Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

www.tniad.mil.id

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat STAF AHLI : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Koorsahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Brigjen TNI Drs. Christian Zebua, M.M. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Sesdispenad Kolonel Inf Endar Priyanto KETUA TIM EDITOR : Kasubdis Pensat Kolonel Inf Rochiman DEWAN REDAKSI : Kasubdis Penum Kolonel Inf Iskandar M. Munir, Kasubdis Binfung Kolonel Czi Yulizar Gustiansyah, Kasubdis Pensus Kolonel Inf Widodo Rahardjo, Kasubdis Lissainfo Letkol Arm Gatot Eko Puruhito SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Caj Priyo Purwoko, BA, SH, Mayor Caj M.Yakub ANGGOTA TIM EDITOR : Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, Mayor Inf Bakri Thamrin, Kapten Caj Luther Bangun, DISTRIBUSI : Mayor Inf Zulkarnain DESIGN GRAFIS : Serka Moh.Holil, Sertu Enjang TATA USAHA : Peltu (K) Ety Mulyati, PNS A. Sihombing, PNS Suwarno REDAKTUR FOTO : Letda Inf Suwandi ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected]

Nomor 82 Tahun XXIX Maret 2009

www. tniad.mil.id

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

6 NETRALITAS TNI MENCEGAH KETERLIBATAN PRAJURIT TNI AD DALAM POLITIK PRAKTIS

Mayjen TNI Karsadi Aster Kasad

14 MENINGKATKAN PERAN TNI PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DALAM MENDUKUNG TUGAS POKOK

Mayjen TNI Supiadin A.S. Asops Panglima TNI

28 NETRALITAS TNI SEBAGAI WUJUD TUNTUTAN PROFESIONALITAS TUGAS DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK 2009

DAFTAR ISI

Mayjen TNI S. Simandjuntak Danpusterad

38 PERANAN TNI DALAM MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH NKRI DAN KESELAMATAN BANGSA DITENGAH KRISIS EKONOMI GLOBAL

Mayjen TNI Bambang Suranto Danseskoad

54 WAWASAN NUSANTARA DI TENGAH-TENGAH BADAI KRISIS EKONOMI DUNIA

Kolonel Inf Judy Harianto Danrem-102/PJG

63 MENINGKATKAN PERAN TNI DALAM MENGEMBAN TUGAS MISI PERDAMAIAN DUNIA

Brigjen TNI I Gede Sumertha, K.Y. PSC Ketua PMPP TNI

63 UPAYA OPTIMALISASI PERAN PASUKAN TNI DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA KHUSUSNYA DI LEBANON SELATAN

Kolonel Inf B. Zuirman Asops Kaskostrad

PENGANTAR REDAKSI

P

uji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Jurnal Yudhagama dapat hadir kembali di tengah-tengah pembaca setianya. Pada Edisi Maret 2009 kali ini, redaksi mencoba mengangkat topik tentang Netralitas TNI pada Pemilu 2009. Tahun 2009 merupakan tahun politik bagi Bangsa Indonesia karena pada tahun ini rakyat Indonesia akan mengikuti Pemilu legislatif yang akan berlangsung tanggal 9 April 2009 dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang akan berlangsung tanggal 8 Juni 2009. Sejalan dengan itu pimpinan TNI telah mengeluarkan kebijakan bagi prajurit TNI untuk bersikap netral pada Pemilu 2009. Seiring dengan nuansa kebijakan pimpinan TNI yang memfokuskan pada kebijakan Netralitas TNI pada Pemilu tahun 2009, redaksi mencoba menampilkan buah pikiran dari para Perwira Tinggi Angkatan Darat yang memiliki spesifikasi terhadap kebijakan yang digulirkan pimpinan TNI. Asisten Teritorial Kasad, Mayor Jenderal TNI Karsadi mengupas masalah ini terkait dengan upaya mencegah tingkat pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI pada Pemilu 2009 melalui tulisannya berjudul “Netralitas TNI Mencegah Keterlibatan Prajurit TNI AD Dalam Politik Praktis”. Masih dalam hal yang sama, dari pengalaman Pemilu tahun 2004, langkah dan kebijakan yang diambil pimpinan TNI saat itu tentang Netralitas TNI telah mendapat apresiasi dari sebagian besar masyarakat Indonesia dan kebijakan itu juga telah meningkatkan citra TNI yang sempat terpuruk di awal reformasi. Dari pengalaman itu Danpusterad, Mayor Jenderal TNI S. Simandjuntak mengulas dengan panjang lebar melalui buah pikirannya yang dituangkan melalui tulisan berjudul “Netralitas TNI Sebagai Wujud Profesionalitas Tugas Dalam Menghadapi Tahun Politik 2009”. Topik lain yang tidak kalah menariknya adalah tentang peran TNI dalam mengemban tugas misi perdamaian dunia. Keberhasilan prajurit TNI dalam menjalankan tugas ini ditandai dengan banyaknya permintaan kepada Negara Indonesia untuk melaksanakan misi ini serta menunjukkan semakin tingginya kepercayaan dan apresiasi yang positif kepada TNI baik dari PBB maupun dari negara yang sedang dilanda konflik. Masalah ini dipaparkan Asops Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Supiadin A.S. yang berkompeten menangani masalah tugas-tugas misi perdamaian dunia. Hal ini disampaikannya melalui tulisannya berjudul “Peningkatan Peran TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dalam Mendukung Tugas Pokok”. Selain itu, melihat krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini begitu banyak dibicarakan oleh semua lapisan masyarakat, Danrem 102/Pjg, Kolonel Inf Judy Harianto pun tidak tinggal diam dan mencoba mengungkapkan buah pikirannya melalui tulisan berjudul “Wawasan Nusantara Di TengahTengah Badai Krisis Ekonomi Dunia”. Dalam tulisannya ini diungkapkan bagaimana ketahanan Bangsa Indonesia di tengah krisis ekonomi dunia.

4

Nomor 82 | Tahun XXIX Maret 2009

Disamping itu, masih banyak lagi tulisan yang menarik lainnya kami tampilkan melalui Jurnal Yudhagama kali ini, yang dapat dijadikan referensi bagi pembaca antara lain “Netralitas TNI Sebagai Wujud Tuntutan Profesionalitas Tugas Dalam Menghadapi Tahun Politik 2009” diungkap oleh Danseskoad, Mayjen TNI Bambang Suranto, dan “Meningkatkan Peran TNI Dalam Mengemban Misi Perdamaian Dunia” oleh Kepala PMPP TNI, Brigjen TNI I Gede Sumertha, K.Y. PSC Oleh karena itu sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan baik berupa ide/ gagasan maupun konsepsi sangat kami harapkan. Mutu dan bobot isi tetap mengemban fungsi sebagai media komunikasi untuk memenuhi kebutuhan para pembaca. Kiranya apa yang menjadi kemasan Jurnal Yudhagama pada edisi kali ini dapat menjadi pemikiran dan referensi bagi kita untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Selamat Membaca.

Redaksi

Jurnal Yudhagama adalah media komunikasi internal Angkatan Darat, yang mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat. Redaksi menerima karangan dari dalam maupun dari luar lingkungan Angkatan Darat, dengan syarat merupakan karangan asli dari penulis. Karangan yang dimuat dalam jurnal ini dapat dikutip seluruh atau sebagian dengan menyebut sumbernya. Bidang topik dan judul tulisan diserahkan kepada penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.

www.tniad.mil.id

5

NETRALITAS TNI

MENCEGAH KETERLIBATAN PRAJURIT TNI AD DALAM POLITIK PRAKTIS

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 318 telah mengamanatkan bahwa anggota TNI tidak akan menggunakan haknya untuk memilih pada Pemilu tahun 2009, baik untuk Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Perlu diketahui bahwa lahirnya pasal 318 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut di atas tidak muncul begitu saja, bukan juga atas inisiatif pemerintah, akan tetapi lahir dari keputusan Pimpinan TNI

Pendahuluan.

T

ahun 2009 adalah tahun politik bagi bangsa Indonesia, karena dalam tahun ini rakyat Indonesia akan mengikuti dua kali kegiatan Pemilu yaitu Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran pertama pada tanggal 8 Juni 2009. Pemilu Legislatif yang akan diikuti oleh 38 kontestan terbanyak sepanjang sejarah politik di Indonesia. Dengan demikian sepanjang tahun 2009 rakyat Indonesa akan disibukkan dengan maraknya aktivitas kampanye yang

6


Mayjen TNI Karsadi (Aster Kasad)

akan dilaksanakan oleh para kontestan Pemilu baik kampanye Partai Politik, kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun kampanye yang dilaksanakan oleh calon Presiden/Wakil Presiden. Kampanye terbuka dalam bentuk mimbar umum akan berlangsung mulai 17 Maret 2008 s.d 5 April 2009 dengan pengerahan ribuan massa pendukung Parpol akan menjadi pemandangan sehari-hari, terutama di daerah-daerah. Suatu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh prajurit TNI AD adalah bahwa dalam Pemilu 2009 banyak sekali Keluarga Besar TNI (KBT) yang bergabung dan ikut serta sebagai calon anggota Legislatif dari parpol-parpol peserta Pemilu 2009. Menghadapi berbagai fenomena di atas, maka pernyataan yang harus dijawab adalah bagaimana prajurit TNI AD bertindak dan menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2009

dengan segala rangkaian kegiatannya? dan apakah setiap prajurit TNI telah memahami seutuhnya bagaimana implementasi dari netralitas TNI di lapangan? Hal inilah yang menjadi urgensi dan harus mendapat perhatian yang sungguhsungguh dari setiap pimpinan satuan pada semua strata satuan TNI AD, karena apabila satu orang saja dari prajurit TNI, khususnya TNI AD melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI, akan mencederai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap prajurit TNI AD harus memahami secara utuh bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak dalam menghadapi Pemilu tahun 2009, baik pada saat berada di satuan maupun pada saat berada dalam lingkungan masyarakat. Kenapa TNI Harus Bersikap Netral Dalam Pemilu? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 318 telah mengamanatkan bahwa anggota TNI tidak akan menggunakan haknya untuk memilih pada Pemilu tahun 2009, baik untuk Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Perlu diketahui bahwa lahirnya pasal 318 dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut di atas tidak muncul begitu saja, bukan juga atas inisiatif pemerintah, akan tetapi lahir dari keputusan Pimpinan TNI. Kenapa keputusan itu lahir, sementara sebagai warga negara TNI mempunyai hak untuk memilih, terlebih setelah tidak adanya perwakilan TNI di Badan Legislatif yang akan membawa aspirasi TNI? Pertanyaan ini sering muncul dan sangat logis muncul di benak setiap prajurit TNI dan tentu saja perlu dijawab agar setiap prajurit TNI, khususnya TNI AD dapat melaksanakan dan menjaga netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2009. Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu diawali dengan menyimak tugas

pokok, Visi dan Misi TNI, sebagai berikut : Pertama, Tugas Pokok TNI. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kedua, Visi TNI. Guna mengemban tugas pokok TNI sebagaimana yang diuraikan di atas dan terlaksananya reformasi internal TNI, maka TNI telah merumuskan Visi, sebagai berikut : a. TNI yang solid, bermakna bahwa setiap prajurit TNI harus memiliki esprit de corps yang kuat, karena sifatsifat penugasannya yang menuntut kekompakan, persatuan dan kesatuan, persaudaraan dan soliditas yang tinggi. Sesama prajurit adalah teman seperjuangan, sehingga sesama prajurit harus saling membantu, saling tolong menolong dan saling mengingat, saling asah, saling asuh dan saling asih. b. TNI yang profesional. Konsep profesionalisme keprajuritan TNI tidak sama dengan konsep profesionalisme keparajuritan yang dianut Angkatan Bersenjata negara lain. Profesionalisme keprajuritan TNI tidak hanya diukur dengan keterampilan dalam penguasaan taktik dan teknis kemiliteran yang handal, tetapi keterampilan dan penguasaan taktik dan teknis kemiliteran yang handal itu harus berbasis kepada jatidirinya, sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang profesional. Itulah sebabnya,

www.tniad.mil.id

7

prajurit TNI menempatkan tugas adalah kehormatan, harga diri dan kebanggaan. TNI profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, ”tidak berpolitik praktis”, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. c. TNI yang tangguh, yaitu bahwa prajurit TNI adalah prajurit ksatria yang militan, prajurit yang memiliki moralitas yang tinggi, rela berkorban dan pantang menyerah serta senantiasa bersama-sama dengan rakyat. Prajurit yang tidak mudah dipengaruhi atau dibelokkan haluannya, prajurit yang berjuang hingga tetes darah penghabisan dengan menjalankan konsep perang berlarut sehingga tampil sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir Indonesia. Prajurit yang berbudi luhur, menghargai sesama manusia dan membela yang lemah, serta prajurit yang berani mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat dan yang tidak diperbuat. Ketangguhan prajurit juga bermuara pada kehandalan dalam sikap, berpikir dan bertindak. Oleh karena itu setiap prajurit harus terampil dalam menjalankan tugas apapun, peka dan tanggap terhadap setiap aspirasi yang muncul di masyarakat maupun terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Hakekat prajurit yang tangguh adalah upaya membentuk, memelihara dan memantapkan insan prajurit pejuang Sapta Marga, dengan profesionalisme yang unggul dan handal, yang mencerminkan profil kesamaptaan tinggi, memiliki kemahiran sesuai bidang

8


tugasnya serta memiliki kejuangan yang tinggi. d. TNI yang modern, yaitu TNI yang memiliki dan mampu mengoperasionalkan alat utama sistem senjata yang modern dan berteknologi tinggi, Alutsista yang secara kualitas maupun kuantitas dapat diandalkan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. TNI yang berwawasan kebangsaan, bermakna bahwa prajuit TNI adalah prajurit bangsa Indonesia yang tidak berorientasi kepada kesukuan atau agama tertentu, apalagi ras dan antar golongan. Oleh karena itu, TNI harus netral, karena netralitas TNI menjadi pertaruhan terhadap tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. TNI telah membangun Rasa Kebangsaan, Paham Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku prajuirt sehari-hari. Dengan rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan yang tinggi, prajurit TNI akan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka netralitas TNI dalam Pemilu yang merupakan salah satu agenda reformasi TNI, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, walaupun masih ada oknum prajurit TNI yang masih saja melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Hakikat sikap netralitas TNI secara hukum dan politis merupakan jatidiri TNI, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional yang dicintai rakyat. Harus diakui bahwa usaha-usaha untuk mengembalikan jatidiri TNI bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan terlebih di tengah tarik menarik kehidupan politik yang belum sepenuhnya stabil. Namun demikian, betapapun besar tantangan yang menghadang, prajurit TNI harus tetap menjaga dan memelihara komitmen netralitas TNI. f. TNI yang mencintai dan dicintai rakyat, bermakna TNI yang manunggal dengan rakyat. TNI yang berkeyakinan bahwa tanpa dukungan rakyat TNI tidak berarti apa-apa. TNI yang menghormati demokrasi, menghormati Hak Asasi Manusia dan senantiasa mentaati hukum.

Prajurit TNI adalah pelindung rakyat, bhayangkari negara, membela rakyat dan tidak menyakiti rakyat. Ketiga, Misi TNI. Guna menjamin terlaksananya tugas pokok dan Visi TNI di atas, maka Misi TNI yang ingin diwujudkan antara lain adalah : a. Melanjutkan reformasi internal TNI. b. Meningkatkan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta. c. Meningkatkan kesiapan operasional untuk menangkal dan menindak setiap kemungkinan bentuk ancaman militer dan ancaman non militer serta ikut secara aktif memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Pimpinan TNI selalu menekankan kepada seluruh prajuritnya untuk tetap menjaga netralitasnya pada Pemilu 2009

www.tniad.mil.id

9

d. Meningkatkan dan memperkokoh identitas prajurit TNI yang tangguh, memiliki keunggulan moral, rela berkorban dan pantang menyerah serta kualitas prajurit TNI yang memiliki profesionalisme yang tinggi dengan penguasaan ilmu dan keterampilan keprajuritan melalui pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan. e. Meningkatkan kemanunggalan TNIRakyat sebagai roh TNI dalam upaya pertahanan negara, termasuk optimalisasi peran TNI dalam membantu mempererat persatuan dan mengatasi kesulitan rakyat. Dengan mencermati tugas pokok, Visi dan Misi TNI di atas, maka jelas tergambar beberapa argumentasi untuk menjawab kenapa TNI harus bersikap netral dan tidak menggunakan haknya untuk memilih dalam Pemilu, yaitu : Pertama, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang dimaksud dengan TNI yang profesional antara lain adalah tentara yang ”tidak berpolitik praktis”. Apabila TNI menggunakan hak suaranya dalam Pemilu, maka kecenderungan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis akan sangat besar. Soliditas TNI tidak akan terwujud, karena prajurit TNI akan terkotak-kotak dalam kegiatan mendukung Parpol-Parpol tertentu. Dapat dibayangkan jika dalam suatu kesatuan, terdapat beberapa kelompok dukung mendukung Parpol Pemilu, maka potensi persaingan yang terjadi antar kelompok akan sangat merusak soliditas antar sesama prajurit. Para Komandan Satuan akan berpotensi untuk menggunakan satuan memilih Parpol tertentu. Hal ini mendapat penegasan dari Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso bahwa netralitas TNI sangat terkait dengan soliditas TNI sebagai salah satu pilar tegaknya bangsa dan negara Indonesia, jika TNI tidak solid, bagaimana bangsa ini dapat tegak berdiri?

10


Kedua, apabila TNI menggunakan hak suaranya dalam Pemilu, maka upaya TNI untuk membangun profesionalisme keprajuritan dan prajurit yang tangguh akan sulit terwujud, karena para Komandan Satuan tidak akan fokus melaksanakan pembinaan satuan, mereka akan disibukkan oleh kegiatan dukung mendukung Parpol, karena didorong oleh ambisi pribadi dan imbalan yang akan diperolah dari para elit parpol Pemilu. Ketiga, Apabila TNI menggunakan hak suaranya dalam Pemilu, maka upaya TNI untuk memelihara kemanunggalan TNI dengan rakyat, menciptakan TNI yang mencintai dan dicintai juga akan sulit diwujudkan, karena bagi kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan aspirasi politik TNI akan menganggap TNI sebagai lawan politik. Kondisi ini tentu saja tidak sejalan dengan Visi TNI yang ingin mewujudkan TNI yang mencintai dan dicintai rakyat. Demikian pula keinginan TNI untuk membangun rasa kebangsaan, semangat kebangsaan dan paham kebangsaan serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa hanya akan menjadi retorika semata. Melalui pengkajian dan pertimbangan yang mendalam terhadap berbagai kerawanan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok TNI, Visi dan Misi TNI sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pimpinan TNI memutuskan dan menyatakan komitmen TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu dan tidak akan menggunakan haknya untuk memilih pada Pemilu 2009, walaupun sebagai warga negara setiap prajurit TNI memiliki hak suara yang sama dengan warga negara lainnya. Sikap netral dalam pemilu tersebut merupakan wujud dari komitmen TNI untuk lebih mengedepankan soliditas dan profesionalitas TNI dalam mengemban tugas pokoknya sebagai alat negara dalam bidang pertahanan, daripada menggunakan hak pilihnya. Dalam berbagai kesempatan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo selalu mengingatkan prajurit TNI AD

bahwa ”Netralitas TNI sudah final”. Dengan demikian adalah kewajiban setiap prajurit TNI AD untuk mengamankan komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2009. Sekilas Informasi Tentang Pemilu 2009. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa selama tahun 2009 rakyat Indonesia akan menghadapi dua kali Pemilu yaitu Pemilu dalam rangka memilih anggota DPR, DPRD, DPD yang akan berlangsung pada tanggal 9 April dan akan berlanjut dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada tanggal 8 Juni 2009. Adapun tahapan Pemilu Legislatif 2009 yang akan dihadapi ke depan, antara lain adalah kampanye terbuka mulai tanggal 17 Maret s.d 5 April 2009, masa tenang tanggal 6 s.d 8 April 2009 pemungutan suara tanggal 9 April 2009, penetapan hasil Pemilu tanggal 15 April s.d 31 Mei 2009 dan tahapan pengucapan sumpah/janji bulan Juli s.d. 1 Oktober 2009. Sedangkan tahapan Pemilu Presiden/Wakil Presiden adalah pemungutan suara putaran I tanggal 8 Juni 2009, penetapan hasil Pemilu tanggal 25 Juli 2009, pemungutan suara putaran II tanggal 8 September dan pelantikan Presiden/Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2009. Beberapa ketentuan pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2009 yang perlu diketahui oleh setiap prajurit TNI AD, antara lain adalah: sistem pemberian suara oleh para pemilih dilakukan dengan mencontreng atau memberi tanda dengan contreng ”√” pada tanda gambar Parpol maupun caleg yang tercantum dalam surat suara; penentuan caleg terpilih adalah dari suara terbanyak, bukan atas dasar nomor urut, sebagaimana yang berlaku pada Pemilu sebelumnya; Parpol yang tidak dapat memenuhi 2,5 % suara dari suara sah di suatu daerah pemilihan, Parpol tersebut tidak diikutsertakan dalam penetapan kursi Legislatif; pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.

Implementasi Netralitas TNI Dalam Pemilu 2009. Agar setiap prajurit TNI AD mampu mengimplementasikan netralitas TNI dalam Pemilu 2009, maka setiap prajurit TNI AD harus mengerti apa yang dimaksud dengan netralitas TNI dan bagaimana implementasinya di lapangan. Netralitas berasal dari kata netral yang berarti ”tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak”. Sedangkan yang dimaksud dengan netralitas TNI adalah ”TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”. Sebenarnya kegiatan sosialisasi, penerbitan petunjuk dan pedoman tentang implementasi netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada sudah sangat sering dilakukan, tidak kurang Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja ke Kotama-Kotama TNI AD selalu menyampaikan ceramah tentang netralitas TNI kepada para Perwira Satuan. Demikian pula Staf Teritorial Angkatan Darat telah melaksanakan sosialisasi tentang implementasi netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada ke seluruh Kotama. Namun masih saja terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh prajurit TNI AD maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Parpol peserta Pemilu dengan memanfaatkan prajurit dan asrama TNI sebagai media untuk kampanye Pemilu. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman prajurit TNI AD tentang implementasi netralitas TNI dan komitmen netralitas TNI belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh prajurit TNI AD di lapangan. Keberhasilan TNI menjaga dan memelihara netralitas dalam Pemilu 2009 tidak dapat hanya menjadi tugas prajurit TNI semata, akan tetapi diperlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Meskipun secara internal TNI telah berupaya maksimal untuk menjaga netralitasnya, namun apabila para elit politik tetap berusaha mempengaruhi dan menyeret anggota TNI untuk terlibat secara

www.tniad.mil.id

11

12

langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan dukung mendukung Parpol tertentu, maka komitmen netralitas untuk TNI dapat ternodai. Berbagai bentuk manuver Partai Politik yang selalu berebut kekuasaan dapat menjadi potensi untuk menyeret prajurit TNI terlibat kegiatan politik praktis, sebagaimana yang pernah dilansir Panglima TNI bahwa menjelang Pemilu 2009 banyak pihak yang mencoba menarik TNI ke kancah politik praktis. Sehubungan dengan keikutsertaan para purnawirawan TNI AD dalam parpol Pemilu, Kepala Staf Angkatan Darat dalam acara silaturahmi Kasad dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) secara lugas menghimbau agar para purnawirawan TNI AD tidak berupaya untuk menyeret prajurit TNI AD ke dalam politik praktis, karena hal itu dapat merusak demokrasi dan mencederai komitmen netralitas TNI dalam Pemilu. Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006 bahwa prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Guna menjamin terlaksananya komitmen netralitas TNI untuk dijadikan sebagai pedoman oleh setiap prajurit TNI, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang implementasi netralitas TNI dalam Pemilu dan tugas serta tanggung jawab para Komandan/ Kepala Satuan. Beberapa hal pokok yang menjadi penekanan dalam buku saku tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.

Pertama, Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.

Ketiga, Mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis.

Kedua, Bagi PNS TNI serta istri/suami/anak prajurit TNI, hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau

Keempat, Memberikan sanksi tegas apabila anggotanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan.


Ketiga, Dilarang memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat. Keempat, Secara perorangan/fasilitas tidak boleh berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Kelima, Dilarang menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di Instalasi peralatan milik TNI. Keenam, Secara perorangan/satuan/fasilitas/ instansi tidak boleh terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk kampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu/ kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. Ketujuh, Dilarang memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu. Sedangkan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab para Dansat/Kepala untuk menegakkan netralitas TNI dalam Pemilu, antara lain adalah : Pertama, Mensosialisasikan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada Jam Komandan secara periodik. Kedua, Mengecek dan mengawasi sejauh mana pemahaman anggota tentang netralitas TNI.

Kelima, Melaksanakan koordinasi sebaikbaiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya. Keenam, Mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik (politik, ekonomi dan sara). Ketujuh, Mencegah bentrokan fisik antar massa atau perorangan pendukung partai politik di sekitar markas, kesatuan, asrama, komplek TNI atau di daerah sekitarnya pada radius + 100 m, apabila tidak terdapat aparat Polri/Hansip/ petugas yang menangani, maka prajurit TNI secara unit/satuan wajib menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga netralitas TNI. Kedelapan, Mengantisipasi dan mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hirarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah, menghambat, mengganggu atau langkah menggagalkan Pemilu dan Pilkada. Kesembilan, Mewaspadai kegiatan Parpol yang dapat merusak komitmen netralitas TNI, antara lain penyebaran bahan/media kampanye partai politik berupa baliho, bendera partai, kalender maupun bahan kampanye dalam bentuk sejenis yang memanfaatkan prajurit TNI AD, asrama/ markas TNI AD sebagai tempat atau latar belakang gambar. Kesepuluh, Memberi penekanan kepada seluruh keluarga besar TNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009, tidak terpengaruh oleh hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bersikap ”Golput”. Demikian tulisan yang berjudul ”Netralitas TNI mencegah Keterlibatan Prajurit TNI AD Dalam Politik Praktis” untuk dapat dipahami dan dipedomani oleh seluruh prajurit jajaran TNI AD.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT Data Pokok. Nama Pangkat NRP Tmp/Tgl.Lhr Jabatan Agama Kesatuan

: Karsadi : Mayjen TNI : 27205 : Pemalang, 17-03-1952 : Aster Kasad : Islam : Mabes TNI AD

Pendidikan Militer. Akabri Sussarcab If Susstaf Pur Seskoad Susgati Sospol ABRI Sesko ABRI Sus Danrem Lemhannas

Th. 1974 Th. 1975 Th. 1987 Th. 1992 Th. 1992 Th. 1997 Th. 2000 Th. 2001

Riwayat Penugasan. Ops. Seroja Ops. Seroja Malaysia Pakistan Rusia

Th. 1977 Th. 1985 Th. 1993 Th. 1997 Th. 2001

Riwayat Jabatan. Danton 3 Yonif-131 Dankipan III Yonif-131 Kasi-4/Log Yonif-131 Kasi-2/Ops Yonif-131 Wadandodik Rinifdam IV/Dip Pamen Dam IV/Dip Dosen Gol IV seskoad Danyonif-527 Rem-083/Bdj Dandim-0816/Sidoarjo Waasops Kasdam V/Brw Wadan Rindam V/Brw Dosen Sesko ABRI Paban II/Karya Sesko TNI Danrindam IV/Dip Danrem-074/WT Dam IV/Dip Paban III/Bin Demografi Sterad Pati Ahli Kasad Bid. Idpol Waaster Kasad Kasdam II/Swj Pasahli TK. II Bid. Sosbud Aster Kasad

www.tniad.mil.id

13

MENINGKATKAN PERAN TNI PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DALAM MENDUKUNG TUGAS POKOK

BAB I PENDAHULUAN 1.

Umum. a. Sesuai dengan amanat konstitusi, TNI bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Sebagai manifestasi dari peran internasionalnya, TNI juga mengemban tugas pemeliharaan perdamaian di berbagai wilayah konflik di dunia. Saat ini 1378 personel TNI sedang melaksanakan tugas mulia pada berbagai misi PBB baik di Asia, Timur tengah, Eropa dan Afrika. b. Peran TNI pada misi PBB semakin mendapat kepercayaan dan apresiasi yang sangat positif baik dari PBB itu sendiri maupun dari masyarakat di

Mayjen TNI Supiadin A.S. (Asops Panglima TNI) negara yang sedang dilanda konflik. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya permintaan kepada negara Indonesia untuk menambah jumlah personelnya untuk melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian. c. Pemenuhan permintaan dari PBB kepada Indonesia tidak sertamerta langsung dapat dipenuhi, karena berbagai

Pasukan TNI siap melaksanakan misi perdamaian di bawah payung PBB

14


b. Tata Urut penulisan ini disusun sebagai berikut :

kendala yang dihadapi baik dari aspek Sumber Daya Manusia, Sumber Dana maupun dari aspek peralatan sesuai standard PBB. Apabila TNI berkeinginan untuk meningkatkan peran dalam tugas misi PBB, maka diperlukan langkahlangkah yang strategis dan komprehensif terhadap semua unsur/instansi yang terkait. 2.

Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Penulisan naskah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pengiriman pasukan TNI ke misi operasi pemeliharaan perdamaian dan memberikan ide tentang upaya yang dapat dilaksanakan oleh pihak yang terkait dalam rangka peningkatan peran TNI pada misi PBB dimasa yang akan datang. b. Tujuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memacu kepada semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya baik secara individu maupun secara institusional untuk bersama-sama berupaya meningkatkan peran Indonesia pada umumnya dan TNI pada khususnya dalam misi operasi pemeliharaan perdamaian sehingga diplomasi Indonesia di forum internasional akan semakin meningkat sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

3.

1) Bab I Pendahuluan. 2) Bab II Konflik dan Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. 3) Bab III Peran dan Kontribusi TNI pada misi PBB saat ini . 4) Bab IV Peran dan Kontribusi TNI pada Misi Perdamaian yang diharapkan. 5) Bab V Upaya peningkatan peran personel dan satuan tugas TNI pada misi pemeliharaan perdamaian. 6) Bab VI Kesimpulan dan Penutup.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang lingkup naskah ini dibatasi pada mekanisme pengiriman personel/ pasukan TNI pada misi perdamaian dan upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran dimasa yang akan datang.

4.

Referensi : a. Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan aline ke IV. b. Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004. c. UN Standard Generic Training Module. d. The United Nations Today, United Nations 2008.

BAB II KONFLIK DAN OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB 5. Situasi keamanan dunia semakin sulit untuk diperkirakan. Fenomena globalisasi berdampak pada dinamika politik dan keamanan internasional dimana negara-negara dituntut untuk saling bekerja sama, interdependensi antar negara semakin menguat namun di sisi lain persaingan antar negara dan kesenjangan kekuatan ekonomi dan militer semakin meningkat. Negara-negara maju memiliki pengaruh yang sangat besar dan terkadang

www.tniad.mil.id

15

mampu mengendalikan pihak yang berkuasa di negara tertentu untuk kepentingannya.

dengan kekuatan 152 militer dan 225 sipil.

6. Konflik yang terjadi di suatu negara mengalami perkembangan yang semakin komplek dan multidimensional. Pada awalnya konflik yang terjadi disebabkan oleh dua kubu yang berbeda kepentingan yang berujung pada pertikaian/peperangan. Konflik ini membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama apabila ditangani oleh PBB. Kondisi saat ini sudah sangat jauh berbeda, konflik yang terjadi sudah bersifat multidimensional konflik yang tidak mudah diselesaikan karena melibatkan berbagai kepentingan dan juga melibatkan banyak negara. Konflik yang terjadi saat ini disebabkan antara oleh :

b. United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) dengan kakuatan 44 Militer dan 73 sipil.

a. Pembersihan etnik/konflik antar etnik. b. Kepentingan/perebutan sumber daya alam. c. Kepentingan politik. d. Persoalan perbatasan. e. Percobaan/penjualan senjata. 7. Dengan demikian, konflik yang ada dipermukaan bumi tidak pernah akan berakhir dan tetap ada sepanjang masih ada kehidupan manusia. Adanya konflik tersebut akan mempengaruhi situasi keamanan global. Sebagai lembaga internasional, PBB akan berupaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara-negara member states sesuai dengan tahapan penyelesaian konflik. Apabila situasi semakin memburuk, PBB akan mengeluarkan resolusi yang kemungkinan berisi pengerahan pasukan sebagai peacekeepers. 8. Saat ini PBB menggelar operasi pemeliharaan perdamaian di berbagai negara diantaranya : a. United Nation Truce Supervison Organization (UNTSO), di Timur Tengah

16


c. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) dengan kekuatan 872 militer, 66 polisi dan 145 sipil. d. United Nations Disengagment Observer Force (UNDOF) di dataran tinggi Golan dengan kekuatan 1.047 militer dan 140 sipil. e. United Nations Interm Force in Lebanon (UNIFIL) dengan kekuatan 12.341 militer dan 908 sipil. f. United Nations Mission for Refendum in Western Sahara (MINURSO) dengan kekuatan 214 militer, 6 polisi, 247 sipil dan 24 pekerja sukarela. g. United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG) dengan kekuatan 134 militer, 18 polisi, 282 sipil dan 1 pekerja sukarela. h. United Nations Interm Administration Mission in Kosovo (UNMIK) dengan kekuatan 40 militer, 1.952 polisi, 2.412 sipil dan 132 pekerja sukarela. i. United Nations Observer Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) dengan kekuatan 17.359 militer, 1.049 polisi, 3.021 sipil dan 571 pekerja sukarela. j. United Mission Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) dengan kakuatan 503 militer, 343 sipil dan 63 pekerja sukarela.

k. United Nations Mission in Liberia (UNMIL) dengan kekuatan 12.438 militer, 1.148 polisi, 1.453 sipil dan 238 pekerja sukarela. l. United Nations Operation in Cöte d’Ivoire (UNOCI) dengan kekuatan 8.034 militer, 1.182 polisi, 989 sipil dan 284 pekerja sukarela. m. United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) dengan kekuatan 7.064 militer, 1.923 polisi, 1.663 sipil dan 199 pekerja sukarela. n. United Nations Mission in Sudan (UNMIS) dengan kekuatan 9.288 militer, 644 polisi, 3.196 sipil dan 250 pekerja sukarela. o. United Nations Integrated mission in Timor-Leste (UNMIT) dengan kekuatan

33 militer, 1.546 polisi, 1.134 sipil dan 124 pekerja sukarela. p. African Union – United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) dengan kekuatan 7.509 militer, 1.704 polisi, 960 sipil dan 129 pekerja sukarela. q. United Nations Mission in Central African Republic and Chad (MINURCAT) dengan kekuatan 14 militer, 71 polisi, 32 sipil dan 16 pekerja sukarela. BAB III PERAN DAN KONTRIBUSI TNI PADA MISI PBB SAAT INI 9. Personel TNI yang tergabung pada misi pemelihara perdamaian dibawah PBB baik sebagai perorangan maupun sebagai kontingen/satuan tugas telah melaksanakan tugasnya sejak tahun 1957 sebagai Kontingen Garuda I misi UNEF/Mesir dengan kekuatan 559 orang dipimpin oleh Letkol Inf Hartoyo. Selanjutnya sampai dengan tahun 2009 hampir 20.000 prajurit TNI telah merasakan penugasan pada operasi pemeliharaan perdamaian di bawah payung PBB. Beberapa personel TNI pernah menduduki jabatan strategis pada misi pemeliharaan perdamaian antara lain adalah Mayjen TNI Rais Abin sebagai Force Commander misi PBB di UNEF/Sinai Mesir dan Brigjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Sekarang Presiden RI) sebagai Chief Military Observer pada misi UNPF/Bosnia tahun 1995. 10. Saat ini, personel TNI yang sedang melaksanakan misi operasi perdamaian berjumlah 1378 orang dengan perincian sebagai berikut :

Pasukan TNI selalu aktif ikut dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB

www.tniad.mil.id

17

Kegiatan operasi militer selain perang dilakukan pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas PBB

a. 25 orang sebagai Staff Officer (1 orang di UN HQ/New York, 4 orang di UNAMID/Darfur, 9 orang di UNFIF HQ/ Lebanon, 11 orang di Seceast UNIFIL HQ/Lebanon).

c. 1300 orang sebagai anggota kontingen (175 tergabung di Satgas Kizi TNI MONUC/Kongo, 850 orang tergabung di Satgas Yonif Mekanis UNIFIL/Lebanon, 200 orang tergabung di Satgas FHQSU UNIFIL/Lebanon dan 75 orang tergabung di Satgas MPU UNIFIL/Lebanon.

itu dilaksanakan. Pernyataan itu dapat muncul dari negara yang dilanda konflik maupun dari United Nation Mission Head Quarter (UN Mission HQ) dimana operasi digelar. Keberhasilan tugas yang dilaksanakan oleh TNI bukan karena peralatan utama system senjata yang dibawanya, namun lebih dikarenakan kemampuan untuk melakukan pembinaan teritorial dengan mengajak masyarakat untuk berdamai dan mendukung proses perdamaian yang sedang dilaksanakan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara lain terutama yang berasal dari Eropa dan Amerika. Personel TNI rata-rata memiliki bekal pengetahuan dasar yang baik tentang pembinaan teritorial dan memanfaatkannya sebagai peluang untuk mengetuk hati masyarakat guna mendukung proses perdamaian.

11. Banyak komentar yang mengatakan bahwa TNI berhasil dalam melaksanakan tugas pada misi operasi perdamaian dimanapun tugas

12. Dalam melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian, pengiriman kontingen Indonesia masih bermain di UN

b. 43 orang sebagai Military Observer (2 orang di UNMIL/Liberia, 16 orang di MONUC/Kongo, 4 orang di UNOMIG/ Georgia, 14 orang di UNMIS/Sudan dan 5 orang di UNMIN/Nepal).

18


Charter Chapter VI : PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES dan belum bermain di Chapter VII: ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION. Bab VI UN Charter lebih menitik beratkan pada penyelesaian konflik dengan cara negosisasi, mediasi, konsiliasi, penyelesaian secara hukum atau bantuan dari regional yang dipilih oleh pihak yang bertikai. Dewan keamanan akan memutuskan untuk mengirimkan Peacekeepernya sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik tersebut apabila situasi semakin memburuk. Bab VII UN Charter lebih menitikberatkan pada penggunaan kekuatan bersenjata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. 13. Peran pasukan TNI ke misi pemeliharaan perdamaian yang telah dilaksanakan selama ini antara lain adalah : a. Konstruksi melalui pengiriman Satgas Kompi Zeni. b. Kesehatan melalui pengiriman Satgas Kesehatan. c. Pengamanan blue line melalui pengiriman Satgas Yonif Mekanis. d. Pengamanan dan pengawalan melalui pengiriman Satgas Force Protection. e. Polisional melalui pengiriman Satgas Military Police Unit. f. Observer melalui pengiriman Milobs. g. Struktural Staff melalui pengiriman personel sebagai staff officer pada UN HQ/UN Mission HQ. 14. Hal yang sangat menarik dari pengiriman personel/kontingen TNI pada misi pemeliharaan perdamaian adalah catatan positif yang berasal dari staf PBB itu sendiri maupun dari penilaian penduduk lokal di daerah misi. Beberapa pengakuan yang disampaikan

disamping dari staff PBB dan masyarakat juga berasal dari Force Commander, Sector Commander (UNIFIL dan MONUC) serta dari Panglima Lebanon Arms Forces (LAF). Citra positif pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamian dikarenakan : a. Sangat berdisiplin dalam menjalankan tugas dan setiap tugas dapat diselesaikan secara profesional. b. Kemampuan beradaptasi yang sangat cepat. c. Ramah dan sopan tanpa meninggalkan ketegasan dan kenetralan sebagai prajurit penjaga perdamaian. d. Pekerja keras dan pantang menyerah. e. Hampir tidak pernah terjadi kasus pelanggaran asusila selama penugasan yang berakibat repatriasi (pemulangan). f. Kemampuan merebut simpati dan pikiran masyarakat di daerah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya (Area of Responsibility/AOR) dan bahkan dari negara yang sedang konflik. BAB IV PERAN DAN KONTRIBUSI TNI PADA MISI PERDAMAIAN YANG DIHARAPKAN 12. Keberhasilan tugas yang diraih oleh Kontingen Garuda dalam setiap pelaksanaan misi operasi perdamaian telah menumbuhkan kepercayaan yang tinggi bagi PBB. Dalam setiap kesempatan pengiriman pasukan ke wilayah konflik setelah diterbitkannya resolusi DK PBB, maka PBB selalu menawarkan kepada Negara Indonesia untuk menambah/ mengikutsertakan pengiriman pasukannya ke daerah yang dilanda konflik tersebut. 13. Permintaan penambahan pasukan kepada Indonesia adalah merupakan hal yang sangat sulit untuk dipenuhi karena berbagai kendala

www.tniad.mil.id

19

Darat maupun satuan khusus yang membutuhkan keterampilan khusus seperti satuan Intelijen dan satuan komunikasi/informasi.

yang masih harus diselesaikan. Peningkatan peran secara kuantitatif menjadi hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Pada masa mendatang, diharapkan TNI dapat berperan lebih dalam rangka turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Beberapa hal diharapkan dapat ditingkatkan diantaranya adalah : a. Peningkatan jumlah personel yang sedang melaksanakan tugas operasi pemeliharan perdamaian menjadi minimal 2.000 orang. Dengan jumlah ini maka Negara Indonesia akan masuk dalam 10 negara penyumbang terbesar peacekeeping operation pada misi PBB. Apabila jumlah 2.000 personel dapat dipenuhi, maka TNI dapat mengusulkan kepada PBB untuk menempatkan Perwira Tingginya sebagai mission commander pada suatu misi PBB. b. TNI dapat menempatkan perwiranya sebagai UN Staff di UN HQ New York. Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum ada satu orang personel TNI yang menduduki jabatan strategis di UN HQ. c. Personel dan Satgas TNI dapat melaksanakan tugas-tugas dibawah Chapter VII (peace enforcement). Peran sebagai peace enforcement lebih sulit dan membutuhkan profesionalisme yang sangat tinggi baik dari segi keterampilan maupun peralatan. Peran ini juga menuntut personelnya menguasai SOP, ROE dan aturan hukum yang berlaku di negara yang sedang dilanda konflik serta hukum-hukum internasional. d. Dimasa yang akan datang, TNI juga diharapkan mampu untuk mengirim Satgas Maritim, Satgas Udara, Satgas setingkat Brigade, Satgas Transportasi

20


e. Citra positif yang telah terbentuk selama ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan terutama kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak menggunakan bahasa internasional dan kemampuan melakukan negosisasi untuk menyelesaikan persoalan yang muncul serta memiliki kemampuan diplomasi yang berdampak pada skala internasional. 14.

Peluang dan Kendala. a. Peluang. Beberapa peluang bagi Indonesia untuk mengirimkan personelnya dalam rangka operasi pemeliharaan perdamaian diantaranya adalah : 1) Konflik yang terjadi di berbagai belahan bumi akan terus ada dan selalu akan muncul konflikkonfik baru yang memiliki dimensi yang semakin luas dan komplek. Beberapa negara yang saat ini memerlukan bantuan internasional untuk menyelesaikan konfliknya diantaranya adalah Chad, CAR, Somalia, Ruwanda, Irak dan Afganistan. 2) Persetujuan negara yang dilanda konflik. Pengiriman pasukan pemelihara perdamaian untuk melaksanakan misi PBB memerlukan persetujuan dari negara yang sedang dilanda konflik. Sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi penolakan dari pihak yang bertikai terhadap Negara Indonesia untuk bergabung dalam misi PBB.

3) Undangan UNDPKO. United Nation Department Peace Keeping Operation selalu mengundang negara-negara “potential contributing countries” termasuk Indonesia untuk turut serta berpartisipasi pada misi PBB setelah keluarnya Resolusi DK PBB. Penawaran UNDPKO yang telah direspon oleh Negara Indonesia diantaranya adalah pengiriman Military Police Unit dan Force Headquarter Support Unit ke UNIFIL Lebanon. Beberapa penawaran yang masih memerlukan respon dari TCC (Troop Contributing Countrie) untuk misi MONUC diantaranya adalah : - Permintaan 2 Batalyon Mekanis masing-masing 850 personel. - Permintaan 2 Ki Zeni masingmasing 175 personel. - Permintaan 2 Unit Special Forces masing-masing 150 personel.

- Permintaan 200 personel Satgas Intelijen. - Terdapat payung hukum berdasarkan UUD 1945 untuk turut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial maupun berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004, TNI melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakkan politik luar negeri. b. Kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh TNI untuk mengirimkan personel pada misi operasi pemeliharaan perdamaian diantaranya : 1) Sumber daya manusia yang belum memadai. Personel TNI secara menyeluruh rata-rata memiliki kemampuan yang baik untuk penugasan di dalam negeri, baik operasi militer untuk perang

Memelihara perdamaian dunia merupakan salah satu tugas yang harus diemban TNI

www.tniad.mil.id

21

(OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP), namun pada saat diminta untuk melaksanakan penugasan keluar negeri maka akan kesulitan mencari sumber daya manusia yang memiliki kecakapan berbahasa Inggris guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu latihan-latihan yang diselenggarakan oleh TNI belum memiliki kurikulum yang berkaitan dengan UN SGTM (United Nation Standardize Generic Training Module) sebuah modul latihan standard yang berisikan pengetahuan umum tentang sistem PBB dan pola operasinya. 2) Peralatan yang tidak standard. Pengiriman personel untuk bergabung dengan misi operasi pemeliharaan perdamaian akan dibarengi dengan pengiriman “Major Equipment” / peralatan utama sesuai dengan standard dan spesifikasi yang diminta oleh PBB. Persoalan yang dihadapi oleh peralatan TNI apabila disiapkan untuk misi operasi pemeliharaan perdamaian adalah tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta PBB. Beberapa persoalan umum yang sering dijumpai adalah diantaranya : - Kendaraan bukan kategori military pattern. - Tenda yang tidak sesuai dengan kondisi di daerah penugasan. - Trailer yang tidak memadai. - Truk tanker yang berkapasitas dibawah kebutuhan. - Senjata yang tidak terintegrasi dengan APC.

22


3) Anggaran. Kendala terbesar pada setiap pengiriman satuan tugas untuk melaksanakan misi operasi pemeliharaan perdamaian PBB adalah ketersediaan anggaran. TNI secara khusus belum menganggarkan penyiapan satuan tugas untuk melaksanakan misi PBB, sehingga apabila permintaan penambahan pasukan perdamaian akan memerlukan waktu untuk memberikan jawaban. 4) Hambatan lain adalah Situasi keamanan di dalam negeri yang belum kondusif sehingga pengiriman pasukan perdamaian bukan merupakan prioritas utama. Tugas TNI lebih banyak terfokus untuk pelaksanaan operasi militer selain perang diantaranya adalah pengamanan di daerah perbatasan, pengamanan di daerah rawan konflik dan membantu penanggulangan bencana alam. BAB V UPAYA PENINGKATAN PERAN PERSONEL DAN SATUAN TUGAS TNI PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN 15. Mekanisme Pengiriman Pasukan Perdamaian PBB. Untuk menjawab upaya meningkatkan peran TNI pada misi PBB, maka terlebih dulu digambarkan mekanisme pengiriman pasukan perdamaian PBB sebagai berikut : (Gambar hal. 23) 16. Dengan melihat skema pengiriman pasukan pada misi PBB, maka dapat dilihat ada 3 institusi yang berperan sangat penting dalam mekanisme pengiriman pasukan ke misi PBB yaitu :

Tahap I

DPKO Paparan ttg : - Sit Umum Polkam - Garis Besar Conops - Garis besar ROE - Diskusi Terbuka (Klarifikasi, Tanggapan, Saran)

Resolusi DK PBB

TCC-Meeting I

TC-Pledge

- Updated Sit Polkam - Penyempurnaan Paparan TCC Meeting - Diskusi Terbuka didistribusikan kpd :

TCC-Meeting II Hasil meeting

FGS Forces Generation Services Menyiapkan Forces Requirement

MPS Military Planning Services

Movcon Menyiapkan Angkutan/ Transportasi

Menyiapkan & Menyempurnakan CONOP & ROE

A.n. UNDPKO mengeluarkan surat : Confirmation of Contribution Kepada TCC yang sudah Pledge

Tahap II

Penyiapan & Penandatanganan MOU

Tahap III

Pemberangkatan Pasukan

Tim Aju Main Body

Sumber : PTRI New York

a. UNDPKO (United Nation Department Peace Keeping Operation). Keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap suatu negara yang sedang dilanda konflik dan berisi mandat untuk mengerahkan pasukan perdamaian akan segera direspon oleh UNDPKO dengan mengadakan rapat koordinasi yang mengundang seluruh Troop Contributor Country (TCC) guna membahas kemungkinan suatu negara untuk mengirimkan pasukan ke wilayah tersebut. b. Pemerintah RI yang dalam hal ini diwakili oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia/PTRI di bawah Departemen

Luar Negeri yang merupakan wakil dari Negara Indonesia di forum PBB. PTRI memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban kesanggupan Negara Indonesia mengirim pasukan ke daerah yang dilanda konflik sesuai resolusi DK PBB tersebut. PTRI sebelum memberikan jawaban akan berkoordinasi dengan Departemen Pertahanan dan Mabes TNI. c. Mabes TNI adalah institusi yang memiliki kewenangan dan mengetahui kemampuan serta kesiapan TNI dari segala aspek untuk mengirimkan personel/ kontingen ke misi operasi pemeliharaan PBB. Mabes TNI akan berkoordinasi dengan Departemen Pertahanan yang

www.tniad.mil.id

23

permintaan personel/pasukan oleh PBB untuk melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian. - Merencanakan kebutuhan anggaran untuk operasi pemeliharaan perdamaian.

memiliki kewenangan dibidang kebijakan dan memproses pengajuan dana kepada instansi/departemen terkait dan secara struktural akan meminta ke Mabes Angkatan selaku institusi yang memiliki sumber daya manusia untuk disiapkan dalam rangka misi operasi pemeliharaan perdamaian.

3)

- Merencakan kebutuhan anggaran untuk pengadaan alutsista TNI yang disesuaikan dengan standard PBB dan sesuai dengan tuntutan tugas di lingkungan TNI. - Merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan peran TNI pada misi PBB.

Ketiga institusi ini telah menjalankan fungsinya masing-masing dalam proses pengiriman personel/kontingen TNI ke misi pemeliharaan Perdamaian. 17. Upaya-Upaya yang dapat dilaksanakan. Upaya peningkatan peran personel dan satuan tugas TNI pada misi pemeliharaan perdamaian tidak dapat dilepaskan dari peran semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengiriman tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Pemerintah Deplu/Watapri, Dephan): 1) Jangka 0-2 tahun. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dengan permintaan UNDPKO kepada TCC untuk berpartisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian, terutama kemungkinan Indonesia untuk mengirim personel/kontingennya. 2)

Jangka 2-5 tahun.

- Membentuk badan/wadah yang khusus menangani misi pemeliharaan perdamaian dibawah koodinator deplu yang mampu mewadahi seluruh kepentingan pengiriman pasukan baik TNI maupun Polri serta personel sipil dalam misi PBB. - Memberikan data kemungkinan

24


Jangka 5-10 tahun

b.

Mabes TNI : 1)

Jangka 0-2 tahun.

- Mengeluarkan kebijakan kemungkinan TNI mengirimkan personel/kontingen ke misi operasi pemeliharaan perdamaian melalui crash program. - Menginventarisir sumber daya yang dimiliki untuk disiapkan apabila sewaktu-waktu diminta PBB untuk berpartisipasi pada misinya melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dengan permintaan UNDPKO kepada TCC untuk berpartisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian, terutama kemungkinan Indonesia untuk mengirim personel/kontingennya. - Pemanfaatan dana reimbursement secara optimal dengan prioritas kebutuhan adalah hak-hak prajurit di daerah misi, pemenuhan kebutuhan suku cadang/spare parts atau kebutuhan lain yang

mendukung pelaksanaan tugas di daerah misi secara efektif dan efisien. Apabila masih tersedia cukup dana reimbursement tersebut, maka dapat digunakan untuk penyiapan satuan tugas dalam rangka UNSAS (United Nations Standby Arrangement System) guna memenuhi permintaan PBB terhadap negara Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian. - Pengiriman personel TNI untuk mengikuti kursus-kursus tentang Peace Support operation maupun kursus Peacekeeping operation baik di dalam maupun di luar negeri. - Penyamaan visi bagi seluruh pemimpin dan prajurit TNI tentang pentingnya pengiriman pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian dalam konteks diplomasi antar negara, peningkatan profesionalisme, peningkatan kesejahteraan prajurit, penerimaan devisa negara, standardisasi peralatan dan lainlain. 2) Jangka 2-5 tahun. - Membentuk badan/wadah yang khusus menangani misi pemeliharaan perdamaian dibawah koodinator Deplu yang mampu mewadahi seluruh kepentingan pengiriman pasukan baik TNI maupun Polri serta personel sipil dalam misi PBB. - Merencanakan penyiapan pasukan TNI untuk bergabung dalam misi operasi pemeliharaan perdamaian dari semua aspek. - Mengeluarkan kebijakan tentang petunjuk pengiriman pasukan

untuk tergabung dalam misi operasi pemeliharaan perdamaian sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dari semua aspek. - Membentuk organisasi yang mewadahi penyiapan satuan tugas setingkat brigade untuk mengantisipasi permintaan pengiriman pasukan pada misi operasi pemeliharaan. 3)

Jangka 5-10 tahun

- Merumuskan kebijakan yang komprehensif tentang pengiriman pasukan TNI pada misi PBB. - Melaksanakan penandatangan MoU dengan PBB tentang UNSAS (United Nations Standby Arrangement System) dengan demikian setiap ada permintaan pengiriman pasukan ke misi operasi pemeliharaan perdamaian, negara Indonesia akan diprioritaskan sebagai negara pengirim pasukan. - Merumuskan kebijakan tentang pengadaan peralatan satuan TNI agar minimal sesuai dengan standard PBB dan mudah dalam perawatannya agar apabila sewaktuwaktu diperlukan untuk bergabung dengan misi operasi perdamaian, TNI tidak perlu mengeluarkan biaya pengadaan peralatan baru. b. Mabes Angkatan : 1)

Jangka 0-2 tahun.

- Menginventarisir seluruh personel yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan untuk disiapkan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk melaksanakan misi operasi pemeliharaan perdamaian.

www.tniad.mil.id

25

untuk menduduki jabatan di PBB tidak akan menemui kesulitan. - Menyesuaikan kebijakan Mabes TNI di bidang pengadaan peralatan satuan disamping sesuai dengan kebutuhan satuan juga sesuai dengan standar PBB.

- Menginventarisir seluruh peralatan satuan yang sesuai dengan standard PBB guna mengantisipasi permintaan pengiriman pasukan ke misi PBB. - Merumuskan kebijakan di angkatan masing-masing tentang prioritas personel/satuan yang akan ditugaskan untuk melaksanakan misi operasi pemeliharaan perdamaian. - Menyiapkan personel untuk merotasi satuan tugas yang saat ini sedang melaksanakan misi operasi pemeliharaan perdamaian. 2)

Jangka 5-10 tahun.

- Merencanakan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan masing-masing agar memiliki kemampuan berkomunikasi di tingkat internasional, sehingga apabila ada permintaan pengiriman pasukan untuk operasi pemeliharaan perdamaian ataupun permintaan

26


Prajurit TNI :

- Menyiapkan dan membekali diri di bidang pengetahuan tentang UN system. - Membekali dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan baik secara kedinasan maupun secara mandiri.

Jangka 2-5 tahun.

- Merumuskan kebijakan di bidang latihan agar memasukkan kurikulum tentang UN SGTM (United Nation Standardize Generic Training Module) pada salah satu pendidikan kecabangan sehingga seluruh prajurit paham tentang sistem yang berlaku di PBB. - Merencanakan penyiapan personel/satuan untuk melaksanakan misi operasi pemeliharaan perdamaian. 3)

4)

BAB VI KESIMPULAN DAN PENUTUP 18.

Kesimpulan. a. Situasi keamanan dunia ke depan akan semakin memperlihatkan persaingan antar negara dan meningkatnya kesenjangan ekonomi antar negara maju dan negara miskin sehingga konflik baik di dalam intern negara maupun negara dengan negara akan tetap ada. b. Pelaksanaan pengiriman personel TNI pada misi PBB sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang selalu dinilai positif dan berhasil. Pengakuan tersebut bukan tidak ada dasarnya tetapi murni adanya pengakuan baik dari masyarakat di daerah penugasan maupun dari staff PBB serta pengakuan dari pejabat sipil/ militer di negara bersangkutan. c. Peran TNI akan semakin meningkat apabila ada upaya-upaya yang dilakukan

secara sinergi dan bertahap antara pemerintah dan TNI. d. Dengan semakin meningkatnya peran TNI pada misi pemeliharaan perdamaian PBB akan berdampak terhadap kepercayaan PBB kepada Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam perdamaian dunia. 19. Penutup. Demikian penulisan ini semoga bermanfaat bagi pembaca dengan terus berharap semoga pada masa mendatang TNI melalui perannya pada misi pemeliharaan perdamaian dapat turut serta mewujudkan tujuan nasional.

PEMKAB PEKALONGAN Mengucapkan SELAMAT HUT KOSTRAD KE-48

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PDAM DIREKTUR BESERTA STAF Mengucapkan SELAMAT ATAS TERBITNYA JURNAL YUDHAGAMA


: Supiadin A.S. : Mayjen TNI : 27887 : Garut, 03-04-1952 : Asops Panglima TNI : Islam : Mabes TNI

Pendidikan Militer. Akabri Sussarcab If Seskoad Sesko ABRI Sus Danrem Lemhannas

Th. 1975 Th. 1975 Th. 1990 Th. 1997 Th. 2001 Th. 2001

Riwayat Penugasan. Ops. Tim-Tim Ops. Tim-Tim Ops Tim-Tim Ops. Aceh Thailand Malaysia

Th. 1984 Th. 1990 Th. 1994 Th. 2005 Th. 1997 Th. 1998

Riwayat Jabatan. Danton III Ki C Yonif-743/Psy Dankipan A Yonif-743/Psy Dankipan C Yonif-743/Psy Gumil Gol VI Deptik Pusdikif Kasitiksus Deptik Pusdikif Ps. Danyonif-401/BS Danyonif-401/BS Dandim-0732/Slm Waaster Kasdam IV/Dip Pamen Dam IV/Dip Dosen Sesko ABRI Asops Kasdam IV/Dip Danrem-071/WK Pamen Mabesad Waaster Kasad Kasdam VI/Tpr Pangdam IX/Udy Pangdam IM Asops Panglima TNI

www.tniad.mil.id

27

Netralitas TNI Sebagai Wujud

Tuntutan Profesionalitas Tugas Dalam Menghadapi Tahun Politik 2009 Pada penyelenggaraan Pemilu 2004, Panglima TNI menempuh kebijakan “Bahwa TNI bersikap netral dan prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya”. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari sebagian besar masyarakat dan telah meningkatkan kembali citra TNI yang sempat terpuruk pada awal-awal reformasi akibat perannya dibidang politik yang begitu dominan pada masa pemerintahan Orde Baru.

Mayjen TNI S. Simandjuntak (Danpusterad)

1.

K

Profesionalitas prajurit TNI merupakan tuntutan demi tetap tegaknya NKRI

28


Latar Belakang.

ehidupan demokrasi yang ingin dibangun bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa lainnya diharapkan dapat mewujudkan sebuah tatanan dan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan sejahtera. Suatu tatanan dimana rakyat memiliki kekuatan penuh, menikmati kehidupan yang adil dan makmur. Cita-cita ke arah itu sering disebut sebagai gambaran dari masyarakat Indonesia baru. Mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang demokratis adalah sebuah peluang sekaligus tantangan. Sesuai agenda reformasi dimana lebih diarahkan untuk mewujudkan kehidupan demokratis yang sehat, karena dirasakan telah terjadi pemasungan terhadap demokratisasi selama pemerintahan Orde Baru. Upaya perwujudan cita-cita reformasi, secara bertahap telah berhasil, terbukti dengan terselenggaranya Pemilu 2004 yang demokratis

serta mendapatkan pengakuan masyarakat dunia. Adapun berbagai permasalahan mendasar yang tersisa, harus diperhatikan dan dipecahkan bersama karena dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa yang bersifat multidimensional dan saling ketergantungan. Kontribusi TNI dalam kehidupan politik telah memunculkan silang pendapat yang dikotomis, antara yang pro dan kontra, sehingga kondisi tersebut mendorong munculnya kontroversi pandangan internasional tentang civil-military relation di Indonesia. Pada penyelenggaraan Pemilu 2004, Panglima TNI menempuh kebijakan “ Bahwa TNI bersikap netral dan prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya”. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari sebagian besar masyarakat dan telah meningkatkan kembali citra TNI yang sempat terpuruk pada awal-awal reformasi akibat perannya dibidang politik yang begitu dominan pada masa pemerintahan Orde Baru. Didasari dengan semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat dalam kerangka sistem politik yang demokratis, transparan dan akuntabel maka sangat berpengaruh terhadap peran penggunaan hak politik prajurit TNI. Dengan pertimbangan bahwa kualitas demokrasi akan semakin baik apabila melibatkan seluruh komponen bangsa, sehingga dapat memberikan legitimasi yang kuat bagi wakil rakyat dan pimpinan nasional terpilih. Oleh sebab itu, perlu dicermati tentang kemungkinan penggunaan hak pilih prajurit TNI pada Pemilu-Pemilu mendatang yang justru diarahkan untuk keluar dari tuntutan profesional tugas menuju runtuhnya keutuhan dan keselamatan bangsa. Terkait dengan penjelasan di atas dan ramainya wacana yang pro dan kontra tentang penggunaan hak pilih prajurit TNI, maka tulisan ini lebih diarahkan pada pemahaman bahwa netralitas TNI merupakan wujud dari tuntutan profesionalitas tugas dalam menghadapi tahun politik 2009.

2.

Permasalahan. Pertama, hak pilih TNI merupakan hak politik prajurit selaku warga negara sehingga dalam menyikapinya banyak timbul “pro dan kontra” tentang penggunaannya pada Pemilu yang akan datang. Mereka yang bersikap pro, berargumentasi bahwa hak pilih adalah hak politik setiap warga negara untuk menggunakannya pada Pemilu, sedangkan mereka yang bersikap kontra berpendapat bahwa dalam kondisi bangsa saat ini pemberian hak pilih TNI masih belum saatnya, karena akan membahayakan integritas, netralitas dan soliditas TNI sehingga akan berdampak pada keutuhan dan keselamatan NKRI. Kedua, belum semua prajurit TNI memahami secara benar, bagaimana implementasi tuntutan profesionalitas tugas dihadapkan dengan hak pilihnya dengan tetap memegang teguh netralitas TNI. 3.

Dasar Pemikiran. a. UUD 1945 pasal 27 ayat (1) menyebutkan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa semua warga negara (termasuk prajurit TNI) mempunyai kedudukan yang sama di bidang politik, yang berarti bahwa prajurit TNI memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. b. UU RI Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Pasal 145 berbunyi “Dalam Pemilu 2004 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya”. Penjelasan pasal 145 ini hanya singkat yakni “cukup jelas”. Rumusan ini termasuk “daerah abu-abu” yang

www.tniad.mil.id

29

membuka peluang berbeda dalam menafsirkannya, sehingga dapat pula diartikan dengan, pada Pemilu 2004 yang lalu anggota TNI tidak menggunakan hak pilihnya atas kemauan sendiri, jadi hak tersebut sebenarnya tidak hilang, dalam arti bisa digunakan oleh TNI pada Pemilu berikutnya. c. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI pasal 39 berbunyi “Prajurit TNI dilarang terlibat dalam: (1) kegiatan menjadi anggota partai politik; (2) kegiatan politik praktis; (3) kegiatan bisnis, dan (4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”. Dalam pasal ini lebih menekankan agar TNI tidak melakukan kegiatan politik praktis dan tetap teguh menjaga netralitasnya di bidang politik. d. Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada. Dan dilanjutkan dengan peluncuran Buku Saku tentang Netralitas TNI yang mencantumkan pedoman-pedoman bagi netralitas TNI dalam Pemilu mendatang dan Pemilihan Kepala Daerah. e. Surat Telegram Kasad Nomor STR/535/2008, tanggal 29 Oktober 2008 tentang mewujudkan Netralitas prajurit TNI Angkatan Darat dalam Pemilu dan Pilkada. 4.

Pembahasan. a.

Tinjauan dari Aspek Hukum.

Sesuai UUD 1945 pasal 27, prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang

30


memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain khususnya di bidang politik. Selanjutnya sesuai UU RI Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum antara lain pasal 13, dinyatakan bahwa semua Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Hal ini mengandung pengertian bahwa prajurit TNI sebagai warga negara juga mempunyai hak pilih dalam Pemilu, walaupun pada pasal 145 menyatakan bahwa anggota TNI tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004. Terlepas dari ada atau tidaknya unsur politis dibalik wacana hak politik prajurit ini, maka akan membuka peluang berbeda dalam menafsirkannya. Tafsiran pertama, UU Nomor 12 Tahun 2003 semacam memberi “janji” bahwa pasca Pemilu 2004 anggota TNI dan Polri diberi hak mengikuti Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu. Artinya pada Pemilu 2009 sudah waktunya anggota TNI dan Polri diberi hak memilih. Kelompok yang setuju terhadap penafsiran ini menanggapi bahwa amandemen UU Nomor 12 Tahun 2004 seharusnya tidak merubah pasal 145. Kalau dilakukan amandemen, maka rumusannya harus dipertegas yang substansinya menjurus kepada anggota TNI dan Polri diberi hak pilih. Logika yuridis ini yang dipakai sebagai argumentasi oleh kalangan akademisi dan komponen lainnya yang cenderung setuju dengan wacana anggota TNI dan Polri diberi hak memilih. Tafsiran kedua, cenderung menganggap pasal 145 tidak otomatis memberi jaminan kepada anggota TNI dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009. Bahkan, rumusan pasal

ini diharapkan dapat dipangkas dalam amandemen UU Nomor 12 Tahun 2003, yaitu tidak akan memberi kesempatan kepada anggota TNI dan Polri menggunakan hak pilih. Minimal akan menjuruskan kepada “wilayah abu-abu” baru yakni dalam Pemilu 2009, anggota TNI dan anggota Kepolisian RI tidak menggunakan hak pilihnya. Kebijakan Panglima TNI pada Pemilu 2004 dan 2009 sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 145 ini, dimana hak pilih prajurit TNI tidak digunakan demi menjaga soliditas TNI dan memperbaiki citra TNI setelah dihujat pada awal reformasi karena perannya di bidang politik yang berlebihan pada masa Orde Baru. Nuansa yang berkembang pada awal reformasi tentang tuntutan agar TNI tidak lagi berpolitik praktis sangat mempengaruhi penyusunan UU RI Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, sehingga muncul ketentuan bagi prajurit TNI dilarang melakukan kegiatan politik praktis, dan pada akhirnya tidak menggunakan hak memilih dan dipilih

pada Pemilu 2004 dan 2009. Sampai saat ini ketentuan ini dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsekuen oleh seluruh prajurit TNI sebagaimana Pemilu 2004 yang lalu, sehingga telah menaikkan citra TNI di mata masyarakat Indonesia. Seiring dengan kehidupan demokrasi yang terus berjalan, telah berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat. Kondisi ini mempengaruhi pandangan atau pendapat prajurit TNI tentang hak politiknya, di sisi lain juga mempengaruhi kesadaran para elit politik di tingkat nasional bahwa TNI bukan dan tidak pernah boleh jadi lembaga politik, sehingga diperlukan tanggungjawab yang besar dari setiap prajurit TNI untuk lebih dahulu menanggalkan profesinya sebagai militer, sebelum dia memutuskan menggunakan hak politiknya secara penuh untuk dipilih sebagai pengelola otoritas politik. Di sini harus ditegaskan, memasuki profesi militer dan keluar dari posisi tersebut untuk karir politik,

Tugas Pokok TNI adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI

www.tniad.mil.id

31

keduanya adalah hak dan pilihan bebas setiap warga. Tak ada satupun keadaan pada posisi tersebut yang bisa ditafsirkan sebagai suatu perampasan hak politik, walau dalam berjalannya waktu dan perkembangan demokrasi akan menjadi lain, maka institusi TNI akan tetap berpegang pada tiga hal mendasar dalam penggunaan hak pilihnya yakni (1) mengacu pada landasan hukum dan peraturan perundang-undangan; (2) konsisten pada asas netralitas TNI, serta; (3) mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. b.

Tinjauan dari Aspek Demokrasi.

Dalam kehidupan politik yang demokratis, setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi serta keikutsertaan dalam proses demokrasi. Dewasa ini pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Pemilu 2004 untuk memilih anggota legislatif sebagai wakil rakyat dan dilaksanakannya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah anggota masyarakat yang ikut dalam proses demokrasi (Pemilu) akan menentukan tingkat keberhasilan dari proses demokrasi tersebut, dan pemerintah Indonesia dinilai cukup berhasil dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, karena di samping dapat berlangsung secara “Luber dan Jurdil” serta aman juga banyak anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu tersebut. Keikutsertaan prajurit TNI sebagai pemilih dalam

32


Pemilu ditinjau dari segi kuantitas akan menambah bobot dari Pemilu tersebut, karena jumlah masyarakat yang ikut Pemilu bertambah banyak. Artinya seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali diberi hak yang sama dalam kehidupan demokrasi sesuai UUD 1945, serta tidak adanya diskriminasi terhadap Warga Negara Republik Indonesia. Memang ada pendapat dari sekelompok masyarakat yang menyatakan bahwa keikutsertaan prajurit TNI sebagai pemilih akan menarik TNI ke dalam kancah politik praktis seperti pada masa Orde Baru serta akan membahayakan pengembangan kehidupan demokrasi. Kekhawatiran seperti itu sah saja, akibat trauma masa lalu, namun di era keterbukaan saat ini dimana supremasi hukum dijunjung tinggi pendapat tersebut mungkin terlalu “dini”, karena pada hakekatnya prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan sama dengan warga negara lain dalam berdemokrasi. Sebenarnya kekhawatiran seperti itu bisa dieliminir dengan peraturan yang ketat sehingga dapat mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan yang ditakutkan. Namun, bukan TNI yang harus membuat persiapan, melainkan badan eksekutif dan legislatif, yang punya kekuasaan politik membuat peraturan perundangundangan. TNI sendiri secara internal juga harus memperkuat doktrinnya, terutama yang melarang TNI untuk kembali masuk dalam politik praktis. Dengan aturan ketat, diharapkan keterlibatan prajurit TNI dalam pemilu nanti hanya sebatas datang, memberikan hak pilihnya, lalu pulang ke rumah atau satuannya. Kondisi Parpol pada parameter kedewasaannya saat ini, justru agak

berat, dalam arti kekhawatiran akan akses munculnya perpecahan (di tubuh TNI) dan TNI tergoda untuk masuk memang selalu ada, namun perlu dilihat siapa yang justru tergoda untuk memanfaatkan. Tidak menutup kemungkinan yang tergoda untuk memanfaatkan justru dari Parpol dan semua wacana yang dilontarkan itu terbukti, karena Parpol yang tidak bisa menahan godaan untuk merangkul militer, sehingga seberapa jauh Parpol bisa menahan diri untuk tidak lagi menarik-narik TNI setelah prajurit diberi hak pilih. Kalau benar demikian adanya, maka benar sinyalemen yang menyatakan bahwa Parpol banyak yang belum dewasa sehingga menjadikan ujian bagi berjalannya kelangsungan agenda reformasi serta kehidupan berdemokrasi. c.

Tinjauan dari Aspek Netralitas TNI.

Peran TNI pada masa Orde Baru merupakan sebuah pengalaman yang suram bagi perjalanan demokrasi, dimana TNI ikut terjun dalam kancah politik dan telah membuat sipil tak berdaya karena TNI terlalu jauh masuk ke dalam wilayah politik hingga melumpuhkan demokrasi. Sebagai akibatnya TNI menjadi tidak profesional, lebih mementingkan peran politiknya daripada fungsi pertahanan negara. TNI lebih berpihak pada golongan, yang pada akhirnya muncul gerakan demokrasi yang menggeser peran politik TNI. Citra TNI menjadi sangat terpuruk dimata masyarakat dan gerakan reformasi telah mencabut peran politik TNI, di mana Dwifungsi TNI kemudian disingkirkan dan kini TNI didudukkan pada posisi yang sebenarnya sebagai Alat Pertahanan Negara. Oleh sebab itu TNI segera mereformasi dirinya dan pimpinan TNI

menetapkan antara lain, “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis” atau harus senantiasa menjaga netralitas TNI dan telah dibuktikan dalam Pemilu 2004. Pada era reformasi saat ini, dimana kehidupan demokrasi terus berkembang dan kesadaran politik masyarakat semakin meningkat, masih terdapat nuansa yang menginginkan agar TNI tetap netral di bidang politik, namun disisi lain ada pula nuansa yang ingin memberikan hak politik kepada prajurit TNI sebagai Warga Negara. Pada dasarnya dengan diberikan hak politiknya sebagai warga negara bagi prajurit TNI dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu-Pemilu yang akan datang adalah tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu UUD 1945, dan akan menghilangkan kesan adanya perlakuan yang diskriminatif di bidang politik bagi prajurit TNI serta dapat meningkatkan moril prajurit TNI. Di sisi lain yang paling utama adalah TNI sebagai institusi negara yang mempunyai tugas berkaitan langsung dengan tegak atau runtuhnya negara, bersatu atau bercerainya bangsa, oleh karena itu menempatkan tugas diatas segala-galanya, karena tugas diatas segala-galanya, karena tugas adalah kehormatan, harga diri dan kebanggaan maka harus tetap menjaga netralitasnya sebagaimana yang telah ditunjukkan selama ini dan berpedoman pada buku saku netralitas TNI yang dibagikan kepada seluruh prajurit diantaranya; poin pertama menyebutkan, netralitas TNI berarti tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; poin kedua, mengatur ketentuan harus mundur dari dinas aktif jika akan mengikuti Pemilu atau Pilkada sesuai ketentuan; poin

www.tniad.mil.id

33

ketiga, lebih berisi soal implementasi pelaksanaan netralitas baik perorangan maupun institusi diantaranya yang terpenting adalah ketentuan prajurit TNI tidak menggunakan hak pilihnya baik pada Pemilu maupun Pilkada dan pada poin keempat, prajurit TNI juga tidak dibolehkan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, serta bentuk kelengkapan kepanitiaan lain terkait Pemilu, baik ditingkat pusat maupun daerah. Prajurit TNI juga tidak dibolehkan campur tangan menentukan dan menetapkan peserta Pemilu, termasuk menjadi juru kampanye atau tim sukses. Prajurit TNI juga tak diperbolehkan memobilisasi organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat teretentu, tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih, atau campur tangan menentukan peserta Pemilu perorangan. Sementara itu, poin kelima berisi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan komandan atau kepala dinas satuan. Beberapa tugas seperti mensosialisasikan soal netralitas TNI pada setiap apel dan jam komandan. Tidak hanya itu, mereka juga wajib mengecek sejauh mana hal itu sudah dipahami prajurit. Setiap komandan satuan juga wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarga anak buahnya di masyarakat untuk mencegah hal-hal yang melanggar. Jika terjadi kesalahan, komandan satuan yang bersangkutan harus memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap prajurit TNI juga diperintahkan untuk membatasi keberadaan mereka secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas, dilokasi kampanye. Juga harus diperhatikan agar jangan sampai ada identitas peserta Pemilu atau Pilkada

34


terpasang di lingkungan markas atau fasilitas TNI lainnya. Bahkan, dalam urusan mencegah atau menangani bentrok fisik antar masa atau perorangan peserta Pemilu atau Pilkada di sekitar markas atau fasilitas TNI lainnya, prajurit TNI hanya dapat melakukannya dalam radius 100 m dari markas atau fasilitas TNI itu, dan juga jika pada saat kejadian tidak ada aparat kepolisian. Prajurit TNI juga tidak dibolehkan mengomentari, menilai, mendiskusikan, apalagi mengarahkan anggota keluarga dan lingkungannya utuk memilih kontestan manapun peserta Pemilu atau Pilkada. Namun, jika terjadi sesuatu yang berpotensi mengganggu, menghambat, atau menggagalkan Pemilu atau Pilkada, prajurit TNI wajib melapor secara hirarkis. Lebih lanjut dalam butir keenam dan ketujuh berisi penekanan kembali soal larangan bagi prajurit TNI selama penyelenggaraan proses Pemilu dan Pilkada, berikut sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Buku saku pedoman netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada yang memuat tujuh poin, yang masingmasing diperinci lagi kedalam beberapa butir ketentuan sudah dipegang oleh setiap prajurit, sehingga jika sampai terjadi pelanggaran maka pelanggaran itu dilakukan oleh oknum dan bukan oleh institusi TNI. Dalam hal ini perlu komitmen yang kuat bagi seluruh prajurit TNI, terutama unsur pimpinan dan atasan untuk tetap memegang teguh netralitas TNI dan melakukan pengawasan yang ketat agar prajurit TNI tidak melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI tersebut, serta perlu mewaspadai agar tidak terjadi prajurit TNI dijadikan

sebagai alat oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politiknya. d. Tinjauan dari Aspek Profesionalitas Tugas TNI. Salah satu wasiat Jenderal Besar Soedirman untuk TNI adalah “Janganlah mudah tergelincir dalam saat yang akan menentukan nasib bangsa dan negara kita, seperti yang kita hadapi pada dewasa ini, fitnah yang besar atau halus, tipu muslihat yang keras atau yang lemah, provokator yang tampak atau sembunyi, semua itu insya Allah dapat kita lalui dengan selamat, kalau saja kita tetap awas dan waspada, memegang teguh pendirian cita-cita, sebagai patriot Indonesia yang sejati”. Dari wasiat Panglima Besar Jenderal Soedirman tersebut, maka dalam menghadapi kondisi tarik menarik kepentingan hingga saling melempar fitnah seperti saat ini sangatlah tepat langkah TNI untuk senantiasa berpijak pada relnya sendiri demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional. Tugas tentara itu berkaitan langsung dengan tegaknya atau runtuhnya negara, bersatu atau bercerainya bangsa, oleh karena itu menempatkan tugas diatas segala-galanya, karena tugas adalah kehormatan, harga diri dan kebanggaan. Mari kita coba pahami tentang sejumlah kekhawatiran sebagaimana pernah dikemukakan oleh beberapa pimpinan TNI, bahkan secara tegas mengatakan bahwa hak politik TNI sudah diserahkan kepada negara begitu ia dikukuhkan sebagai prajurit TNI. Pertama, pengalaman masa lalu dalam Pemilu tahun 1955, di mana tentara diberi hak pilih ternyata disalahgunakan dan

dimanfaatkan oleh partai politik. Yang terjadi kemudian adalah, tentara terpecah belah, tidak solid apalagi kompak. Ia menjadi tentara partai politik, tentara yang mengabdi kepada partai, bukan lagi menjadi tentara nasional karena politik tentara menjadi politik partai. Kedua, pengalaman Orde Baru, di mana TNI ikut terjun dalam kancah politik telah membuat sipil tak berdaya karena TNI telalu jauh masuk ke dalam wilayah politik dan melumpuhkan demokrasi. Akibatnya, TNI menjadi tidak profesional, lebih mementingkan peran politiknya daripada fungsi pertahanan negara. TNI lebih berpihak pada golongan. Akibat berikutnya muncul gerakan demokrasi yang menggeser peran politik TNI. Gerakan reformasi telah mencabut peran politik TNI, di mana Dwifungsi TNI kemudian disingkirkan dan kini TNI didudukkan pada posisi yang sebenarnya sebagai alat pertahanan negara. Ketiga, sebagaimana tuntutan reformasi, bahwa TNI jangan lagi terjun ke dalam politik praktis, sehingga ia harus steril dari politik. Jangan lagi terseret dalam arena politik. Sebab untuk bisa mewujudkan TNI yang berdiri di atas semua golongan, maka ia tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan politik dan kepentingan partai politik. Komitmen inilah yang hendak dijalankan oleh TNI. Bahkan kita ingat bagaimana ketika TNI mengambil langkah mendahului untuk keluar lebih cepat dari DPR yakni tahun 2004, bukan tahun 2009 sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Kehendak TNI kemudian disambut positif seluruh lapisan masyarakat, yang

www.tniad.mil.id

35

berarti TNI telah mengakhiri peran politiknya untuk lebih konsentrasi pada peran sebenarnya, pertahanan negara. Langkah selanjutnya, TNI kemudian benah diri, konsolidasi untuk segera menjadikan dirinya profesional dengan tidak akan bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan politik praktis. TNI ingin institusinya steril dari politik. Bagi anggota yang ingin berpolitik, dipersilahkan untuk keluar dari TNI. Keputusan ini pun memperoleh sambutan positif kalangan luas, dan menyebutnya TNI telah kembali ke khitahnya, kembali ke jatidirinya sebagai tentara rakyat, tentara nasional, dengan menjalankan politik negara. Ketika RUU tentang pemilu masih menjadi pembahasan di DPR, dan itu pun ditolaknya bila ternyata hak pilih itu justru merugikan profesionalitas TNI. Sekarang mari kita berandai-andai bila pada akhirnya TNI diberikan hak pilih, hak politik sebagaimana warga negara di negara demokrasi. Di situ partai-partai politik akan bersaing untuk memperebutkan suara TNI. Akibatnya segala cara dan upaya dilakukan untuk memperebutkan suara tentara. Bayangkan bila nanti markas tentara, komplek tentara, perumahan tentara, kantor tentara dijadikan ajang kampanye baik langsung atau terselubung. Bayangkan bila setiap kesatuan tentara menjadi pendukung partai yang berbedabeda. Misalnya, kesatuan Kavaleri adalah pendukung Partai Politik Jagung, Infanteri, mendukung Partai Singkong, Artileri Partai Ubi. Kodam pendukung Partai Terong, dan lain sebagainya. Dihadapkan dengan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, rasanya masih sulit untuk berharap bahwa TNI tidak akan berkotak-kotak di saat diberi hak pilih dalam pemilu.

36


Bila ini yang terjadi, dan bila ini yang diinginkan, maka TNI akan semakin sulit untuk menjadi TNI yang profesional dan solid. TNI akan semakin sulit untuk mencurahkan perhatiannya pada pertahanan negara, tetapi lebih perhatian ke pertahanan partai. TNI akan sulit untuk menguasai teknologi, taktik dan teknik kemiliteran, tetapi akan disibukkan oleh urusan Parpol. TNI tidak berkonsentrasi pada latihan, tetapi akan tersita waktunya untuk menerima santiaji para politisi. TNI tidak akan berpikir dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, tetapi akan berpihak pada kepentingan Parpol yang didukungnya. Pada ujung-ujungnya, TNI akan pecah berantakan dan yang menanggung beban sosial adalah rakyat kecil, bukan pengamat politik, bukan pengamat militer, apalagi para politisi. Untuk hal yang lebih ekstrim misalnya, mari kita bayangkan juga bagaimana bila masing-masing anggota TNI pendukung fanatik partai saling berbeda pandangan dan saling ingin memenangkan Parpol yang didukungnya ? TNI adalah institusi bersenjata yang memiliki kekuatan pemaksa. Dikhawatirkan bila setiap kesatuan TNI hendak memenangkan Parpol yang didukungnya, akhirnya menyalahgunakan kekuatannya untuk memaksa pihak lain. Hal ini jangan diremehkan, jangan anggap enteng, dan jangan terlalu menyederhanakan masalah. Jangan terkena provokasi Parpol, sedang saling ejek antar kesatuan atau angkatan saja sudah sering mengundang perkelahian. Juga harus ingat, bagaimana mudahnya terjadi friksi Parpol hanya karena kepentingan yang berbeda di antara para kadernya. Karenanya, kekhawatiran ini rasanya bukan sesuatu yang tak beralasan, tetapi hal itu menunjukkan sikap kearifan dan

kehati-hatian dalam menjaga agar tentara tetap berjalan pada relnya. Berikan ruang dan waktu agar TNI berkonsentrasi pada tugas dan fungsinya sebagai pertahanan negara. Biarkan TNI menjalankan politik negara. Buang jauh-jauh kehendak untuk menyeret tentara dalam wilayah politik. TNI memang tidak tabu untuk mengerti perkembangan politik. Tetapi soal urusan politik, memang bukan urusan TNI. 5.

Kesimpulan. Netralitas TNI merupakan pertaruhan TNI untuk ikut menjamin persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan hal ini menyangkut 2 (dua) hal pokok yaitu reformasi Internal TNI, khususnya pada perubahan kultur prajurit melalui konsistensi sikap, untuk benar-benar menjadikan prajurit TNI sebagai alat negara dibidang Pertahanan, yang tidak sekali-kali mencampuri urusan politik praktis dan Politik TNI adalah Politik Negara, yang dilandasi Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945, serta berorientasi kepada pencapaian kepentingan nasional. Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya dalam kehidupan demokrasi, telah membawa pengaruh pada pandangan prajurit TNI tentang hak politiknya sebagai warga negara. Untuk itu, pada tahun politik 2009 ini perlunya peran ekstra para pimpinan, atasan dan Komandan Satuan untuk meningkatkan dan pengawasan langsung dilapangan tentang kadar ketangguhan prajurit yang bermuara pada kehandalan dalam sikap, pikiran dan tindakan. Sejurus dengan itu, maka setiap prajurit harus terampil dalam menjalankan tugas apapun, peka dan tanggap terhadap setiap aspirasi yang muncul di masyarakat maupun terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara.


: S. Simandjuntak : Mayjen TNI : 27951 : Meulaboh, 27-07-1952 : Danpusterad : K. Protestan : Pusterad

Pendidikan Militer. Akabri Sussarcab If Susstaf Pur Seskoad Sesko ABRI Lemhannas

Th. 1975 Th. 1976 Th. 1986 Th. 1992 Th. 1997 Th. 2002

Riwayat Penugasan. Ops. Seroja Ops. Seroja Ops. Seroja Ops. Seroja

Th. 1977 Th. 1984 Th. 1989 Th. 1991

Riwayat Jabatan. Danton STTB Yonif-305 Danton No. 81 Yonif-305 Kasi-1/Lidik Yonif Linud-330 Danki Bant Yonif Linud-330 Kasi-3/Pers Yonif Linud-330 Kasi-4/Log Brigif-9 Kostrad Wadanyonif-514 Kostrad Danyonif-509 Kostrad Danyonif-612 Dam VI/Tpr Kasi Intelrem-121/Abw Dandim-0970 Rem-091/Asn Kasrem-121/Abw Pamen dam VI/Tpr Kababinminvtcaddam III/Slw Aslog Kasdam IV/Dip Danrem-121/Abw Dam VI/Tpr Pamen Mabesad (Dik. Lemhannas) Pamen Ahli Kasad Bid. Ekonomi Paban I/Slogad Pati ahli Kasad Bid. Sosbud Kasdam XVI/Ptm Danpusterad

www.tniad.mil.id

37

PERANAN TNI Dalam Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI Dan Keselamatan Bangsa Ditengah Krisis Ekonomi Global TNI sebagai komponen utama pertahanan dituntut harus mampu memanfaatkan setiap peluang guna mengoptimalkan peranannya mengatasi segala bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri secara terukur yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa.

Mayjen TNI Bambang Suranto (Danseskoad)

1.

Pendahuluan.

K

ondisi perekonomian dunia sekarang ini sedang mengalami guncangan akibat krisis finansial yang dapat berimplikasi kepada krisis ekonomi global. Hal ini tentunya tidak menguntungkan bagi perekonomian bangsa Indonesia, akibatnya menurun kemampuan keuangan negara dalam membiayai program pembangunan nasional serta menimbulkan terjadinya pengurangan anggaran disemua bidang termasuk anggaran pertahanan negara. Hubungan timbal balik antara ketangguhan di bidang pertahanan dengan ketangguhan di bidang ekonomi, merupakan suatu hal yang bersinergi dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Bila kondisi ekonomi suatu negara kuat maka pertahanan negara juga menjadi kuat, sebaliknya bila kondisi ekonomi suatu negara lemah maka pertahanan negara menjadi lemah.

38


Salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang timbul sesuai perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun dalam negeri. Perkembangan pemikiran globalisasi yang diikuti dengan perubahan konsep pemikiran tentang penguasaan dunia. Semula kalangan strategis beranggapan bahwa menguasai jantung sama dengan menguasai dunia. Seiring dengan kemajuan perkembangan konsep pemikiran tersebut bergeser menjadi siapa yang menguasai daerah bulan sabit sama dengan menguasai dunia1. Belakangan ini konsep tersebut berubah lagi dengan munculnya pendapat bahwa siapa yang menguasai energi berarti dialah yang akan menguasai dunia2. . . 1

Naskah Departemen Mastra SESKOAD

2

Lembaga riset perkebunan Indonesia.

TNI sebagai komponen utama pertahanan dituntut harus mampu memanfaatkan setiap peluang guna mengoptimalkan peranannya mengatasi segala bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri secara terukur yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Mengingat sistem pertahanan negara kita yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh potensi negara, wilayah serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan tersebut memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman3. Dalam mewujudkan hal tersebut, TNI melakukan upaya secara terus-menerus agar masyarakat mampu dan mau berpartisipasi secara aktif dalam tugas pertahanan. Untuk meningkatkan pertumbuhan di bidang ekonomi agar tidak mudah dipengaruhi ataupun dikuasai oleh pihak luar. Salah satunya dengan cara meniadakan atau mengurangi ketergantungan negara kita dengan negara lain. Karena itu produksi dalam negeri khususnya kebutuhan akan energi perlu dikembangkan secara berlanjut, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, seiring dengan pesatnya peningkatan pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi, namun kenyataannya penyediaan energi listrik yang dilakukan sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pernyataan Presiden SBY dalam tempo 15 tahun minyak mentah kita akan habis

4

, hal ini juga didukung oleh Prof Suryo dari UGM bahwa tahun 2020 minyak kita akan hasil 5, memberikan gambaran kepada kita bahwa masa diversifikasi energi sudah akan mendesak. Dengan permasalahan tersebut di atas, diperlukan suatu upaya dalam mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, melalui langkah-langkah yang konkrit. Secara umum tugas TNI melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian dan mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan, melalui cara yang santun, terukur dan tidak melanggar kontitusi. Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis ingin mendeskripsikan hal-hal yang layak/dapat dilakukan oleh TNI ditengah krisis ekonomi global.

3 Doktrin Pertahanan Negara, 27 Des 2007, hal 71. 4 http://www.rilek.com/dsp_cetak.php?

5 http://www.gajahmada.edu/indek.php?.

2.

Perkembangan Global. Perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi sekarang ini, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Dewasa ini perkembangan internasional sangat diwarnai gelombang perubahan pesat dan mendasar yang telah melanda seluruh dunia. Percaturan hubungan Internasional ditandai oleh munculnya berbagai persepsi, konsepsi dan pendekatan baru mengenai penyelesaian permasalahan global. Arus globalisasi yang

www.tniad.mil.id

39

memiliki keterkaitan dalam perekonomian dunia semakin mendorong masyarakat internasional ke arah terciptanya pola kerja sama ekonomi dan perdagangan. Namun perlu dipertanyakan apakah kerjasama tersebut saling menguntungkan semua pihak, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Sejak bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, telah terjadi perubahan kontilasi politik perekonomian dunia. Persaingan Blok Barat dan Blok Timur menjadi luluh, yang tumbuh Amerika Serikat menjadi adidaya tunggal. Perkembangan berikutnya negara-negara Eropa Barat ingin menunjukkan eksistensinya, dengan cara merebut sebagian Hegemoni yang dipunyai AS dengan cara menyatukan mata uang Eropa sebagai pemersatu kekuatan negara Eropa dan meningkatkan persaingan Eropa Barat dengan AS. Pada saat yang bersamaan China daratan dibawah kepemimpinan Deng Xioping membangun perekonomiannya dengan tetap berideologi komunis dan mengadopsi beberapa tata cara perekonomian liberal secara terukur. Disamping itu penerapan sangsi terhadap pelaku korupsi sangat tegas sampai kepada hukum mati. Faktanya barang-barang China membanjiri dunia, untuk negara Eropa dibanjiri barang China berupa tekstil (sutra) sedangkan negara yang sedang berkembang dibanjiri barang berupa elektronik karena harganya sangat murah. Sangat lumrah kalau China ingin eksis dalam pergaulan dunia dan sekarang ini telah menjadi kompetitor negara AS karena perekonomiannya yang produktif, maju, dan harga yang bersaing. Angkatan perangnya yang besar dan terlatih, telah menunjukkan kebolehannya dengan cara melaksanakan latihan tingkat Divisi 2 pihak dikendalikan (Sifat latihan). Sebagai pembanding TNI pernah menyelenggarakan sampai pada tingkat pleton (terinbatmin tahun 1982).

40


Dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi, negara maju terus mencari kemudahan dalam menjalankan hidupnya dengan menciptakan teknologi baru, namun sering kita lupakan efek negatif dari teknologi tersebut. Hasil pembakaran bahan bakar fosil tersebut belum menggambarkan kerusakan lapisan ozon di bumi, tetapi dengan semakin banyak manusia memanfaatkannya mengakibatkan kadar karbon di atmosfir semakin meningkat. Kadar karbon yang meningkat inilah sebagai penyebab efek rumah kaca pada bumi. Pada mulanya banyak orang tidak percaya dengan hasil penelitian para ahli atmosfir tentang efek rumah kaca mengakibatkan perubahan iklim, yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Belakangan ini seluruh negara mulai sadar akibat efek dari proses bakar membakar tersebut telah mengakibatkan kadar korbon di udara semakin meningkat. 3.

Perkembangan Bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan posisi silang tersebut, berimplikasi pada terjalinnya kepentingan negara-negara lain dengan kepentingan bangsa Indonesia. Di sisi lain dengan letak Indonesia mulai dari Sabang sampai dengan Merauke berada di bawah garis khatulistiwa, banyak hal yang dapat menguntungkan negara kita, seperti; sinar mata hari sepanjang tahun, panas bumi, beragam tanaman dapat ditanami karena tanahnya yang subur, maupun kekayaan sumber daya alam yang merupakan daya tarik sendiri. Dengan kesuburan wilayah Indonesia sangat berpeluang memproduksi energi terbarukan hal itu didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Maka akibat pergeseran politik, terjadi perubahan pandang kalangan elite tentang UUD 1945, bahkan sampai diamandemen sebanyak empat kali.

Perubahan pandang tersebut berimplikasi pada tatanan perekonomian yang mengarah kepada kapitalisme. Akibatnya terjadi penumpukan modal disatu sisi dan persaingan yang keras mengakibatkan tersajinya beberapa kesenjangan. Pemahaman tentang peningkatan daya beli masyarakat dimaknai dengan penurunan harga. Tidak pernah terpikirkan memberikan uang pada masyarakat melalui pembelian produk masyarakat misalnya: gabah, kedelai, susu, ubi dan lain-lain dengan harga sepadan. Dengan demikian daya beli masyarakat akan meningkat dan pada gilirannya akan berproses pada pertumbuhan sektor riil, dalam meningkatkan produksi dan kesempatan kerja di masyarakat. Dibutuhkan kesepahaman dan kerja sama semua pihak sehingga peningkatan daya beli masyarakat dapat terwujud dengan baik. Sejak bergulirnya gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun harus diakui bahwa reformasi yang kita laksanakan sekarang belum berjalan dengan baik. Ada tiga faktor utama yang melatar belakangi kemelut nasional dewasa ini: a) Pertama. Parahnya kesenjangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. b) Kedua. Kurang berhasilnya elit pemimpin bangsa saat ini dalam menyikapi perguliran gerakan reformasi. c) Ketiga. Adanya kegiatan subversi dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan melemahkan, memecah belah dan menguasai Indonesia6. Ketiga faktor tersebut menyebabkan kemelut nasional yang merupakan kelemahan bagi bangsa Indonesia. Dimana kondisi bangsa saat ini belum mampu sepenuhnya menghadapi

6 Kol (Purn) Aang Suwardjo, Penerapan proaktif disiplin elit pemimpin bangsa untuk menunjang perwujudan masyarakat Indonesi Baru, dalam majalah Karya Vira Jati SESKOAD No,98 Tahun 1999. hal 21.

efek dari krisis global. Untuk memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh sehingga mampu menghadapi krisis global, maka diperlukan kebijaksanaan dasar pembangunan yang pada hakekatnya merupakan upaya meletakkan dasar-dasar perekonomian nasional dalam rangka membangun national and carakter building. 4. Implikasi Krisis Ekonomi Global Terhadap Bangsa Indonesia. Krisis finansial di AS membawa akibat yang tidak dapat diukur, dimana alat tukar pada transaksi perdagangan baik langsung maupun tidak langsung terikat dengan dollar (bretton woodds tahun 1947). Dengan menggunakan alat tukar dolar ini perekonomian negara-negara lain akan terpengaruh, termasuk Indonesia terutama di bidang ekonomi dan pertahanan keamanan. Fundamental produk industri bangsa Indonesia kebanyakan tergantung kepada impor misalnya: bahan baku baja (Iron ore dan hot rolled colls/HRC), bikin susu (skim milk powder dan full cream) dan lain lain. Akibat krisis ekonomi yang terjadi di negara Amerika Serikat berimplikasi kepada negara lain ekspor Indonesia mengalami kendala, akibatnya impor kitapun menurun. Bila kondisi ini tetap berkelanjutan dapat menggerogoti sendi-sendi kehidupan yang lain diantaranya ekonomi dan pertahanan keamanan. Letak geografi Indonesia yang strategis memberikan peluang untuk mempertangguh ketahanan nasional, melalui Pengembangan Energi Terbarukan, untuk mengantisipasi cadangan minyak bumi yang semakin hari semakin menipis. Keadaan ini bisa diamati dengan ketidakstabilan harga di pasar internasional, karena beberapa negara maju sebagai konsumen minyak terbesar mulai melepaskan diri dari ketergantungannya kepada minyak bumi, sekaligus berusaha mengendalikan harga agar tidak meningkat.

www.tniad.mil.id

41

Latihan merupakan kesejahteraan bagi prajurit untuk tetap profesional di era globalisasi

Jika dikaitkan dengan penggunaan minyak bumi energi fosil sebagai bahan bakar sistem pembangkit listrik biaya operasional produksinya cenderung lebih besar. Di lain pihak biaya produksi energi listrik dengan sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan relatif lebih rendah7. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Banyak yang belum peduli akan upaya penanggulangan segala bentuk polusi, mulai dari sekedar menjaga kebersihan lingkungan sampai dengan mengontrol limbah buangan dan sisa produksi. Banyak pembangunan proyek fisik yang tidak memperhatikan faktor pelestarian lingkungan, sehingga perusakan ataupun pengotoran yang merugikan lingkungan tidak dapat dihindari, diminimalkan atau dikurangi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi energi dan pemakaian energi secara prinsip dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, karena pencemaran udara, air dan tanah, akibat pembakaran energi fosil, seperti: batubara, minyak dan gas industri, pusat pembangkit maupun kendaraan bermotor. Pembakaran energi fosil akan 7

42

“BUMN” Kembangkan Perkebunan Bioful.


membebaskan Karbonmonoksida (CO) dan beberapa gas yang merugikan ke atmosfir. Pembebasan ini merubah komposisi kimia lapisan udara, mengakibatkan terbentuknya efek rumah kaca (treibhouse effect), yang dapat meningkatkan suhu bumi. Guna mengurangi pengaruh negatif tersebut, perlu dikembangkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dalam produksi energi listrik. Dengan memproduksi energi terbarukan dapat mengurangi 974 gr CO, 962 mg SO2 dan 700 mg NOx ke udara, apabila dibandingkan dengan menggunakan produksi energi fosil. CO merupakan salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca, dan SO2 mengganggu proses fotosintesis pada pohon karena merusak zat hijau daun, serta menjadi penyebab terjadinya hujan asam bersama-sama dengan NOx. Sedangkan NOx itu sendiri menumbuhkan selsel beracun dalam tubuh mahluk hidup, dan meningkatkan derajat keasaman tanah maupun air jika bereaksi8. Dalam mewujudkan sumber daya energi terbarukan bahan bakunya sudah tersedia dan mempunyai kelebihan, antara lain; relatif mudah didapat sambil memproduksi energi terbarukan di dapat manfaat mereduksi karbon dari udara dan memproduksi oksigen yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketebalan ozon. 5. Keberadaan TNI Dalam Menghadapi Krisis. Tugas TNI melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian regional dan internasional9. TNI dalam melaksanakan tugas dan peranannya

8

http://id.wikipedia.org/wiki/global_warming.

telah diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, akan tetapi keberadaan TNI ditengah bangsa Indonesia perlu inisiatifnya dalam mendukung perekonomian masyarakat sesuai dengan 8 Wajib TNI. Inisiatif TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya: 1) Mendorong pejabat yang berwenang agar dapat meningkatkan produksi dalam negeri; 2) Mendorong pemerintah agar memberikan bantuan kepada para petani dengan cara membeli produk petani dengan harga yang layak, sehingga daya beli masyarakat meningkat (lebih dari 60% masyarakat Indonesia adalah petani)10; 3) Memberikan petunjuk kepada prajurit secara perorangan maupun satuan dengan memberikan contoh dalam rangka peningkatan produksi sesuai dengan lahan yang ada. Sedangkan Tugas dan peranan TNI untuk mengantisipasi ancaman: 1) Memelihara kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan TNI serta Alutsista yang ada untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman terhadap bangsa Indonesia yang menginginkan sumberdaya alam Indonesia serta claim terhadap salah satu wilayah NKRI; 2) Pelaksanaan tugas dan peran TNI yang cukup berat dihadapkan pada terbatasnya penyediaan anggaran pertahanan, menuntut kemampuan TNI dalam manajemen pengelolaan anggaran yang ada. Sehingga pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI tetap dapat dilaksanakan secara berlanjut dan berkesinambungan. 3) Organisasi TNI yang ada saat ini masih perlu pembenahan, agar dapat melaksanakan tugasnya lebih handal, efektif dan efisien, yang dirancang secara komprehensif dalam membantu menghadapi krisis ekonomi global. Di samping itu TNI perlu meningkatkan kemampuan teknis prajurit sebagai perorangan maupun satuan, khususnya

9 Pasal 10 ayat 3 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Hanneg. 10

http://www.pkes.org/?page=forum_syariah&id.

Sampai kapanpun TNI akan tetap solid walaupun ditempa berbagai tantangan

bagi prajurit yang berdinas di satuan kewilayahan, sehingga dapat mendorong pemerintah daerah dalam penanaman tanaman yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui energi terbarukan, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh orang banyak. Di tengah sulitnya tingkat ekonomi masyarakat diharapkan keberadaan TNI dapat mencarikan solusi sehingga dapat mengurangi beban masyarakat. 6.

Kesimpulan. Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Krisis ekonomi global mengancam dunia termasuk Indonesia, perlu disikapi oleh seluruh komponen bangsa dalam mengatasinya. Kedua, Indonesia mempunyai peluang yang besar karena letak dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam baik daratan maupun lautan, sehingga dapat dimanfaatkan

www.tniad.mil.id

43

untuk kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Ketiga, Diperlukan kesepahaman semua pihak serta kesatuan dalam bertindak dalam mengatasi krisis ekonomi global. Keempat, Peran TNI dengan segala keberadaannya wajib mendukung pemerintah yang syah sesuai konstitusi dalam rangka mensejahterakan masyarakat ditengah krisis ekonomi global sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, Kelima, Diperlukan upayaupaya penyelenggaraan point tersebut di atas.

Departemen Pendidikan Nasional

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Rektor Fax. (024) 8508082 : Purek I 8508001 : Purek II : 8508002 : Purek III : 8508003 : Purek IV : 8508004 : Ka. BAAK (024) 8508085 : Ka. BAPSI 86458339 : Ka. BAUK 8508088 Website : http\\www.unnes.ac.id Email : [email protected] : [email protected]

Rektor, Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.

44



: Bambang Suranto : Mayjen TNI : 27132 : Jakarta, 06-10-1952 : Danseskoad : Islam : Seskoad

Pendidikan Militer. Akabri Sussarcab If Susstaf Pur Seskoad Lemhannas

Th. 1974 Th. 1975 Th. 1985 Th. 1990 Th. 2001

Riwayat Penugasan. Ops. Seroja Tim-Tim Ops. Seroja Tim-Tim Ops. Rajawali Irja

Th. 1976 Th. 1980 Th. 1989

Riwayat Jabatan. Danton-2/C Yonif-141 Pasiops Denma Brigif-8 Danki Bant Yonif-141 Danki Bant Yonif-145 Kasi-2/Ops Yonif-145 Gumil Gol VI PBSO Wadan Yonif-320 Dam III/Slw Danyonif-310 Rem-061/SK Danyonif-612 Dam VI/Tpr Kasiops Rem-121Dam VI/Tpr Dandim-1201/Mph Rem 121 Kasrem-091/Asn Dam VI/Tpr Danbrigif-9/2 Kostrad Asops Kas Kostrad Danrem-081/Dsj Danrem-084/Bj Pamen Mabesad (Dik. Lemhannas) Paban III/Bin Sterad Kasdivif I Kostrad Kasdam II/Swj Pangdivif I Kostrad Kaskostrad Pangdam V/Brw Danseskoad

Kantor Pusat : Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Telp. (0291) 772-121, 772-123, 772-124 Fax. (0291) 772-125 Kantor Perwakilan : Jl. Brawijaya No. 19 Kel. Pulo, Kec. Baru, Jakarta Selatan 12160 Telp. (0291) 727-96-472, Fax. (021) 727-96473

OBVITNAS Tanjung Jati B Coal Fired Power Plant 2 X 710 MW “We Serve Environment Friendly Power Plant”

www.tniad.mil.id

45

WAWASAN NUSANTARA DI TENGAH-TENGAH BADAI KRISIS EKONOMI DUNIA

Kolonel Inf Judy Harianto (Danrem-102/Pjg)

I

ndonesia bukanlah sekedar ’nama’. Bukan pula hanya sebuah ’kata’ yang tanpa makna. Indonesia, adalah sebuah nation state atau negara kebangsaan yang memiliki komitmen dari berbagai Suku, beraneka Agama, beragam Ras, Golongan serta nilai Sosial dan Budaya Masyarakat Indonesia, yang merasa perlu dan merasa harus menjadi Satu Bahasa, satu Tanah Air dan Satu Bangsa, yakni Indonesia. Akan tetapi di tengah-tengah semarak Indonesia membangun untuk mensejajarkan diri dengan Bangsa lain ada pihak-pihak yang tidak senang dan sengaja menghambat atau bahkan tidak menghendakinya, dan membiarkan Bangsa Indonesia menjadi Negara yang sakit, invalid dan gagal (failed) justru oleh Social Capital nya sendiri pula. Di sisi lain ada Skenario tertentu untuk mengkerdilkan Indonesia, agar tidak menjadi Bangsa yang

46


Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang mencakup sesuai TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983 dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional meliputi kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan.

besar dan negara yang kuat dan sibuk terhadap permasalahan Internalnya, sehingga tidak peka dengan persoalan-persoalan eksternalnya yang pada akhirnya menjadi mudah dikontrol dan dikendalikan. Kondisi kehidupan Nasional dewasa ini terutama tentang Nasionalisme yang menurut sebagian orang dianggap sudah usang dan harus digantikan dengan globalisme, perilaku kehidupan yang cenderung semakin individualis, hedonis, materialis dan konsumtif, amat mewarnai Kehidupan Sosial Masyarakat yang sedang berkembang seperti halnya di Indonesia. Kondisi demikian menjadi tantangan bagi setiap bangsa terutama para penyelenggara negara, untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dan kreatif dalam rangka menjaga sendi-sendi fundamental kenegaraan kita sekaligus memelihara dan mengamankan identitas dan jati diri Bangsa.

Pengaruh Lingkungan Strategis. Kondisi aktual kehidupan nasional kita seperti tersebut di atas, sudah barang tentu tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia, tidak ketinggalan termasuk Indonesia. Perubahan situasi internasional pada era globalisasi, memunculkan isu demokratisasi, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup dan perdagangan bebas, sebagai isu utama. Perkembangan tersebut, langsung atau tidak langsung akan memaksakan pengaruhnya ke dalam seluruh tatanan dan dinamika kehidupan di suatu negara atau bangsa. Isu lingkungan hidup yang saat ini sedang gencar sangat berpengaruh kepada negara berkembang karena kekhawatiran yang berlebihan dari negara maju tentang kerusakan hutan yang berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sesungguhnya kerusakan lingkungan atau pemanasan global lebih banyak disebabkan oleh dampak negatif dari produk-produk teknologi dan elektronika negara-negara maju itu sendiri. Pengaruh Lingkungan Regional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidak dapat terlepas dari pengaruh bangsa-bangsa lain (Kawasan Amerika, Kawasan Eropa, Kawasan Timur Tengah, Kawasan Asia Tengah dan Selatan, Kawasan Asia Timur, Kawasan Pasifik Selatan dan Kawasan Asia Tenggara). Dari pengaruh kawasan tersebut seperti halnya Amerika merupakan aktor utama yang memiliki pengaruh sangat besar di dunia, tidak satupun persoalan kawasan atau persoalan dalam suatu negara yang luput dari perhatiannya dan lepas dari intervensinya baik langsung maupun tidak langsung (melalui PBB, Lembaga-Lembaga Internasional atau Sekutu terdekatnya). Dari pengaruh beberapa kawasan di atas, harus diakui bahwa Kawasan Asia Tenggara merupakan satu-satunya kawasan di Asia yang menyimpan potensi konflik amat besar, bagai api dalam sekam setiap saat menyala dan membakar.

Pengaruh Lingkungan Nasional. Kondisi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam akhir-akhir ini khususnya di era reformasi terjadi gonjangganjing. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa mengalami rongrongan dari orang-orang yang tidak sepaham dan dari kelompok yang sakit hati tehadap kepemimpinan masa lalu, seperti yang saat ini dapat diidentifikasi yaitu adanya Ideologi Radikal yang mengarah kepada fanatisme secara sempit. Kelompok Ideologi tersebut berupaya menyusup dan mempengaruhi masyarakat, kelompok maupun Institusi Sosial Kemasyarakatan, bahkan ke Lembaga-Lembaga Politik Kenegaraan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Di sisi lain, pemberlakuan Daerah Khusus baik Aceh, Papua cenderung dapat menimbulkan kecemburuan Sosial Politik dari Propinsi atau daerah lain yang memiliki Resistensi Sosial Politik yang tinggi terhadap Persatuan dan Kesatuan Nasional. Hingga saat ini gangguan dari Separatis belum kunjung reda seperti di Papua, Maluku dan Aceh, dari gangguan tersebut sangat menyedot perhatian Aparat Pemerintah termasuk TNI. Konflik Horizontal atau Komunal, Konflik Vertikal atau Separatisme, Terorisme dan bentuk-bentuk kekerasan sosial yang lain hampir tumbuh merata di seluruh negeri ini. Perkiraan Ancaman. Mencermati perkembangan lingkungan strategis global, regional maka perkiraan ancaman yang mungkin datang dari luar negeri adalah : 1. Penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan NKRI. 2. Keberadaan unsur kekuatan bersenjata negara lain dalam wilayah NKRI. 3. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain.

www.tniad.mil.id

47

4.

Permasalahan keamanan perbatasan.

1.

Kepentingan bersama.

5.

Permasalahan keamanan gangguan laut.

2.

Keadilan.

6.

Gangguan keamanan udara.

3.

Kesetiaan.

7.

Ancaman Lain yang Timbul.

Arah pandang Wawasan Nusantara untuk kepentingan nasional baik ke dalam untuk menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah maupun keluar demi terjaminnya kepentingan nasional dalam suasana dunia yang serba berubah. Fungsi Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia disatu sisi merupakan pedoman dan rambu-rambu, sedangkan disisi lain menjadi penggerak dan pendorong dalam mencapai tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Tujuan Wawasan Nusantara bertujuan memantapkan rasa dan sikap nasional yang tinggi, rasa senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah di segala bidang/aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kedudukan Wawasan Nusantara diposisikan sebagai Visi Nasional yang di dalam paradigma nasional berkedudukan sebagai landasan nasional dan berada pada tataran setelah landasan ideologi dan landasan konstitusional.

a. Bioterorisme. b. Otonomi daerah yang kebablasan. c. Politisasi isu masyarakat (SARA). d. Pemahaman sejarah yang kurang. e. Politisasi standars produk global. f. Politisasi isu lingkungan hidup. Pokok-Pokok Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang mencakup sesuai TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983 dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional meliputi kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Hakekat Wawasan Nusantara adalah wawasan persepsi pada segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Azas Wawasan Nusantara merupakan norma-norma dasar yang perlu dipahami agar dapat dihayati cara pandang secara utuh dan menyeluruh, meliputi :

48


Mengapa Wawasan Nusantara? Pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Untuk itulah, mengapa Wawasan Nusantara perlu. Ini karena Wawasan Nusantara

mempunyai fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara. Bagaimana Wawasan Nusantara ? Implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Semua itu menggambarkan rasa, paham dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

yakni : Pandangan Positif dan Pandangan Negatif. Pandangan positif ini lebih didasarkan pada pandangan mereka bahwa Indonesia memang telah memiliki landasan yang kokoh atau telah memiliki sendi-sendi Kebangsaan dan Kenegaraan yang kuat yang memungkinkan Indonesia untuk bangkit, maju dan jaya dalam percaturan di panggung Internasional. Sedangkan pandangan negatif mereka lebih sebagai pandangan yang amat subyektif dan diarahkan sebagai bagian dari Alat Propaganda Politik untuk membangun Opini Negatif dari Dunia Internasional terhadap Indonesia. Dua pandangan tersebut sebagai berikut : 1.

a. Konsep atau bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wawasan Nusantara Sebagai Geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi yang terdiri dari daratan dan lautan, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) suatu kesatuan wilayah yang utuh tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia. Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara diatasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam yang ditetapkan pada Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pandangan dan Skenario Asing terhadap Indonesia. Bangsa Asing memandang Bangsa Indonesia dapat dipilah menjadi 2 bagian besar,

Pandangan Positif.

b. Staatfundamentalnorm UUD 1945 dan Pancasila. c. Indonesia Negara kawasan Asia Pasifik.

terpenting

di

d. Indonesia memiliki letak Geografi atau Geopolitik yang amat Strategis. e. Memiliki Sumber Daya Alam dan social capital yang amat besar. f. Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 2.

Pandangan Negatif. a. Indonesia berada pada masa Transisi Demokrasi. b. Reformasi bisa menjadi ‘the gate grand failure’ (gerbang kehancuran yang dahsyat). c. Makin menguatnya gerakan yang mengarah pada pembentukan khilafah atau Pemerintahan/Negara berdasarkan Agama (Islam).

www.tniad.mil.id

49

d. Sistem Multipartai yang tidak diimbangi dengan kedewasaan dalam berpolitik secara Etis dan Bermoral. e. Degradasi pemahaman dan pengamalan terhadap Ideologi Pancasila, UUD 1945, Nasionalisme dan kesadaran Bhineka Tunggal Ika. f. Maraknya Terorisme, Radikalisme dan Sparatisme. g. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). h. Maraknya Korupsi, Nepotisme (KKN). i. Pengabaian Hidup.

masalah

Kolusi

dan

Lingkungan

Skenario Asing Terhadap Indonesia. Skenario Asing untuk melemahkan dan mengerdilkan Indonesia, pada dasarnya berangkat dari Strategi yang amat standard, yakni dengan mengeksploitasi kekuatan Indonesia agar menjadi lemah dan secara bersamaan memanfaatkan, memelihara dan memperbesar kelemahan Nasional yang telah ada. Penerapan Strategi untuk menjalankan skenario asing itu ditempuh secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya melalui Lembaga atau Institusi resmi (Kedubes), tenaga ahli Pertahanan atau Perusahaan, Kosultan Asing, Misionaris, LSM dan bentuk-bentuk perwakilan suatu Lembaga atau Organisasi tertentu di Indonesia. Namun, bisa juga dengan cara tidak langsung, misalnya dengan menanam Agen Orang Lokal, Partner Lokal, LSM Lokal, Tokoh Vokal, dan lain-lain. Kesemuanya itu dengan satu tujuan, yakni bagaimana agar Indonesia tetap lemah, tidak berdaya, dalam kontrol dan kendali mereka, serta ketergantungan pada mereka. Dalam melemahkan kekuatan Indonesia ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak asing seperti: Pengeroposan Paradigma Nasional, Pendewaan

50


Sistem Demokrasi dan HAM, Pujian yang Mengandung Tipu Daya, Pecah Belah Social Capital Indonesia, dengan cara-cara di atas maka Bangsa Indonesia lambat ataupun cepat akan menjadi Bangsa yang lemah. Faktor Yang Mempengaruhi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemajuan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan kuat, yaitu meliputi : 1.

Permasalahan Bangsa. a. Fundamental ekonomi negara yang rapuh, UKM bukan diberdayakan tapi diperdayakan. b. Beban hutang negara Indonesia yang masih sangat tinggi serta pendapatan negara minim dan devisa sebagian besar dipergunakan untuk membayar hutang dan subsidi sehingga pembangunan terhambat. c. Komposisi penduduk miskin dan pengangguran yang semakin besar, stress yang tinggi, kemiskinan dan ekonomi yang buruk mengakibatkan mudah terjadi gesekan, perselisihan dan masuknya politik adu domba untuk kepentingankepentingan tertentu. d. Potensi SDA dan SDM yang belum diberdayakan. e. Defisit neraca perdagangan negara. f. Nilai import berupa barang konsumtif bukan produksi. g. Investasi Asing belum memberikan hasil signifikan. h. Konsep Wawasan Nusantara, kasih sayang, kebersamaan, persatuan bangsa yang hilang, karena ingin mencari selamat sendiri-sendiri. i. Krisis moral, kepercayaan diri dan tidak mandiri.

j. Kebodohan, ketidak-berdayaan dan kemiskinan (3K). 2.

Potensi. a. Tuhan telah mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai manusia pilihan untuk menerima titipan alam terkaya di muka bumi. b. Tuhan tidak pernah salah menentukan pilihan, artinya Tuhan Maha Tahu bahwa kita bangsa Indonesia pasti mampu memikul tanggung-jawab. c. Potensi ini tidak diberikan kepada bangsa lain, tetapi akibat kebodohan, kemiskinan, kelemahan, disintegrasi bangsa, peluang ini diambil bangsa lain secara sadar atau tidak sadar dan terpaksa atau dipaksa kita tidak berdaya menghadapi imperialisme model baru yang mengatas-namakan globalisasi, kerjasama bilateral, multilateral ataupun bantuan asing dan hibah yang memiliki tujuan memperlemah posisi bangsa di masa depan. d. Kesadaran harus ditumbuhkan pada segenap para pemimpin dan putra daerah bahwa kita harus bersatu padu dengan kekuatan sendiri dan strategi jangka panjang untuk menghantarkan anak cucu kita menjadi bangsa yang besar dan berwibawa.

3.

c. Sebagian besar Pemda, masyarakat kurang dapat membaca potensi diri, alam dan dunia luar sehingga terkesan berjalan di tempat bahkan mundur.

Hambatan. a. Konflik terjadi antara pemerintah, rakyat dan investor-investor besar yang selama ini menikmati kondisi seperti saat ini. b. Lokasi SDA dan sangat tinggi nilainya sudah di blok dan diikat oleh perjanjian kontrak karya oleh investor asing, dijadikan taman nasional, hutan lindung yang sewaktu-waktu bisa diambil pada saat lobi politik penjadwalan hutang negara.

Strategi Mengatasi Permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, tentunya perlu disusun suatu konsep strategi yang harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, meliputi : 1. Untuk kawasan taman nasional dan telah menjadi milik dunia, pemerintah dapat meminta kompensasi yang tinggi, karena tidak sebanding dengan manfaat apabila di kelola sebagai zona pertambangan atau sejenisnya. 2. Lokasi yang telah di blok selama puluhan tahun dan belum di eksploitasi dilepaskan kepada perusahaan lain atau masyarakat yang mampu untuk mengolah. 3. Melakukan mitra dengan perusahaan besar di lokasi yang kandungannya tidak terlalu ekonomis bagi perusahaan besar tetapi ekonomis bila dilakukan oleh masyarakat dengan Teknologi Tepat Guna dan konsep Ekonomi Bergulir. 4. Melindungi kepentingan bangsa dengan Undang-Undang dan aturan membatasi ekspor bahan-bahan mentah langsung keluar negeri. Implementasi Wawasan Nusantara. Tentang Implementasi konsepsi Wawasan Nusantara di dalam aspek-aspek kehidupan, dapat digambarkan sebagai berikut : 1.

Dalam Kehidupan Politik. a. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang aspiratif dan demokratis. b Berfungsi secara efektif setiap lembaga dalam menanggapi setiap permasalahan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. c. Terjadinya

hubungan

yang

www.tniad.mil.id

51

harmonis dan saling menguntungkan, serta mekanisme kerja sama dalam penyelesaian masalah perbatasan. d. Berfungsi lembaga hukum sebagai wahana pemenuhan hasrat keadilan. 2.

Dalam Kehidupan Ekonomi. a. Pemanfaatan SDA secara efisien dengan memperhatikan aspek pelestarian dan dampak lingkungan. b. Kewirausahaan di kalangan masyarakat, serta struktur perekonomian yang sehat demi ketahanan bidang ekonomi dan daya saing daerah. c. Kerjasama antar daerah pendayagunaan potensi SDA.

dalam

d. Sarana dan prasarana perekonomian yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya di daerah perbatasan negara. 3.

Dalam Kehidupan Sosial Budaya. a. Kesadaran di kalangan masyarakat dalam sikap mengakui, menerima, menghormati dan menghargai perbedaan sebagai karunia sang pencipta. b. Kikis sikap dan perlakuan diskriminatif yang dapat tersublimasi menjadi fanatisme kedaerahan yang sempit, yang justru membelenggu kebebasan individu

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

FAKULTAS HUKUM Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Telp./Fax. (024) 8446280 Semarang-50233 Jl. Pemuda No. 70 Telp. (024) 3546280 Semarang 50132 Website : [email protected] magister@ magisterhukum.com Email : [email protected] [email protected]

52


untuk mengembangkan kualitas dirinya. c. Peran lembaga adat dan agama serta para pemuka yang mampu menciptakan iklim yang kondusif sehingga terjalin kerukunan. d. Terwujud kesadaran hukum dan ketaatan terhadap pranata sosial. e. Kembangkan nilai-nilai budaya daerah yang membangun kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya, sekaligus bangga sebagai bangsa Indonesia. 4. Dalam keamanan.

Kehidupan

Pertahanan

a. Kesadaran cinta tanah air di kalangan masyarakat, untuk menumbuhkan semangat bela negara sebagai tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. b. Sistem informasi cepat dan deteksi dini yang menjangkau seluruh pelosok daerah guna mencegah timbulnya konflik dan perpecahan. c. Mencegah munculnya daerahdaerah rawan karena faktor alam atau manusia yang akan menjadi penyebab berkembangnya berbagai bentuk konflik sosial yang merugikan kerukunan dan kedamaian masyarakat, mengganggu integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komandan Yonif-408/SBH

Mengucapkan Selamat Atas Terbitnya Jurnal Yudhagama

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BOYOLALI Jalan Pandanaran No.154 Boyolali, 57311 Telepon : (0276) 321120, 321067 Fax. : (0276) 322197

SEGENAP KELUARGA BESAR BRI CABANG BOYOLALI Mengucapkan HUT KOSTRAD KE – 48

PEMIMPIN CABANG AGHUS GUNAWAN

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN UNTUK INSTALASI LISTRIK

BADAN PELAKSANA KONSUL WILAYAH JATENG & DIY Thamarin Square Blok C-15 Jl. Thamrin No. 5 Semarang Telp. (024) 3566410 Fax. (024) 3581721 Email : [email protected]

PIMPINAN BESERTA STAF Mengucapkan SELAMAT ATAS TERBITNYA JURNAL YUDHAGAMA www.tniad.mil.id

53

Meningkatkan Peran TNI

Dalam Mengemban Tugas Misi Perdamaian Dunia

Dibentuknya Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) atau Indonesian National Defence Forces Peacekeeping Centre dapat dikatakan sebagai obvious announcement pengumuman secara eksplisit kepada dunia internasional bahwa selama ini Indonesia tidak hanya peduli dan terlalu sibuk menyelesaikan bermacam masalah dan persoalan dalam negeri, tetapi Indonesia kalau masyarakat internasional mau jujur mengakui merupakan negara yang sejak awal kelahirannya telah menunjukkan komitmen terhadap kemanusiaan.

Brigjen TNI I Gede Sumertha, K.Y. PSC (Kepala PMPP TNI)

Pendahuluan.

K

ecenderungan lingkungan strategis pada saat ini telah menimbulkan efek terhadap nuansa globalisasi dunia, yang mempengaruhi interaksi antar negara menjadi jauh lebih kompleks, berubah dengan sangat cepat dan dengan kondisi yang sangat diluar perkiraan. Konflik kepentingan didominasi oleh negaranegara maju, modern dan kuat. Kondisi sosial politik semacam ini semakin memperburuk keberadaan dunia ketiga terutama negaranegara yang sedang mengalami konflik maupun yang terlibat dalam penyelesain konflik. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1949 telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut melalui pengembangan kerjasama internasional demi

54


Patroli pasukan TNI dalam tugas Misi Perdamaian Dunia

terciptanya perdamaian dan keamanan dunia. Dewasa ini konflik yang terjadi pada beberapa belahan dunia mendorong PBB meningkatkan jumlah Operasi Pemeliharaan Perdamaian yang memerlukan respon komunitas internasional baik melalui militer maupun berbagai bentuk operasi keamanan untuk mendorong tercapainya stabilitas dan keamanan sebagai fundamen kehidupan sosial, ekonomi dan perkembangan politik di negara-negara yang sedang mengalami krisis. Sebagai respon dari berbagai keperluan mendesak atas semua konflik yang terjadi, negara-negara maju seperti Amerika dan sekutunya melakukan inisiatif untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan militer negara dunia ketiga dan nantinya seluruh dunia dengan merencanakan pemberian pelatihan dan jika memungkinkan memperlengkapi negara-negara tersebut untuk memperoleh kesamaan metoda, kemampuan dan bentuk pelaksanaan Peace Support operation. Secara kasat mata respon yang diberikan tersebut berkaca dari lesson learnt yang didata PBB, Amerika maupun negara-negara anggota PBB lainnya tentang berbagai ketimpangan (gaps) yang ditemukan pada beberapa pasukan negara pelaku misi pemeliharaan perdamaian yang saat ini banyak tersebar pada beberapa Peace Mission. Konsekuensi dari ketimpangan tersebut adalah berbedanya pencapaian pelaksanaan tugas oleh pasukan tiap-tiap negara. Indonesia menyadari bahwa dewasa ini keberadaan sebuah negara dalam tatanan dunia internasional tidaklah cukup dengan sekedar meningkatkan produk nasional yang dapat diterima oleh komunitas internasional, lebih jauh dari pada hal tersebut adalah diperlukannya kepedulian dan political will dari kepala negara atau kepala pemerintahan negara tersebut terhadap trend hubungan internasional didunia yang memiliki kecenderungan keikutsertaan sebuah negara dalam pemberantasan terorisme

(Counter Terrorism), bantuan kemanusiaan (Humanitarian Assistance/Disaster Relief) dan suatu peran aktif dibidang Misi Pemeliharaan Perdamaian (Peace Support Operation). Jauh sebelum trend yang sedang berkembang tersebut, rakyat Indonesia melalui UUD 1945 telah menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam berbagai misi internasional untuk menciptakan suatu tatanan dunia yang damai dan bersahabat bagi umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Dibentuknya Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) atau Indonesian National Defence Forces Peacekeeping Centre dapat dikatakan sebagai obvious announcement pengumuman secara eksplisit kepada dunia internasional bahwa selama ini Indonesia tidak hanya peduli dan terlalu sibuk menyelesaikan bermacam masalah dan persoalan dalam negeri, tetapi Indonesia kalau masyarakat internasional mau jujur mengakui merupakan negara yang sejak awal kelahirannya telah menunjukkan komitmen terhadap kemanusiaan. Namun demikian beberapa pertanyaan perlu mendapat jawaban tentang kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan komitmen tersebut seperti ‘Apakah Indonesia telah dapat menyelenggarakan misi kemanusiaan tersebut terus menerus secara berkesinambungan, terorganisasi, terkoordinasi dan sesuai dengan standar yang dibutuhkan dunia internasional?’ atau pertanyaan lain apakah sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan misi internasional tersebut sudah memadai?’ Pelaksanaan misi kemanusiaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Peacekeeping Operation Misi Pemeliharaan Perdamaian yang terkandung dalam suatu Peace Support Operation. Penyiapan anak bangsa sebagai duta-duta kemanusiaan tidaklah cukup melalui niat baik pemerintah semata, namun kesiapan secara menyeluruh, komprehensif dan terintegrasi antar institusi sangat diperlukan demi memenuhi standar yang dibutuhkan PBB.

www.tniad.mil.id

55

Menafikkan kerjasama dan koordinasi antar intitusi yang telah berjalan selama ini bukanlah suatu hal yang bijaksana, karena dengan demikian sama halnya dengan memungkiri berbagai peran positif yang telah ditunjukkan TNI dalam mencegah, menyelesaikan pertikaian dan menghentikan peperangan yang terjadi. Peran positif tersebut telah diakui dan mendapat penghargaan tinggi dari PBB terhadap kinerja yang telah ditunjukkan oleh putra-putra terpilih sebagai duta bangsa yang tergabung sebagai Kontingen Garuda dalam mengemban misi pemeliharaan perdamaian diberbagai konflik yang pernah dan sedang terjadi, seperti misalnya di Somalia, Bosnia, Lebanon, Congo dan daerah konflik lainnya. Konflik Inter-State dan Intra-State Yang Terjadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala aspek telah merubah bentuk ancaman yang timbul dan semakin mempermudah meluasnya daerah dan dimensi konflik didunia. Hakekat konflik juga berubah pada tahun-tahun belakangan, dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir terjadi berbagai konflik inter-state yang menyebabkan timbulnya konflik intra-state atau terkadang sebaliknya, seperti konflik yang terjadi di Afrika antara Congo dan negara-negara Afrika Tengah, konflik di Liberia, Sudan dan belakangan di Somalia, konflik di Timur Tengah antara Palestina dengan Israel yang membawa Lebanon kedalam konflik dalam negara dan kencenderungan konflik yang terjadi di Asia tepatnya semenanjung Korea. Kekuatiran akan menglobalnya konflik didalam negara dan antar negara tersebut telah mendorong UN Security Council Dewan Keamanan PBB meminta negara-negara anggota PBB untuk menyiapkan personel militer maupun sipil sebagai tenaga cadangan dalam UNSAS (United Nation Standby Arrangement System) yang dapat dipersiapkan dalam waktu singkat

56


untuk ditugaskan atau diterjunkan ke negaranegara yang sedang mengalami konflik. Ketimpangan (Gaps) Yang Terdapat Dalam Peacekeeping Operataion. Dari berbagai misi pemeliharaan perdamaian yang telah berjalan selama ini, dirasakan terdapat berbagai ketimpangan yang dapat menghambat tercapainya kesuksesan sebuah misi pemeliharaan perdamaian. Dalam konferensi G8 Peace Support Operation pada akhir tahun yang lalu delegasi Indonesia juga menghadiri konferensi tersebut para peserta konferensi mengindentifikasi beberapa ketimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian. Ketimpangan-ketimpangan tersebut sangat mendasar namun kompleks dalam arti kesulitan pencapaian hasil maksimal dan kesinambungan sebuah misi demi umat manusia. Secara garis besar dapat dikelompokan lima ketimpangan yang terdapat dalam berbagai misi antara lain masalah Leadership, Partnership, Doctrine, Resource dan Sustainability. Menilik dari ketimpangan-ketimpangan tersebut, PBB dan negara-negara maju yang tergabung dalam G8 berkeinginan setiap personel atau negara yang terlibat pada suatu misi pemeliharaan perdamaian haruslah terdukung dan terbebas dari berbagai ketimpangan diatas. Ketimpangan tersebut dapat dikatakan berbagai kelemahan yang terdeteksi selama ini dan menjadi bahan pembahasan tulisan ini disesuaikan dengan kondisi riil yang ditemukan pada personel maupun satuan tugas TNI. Keahlian individu seperti komunikasi, kehumasan, hukum dan beberapa bidang lainnya mungkin saja dapat diawaki oleh sipil, namun personel militer tetaplah menjadi tulang punggung pada banyak operasi pemeliharaan perdamaian. Peacekeeping Operation (PKO) telah berkembang, baik secara konsep maupun secara teori sebagai bentuk jalan keluar dari tantangan berat yang dihadapi saat ini. Demikian juga halnya dengan jumlah misi perdamaian meningkat tajam menjadi empat kali lipat semenjak tahun 1997. Diperkirakan

dibutuhkan lebih dari 120.000 personel sebagai Peacekeeper penjaga perdamaian dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Konsekuensi logis dari meningkatnya permintaan terhadap misi pemeliharaan perdamaian ini adalah semakin luasnya peluang bagi Indonesia dalam hal ini TNI sekaligus merupakan tantangan untuk mempersiapkan sumber dayanya dengan terencana untuk memperoleh personel yang handal. Perencanaan yang tepat memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri yang pada akhirnya akan dapat menciptakan strategi pengiriman personel secara komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan. Meningkatkan Peran TNI Dalam Mengemban Misi Pemeliharan Perdamaian. Tentara Nasional Indonesia menyadari sepenuhnya akan tingginya permintaan pengiriman personel untuk dilibatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian, namun demikian dengan sumber daya yang terbatas TNI perlu menyiasati dengan kreatif agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik untuk mengatasi tantangan yang berada didepan mata. Perlu kiranya dicermati langkah-langkah strategis dalam mengatasi ketimpanganketimpangan yang ditemukan PBB dan melaksanakan proses penyiapan personel dan faktor pendukung lainnya untuk mendapatkan standar kemampuan personel dan peralatan yang dibutuhkan PBB, sehingga peluang yang terbentang dapat diisi oleh TNI. a.

satuannya sangat dominan dalam pembentukan cara pandang dan pola pikir personel satuan. Kepemimpinan tersebut haruslah menyentuh pada semua lapisan termasuk dalam hal ini kepemimpinan lapangan dan kepemimpinan pada bidang keahlian khusus yang dibutuhkan PBB. Diperlukan pimpinan satuan yang memiliki wawasan dan visi yang luas untuk mengejewantahkan kebijakan pemerintah dalam menyiapkan personelnya. Melalui pemberian informasi yang komprehensif kepada anggota satuan tentang bentuk tugas sebagai peacekeeper, diharapkan personel yang mengikuti seleksi setiap tahun selalu fresh dan siap pakai. Tidak dapat dipungkiri bahwa satuan yang memiliki keahlian khusus sangat terbatas, namun peluang untuk mendapatkan personel yang memenuhi persyaratan dapat diperluas dengan mengadakan latihan dalam satuan yang mengikutsertakan satuan lain dengan spesifikasi yang sama seperti Kavaleri dan Zeni- sehingga tidaklah membebani anggaran satuan. Dengan kata lain, satuan Kavaleri/Zeni yang lain dapat memiliki keahlian khusus yang sama (kemampuan mengemudi VAB/APC/ operator alat berat) tanpa memerlukan biaya pendidikan tambahan. Beberapa indikator dibawah ini menjelaskan pentingnya peran kepemimpinan dalam menyiapkan personel baik ditingkat satuan pembinaan maupun ditingkat satuan pengguna kekuatan.

Leadership.

Kepemimpinan dalam konteks Peacekeeping Operation (PKO) adalah segala aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian itu sendiri. Dimulai dari suatu political will dari pemerintah dan seluruh perangkatnya sampai dengan peran seorang Komandan satuan yang memimpin dan mempersiapkan personel

1) Recruitment (seleksi personel). Banyak negara yang mengalami kesulitan untuk mencapai jumlah personel yang dibutuhkan dalam suatu PKO baik secara kuantitas maupun kualitas. Diperlukan personel yang betul-betul memenuhi kriteria PBB, terutama dibidang bahasa, kesehatan, kesehatan mental/jiwa

www.tniad.mil.id

57

banyak personel TNI yang gagal pada saat melaksanakan seleksi kesehatan jiwa.

Prajurit TNI mengecek kesiapan kendaraan tempur PBB

dan kemampuan fisik. Berkaca dari pengalaman seleksi yang telah diselenggarakan selama ini, tingkat kegagalan personel pada materi seleksi kesehatan dan kesehatan jiwa mendekati angka 40%. Merupakan suatu prosentase tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Berbagai data yang dikumpulkan dan dianalisa didapat suatu kesimpulan adanya kecenderungan negatif dalam satuan tertentu yang memiliki keahlian khusus. Kecenderungan negatif tersebut dengan tertanamnya mindset pola pikir pada benak Komandan Satuan maupun anggota satuan, bahwa seburuk apapun kondisi prajuritnya mereka akan tetap diberangkatkan sebagai anggota kontingen. Dengan asumsi seperti tersebut maka personel satuan menjadi tidak memiliki motivasi untuk menjaga kesehatan pribadi dan akan memiliki kinerja yang sangat rendah. Masalah lain yang sering ditemukan pada saat recruitment adalah pola pikir sebagai seorang fighter bukan sebagai seorang Peacekeeper, menyebabkan

58


2) Training (pelatihan). Pelatihan menjadi salah satu elemen penting dalam menyiapkan peacekeeper. Tidaklah dapat dikategorikan seorang personel militer memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dan diyakini keahliannya jika personel tersebut tidak mendapat pelatihan serta pengetahuan yang up to date. Pelatihan yang diinginkan bagi seorang peacekeeper adalah berupa kursuskursus tentang PKO, mengikuti seminar atau workshop tentang peacekeeping, serta latihan bersama dengan personel militer negara lain tentang bentuk tugas dan pelaksanaan tugas sebagai peacekeeper. Satu hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukannya standarisasi materi pelatihan dan pengajaran tentang PKO, sesuai dengan kurikulum yang diberikan PBB. Pelatihan bahasa dipandang sebagai kunci dalam menangkap peluang pada suatu PKO. Kesiapan dan kerjasama tentang pelatihan ini dilaksanakan oleh PMPP TNI dengan melibatkan personel dari ketiga matra, dengan demikian tujuan pemberian pelatihan dapat mencapai target kemampuan yang diinginkan, mengingat materi tentang PKO bukanlah materi latihan yang selama ini menjadi domain tiaptiap matra sehingga setiap personel dapat dibekali pengetahuan tentang PKO tanpa melihat korps personel yang bersangkutan.

3) Networking (jejaring kerjasama). Jejaring kerjasama yang dimaksud disini adalah diperlukannya inisiatif aktif TNI untuk melakukan kerjasama dengan Peacekeeping Centre (PKC) negara lain. Peran ini dapat dijalankan oleh PMPP TNI karena memiliki blue print tugas pokok satuan yang relatif sama. Demikian juga peran sentral Penasihat Militer TNI yang berada di Markas Besar PBB akan sangat dominan bila dapat menjalin jejaring dengan sekretariat UNDPKO dalam memperoleh informasi dan mendapatkan peluang penugasan bagi TNI. Dari jejaring kerjasama ini diharapkan TNI mendapat sokongan dari negara maju yang telah lebih dulu stabil dalam mengedepankan peran PKC nya untuk memperoleh validasi/sertifikasi pelatihan dari PBB. Keuntungan lain yang bisa diperoleh adalah terjadinya pertukaran informasi tentang perkembangan terkini dari suatu misi. Laiknya seorang prajurit yang profesional akan dapat menampilkan kinerja apik jika memiliki standar kemampuan tinggi yang telah diakui dan pengetahuan yang luas, sehingga mudah memecahkan berbagai masalah yang akan dihadapi. Dengan menjalankan peran yang aktif dan penuh inisiatif tersebut, diharapkan TNI akan dapat meningkatkan kontribusi personelnya baik sebagai troop maupun sebagai Milobs/Milstaff. Sesungguhnya kesiapan personel dari segi kesehatan, keahlian dan pengetahuan yang cukup tentang

PKO berbanding lurus dengan kesempatan yang akan diperoleh. b.

Partnership.

Berbagai ide yang dikemukakan dalam beberapa diskusi dan seminar yang pernah diikuti adalah pentingnya persekutuan/perkongsian antar PKC. Dalam menjalin perkongisan ini diutamakan dengan PKC yang berada di kawasan kita dan sangat didorong perkongsian ini berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Urgensi perkongsian ini adalah akan diperolehnya pertukaran pengetahuan terhadap lesson learnt yang pernah terjadi dan dialami personel militer negara yang bersangkutan serta jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikannya pada saat menjalankan suatu PKO. Perkongsian untuk suatu PKO tidaklah terbatas antara militer dengan militer saja, tetapi dapat dijalin dengan institusi non-militer lainnya. Dalam banyak PKO yang berlangsung saat ini, keterlibatan unsur sipil sangat dominan dan pelaku-pelaku sipil ini pada posisi tertentu justru menjadi kepala operasional atau pimpinan bagi personel militer. Membiasakan personel militer untuk berkolaborasi dengan personel sipil dalam suatu metoda penyiapan peacekeeper kiranya perlu menjadi bahan pertimbangan TNI, mengingat keberadaan unsur sipil sangat dominan dalam suatu PKO. Kita mesti jujur mengakui bahwa dalam segi mengumpulkan, memilah dan menyimpan data, TNI masih ketinggalan dibandingkan dengan kolega-kolega sekawasan. Dengan menjalin perkongsian, TNI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi,

www.tniad.mil.id

59

keberagaman informasi yang sangat konstruktif dan dapat pula melakukan berbagai pengembangan metoda dari segi pemeliharaan data personel yang telah diperoleh sebelumnya maupun metoda pengembangan PKC yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan penugasan.

dianjurkan pula bagi institusi yang berperan dalam menyiapkan personel sebagai peacekeeper untuk mengetahui kapasitas negara dalam memandang tantangan penugasan maupun kebutuhan penugasan. Dengan demikian dapat menyiapkan personel secara jeli dan tepat guna dengan bidang yang sangat diperlukan pada suatu PKO.

c.

d.

Doctrine.

Pengembangan doktrin tentang PKO perlu dilakukan sejak dini, dapat dimulai dari pendidikan militer dasar pada tingkat sekolah bintara, sekolah calon perwira, akademi, sesko angkatan, sesko TNI dan Universitas Pertahanan, dengan tingkat kedalaman materi sesuai dengan strata pendidikan militer. Pemahaman yang diberikan mestilah berdasarkan kurikulum PBB. Pada tahapan berikutnya pemahaman awal tentang PKO akan menjadi pengetahuan ’bawah sadar’ dan pengetahuan umum standar yang dimilliki oleh setiap insan prajurit, dalam arti pengertian in mind yang tanpa kesulitan akan menjadi bahan pembelajaran bagi setiap personel TNI, yang pada akhirnya akan sangat membantu pada saat pembentukan pola pikir sebagai seorang peacekeeper. Pengetahuan secara in mind yang telah tertanam dalam setiap jiwa dan pikiran personel TNI, terutama dalam hal bentuk pekerjaan yang berkolaborasi dengan pihak non-milter akan memudahkan personel militer berdiskusi secara ilmiah, open minded dan konstruktif. Meskipun juga tidak dapat dipungkiri terkadang terdapat residu kecurigaan kolaborasi militer dengan non-militer ini. Namun sebaliknya terbuka peluang dalam tataran doktrin ini berupa konsultasi secara terbuka dan transparan tentang bentuk dan susunan penugasan suatu PKO dan konsultasi bidang lainnya. Sangat

60


Resources.

Kemampuan personel untuk dapat digerakkan dalam waktu relatif singkat dikategorikan kedalam sumber daya ini. Dalam kata lain, tenaga manusia menjadi faktor utama dalam proses deployment. Sesuai dengan konsep yang telah dibuat TNI, dalam tahun 2009, Indonesia siap menjadi negara penyumbang pasukan/ personel (TCC/Troop Contributing Country) yang tergabung dalam UNSAS (United Nation Standby Arrangement System). UNSAS tidak semata-mata berupa pasukan/troop saja, tetapi penyiapan personel yang memiliki keahlian khusus dan bidang pengetahuan khusus seperti logistik, komunikasi dan hukum, dapat dijadikan prioritas utama sebagai National Representative Staff di Markas Besar PBB. Pengalaman menjelaskan bahwa semakin banyak personel TNI yang bertugas langsung sebagai staf di markas besar PBB, maka akan semakin besar peluang bagi Indonesia/TNI untuk meningkatkan kontribusinya pada PKO. Personel-personel yang disiapkan merupakan personel yang telah diseleksi dan dibekali pada seluruh parameter persyaratan personel seperti dalam hal bahasa dan kesehatan, sehingga pada saat dibutuhkan dalam waktu dekat sudah bisa berada di AOR (Area of Responsibility). Namun anggaran penyiapan personel menjadi faktor paling dominan dari segi

sumber daya ini. Kenyataan berbicara bahwa faktor keuangan selalu menjadi pertimbangan awal pada proses persetujuan pengiriman personel untuk sebuah PKO. Situasi ekonomi global berdampak negatif terhadap anggaran TNI, tampaknya diperlukan perencanaan khusus mengenai pembiayaan misimisi pemeliharaan perdamaian ini. Jika selama ini TNI terkesan menjalankan PKO melalui crash program maka pada tahun-tahun anggaran mendatang perlu disiapkan atau diajukan anggaran cadangan sebagai antisipasi meningkatnya permintaan PBB kepada Indonesia untuk mengirimkan personel TNI dalam berbagai PKO. Metoda lain dapat dilakukan untuk meminimalisasi kesulitan dibidang anggaran ini, adalah dengan memilih prioritas pengiriman bagi personel atau satuan tugas yang berbiaya rendah seperti mengirimkan personel pada bidang-bidang keahlian khusus. e.

Sustainability.

Kesinambungan dan terjaminnya dukungan bidang logistik di tenggarai merupakan salah satu mata rantai peningkatan kontribusi sebuah negara dalam PKO. PBB memiliki tim COE (Contigent Own Equipment) yang berwenang menentukan sebuah satuan tugas memenuhi persyaratan peralatan dan perlengkapan yang memenuhi standar atau sebaliknya. Laporan atas temuan yang diberikan oleh tim COE ini berdampak terhadap misi sebuah satuan secara keseluruhan. COE melakukan verifikasi sesuai dengan MOU (Memorandum of Understanding) antara negara pengirim pasukan TCC dengan PBB, dan dapat memberikan saran sebuah negara dapat meneruskan kontribusinya, dikembalikan kenegara asal seketika atau diakhiri pengiriman

personelnya. Semua usulan tersebut berdasarkan kepada temuan terhadap kelayakan dan kelengkapan satuan serta perorangan yang dilakukan pengecekan oleh tim COE. Indonesia pada tahun-tahun belakangan ini memiliki masalah tentang pasokan peralatan bagi alat berat Zeni di Congo dan spare part untuk VAB/APC yang sedang beroperasi di Lebanon. Selama ini kedatangan tim COE masih bisa disiasati dengan keahlian montir untuk memanipulasi kemampuan peralatan yang dipergunakan, sehingga selalu lolos verifikasi, tetapi hal tersebut sudah sangat riskan mengingat masa pakai peralatanperalatan tersebut sudah melewati batas waktu. Dewasa ini dukungan dari negaranegara sahabat untuk kelangsungan logistik satuan dan perorangan sudah menjadi trend dalam suatu misi pemeliharaan perdamaian / PKO. Indonesia perlu menemukan formula tepat untuk memperoleh dukungan ini, tanpa harus kehilangan harga diri. Banyak langkah politis yang bisa dilakukan agar dukungan yang diberikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap atmosfir hubungan multilateral dengan negara lain, namun disisi lain dapat menyokong dan meningkatkan kontribusi Indonesia untuk mengirimkan personel TNI pada berbagai misi PBB. Kiranya perlu kita ingat bahwa negara seperti Pakistan yang merupakan negara berkembang seperti Indonesia, mampu mengirimkan lebih dari 10.000 personel militernya setiap tahun keberbagai PKO, demikian juga halnya dengan Bangladesh mengirimkan setiap tahun personel militernya melebihi angka 9.000 orang. Sebagian besar peluang yang mereka dapatkan karena mereka memperoleh sokongan negara sahabat/multilateral untuk menutupi ketimpangan dibidang logistik.

www.tniad.mil.id

61

Kesimpulan. Perkembangan lingkungan strategis yang selalu berubah, berdampak terhadap kondisi dunia secara global, hal tersebut dapat berkembang menjadi peluang untuk kemajuan sebuah negara atau ancaman, tergantung kepentingan nasional suatu negara. Benturan kepentingan nasional yang tidak dapat diatasi berakibat terjadinya konflik antar negara dan bahkan dalam negara itu sendiri. Kondisi semacam itu dapat melibatkan organisasi internasional seperti PBB turun tangan membantu penyelesaian konflik melalui operasi perdamaian. Meluasnya konflik yang terjadi dibeberapa bagian dunia dewasa ini membawa konsekuensi menjadi bertambah besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh PBB demi kepentingan umat manusia. Pekerjaan rumah tersebut juga menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk terlibat langsung sebagai negara penyumbang pasukan/TCC meningkatkan kontribusinya dalam pengiriman personel sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Kesempatan yang semakin besar tersebut terkadang lewat begitu saja dikarenakan penilaian lembaga internasional seperti PBB bahwa Indonesia hanya pada bidang tertentu saja dapat memberikan kontribusinya. Peran aktif dan penuh inisiatif sangat diperlukan untuk dapat ’menjual’ kepada PBB bahwa Indonesia siap dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap sebuah misi pemeliharaan perdamaian. Kesempatan meningkatkan kontribusi tersebut dapat dijadikan sebuah tantangan bagi Indonesia untuk menyiapkan segala sumber daya yang berkaitan dengan misi pemeliharaan perdamaian. Berbagai ketimpangan yang selama ini ditemukan PBB pada banyak misi, merupakan material mentah yang dapat diolah Indonesia dengan bijak untuk mengeleminasi kekurangan selama ini. Mempersiapkan personel TNI dengan smart dan tepat guna dengan memperhatikan indikator yang ditemukan PBB akan mampu memberikan kesempatan lebih banyak kepada Indonesia meningkatkan kontribusinya dalam mengemban misi pemeliharaan perdamaian.

62



: I GedeSumertha K.Y. : Brigjen TNI : 29261 : Singaraja, 16-11-1958 : Ketua PMPP TNI : Hindu : Mabes TNI

Pendidikan Militer. Akabri Sussarcab Zeni Sussar Para Susjurpa Nubika Susa Inggris Sus Kon Pur sus Intelstrat Seskoad Sus Athan

Th. 1981 Th. 1981 Th. 1981 Th. 1982 Th. 1983 Th. 1988 Th. 1999 Th. 1996 Th. 2000

Riwayat Penugasan. Ops. Bhakti Tim-Tim Pakistan Swiss Jerman Timur Malaysia Australia Thailand

Th. 1982 Th. 1986 Th. 1987 Th. 1993 Th. 1997 Th. 1998 Th. 2000

Riwayat Jabatan. Danton Ban Ki Zikon B Ws. Danki Zikon C Yonzikon-14 Kasi Bangjar Pusdikzi Kasi Bangjar Pusdikzi Dandenzipur-3 Dam Jaya Pamen Kodam Jaya Dandodikjur Rindam XVII/Tkr Dirdik Rindam XVII/Tkr Dosen Gol V Seskoad Padya F-22 Dit F Bais TNI Athan RI di Thailand Pamen Mabes TNI Asdiklat Satihdur Bais TNI Paban Utama B-4 Dit B Bais TNI Ka PMPP TNI

UPAYA OPTIMALISASI PERAN PASUKAN TNI DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA KHUSUSNYA DI LEBANON SELATAN Kolonel Inf B. Zuirman (Asops Kaskostrad)

Keberadaan pasukan kontingen Garuda XXIII di Lebanon merupakan implementasi dari tugas pokok TNI. Sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, TNI selain mempunyai tugas pokok operasi militer untuk perang, juga mempunyai tugas operasi militer selain perang.

Pendahuluan. onflik Lebanon dan Israel sudah ada sejak zaman dahulu. Konflik ini kian memanas sejak tanah Palestina direbut oleh Israel tahun 1948 yang menyebabkan masyarakat Palestina mengungsi ke negaranegara terdekat seperti, Syria, Yordania dan Lebanon. PLO sebagai organisasi perlawanan Palestina berusaha merebut kembali tanahnya dari Israel dengan bersandar kepada negaranegara Arab. Beberapa peperangan terjadi antara Palestina dibantu negara-negara Arab dengan Israel yang dibantu Amerika Serikat antara lain tahun 1948, 1956, 1967, dan 1972 yang mana secara mayoritas peperangan tersebut dimenangi oleh pihak Israel. Saat ini yang sangat gigih melakukan perlawanan terhadap Israel secara langsung adalah organisasi Hizbullah yang merupakan kelompok Muslim Syiah yang berdomisili di wilayah Lebanon Selatan.

K

Dampak dari perang 34 hari yang terjadi pada tanggal 12 Juli hingga 14 Agustus 2006 antara kelompok Hisbullah yang merupakan bagian masyarakat Lebanon dan negara Israel telah meminta korban jiwa baik dari warga sipil maupun militer yang cukup besar. Berdasarkan sumber yang ada bahwa korban jiwa yang dialami pihak Lebanon mencapai jumlah 1.191 orang dewasa maupun anak-anak yang tidak berdosa, sedangkan dari pihak Israel mencapai jumlah 119 prajurit dan 39 warga sipil. Selain korban jiwa juga terdapat kerugian material yang luar biasa. Banyak infrastruktur yang hancur hampir di seluruh wilayah Lebanon dengan kondisi kehancuran terparah ada di kota Beirut sebagai pusat pemerintahan Lebanon dan sebagian besar kehancuran terjadi juga di wilayah Lebanon Selatan yang nota bene hampir 98 % dihuni oleh kelompok Hisbullah maupun keluarganya yang menjadi musuh bebuyutan negara israel.

www.tniad.mil.id

63

Kondisi yang sangat memperihatinkan ini menggugah masyarakat internasional, dimana negara-negara anggota Persatuan BangsaBangsa (PBB) sebagai motor penggerak dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia memandang perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara kelompok Hisbullah yang merupakan bagian masyarakat Lebanon dan Israel pada saat itu. Menyikapi perkembangan situasi yang terjadi tersebut, maka Dewan Keamanan (DK) PBB berupaya keras untuk menengahi konflik yang sedang terjadi agar segera diakhiri, disisi lain DK PBB juga mengajak kepada dunia internasional agar turut serta dalam berpartisipasi dengan cara mengirimkan pasukannya untuk bergabung bersama United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) guna meredam timbulnya konflik dan mengupayakan terciptanya serta terpeliharanya perdamaian yang abadi pasca konflik antara kelompok Hisbullah dengan negara Israel di wilayah Lebanon. Sehingga keluarlah resolusi DK PBB 1701 tanggal 17 Agustus 2006 sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas Operasi Perdamaian di wilayah Lebanon. Mengingat kondisi keamanan yang belum stabil, maka pemerintah Lebanon meminta kepada UNIFIL agar memperpanjang masa tugasnya. Sebagai jawaban atas permintaan tersebut, DK PBB mengeluarkan resolusi 1773 tanggal 24 Agustus 2007 tentang perpanjangan masa tugas UNIFIL untuk satu tahun kedepan di Lebanon. Dengan diberlakukannya resolusi 1773 DK PBB ini, maka sebagai bentuk partisipasi pemerintah Indonesia dan rasa cinta damai yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada

64

alinea IV, maka Presiden RI Bapak H. DR. Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Panglima TNI untuk mengirimkan pasukan TNI sebanyak 850 personel yang bertugas sebagai bagian pasukan perdamaian dunia UNIFIL di Lebanon Selatan. Saat ini pasukan yang sudah bertugas di Lebanon Selatan ini sudah berjalan tahun ke - 3, dimana pasukan TNI yang I periode tahun 2006 - 2007 adalah Satgas Yonif Mekanis XXIII-A, Pada tahun ke II periode tahun 2007 - 2008 adalah Satgas Yonif Mekanis XXIII-B dan saat ini adalah tahun ke III periode tahun 2008 - 2009 adalah Satgas Yonif Mekanis XXIII-C ditambah dengan Satgas Konga XXV-A sebagai pasukan pengaman Markas Unifil, yaitu Force Head Quarter Support Unit (FHQSU) sebanyak 200 personel dan Satgas Konga XVI-A sebagai MP Coy Sec East, Military Police Company Sector East sebanyak 75 personel serta 7 personel sebagai Staf Unifil dan 11 personel sebagai Staf Sektor Timur. Pasukan TNI Sebagai Pasukan Misi Perdamaian Dunia. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB dan terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB telah menunjukkan komitmennya untuk mengirimkan Pasukan Pemelihara Perdamaian diberbagai belahan

Inspeksi pasukan untuk mengecek kesiapan personel dan materil Nomor 82 | Tahun XXIX Maret 2009

dunia yang sedang dilanda konflik, termasuk salah satunya di Lebanon Selatan. Pengiriman Pasukan Kontingen Garuda ini telah dilakukan sejak pertama kalinya pada tanggal 8 Januari 1957 ke Mesir/Timteng hingga sekarang sudah tercatat puluhan kali melaksanakan misinya. Hal ini telah membuktikan bahwa peran serta bangsa Indonesia secara aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Pengiriman Pasukan Garuda Indonesia ini sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi “…… ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …… “. Keberadaan pasukan kontingen Garuda XXIII di Lebanon merupakan implementasi dari tugas pokok TNI. Sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, TNI selain mempunyai tugas pokok operasi militer untuk perang, juga mempunyai tugas operasi militer selain perang. Salah satunya adalah untuk melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pengiriman Pasukan Garuda Indonesia ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 9 September 2006 tentang pengiriman Pasukan Pemelihara Perdamaian di Lebanon Selatan. Peran dan Tugas Pasukan TNI Sebagai Pasukan Misi Perdamaian Dunia di Lebanon Selatan. Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII di Lebanon berkekuatan 850 personel, terdiri dari gabungan personel dari TNI AD, TNI AL dan personel TNI AU, serta personel dari Departemen Pertahanan RI dan Departemen Luar Negeri. Sebagai Satuan Tugas yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian dunia, Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII/ UNIFIL berperan di bawah kendali komando UNIFIL Sektor Timur yang bermarkas di Ebel El Saqi, Lebanon Selatan. Markas Besar

UNIFIL sendiri berada di Naqoura. Tugas dan tanggung jawab Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII/UNIFIL sesuai dengan Resolusi PBB 1701 tanggal 17 Agustus 2006 yang merupakan bagian dari tugas UNIFIL yaitu membantu Lebanese Armed Forces (LAF) dalam upaya mengamankan wilayah operasi UNIFIL dari keberadaan senjatasenjata illegal, kelompok bersenjata, menjaga integritas Blue Line, melaksanakan kegiatan sosial dan memberi bantuan kemanusiaan serta melindungi kegiatan masyarakat setempat dalam rangka mendukung tugas Komando Sektor Timur. Tugas-tugas di atas antara lain dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti : 1. Melaksanakan pengintaian, kegiatan observasi, posisi-posisi statis dan patroli secara acak yang dilakukan siang dan malam hari dalam rangka memonitor proses penghentian permusuhan dalam area operasi, monitor situasi sepanjang Blue Line, mencegah terjadinya pelanggaran, membangun kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta mengumpulkan informasi dan data khususnya pada route/daerah sensitif. 2. Melakukan koordinasi dan membantu kegiatan LAF guna menghindari aktifitas permusuhan termasuk mengambil tindakan terhadap keberadaan senjata ilegal dalam area operasi. 3. Membangun hubungan dengan aparat setempat dan tokoh sipil dalam area operasi serta membantu aparat setempat bila dibutuhkan. Selain kegiatan operasional tersebut di atas Satgas juga melakukan serangkaian kegiatan yang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung melalui Civil Military Coordinatian (CIMIC). Pada teknis pelaksanaannya Satgas dapat melakukan inovasi dan inisiatif dalam

www.tniad.mil.id

65

rangka mengembangkan kegiatan di lapangan yang terdapat sasaran, sesuai kondisi dan kebutuhan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan. Wilayah tanggung jawab Satgas Yonif Mekanis Konga XXIII/Unifil ini dengan luas = 112 Km², Kedalaman = 13 Km, Blue Line sepanjang = 11 Km. Batas Utara adalah Sungai Litani yang membatasi dengan wilayah Lebanon Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Spainbatt (Spanyol Battalion) dan Blue Line/Negara Israel, sebelah Selatan berbatasan dengan Nepbatt (Nepal Battalion) sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Sektor Barat (Italbatt dan Franchbatt). Dalam wilayah operasi ini terdapat 13 desa binaan yang menjadi tanggung jawab Indobatt sedangkan pasukan kawan yang membantu kelancaran tugas Indobatt dari LAF (Lebanese Armed Forces) dengan kekuatan 1 Kompi (+), yaitu Poko Koki, 6 Peleton dan 1 Tim yang tersebar diwilayah Indobatt yang dipimpin oleh seorang Kolonel. Kekuatan ini kadangkala berubah tergantung perubahan situasi yang terjadi baik

66


di Lebanon Selatan maupun Lebanon Utara, karena gejolak antar kelompok di kota Beyrut makin cukup tinggi dan beberapa kali terjadi perang kelompok. Sedangkan disepanjang Blue line berdampingan dengan 5 Pos IDF (Israel Defence Post) yang kekuatannya ratarata 1 Tim hingga 1 Ton diperkuat dengan beberapa Tank Mercava dan beberapa unit Humvee bersenjata. Struktur organisasi Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-B/UNIFIL terdiri dari Markas Batalyon, empat Kompi Mekanis dan satu Kompi Bantuan. Struktur organisasi Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII/ UNIFIL terdiri dari Markas Batalyon, empat Kompi Mekanis dan satu Kompi Bantuan. Markas Batalyon, Kompi Bantuan dan Kompi Mekanis D bermarkas di UN Posn 7-1 Adshit Al Qusayr. Sedangkan 3 Kompi yang berada diluar, antara lain : Kompi Mekanis A bermarkas di UN Posn 9-63 di El Aadeisse. Kompi Mekanis B bermarkas di UN Posn 8-33 Markabe dan Kompi Mekanis C bermarkas di UN Posn 9-2 di Az Ziqqiah.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok maka Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII/UNIFIL dilengkapi dengan kendaraan taktis yang terdiri 38 unit VAB APC, 12 unit BTR 80A APC, 2 unit VAB Command Post, 6 unit VAB Ambulance, 6 unit VBL Panhard dan 7 unit VAB APC sebagai National Support Element sebagai kekuatan cadangan, serta dilengkapi dengan persenjataan Morri 60 Mm Komando dan Morse 81 Mm. Tugas-tugas patroli rutin yang dilakukan oleh pasukan Yonif Mekanis TNI Konga XXIII/UNIFIL antara lain: 1. Patroli siang dan malam sebanyak 50 kali baik dengan kendaraan tempur maupun kombinasi jalan kaki, setiap hari penggelaran personel di lapangan sekitar 300 orang, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa mengurangi kesejahteraan prajurit, maka pelaksanaan di lapangan di bagi menjadi 3 kekuatan, 1/3 melaksanakan tugas, 1/3 standby dan 1/3 istirahat ini yang dilakukan sepanjang tahun diluar dari kegiatan latihan bersama antar Negara kontingen maupun kegiatan protokoler. 2. Static Point. Patroli ini dilaksanakan untuk memantau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh rute Patroli Area Operasi, dimana kehadiran pasukan UNIFIL sangat diperlukan di daerah ini. Posisi Static Point ini juga dapat digunakan sebagai pangkal Patroli. 3. Observation Post. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor wilayah yang tidak terjangkau oleh rute Patroli Area Operasi dan Static Point serta dilaksanakan selama 24 jam. Hal ini dilaksanakan karena tingkat kerawanan di wilayah tersebut masih tinggi sehingga kehadiran pasukan UNIFIL diperlukan setiap saat. 4. Observation Tower. untuk mengontrol keamanan kedudukan pasukan yang berada

di dalam compound, maka tower observasi didirikan di dalam compound dan menjadi bagian Dinas Dalam serta menjadi Force Protection Measure dari masing-masing compound. 5. Patroli Gabungan. Operasi gabungan dengan Lebanese Armed Forces (LAF) dilaksanakan berdasarkan Frago 47-02 tentang Coordinated Activities With LAF. Pola operasi yang dilaksanakan berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi di dalam wilayah operasi. Bentuk operasi gabungan ini terdiri dari Joint Vehicle Patrol, Joint Foot Patrol, Counter Rocket Launching Operation (CRLO), Combine/Random Check Point dan Co-located Check Point. 6. Counter Rocket Launching Operation (CRLO). Patroli kendaraan gabungan bersama 1 Tim LAF yang dilaksanakan diwilayah Indobatt dimana kemungkinan wilayah tertentu akan digunakan sebagai tempat peluncuran roket dari pihak Arm Element/pok Hisbullah ke wilayah Israel, jadwal patroli ini bersifat random dan dikendalikan langsung oleh Sektor Timur. 7. Patroli Area Operasi, berdasarkan Frago No. 64/02 tentang Operational Patrols, Frago no 22/02 tentang Road Control and Surveilance , patroli area operasi dilaksanakan oleh seluruh Kompi Mekanis dengan tujuan untuk mengawasi wilayah operasi dengan rute yang telah ditentukan oleh Sektor Timur. 8. Patroli Blue Line dilaksanakan dengan berjalan kaki maupun menggunakan Ranpur dengan tujuan mengontrol batas wilayah antara Israel dengan Lebanon dari pelanggaran batas wilayah darat. Patroli ini juga memonitor segala bentuk kegiatan provokasi oleh sekelompok masyarakat yang dapat menimbulkan perselisihan antara pihak-

www.tniad.mil.id

67

pihak yang bertikai. TP 37 dan Panorama adalah titik-titik yang sering digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan provokasi karena berbatasan langsung dengan wilayah Israel. 9. Area Domination Patrol. Patroli kendaraan yang dilaksanakan dengan menggunakan rute Counter Rocket Launching Operation (CRLO) tanpa melibatkan Lebanese Armed Forces (LAF). Hal ini berbeda dengan pelaksanaan patroli lainnya, dimana jadwal patroli ini dikendalikan langsung oleh Sektor Timur dan tertutup. 10. Patroli Udara. Patroli ini bertujuan memantau wilayah operasi Indobatt dari udara sehingga perubahan terhadap kontur medan dan bangunan dapat diketahui secara detail. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan untuk melengkapi data yang tidak dapat dipantau dari daratan. Patroli udara dilaksanakan satu kali dalam sebulan sepanjang tahun. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengoptimalisasikan Peran Pasukan TNI Dalam Rangka Pencapaian Tugas Pokok di Lebanon. Untuk terlaksananya dan tercapainya tugas pokok pasukan TNI dalam melaksanakan misi perdamaian dunia di Lebanon dihadapkan dengan segala keterbatasan sarana, prasarana maupun peralatan yang ada, diperlukan kerja keras, kekompakan, kesamaan visi dan misi, kreatifitas dan inovasi unsur pimpinan serta loyalitas dari semua anggota pasukan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran pasukan TNI dalam rangka pencapaian tugas pokok di Lebanon antara lain: 1. Melaksanakan latihan dan operasi bersama kontingen Negara lain, seperti : a. East

68

Gate

Exercise.

Merupakan


latihan untuk menyelamatkan, mengawal dan mengamankan staf sipil UN apabila mereka mendapatkan ancaman keamanan di dalam wilayah operasi UNIFIL saat konflik terbuka terjadi antara pihakpihak yang sedang bertikai. b. East Beacon Exercise. Melatihkan kemampuan pasukan UNIFIL untuk mengatasi suatu insiden yang terjadi berdasarkan Standarized Tactical Incident Reaction (STIR) yang telah ditetapkan oleh UNIFIL secara cepat dan tepat. c. OGL Evacuation Exercise. L a t i h a n untuk melakukan penyelamatan dan memberikan bantuan keamanan terhadap personel Observer Group in Lebanon (OGL) yang mendapatkan ancaman dan penyerangan terhadap pos OGL untuk dievakuasi ke pos terdekat UNIFIL. d. Alert Status Exercise. Melatihkan dan menguji kesiapsiagaan pasukan di dalam menghadapi situasi yang memburuk, dengan meningkatnya alert status menjadi hitam yang dimulai dari tahap Hitam 1 (semua personel masuk ke dalam shelter), Hitam 2 (senjata bantuan dan Ranpur berada di posisi stelling) dan Hitam 3 (seluruh personel, Ranpur, senjata bantuan dan seluruh alutsista lainnya berada pada posisi stelling mengelilingi Compound). Pada saat situasi alert status Hitam 3 berlarut, pasukan UNIFIL melaksanakan evakuasi keluar wilayah operasi. e. Seal Contigency Plan Exercise. Menguji kemampuan pasukan untuk melaksanakan rencana kontijensi dalam rangka menutup area tertentu untuk memonitor masyarakat yang keluar

masuk wilayah operasi Indobatt pada saat terjadi kerusuhan di dalam wilayah operasi UNIFIL. Latihan ini juga menguji kemampuan berkoordinasi antar Kontingen ditingkat Perwira Staf. f. Command Information System Exercise. Merupakan suatu bentuk latihan untuk menguji kemampuan teknik komunikasi ditingkat para Komandan Satuan dan antara para Perwira Staf Operasi dan perhubungan tingkat Batalyon maupun tingkat Sektor dalam hal taktis dan administrasi. g. Command Post Mobile Exercise. Menguji kemampuan pasukan pengawal taktis Dansatgas, yaitu dengan mendirikan Pos Komando Taktis dan melaksanakan pengamanan di lapangan pada saat Komandan Satgas mengendalikan operasi di garis depan. h. Tri Angle Operation 1st. O p e r a s i ini terdiri dari 2 tahap pembentukan, yaitu tahap I pembentukan Blue Ring dan Tahap II pembentukan Red Ring dalam rangka melatih kemampuan personel untuk membentuk ring luar (Blue Ring) dan ring dalam (Red Ring). Tujuan operasi ini adalah untuk mengamankan suatu daerah dari bahaya pemburu dan Uxo’s dengan sasaran diwilayah Nepbatt dan Spanbatt, yang tergabung dalam latihan ini adalah Spanbatt, Indbatt, Nepbatt, Indobatt dan Chinbatt. i. Tri Angle Operation 2nd. Sedangkan, Triangle bertujuan untuk menemukan dan menghancurkan Uxo’s serta mencari tempat-tempat persembunyian kelompok illegal bersenjata dengan sasaran di wilayah Indobatt khususnya wilayah Az Ziqiyyah Kompi Mekanis C, sedangkan pasukan yang terlibat dalam operasi ini adalah Indobatt, Spanbatt, Nepbatt.

j. VIP dan VVIP Security Exercise. Melatihkan kemampuan Prajurit Konga XXIII/UNIFIL agar mampu melaksanakan pengawalan dan pengamanan kepada VIP/VVIP di lingkungan UNIFIL baik pejabat militer maupun pejabat sipil pada saat melaksanakan kegiatan di wilayah operasi Indobatt. Latihan ini dilaksanakan secara internal di Indobatt. 2. Melaksanakan pembinaan satuan berupa pembinaan ke dalam dan pembinaan keluar. Pembinaan Kedalam. Secara umum pembinaan yang dilakukan kedalam khususnya terhadap prajurit Garuda lebih ditekankan kepada sikap profesionalisme keprajuritan sesuai dengan tuntutan Standart Operation Procedure/SOP yang diberlakukan bagi seluruh prajurit yang tergabung dalam misi perdamaian dunia oleh UN. Hal ini sangat penting mengingat jumlah Negara yang tergabung dalam kontingen penugasan misi perdamaian di Lebanon Selatan/Unifil ada 28 negara baik dari Asia, Afrika, maupun Eropa. Guna menghindari tingkat kejenuhan dalam menghadapi tugas selama setahun ini, maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain : a. Kompetisi. Setiap bulan dilakukan kompetisi antar Kompi, guna memacu prestasi Kompi, diantara materi yang dilombakan/dipertandingkan antara lain : 1) Prestasi perolehan/ penemuan Uxo’s terbanyak. 2) Kebersihan Lingkungan (Barak, mess, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang rekreasi, shelter/tempat berlindung maupun perkantoran ). 3) Prestasi/pelanggaran prajurit.

www.tniad.mil.id

69

4) Kesiap siagaan siang maupun malam hari. 5) Kebersihan lingkungan tempat tugas/static point. 6) Kebersihan kendaraan tempur/administrasi. 7) Ketertiban cara berpakaian saat dinas jaga/tugas patrol. 8) Pertandingan olah raga antar Kompi. b. Penghijauan lingkungan. Pencanangan penghijauan di lingkungan tempat tinggal/compound ini dilaksanakan secara serentak saat musim panas yang dirangkaikan dengan acara Sport and Fun Games bersama Negara kontingen, area penghijauan dinamakan ‘’ INDOBATT GREEN PARK ‘’. c. Panggung hiburan prajurit. Diselasela kesibukan tugas dan untuk menghindari rutinitas yang akan berdampak negative terhadap pasukan, maka Satgas melaksanakan panggung gembira dipadukan dengan peringatan satuan/instansi maupun secara kebetulan bersamaan dengan hari ulang tahun anggota Satgas, suasana dibuat informal sehingga kreatifitas prajurit tersalurkan dengan baik. d. Pengaturan cuti dinas. Bagi prajurit yang sudah memenuhi persyaratan melaksanakan dinas cuti (ditinjau masa tugas, disiplin dan prioritas), maka pelaksanaan cuti diatur sedemikian lupa tanpa mengorbankan kepentingan tugas pokok dan perimbangan kekuatan. Hak cuti bagi prajurit UN selama penugasan 1 tahun mendapat haknya 2 kali periode dan tujuan selama cuti dibebaskan kecuali Negara yang tidak mempunyai hubungan dilpomatik dengan pemerintah Indonesia.

70


e. Memperingati hari besar Satuan/ Institusi maupun hari besar agama. Dalam rangka memelihara tradisi dan menjaga hubungan tali silaturahmi antar prajurit satgas, maka setiap ada hari ulang tahun satuan/institusi maupun hari-hari besar agama, diselenggarakan secara bergiliran antar kompi. f. Larangan merokok di sembarang tempat. Disiapkan tempat khusus berupa ‘‘SMOKING AREA’’. g. Memelihara kesiapan operasional Satgas. Salah satu faktor pendukung tercapainya pelaksanaan tugas pokok dengan baik adalah kemampuan memelihara/menjaga alat peralatan, persenjataan, kendaraan tempur/taktis, kendaraan administrasi serta fasilitas prajurit minimal 90%. Pemeriksaan material baik yang berasal dari UN maupun dari Negara kontingen yang harus dipertanggungjawabkan oleh Satgas Yonif Mekanis Konga XXIII/ Unifil, antara lain : 1) Contingent Own Equipment (COE) adalah pemeriksaan periodik yang dilaksanakan 3 bulan sekali oleh Tim COE unit UNIFIL. Hasil COE inilah yang menentukan kelayakan operasional seluruh perlengkapan dan materiil Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII/ UNIFIL. 2) Operational Readiness Inspection (ORI) adalah pemeriksaan kesiapan perlengkapan dan material baik aset Nasional maupun UNIFIL oleh tim COE UNIFIL yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. 3)

Hygiene

Inspection

dari

UNIFIL melaksanakan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali di setiap compound kontingen UNIFIL. 4) Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran (APK). Adalah pemeriksaan kesiapan perlengkapan dan material APK oleh tim APK yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Pembinaan Keluar. Menjalin hubungan dengan pihak KBRI. Hal yang mendasar dalam membina hubungan dengan pihak KBRI adalah menjaga silaturahmi dan hubungan kerja sama yang berkaitan dengan pelayanan pengurusan administrasi visa bagi para prajurit yang akan melaksanakan tugas maupun cuti dengan tujuan ke beberapa Negara baik di wilayah Timur Tengah maupun Eropa, upaya yang dilakukan antara lain : 1. Menjalin hubungan dengan kontingen negara lain. a. Melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini dilakukan antar kontingen didahului adanya koordinasi antar Komandan Kontingen agar memperoleh waktu yang tepat untuk saling berkunjung. Kegiatan ini sangat positif karena selama kunjungan diikut sertakan perwakilan Perwira, Bintara maupun Tamtama, kegiatan ini biasanya didahului dengan penerimaan kunjungan kehormatan Komandan Kontingen dilanjutkan paparan singkat mengenai sejarah singkat maupun budaya negara yang dikunjungi, struktur organisasi termasuk alutsista kontingen, makan bersama diakhiri dengan saling tukar cindera mata sesuai khas negara masing-masing. Kunjungan kerja ini dilakukan juga ke satuan jajaran LAF yang berada di wilayah Indobatt dengan tujuan mempererat kerja sama

dilapangan dalam berbagai kegiatan patroli. b. Menggelar acara Sport and Fun Games. Kegiatan ini diprakasi oleh Satgas Konga XXIII/Unifil dengan mengundang beberapa Negara kontingen termasuk Duta Besar RI untuk Lebanon. Pelaksanaannya sebanyak 2 kali selama setahun, dimana kegiatan ini diawali dengan welcome party yang diselingi bazaar dari tiap negara kontingen yang diwajibkan membawa souvenir untuk dipamerkan atau dijual ke para prajurit kontingen negara lain yang hadir saat ini, termasuk juga mengundang masyarakat untuk menjual barang dagangannya sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat binaan Indobatt, sambutan Dansatgas, lari bersama, tanam pohon/ penghijauan di sekitar compound Indobatt, pengenalan budaya/tradisi Indonesia dilanjutkan dengan olah raga bersama secara gabungan, makan siang bersama menu nusantara, hiburan dari dan untuk prajurit UNIFIL dan ditutup dengan saling tukar menukar cindera mata antar negara yang hadir termasuk para prajurit LAF juga hadir dalam acara tersebut. c. Latihan bersama. Latihan bersama antar kontingen negara yang tergabung dalam UNIFIL sudah terprogram dengan baik, latihan ini dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan tahapan latihan, demikian juga pesertanya dari tingkat Sektor hingga gabungan tingkat UNIFIL. Tujuan latihan bersama ini adalah untuk menguji kemampuan tingkat profesionalisme para parajurit yang dilapangan sesuai dengan standart UN, agar diperoleh kesamaan pola tindak dalam menghadapi

www.tniad.mil.id

71

berbagai persoalan yang ada dilapangan dan melatihkan kemampuan pasukan UNIFIL untuk mengatasi suatu insiden yang terjadi berdasarkan Standarized Tactical Incident Reaction (STIR) yang telah ditetapkan oleh UNIFIL secara cepat dan tepat. 2. Menjalin hubungan dengan masyarakat setempat. a. Anjangsana ke rumah masyarakat. Salah satu kelebihan prajurit Indobatt adalah melakukan kegiatan anjangsana ke rumah-rumah masyarakat di wilayah binaannya. b. Tatap muka dengan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dikoordinasikan sebelumnya dengan tokoh masyarakat setempat, mengingat 98 % wilayah Indobatt adalah kaum Syiah dan mereka adalah tokoh garis keras yaitu kelompok Hisbullah. Kegiatan ini dilakukan secara rutin baik mendatangi/silaturahmi ke rumah mereka secara langsung maupun diundang oleh Dansatgas ke Mako Satgas, acara ini dihadiri oleh Komandan Sektor Timur. c. Kegiatan pembinaan territorial di desa binaan. Kegiatan pembinaan territorial yang dilaksanakan oleh prajurit Indobatt atau lebih dikenal dengan kegiatan Cimic (Civil and Military Cooperation) sangat mendukung kelancaran tugas pokok sebagai pasukan perdamaian dunia, mengingat sebagian besar masyarakat beragama Islam (Syiah dan Suni) dan sikap kekeluargaan yang sangat tinggi. Kegiatan CIMIC ini dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut : - Tahap I (Pertama). Pada tahap awal ini merupakan tahap penjajagan/ mempelajari situasi wilayah, kebiasaan, adat istiadat dan permasalahan yang menonjol di lingkungan tugas. Sasaran

72


pendekatan / penggalangan prajurit Indobatt pada kalangan anak-anak dan orang tua warga Lebanon Selatan. - Tahap II (Kedua). Tahap ini menjelang musim semi, Setelah dianggap memungkinkan bermain di kalangan anak-anak maupun orang tua dan mereka bisa menerima keberadaan prajurit Indobatt, maka langkah berikutnya adalah melakukan pendekatan/penggalangan dengan sasaran para pemuda dan tokoh masyarakat yang paling berpengaruh, khususnya tokoh-tokoh Pok Hisbullah maupun tokoh Pok Amal termasuk tokoh agama di desa binaan, karena pada dasarnya mereka juga adalah bagian dari pok Hisbullah maupun pok Amal yang pernah berseteru dengan Negara tetangga. - Tahap III (Tiga) : Yaitu bersamaan dengan datangnya musim Panas dan musim Gugur sementara kegiatan masyarakat semakin padat, karena pada musim tersebut merupakan waktu yang terbaik bagi mereka untuk beraktifitas, seperti warga mulai bercocok tanam hingga panen termasuk beberapa kegiatan menonjol yang dilakukan oleh Pok Hisbullah untuk memperbaiki fasilitas pertahanannya yang rusak akibat perang pada tahun 2006 yang silam. Mereka berupaya untuk memperkuat jaringan kelompoknya dengan memodernisasi jaringan komunikasi, melakukan perekrutan personel maupun memperkuat persenjataannya, persenjataan mereka berupa rudal jarak menengah hingga mencapai Tel Aviv dan setiap saat siap menghadapi Israel. Guna mengimbangi dan menetralisir situasi di wilayah desa binaan, maka Satgas Konga XXIII/UNIFIL membuat berbagai macam kegiatan guna meringankan penderitaan masyarakat yang trauma akibat perang dan

tidak menutup kemungkinan suatu saat akan pecah perang kembali diantara mereka. Kegiatan Cimic yang telah dilakukan oleh para prajurit Indobatt menjadikan masyarakat Lebanon Selatan bisa menerima dengan baik kehadiran prajurit Indobatt. Sebagai gambaran kegiatan Cimic, antara lain : 1. Menghadiri undangan makan bersama warga dirumahnya dan menghadiri pemakaman terhadap salah satu warga yang meninggal dunia maupun menghadiri ta’ziah ke rumah warga atau menghadiri undangan pernikahan salah satu warga. 2. Smart Car. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh prajurit Indobatt dengan menggunakan “Mobil Pintar“ sumbangan dari Ibu Negara, Ibu Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono. 3. Renovasi salah satu rumah warga yang rusak akibat perang dan sekarang dihibahkan oleh pemiliknya untuk dijadikan rumah persahabatan Indonesia dengan Lebanon, di rumah tersebut ada berbagai aktifitas prajurit Indobatt, diantaranya pelayanan kesehatan gratis, klas komputer, klas bahasa Indonesia, klas kesenian tari-tarian tradisional Indonesia, kegiatan kepemudaan seperti pembentukan tim P3K dan sebagai tempat rekreasi bagi anakanak. 4. Membantu masyarakat memanen gandum atau buah zaitun, biasanya yang dibantu adalah warga yang tidak memiliki peralatan panen atau karena usia lanjut. 5. Membantu warga yang kendaraannya mengalami kecelakaan. Sering warga datang ke salah satu pos Indobatt meminta bantuan untuk mengangkat mobil yang terperosok kejurang atau mogok dengan menggunakan kendaraan crane/kendaraan katrol yang ada di Indobatt. 6. Kerja bhakti. Kegiatan ini dikoordinasikan terlebih dahulu dengan para Moukhtar/Major

di desa binaan masing-masing dengan sasaran pembersihan fasilitas umum berupa taman kota, balai desa, masjid maupun kegiatan lain secara bergotong royong. 7. Kegiatan agama. Masyarakat Lebanon selatan khususnya wilayah desa binaan Indobatt hampir 98 % Islam aliran Syiah, memang ada beberapa perbedaan dengan Islam di Indonesia, sementara masyarakat Indonesia cenderung mirip Suni. Guna mensiasati tersebut maka kegiatan agama, seperti sholat berjamaah di masjid dilakukan secara bergantian, karena pada dasarnya mereka tidak mau di imami/ dipimpin yang bukan imamnya sendiri. 8. Tahap IV (Empat) : Bulan Nopember 2009 - Desember 2009. Tahap ini merupakan tahap konsolidasi bagi Satgas Konga XXIII /UNIFIL, mengingat 1,5 bulan lagi masa penugasan akan berakhir. Pada kesempatan ini kegiatan melaksanakan anjangsana ke tokoh masyarakat dalam rangka pamitan sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila selama penugasan ada ucapan, tingkah laku para prajurit Indobatt yang kurang bisa diterima atau membuat warga tersinggung. Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan. Pelaksanaan tugas operasi perdamaian dunia merupakan salah satu wujud implementasi pelaksanaan tugas pokok TNI dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kehadiran pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan sudah berjalan 3 periode dan membawa dampak yang sangat positif bagi Unifil karena para prajurit Konga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat diwilayah tanggung jawabnya. Keberhasilan dan prestasi yang dicapai oleh pasukan TNI sebagai pasukan misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan merupakan wujud nyata profesionalisme pasukan TNI didukung oleh upaya dan inovasi yang dilakukan oleh Komandan Kontingen beserta seluruh anggota yang tergabung dalam kontingen tersebut.

www.tniad.mil.id

73

Saran. Guna menjaga kemampuan dan kesiapan operasional semau alat peralatan, persenjataan dan kendaraan tempur/taktis (VAB, PBL Panhard) maupun kendaraan administrasi perlu dukungan spare part yang memadai dengan memperhitungkan masa pakai maupun kondisi medan yang dihadapi. Karena pada masa tertentu selalu di lakukan inspeksi alutsista maupun fasilitas prajurit oleh Tim CEO, Tim ORI, Tim Hygiene Inspection termasuk Tim APK dari UNIFIL. Salah satu factor pendukung keberhasilan tugas dalam misi perdamaian dunia adalah dibutuhkan dana Cimic, Kontingen Negara lain berlomba-lomba mendanai kegiatan Cimic yang dilakukan oleh pasukannya. Hal ini sangat baik dan bijaksana bila pasukan Konga yang berhadapan langsung dilapangan dengan masyarakat dibantu dana Cimic yang memadai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah RI. Setiap prajurit yang akan ditugaskan sebagai pasukan misi perdamaian dunia adalah para prajurit yang terpilih dan berprestasi, karena sangat mendukung tugas pokok. Penutup. Demikian gambaran tentang upaya mengoptimalisasikan peran pasukan TNI sebagai Pasukan Perdamaian dunia khususnya di Lebanon, semoga bermanfaat bagi pembaca.

DEPARTEMEN KEUANAGAN RI DIRJEN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG

74


RIWAYAT HIDUP SINGKAT Data Pokok. Nama Pangkat NRP Tmp/Tgl.Lhr Jabatan Agama

: B. Zuirman : Kolonel Inf : 29626 : Bukit Tinggi/17-071957 : Asops Kas Kostrad : Islam

Pendidikan Militer. Akabri Sussarcab If Sussar Para Diklapa I Diklapa II Sus Danyonif Seskoad Sus Gati Binlat TNI Sesko TNI

Th. 1983 Th. 1983 Th. 1983 Th. 1991 Th. 1992 Th. 1997 Th. 1999 Th. 2002 Th. 2007

Riwayat Penugasan. Ops. Seroja Tim-Tim Ops Seroja Tim-Tim Malaysia Singapura Thailand

Th. 1984 Th. 1986 Th. 1990 Th. 2004 Th. 2006

Riwayat Jabatan. Danton Yonif Linud-328/Kostrad Dankipan B Yonif Linud-328/Kostrad Kasi-3/Pers Yonif Linud-328/Kostrad Wadandenma Brigif Linud-17/Kostrad Wadan Yonif Linud-700 Dam VII/Wrb Kasdim-1306/Dgl Rem 132 Dirlat Rindam VII/Wrb Danyonif Linud-305/Kostrad Pamen Kostrad (Dik Seskoad) Pabandya Lat Sops Kostrad Waasops Kasdivif-1/Kostrad Waaspers Kas Kostrad Danbrigif-131/Kostrad Asops Dam VII/Wrb Asops Kas Kostrad

www.tniad.mil.id

75

Apel Dansat Tahun 2009 di Pussenif Bandung

LATIHAN PENANGGULANGAN TERORISME ANTARA TNI-POLRI 76


Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Recommend Documents