedulian dari masing-masing pejabat personel untuk melengkapi data personel, cara efektif yang dapat dilaksanakan yaitu setiap produk surat yang berdampak administratif kepada setiap prajurit baik dalam bentuk petikan ataupun surat perintah Komandan Satuan diberikan tanda cap bertuliskan kalimat ‘khusus untuk dosir’ dan selanjutnya sebagai dokumen untuk mengisi dosir prajurit di satuannya. Kedua, penyimpanan dosir prajurit. Ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan penyimpanan dosir prajurit di masing-masing satuan belum terdukung dengan baik. Adanya ruang penyimpanan dosir yang sudah tidak sesuai dengan kapasitas simpannya, sehingga menyulitkan dalam penyimpanan, perawatan, dan pengambilan dosir untuk digunakan. Di samping itu, dosir selalu dimutakhirkan mengikuti perkembangan karier prajurit tersebut, sehingga ruang dan lemari penyimpanan harus disesuaikan dengan kapasitas muat dan jumlah dosir yang dipelihara agar mudah dalam melakukan pembaruan data. Ketiga, upaya pemeliharaan pemutakhiran data. Pemenuhan

Berbagai kegiatan di Bagdosel Ditajenad



45

13/06/2012 10:21:09

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

Kegiatan dosir autentik

kegiatan pengacaraan personel banyak dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dari dosir prajurit. Jika informasi data personel yang diperoleh dari dosir prajurit tidak lengkap dan mutakhir, maka dapat mengurangi kualitas keputusan seorang Pimpinan berkaitan dengan nasib seseorang dimasa yang akan datang. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap penurunan kualitas prajurit TNI AD yang diakibatkan penurunan moril prajurit. Penurunan moril prajurit dikarenakan keputusan yang diambil Pimpinan berkaitan dengan karier yang bersangkutan tidak sesuai dengan latar belakang kemampuan, pendidikan, pengalaman serta rencana pengembangan karier ke depannya. Keseluruhan informasi tersebut hanya dapat diperoleh dalam dosir prajurit yang terpelihara dan memenuhi kriteria BLAM. Pengaruh lain terhadap moril prajurit yaitu apabila pengurusan dosir prajurit sudah sesuai dengan kriteria BLAM serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup, 46

maka kegiatan yang berkaitan dengan pengacaraan personel seperti usul kenaikan pangkat (UKP), jabatan, tanda kehormatan negara (Tahorneg) dan lain-lain dapat dilakukan secara otomatis. Kegiatan pengurusan administrasi prajurit tidak lagi memerlukan proses birokrasi yang berbelitbelit dan tidak perlu lagi setiap prajurit menyiapkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, karena telah tersedia dalam dosir prajurit baik bentuk dosir autentik maupun elektronik. Sehingga personel tidak dibebani kegiatan tambahan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam setiap pengurusan administrasi prajurit. Dengan demikian dosir prajurit sangat berperan penting sebagai sumber data dalam rangka peningkatan kualitas prajurit melalui mekanisme pengacaraan personel salah satunya berpedoman pada dosir prajurit tersebut IV. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi. Pengurusan dosir prajurit dilakukan untuk memelihara dan

meningkatkan kegunaan dosir sebagai sumber informasi personel dalam setiap kegiatan administrasi prajurit. Pada pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat kelancaran pengurusan dosir untuk mencapai kriteria dosir prajurit yang BLAM. Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, terdapat faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai hal yang memengaruhi munculnya permasalahan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Belum terbentuknya kesadaran akan pentingnya dosir. Di dalam pelaksanaan pengurusan dosir yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana mengupayakan himpunan dokumen autentik tersebut senantiasa mutakhir, sehingga tercapai dosir prajurit yang BLAM. Hal ini akan tercapai melalui kesadaran dan kepedulian berbagai pihak terhadap pentingnya dosir prajurit. Untuk mengetahui seberapa besar pandangan terhadap pentingnya pemeliharaan



13/06/2012 10:21:10

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD dan cenderung apatis dalam memutakhirkan dosir prajurit yang berada di bawah tanggung jawabnya. 2. Dosir prajurit belum menjadi pedoman dalam pengurusan administrasi prajurit. Pengurusan dosir meliputi tahapan kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian kembali dosir prajurit untuk keperluan administrasi prajurit baik untuk kepentingan Binkar maupun Binpers. Unsur Pimpinan dan perwira staf di dalam pengambilan keputusannya seringkali kurang memedomani informasi/data yang ada pada dosir prajurit yang lebih BLAM dibandingkan data dari daftar nominatif yang kurang lengkap. 3. Mekanisme perihal kegiatan administrasi prajurit yang tidak berjalan dengan baik. Kegiatan administrasi prajurit merupakan rangkaian kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan siklus pembinaan prajurit dengan hasil akhir berupa dokumen autentik dalam bentuk tulisan dinas yang memiliki dampak administratif bagi personel. Adapun produk administrasi TNI AD sesuai tingkat kewenangan penerbitan dibagi menjadi beberapa tingkat yaitu

Foto Istimewa

dosir prajurit dapat diukur dengan melihat peran dari unsur-unsur yang ada di satuan, yaitu unsur Pimpinan dan pejabat personel di satuan. Kenyataan yang ada, unsur Pimpinan satuan dan pejabat personel di satuan belum memaksimalkan fungsi dosir prajurit dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi prajurit. Penyebabnya antara lain minimnya pengetahuan yang dimiliki unsur pimpinan tersebut tentang kegunaan dosir sehingga pemeliharaan dosir prajurit tidak menjadi hal yang dianggap penting untuk diperhatikan. Sedangkan bila dilihat dari fungsinya, dosir prajurit merupakan sarana pemantau perkembangan karier perorangan yang bisa digunakan dalam menentukan kebijakan pada kegiatan pengacaraan personel. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki Pimpinan satuan dan pejabat personel di satuan juga menyebabkan tidak terlaksananya pengurusan dosir prajurit di satuan secara baik dan benar. Tidak adanya penekanan kepada staf bawahan untuk melakukan pembaruan data sesuai perkembangan personel, menyebabkan dosir tidak tersentuh dan nyaris tidak terpelihara dengan baik. Kondisi ini juga menyebabkan pejabat personel tidak peduli

Proses pemindahan dosir

tingkat Mabesad, Kotama/Balakpus, dan Satminkal. Sesuai dengan mekanisme yang diatur pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Buku Petunjuk Tulisan Dinas TNI AD, bahwa pada setiap produk tulisan dinas yang berdampak administratif bagi personel yang diterbitkan oleh Mabesad, Kotama sebagai PDW atau badan lain berupa salinan dan petikan keputusan harus dikirimkan kepada badan pelaksanaan pengurusan dosir prajurit di semua tingkatan. Kenyataan yang ada, pada setiap proses penerbitan tulisan dinas prajurit, prosedur tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan diabaikan. Sehingga, untuk kegiatan pemutakhiran data pada dosir prajurit tidak terlaksana dengan baik yang berakibat pada tidak tercapainya dosir prajurit yang BLAM untuk disajikan kembali. V. Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan pengurusan dosir prajurit. Dalam rangka menyempurnakan pengurusan dosir prajurit, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul untuk menciptakan kualitas dosir yang BLAM, sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan pengurusan administrasi prajurit secara baik dan maksimal guna meningkatkan kualitas prajurit. Upaya yang dilakukan sebagai berikut : 1. Upaya untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dosir prajurit dengan melaksanakan pembinaan secara langsung oleh unsur pimpinan terhadap perwira stafnya dengan menekankan arti penting pengurusan dosir prajurit baik yang dilaksanakan oleh satuan maupun secara individu dengan membuat dosir pribadi. Unsur pimpinan selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengurusan administrasi prajurit dengan menekankan penggunaan dosir prajurit sebagai Volume 32 No. 2 Juni 2012


47

13/06/2012 10:21:10

Jurnal Yudhagama sumber datanya dan menghindari fotokopi dan penggunaan biaya lainnya yang dibebankan kepada prajurit. Selain itu, unsur Pimpinan dan perwira staf melaksanakan koordinasi dengan satuan terkait dalam pengurusan dosir prajurit dalam hal ini satuan Ajudan Jenderal terdekat memberikan penjelasan tentang mekanisme dan pengurusan dosir prajurit dengan tujuan untuk terciptanya kesadaran akan kegunaan dosir prajurit guna mendukung kelancaran proses administrasi prajurit. 2. Upaya untuk menjadikan dosir prajurit sebagai pedoman dalam pengurusan administrasi prajurit dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada unsur Pimpinan dan perwira staf dalam melaksanakan pengurusan administrasi yang berdampak pada Binpers dan Binkar prajurit

satuannya dengan selalu berpedoman pada dosir prajurit yang telah memiliki kriteria BLAM dalam pengambilan keputusan, sehingga akan diperoleh hasil keputusan yang tidak merugikan kepada prajurit. Di samping itu, dengan pelaksanaan seperti ini secara rutin akan memberikan dampak secara otomatis untuk memutakhirkan isi dosir prajurit setiap ada perubahan/mutasi. 3. Upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme pembinaan administrasi personel yang ada agar bisa berjalan maksimal. Unsur Pimpinan menekankan kepada stafnya untuk melaksanakan pengurusan dosir prajurit secara disiplin terhadap prosedur pengurusan dosir prajurit serta selalu koordinasi dengan staf terkait terhadap pelaksanaannya, sehingga tulisan dinas yang

memiliki dampak administratif supaya ditembuskan/dikirimkan ke pelaksana dosir dengan cara pemberian tanda cap bertuliskan kalimat ‘khusus untuk dosir’ pada berkas tersebut. VI. Kesimpulan. Untuk mencapai dosir prajurit sebagai pendukung kelancaran sistem pembinaan administrasi prajurit guna meningkatkan kualitas prajurit TNI AD, perlu dilaksanakan pengurusan dosir prajurit yang memenuhi kriteria BLAM diperlukan kepedulian dari semua pihak yang terkait baik satuan maupun perorangan dengan tetap memerhatikan tahapantahapan kegiatannya, sehingga akan terwujud pelayanan personel secara optimal yang berdampak langsung terhadap kinerja dan moril prajurit yang akan berpengaruh pada kualitas prajurit.



III. Riwayat Jabatan. : : : : : : :

Heri Herawan Brigjen TNI/ Jakarta/19-04-1955 Islam Kawin AKABRI/1980 Dirajenad


AKABRI Sussarcab Ajen Suslapa-II Seskoad Lemhanas

: 1980 : 1980 : 1989 : 1996 : 2006

1. Kauryanpers Minpersdam IM 2. Dankima Minpersdam IM 3. Kaurdiaga Mindiaga Persdam IM 4. Kaur Lurja Ajendam I/BB 5. Palan Ajen 012 Dam I/BB 6. Kasiminperssip Ajen Akmil 7. Kasi Jahril Ajen Akmil 8. Pabandya Pers Sdirbinlem Akmil 9. Kaajen Kopassus 10. Pabandya-1/Renstra Paban I Srenad 11. Pabandya-2/Anev Paban V Srenad 12. Kaajendam Jaya 13. Paban V/Bin PNS Spersad 14. Danpusdikajen Kodiklat TNI AD 15. Staf Ahli Pangdam XVI/Ptm 16. Pamen Ahli Ditajenad 17. Dirajenad

B. Dikbangspes. 1. Susjurminu : 1983 2. Sussar Para : 1998 3. Susjemen Dephan : 2002

48



13/06/2012 10:21:10


OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN PRAJURIT TNI AD GUNA MEMENUHI DERAJAT KESEHATAN PRAJURIT YANG PRIMA Oleh : Kolonel Ckm drg Nurdjamil Sayuti, MARS (Kasubditbinyankes Ditkesad)

Pada dasarnya prajurit adalah orang-orang pilihan, tentunya sebagai orang pilihan status kesehatannyapun dipilih yang memenuhi persyaratan. Untuk menjaga agar status kesehatannya tetap terjaga dengan baik maka masing-masing prajurit harus punya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan.

I. Latar Belakang.

Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan fisik dan mental yang berlebihan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan (Prajurit) secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

P

rajurit pada dasarnya merupakan orang-orang terpilih dengan memenuhi standar tertentu yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang prajurit TNI, demikian juga dengan status kesehatannya, karena pada saat penerimaan awal telah dilakukan tahapan pemeriksaan menyeluruh meliputi aspek fisik dan kejiwaan sehingga hanya orang yang sehat dapat diterima menjadi prajurit TNI, bahkan setelah menjadi prajurit harus dapat membina dan mempertahankan kondisi kesehatannya tersebut dengan baik, sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang di bebankan satuan kepada dirinya. Dalam perjalanan tugasnya, kegiatan dan dinamika lingkungan serta tuntutan tugas prajurit harus selalu siap selama 24 jam dalam sehari, kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun jiwa dari prajurit tersebut. Kurangnya kesadaran dan pemahaman prajurit terhadap arti pentingnya hidup sehat serta komitmen dan disiplin dalam menjalankan pola hidup sehat mempermudah timbulnya berbagai jenis gangguan kesehatan. Kondisi kesehatan prajurit sangat dipengaruhi oleh kepedulian personel itu sendiri

terhadap kesehatan dirinya, hal ini terlihat dari beberapa contoh dimana prajurit tidak memperdulikan kondisi kesehatan dirinya melakukan kegiatan yang sebenarnya diluar kemampuannya, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan di daerah latihan, penyakit di daerah operasi, sampai dengan timbulnya korban jiwa yang sia-sia. Untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri perlu adanya pemahaman dan pengetahuan tentang faktorfaktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. II. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi derajat kesehatan. Untuk mencapai derajat kesehatan yang berkualitas perlu dimengerti dan dipahami terlebih dahulu arti sehat itu sendiri.

1. Faktor Gen atau keturunan, hal ini berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru, postur tubuh, obesitas, haemoglobin dan serat otot. Bagi prajurit pada saat werving penerimaan pertama telah dinyatakan sehat oleh karena itu harus selalu memelihara dan merawat agar selalu tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai prajurit yang siap setiap saat dibutuhkan. 2. Faktor makanan, makanan merupakan faktor penting dalam kesehatan, karena sumber energi tubuh didapatkan dari makanan. Kecukupan nutrisi optimal adalah karbohidrat 60-70% yang mempunyai efek terhadap daya tahan yang tinggi, protein 12-15% berefek terhadap memperbesar otot dan untuk olah raga yang memerlukan kekuatan otot yang



49

13/06/2012 10:21:10

Jurnal Yudhagama besar, sisanya didapatkan dari lemak dimana dalam jumlah tertentu lemak digunakan sebagai cadangan energi. Bila asupan gizi berlebih dapat menimbulkan obesitas atau berat badan berlebih, ini juga akan berakibat tidak baik dimana akan menjadi sarang beberapa penyakit, antara lain : jantung koroner, pembuluh darah, sakit gula, ginjal, persendian dan lain sebagainya. Dengan kata lain makanan yang berlebihan hanya menjadi beban dan dapat menimbulkan penyakit oleh karena itu diperlukan perhitungan kecukupan asupan makanan yang ideal sesuai dengan beban kegiatan / kerja Prajurit.

4. Faktor lingkungan, polusi yang terjadi saat ini terutama di kota besar sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang. Dengan kata lain seseorang yang terpapar dengan polutan yang melebihi ambang batas akan mengurangi daya tahan tubuhnya. Beberpa penyakit yang dapat timbul akibat terpapar polutan yaitu jantung, pembuluh darah, ginjal, sistim kekebalan tubuh, bahkan panca indra pun akan kena dampaknya. Lingkungan yang sehat merupakan sesuatu yang diharapkan setiap orang, namun tidak setiap orang dapat menikmatinya, untuk itu ciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman. 5. Faktor sikap dan kualitas pikiran, setiap pemikiran positif akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesehatan tubuh kita. Yang diperlukan hanyalah usaha mengembangkan sikap yang

Foto Istimewa

3. Faktor kebiasaan atau gaya hidup, sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Olah raga yang teratur, istirahat yang cukup dan masukan nutrisi yang seimbang merupakan prasyarat untuk menjadi sehat dan bugar. Sedangkan kebiasaan buruk seperti malas olah raga atau bergerak, makan berlebih, kurang tidur dan merokok adalah merupakan faktor pencetus untuk timbulnya berbagai penyakit. Kebiasaan merokok akan berakibat kadar CO banyak yang terhisap, sehingga mengurangi nilai VO2 maks, yang berpengaruh

terhadap daya tahan, selain itu menurut penelitian Perkins dan Sexton, nicotine yang ada, dapat memperbesar pengeluaran energi dan mengurangi nafsu makan bahkan merokok merupakan faktor pencetus untuk timbulnya penyakit jantung koroner.

Instalasi rehabilitasi cacat 50

benar dan selalu berfikiran positif agar dapat menjalani hidup dengan bahagia. III. Pelayanan kesehatan saat ini. Ditkesad memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesehatan prajuarit, PNS dan keluarganya serta kesehatan satuan dengan melaksanakan fungsi utamanya yaitu pelayanan dan dukungan kesehatan. Dalam hal pembinaan kekuatan, pelayanan kesehatan dilakukan melalui upaya-upaya : promotif, preventif, Binkeswa, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR), kuratif dan rehabilitatif juga dengan melaksanakan pembinaan instalasi dan teknis pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam hal penggunaan kekuatan, pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui upaya : Pemeriksaan kesehatan bagi calon prajurit dan prajurit, dukungan kesehatan bagi satuan dalam rangka tugas operasi dan latihan meliputi kesehatan promotif, preventif, instalasi keslap, yankes bagi masyarakat di lapangan, intelijen medis, kesehatan Nubika dan medis khusus. Untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pembinaan kekuatan Kesad menggelar 62 rumah sakit mulai Tk. I sd Tk. IV dan 34 rumkitban. Di masingmasing satuan terdapat poliklinik satuan yang bertugas sebagai pelayanan kesehatan primer. Sedangkan kegiatan yang sifatnya untuk melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan latihan dan penugasan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang di bentuk pada latihan atau penugasan tersebut. Personel Kesad data November 2011 dari DSPP 19.571 yang nyata ada 16.846, dari sejumlah personil yang ada tersebut 1.467 berkualifikasi medis dari DSPP 2.185 dan dari yang berkualifikasi medis tersebut ada 457 dokter spesialis dari DSPP 912, dengan demikian kuantitas dan kualitas personel Kesad masih kurang banyak.



13/06/2012 10:21:10

Foto Dispenad


Instalasi bayi tabung yang dimiliki Ditkesad

Dalam Pembekalan Logistik Kesehatan, anggaran yang dialokasikan adalah dari dana pemeliharaan kesehatan (DPK) yang merupakan dana potongan 2 % dari gaji bruto prajurit dan rutin bantuan kesehatan (RBK) yang merupakan dana APBN. Dari dana yang dialokasikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan logistik kesehatan sekitar 52% dari seluruh kebutuhan, kekurangannya didukung dari hasil pelayanan kepada masyarakat umum (Yanmasum) sekitar 45%, masih kekurangan 3 % hal ini mengakibatkan ada beberapa Faskes yang Yanmasumnya rendah sehingga terpaksa prajurit yang harus menggunakan obat tertentu menjadi tanggungan sendiri. Instalasi Faskes yang ada saat ini hampir kebanyakan instalasi yang sudah tua bahkan ada beberapa Faskes peninggalan zaman penjajahan Belanda termasuk Alkesnya, walaupun beberapa sudah dilakukan renovasi dan pembaharuan. IV. Optimalisasi pelayanan kesehatan. Upaya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka pembinaan kekuatan yang dilakukan Kesad dimulai dari validasi organisasi Ditkesad, RSPAD, peningkatan status 6 Rumah Sakit Kodam dari Rumah

Sakit Tk. III menjadi Rumah Sakit Tk. II, melaksanakan standarisasi rumah sakit di jajaran Angkatan Darat dan menyesuaikan tuntutan standard rumah sakit yang terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) dengan tujuan agar rumah sakit Angkatan Darat memiliki standar kualitas kemampuan pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan, bahkan untuk RSPAD tahun 2013 harus sudah terakreditasi Internasional melalui Joint Comission International (JCI) untuk pelayanan kesehatan. Upaya untuk mengatasi keterbatasan instalasi pelayanan kesehatan di perbatasan, Kesad bekerjasama dengan Kemkes mengoperasionalkan rumah sakit bergerak yang saat ini sudah terealisasi berada di daerah Sintang Kalbar, untuk periode yang akan datang akan dibangun 3 buah rumah sakit bergerak yaitu di Meulaboh 1 buah, perbatasan Kaltim 1 buah, di Maluku Utara 1 buah. Sedangkan di Merauke akan dibangun Rumah Sakit Pratama yaitu rumah sakit permanen dengan kemampuan 50 tempat tidur. Bentuk kerjasama tersebut berupa pembangunan dan pengisian sarana dan prasarana yang didukung Kemkes, tanah disiapkan oleh Kodam setempat dan Sumber Daya Manusia (SDM) di siapkan dari Kesad.

Di bidang SDM, Kesad memberikan peluang kepada seluruh personel Kesad untuk meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan spesialisasi bagi personel dokter dan strata dua bagi personel yang berkualifikasi S1. Demikian juga bagi mereka yang tingkat pendidikannya SLTA diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan S1 dan D3 kesehatan sesuai dengan persyaratan yang dimilikinya. Selain itu hampir setiap rumah sakit sudah terbentuk kerjasama dengan dinas kesehatan setempat, RSUD dan rumah sakit lainnya baik untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis maupun sarana penunjang kesehatan lainnya. Menurut UU RI no 24 Th 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) semua warga negara dijamin pelayanan kesehatannya oleh negara. Dalam aplikasinya saat ini sedang dibuat Perpres tentang BPJS yang mengatur tentang prosedur Yankes, Faskes dan ketentuan para peserta BPJS. Direncanakan tahun 2013 masa uji coba BPJS dan tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik. Sesuai dengan amanat undang-undang, untuk prajurit, PNS dan keluarganya diwajibkan untuk menjadi peserta sedangkan untuk Faskes akan menjadi mitra BPJS. Dengan pengertian bahwa semua prajurit, PNS dan keluarganya dapat diterima di seluruh Faskes baik milik TNI, Kemkes dan Faskes yang lainnya selama Faskes tersebut menjadi mitra BPJS. Demikian juga dengan Faskes yang dimiliki TNI harus menjadi mitra BPJS sesuai dengan ketentuan, dengan kata lain Faskes TNI dapat melayani peserta BPJS lainnya selain TNI. Dengan masuknya Prajurit dan Faskes TNI menjadi peserta BPJS memberi peluang kepada prajurit untuk dapat memilih Faskes sesuai dengan yang diyakininya terbaik dan terdekat dengan tempat tinggalnya, sehingga memberikan keuntungan dari segi pelayanan, efektifitas, maupun efisiensi. Demikian juga Volume 32 No. 2 Juni 2012


51

13/06/2012 10:21:11

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

Pemeriksaan pasien menggunakan alat medis yang modern

dengan Faskes TNI memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dengan Faskes lainnya, sehingga apabila suatu Faskes tidak melayani secara optimal maka akan ditinggalkan oleh penggunanya. Selain meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan arti pentingnya menjaga dan meningkatkan kesehatan bagi prajurit itu sendiri dilakukan melalui peningkatan fungsi kesehatan promotif dan preventif, antara lain sebagai berikut : 1. Penyuluhan, ceramah dan diskusi tentang kesehatan perorangan untuk mencegah terjangkitnya penyakit, kesehatan lingkungan untuk mencegah berkembangnya vector penular penyakit, HIV/Aids, TBC, Malaria, Narkoba dan lain-lainnya. 2. Advokasi tentang kesehatan kepada Komandan Satuan pada saat akan melaksanakan latihan seperti pengecekan kondisi kesehatan personel yang akan melaksanakan latihan, pengecekan suhu lingkungan latihan, pengecekan kesiapan makanan, minuman dan lain-lain. 3. Menyelenggarakan sosialisasi produk-produk alat Komunikasi, 52

Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan. 4. Pemberian vaksin tertentu sesuai kebutuhan sebelum melaksanakan tugas operasi. 5. Kegiatan deteksi dini dan pengendalian penyakit dengan melakukan screening kepada seluruh personel. Dalam proses melaksanakan pembinaan kesehatan perlu adanya kerjasama yang sinergis antara petugas kesehatan yang memberikan pelayanan dan dukungan kesehatan, disamping itu peran Komandan dan kepala satuan kerja memberikan kontribusi yang sangat besar dan signifikan (kesehatan fungsi komando) terhadap berhasil atau tidaknya pembinaan kesehatan di satuan. Komandan Satuan sebagai pimpinan dan pembina satuan memiliki tanggung jawab terhadap kesiapan anggota dalam melaksanakan tugas termasuk di dalamnya kesiapan kondisi kesehatan, prajurit yang siap tugas adalah prajurit yang sehat fisik dan mentalnya, oleh sebab itu perhatian Komandan/Kepala Satuan merupakan peran yang sangat penting sifatnya. Peran Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan kesehatan

yaitu dengan mendukung dan memfasilitasi berbagai upaya-upaya promotif, preventif dan kuratif di satuannya masing-masing. V. Kesimpulan. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan optimalisasi pelayanan kesehatan prajurit TNI AD guna memenuhi derajat kesehatan prajurit yang prima sebagai berikut : 1. Pada dasarnya prajurit adalah orang-orang pilihan, tentunya sebagai orang pilihan status kesehatannyapun dipilih yang memenuhi persyaratan. Untuk menjaga agar status kesehatannya tetap terjaga dengan baik maka masing-masing prajurit harus punya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Pelaksanaan Rikkes berkala agar dipatuhi sesuai jadwal. 2. Banyak faktor yang berpengaruh untuk mendapatkan derajat kesehatan yang prima tersebut yaitu, gen atau keturunan, makanan, gaya hidup, lingkungan dan sikap dan kualitas pikir dari masingmasing prajurit itu sendiri. 3. Pelayanan kesehatan saat ini baik dari aspek kelengkapan Faskes, kuantitas dan kualitas SDM



13/06/2012 10:21:11


4. Kesad selalu berupaya untuk mengoptimalisasikan pelayanan kesehatan bagi prajurit PNS dan keluarganya maupun Satuan, hal ini dilakukan melalui upaya-upaya validasi organisasi Ditkesad dan Rumah Sakit, standarisasi organisasi rumah sakit Angkatan Darat, terakreditasinya tingkat Nasional seluruh rumah sakit di jajaran Kesad sedangkan untuk RSPAD tingkat internasional, peningkatan kualitas SDM melalui memberikan peluang untuk pendidikan pengembangan teknis dan kerjasama dengan dinas kesehatan, rumah sakit daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga spesialis dan alkes canggih. Turut serta dalam proses pelaksanaan program BPJS yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah. Meningkatkan peran kesehatan promotif dan preventif melalui penyuluhan, vaksinasi, advokasi, KIE dan melaksanakan screening kepada prajurit yang diperkirakan terpapar suatu penyakit.

Foto Istimewa

maupun jumlah dukungan anggaran belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan prajurit,PNS beserta keluarganya maupun kesehatan Satuan.

Pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Peran Komandan / Kepala satker dalam pembinaan kesehatan sangat diperlukan dengan melaksanakan pembinaan kesehatan fungsi komando. VI. Saran. 1. Perlu pemenuhan kebutuhan dan optimalisasi penggunaan SDM khususnya pada rumah sakit daerah perbatasan. 2. Pembinaan kesehatan hendaknya merupakan tanggung jawab

bersama antara petugas kesehatan dan Komandan/Kepala Satuan (Binkes Fungsi Komando). VII. Penutup. Demikian tulisan tentang optimalisasi pelayanan kesehatan prajurit TNI AD guna memenuhi derajat kesehatan yang prima, dengan harapan dapat bermanfaat bagi prajurit dalam menjaga kesehatan yang prima sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya masing-masing secara berdaya dan berhasil guna.




drg. Nurdjamil Sayuti, MARS Kolonel Ckm/33310 Garut/28-09-1959 Islam Kawin Sepa Wamil/1986 Kasubditbinyankes Ditkesad

II. Riwayat Penugasan. 1. 2. 3. 4.

Ops Kam Tim-Tim PBB Bosnia Herzegovina Ops Pasca Jajak Pendapat Tim-Tim Ops Bankes Republik Islam Iran

1. Ka Instaldik RS TK III Pontianak Kalbar 2. Ka Polgi RS TK IV Singkawang kalbar 3. Pa Ahli Kes Gilut Yonkes 1 Kostrad 4. Wadan Yonkes 1 Kostrad 5. Dan Yonkes 1 Kostrad 6. Waka Kes Kostrad 7. Waka Kesdam Jaya 8. Kakes Kostrad 9. Kakesdam IX/Udy 10. Kasubditbinyankes Ditkesad

: 1986 - 1987 : 1996 - 1997 : 1999 : 2004



53

13/06/2012 10:21:12

Jurnal Yudhagama

Proses Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Prajurit TNI Angkatan Darat Beserta Keluarganya Oleh : Brigadir Jenderal TNI Tisyanto, S.H., M.H. (Dirkumad)

Setiap prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat dan keluarganya berhak mendapat bantuan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan jaminan dan kepastian hak bantuan hukum merupakan rawatan dan layanan kedinasan. I. Pendahuluan.

U

ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu hak atas perlindungan hukum bagi warga Negara adalah hak atas bantuan hukum. Oleh sebab itu, prajurit TNI sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga memiliki hak atas bantuan hukum. Dinamika Keberhasilan dalam melaksanakan tugas TNI Angkatan Darat memang akan ditentukan oleh tingkat kemampuan para Prajuritnya. Namun, pada sisi yang lain, seiring dengan perkembangan dan dinamika kemasyarakatan, kehidupan Prajurit tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial lingkungannya, sehingga akan berhadapan atau mengalami persoalan hukum yang berpotensi mengganggu, memengaruhi dan bahkan dapat menghambat pelaksanaan tugas. Dalam kondisi yang demikian, pemberian bantuan hukum bagi prajurit menjadi sangat

54

penting. Sebab, penyelesaian persoalan hukum baik melalui mekanisme peradilan maupun penyelesaian di luar pengadilan harus ditangani oleh para ahli hukum, dalam hal ini oleh para Perwira Hukum di jajaran Ditkumad maupun di jajaran Kumkotama di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dalam kaitan ini maka bantuan hukum dapat langsung dirasakan oleh Prajurit/PNS TNI AD dan keluarganya, Pejabat dan Satuan di jajaran TNI Angkatan Darat dan dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja secara personal maupun satuan. Lebih dari itu, hasilnya akan memberikan dampak positip bagi kepentingan pembinaan personel, materiil, dan atau pengamanan asset/pangkalan TNI Angkatan Darat. Bantuan hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan salah satu fungsi dari fungsi utama Direktorat Hukum Angkatan Darat. Direktorat Hukum Angkatan Darat menyelenggarakan misi dukungan hukum dan memberikan bantuan hukum dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Darat. Guna memberikan pemahaman kepada Prajurit/PNS TNI Angkatan Darat dan keluarganya, berikut disampaikan uraian singkat tentang: “Proses Pelayanan Bantuan Hukum

Kepada Prajurit TNI Angkatan Darat beserta keluarganya.” II. Dasar hukum pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum bagi Prajurit dan keluarga Prajurit didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dirumuskan pada Pasal 54, Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dirumuskan pada Pasal 215: a. Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan. b. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata (sekarang Tentara Nasional Indonesia).



13/06/2012 10:21:14


Foto Istimewa

sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka, dapatlah diartikan bahwa hak untuk mendapat bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara Indonesia. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum.

Persidangan di Peradilan Militer

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan pada Pasal 18 Ayat (4): “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Undang-undang Nomor 34 4. Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa bantuan hukum merupakan salah satu dari sekian bentuk rawatan dan layanan kedinasan. Dalam Pasal 50 Ayat (1) ditegaskan bahwa prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, salah satunya adalah, bantuan hukum. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, dalam Pasal 41 mempertegas kembali tentang rawatan kedinasan, bantuan hukum bagi Prajurit. 6. Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/21/IV/2008 tentang Nasihat dan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI. 7. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad/130/ IX/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

8. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/63/XII/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Direktorat Hukum TNI AD. III. Hakikat bantuan hukum. 1. Bantuan hukum sebagai hak konstitusional. Meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bantuan hukum adalah hak konstitusional, namun apabila disimak dari rumusan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama, atau kedudukan derajat hidupnya. Pengakuan dan jaminan ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, bantuan hukum juga merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4), bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum

2. Bantuan hukum prajurit TNI merupakan rawatan dan layanan kedinasan. Tidak terkecuali, sebagaimana warga negara pada umumnya, Prajurit TNI dan keluarganya juga dijamin untuk mendapatkan bantuan hukum. Secara tegas menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa bantuan hukum merupakan salah satu dari sekian bentuk rawatan dan layanan kedinasan. Pasal 50 Ayat (1) menegaskan bahwa prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi; Penghasilan yang layak, tunjangan keluarga, perumahan/asrama/mess, rawatan kesehatan, pembinaan mental dan pelayanan keagamaan, bantuan asuransi kesehatan dan hukum, jiwa, tunjangan hari tua, dan asuransi penugasan operasi militer. Bahkan tidak hanya anggota TNI tetapi bantuan hukum juga diberikan kepada Keluarga prajurit, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (3), bahwa keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi, rawatan kesehatan; pembinaan mental dan keagamaan, serta bantuan hukum. Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI pada Pasal 41 juga mempertegas kembali tentang rawatan kedinasan bantuan hukum bagi prajurit. 3. Pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan rumusan pengertian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Volume 32 No. 2 Juni 2012


55

13/06/2012 10:21:14

Jurnal Yudhagama Yang berhak mendapatkan IV. bantuan hukum. Sebagai penjabaran pemberian bantuan hukum bagi Prajurit TNI sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/21/IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Nasihat dan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI. Dalam peraturan dimaksud dibedakan antara yang berhak dan yang dapat menerima bantuan hukum. Kemudian, bagi yang berhak menerima bantuan hukum, juga dibedakan antara hak di dalam rawatan kedinasan dan di luar rawatan kedinasan. Rawatan kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan non materiil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani. 1. Yang berhak menerima nasihat dan bantuan hukum: a. Di dalam rawatan kedinasan: Prajurit, prajurit siswa, dan keluarga prajurit (keluarga adalah suami/ isteri beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai peraturan yang berlaku. Anak adalah anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut peraturan yang berlaku).

Foto Istimewa

Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit, adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi pemberian nasihat hukum dan bantuan hukum dalam rangka penyelesaian perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan, Pada tataran undang-undang memang tidak dibedakan antara bantuan hukum dan nasihat hukum. Namun, pada tingkat Peraturan Panglima TNI dibedakan antara Bantuan Hukum dan Nasihat Hukum. Dimana bantuan hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan secara langsung beracara di segala tingkat pengadilan guna bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan dinas sebagai bagian dari rawatan kedinasan dan di luar rawatan kedinasan, terhadap prajurit TNI serta PNS di lingkungan TNI. Sedangkan nasihat hukum, adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada dinas, prajurit TNI dan PNS di lingkungan TNI serta untuk kepentingan rawatan kedinasan dan bukan untuk kepentingan rawatan kedinasan, yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

Penyumpahan saksi di Pengadilan Negeri 56

b. Di luar rawatan kedinasan: Satuan dalam jajaran TNI, organisasi istri prajurit, yayasan, koperasi di lingkungan TN, badan-badan di lingkungan TNI, PNS TNI beserta keluarga, dan Purnawirawan TNI dan Pensiunan PNS TNI beserta keluarganya, warakawuri, duda, dan veteran RI. 2. Yang dapat menerima nasihat dan bantuan hukum: Anak yang di luar tanggungan. (anak yang sudah menikah), orang tua/mertua Prajurit/PNS TNI (orang tua adalah bapak atau ibu kandung serta mertua), orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan TNI. Selanjutnya juga ditegaskan mengenai jenis perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum di persidangan, yaitu: Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tata Usaha Negara/Militer, Perkara yang berkaitan dengan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan Waris, dan Perkara-perkara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pemberian nasihat hukum, yang merupakan kegiatan pemberian konsultasi dengan menitikberatkan pada kegiatan di luar proses sidang pengadilan, atau yang juga dikenal dengan istilah di luar proses litigasi, dilakukan melalui upaya perdamaian, mediasi, negosiasi, arbitrase atau konsiliasi. V . Proses penyelenggaraan bantuan hukum. Mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan TNI khususnya TNI Angkatan Darat memedomani Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang disahkan melalui Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/130/IX/2007 tanggal 13 September 2007. Pemberian bantuan hukum didahului dengan permohonan bantuan hukum baik oleh prajurit/PNS TNI Angkatan Darat, satuan, ataupun purnawirawan, warakawuri, wredatama dan anggota Veteran RI dan keluarganya.



13/06/2012 10:21:15

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 1. Permohonan bantuan Hukum.

b. Badan hukum yang berada di bawah pembinaan TNI Angkatan Darat di tingkat Mabesad/Balakpus/ Kotama dan jajarannya, dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dengan proses pengajuan sebagai berikut: Tingkat Mabesad kepada Kasad, Tingkat Balakpus kepada Dan/Gub/Dir/Ka Satuan masing-masing, Tingkat Kotama kepada Pangkotama, dan Tingkat Balak Kotama kepada Dan/Ka satuan masing-masing. c. Perorangan di tingkat Mabesad/ Balakpus/Kotama dan jajarannya dapat mengajukan bantuan hukum sebagai berikut: Pati Mabesad kepada Kasad, Dan/ Gub/Dir/Ka Balakpus kepada Dirkumad, Keluarga Pati Mabesad dan keluarga Dan/Gub/Dir/Ka kepada Dirkumad, Pangkotama/ Dan/Ka di jajaran Kotama serta keluarganya kepada Kakum Kotama, dan prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat serta keluarganya kepada Komandan Satuannya. d. Purnawirawan, warakawuri, wredatama dan anggota veteran RI dan keluarganya kepada Dirkumad/ Kakum Kotama. VI. Dukungan administrasi. Mendasari pada Peraturan Panglima TNI dalam hal nasihat dan bantuan hukum di lingkungan TNI diatur tentang dukungan administrasi sebagai berikut: 1. Biaya perkara perdata di pengadilan, meliputi: a. Biaya administrasi. Yaitu biaya yang harus dibayar untuk proses penyelesaian perkara di pengadilan/ setiap tingkat pemeriksaan,

Foto Istimewa

a. Satuan jajaran TNI Angkatan Darat: Tingkat Mabesad kepada Kasad, Tingkat Balakpus kepada Dan/Gub/Dir/Ka Satuan masingmasing, Tingkat Kotama kepada Pangkotama, dan Tingkat Balak Kotama kepada Dan/Ka satuan masing-masing.

Sidang mediasi di Pengadilan Negeri

meliputi: Pendaftaran gugatan, izin beracara di pengadilan, penyumpahan, fotokopi alat bukti berupa surat/dokumen, legalisasi fotokopi alat bukti berupa surat/ dokumen, pengambilan salinan putusan, upaya hukum, dan biaya lain yang timbul dalam persidangan, misalnya biasa saksi ahli yang besarnya sesuai tingkat keahlian dan berat ringannya perkara yang dihadapi. b) Biaya operasional. Yaitu setiap biaya yang diperlukan oleh pelaksana pemberi nasihat dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meliputi: Transportasi, pencarian dan pengumpulan data (sebagai alat bukti), apabila diperlukan, menghubungi dan atau menghadirkan saksi, apabila diperlukan, dan akomodasi dan konsumsi apabila diperlukan. Biaya tersebut di atas sepanjang untuk kepentingan dinas menjadi tanggung jawab dinas. Sedangkan biaya sebagaimana teresebut di atas, sepanjang untuk kepentingan perkara perdata termasuk di dalamnya perkara tata usaha negara/militer, perkara nikah, talak, cerai, rujuk, waris dan perkaraperkara lain di luar perkara pidana untuk kepentingan pribadi, biaya ditanggung oleh pemohon bantuan hukum.

2. Biaya bantuan hukum bagi prajurit/PNS TNI dan prajurit siswa untuk perkara pidana ditanggung oleh dinas. VII. Penutup. Bantuan hukum merupakan hak setiap warga Negara, termasuk Parjurit/PNS TNI Angkatan Darat dan keluarganya. Oleh sebab itu, undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan jaminan dan kepastian hak bahwa bantuan hukum merupakan rawatan dan layanan kedinasan. Permohonan bantuan hukum dapat diajukan oleh prajurit/PNS TNI Angkatan Darat dan keluarganya kepada Komandan Satuan untuk selanjutnya diteruskan kepada Dirkumad/Kakum Kotama sesuai dislokasi satuan dari prajurit/ PNS TNI Angkatan Darat yang bersangkutan. Bantuan hukum diberikan dan sekaligus dilaksanakan dalam proses beracara di pengadilan/litigasi untuk perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara/militer, perkara yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, rujuk dan waris, serta perkara-perkara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan nasihat hukum bersifat pemberian konsultasi dengan menitikberatkan pada kegiatan di luar proses sidang pengadilan nonlitigasi. Volume 32 No. 2 Juni 2012


57

13/06/2012 10:21:15

Jurnal Yudhagama Mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum kepada Prajurit/PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya adalah sebagai berikut: PRAJURIT/PNS TNI AD BESERTA KELUARGANYA

1

DAN/KA SATKER

DIRKUMAD /KAKUM KOTAMA

2 3

6

7

10

KASUBDIT BANDUKKUM DITKUMAD/ KASI BANKUM KUM KOTAMA 4

9

TIM PELAKSANA BANKUM

5

KABAG BANKUM/ STAF BANKUM

Keterangan : 1. Permohonan bantuan hukum dari Prajurit/PNS TNI AD anggota Mabesad dan Balakpus TNI AD/Kotama, diajukan kepada Komandan Satuan. 2. Komandan Satuan meneruskan permohonan bantuan hukum Prajurit/ PNS TNI AD anggota Mabesad dan Balakpus TNI AD/Kotama kepada Dirkumad/Kakum Kotama untuk tingkat

Kotama. 3. Dirkumad/Kakum Kotama memerintahkan kepada Kasubdit Bandukkum Ditkumad/ Kasi Bankum Kum Kotama untuk mempelajari, memberikan pendapat dan saran hukum atas permohonan bankum tersebut. 4. Kasubdit Bandukkum Ditkumad/ Kasi Bankum Kum Kotama, memerintahkan Kabag Bankum/Staf

Bankum Kum Kotama untuk membuat konsep pendapat dan saran hukum kepada Dirkumad/Kakum Kotama. 5. Kabag Bankum Subditbandukkum Ditkumad/Staf Bankum Kum Kotama mengajukan konsep pendapat dan saran hukum kepada Kasubdit Bandukkum/ Kasi Bankum Kum Kotama. 6. Kasubdit Bandukkum Ditkumad/ Kasi Bankum Kum Kotama mengajukan pendapat dan saran hukum kepada Dirkumad/Kakum Kotama dilampiri konsep Surat Perintah Dirkumad/ Kakum Kotama untuk Tim Pelaksana Bankum. 7. Dirkumad/Kakum Kotama mengeluarkan Surat Perintah bantuan hukum kepada Tim Pelaksana Bankum. 8. Prajurit/PNS TNI AD atau keluarganya memberi Surat Kuasa kepada Tim Pelaksana Bankum. 9. Tim Pelaksana Bankum melaksanakan bantuan hukum dan melaporkan kegiatannya kepada Kasubdit Bandukkum Ditkumad/ Kasi Bankum Kum Kotama. 10. Kasubdit Bandukkum Ditkumad/ Kasi Bankum Kum Kotama membuat laporan hasil pelaksanaan bantuan hukum kepada Dirkumad/Kakum Kotama.




Tisyanto, SH., M.H. Brigjen TNI/28840 Slawi/23-02-1955 Islam Kawin AKABRI/1978 Dirkumad

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. 2. 3. 4.

AKABRI Sussarcab Ajen Diklapa II Minpers Seskoad

: : : :

1978 1979 1989 1994

B. Dikbangspes. 1 Sussar Para 2. Susjab Odmil

58

: 1988 : 1995

1. Kasetminpersdam Kodam IV/Swj 2. PGS.Dankima Pusdikkum 3. Dankima Pusdikkum Ditkumad 4. Pama Pusdikkum Ditkumad 5. Kaurdal Pusdikkum Kodiklatad 6. Pahatluhkum Kum Kopassus 7. PS Pakum Kopassus 8. Pakum Kopassus 9. Anggota Pok BHLK Gol VI Kumdam 10. Kabag Binsat Subditbincab 11. Kapok BHLK Kumdam Jaya 12. Oditur Militer 13. Pasi Binkum Sdak Babinkum ABRI 14. Kaodmil III-19 Jayapura Babinkum 15. Pamen Mabes TNI 16. Pamen Ditkumad 17. Putua 1 Bid Akademik STHM 18. Kasubditbincab Ditkumad 19. Pamen Mabes TNI 20. Kadiskumdangham Babinkum TNI 21. Omilti 22. Kaodmilti II Jakarta 23. Kapusmasmil Babinkum TNI 24. Waka Babinkum TNI 25. Dirkumad



13/06/2012 10:21:15




59

13/06/2012 10:21:16

KASAD JENDERAL TNI PRAMONO EDHIE WIBOWO SEDANG MEMERIKSA PASUKAN PADA UPACARA HARI JUANG KARTIKA TAHUN 2011 DI BRIGIF-15/KUJANG CIMAHI

Jurnal Yudhagama

60



13/06/2012 10:21:17

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Recommend Documents