Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Volume 30 No. 4 Desember 2010 Edisi Desember_Koreksi.indd 1

1

1/4/2011 10:53:41 AM

jurnal yudhagama

Kata Pengantar Susunan Redaksi Jurnal Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat STAF AHLI : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Koorsahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Chb Wiryantoro NK. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Inf Pandji Suko Hari Judho KETUA TIM EDITOR : Kolonel Inf Made Datrawan DEWAN REDAKSI : Kolonel Inf Widodo Rahardjo, Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito, Kolonel Arm Beny Efendy, Letkol Inf Dedy Agus Purwanto SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Caj Priyo Purwoko, BA, SH, Letkol Caj M.Yakub ANGGOTA TIM EDITOR : Mayor Inf Abidin Toba, Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, Mayor Inf Dodi Fahrurozi, Kapten Caj Luther Bangun, Lettu Caj (K) Besarah SM., S.S DISTRIBUSI : Mayor Inf Ibnu Yudo Prawiro DESIGN GRAFIS : Serka Enjang TATA USAHA : Peltu (K) Ety Mulyati, PNS Sri Handini, PNS Supriyatno REDAKTUR FOTO : Lettu Inf Suwandi ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected]

2

Cover: Drum band Canka LokanantaTaruna Akmil

D

engan senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya staf redaksi dapat menghadirkan kembali Jurnal Yudhagama Volume 30 Nomor 4 Desember 2010. P e m b a c a setia Jurnal Yudhagama yang berbahagia, tanpa terasa saat ini kita sudah berada pada penghujung tahun 2010, sudah banyak pengabdian yang kita lakukan bersama kepada bangsa dan negara yang sama kita cintai ini. Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat tentu pengabdian itu tidak akan pernah menuntut pamrih dan pudar sampai kapanpun. Namun tentunya dari sekian banyak pengorbanan dan pengabdian itu perlu kiranya kita koreksi kembali apakah kesemuanya sudah berjalan optimal ataukah belum, hal ini penting guna perbaikan program kerja yang akan kita lakukan dimasa mendatang. Pada penerbitan edisi Desember kali ini yang juga bertepatan dengan Hari Angkatan Darat atau sering disebut sebagai Hari Juang Kartika, Jurnal Yudhagama mengangkat tema “Pasang Surut 65 tahun Pengabdian TNI AD pada Bangsa dan Negara”. Beberapa ulasan penting redaksi ketengahkan kehadapan pembaca sekalian diantaranya Doktrin Kartika Eka Paksi direvisi pada tahun 2007 untuk mengakomodasi UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dan pada tahun 2010, Doktrin Kartika Eka Paksi kembali direvisi untuk mengakomodasi “dinamika lingkungan strategis.” Salah satu perbedaan paling menonjol pada revisi tahun 2010 adalah dimasukannya bab “TNI Angkatan Darat di Masa Depan” sebagai manifestasi kebutuhan proyeksi TNI AD menghadapi masa depan yang akan terus berubah dikupas secara cermat oleh Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Budiman dengan judul “Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia : Tantangan Aktualisasi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi Era Kini”.

Volume 30 No. 4 Desember 2010

Edisi Desember_Koreksi.indd 2

1/4/2011 10:53:43 AM


Berkaitan erat dengan upaya menciptakan perwira yang berkualitas dan profesional perlu dibangun suatu profesionalisme Perwira yang dipersiapkan secara terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak azasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Hal ini dikupas secara lengkap oleh Danpussenif Mayjen TNI Siswondo, S.IP. dalam tulisan berjudul “Membangun Dimensi Profesionalisme Perwira TNI AD”. Berhubungan dengan sistem pendidikan dalam mempersiapkan pemimpin yang berkualitas, Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Suharsono, S.IP. mengupasnya dalam tulisan tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Taruna Akademi Militer dalam Mempersiapkan Calon Perwira Yang Berkualitas di Bidang Pertahanan. Selain tulisan di atas, masih banyak lagi tulisan yang redaksi tampilkan diantaranya, Dirtopad, Brigjen TNI Sutrisno menyumbangkan tulisan yang berkaitan dengan “Geospatial Intelligence”, yang menguraikan secara gamblang tentang proses kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan pemanfaatan informasi tentang kondisi fisik dan nonfisik suatu wilayah dalam rangka proses pengambilan keputusan. Tulisan ini sangat penting disimak mengingat tantangan tugas yang dihadapi semakin kompleks dan multidimensi, maka sudah saatnya TNI AD mengembangkan teknologi intelijen geospasial untuk mendukung tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tidak ketinggalan pula untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita tulisan dari Kolonel Inf Dodi Usodo Hargo S., S.IP. tentang “Membangun Ketahanan Sosial Masyarakat di Wilayah Perbatasan NKRI Guna Meningkatkan Keamanan dan Kesejahteraan” Serta tulisan dari Ketua Komisi I DPR-RI Drs.Mahfudz Siddiq, M.Si. dengan judul “RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara”. Akhirnya segenap redaksi Jurnal Yudhagama menyampaikan terima kasih atas sumbangan tulisan baik berupa ide/gagasan maupun konsepsi yang sangat bermanfaat bagi kemajuan TNI Angkatan Darat dimasa yang akan datang. Ke depan Jurnal Yudhagama diharapkan akan mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas tampilannya. Dengan demikian berbagai kritik dan saran dari pembaca budiman, kami harapkan dan sangat berarti bagi kami. Selamat membaca.

REDAKSI Jurnal Yudhagama adalah media komunikasi internal Angkatan Darat, yang mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat. Redaksi menerima karangan dari dalam maupun dari luar lingkungan Angkatan Darat, dengan syarat merupakan karangan asli dari penulis. Karangan yang dimuat dalam jurnal ini dapat dikutip seluruh atau sebagian dengan menyebut sumbernya. Bidang topik dan judul tulisan diserahkan kepada penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.


3

1/4/2011 10:53:43 AM

jurnal yudhagama

Vol. 30 No. 4 Desember 2010

D A F T A R I S I

4

www.tniad.mil.id

Jurnal Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

6 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia:Tantangan Aktualisasi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi Era Kini

28 Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Taruna Akademi Militer dalam Mempersiapkan Calon Perwira yang Berkualitas di Bidang Pertahanan

46 Membangun Ketahanan Sosial Masyarakat di Wilayah Perbatasan NKRI Guna Meningkatkan Keamanan dan Kesejahteraan

17 Membangun Dimensi Profesionalisme Perwira TNI AD

36 Geospatial Intelligence

53 RUU Komponen Cadangan



1/4/2011 10:53:50 AM



5

1/4/2011 10:53:52 AM

jurnal yudhagama

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia :

TANTANGAN AKTUALISASI DOKTRIN TNI AD KARTIKA EKA PAKSI ERA KINI Oleh : Letjen TNI Budiman (Dankodiklat TNI AD)

Pendahuluan

D

alam kedudukannya sebagai doktrin tertinggi di lingkungan TNI AD, Doktrin Kartika Eka Paksi telah mengalami beberapa revisi untuk menjadikannya adaptif terhadap kebutuhan perkembangan lingkungan strategis. Setelah disahkan pada 15 Desember 2001,1 Doktrin Kartika Eka Paksi

1 Berdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor : Kep/18/XII/2001, tanggal 15 Desember 2001.

6

direvisi pada tahun 20072 untuk mengakomodasi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UndangUndang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dan pada tahun 2010, Doktrin Kartika Eka Paksi kembali direvisi untuk mengakomodasi “dinamika lingkungan strategis.”3 Salah satu perbedaan paling menonjol pada revisi tahun 2010 adalah dimasukkannya Bab “TNI Angkatan Darat Di Masa Depan” sebagai manifestasi kebutuhan proyeksi TNI AD menghadapi masa depan yang akan terus berubah. Revisi Doktrin Kartika Eka Paksi 2010 tetap mengacu pada Pasal 7, Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan tugas pokok 2 Berdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor : Kep/23/IV/2007, tanggal 24 April 2007. 3 Dinyatakan sebagai dasar revisi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi tahun 2010 pada Draft Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi, 2010, halaman 1.

TNI untuk “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia … serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.”4 Bila tantangan generasi pendahulu TNI dan seluruh rakyat Indonesia pada era prakemerdekaan adalah bagaimana merebut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pemerintahan kolonial Jepang maupun Belanda, maka tantangan para generasi muda Indonesia saat ini, terlebih Prajurit TNI AD, adalah bagaimana meningkatkan kualitas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki: 4 Ayat (2), Pasal 7, Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang TNI.



1/4/2011 10:53:53 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 17.504 jumlah pulau (9.634 diantaranya belum bernama),5 1.910.931 km² luas daratan, 2.981.211 km² luas Zone Ekonomi Eksklusif, 104.000 km panjang garis pantai, 3.093 km panjang perbatasan darat dengan negara lain,6 dan 497 Kabupaten/Kota, 6.652 Kecamatan, serta 77.012 Desa/Kelurahan (14,1% berada di pesisir dan 85,9% di pedalaman) dengan segala peluang dan ancamannya.7 Inilah tantangan aktualisasi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi era kini. Tantangan Kedaulatan Negara Masa Depan Setelah deklarasi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 65 tahun lalu, cukup banyak kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan Global Competitiveness Index 2010, Indonesia menempati peringkat ke44 dari total 133 negara di seluruh dunia yang menjadi obyek penilaian; suatu peningkatan signifikan dari peringkat tahun 2009 yang lalu (ke54).8 Global Competitiveness Index 2010 mendasarkan penilaiannya pada 12 pilar seperti institusi, infrastruktur, lingkungan makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, efisiensi perdagangan barang, efisiensi perburuhan, perkembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, 5 Badan Pusat Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Oktober 2009, halaman 3. 6 Badan Pusat Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Agustus 2010, halaman 3. 7 Badan Pusat Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Agustus 2010, halaman 10. 8 Klaus Schwab, ed., The Global Competitiveness Index 20102011 (Geneva: World Economic Forum, 2010), halaman 15.

Foto:Ist

besaran pasar, kemajuan usaha, dan inovasi.9 Selain itu, terjadi peningkatan iklim investasi di Indonesia dari BB+ pada tahun 2009 menjadi BBB pada tahun 2010; menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara; dan menjadi anggota 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia (G-20). Sementara itu, bila pada tahun 2000, estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah 27,1%, sedangkan mereka yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 2 per hari mencapai 55,3% dari total jumlah penduduk, pada tahun 2006, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan telah menurun hingga 17,8%, dan mereka yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 2 per hari juga menurun ke angka dibawah 50%.10 Bila PDB per kapita (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2006 mencapai US$ 1.662,5 maka pada tahun 2009 telah mencapai US$ 2.590,1.11 Namun disisi lain, kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan selama era paska-kemerdekaan, mulai dari pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat pada periode 1948-1962, pemberontakan Republik Maluku Selatan pada awal tahun 1950-an, pemberontakan PRRI/Permesta di Sulawesi dan Sumatera selama periode 1955-1961, pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1965, insurjensi di Aceh sejak tahun 1956 sampai dengan sekarang, insurjensi di Timor-Timur selama periode 1976-1999, perlawanan gerakan Islam radikal di Lampung dan Tanjung Priok pada era 1980an, komunal konflik di Maluku, Poso, dan Kalimantan Tengah pada tahun 1999-2000, sampai dengan rangkaian terorisme sejak tahun 2002.12 Demikian pula halnya dengan konflik kekerasan berbasis etnis, agama, kultur, politik, maupun sosio-ekonomis diberbagai wilayah Indonesia, relatif memprihatinkan.13 Selain itu, Failed States Index 2010, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-61 dari 177 negara

9 Ibid, halaman 4-8. 10 World Bank, “Making the New Indonesia Work for the Poor,” 2006. 11 Badan Pusat Statistik, Data Strategis Badan Pusat Statistik 2010, halaman 20.

12 Wikipedia, “History of Indonesia,” dipetik pada 26 Oktober 2010. 13 Gerry Van Klinken, Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars (New York, NY: Routledge, 2007), halaman 2.


7

1/4/2011 10:53:56 AM

jurnal yudhagama diseluruh dunia yang berpotensi menjadi Negara Gagal.14 Hal yang perlu direnungkan dari studi tersebut adalah bahwa Indonesia dimasukan kedalam kategori “warning” bersama-sama dengan Siria, Colombia, Laos, Rwanda, Kamboja, Philippina, Angola, dan Papua New Guinea. Bahkan, negara-negara seperti Cuba dan Vietnam yang sampai dengan awal 1980-an masih harus bergelut dengan berbagai masalah keamanan internal, pada tahun 2010 telah memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan Indonesia.15 Trend Failed States Index 5 Tahun Terakhir

Negara Indonesia Timor Leste Papua New Guinea Malaysia Thailand Singapura Philipina

Index 2010,16 ternyata menunjukan 16 “The Failed States Index 2010,” Foreign Policy, 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/the_ failed_states_index_2010. Ada 12 total indikator dari 90.000 data publik yang digunakan sebagai dasar penilaian 177 negara diseluruh dunia dan terbagi kedalam tiga pengelompokan. Kelompok pertama, indikator sosial, terdiri dari : membesarnya tekanan demografis; besarnya arus pengungsian dan mereka yang kehilangan tempat tinggal, sehingga menimbulkan masalah kemanusiaan yang kompleks; besarnya legasi balas dendam diantara kelompok masyarakat; dan arus pelarian manusia yang kronis dan berkelanjutan. Kelompok kedua, indikator ekonomi, terdiri dari : ketidak-merataan pembangunan ekonomi diantara kelas masyarakat yang berbeda; memburuknya perekonomian secara drastic. Kelompok ketiga,

linier dari memburuknya peringkat Timor Leste sebagai negara ke18 yang berpotensi gagal pada tahun 2010, ke-20 pada tahun 2009, dibandingkan posisi tahun 2008 yang menempati 5 peringkat lebih baik. Memburuknya potensi kegagalan negara Timor Leste tersebut dikhawatirkan, antara lain, akan menimbulkan arus pengungsi besar-besaran kedalam wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat menimbulkan krisis kemanusiaan jangka panjang yang harus ditanggung pemerintah Indonesia. Sekalipun secara umum pemerintah Indonesia memiliki prestasi yang cukup baik dalam

Ranking

Ranking

Ranking

Ranking

Ranking

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

20061 32 49 98 79 133 68

20072 55 20 52 120 86 161 56

20083 60 25 52 118 89 159 59

20094 62 20 61 115 79 160 53

20105 61 18 56 110 81 160 51

Catatan : Semakin Kecil Angka Ranking, Semakin Buruk Nilai dan Semakin Besar Kemungkinan Menjadi Negara Gagal

Penilaian terhadap 12 indikator kerawanan masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi nasional Indonesia yang menjadi dasar pembuatan peringkat Failed States 14 Failed States Index 2009, The Fund for Peace. Lebih jauh lihat http://www.fundforpeace. org/web/index.php?option=com_ content&task=view&id=229&Item 15 “List of Countries by Failed States Index,” Wikipedia, 22 November 2010. Lebih jauh lihat http:// en.wikipedia.org/wiki/Failed_States_Index

8

trend total nilai yang memburuk pada tahun 2010 dan 2009 dibandingkan tahun 2008.17 Hal ini, antara lain, merupakan dampak indikator politik, terdiri dari : deligitimasi negara; tingkat memburuknya layanan publik; tingkat memburuknya supremasi hukum; tingkat penyalah-gunaan wewenang aparat keamanan; meningkatnya perpecahan elit; dan intervensi eksternal, baik dari negara lain maupun aktor politik non-negara. 17 Alexandra Retno Wulan, “Indonesia : An ‘in-danger’ State?” Jakarta Post, 9 Juli 2009, halaman 6.

meningkatkan kondisi sosial, politik, perekonomian, dan keamanan nasional, tantangan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan tidak dapat dikatakan ringan. Pasalnya, observasi empiris menunjukan betapa para perencana berbagai bidang pemerintahan dan nonpemerintahan di seluruh dunia tidak cukup punya kemampuan untuk memprediksi tantangan masa depan



1/4/2011 10:53:56 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD secara akurat.18 Bahkan Amerika Serikat dengan besaran anggaran pertahanan tahun 2010 diatas PDB Indonesia pun harus menghadapi ‘kejutan strategis’ rata-rata satu kali setiap dekade sejak tahun 1940. Akibatnya, Amerika Serikat harus menghadapi kekalahan strategis di Vietnam, Lebanon, dan Somalia; Uni Soviet menghadapi kekalahan strategis di Afghanistan dan Chechnya; sementara Perancis harus menelan kekalahan strategis di Indocina dan Aljazair. Salah satu variabel tantangan keamanan nasional terbesar yang harus dihadapi pemerintahan banyak negara pada era kini adalah rasio ‘cost-benefit’ yang bersifat asimetris. Kelompok insurjen di Iraq dan Afghanistan yang menghabiskan tidak lebih dari 1% anggaran operasi militer Amerika Serikat, ternyata mampu memperoleh lebih banyak keuntungan strategis.19 Demikian pula halnya dengan serangan teroris 11 September 2001 yang hanya membutuhkan dana sekitar US$ 250 Ribu, mampu menimbulkan kerusakan kolateral dengan total kerugian sampai dengan US$ 500 Milyar20 dipihak pemerintah dan rakyat Amerika Serikat. Dan trend ini akan cenderung berlanjut karena sejak Perang Dunia II, sekitar 40% konflik di seluruh dunia dimenangkan oleh aktor nonnegara yang relatif lebih lemah.21 18 Stephen Biddle, Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle (Princton, NJ: Princeton University Press, 2004), halaman 198199. 19 Donald Rumsfeld, “War on Terror Memo,” USA Today, 16 October 2003. 20 John Robb, Brave New War: The Next Stage of Terrorism and the End of Globalization (Hoboken, NJ: Wiley, 2007), halaman 31. 21 Mackubin Thomas Owens, The Future of War as We Know It, Final

Peningkatan Kualitas Kedaulatan Negara Cina : Satu Model Keberhasilan D alam mengevaluasi bagaimana mengantisipasi tantangan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia masa depan, TNI AD dapat melihat prestasi pemerintah Cina dalam meningkatkan kualitas kedaulatan negaranya. Secara geografis, Cina berbatasan darat dengan 16 negara dengan sejarah konflik yang mendalam : konflik CinaJepang tentang versi sejarah dan sengketa kepemilikan kepulauan Diaoyu (Senkaku); ketegangan hubungan Cina-India dalam aliansi dan perdagangan; Korea Selatan dan Vietnam yang memiliki sejarah permusuhan dengan Cina; persepsi kecurigaan masyarakat Rusia akibat opresi pemerintah Cina terhadap diaspora Rusia di Cina Barat; dan resistensi rakyat Mongolia melalui kelompok ultra-nasionalis Tsagaan Khass (Swastika Putih) yang semakin kuat terhadap Cina. Sementara di dalam negeri, Cina juga menghadapi beberapa masalah keamanan internal, seperti di Tibet dan Xinjiang (bagian Barat); di Arunachal Pradesh dan Aksai Chin yang berbatasan langsung dengan Khasmir (Barat Daya); dan di Taiwan (Timur), dimana riset terbaru menunjukan semakin banyak penduduk Taiwan yang ingin melepaskan diri dari Cina.22 Disisi lain, sejarah keberhasilan Cina dalam konteks global baru dimulai pada akhir era 1970-an, disaat para pemimpin Cina melakukan eksperimen terhadap kapitalisme. Report on the “Future of War” panel of the 2007 Defense Science Board Summer Study, halaman 29. 22 Iain Mills, “Regional Complexities Threaten China’s Global Rise,” World Politics Review, 14 October 2010.

Karena Mikhail Gorbachev gagal dalam mengembangkan perekonomian Uni Soviet melalui reformasi politik,23 para pemimpin Cina memilih melakukan reformasi ekonomi untuk memastikan stabilitas politik jangka panjang. Pada tahun 2001, Cina memformalkan strategi komersialnya dengan bergabung kedalam World Trade Organization. Hasilnya, komitmen Cina terhadap perdagangan dan investasi asing telah menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% selama tiga dekade terakhir.24 Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao memiliki andil dalam menciptakan peran langsung negara dalam mengelola pertumbuhan kapitalisme, sehingga memberikan kontrol yang lebih besar kepada birokrasi politik dalam menentukan bagaimana dan dimana lapangan kerja diciptakan, kepada siapa dan berapa besar pinjaman diberikan oleh Bank, dan perusahanaan mana yang diperbolehkan mendominasi sektor ekonomi strategis. Hasilnya, Kementerian Keuangan Cina melaporkan BUMN mereka mencatat perolehan negara sebesar US$ 3,3 Trilyun dari hasil penjualan pada tahun 2009, atau sekitar 70% dari PDB Cina.25 Kebijakan pemerintah Cina tersebut dipilih karena pasar bebas secara penuh-pun dapat menyebabkan negara kehilangan kontrol terhadap perekonomiannya. Inilah “kapitalisme negara”, dengan karakteristik Cina.26 Strategi tersebut terbukti meningkatkan apresiasi dunia 23 Glasnost dan Perestroika. 24 Ian Bremmer, “Gathering Storm : America and China in 2020,” Nitro Professional, July/August 2010. 25 Ibid. 26 Ian Bremmer, “Gathering Storm : America and China in 2020,” Nitro Professional, July/August 2010.


9

1/4/2011 10:53:56 AM

jurnal yudhagama

Foto:Ist

terhadap keberhasilan Cina. Survey Pew Research Center pada akhir 2009 menemukan 44% responden di 25 negara melihat Cina akan mampu menjadi “kekuatan ekonomi terbesar dunia dan super-power,” sementara hanya 27% yang memilih Amerika Serikat. Sementara survey Washington Post-ABC News pada Februari 2010 meyakini bahwa Cina akan mendominasi perkonomian (didukung 41% responden dibandingkan 40% yang tidak mendukung) dan geopolitik (didukung oleh 43% dibandingkan 38% yang tidak mendukung) Abad21.27 Lebih jauh, Goldman Sachs, salah satu Bank Investasi terbesar di Amerika Serikat, dalam analisisnya menyatakan bahwa perekonomian Cina akan mampu melampaui Amerika Serikat pada tahun 2027. Bahkan National Intellijen Council Amerika Serikat sendiri memprediksi pada tahun 2008 bahwa dominasi Amerika Serikat akan sangat jauh berkurang pada tahun 2025.28 27 Ibid. 28 Joseph S. Nye, Jr., “American and Chinese Power After the Financial Crisis,” petikan dari artikel yang dimuat dalam Public Affairs, February 2011.

10

Keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut ternyata berdampak pada momentum modernisasi militer Cina secara besar-besaran. Dengan 2,3 Juta personel militer aktif, People’s Liberation Army (PLA) merupakan militer dengan jumlah personel terbesar di dunia. Investasi PLA dalam bidang teknologi pertempuran cyber-pun semakin membuat Washington khawatir. Anggaran pertahanan Cina diyakini telah berlipat dua kali lebih banyak antara tahun 2003 dan 2009 menjadi kurang lebih US$ 70 Milyar, sehingga mejadi negara dengan anggaran pertahanan terbesar ke-2 di dunia. Sementara anggaran pertahanan AS selama periode 2000-2009 mengalami peningkatan 75%, anggaran pertahanan Cina mengalami peningkatan 217% pada periode yang sama.29 Apa implikasi dari keberhasilan pemerintah Cina? Sekalipun PLA telah menikmati anggaran pertahanan terbesar ke-2 di dunia,

29 Frida Ghitis, “World Citizen: Will China Challenge U.S. as Global Superpower?” World Politics Review, October 21, 2010.

tidak ada yang dapat memastikan bahwa PLA akan mampu mengalahkan : aspirasi merdeka suku Han dan Hui di Tibet yang dipimpin oleh tokoh dunia seperti Dalai Lama;30 atau aspirasi merdeka provinsi Taiwan yang memiliki 4 kapal perang Missile Destroyers, 150 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, 60 pesawat tempur Mirage 2000-5s, dan 130 pesawat tempur F-CK-1 Ching-Kuo.31 Namun ada satu hal yang pasti : keberhasilan pembangunan ekonomi nasional dan posisi tawar Cina di forum internasional telah membantu meningkatkan kualitas kedaulatan negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasionalnya. Tantangan Aktualisasi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi Bagaimana dengan aktualisasi Doktrin Kartika Eka Paksi dalam menghadapi tantangan keamanan nasional Indonesia? Rencana Strategis TNI AD Tahun 2010-2014, yang merupakan Rencana Strategis ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 tahunan Postur TNI AD tahun 2005-2024, menyusun pembangunan kekuatan TNI AD yang berbasis kemampuan. Mengingat hanya 30,63% alat utama sistem senjata TNI AD dari Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) serta Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) yang siap digunakan saat ini,32 maka pembangunan kekuatan tahun 30 Wikipedia, “Tibet.” Dipetik pada 24 November 2010. Lebih jauh lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Tibet. 31 Wikipedia, “Political Status of Taiwan.” Dipetik pada 24 November 2010. Lebih jauh lihat http:// en.wikipedia.org/wiki/Political_status_ of_Taiwan. 32 Markas Besar TNI AD, Rencana Strategis TNI AD Tahun 20102014, 2010.



1/4/2011 10:53:57 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 2010-2014 akan dititikberatkan pada : (1) pemeliharaan alat utama sistem senjata menuju kesiapan operasional; (2) pengadaan persenjataan, kendaraan tempur Kavaleri dan kendaraan tempur mekanis, pesawat terbang, materiil Zeni, alat perhubungan, materiil khusus intelijen, alat optik, dan munisi; (3) melanjutkan sisa pembangunan Rencana Strategis tahun 2005-2009 yang mencapai 60% sampai dapat terpenuhi 100%; (4) rencana pembangunan, pengembangan, validasi, dan likuidasi satuan dilingkungan Kostrad, Kodam II/Sriwijaya, Kodam VI/Tanjungpura, Kodam Iskandar Muda, Kodam I/Bukit Barisan, Kodam IX/Udayana, Kodam XII/ Tanjungpura, Kodam XVI/Patimura, Kodam Jaya, Kodam V/Brawijaya, Kodam XII/Mulawarman, Kodam VII/Wirabuana, dan Komando Pusat Bantuan Operasi; (5) melengkapi dan meningkatkan kemampuan senjata, munisi, kendaraan tempur, pesawat udara, alat berat Zeni, alat perhubungan, materiil khusus intelijen, alat optik, dan pangkalan.33 Lebih jauh, dalam menghadapi tugas-tugas Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang yang bersifat tugas tempur (mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, dan membantu mengamankan tamu negara 33 Markas Besar TNI AD, Rencana Strategis TNI AD Tahun 20102014, 2010.

setingkat kepala negara serta perwakilan asing yang berada di Indonesia), TNI AD tengah merevisi dan melatihkan taktik dan teknik bertempur kepada satuan-satuan tempur; merevisi beberapa doktrin penting seperti Doktrin Kartika Eka Paksi, Buku Petunjuk Lapangan Operasi, Taktik Pertempuran, dan Lawan Insurjensi; dan meningkatkan latihan, kerjasama, maupun operasi internasional, baik dalam konteks bilateral, regional, maupun PBB. Sementara itu, dalam menghadapi tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang yang bersifat tugas nontempur (memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia

terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan), TNI AD menitik beratkan aktivitasnya pada program-program Bhakti TNI, seperti TNI Manunggal Membangun Desa, TNI Manunggal Sosial Sejahtera, TNI Manunggal Reboisasi, TNI Manunggal Hutan Cadangan Pangan, TNI Manunggal Sembako, TNI Manunggal Pertanian, TNI Manunggal Aksara, TNI Manunggal Transmigrasi, dan TNI Manunggal Keluarga Berencana-Kesehatan di seluruh Indonesia. Namun demikian, rencana pembangunan kekuatan berbasis kemampuan TNI AD tahun 20052024 untuk mendukung tugastugas Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi

Foto:Ist

dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur undang-undang, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, atau Search And Rescue, serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan

pada tahun 2008 yang lalu telah memperlambat pertumbuhan ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan besaran anggaran pertahanan sejak tahun 2005 pun sangat fluktuatif. Bila anggaran pertahanan negara pada tahun 2005 sampai dengan 2008 terus menurun dilihat dari persentasenya terhadap Produk


11

1/4/2011 10:53:59 AM

jurnal yudhagama

Domestik Bruto Nasional, pemerintah terlihat mulai memiliki kesempatan untuk meningkatkannya pada tahun 2010 dan bahkan sampai dengan beberapa tahun mendatang. Dan bila hal ini terjadi, akan memberikan lebih banyak keleluasaan kepada TNI AD untuk mempercepat titik berat pembangunan kekuatan dan dukungan sesuai Rencana Strategis TNI AD Tahun 2010-2014. Realisasi Anggaran Pertahanan Tahun 2005-200834 (Dalam Milyar Rupiah) Memperhatikan keberhasilan pemerintah Cina membangun perekonomian, sehingga meningkatkan kualitas kedaulatan negaranya dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional, merupakan peluang yang dapat diambil TNI AD untuk melipatgandakan “added-value” dari output produktivitasnya. Dengan “hard power” riil yang terdiri dari 314.111 personel militer aktif pada Januari 201035 dan 0,95% PDB rata-rata anggaran pertahanan 34 Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 (Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2008), halaman 163. 35 Markas Besar TNI AD, Rencana Strategis TNI AD Tahun 20102014, 2010.

12

selama periode 2005-2008, TNI AD akan dapat menciptakan kualitas pengaruh (soft power) yang jauh lebih besar bila, dan hanya bila, menggunakan pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikan program dan anggarannya. Untuk itu, dilihat dari perkembangan indikator perekonomian nasional pada tahun 2010, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan TNI AD untuk membantu mempercepat perbaikan indikator perekonomian nasional beberapa tahun mendatang. Pertama, satuan-satuan TNI AD dapat memprioritaskan program Bhakti TNI nya untuk membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT)36 di Aceh (dengan TPT 8,60%), Sumatera Utara (dengan TPT 8,01%), DKI Jakarta (dengan TPT 11,32%), Jawa Barat (dengan TPT 10,57%), Banten (dengan TPT 14,13%), Kalimantan Timur (dengan 36 Berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional, pengangguran terbuka terdiri dari : mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

TPT 10,45%), Sulawesi Utara (dengan TPT 10,48%), dan Maluku (dengan TPT 9,13%), karena provinsi-provinsi tersebut memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih buruk dibandingkan rata-rata nasional (dengan TPT 7,41%).37 Kedua, satuan-satuan TNI AD perlu juga menitik beratkan program Bhakti TNI nya untuk membantu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum bersih yang layak di Aceh (dengan persentase akses 30,6%), Riau (dengan persentase akses 40,96%), Kepulauan Riau (dengan persentase akses 37,74%), Kepulauan Bangka Belitung (dengan persentase akses 36,84%), Bengkulu (dengan persentase akses 33,02%), Lampung (dengan persentase akses 40,29%), DKI Jakarta (dengan persentase akses 34,81%), Jawa Barat (dengan persentase akses 40,51%), Banten (dengan persentase akses 27,47%), Kalimantan Tengah (dengan persentase akses 36,89%), dan Papua (dengan persentase akses 35,44%), karena provinsi-provinsi tersebut memiliki persentase akses 37 Badan Pusat Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Agustus 2010, halaman 24.



1/4/2011 10:53:59 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD rumah tangga terhadap sumber air minum dibawah rata-rata nasional (persentase akses 47,71%).38 Ketiga, satuan-satuan TNI AD juga perlu melaksanakan program Bhakti TNI pengentasan kemiskinan secara kreatif untuk membantu pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin39 di Aceh (20,98%-garis kemiskinan Rp 308.306,-/kapita/bulan), Sumatera Selatan (15,47%-garis kemiskinan Rp 258.304,-/kapita/ bulan), Bengkulu (18,30%-garis kemiskinan Rp 255.762,-/kapita/ bulan), Lampung (18,94%-garis kemiskinan Rp 236.098,-/kapita/ bulan), Jawa Tengah (16,56%-garis kemiskinan Rp 205.606,-/kapita/ bulan), DI Yogyakarta (16,83%-garis kemiskinan Rp 240.282,-/kapita/ bulan), Jawa Timur (15,26%-garis kemiskinan Rp 213.383,-/kapita/ bulan), Nusa Tenggara Barat (21,55%-garis kemiskinan Rp 223.784,-/kapita/bulan), Nusa Tenggara Timur (23,03%-garis kemiskinan Rp 241.807,-/kapita/ bulan), Gorontalo (23,19%-garis kemiskinan Rp 180.606,-/ kapita/bulan), Sulawesi Tengah (18,07%-garis kemiskinan Rp 231.225,-/kapita/bulan), Sulawesi Tenggara (17,05%-garis kemiskinan Rp 177.787,-/kapita/ bulan), Maluku (27,74%-garis kemiskinan Rp 249.895,-/kapita/ bulan), Papua (36,80%-garis kemiskinan Rp 298.285,-/ kapita/bulan), dan Papua Barat (34,88%-garis kemiskinan Rp 319.170,-/kapita/bulan), karena provinsi-provinsi tersebut memiliki tingkat penduduk miskin yang lebih buruk dibandingkan rata-rata nasional (13,33%-garis kemiskinan 38 Ibid, halaman 38. 39 Adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Rp 232.989,-/kapita/bulan).40 Keempat, satuan-satuan TNI AD juga perlu mengangkat program Bhakti TNI untuk membantu pemerintah memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat (dilihat dari Indeks Gini) di DI Yogyakarta (dengan Indeks 0,38), Kalimantan Timur (dengan Indeks 0,38), Sulawesi Selatan (dengan Indeks 0,39), dan Papua (dengan Indeks 0,38), karena provinsi-provinsi tersebut memiliki Indeks Gini yang lebih buruk dibandingkan rata-rata nasional (dengan Indeks 0,37).41 Kesimpulan Bagaimana meningkatkan kualitas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tantangan aktualisasi Doktrin Kartika Eka Paksi era kini. TNI AD perlu lebih keras berpikir untuk menghadapi masa depan yang akan selalu berubah. Tantangan sosial, politik, perekonomian, dan keamanan pada masa depan akan bersifat multi-dimensi, membutuhkan sumberdaya besar, melibatkan persepsi maysarakat, dan membutuhkan kreativitas, sehingga diperlukan intelijensi kultural, politik, perekonomian, keamanan, dan eksploitasi sumberdaya manusia dari seluruh birokrasi pemerintahan, termasuk TNI. Keberhasilan menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional tidak hanya memerlukan “hard power” militer, namun juga peningkatan stabilitas politik dan 40 Badan Pusat Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Agustus 2010, halaman 41. 41 Badan Pusat Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Agustus 2010, halaman 45.

sosio-ekonomi sebagai ouput “soft power” seluruh elemen bangsa yang dibangun dari agregat “pengaruh” seluruh birokrasi pemerintah, termasuk militer. Oleh karenanya, keterbatasan pembangunan “hard power” TNI AD pada saat ini, tidak serta merta membatasi kemampuannya dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, TNI AD akan dapat menciptakan dan memproyeksikan “soft power”-nya secara eksponensial. Bila partisipasi PLA dalam membangun stabilitas politik, sosial, perekonomian, dan keamanan nasional terbukti meningkatkan kualitas kedaulatan negara dan posisi tawar Cina di forum internasional, bukan tidak mungkin partisipasi TNI AD dalam membantu pemerintah membangun perekonomian nasional, khususnya dalam memperbaiki tingkat pengangguran terbuka, akses rumah tangga terhadap sumber air minum bersih yang layak, jumlah penduduk miskin, dan Indeks pemerataan pendapatan (Gini) di beberapa provinsi akan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan, dan posisi tawar, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional saat ini dan masa mendatang. Aktualisasi Doktrin Kartika Eka Paksi era kini mutlak sejalan dengan program pembangunan pemerintah. Daftar Pustaka Ayat (2), Pasal 7, Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang TNI. Badan Pusat Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator


13

1/4/2011 10:54:00 AM

jurnal yudhagama Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Oktober 2009, halaman 3. Badan Pusat Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Agustus 2010, halaman 3. Badan Pusat Statistik, Data Strategis Badan Pusat Statistik 2010, halaman 20. Biddle, Stephen, Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle (Princton, NJ: Princeton University Press, 2004), halaman 198-199. Failed States Index 2009, The Fund for Peace. Lebih jauh lihat h t t p : / / w w w. f u n d f o r p e a c e . o r g / web/index.php?option=com_ content&task=view&id=229&Item Ghitis, Frida, “World Citizen: Will China Challenge U.S. as Global Superpower?” World Politics Review, October 21, 2010. Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor : Kep/18/ XII/2001, tanggal 15 Desember 2001. Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor : Kep/23/ IV/2007, tanggal 24 April 2007. “List of Countries by Failed States Index,” Wikipedia, 22 November 2010. Lebih jauh lihat http:// en.wikipedia.org/wiki/Failed_ States_Index Nye, Jr., Joseph R., “American and Chinese Power After the Financial Crisis,” petikan dari artikel yang dimuat dalam Public Affairs, February 2011. Owens, Mackubin Thomas, The Future of War as We Know It, Final Report on the “Future of War” panel of the 2007 Defense Science Board Summer Study, halaman 29. Rumsfeld, Donald, “War on Terror Memo,” USA Today, 16 October 2003. Robb, John, Brave New War: The 14

Next Stage of Terrorism and the End of Globalization (Hoboken, NJ: Wiley, 2007), halaman 31. Schwab, Klaus, ed., The Global Competitiveness Index 2010-2011 (Geneva: World Economic Forum, 2010), halaman 15. “The Failed States Index 2010,” Foreign Policy, 8 November 2010. Lebih jauh lihat http:// w w w. f o r e i g n p o l i c y. c o m / articles/2010/06/21/the_failed_ states_index_2010. The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2006”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www. fundforpeace.org/web/index. php?option=com_content&task=vie w&id=104&Itemid=324 The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2007”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www. fundforpeace.org/web/index. php?option=com_content&task=vie w&id=229&Itemid=366 The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2008”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www. fundforpeace.org/web/index. php?option=com_content&task=vie w&id=292&Itemid=452 The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2009”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www. fundforpeace.org/web/index. php?option=com_content&task=vie w&id=391&Itemid=549 The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2010”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www. fundforpeace.org/web/index. php?option=com_content&task=vie w&id=452&Itemid=900 Van Klinken, Gerry, Communal

Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars (New York, NY: Routledge, 2007), halaman 2. World Bank, “Making the New Indonesia Work for the Poor,” 2006. Wikipedia, “History of Indonesia,” dipetik pada 26 Oktober 2010. Wulan, Alexandra Retno, “Indonesia : An ‘in-danger’ State?” Jakarta Post, 9 Juli 2009, halaman 6. (Footnotes Tabel 1) 1 The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2006”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www.fundforpeace.org/web/ index.php?option=com_content&tas k=view&id=104&Itemid=324 2 The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2007”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www.fundforpeace.org/web/ index.php?option=com_content&tas k=view&id=229&Itemid=366 3 The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2008”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www.fundforpeace.org/web/ index.php?option=com_content&tas k=view&id=292&Itemid=452 4 The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2009”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www.fundforpeace.org/web/ index.php?option=com_content&tas k=view&id=391&Itemid=549 5 The Fund For Peace and Foreign Policy, “Failed States Index Scores 2010”, dipetik pada 8 November 2010. Lebih jauh lihat http://www.fundforpeace.org/web/ index.php?option=com_content&tas k=view&id=452&Itemid=900



1/4/2011 10:54:00 AM


RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I.

DATA POKOK

Nama Pangkat/Korps/NRP Tempat/Tgl lahir Agama Status Sumber Pa/Th Jabatan

LUAR NEGERI : : : : : : :

Budiman Letjen TNI/28826 Jakarta/25-09-1956 Islam Kawin Akabri/1978 Dankodiklat TNI AD

II. RIWAYAT PENDIDIKAN PENDIDIKAN MILITER DIKBANGUM 1. 2. 3. 4. 5. 5.

AKABRI Sussarcab Zi Selapa Zi Seskoad Sesko TNI Lemhannas

1978 1979 1989 1994 2001 2006

DIKBANGSPES 1. Susjurpa Konpur 2. Sus Bhs. Inggris 3. Combat Engineer 4. Engineer of Advance COU 5. Sussar Para 6. Sus Danrem III.

1980 1986 1987 1990 1996 2003

RIWAYAT PENUGASAN

DALAM NEGERI 1. Ops. Seroja 2. Ops. Bhakti Trans Kalimantan 3. Ops. Unosom Somalia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Studi Banding (Australia) Dik Cec (Amerika Serikat) Dik Eoac (Amerika Serikat) Joint Civic Action (Papua Nugini) Unosom II (Somalia) Seminar (Denmark) Latihan Bersama (Malaysia) Latihan Bersama, Kunjungan (Singapura) Kunjungan Resmi (Thailand) Kunjungan Resmi (Brunei Darussalam) Kunjungan Resmi (Filipina) Penugasan (Amerika Serikat) Study Banding (RRC) Study Banding (Negara’s Asia, Eropa & Afrika)

IV.

RIWAYAT JABATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Danton I Ki B Yon Zipur-3 Dam III/Slw Danki A Yon Zipur-3 Dam III/Slw Dankitar B Akabri Darat Pasiops Yon Dewasa Mentar Akmil Dan Kotaktad Yon R Akmil Kasi Siapsat Bincab Ditziad Danden Zipur 6 Dam VI/Tpr Ka Zi Kopassus Danyon Zipur 10 Kostrad Pabandya Latgab Sopsad Sespri Wakasad Sespri Kasad Koorspri Kasad Dan Pusdikzi Danrem 061/Sk Dam III/Slw Paban II/Bindik Spersad Dirjakstra Ditjen Strahan Dephan Pa Sahli Tk.III Bid Polkamnas Pang TNI Sekretaris Militer Pangdam IV/Dip Dankodiklat TNI AD


15

1/4/2011 10:54:00 AM

jurnal yudhagama

Letkol Arm Jauhari Agus Suraji, S.IP.

AKBP Rudi Heriyanto Adi Nugroho, SH, MBA.

Letkol Arm Djoni Prastiyo, S.Sos.

Kapolres Cimahi beserta Dandim-0609 dan Danyon Armed-4/105 GS Beserta Staf dan Seluruh Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika Ke-65 TNI AD dan HUT Ke-65 Armed

Letkol Inf. Irwan Subekti Nrp. 11930081490571 Komandan Yonif-413/Bremoro Beserta Staff Dan Jajarannya Mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika 15 Desember 2010 Letkol Inf Yusran Yusuf

AKBP Drs. Edi Suroso, MH.

Dandim-0727/Karanganyar Beserta Kapolres Karanganyar Beserta Staf & Segenap Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika Ke-65 15 Desember 2010

16

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A. Kotak Pos 56 Surakarta 57126 Telp/Faks. (0271) 648939

Keluarga Besar FKIP Universitas Sebelas Maret Mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika 15 Desember 2010 Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. Dekan



1/4/2011 10:54:03 AM


Membangun

DIMENSI PROFESIONALISME PERWIRA TNI AD Oleh: Mayjen TNI Siswondo, S.IP. (Danpussenif)

Undang-undang nomor 34 tahun 2004 mengamanatkan bahwa jati diri TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang memiliki 4 karakter yaitu “Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional”. Dalam konteks perundang-undangan telah dengan gamblang menjelaskan bahwa salah satu karakter yang harus dimiliki sebagai Tentara Nasional Indonesia adalah “Tentara Profesional”, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak azasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Secara semantik jelas bahwa inilah yang harus menjadi landasan pengabdian seluruh prajurit TNI AD sehingga pada saat setelah undangundang ini diterbitkan, maka sudah menjadi tanggung jawab moral bagi seluruh perwira TNI AD agar memiliki pemahaman yang jelas dan menjadi

dasar pijakan membina organisasi TNI AD. Namun, pada kenyataannya dimensi profesionalisme ini dipahami beragam dan cenderung tidak sinkron dengan apa yang hendak diwujudkan oleh semangat pembentukan undang-undang ini. Berbagai pemahaman ini menjadikan organisasi TNI AD sebagai suatu organisasi bercirikan dan berbentuk organisasi komando yang sangat dominan. Padahal komando atau dikatakan dalam konteks ini sebagai kekuasaan dan wewenang diberikan untuk menjalankan amanat konstitusi ini, bukan menjalankan organisasi berdasarkan keinginan dan kehendak pimpinan yang sedang berkuasa. Sudah barang tentu kita semua tidak menginginkan sejarah kelam berulang, dimana pada saat


17

1/4/2011 10:54:05 AM

jurnal yudhagama zaman orde baru TNI yang dikenal saat itu ABRI merupakan budak dan alat penguasa rezim yang berkuasa saat itu. Walaupun sudah kita sadari bahwa keberadaan militer dimanapun bertujuan untuk (1) mempertahankan kekuasaan dan membatasi patisipasi, (2) membatasi kekuasaan dan memperluas partisipasi, (3) mengembalikan kekuasaan sipil dan membatasi partisipasi, (4) mengembalikan kekuasaan sipil dan memperluas partisipasi. Namun, secara historis peran yang menonjol pada saat itu hanya sebatas mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi. Dengan demikian, salah satu sasaran agenda reformasi adalah mengembalikan TNI kepada jati dirinya, maka dengan semangat keperwiraan dengan kode etiknya BUDI BHAKTI WIRA UTAMA, kita sebagai perwira berkewajiban agar memahami dimensi profesionalisme dalam tinjauan keperwiraan serta menjabarkannya kemudian menjadi suri teladan serta sebagai agen perubahan menuju organisasi TNI AD yang solid, modern,

efektif, efisien dan dicintai serta dibanggakan rakyat Indonesia. Sebelum memahami dan menjalankan apa yang diinginkan pada dimensi profesionalisme, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kerangka teori apa yang dimaksud profesionalisme. Didalam Webster Dictionary, kata profession berasal dari kata profess (Bahasa Yunani) yang berarti “ikrar”, atau professed atau orang yang telah berikrar dengan maksud diantaranya: 1. To admit to membership in religious order on taking the required vows; (mengaku sebagai pemeluk agama tertentu untuk syarat pengambilan sumpah). 2. To declare or admit openly or freely, to a vow or acknowledge; to confess (ikrar, atau pengakuan terbuka, atau pengakuan bebas, untuk sebuah sumpah atau pernyataan). 3. To make profession of (a feeling, a quality, a beliefe etc); (membuat pengakuan tentang suatu perasaan, suatu sifat atau suatu keyakinan dsb).

4. To proclaim oneself versed in; to follow a calling in which one is or claims to be an expert; (menyatakan dirinya sendiri bahwa ia mumpuni, untuk menunaikan sebuah panggilan suatu pekerjaan, dalam mana ia mengklaim sebagai ahli pada pekerjaan itu). Selanjutnya dari kata profess itu timbul kata bentukan, profession yang didalam Bahasa Latin professio, yang memiliki beberapa arti diantaranya: 1. An occupation, if not purely commercial, to which one devotes oneself. (Suatu pekerjaan yang tidak murni komersial, dimana seseorang mencurahkan seluruh dirinya). 2. A calling in which one profess to have acquired some special knpwledge used by way either of instructing, guidening, advising others of serving them in some art; as profession of arms, profession of teaching, profession of chemist. (Suatu pekerjaan dalam mana seseorang berikrar untuk menguasai pengetahuan-pengetahuan khusus melalui pelatihan, pembimbingan atau kepenasehatan yang ia abdikan bagi orang lain dalam beberapa bidang; misalnya profesi militer, guru, ahli kimia dsb). 3. The collective body of person engaged in a calling. (Badan kolektif dari orang-orang yang memenuhi panggilan untuk suatu pekerjaan). Kata bentukan selanjutnya adalah professionalism antara lain berarti:

Foto:Ist

18

1. Conduct, aims, qualities, etc. Characteristic of, peculiar to, a profession or professional man (tingkah laku, tujuan, sifatsifat; karakteristik mengenai keistimewaan–suatu profesi; atau manusia profesional).



1/4/2011 10:54:06 AM


Foto:Ist

2. The characteristics, standards or method of professionals; (karakteristik, standard atau metode profesional). Didalam Oxford Advance Learner’s Dictionary, kata “profession” berarti “suatu jenis pekerjaan yang memerlukan latihan dan keterampilan khusus, terutama memerlukan pendidikan tingkat tinggi” (a type of job that needs special training or skill, especially one needs a high level of education). Adapun kata “profesional”, sebagai kata sifat, berarti hal-hal yang berhubungan dengan profesi, sedang sebagai kata benda, berarti orang yang melibatkan diri dalam profesi tertentu. Adapun “professionalism” berarti standard yang tinggi yang diberlakukan bagi seseorang yang dilatih dengan baik didalam pekerjaan tertentu; (the high standard that you expect from a person who is well trained in a particular job). Juga bisa berarti “kemampuan dan keterampilan yang luar biasa” (great skill and ability). Dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat diajukan suatu

rumusan profesionalisme yang lebih lengkap yaitu “profesionalisme adalah standard yang dikenakan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dengan lebih dilandasi oleh keyakinan akan adanya nilainilai kebenaran, kehormatan, kecintaan dan keterpanggilan didalam pekerjaan itu; baik dalam hal menguasai keahlian yang diperlukan maupun pelayanan atas nama pekerjaan itu kepada orang lain, daripada sekadar atau sematamata untuk memeroleh bayaran”. Samuel P. Huntington mengajukan 3 variabel sebagai syarat dan sifat profesionalisme yaitu keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility) dan adanya organisasi kesejawatan yang mengikat (corporateness). Sehingga, kita dapat membuat suatu analogi bahwa yang dimaksud profesionalisme militer adalah “standard yang diberlakukan bagi organisasi dan para personel militer dalam melaksanakan pekerjaannya. Standard tersebut meliputi tingkat keahlian dan pelayanan yang diberikan, landasan keyakinan bahwa didalam pekerjaannya

bidang kemiliteran yang ditekuni itu terkandung nilai kebenaran, yang membuat baginya pekerjaan itu lebih sebagai panggilan dan kehormatan daripada untuk memperoleh bayaran”. • Lalu siapakah prajurit yang professional itu? • Lalu bagaimana implementasi dan penjabaran keperwiraan serta profesionalisme dalam keperwiraan? • Kemampuan dan tolak ukur profesionalisme dalam lingkup keberhasilan tugas perwira. Prajurit yang profesional adalah prajurit yang ahli dibidangnya, sehingga untuk mendapatkan profil prajurit yang memenuhi kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perwira adalah prajurit yang memiliki kaidah-kaidah profesionalisme dan mendekati apa yang diharapkan oleh dimensi profesionalisme. Kemudian timbul pertanyaan apakah perwira selama ini sudah bertindak selayaknya prajurit yang profesional? Untuk mengukur tingkat pemahaman tersebut, maka apakah perwira dan calon perwira (taruna, siswa sepa/secapa) memahami dan dapat menemukan jawaban yang tepat berbagai pertanyaan sebagai berikut: • Mengapa perwira harus disumpah? • Apa makna sumpah bagi seorang perwira? • Mengapa hanya perwira yang memenuhi kriteria prajurit profesional? • Mengapa bintara berbeda dengan perwira? • Mengapa perwira menjadi pemimpin organisasi/satuan? • Mengapa perwira diberikan hak mengelola kekuasaan atau sebagai manajer kekuasaan?


19

1/4/2011 10:54:08 AM

jurnal yudhagama • Apa yang dikehendaki negara kepada korps perwira? • Bagaimana kinerja perwira yang profesional? • Apa ciri utama perwira TNI AD yang membedakan dengan korps perwira lainnya? • Apa yang dapat dipelajari dari sejarah korps perwira TNI AD? Berbagai pertanyaan tersebut memberikan kesimpulan awal yang dapat diyakini kebenarannya bahwa dalam proses pembentukan perwira melalui jenjang pendidikan perwira (Akmil, Secapa dan Semapa PK) para taruna dan siswa belum diberikan pengetahuan tentang ilmu keperwiraan (officership) dan sejarah perwira TNI AD, sehingga setelah perwira dilantik dan diambil sumpahnya kemudian bertugas para perwira bekerja tanpa dilandasi pemahaman tentang keperwiraannya. Kehadiran sosok perwira dalam lingkup organisasi berfungsi sebagai pemimpin, manajer, pembina dan ahli berorganisasi. Salah satu peran yang diutamakan selain pemimpin diantaranya adalah pembina, sehingga dapat dikatakan perwira memiliki kinerja keperwiraan dengan profesionalisme yang tinggi bila perwira tersebut dapat menghadirkan sosok pemimpin yang dapat dijadikan suri teladan, perencana, penyusun, pengarah, pengendali pembinaan satuan dalam tahapan manajemen modern sehingga pencapaian tugas pokok dapat diwujudkan. Kinerja perwira dapat terukur dengan mudah dan sederhana apabila perwira selalu membuat perencanaan yang matang dan dapat diwujudkan kedalam suatu implementasi tindakan dan pekerjaan organisasi pembelajaran. Namun, yang terjadi adalah kebalikan dari berbagai harapan20

harapan tersebut diantaranya perwira lebih mengutamakan karier perorangan dibandingkan dengan hak dan kewajiban guna menjadi orang-orang yang berhasil meraih karier dan pangkat setinggitingginya tanpa memedulikan apa yang sebenarnya negara dan bangsa harapkan pada sosok perwira tersebut, sehingga wajar kalau sampai saat ini banyak perwira-perwira TNI AD belum memahami landasan pengertian yang dapat menjadikan korps perwira bertingkah laku, bekerja dan tampil layaknya seorang perwira. Dengan kondisi tersebut, maka ilmu keperwiraan yang seharusnya menjadi modal utama seorang perwira berubah menjadi sesuatu yang langka dan banyak tidak dikuasai oleh para perwira senior apalagi yunior. Sebagai contoh sederhana misal saat ini perwira-perwira di Batalyon Infanteri berfokus pada pembinaan anak buah sehingga danyon, danki, dan danton bertindak sebagai pembina anak buah, maka yang terjadi adalah telah terjadi kekosongan pembinaan bagi perwira itu sendiri karena danton tidak dibina oleh danki, danki serta staf tidak dibina oleh danyon dengan demikian danyon telah mewujudkan performa manajemen kegiatan yang tidak sesuai prinsip-prinsip dan nilai-nilai profesionalitas organisasi militer. Pada pembinaan organisasi, perwira bekerja sama dan menjalankan birokrasi organisasi sebagai salah satu konsekuensi organisasi terhadap manusia, dengan demikian perwira bertindak sebagai pekerjapekerja yang dilandasi nilai-nilai profesionalitas pada pengabdiannya sehingga visi organisasi modern dan profesional dapat terwujud. Dan pada akhirnya dengan

mencermati kondisi tersebut, maka sudah sewajarnya perlu ada tindak lanjut yang cepat, bersinergis dan berkesinambungan untuk membangun kembali dan mengembangkan ilmu keperwiraan yang lebih ilmiah dan terbuka melalui berbagai jenis pendidikan dan latihan serta pengintegrasian aspekaspek ilmu keperwiraan kedalam dimensi-dimensi penugasan dan pembelajaran, kemudian sudah selayaknya para perwira segera menanggalkan berbagai atributatribut diluar nilai-nilai dan sendi profesionalisme. Organisasi adalah bentukan dan susunan orang atau badan dengan fungsi-fungsi tertentu dan diatur dengan prosedur, sehingga terdapat hubungan kerja sama dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan sebagai dampak organisasi pada kemanusiaan adalah timbulnya kewajiban, adanya kedudukan kekuasaan, hak dan wewenang serta timbulnya tugas dan pekerjaan tertentu serta keharusan kerja sama. Bila disimak dari uraian di atas, maka dapat kita gambarkan latar belakang pembentukan korps perwira bagi organisasi militer yang terletak pada adanya kedudukan, hak, kewajiban, kewenangan, serta tanggung jawab, sehingga dengan konsep tersebut dibutuhkan sebuah profil pemimpin dan manajer organisasi. Kehadiran dan pembentukan keperwiraan memberikan suatu jalan bagi perwujudan organisasi modern yang profesional. Dengan komitmen keperwiraan yang tinggi, maka perwira TNI AD harus memahami tuntutan kinerja perwira bagi organisasi TNI AD, bila melihat konteks sebelumnya dengan kondisi yang tengah berlangsung, maka kinerja harus dimaknai terlebih



1/4/2011 10:54:08 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD dahulu sebagai sebuah pemahaman tentang suatu implementasi rencana yang telah disusun kemudian diimplementasikan oleh para perwira yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan yang harus dapat diukur, dievaluasi dan bermanfaat bagi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi TNI AD. Konsep penjabaran dan implementasi kinerja keperwiraan harus dimulai dengan kemampuan perwira untuk memahami apa yang dimaksud tujuan. Tujuan adalah apa yang diharapkan dicapai oleh organisasi dan bagaimana karakteristik tujuan tersebut, sehingga dengan memahami tujuan, maka perwira akan menjabarkannya kemudian menjadi beberapa sasaran-sasaran pencapaian yang harus diraih sebagai akumulasi dari pencapaian tujuan. Sasaran dinyatakan dapat dicapai apabila perwira dapat menentukan indikator atau standard pencapaian yang harus memenuhi kriteria konsisten, ketepatan, kemampuan/menantang, dapat diukur, dapat dicapai, disetujui, korelasi waktu dan berorientasi pada kerja sama/team work yang dibangun. Berdasarkan uraian di atas, kelompok diskusi memiliki keyakinan bahwa perwira akan semakin sulit memaknai arti tuntutan profesionalisme keperwiraan yang disebabkan kedangkalan pemahaman tinjauan ilmiah ilmu keperwiraan serta berbagai disiplin ilmu yang seharusnya menjadi pegangan perwira, namun perwira tidak memilikinya bahkan tidak sadar bahwa perwira harus memilikinya. Keseluruhan pernyataan tentang kondisi tersebut menandakan kompetensi perwira yang rendah, lalu bagaimana TNI AD seharusnya

memformulasikan kompetensi perwiranya padahal kita semua tahu, sering terucap dan terungkap di kalangan perwira bahwa bagaimana kita bisa profesional kalau kita belum sejahtera dan kebanyakan perwira berpikir harus melewati pendidikan tertentu guna mencapai jabatan pada kariernya tanpa memaknai apa yang diinginkan organisasi, sebagai konsekuensi hasil keluaran pendidikan dan tuntutan jabatan. Dengan demikian, perwira harus memahami dan menguasai apa yang dimaksud

daya manusia sudah dirancang. Penulis menyoroti salah satu aspek pembinaan sumber daya manusia yakni tentang pembinaan karier. Pengembangan karier diawali dari periode pembekalan dan pengisian/ pembangunan profesionalisme yang diawali pada golongan letda, lettu sampai dengan kapten. Kemudian dilanjutkan pada periode pengembangan profesionalisme yakni pada golongan VI dan V (mayor s.d. letkol), selanjutnya pada periode bhakti dan pengembangan lanjutan pada golongan pangkat

Foto:Ist

kompetensi perwira. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki perwira untuk melaksanakan suatu pekerjaan/keterampilan dan pengetahuan serta didukung dengan sikap kerja yang dituntut melalui karakter-karakter keperwiraan yang bercirikan profesionalisme. Setelah kita memahami tinjauan kinerja keperwiraan bagi organisasi TNI AD, maka selanjutnya bagaimana pembinaan sumber daya manusia perwira TNI AD. Selama ini konsep pembinaan sumber

kolonel dan yang terakhir periode dharma bhakti pada golongan perwira tinggi. Bila ditinjau aspek karier diatas, maka sudah semakin jelas bahwa karier perwira berbanding lurus dengan kinerja dan kompetensinya, artinya secara sederhana semakin tinggi kinerja yang didukung untuk kemampuan yang memadai akan semakin meningkat tingkatan karier seorang perwira, selanjutnya semakin tinggi kinerja dan kompetensi perwira akan menampilkan organisasi TNI


21

1/4/2011 10:54:10 AM

jurnal yudhagama AD sebagai organisasi unggulan dan profesional. Lalu apa yang belum berjalan maksimal dengan pembinaan karier perwira TNI AD saat ini dan apa dampaknya? Pembinaan karier perwira TNI AD masih diwarnai berbagai kepentingankepentingan yang menodai nilainilai dan etika profesionalisme, banyak penempatan jabatan dan pengangkatan pangkat dipengaruhi oleh suka atau tidak suka, pantas atau tidak pantas yang disebabkan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan personel yang dimulai dari unsur komandan sampai staf terkait belum memaksimalkan talent scouting, dapen (daftar penilaian) perwira dan faktor lainnya sebagai penentu karier. Dapen sering dilihat sebagai angka-angka yang harus tertera tanpa adanya makna yang berarti yang dapat menunjukkan bahwa dikalangan perwira selaku pembina satuan belum memahami bagaimana cara menilai kinerja dan kemampuan dan apa manfaatnya bagi organisasi dan karier perwira yang bersangkutan, buku petunjuk tentang tata cara melakukan penilaian perwira sebagai pedoman sudah cukup tua dan belum direvisi. Padahal, perwira harus memiliki rekam jejak penugasan yang dilengkapi dengan performance evaluation report (laporan evaluasi performa perwira) yang menjadi acuan penentuan jenjang karier dan prestasi. Lalu bagaimana bisa menilai kalau dasar pemilihannya tidak jelas dan kurang transparan? Kondisi inilah yang menjadi masalah degradasi profesionalisme keperwiraan TNI AD. Di kalangan perwira banyak beredar pemahaman tentang sekolah yang tinggi, maka akan mendapatkan hak memperoleh 22

jabatan yang tinggi pula, sehingga para perwira hanya memaknai sekolah/pendidikan sebagai suatu tahapan untuk menuju tahapan selanjutnya. Padahal, tujuan pendidikan bagi pengembangan profesionalisme perwira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan keperwiraan dan meningkatkan kinerja serta proses bagaimana transfer ilmu keperwiraan tersebut terus digali melalui pengetahuan yang dikuasai dan dipahami kemudian diimplementasikan menjadi suatu pengalaman dan mendapatkan pemahaman, sehingga memperoleh kesadaran dan kearifan keperwiraan bagi pelaksanaan tugas dan pengembangan keperwiraannya. Namun, yang terjadi adalah pendidikan harus dilalui jika tidak maka habislah riwayat kariernya, sehingga muncul ungkapanungkapan sinis dan kasar bahwa kesalahan terbesar bagi perwira apabila tidak mengikuti jenjang pendidikan tertentu, karena jika tidak mengikutinya, maka berhentilah kesempatan peningkatan karier perwira tersebut. Hal ini kemudian ditunjang oleh iklim kompetisi yang tidak sehat dan sistem seleksi pendidikan yang belum mendapatkan apa yang dimaui/dibutuhkan oleh organisasi karena para pejabat yang memformulasikan seleksi pendidikan belum bisa merancang seleksi secara akurat, tepat, dan bermanfaat. Seleksi hanya menguji kemampuan menghapal, menghayal dan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan dan yang diperoleh pengalamannya atau dengan kata lain, seleksi hanya sebagai alat potong untuk memenuhi keterbatasan alokasi saja, bukan untuk mendapatkan kualitas calon

peserta pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan kompetensi yang berguna bagi kepentingan organisasi. Jadi, jangan menyalahkan perwira apabila ada ungkapan hal yang paling sulit dalam mengikuti pendidikan adalah tahapan seleksinya karena setelah lulus seleksi pendidikan pasti lulus karena lebih mudah mengikuti pendidikan dibanding mengikuti seleksi. Dampak dari kondisi ini adalah perwira lebih fokus pada penyiapan diri untuk mengikuti seleksi pendidikan dibandingkan fokus dan menekuni pekerjaan. Seleksi pendidikan adalah suatu tahapan yang harus dipersiapkan sedini mungkin dengan penyiapan fisik, akademik, kesehatan dan psikologi yang teratur. Karena alat uji seleksi yang digunakan untuk meyeleksi mempersyaratkan demikian, sehingga ditinjau dari segi kepemimpinan perwira yang seharusnya menjadi suri teladan guna menjadi figur yang menyemangati anggota, menekuni pekerjaannya dan mengontrol serta mengendalikan anggotanya yang tengah bekerja malah melarikan diri dari tugas dan sibuk belajar guna memenuhi keinginan dan kepentingan karier pribadinya agar dapat lulus seleksi dan mengikuti jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, dampak yang paling signifikan sebagai akibat ketidakteraturan pembinaan karier dan pengembangan sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan mengakibatkan mandulnya organisasi, inefisiensi, degradasi profesionalisme perwira dan kepemimpinan perwira. Jadi, sudah barang tentu kondisi inilah yang menjadi bukti sudah profesionalkah perwira TNI AD?



1/4/2011 10:54:10 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Disisi lain, penempatan dan pengisian jabatan yang tidak tepat akan berdampak pada kemandulan organisasi karena orang-orang yang mengawaki pada jabatan tersebut bukan perwira-perwira yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang tinggi. Hal ini bisa kita dalami lebih lanjut sebagai dampak kurang dipahaminya konsep TOD dan TOA dihadapkan pada jenjang karier kepangkatan struktural dan fungsional. Sebagi contoh jabatan gumil (guru militer) merupakan jabatan fungsional yang berarti bahwa jabatan yang diadakan karena kualifikasi khusus dengan derajat dan tingkatan tertentu untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus dalam organisasi, namun yang terjadi sistem pembinaan karier dan pangkat yang digunakan tidak beda dengan struktural karena gumil golongan tertentu akan dinaikkan pangkatnya setelah rentang waktunya terpenuhi sama halnya dengan struktural. Padahal, hal ini mengingkari latar belakang mengapa diadakan jabatan struktural dan fungsional, serta mengapa harus dibedakan. Karena seharusnya pangkat seseorang yang memiliki jabatan fungsional dapat ditingkatkan berdasarkan peningkatan kemampuan, derajat fungsi dan keilmuannya bukan karena lamanya waktu menjabat sebagai gumil. Sebagai contoh mantan siswa selapa II (sekolah lanjutan perwira II) yang dinyatakan lulus kemudian dijabatkan pada gumil gol VI departemen, karena gumil gol VI adalah golongan kepangkatan pamen setingkat mayor, sehingga dengan jabatan tersebut yang bersangkutan dapat di UKP (usul kenaikan pangkat) ke mayor, padahal perwira tersebut tidak memiliki latar belakang

kegumilan keilmuan taktik secara profesional dan akademis, namun ditempatkan pada jabatan tersebut. Yang lebih memprihatinkan derajat kepangkatan fungsional diukur bukan berdasarkan penugasan dan kompetensi keilmuannya, melainkan lamanya berdinas, sehingga secara fisik perwira tersebut lebih tinggi pangkatnya, namun dari segi kemampuan lebih rendah dibandingkan dengan gumil gol VI dan VII yang sudah menekuni bidang tersebut dalam kurun waktu yang lebih lama. Selain itu, jabatan di lemdik (lembaga pendidikan) juga hanya dimaknai sebagai jabatan untuk sekadar dilewati. Sebagai contoh seorang perwira lulusan seskoad yang diharapkan akan menjadi gumil atau pejabat fungsional di lemdik kecabangan dalam waktu yang relatif singkat dan dapat dikatakan belum berbuat untuk kemajuan lemdik telah dipindahkan kembali ke jabatan lainnya di satuan lain. Jadi, sebagai bukti nyata di lembaga pendidikan manapun akan sulit ditemui gumil-gumil yang benar-benar ahli dan menguasai bidang-bidang ilmu kecabangan karena pada keseharian aktivitas pengajarannya yang membedakan gumil dengan siswanya hanya gumil membacakan slide dan siswa mendengarkan gumil bicara tanpa ada kemampuan pendalaman materi yang dibutuhkan. Apalagi memiliki pengakuan dan gelar akademis yang diakui dunia pendidikan diluar militer, misalnya profesor taktik, doktor bidang manajemen latihan, master ilmu mengesan jejak, dan lain-lain. Pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan kemiliteran telah terjadi stagnasi dan kemunduran tanpa adanya perkembangan ilmu militer sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan umum lainnya, banyak penyusunan dan revisi piranti lunak sebagai bagian dari doktrin disusun dan direvisi tanpa ada landasan teori ilmiah dan para pengampu atau perwira-perwira yang diberikan tugas tidak memiliki latar belakang kemampuan yang memadai dan hanya mengandalkan latar belakang pengalaman dan sudut pandang pribadi yang belum tentu diyakini kebenarannya, sehingga produkproduk piranti lunak yang dihasilkan bukan merupakan buku yang dapat dipedomani sepenuhnya melainkan hanya sebatas memenuhi tuntutan program kerja yang harus dipertanggungjawabkan secara administrasinya kepada negara, sehingga dampak yang terjadi adalah para gumil, pelatih dan kepala departemen di lembaga pendidikan bukan orang-orang yang menguasai bidang keilmuannya apalagi pada pelaksanaan di satuan jajaran TNI AD. Pengembangan ilmu pengetahuan militer disajikan pada lembaga pendidikan diawali pada proses penyusunan kurikulum, dalam tahap ini pada bujukmin penyusunan kurikulum TNI AD telah dimuat bahwa ada 7 (tujuh) jenis kurikulum, namun pada uraian penjelasan apa yang dimaksud tiap-tiap kurikulum belum dijelaskan dengan gamblang dan bagaimana penerapannya dan digunakan pada pendidikan apa. Tahapan berikutnya adalah kegagalan penyusunan kurikulum juga berdampak pada korelasi antar materi-materi yang diberikan jenjang pendidikan berlanjut bukan berarti materi yang sudah diberikan tidak usah lagi disampaikan atau dituangkan pada pendidikan selanjutnya tanpa memerhatikan bahwa tujuan pemberian materi


23

1/4/2011 10:54:10 AM

jurnal yudhagama merupakan pembekalan yang dapat ditingkatkan melalui metode pengajarannya, jenis kedalaman materinya dan alokasi jumlah jam pelajarannya bukan dimaknai apa yang sudah diberikan tidak boleh berulang lagi. Padahal konteks tersebut juga bisa kita temukan pada setiap jenjang pendidikan sebagai contoh materi manajemen dan penyelenggaraan latihan diberikan mulai dari tahapan sesarcab, suspa, selapa, sampai sesko dan susdanyon dengan ruang lingkup materi yang sama, penjelasan yang sama bahkan slide yang sama pula. Hal ini menandakan bahwa perwira-perwira yang bertugas menyusun kurikulum dan pembina materi tidak memiliki pengalaman pembinaan satuan yang memadai dan ilmu tentang kependidikan apalagi disiplin ilmu penyusunan kurikulum pendidikan yang terus berkembang, sehingga setiap kali kurikulum berubah yang ada hanya perubahan paket instruksi karena jumlah jam pelajarannya ditambah atau dikurangi tanpa adanya pendalaman materi-materi yang signifikan. Dampaknya yang terjadi di satuan-satuan seluruh perwira memiliki dasar pengetahuan yang sama dangkalnya dan tidak adanya perubahan berdasarkan derajat kepangkatan dan jabatannya bahkan pangkat dan jabatan yang lebih tinggi tidak dibarengi kemampuan yang lebih memadai pula. Lalu, bagaimana seharusnya sebagai contoh untuk materi manajemen latihan pada level sesarcab diberikan dasardasar manajemen dan bagaimana penyelenggaraan UTP/UTJ di satuan kemudian pada pendidikan suspa diberikan materi manajemen latihan bagaimana menyelenggarakan UST regu di satuannya kemudian 24

pada level selapa bagaimana menyelenggarakan UST pleton dan gladi posko di satuannya dan selanjutnya. Sebagai tambahan contoh materi evaluasi latihan seharusnya disajikan berbeda karena Danton mengevaluasi latihan dengan waktu, jenis materi latihan, metode evaluasi dan hasil evaluasi yang berbeda dengan Danki, Danyon, dan Danbrig. Bagaimana metode evaluasi bagi satuan yang besar seperti halnya Pussenif misalnya sebagai LKT (lapang kekuasaan teknis) satuan infanteri, apa yang dievaluasi, variabel apa saja yang harus dimuat dan apa kegunaan serta tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, yang tentu sangat berbeda dengan kebutuhan evaluasi di tingkat batalyon. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang kepangkatan dan jabatan harus dibarengi dengan spesifikasi materi berdasarkan tataran kewenangannya di satuan. Disisi lain, dari berbagai piranti lunak yang dimiliki TNI AD pada umumnya berasal dari terjemahan piranti lunak tentara asing atau tentara luar. Padahal, proses-proses penyusunan piranti lunak tersebut, latar belakang penyusunannya, pengembangan materi dan riset yang dilakukan kesemuanya tidak kita ikuti dan miliki sebagai bahan proses penyusunan piranti lunak. Kita mengadopsi hasil pemikiran orang lain, padahal idealnya kita boleh mengadopsi cara berpikir dan proses penyusunannya sehingga piranti lunak yang kita hasilkan adalah piranti lunak yang memiliki ciri khas TNI AD. Dari berbagai uraian di atas, maka dengan membangun dimensi profesionalisme perwira TNI AD, maka kita akan dapat memecahkan berbagai persoalan keperwiraan

organisasi TNI AD dan masalah degradasi ini akan dapat dituntaskan guna menciptakan undang-undang nomor 34 tahun 2002 tentang TNI. Agar visi profesionalisme perwira TNI AD dapat diwujudkan, maka ada beberapa langkah dan upaya yang harus ditempuh, diantaranya: • Membumikan lagi ilmu-ilmu keperwiraan kedalam berbagai jenjang pendidikan perwira yang dimulai dari diktuk (pendidikan pembentukan) perwira, dikma (pendidikan pertama), dikbangum (pendidikan pengembangan umum) dan dik lanjutan perwira serta pengembangan spesialisasi dengan cara merevisi kurikulum pendidikan perwira yang selama ini digunakan. • Menjadikan materi-materi keperwiraan sebagai core curriculum (kurikulum inti) ditambah materi penunjang lainnya yang dapat membangun kinerja, kemampuan dan kompetensi agar dapat mewujudkan perwira yang memiliki keahlian dan profesionalisme. • Menyosialisasikan nilainilai profesionalisme dan etika keperwiraan dan mengintegrasikannya kedalam kehidupan perwira. • Menyusun kembali metode pendidikan melalui metode pengajaran dan penyajian pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan tuntutan tugas keperwiraan yang selama ini hanya berorientasi pada hapalan, format, dan keterampilan sekelas pelaksana. Diubah menjadi metode yang menggali kemampuan baik lisan maupun tertulis, kemampuan analisa dan diskusi, kemampuan perancangan dan perencanaan dan kemampuan dasar perwira TNI AD yang telah dibekukan sebelumnya melalui proses revisi standard kemampuan perwira TNI AD dan



1/4/2011 10:54:10 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD ditunjang oleh sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar yang sesuai dengan iklim perubahan. • Mengubah iklim pergaulan perwira yang lebih harmonis dan akademis dengan semangat pembaharuan dan perubahan serta peningkatan profesionalisme dengan nilai-nilai dan etika keperwiraan yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, tansparansi dan kehormatan perwira sebagai dasar serta kemauan untuk menghilangkan berbagai bentuk jargon dan atribut eksklusivitas tampilan korps perwira. • Menyusun kembali alat ukur kinerja perwira dan evaluasi performanya dalam lingkup organisasi mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan akhir dengan mengutamakan evaluasi dan penilaian kinerja yang valid, obyektif dan realibel serta mendapatkan pencatatan dan laporan guna pembelajaran (lesson learned) yang berguna kelak dikemudian hari. • Menyusun konsep officer evaluation report system (sistem pelaporan dan pencatatan performa perwira) yang didukung sistem rancang bangun piranti lunak modern, canggih dan dapat menjamin transparansi dan obyektivitas guna menyusun rekam jejak kompetensi dan kinerja perwira bagi kepentingan karirnya disetiap kesempatan unjuk performanya. • Merancang konsep dewan pembinaan kariernya disetiap kesempatan unjuk performanya. • Merancang konsep dewan pembinaan karir yang memilih dan menyeleksi perwira yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan sistem kompetisi berbasiskan kompetensi dengan prinsip sentralisasi dan desentralisasi penentuan karier berdasarkan konsep officer board

system. • Menyusun kembali sistem seleksi pendidikan yang lebih akuntabel dan bermanfaat yang paling utama bagi kelangsungan dan kemajuan organisasi serta kepentingan peningkatan sumber daya manusia bagi perwira, sehingga alat ukur seleksi harus benar-benar dapat menyeleksi perwira unggulan dengan kriteria tekun bekerja dan memiliki kinerja yang tinggi, pemimpin yang andal, penuh inovasi dan kreativitas, legalitas dan militansi yang tinggi serta perwira-perwira yang memiliki keahlian sesuai bidangnya dan sekali lagi perlu ditegaskan bahwa bukan menyeleksi perwira yang rajin belajar, ”rajin berkomunikasi”, perwira yang lari dari tugas dan tanggung jawab jabatannya guna memenuhi keinginan dan hasrat memperoleh banyak waktu untuk menghapal dan mempelajari materi seleksi dan terampil menysiasati persoalan-persoalan seleksi. • Menyusun kembali kriteria dan persyaratan personel bagi perwira yang menjabat pada jabatan tertentu dengan kemampuan latar belakang akademis dan disiplin ilmu yang memadai ditunjang pengalaman tugas serta spesialisasi keahlian dan kompetensi dasar perwira TNI AD yang baku. • Menyusun deskripsi jabatan struktural dan fungsional secara tepat dan akurat tidak bercampur aduk, sehingga dengan jelas dapat dipetakan jabatan struktural dan fungsional dan jenjang karier struktural yang dibedakan dengan jenjang karier fungsional serta proses pembinaan kariernya. • Perlu merevisi kembali sistem seleksi dan pembinaan karier perwira berdasarkan atas prinsip-prinsip pengembangan

sumber daya manusia yang bisa menjamin kemajuan organisasi dan manfaat bagi perwira yang yang akan ditingkatkan karirnya yang ditindaklanjuti sistem penentuan personel yang akan mengikuti jenjang pendidikan berdasarkan pola pengembangan karir perwira dan kompetensi serta kinerja perwira secara obyektif dan transparan. Menjadi perwira TNI AD merupakan suatu kabanggaan dan kehormatan sekaligus panggilan tugas dari ibu pertiwi. Profesi keperwiraan bukan suatu pekerjaan, elite atau golongan yang ekslusif melainkan menjadi pengabdi yang tanpa pamrih yang telah bersumpah akan menyerahkan jiwa dan raganya demi kepentingan bangsa dan negara. Sudah saatnya kita harus segera instrospeksi sejauh mana pengabdian dan implementasi tugas keperwiraan kita secara keseharian, temporer dan kelanjutan dalam organisasi TNI AD, apakah tolak ukur dimensi keperwiraan dalam lingkup profesionalisme telah kita penuhi? Seberapa besar dampak pengabdian kita bagi kemajuan dan kelangsungan organisasi TNI AD dan apakah kita sudah mengabdi sebagaimana layaknya perwira profesional yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara kita. Semoga kita bisa menjawab apa yang menjadi fenomena profesionalisme keperwiraan yang menjadi akar permasalahan degradasi kultur dan etika keperwiraan TNI AD. Agar dapat memecahkan persoalanpersoalan profesionalisme kemudian diwujudkan dalam perbuatan nyata, sehingga kami berharap melalui sumbangsih pikiran ini, semoga korps perwira TNI AD tetap jaya dan semakin profesional.


25

1/4/2011 10:54:10 AM

jurnal yudhagama


I.

LUAR NEGERI

DATA POKOK

Nama Pangkat/Korps/NRP Tempat/Tgl lahir Agama Status Sumber Pa/Th Jabatan

: : : : : : :

Siswondo, S.IP. Mayjen TNI/28708 Purwokerto/23-4-1954 Islam Kawin Akabri/1977 Danpussenif Kodiklat TNI AD

II. RIWAYAT PENDIDIKAN PENDIDIKAN MILITER DIKBANGUM 1. 2. 3. 4. 5. 5.

AKABRI Sussarcab If Suslapa If Seskoad Sesko TNI KSPS

1977 1978 1988 1993 2001 2007

DIKBANGSPES 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Suspa Binlatsat Suspa Tihif JOCCIT Sussar Para Lat Raider Sus Danrem

III.

1982 1984 1985 1988 2003 2003

1. 2. 3. 4. 5.

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Belajar (Australia) TPOD (Malaysia) KKLN (Thailand) Kunjungan (Malaysia) Kunjungan (Kamboja)

1985 1999 2001 2008 2009

RIWAYAT JABATAN Danton I/C//613/RJA Danki B/611/AWL Danki A/613/RJA PS.Kasi Ops/611/AWL PS.Dankima/611/AWL Danki Tar Akabri Instruktur Depif Akmil Kasi Binpers Divif-1/Kostrad Pabanda Seldik Bangpers Spersad Pamen Denma mabesad (Dik Seskoad) Danyon 408 Ren 074 WRT Dam IV/Dip Pabandya-4/Seldik Pbn III/Spersad Kasrem 121/ABW Dam VI/Tpr Aspers Kasdam VI/Tpr Danrindam IX/Udy Danrem 071/WK Dam IV/Dip Wadan Secapa AD Wadan Pussenif Kodiklat TNI AD Danpussenif Kodiklat TNI AD

RIWAYAT PENUGASAN

DALAM NEGERI 1. Ops Tim-Tim 2. Ops Tim-Tim

26

1981 1994



1/4/2011 10:54:10 AM


Kampus: Jl. Brigjend Katamso II Waru-Sidoarjo Telp. (031) 8532477

Mengucapkan Selamat Kepada Mayjen TNI Gatot Nurmantyo sebagai Pangdam V/Brawijaya dan Selamat HUT Kodam V/BRW serta Hari Juang Kartika TNI AD

Rektor DR. Rosadiro Cahyono

Kolonel Dr. Ckm Sutrisno, Mars.

Karumkit Tk.II Dustira Beserta Seluruh Staf Mengucapkan

Selamat Hari Juang Kartika TNI AD 15 Desember 2010

Keluarga Besar DPRD Kabupaten Majalengka Mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika TNI AD 15 Desember 2010 H. Surahman Ketua M. Nasir, S.Ag. Wk. Ketua

Drs. Jack Zakaria H. Eman Sulaiman, S.E. Wk. Ketua Wk. Ketua Surya Darma, SH.MH Sekretaris

UNIVERSITAS MAJALENGKA

Sekretariat: Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Telp/Fak. (0233) 281496 MAJALENGKA 45418 e-mail: [email protected] website: http://www.universitas-majalengka.ac.id

Keluarga Universitas Majalengka Mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika TNI AD

Keluarga Besar Resimen Armed-2/1/Kostrad

Prof. Dr. H.A. Yunus, Drs., S.H., MBA., M.Si. (Rektor)

Mengucapkan

15 Desember 2010

Warek Warek Warek Warek

I II III IV

: H. Z.A. Sastramihardja, S.H., M.H. : H. Wahyudin Nawawi, Drs., M.M. : Atta Suharyat, Drs., M.Pd. : H. Toton Kuspita, Drs., M.M.


Kepala Kesdam III Siliwangi AKBP Dadang Hartanto, S.H., S.IK., M.Si.

Letkol. Inf Dwi Wahyudi

Kapolres Subang & Dandim-0605/Subang Beserta Staf dan Seluruh Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika TNI AD 15 Desember 2010

Mengucapkan


Dr. Bambang Pratomo Sulistyanto Kolonel Ckm NRP 31444 Volume 30 No. 4 Desember 2010


27

1/4/2011 10:54:14 AM

jurnal yudhagama

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN TARUNA AKADEMI MILITER DALAM MEMPERSIAPKAN CALON PERWIRA YANG BERKUALITAS DI BIDANG PERTAHANAN Oleh : Mayjen TNI Suharsono, S.IP. (Gubernur Akmil)

1. Pendahuluan

M

engawali tulisan ini, saya ingin mengutip amanat Presiden RI saat peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2007 yang silam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan “bahwa, bangsa Indonesia tidak akan maju kalau pendidikannya tidak bermutu”. Bangsa Indonesia tidak akan bisa mengelola, mengolah sumber daya alam yang kita miliki kalau standar pendidikannya lunak. Kita tidak akan bisa tampil terhormat dan menang dalam kompetisi global. Kalau mutu pendidikan kita kalah dengan mutu pendidikan negara-negara lain. Sebab visi pembangunan pendidikan nasional kita adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia tanpa kecuali berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Visi ini bertujuan untuk mencetak manusia yang proaktif,

28

tidak menunggu, tidak pasif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.1 Dari pernyataan Presiden RI tersebut di atas, maka sektor pendidikan pada era globalisasi dewasa ini merupakan salah satu aspek penting dan strategis dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul agar mampu berkompetisi dan menjawab tantangan zaman di masa mendatang yang semakin kompleks. Pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang (long term investmen), dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan berdaulat. Pendidikan merupakan agenda besar yang tidak saja menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya, melainkan tugas dan tanggung 1 Cuplikan Pidato Presiden SBY pada saat Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2007, Candi Prambanan, DIY



1/4/2011 10:54:16 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD jawab yang membutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua komponen bangsa. Sehingga Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang unggul, mampu berkompetisi dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Pada lingkup TNI khususnya TNI AD menyadari dengan sepenuhnya bahwa melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal maka SDM prajurit dapat terus ditingkatkan dan diberdayagunakan secara optimal dalam rangka melaksanakan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berbekal dengan pendidikan yang berkualitas, maka SDM Prajurit TNI AD dipersiapkan untuk mampu

mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah dengan cepat dan semakin kompleks ini. Pada jenis pendidikan pertama dan pembentukan (Dikma/Diktuk) untuk tingkat Perwira, maka pendidikan yang diselenggarakan mempunyai arti penting dan strategis dalam mempersiapkan calon atau kader pimpinan TNI AD di masa yang akan datang agar dapat melanjutkan dan meningkatkan kualitas organisasi TNI AD ke arah profesionalisme, efektif, efisien dan modern. Dihadapkan pada bidang tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan masalah pertahanan yang semakin kompleks, TNI AD terus melakukan pembenahan di segala aspek agar mampu mengantisipasi segala bentuk ancaman eksternal dan internal yang akan mengganggu kedaulatan NKRI. Pada bidang pendidikan, TNI AD melakukan berbagai upaya penyempurnaan terhadap sistem pendidikan dari tingkat Tamtama sampai dengan Perwira. Pada jenis pendidikan perwira khususnya penyelenggaraan pendidikan Taruna

Foto:Ist

di Akademi Militer telah dilakukan perubahan kurikulum pendidikan yang setara dengan strata satu dengan fokus perhatian pada bidang pertahanan. Taruna dibekali dengan berbagai Ilmu Pengetahuan Militer baik yang bersifat militer dasar, taktik kemiliteran, militer umum dan nonmiliter seperti ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan lain-lain yang diberikan secara terintegrasi serta didukung dengan proses pembentukan karakter kepemimpinan dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI dan Kode Etik Korps Taruna. Melalui pendekatan pendidikan tripola dasar (kepribadian, intelektual, jasmani) Taruna Akademi Militer dipersiapkan menjadi Perwira muda yang tanggap, tanggon, dan trengginas. 2. Pengertian Sistem Pendidikan secara Umum dan Khusus. Istilah sistem yang digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Yunani, Systema yang artinya himpunan dari bagian-bagian atau komponenkomponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Pendekatan sistem adalah cara berpikir dan bekerja dengan konsep-konsep teori sistem, sedangkan istilah pendidikan atau education (Bahasa Inggris) menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary AS Hornby Seventh Edition menyebutkan a process of teaching, training and learning, especially in schools or colleges to improve knowledge and develop skills. Pendidikan sebagai suatu proses pengajaran, pelatihan dan pembelajaran khususnya di dalam sekolah atau kampus untuk meningkatkan pengetahuan dan


29

1/4/2011 10:54:19 AM

jurnal yudhagama mengembangkan kemampuan. Hal yang senada dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, oleh masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mengacu pada Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka suatu sistem pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat

yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan2. Pendidikan tidak hanya fokus pada peningkatan kecerdasan intelektual belaka, namun juga harus diimbangi dengan kecerdasan emosional dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari setiap peserta didik. Pendidikan di dalam lingkungan TNI AD dapat dikatakan sebagai 2 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V Pasal 26 (4) ,hal 125.

Foto:Ist

30



1/4/2011 10:54:23 AM


Foto:Ist

pilar utama dalam membentuk SDM prajurit. Pendidikan memiliki peran dan fungsi yang sangat menentukan dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia prajurit dari pangkat yang terendah sampai dengan pangkat tertinggi. Pada Buku Petunjuk Induk (Bujukin) TNI AD tentang pendidikan disebutkan bahwa pendidikan secara luas atau umum adalah wadah atau proses dari berbagai komponen yang mempunyai fungsi dan kegiatan yang berbeda tetapi saling terkait dan berhubungan satu sama lain dalam upaya yang terpadu dan menyeluruh dalam satu kesatuan organik untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan TNI AD pada dasarnya berusaha membentuk dan mengembangkan aspek perubahan sikap perilaku, intelektual dan jasmani yang dalam pelaksanaannya dilakukan sejajar dan seirama dengan periode pengembangan personel. Pada pola pendidikan Perwira didasarkan pada spektrum penugasan, tingkat

dikendalikan secara terpusat atau sentralisasi dan memengaruhi karier prajurit di masa mendatang. Sedangkan Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang tidak dikendalikan secara terpusat dan tidak berpengaruh langsung terhadap karier personel, antara lain penataran, seminar, pembekalan atau penyuluhan, dan lain-lain. Pendidikan di Akademi Militer adalah Pendidikan Pertama (Dikma) Prajurit TNI AD yaitu pendidikan untuk membentuk warga negara yang memenuhi syarat dan terpilih untuk menjadi Perwira. Dalam pendidikan di Akademi Militer, para Taruna ini dibentuk dan dibekali dengan berbagai

Foto:Ist

jabatan dan kualifikasi. Pendidikan di lingkungan TNI AD terdiri dari pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan formal dibagi menjadi Pendidikan Pertama, Pendidikan Pembentukan, Pendidikan Pengembangan Umum, Pendidikan Pengembangan Spesialisasi, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Pendidikan Peralihan. Pendidikan sekolah

pengetahuan agar memiliki sikap mental, kepribadian dan berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta memiliki kemampuan Ilmu Pengetahuan Militer dan nonmiliter tingkat akademik dan kesamaptaan jasmani yang prima dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Sesuai Kurikulum 2009, lulusan Akademi Militer nantinya akan menjadi seorang Perwira TNI


31

1/4/2011 10:54:27 AM

jurnal yudhagama AD dengan kualifikasi seorang Komandan Peleton sesuai kecabangan korps masing-masing serta didukung dengan kemampuan intelektual akademis setingkat strata-1 Bidang Pertahanan (bergelar Sarjana Sains Terapan Pertahanan). 3. Tantangan Tugas TNI AD dimasa Depan. Mencermati perkembangan global dewasa ini dan perubahan politik dunia yang terjadi saat ini telah menghadirkan suatu kompetisi antarbangsa. Sebagai contoh adalah dengan bangkitnya bangsa dan Negara China sebagai kekuatan baru di Asia telah dapat mengimbangi Negara Amerika Serikat dalam berbagai aspek dan telah membawa pengaruh terhadap dinamika politik bukan hanya di kawasan Asia, tapi juga di dunia. Kekuatan baru ini cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat baik lingkup global, regional maupun nasional. Pada lingkup global dunia masih diwarnai oleh isu-isu pertahanan dan keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, pembatasan senjata atau proliferasi senjata nuklir dan senjata pembunuh massal. Kompleksitas permasalahan global makin berkembang dengan adanya praktik hegemoni yang dilakukan melalui penguatan aliansi, kemampuan memiliki keunggulan teknologi termasuk keunggulan di bidang ekonomi. Sedangkan pengaruh lain yang bersifat internal adalah heterogenitas suku bangsa, situasi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih, penyelundupan senjata, penyelundupan kayu, penyelundupan obat bius/heroin, perusakan hutan dan lingkungan, 32

aksi radikal dan konflik komunal, dan bencana alam merupakan berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia pada masa kini dan masa mendatang.3 Ancaman dari luar negeri dalam bentuk invasi militer yang dapat mengancam aspek kehidupan Nasional kemungkinannya sangat kecil namun tidak boleh diabaikan. Kemungkinan konflik perbatasan dengan negara lain, dapat terjadi mengingat belum tuntasnya penyelesaian masalah perbatasan. Konflik perairan yurisdiksi nasional di Laut Cina Selatan sebagai dampak manuver RRC dalam penguasaan Kepulauan Spratly dan pengembangan pangkalannya. Infiltrasi dan subversi bidang ekonomi dan sosial budaya dari negara-negara tertentu dalam usaha memelihara kepentingan nasionalnya. Terorisme Internasional 3 Kementerian Riset dan Teknologi RI, Buku Putih tentang Penelitian Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia 2005 -2025, Jakarta, Tahun 2006

dan sabotase obyek vital masih akan menjadi ancaman yang setiap saat dapat terjadi. Berbagai bentuk ancaman internal dan eksternal tersebut dapat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bila tidak diantisipasi secara cepat dan tepat akan dapat memunculkan opini negatif dunia tentang keamanan di Indonesia. Adanya aksi terorisme yang masih menjadi ancaman Bangsa Indonesia merupakan salah satu bentuk tantangan serius yang perlu disikapi secara cepat, tepat serta komprehensif agar tidak memunculkan opini negatif dunia bahwa Indonesia negara yang tidak aman dan penuh konflik. Bila hal ini segera diatasi tentu dapat memengaruhi iklim investasi asing di Indonesia dan berbagai sektor lain. Tantangan dan sekaligus bentuk ancaman yang lain adalah adanya bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Musibah bencana alam dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Mencermati kondisi geografi Bangsa Indonesia yang rawan

Foto:Ist



1/4/2011 10:54:29 AM


Foto:Ist

bencana tsunami, gempa bumi, dan lain-lain, maka perlu disikapi secara profesional dan inovatif dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti Jepang contohnya dalam penanggulangan bencana alam. 4. Taruna dibekali dengan Pengetahuan Militer dan Pengetahuan Umum. Dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan dan ancaman yang semakin kompleks, maka diperlukan paradigma berpikir yang baru dan inovatif agar kita dapat mengikuti perkembangan zaman yang berubah dengan cepat dan dinamis. Perubahan paradigma berpikir ini dapat dimulai dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi semacam pusat pembelajaran dan inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Kurikulum Pendidikan Akmil (tahun 2009) yang diberikan

kepada Taruna diharapkan mampu melengkapi dan memperluas cakrawala berpikir tentang keindonesiaan khususnya tinjauan secara militer dan pertahanan sehingga dapat menjadi kader pemimpin bangsa yang unggul dan mampu berkompetisi. Sistem pendidikan TNI AD, dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan Akademi Militer terus mengalami suatu perubahan yang signifikan untuk mampu mendidik para Taruna sebagai generasi penerus dan kader pemimpin Bangsa Indonesia di masa mendatang. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai perubahan dalam kurikulum dan pengembangan program studi. Program studi manajemen pertahanan mewadahi Taruna kecabangan infanteri, kavaleri dan armed. Program studi teknik sipil pertahanan, mewadahi Taruna kecabangan zeni, program studi teknik mesin pertahanan mewadahi Taruna kecabangan penerbangan (Cpn) dan peralatan (Cpl), program studi teknik elektro

pertahanan mewadahi Taruna kecabangan perhubungan (Chb) dan arhanud, program studi administrasi pertahanan mewadahi Taruna kecabangan pembekalan dan angkutan (Cba), keuangan (Cku), ajudan jenderal (Caj), polisi militer (Cpm), topografi (Ctp), dan hukum (Chk). Pada pendidikan pertama tahap I di Akmil, Taruna harus menyelesaikan mata kuliah minimal 144 SKS dalam waktu delapan semester. Sebagai syarat mutlak untuk memeroleh gelar S-1, Taruna wajib menyusun skripsi (enam SKS). Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan Taruna tidak dapat menyelesaikan skripsi atau tidak memenuhi standard nilai yang ditetapkan, maka dinyatakan tidak lulus dan tidak dilantik menjadi Perwira (Letnan Dua). Setelah menyelesaikan pendidikan di Akmil, Taruna harus melanjutkan pendidikan pertama tahap II (dasar kecabangan) di puscabnya untuk memperdalam ilmu kemiliteran sesuai kecabangan


33

1/4/2011 10:54:30 AM

jurnal yudhagama masing-masing. Dalam rangka menyiapkan calon perwira yang berkualitas, sistem pembelajaran di Akmil tidak hanya memberikan pelajaran yang bersifat teori, tetapi juga praktik. Bahkan, pembekalan melalui praktik mulai dari tingkat perorangan hingga tingkat satuan secara integratif antar Taruna (Akmil, AAL, dan AAU). Akademi Militer sebagai center of excellent sudah mengantisipasi perkembangan global dengan kurikulum 2009 dimana kurikulum ini berisi berbagai materi pelajaran yang disesuaikan dengan program pendidikan yang baru dibentuk di Akademi Militer yaitu program studi manajemen pertahanan, program studi administrasi pertahanan, program studi teknik mesin pertahanan, program studi teknik sipil pertahanan dan program studi teknik elektro pertahanan. Salah satu materi pelajaran yang diberikan kepada Taruna adalah manajemen bencana dan manajemen krisis. Materi pelajaran ini sangat penting bagi Taruna agar memiliki wawasan berpikir yang luas tentang kondisi geografis Bangsa Indonesia yang rawan bencana alam. Pengetahuan manajemen bencana dan manajemen krisis ini akan membantu Taruna pada saat penugasan di satuan untuk dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di daerah penugasan. Pemberian materi pelajaran tentang manajemen bencana bagi para Taruna sangat selaras dengan berbagai aspirasi masyarakat yang menghendaki perlunya pendidikan tentang manajemen bencana alam. Pengetahuan tentang mitigasi bencana sudah saatnya diberikan kepada khalayak luas termasuk 34

anak-anak sekolah. Hal ini penting agar masyarakat Indonesia yang berada di daerah rawan bencana memiliki kesiapan mental dan sekaligus memiliki pemahaman secara rasional untuk cerdas dan terampil dalam menata kelola bencana alam yang sewaktu waktu dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pada jenjang pendidikan tinggi seperti di Universitas Pertahanan (Unhan), contohnya telah digagas suatu program studi disaster management yang secara khusus membahas tentang mitigasi bencana. Bila seluruh masyarakat Indonesia sudah mendapat pengetahuan mitigasi bencana dan memahami secara rasional, maka penanggulangan bencana akan dapat dilakukan dengan cepat dan responsif. Kurikulum pendidikan Akademi Militer yang telah memasukkan manajemen bencana kedalam materi pembelajaran sesungguhnya menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain untuk dapat mengikuti agar setiap komponen bangsa dapat mempersiapkan secara dini dan terintegrasi dalam menghadapi ancaman bencana alam yang terjadi di Indonesia, mengingat wilayah Indonesia secara umum rawan bencana. Indonesia sering disebut sebagai negara yang memiliki “Ring of Fire“ atau Cincin Api, karena dikelilingi banyaknya gunung berapi yang aktif. Adanya materi pelajaran tentang mitigasi bencana akan dapat membantu Pemerintah untuk secara cepat dan tepat serta terintegrasi melakukan pertolongan dan rehabilitasi korban bencana alam. Sistem pendidikan Taruna Akademi Militer terus mengalami perubahan dan evaluasi untuk dapat

menjawab tuntutan zaman dan tugas pokok TNI AD. Peningkatan jenjang pendidikan dari diploma (D3) menjadi strata-1 bidang pertahanan merupakan suatu upaya pimpinan TNI AD untuk memajukan “output” atau keluaran pendidikan Taruna Akademi Militer di masa mendatang lebih unggul dan mampu berkompetisi serta terampil dalam ilmu kemiliteran dan pertahanan yang bersifat terapan. 5. Penutup. Penyelenggaraan sistem pendidikan Taruna Akademi Militer dalam mempersiapkan calon Perwira yang berkualitas di bidang pertahanan merupakan suatu proses panjang yang terus menerus dilakukan oleh Akademi Militer. Perubahan kurikulum pendidikan merupakan salah satu bentuk untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan global, regional dan nasional. Akademi Militer sebagai center of exellent telah menjadi pelopor dalam memasukkan materi pelajaran tentang manajemen bencana dan manajemen krisis atau mitigasi bencana yang secara khusus mempelajari penatakelolaan bencana alam. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa organisasi TNI AD melalui lembaga pendidikan selalu melakukan inovasi dan pengembangan menuju kearah profesionalisme dan modern agar dapat menjawab tuntutan tugas pokok yang semakin kompleks di masa mendatang.



1/4/2011 10:54:30 AM



I. DATA POKOK Nama Pangkat/Korps/NRP Tempat/tgl lahir Agama Status Sumber Pa/Th Jabatan

IV. RIWAYAT JABATAN : : : : : : :

Suharsono, S.IP. Mayjen TNI/ 28717 Bojonegoro/14-10-1954 Islam Kawin Akabri/1977 Gubernur Akmil

II. RIWAYAT PENDIDIKAN PENDIDIKAN MILITER DIKBANGUM 1. 2. 3. 4. 5.

AKABRI Sussarcabkav Diklapa Seskoad Lemhannas

1977 1978 1988 1993 2007

DIKBANGSPES 1. Sus Bhs Inggris 2. Suspaharsatkav 3. Tartih 4. Terinbatmin 5. Sussar Para 6. Sus Danrem

1980 1983 1983 1984 1990 2003

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

III. RIWAYAT PENUGASAN 1. Ops Seroja 2. Ops Seroja 3. Ops Rah Rawan 4. Ops Rah Rawan 5. Peninjauan Alut Mil (Korsel) 6. Study Banding (Polandia) 7. Pimpinan Delegasi Kerma (Malaysia) 8. Peninjauan Alut Mil (USA) 9. Peninjauan Alut Mil (China) 10. Senior Visit (Singapura)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Danton Brikav-1 Kostrad Danton 2/83 Yonkav-8 Danki Tank 82 Yonkav-8 Kasi-2 Yonkav-8 Danki 81 Yonkav-8 Dankitar Yon Dewasa Akmil Dankotaksis B Yonpasis Mentarsis Akmil Wadanyon Demon Akmil Gumil Gol V Depengmilum Pusdikkav Pussenkav TNI AD Dansekavkud Pusdikkav Pussenkav TNI AD Danyonkav-9/Serbu Dam Jaya Pabandya Ops Sopsdam Jaya Dandim-0505/JT BS Dam Jaya Waasops Kodam Jaya Asops Kogap-1 Dam Jaya Asops Kasdam Jaya Danmentar Akmil Danrem-102/Pjg Dam VI/Tpr Danrem-051/Wil Dam Jaya Pa Ahli Materiil Utama Dislitbangad Paban III/Binorg Sopsad Danpussenkav Kodiklatad Kasdam II/Swj Gubernur Akmil

1981 1982 1986 1987 1997 2006 2007 2007 2007 2010

Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Mengucapkan :

Hari Juang Kartika HUT Ke-65 TNI AD 15 Desember 2010 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Kadinkes Dr. Mardijatmo, Sp.Rad. Volume 30 No. 4 Desember 2010


35

1/4/2011 10:54:31 AM

jurnal yudhagama

Oleh : Brigjen TNI Sutrisno (Dirtopad)

ABSTRAKSI

G

eospatial Intelligence (Intelijen Geospasial) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan pemanfaatan informasi tentang kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dalam rangka proses pengambilan keputusan. Intelijen Geospasial adalah gabungan dari komponen citra (imagery), Identifikasi citra (imagery intelligence) dan informasi geospasial (geospatial information) yang ketiganya diolah dan dianalisa

menjadi informasi dalam rangka pengambilan keputusan (decision making process). Berangkat dari pemikiran bahwa tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan multidimensi, maka sudah saatnya TNI AD mengembangkan teknologi Intelijen Geospasial untuk mendukung tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), melalui kegiatan bertahap dalam penataan bidang organisasi, pengembangan kemampuan personel, alat peralatan, sistem dan pembinaan data geospasial. Masalah yang dihadapi adalah selain terbatasnya ketersediaan data citra satelit resolusi tinggi, khususnya di wilayah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan konflik, kerja sama dengan pihak penyedia data satelit juga belum terlaksana. Disisi lain, pengembangan sistem dan alat peralatan saat ini masih belum lancar karena bidang Intelijen Geospasial memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh instansi sipil biasa, sehingga masih harus terus dilakukan melalui kerja sama antara komunitasi intelijen Indonesia dengan instansi terkait di Indonesia dan pihak luar negeri.

Landsat7 USA

36

Foto:Ist



1/4/2011 10:54:31 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD LATAR BELAKANG Persepsi Ancaman Doktrin Kartika Eka Paksi menyatakan bahwa ancaman yang mungkin dihadapi oleh bangsa dan Negara Indonesia dapat bersumber dari luar negeri antara lain dari negara-negara kuat yang mempunyai “kepentingan” terhadap Indonesia, kegiatan kelompok terorisme dan organisasi kejahatan internasional yang bersifat non negara yang memicu konflik antar bangsa. Disisi lain, ancaman dari dalam negeri sendiri muncul sebagai

akibat dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara lebih spesifik, buku Minimum Essential Force (MEF) TNI AD tahun 2010-2019, menyebutkan sedikitnya ada lima tantangan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia pada saat ini, yaitu masalah wilayah perbatasan RI-negara tetangga, khususnya Indonesia dengan Malaysia serta potensi konflik vertikal maupun horizontal di wilayah Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Poso serta ancaman bencana alam.

Foto:Ist

Perkembangan Teknologi Satelit India

Satelit Cina

Satelit Jepang

Foto:Ist

Ikonos USA

Foto:Ist Landsat7 USA

Foto:Ist

Ancaman lain adalah keterbelakangan Teknologi Informasi Spasial Indonesia dibandingkan negara lain. Dengan adanya satelit Inderaja, maka diperkirakan hampir seluruh data wilayah di dunia (dan tentu saja sebagian besar wilayah Indonesia) telah dimiliki oleh negara yang mempunyai akses terhadap satelit-satelit tersebut, sedangkan kita sendiri sulit memperoleh akses tersebut dikaitkan dengan berbagai persoalan administrasi dan biaya. Sehingga sulit bagi kita untuk mencegah adanya pengumpulan data wilayah kita melalui satelit mereka. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pencitraan dan perubahan Paradigma Intelijen Paradigma Intelijen yang mengemuka saat ini di hampir seluruh negara adalah memberikan porsi yang besar terhadap pemanfaatan teknologi pencitraan dan komunikasi dibandingkan dengan inteliijen manual oleh sumber daya manusia. Kecanggihan peralatan elektronis seperti kamera, alkomlek dan alsandi

Envisat Canada

Foto:Ist Quickbird USA

Foto:Ist

Foto:Ist


37

1/4/2011 10:54:31 AM

jurnal yudhagama merupakan andalan dalam berbagai kegiatan intelijen dan hasilnya dapat lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan paradigma intelijen lama. Paradigma baru yang berkembang tersebut adalah Intelijen Geospasial (Geospatial Intelligence) yang mengeksploitasi citra (foto udara atau citra satelit) sebagai data utama intelijen. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju pesat, berbagai negara telah memperoleh manfaat intelijen untuk keperluan perang maupun nonperang, diantaranya dengan mengembangkan intelijen geospasial menggunakan sistem pencitraan dari pesawat udara dan sistem satelit penginderaan jauh. Data-data diolah melalui aplikasi Sistem informasi geografi untuk militer dan produk-produknya telah digunakan dalam berbagai operasi militer antara lain operasi militer di Timur Tengah, Semenanjung Balkan dan di wilayah Asia Tengah (Afghanistan dan Pakistan). Dilain pihak, di kalangan militer Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, pengembangan semacam itu masih belum dimulai sehubungan dengan berbagai kondisi dan kendala yang dihadapi antara lain belum dikuasainya teknologi dasar pencitraan, terbatasnya wahana dan peralatan, serta doktrin intelijen yang masih memberikan porsi besar bagi intelijen manusia (Human Intelligence). Salah satu pendekatan dalam mengatasi permasalahan ini adalah memberikan porsi yang memadai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi militer sehingga dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas (padat karya ke padat teknologi). Misalnya mengembangkan teknologi citra (imagery) yang akan 38

menghemat jumlah personel, dan biaya operasi serta menjamin hasil yang akurat, cepat dan mutakhir. Pemanfaatan sumber daya yang berada di dalam atau di sekitar lingkungan TNI AD merupakan kebijakan dan strategi yang sangat berharga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. TANTANGAN TUGAS TNI ANGKATAN DARAT SAAT INI Tugas Pokok TNI AD TNI AD sebagai bagian dari TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dilaksanakan melalui: - Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). - Menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan pulau-pulau terluar/terpencil dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran. - Melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat untuk mewujudkan penampilan postur TNI AD yang berupa kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI AD serta komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara matra darat. - Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan melaksanakan sishanta melalui binter dan membantu pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas dan fungsi Kementrian Pertahanan di daerah.

Keterbatasan Kemampuan dan Minimum Essential Force TNI AD Dikaitkan dengan tugas pokok tersebut, kondisi tingkat kemantapan satuan TNI AD saat ini masih jauh dari kebutuhan kekuatan pokok minimum, sekalipun untuk menjawab lima tantangan potensial yang dihadapi bangsa seperti yang dikemukakan oleh buku MEF TNI AD 2009-2014. Sebagai ilustrasi, jika dikaitkan dengan aspek teknologi perang saja, dapat diketahui bahwa saat ini paling sedikit ada 3 (tiga) kelemahan yang dimiliki oleh TNI AD dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu : - Kemampuan sumber daya manusia. Disadari bahwa kualitas personel TNI AD belum memadai untuk pengembangan teknologi penginderaan jauh, hanya sedikit personel yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengolahan data foto udara dan citra satelit, itupun baru sebatas pada pelatihan dan penelitian saja, belum teraplikasikan pada kegiatan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan belum adanya perhatian yang sungguh-sungguh dan fasilitasi terhadap kesempatan pengembangan kemampuan tersebut. Alokasi TNI AD untuk pendidikan bidang ini di dalam atau di luar negeri sangat sedikit dibandingkan dengan pendidikan bidang lainnya. - Kemampuan alutsista dan teknologi. Sebagian besar Alutsista TNI AD untuk produkproduk lama jumlahnya memadai, namun kualitasnya sangat memprihatinkan, sementara negara lain telah mengaplikasikan sistem dan teknologi terbaru. Sedangkan alutsista yang memiliki keunggulan teknologi hanya untuk memenuhi penguasaan teknologi



1/4/2011 10:54:32 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD saja dan jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jika dibandingkan dengan negaranegara ASEAN, kemampuan alut sista dan teknologi TNI AD tahun 2009 hanya mencapai 28,84%. - Doktrin dan piranti lunak. Piranti lunak yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan operasional saat ini, namun masih menggunakan paradigma doktrin perang konvensional (G2), padahal trend perkembangan perang saat ini sudah memasuki generasi ke-4 (G4), sehingga doktrin tersebut perlu ada revisi dan peningkatan kualitas untuk mengiringi perkembangan situasi dan kondisi global, regional dan nasional. SEKILAS TENTANG INTELIJEN GEOSPASIAL Konsep Dasar “Intelijen geospasial adalah bidang kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa gambaran nyata permukaan bumi secara georeferensi yang diperoleh melalui cara pencitraan, digunakan sebagai bahan intelijen dalam mendukung pengambilan keputusan”. Hal ini berarti bahwa intinya intelijen geospasial adalah kegiatan yang menghasilkan produk analisa data citra dan informasi geospasial, dan dapat memberikan gambaran atau perkiraan kondisi fisik, serta aktivitas yang berlaku pada suatu wilayah

berbasiskan teknologi informasi. Tiga elemen penting yang membentuk format intelijen geospasial adalah : - Citra (Imagery) diperoleh dari wahana pencitraan menggunakan sensor optis (kamera biasa) maupun sensor nonoptis (radar), umumnya berbentuk foto udara/citra satelit optis dan foto udara/ citra radar. - Identifikasi citra (Imagery Intelligence) diperoleh dari pengolahan citra dengan memasukkan unsur interpretasi intelijen, atau menggunakan software intepretasi tertentu, serta menganalisis, sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan tentang kondisi nyata di lapangan pada saat pemotretan. - Informasi geospasial (Geospatial Information), merupakan data atau fenomena permukaan bumi yang mempunyai posisi/koordinat lokasi dan diperoleh dari berbagai sumber serta disesuaikan dengan kebutuhan intelijen, antara lain peta-peta, naskah/deskripsi atau analisa medan dan sebagainya yang menunjukan lokasi unik. Komponen Intelijen Geospasial terdiri dari: - Data, adalah komponen penting dalam intelijen geospasial karena merupakan bahan utama untuk

menjelaskan keterangan kondisi/ fenomena di atas permukaan, pada permukaan, dan di dalam bumi. - Sistem dan metode, merupakan pedoman ilmiah yang mendasari kegiatan intelijen, meliputi teori dasar dari cara kerja wahana, peralatan dan teknologi yang digunakan dalam pengumpulan dan pemilahan data, pemrosesan data sampai dengan penyusunan produk akhir dari intelijen. - Proses, merupakan urutan kegiatan intelijen geospasial mulai tahap perencanaan sampai dengan penggunaan produk intelijen atau pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan personel, piranti lunak, alat peralatan dan mekanisme kerja yang harus dilakukan. - Produk, merupakan hasil intelijen geospasial yang meliputi berbagai bentuk dan jenis informasi dalam format, ukuran dan cakupan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini produk dapat dibedakan menjadi produk utama dan produk tambahan, atau dapat dibedakan juga menjadi produk statis dan produk dinamis. Sistem dan Mekanisme Kerja Intelijen Geospasial. - Pengumpulan data, dilakukan melalui; pendekatan terestrial


39

1/4/2011 10:54:32 AM

jurnal yudhagama secara langsung di permukaan bumi melalui survei lapangan yang dapat langsung diproses sesuai prosedur; pendekatan udara yang dilaksanakan dari udara menggunakan wahana dan alatalat survei udara dan data diambil dari alat yang sudah mendarat kembali ke bumi; dan pendekatan luar angkasa yang dilaksanakan dari angkasa luar dengan cara menangkap sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh satelit penginderaan jauh, - Manajemen data, dilaksanakan melalui tahap seleksi dan klasifikasi, yaitu memilih dan memilah data oleh alat/personel sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhannya, dilakukan secara manual atau menggunakan alat/komputer sehingga didapat pengelompokan data sesuai dengan urutan prioritas dan metode pengolahan; - Pembangunan basis data, yaitu penyusunan data spasial dan nonspasial untuk memeroleh kelompok data dari aspek sumber data, wilayah, dan klasifikasi data. Selanjutnya melakukan pengolahan dan analisa data yaitu mengubah isi dari basis data menjadi informasi yang digunakan untuk menyimpulkan suatu kondisi/ gejala wilayah sasaran. Intinya adalah mengintegrasikan data spasial dengan data nonspasialnya sehingga membentuk informasi lengkap sesuai tujuannya; proses ini dilakukan secara hitungan aljabar, logika atau overlay dan sebagainya yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer, - Produksi informasi, dilaksanakan melalui tahap p e n y u s unan informasi spasial, yaitu membentuk dan menata letak informasi yang dihasilkan sehingga mudah dibaca dan dicerna, serta dikemas sesuai 40

kebutuhan pengguna; informasi spasial dalam bentuk peta citra, peta topografi, peta ikhtisar dan tematik intelijen, peta 3 dimensi dan informasi lain yang menunjukan hubungan visual antara kondisi dan fenomena di permukaan bumi dengan posisinya. Bentuk lain adalah laporan intelijen medan dan cuaca, yang mendeskripsikan kondisi atau gejala/fenomena fisis dan nonfisis permukaan bumi secara umum maupun kronologis dikaitkan dengan posisinya dilengkapi dengan data pendukung gambar, diagram, foto, tabel, dan sebagainya sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Kemudian melakukan penyusunan sistem informasi intelijen, yaitu penyusunan tampilan menu layar komputer yang dikaitkan dengan produk intelijen geospasial yang tersimpan dalam memori komputer. Hasil dari kegiatan ini adalah program interaktif komputer yang

menyajikan informasi wilayah/sasaran.

intelijen

Sistem Pendukung Intelijen Geospasial, terdiri dari: - Hardware, meliputi peralatan pengumpulan data, peralatan untuk pengolahan dan analisa data dan peralatan untuk produksi informasi intelijen. - Software. meliputi: software pengumpulan data, software pengolahan dan analisa data, serta software produksi informasi intelijen - Organisasi, terdiri dari organisasi tingkat kebijaksanaan di Mabesad, tingkat koordinator di Balakpus dan tingkat operasional di Balak Kotama. - Personel, terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat kebijakan, pimpinan/penanggung jawab, manajer operasional dan Kelompok pelaksana kegiatan. Kekuatan dan Kelemahan - Kekuatan. Intelijen geospasial memiliki kelebihan yang tidak dapat diperoleh dari sistem



1/4/2011 10:54:32 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD lain, diantaranya; menggunakan berbagai sensor (multisensor); mengakomodasikan kerja sama antar komponen intelijen, memiliki perangkat visual yang dapat divisualisasikan secara jelas menggunakan berbagai sudut pandang dan manipulasi warna untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, teliti dan detail, serta dapat disusun dalam tingkat resolusi yang tinggi tergantung dari wahana dan sensor yang digunakan, kemudian juga dapat mengakses secara global, artinya berbagai data kondisi/ fenomena disetiap sudut diatas permukaan bumi dapat tertangkap oleh sensor. - Kelemahan. Sebagaimana halnya sistem lain, intelijen geospasial mempunyai batas kemampuan yang sebenarnya dapat dieliminir melalui berbagai cara maupun dukungan aspek intelijen lainnya seperti aspek intelijen manusia (human intelligence/ humint). Kelemahan ini antara lain data belum benar-benar dapat diyakini sebelum dibuktikan langsung terhadap obyek yang bersangkutan; ketergantungan pada teknologi peralatan (hardware dan software); rentan terhadap sabotase pihak lawan jika lawan memiliki teknologi yang lebih canggih, baik secara elektronik (jamming) maupun secara informatika (hacking) atau dikelabui menggunakan obyek-obyek penyamaran yang canggih; sampai saat ini belum mampu menembus data/gejala yang berada di dalam permukaan bumi yang dalam sehingga memerlukan petugas di lapangan yang langsung berada di lokasi daerah sasaran, khususnya dalam rangka penyelidikan di dalam tanah (geologist dan geophysist).

Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas TNI Angkatan Darat Dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat tersebut dan tantangan tugas yang semakin berat, maka TNI AD sudah saatnya menggunakan teknologi intelijen geospasial untuk memberi kemudahan, keamanan dan kenyamanan pelaksanaan tugasnya

sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberadaan aparat penegak kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Dukungan intelijen geospasial ini berupa informasi topografi yang dapat diaplikasikan dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Peluang terbesar untuk

melaksanakan hal ini terletak pada satuan topografi AD yang bertugas menyiapkan dan menyediakan informasi topografi untuk mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Beberapa persyaratan komponen, sistem dan mekanisme kerja serta pengalaman produk Topografi telah memberi dukungan, namun masih perlu ada pengembangan yang lebih luas, khususnya keterlibatan dalam kegiatan latihan. Dukungan Terhadap OMP dan OMSP - Informasi untuk battle management systems (K4IPP). K4IPP merupakan wadah komando dan pengendalian operasi militer (OMP dan OMSP). Oleh karena itu DTSS dan battlefield management system yang dioperasikan oleh satuan-satuan pelaksana diterapkan pula di ruang K4IPP. Dukungan intelijen geospasial bagi pusdalops dan puskodalops ini antara lain adalah; peta topografi sebagai peta dasar untuk mengetahui posisi relatif horizontal dan vertikal benda/detail medan pada suatu wilayah tertentu; peta tematik mengenai dislokasi satuan dan obyek vital, logistik wilayah, jalur jalan pendekat (evakuasi, logistik, dsb), kondisi lereng/kecuraman, karakteristik perairan, tutupan, hutan/penumbuhan, kondisi sosial budaya, dan sebagainya; situasi dan kondisi medan terkini (realtime) melalui foto udara digital dan citra satelit akuisisi terakhir yang dapat dicetak secara cepat; - Informasi topografi wilayah perbatasan negara. Informasi topografi ini merupakan unsur sangat penting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seluruh aparat yang terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan seperti dalam


41

1/4/2011 10:54:32 AM

jurnal yudhagama

42

mengantisipasi adanya kegiatan yang menyebabkan kerawanan terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Informasi dapat berbentuk informasi statis berupa citra, peta, laporan, dan informasi dinamis melalui sistem informasi topografi wilayah perbatasan negara yang dapat ditayangkan sewaktuwaktu. Produk-produk tersebut dimanfaatkan oleh petugas yang melaksanakan patroli pengamanan perbatasan negara dan berbagai

dibutuhkan untuk menyimpulkan 5 aspek medan di setiap wilayah sasaran. Peta topografi dapat dianalisa dari sebagai peta dasar untuk mengetahui posisi relatif horizontal dan vertikal benda/ detail medan pada suatu wilayah tertentu. Peta tematik mengenai dislokasi satuan dan obyek-obyek vital, logistik wilayah, jalur jalan pendekat, kondisi lereng/kecuraman, karakter-istik perairan, tutupan hutan/ penumbuhan, kondisi sosial

pihak/Instansi yang secara resmi berkepentingan terhadap informasi tersebut. Produk-produk tersebut jika disiapkan dan disajikan secara terus menerus, maka dapat dijadikan keterangan utama dalam rangka proses pengambilan keputusan, antara lain dalam hal monitoring wilayah perbatasan negara, dalam konteks pembangunan wilayah, sumber daya alam, mitigasi bencana dan sebagainya serta sistem deteksi dini (early warning system) wilayah perbatasan negara. - Informasi 5 aspek medan operasi. Dalam tingkatan taktis produk intelijen geospasial, baik dua dimensi (peta dan citra), maupun 3 dimensi dapat diaplikasikan untuk menyimpulkan keberadaan 5 aspek medan yang diperlukan sesuai dengan operasi apa yang akan dilaksanakan. foto udara overlap dan citra satelit 3D langsung memberikan informasi tentang unsur-unsur yang

budaya, dan sebagainya digunakan sebagai unsur pendukung dalam menganalisa peta atau foto udara/citra satelit dalam rangka menentukan 5 aspek medan. - Informasi untuk pemindahan pasukan/dropping zone. Begitu pula untuk menyimpulkan keberadaan lokasi penerjunan atau pendaratan pasukan di suatu wilayah, dapat menggunakan produk intelijen geospasial yang secara interaktif melalui program sistem informasi topografi, yakni dengan memasukan beberapa parameter medan dan cuaca tertentu untuk menghasilkan tingkat-tingkat kesesuaian medan digunakan sebagai dropping zone. - Informasi wilayah rawan konflik/separatisme/terorisme. Informasi tentang wilayah ini terbagi menjadi dua jenis yaitu : Pertama, informasi murni yang tergambarkan dari dari peta/foto/ citra beserta keterangannya yang

menunjukkan tema rawan konflik/ terorisme/separatisme. Kedua adalah tayangan peta tematik tentang daerah rawan tersebut beserta analisa berdasarkan fenomena yang tampak atau produk laporan penyelidikan intelijen manusia di lapangan. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan aparat terkait sebagai bahan keputusan atau melaksanakan operasi penanggulangannya. Tematema tersebut antara lain: lokasi obyek-obyek vital yang diperkirakan menjadi target/sasaran operasi teroris/separatis; lokasi-lokasi yang diperkirakan rawan terjadi konflik vertikal atau horizontal, atau yang diperkirakan menjadi pusat kegiatan terorisme dan separatisme; informasi visual tentang laporan kronologi kejadian khusus yang menyangkut konflik, separatisme atau terorisme; dan gambaran visual berupa peta tematik tentang perkiraan dampak yang diakibatkan oleh konflik vertikal/horizontal atau kegiatan separatisme/terorisme di wilayah, serta informasi lainnya yang berkaitan secara geospasial dengan kerawanan tersebut. - Informasi mitigasi dan penanganan bencana alam. Informasi tentang hal ini juga dapat dibagi dua jenis. Jenis pertama adalah informasi yang menyangkut fenomena atau kejadian bencana alam yang telah terjadi dan prediksi wilayah rawan bencana, baik dalam bentuk foto udara/citra, maupun bentuk peta garis. Informasi jenis kedua adalah pedoman tentang penanganan dan penanggulangan bencana alam di wilayah tertentu, antara lain batas wilayah yang terkena dampak bencana, lokasilokasi aman, posko bencana, fasilitas kesehatan dan logistik darurat, jalur evakuasi/pengungsian, serta



1/4/2011 10:54:32 AM


informasi lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan aparat instansi terkait dalam rangka merencanakan reaksi cepat atau tanggap darurat dan penanggulangan bencana yang mungkin terjadi. Tema-tema informasi yang disajikan antara lain: tema gempa bumi dan tsunami, tema banjir dan genangan air pada DAS, erosi dan tanah longsor, tema kekeringan dan kebakaran hutan, badai tropik, angin topan/puting beliung dan sebagainya. - Informasi untuk pengamanan VVIP/tamu negara. Informasi ini disusun untuk mendukung paspampres dan aparat komando kewilayahan (kodam, korem kodim dan koramil) serta pemda/ polisi dalam rangka mengamankan kegiatan VVIP atau tamu negara yang berkunjung ke wilayah. Tema dari informasi yang disajikan harus sesuai dengan permintaan atau data masukan dari aparat yang bertugas sesuai dengan protap pengamanan

mereka. Bentuk informasi dapat berupa foto udara, citra satelit kedar besar, atau peta garis/tematik dalam format 2 dimensi atau 3 dimensi yang mendukung operasi tersebut. Tema-tema yang disajikan dapat berupa: peta/foto situasi kedar besar tempat kegiatan VVIP berlangsung beserta denah lokasilokasi khusus (ring dalam dan luar, pos, pam terbuka, pam tertutup, dan sebagainya); peta/foto kedar besar jalur perjalanan VVIP/tamu negara disertai lokasi-lokasi rawan penghadangan/sniper sebagai tempat untuk penempatan pasukan pengamanan, peta/foto lokasi/jalur “escape” setiap tempat/jalur rawan, pemasangan beberapa kamera video untuk memonitor kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menjangkau seluruh kegiatan, serta informasi geospasial lain. - Informasi untuk operasi pemeliharaan perdamaian dunia (PKO). Informasi ini ditujukan dalam rangka mendukung pasukan pemelihara perdamaian dunia dari Indonesia. Informasi yang disajikan terutama adalah foto udara, citra satelit dan peta garis (topografi dan tematik) wilayah sasaran. Prospek Pengembangan Intelijen Geospasial - Pengembangan hardware. Pengembangan peralatan pengumpulan data yang mengarah pada sistem dan metode digital sehingga proses pengumpulan data teristris, pemotretan udara maupun akuisisi citra satelit dapat berlangsung secara cepat, mudah, akurat dan mutakhir (realtime). Begitu pula peralatan untuk pengolahan dan analisa data perlu dikembangkan dalam sistem dan metode pengolahan data intelijen secara digital, sehingga pelaksanaannya

dapat berlangsung secara efektif dan efisien dan menghasilkan produk yang optimal, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Pengembangan peralatan produksi informasi diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah serta informasi dapat diakses oleh setiap bidang yang memerlukannya melalui jaringan kabel atau internet secara tepat tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya. - Pengembangan software. Selain software standard yang dikembangkan untuk menangani pengumpulan dan pengolahan data serta produksi informasi, dikembangkan pula beberapa software permodelan aplikatif sesuai kaidah intelijen yang dapat menghasilkan informasi, antara lain: software aplikasi monitoring secara kontinyu, baik untuk stasiun-stasiun posisi tetap (tugu batas, titik referensi, dan sebagainya), monitoring gejala alam, monitoring kegiatan di wilayah maupun monitoring lingkungan hidup; software aplikasi manajemen pertempuran, baik dalam strata strategis maupun dalam aplikasi taktis satuan tempur, bantuan tempur, bantuan administrasi serta dukungan logistik dan teritorial; software aplikasi jaringan komunikasi online (realtime), meliputi sistem komunikasi (realtime) audiovisual menggunakan jaringan kabel atau internet dalam berbagai kegiatan, termasuk Kodal operasi militer; software aplikasi sistem pembantu keputusan (SDSS) meliputi program interaktif yang melayani eksekusi terhadap kemungkinan yang terjadi dalam beberapa pilihan keputusan ditinjau dari aspek intelijen, teknik, taktik serta pertimbangan spasial (medan). - Pengembangan sistem dan metode. Pengembangan sistem


43

1/4/2011 10:54:32 AM

jurnal yudhagama pengumpulan data spasial berkaitan dengan sarana prasarana dan peralatan yang dikembangkan, baik secara teristris, pemotretan udara, maupun akuisisi data citra satelit yang menggabungkan metode optis untuk detail horizontal dan metode radar/lidar untuk detail vertikal. Sistem pengumpulan data nonspasial dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan resolusi yang lebih detail dari data nonspasial meliputi satuan kewilayahan/bentang alam, satuan kelompok pemukiman, satuan jenis penumbuhan, satuan tata air dan satuan kondisi sosiokultur wilayah yang mengarah kepada pengklasifikasian dan hierarki basis data topografi. Sistem pengolahan dan analisa data yang dikembangkan mengarah kepada gabungan pengolahan data spasial dan nonspasial secara simultan (object oriented) dan diintegrasikan dengan teknik pengolahan intelijen, sehingga seluruh proses dapat dilaksanakan secara cepat, teliti dan mudah sesuai dengan kaidah intelijen tanpa ada unsur yang tertinggal. Sistem komunikasi dan distribusi informasi (disseminasi data) dikembangkan kearah sistem “quick delivery” menggunakan wahana broadband atau internet/ satelit, sehingga dapat berlangsung secara cepat dan aman. - Pengembangan sumber daya manusia. Dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk tingkat manajer, analis intelijen dan komputer, tingkat programer dan tingkat operator serta tingkat pembantu operator untuk mengisi posisi-posisi di bidangnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pengembangan yang dilaksanakan meliputi pendidikan formal (D3/ S1/S2) dan nonformal (penataran, kursus, seminar, konferensi, 44

dan sebagainya) atau melalui pengalaman penugasan pada bidang-bidang tersebut. PENUTUP Merebaknya tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas kesiapan operasi saja, namun meluas kepada masalah penguasaan teknologi informasi geospasial. Sementara negara lain telah dapat “menguasai” wilayah NKRI, melalui satelit komunikasi, GPS dan satelit penginderaan jauh, TNI AD masih jauh ketinggalan dan belum dapat mengaplikasikannya untuk pelaksanaan tugas OMP maupun OMSP. Untuk itu, maka perlunya adanya solusi untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan mengembangkan teknologi intelijen geospasial yang memadukan teknik intelijen medan dengan perkembangan teknologi satelit pencitraan, komunikasi dan informatika. Hal ini sangat dimungkinkan karena sumber daya pendukung telah ada dan siap didayagunakan, baik dari dalam jajaran TNI AD sendiri maupun di kalangan luar militer di Indonesia serta kesediaan negaranegara sahabat untuk membantu pengembangan hal tersebut sesuai koridor yang ditetapkan. Satuan topografi AD mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengemban tugas ini karena sesuai dengan tugas pokoknya dan memiliki wadah, sumber daya dan pengalaman yang dapat diandalkan berupa organisasi, personel, materiil dan piranti lunaknya. Namun demikian, pengembangan tersebut belum terfasilitasi secara maksimal oleh satuan atasan, terutama piranti lunak yang menunjuk satuan ini sebagai LKT penyedia informasi untuk intelijen geospatial.

Perlu ada kepedulian (awareness) dari para stakeholder TNI AD tentang saatnya memanfaatkan teknologi intelijen geospasial untuk menghadapi dinamika tantangan saat ini dan masa depan, melalui; fasilitasi pengembangan teknologi tersebut dengan dukungan materiil (hardware dan software) serta pangkalan yang memadai sesuai dengan kebutuhan; dan memberikan kesempatan bagi personel TNI AD, khususnya topografi untuk mengikuti pendidikan, seminar dan litbang teknologi terkait sehingga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman menangani tugas penyiapan dan penyediaan informasi geospasial. Upaya kedalam adalah membentuk wadah intelijen geospasial di dalam satuan topografi untuk kemudian dikembangkan menjadi leading sector dalam pembentukan desk intelijen geospasial terpadu antar instansi militer dan sipil, sehingga dapat menjalin kerja sama penelitian, tukar menukar data dan pelatihan kemampuan dasar pengelolaan informasi geospasial. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mewujudkan dasar legalitas formal dalam penujukan satuan topografi AD sebagai LKT intelijen geospasial, sehingga mempunyai kekuatan moril dan mental untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi tersebut serta menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam bidang informasi geospasial. Terakhir, perlu kerja sama dengan pihak/instansi lain di luar dan di dalam negeri untuk pengembangan intelijen geospasial dalam rangka menambah wawasan dan pengalaman personel dan satuan dalam mengelola intelijen geospasial. Semoga.



1/4/2011 10:54:32 AM



I.

IV.

DATA POKOK

Nama Pangkat/Korps Tempat/tgl lahir Sumber Pa/th TMT Perwira Jabatan

: : : : : :

Sutrisno Brigjen TNI Bangkalan/03-04-1953 Akabri/1976 01-12-1976 Dirtopad

II. RIWAYAT PENDIDIKAN PENDIDIKAN MILITER DIKBANGUM 1. 2. 3. 4.

Sussarcabtop Suslapatop Seskoad Sesko ABRI

1977 1984 1992 1998

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

RIWAYAT JABATAN Dan Unit Lit Data Kaunit Puldata Medan Katim Tan Fotri Karo Topdam VI/Slw Pgs. Dandentopdam VI/Slw Karorenwas Topdam III/Slw Kasi Rendal Topdam III/Slw Kabag Fotri Sdp Dittopad Katopdam IX/Udy Pbdya-2/Dallakgarbang PB-III Srenad Dirbincab Dittopad Danpusdiktop Kodiklatad Irdittopad Wadirtopad Dirtopad

DIKBANGSPES 1. Sus Interpretasi Foto Udara Fmipa UI, 1977 2. Tar Satelit Dopler Bakosurtanal, 1978 3. Photogrammetry Itc, 1981 4. Susjurpa Karfi, 1981 5. Aero Triangulation Course, 1986 6. Diksar Para, 2000 7. Tar Perwira Pemeriksa Itjen TNI, 2003 8. Tar Wasrik Itjenad, 2004 III.

RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI

1. Belanda 2. Jerman Barat 3. Inggris 4. Australia 5. Jerman 6. Perancis 7. Malaysia 8. India 9. Singapura 10. Hongkong

1980 1980 1981 1986 2003 2003 1995, 2007, 2008, 2010 2010 2010 2010


45

1/4/2011 10:54:33 AM

jurnal yudhagama

MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN NKRI GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN Oleh: Kolonel Inf Dody Usodo Hargo S., S.IP.

1. Pendahuluan.

K

etahanan nasional suatu negara ditentukan oleh keuletan dan ketangguhannya mengatasi berbagai macam tantangan, ancaman hambatan dan gangguan dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional saat ini, menempatkan masalah perbatasan sebagai hal yang krusial dan berpotensi besar menimbulkan konflik antar negara yang wilayahnya berbatasan langsung. Kondisi ini bila dibiarkan terus berlarut akan menimbulkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan sosial masyarakat yang berada di wilayah tersebut, karena masalah perbatasan dapat disebabkan oleh perebutan sumber daya alam, pelintas batas penduduk tradisional, lalu lintas barang-barang selundupan maupun tempat pelarian para pelaku pelanggar hukum. Begitu pula, banyaknya pulau-pulau yang berserakan di sepanjang suatu wilayah yang tidak dihuni dan belum punya nama, dapat mengundang klaim dari negara lain dan bermuara dengan timbulnya konflik antarnegara.

46

Indonesia sebagai negara kepulauan berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara lainnya di darat dan laut. Secara khusus berbatasan langsung dengan 3 (tiga) negara tetangga yaitu Malaysia di Kalimantan, Papua New Guinea (PNG) di Papua dan Republica Democratica Timor Leste (RDTL) di daratan Timor. Dalam pembahasan ini akan lebih dititikberatkan pada wilayah perbatasan darat NKRI dengan negara tetangga. Wilayah Indonesia yang berbatasan secara langsung di darat dengan negara tetangga adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan RDTL, Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah Malaysia dan Provinsi Papua dengan PNG. Dengan demikian, provinsi tersebut merupakan garis terdepan dalam pertahanan negara. Namun demikian, wilayah perbatasan tersebut masih memiliki beberapa permasalahan yang dapat memengaruhi ketangguhan ketahanan nasional, khususnya ketahanan sosial yang berkaitan dengan lingkungan kemasyarakatan di perbatasan. Masalah ketahanan sosial di

wilayah perbatasan dewasa ini perlu mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di kawasan tersebut akibat pengaruh perkembangan lingkungan strategis (global, regional dan nasional). Masalah sosial itu sendiri diketahui tidak semata-mata terkait dengan adanya ancaman yang datang dari luar suatu negara, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari masalah yang timbul dari dalam masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Dengan kondisi pendidikan dan



1/4/2011 10:54:33 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD kemampuan ekonomi masyarakat yang pada umumnya masih rendah dan pelayanan hukum serta kesehatan yang belum optimal, sehingga sangat mudah pihak luar untuk memengaruhi/mengintimidasi penduduk dengan cara menghasut, menyebarkan isu-isu/opini negatif yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Masalah-masalah yang terkait dengan perbatasan antarnegara menjadi hal yang sensitif dan memudahkan terjadinya perselisihan serta konflik dimasa depan. Dari latar belakang pemikiran dan identifikasi permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah: Bagaimana membangun ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan NKRI guna meningkatkan keamanan dan kesejahteraan? 2. Pembahasan. Wilayah perbatasan darat NKRI dengan negara-negara tetangga tersebut meliputi wilayah kecamatan dan atau wilayah kabupaten/ kota yang secara geografis dan demografis berbatasan secara langsung. Secara garis besar wilayah perbatasan tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan budi daya serta taman nasional, sehinga sangat memungkinkan menimbulkan masalah di bidang ketahanan sosial dalam tinjauan beberapa aspek yang terkait sebagai berikut: a. Aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dilakukan untuk menentukan prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pokok

permasalahan diantaranya adalah: pertumbuhan sektor pertanian rata-rata pertahun terus menurun; sektor primer terutama pertanian yang diharapkan banyak menampung tenaga kerja, kenyataannya bekerja tidak penuh (pengangguran terselubung); produktivitas tenaga kerja sektor primer termasuk pertanian yang dapat dianalogikan sebagai upah kotor per tenaga kerja jauh dari kebutuhan minimum; pertumbuhan sektor jasa yang sangat tinggi, tidak mampu menyerap tenaga kerja dari unskill dari sektor pertanian; sektor industri, khususnya industri yang berhubungan produktivitas pertanian, yang mampu menyerap tenaga kerja masih tertinggal. b. Aspek sosial. Kondisi sosial diproyeksikan melalui jumlah penduduk dan jumlah keluarga serta analisa pendidikan dan kesehatan. - Jumlah penduduk. Berdasarkan angka pertumbuhan penduduk yang cukup meningkat dapat dipergunakan sebagai acuan bagi penyediaan sarana dan prasarana wilayah, sumber daya manusia untuk pelayanan serta penggunaan lahan. - Jumlah keluarga. Berdasarkan perkembangan jumlah keluarga setiap tahunnya yang cukup meningkat dapat dipergunakan sebagai acuan bagi penyediaan sarana dan prasarana wilayah, sumber daya manusia untuk pelayanan serta penggunaan lahan. - Kebutuhan pendidikan. Standard penyediaan sarana

pendidikan masih kurang memadai pada setiap SD, SMP dan SMA/SMK. - Kebutuhan Kesehatan. Standar penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dirasakan belum sesuai dengan harapan seperti tenaga medis dan program kesehatan itu sendiri masih kurang memadai. - Fasilitas perumahan dan pemukiman. Pembangunan fasilitas perumahan dan pemukiman meliputi pengembangan perumahan, air bersih, limbah dan persampahan serta perkembangan jaringan listrik dan telekomunikasi masih belum mencukupi. Masalah sosial di wilayah perbatasan semakin menjadi perhatian serius pemerintah, baik daerah maupun pusat. Selain permasalahan batas wilayah yang dikaitkan dengan adanya ancaman yang datang dari luar wilayah masingmasing negara, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial masyarakat di daerah perbatasan serta dengan kondisi sumber daya alam yang semakin terbatas dan meningkatnya kompetisi ditingkat kawasan serta global, hal yang sensitif dan mudah menimbulkan perselisihan (disputes) maupun konflik. Akibat dari permasalahan tersebut jika tidak cepat ditangani oleh pemerintah, maka akan dapat menimbulkan konflik baik dari dalam maupun adanya intervensi pihak luar dengan menyebarkan opini-opini yang dapat memengaruhi masyarakat di wilayah perbatasan. Dari uraian diatas, maka akan berakibat kepada


47

1/4/2011 10:54:33 AM

jurnal yudhagama melemahnya ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan NKRI dengan permasalahan sebagai berikut: a. Kondisi masyarakat: - Penghayatan masyarakat terhadap Pancasila akan menurun dan berakibat mudahnya memasukkan fahamfaham dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pihak lawan dalam menggalang kekuatan sosial. - Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata dan adanya beberapa kebutuhan masyarakat yang berasal dari luar (negara tetangga, seperti di Provinsi Kalbar dan Kaltim yang lebih dominan memerlukan kebutuhan pokok dari Malaysia), sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara masyarakat WNI di wilayah perbatasan dengan masyarakat Malaysia diperbatasan yang berseberangan. - Tingkat pendidikan masyarakat di daerah perbatasan relatif masih rendah dan tertinggal, sehingga mudah dipengaruhi oleh budaya negara tetangga yang dapat melemahkan ketahanan sosial masyarakat. b. Kondisi hukum: - Illegal logging. Masih terdapat adanya upaya penyelundupan kayu (Illegal logging) ke negara tetangga baik melalui jalan utama (pos Libas) maupun jalan tikus. 48

Hal ini dilakukan dengan mengatasnamakan asosiasi masyarakat setempat maupun masyarakat secara perorangan. Penyelundupan kayu ke luar ini dilakukan, dikarenakan penjualan dapat dilakukan dengan cepat dan pembeli selalu siap menerima kayu setiap saat dengan harga yang lebih tinggi. - Illegal trading (penyelundupan). Masih banyak ditemukan adanya pengiriman pupuk bersubsidi ke negara tetangga dengan harga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga di dalam negeri termasuk masuknya barangbarang illegal ke wilayah Indonesia khususnya sembako seperti gula yang harganya lebih murah dibanding produk lokal, demikian juga barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan. - Illegal traficking (pelintas batas). Adanya hubungan keluarga/persaudaraan yang kuat antara masyarakat perbatasan yang berada di wilayah Indonesia dengan masyarakat yang berada di wilayah negara tetangga. Hal ini dikarenakan kedua kelompok masyarakat tersebut masih terdiri dari satu suku dengan budaya yang dilakukan bersama-sama. Dengan adanya kegiatan ini mengakibatkan banyaknya jalan setapak/jalan tikus di sepanjang perbatasan yang memberikan kerawanan terhadap pengamanan perbatasan. - Private farming (pertanian lintas negara). Adanya perkebunan penduduk kedua wilayah yang telah melewati garis perbatasan. Hal ini menyebabkan adanya kegiatan

keluar masuk perbatasan sehingga ikut mempengaruhi pengawasan perbatasan. Wilayah perkebunan ini pada beberapa wilayah masih diklaim tidak melewati perbatasan. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya private farming ini adalah terjadinya pergeseran patok perbatasan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sengketa wilayah perbatasan dapat menjadi sumber potensi ancaman pertahanan yang berimplikasi pada ketahanan sosial masyarakat, persoalan perbatasan yang belum tuntas tersebut diantaranya mengenai pelintas batas, penyelundupan, tapal batas dan persoalan lainnya perlu dilakukan upaya penanganan yang serius, sehingga tidak menimbulkan polemik dimasa mendatang. Maka, perlu ditetapkan suatu kebijakan dan strategi yang ditindaklanjuti melalui upaya konkrit dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat diwilayah perbatasan NKRI untuk mencapai sasaran yang diinginkan yaitu terciptanya kesejahteraan dan keamanan di wilayah perbatasan. Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah revitalisasi sosioekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Sehingga, menjadi penting dalam keterlibatan seluruh komponen bangsa di wilayah dalam menjabarkan kebijakan tersebut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing komponen bangsa. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:



1/4/2011 10:54:33 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD a. TNI. Sesuai dengan dengan amanat UU RI No 34/2004 bahwa salah satu tugas TNI dalam Opersi Militer Selain Perang (OMSP) adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah, dalam hal ini juga dikorelasikan dengan tugas yang lain yaitu mengamankan wilayah perbatasan negara. Pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan melalui pembinaan oleh satuan kewilayahan yang pada waktu lalu lebih dikenal dengan komando teritorial (koter). Pada hakikatnya pemberdayaan wilayah pertahanan itu sendiri sama dengan pembinaan teritorial, yaitu suatu upaya, pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus melalui pembinaan terhadap sumber daya nasional (geografi, demografi dan kondisi sosial) ditransformasikan menjadi ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk pertahanan negara. Adapun pembinaan teritorial oleh TNI dalam lingkup ketahanan sosial, dilakukan oleh aparat teritorial yang selalu memonitor dan melakukan pembinaan di wilayahnya. Sehingga, setiap permasalahan yang timbul akan selalu diketahui secara dini. Kemampuan yang harus dimiliki adalah kepemimpinan, tingkat pendidikan, kemampuan mental dan ideologi, kemampuan fisik, kemampuan profesionalisme dan kemampuan penguasaan 5 (lima) kemampuan teritorial yang dijabarkan sebagai berikut:

- Temu cepat dan lapor cepat. Kemampuan yang dapat menyelenggarakan penginderaan terhadap lingkungan, sehingga setiap perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dapat diketahui sedini mungkin. - Manajemen teritorial. Kemampuan yang dapat mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan psikologi untuk menemukan hal-hal yang kemungkinan dapat menimbulkan gejolak dan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap keadaan serta mampu mengambil tindakan pencegahan dalam rangka memelihara stabilitas wilayah. - Penguasaan wilayah. Dapat mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan psikologi untuk dapat menentukan hal-hal yang dapat menghambat jalannya pembangunan dan ikut serta dalam menggerakkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah sesuai kapasitas tugasnya. - Pembinaan rakyat terlatih. Kemampuan yang dapat membina dan memproyeksikan segenap potensi wilayah beserta rakyatnya dalam rangka menyelenggarakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). - Komunikasi sosial. Kemampuan komunikasi sosial diharapkan mampu menerjemahkan program

pembangunan nasional maupun daerah dengan bahasa yang sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan wilayah. b. Polri. Sesuai dengan amanat UU RI No 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka tugas Polri diantaranya adalah melaksanakan penegakan hukum dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri. Maka, dalam upaya membangun ketahanan sosial di wilayah perbatasan polri melakukan upaya-upaya sebagai berikut: - Bersama-sama dengan institusi penegak hukum lainnya melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap pelangggaran di wilayah perbatasan secara tuntas. - Memberdayakan tugastugas perpolisian masyarakat (polmas) sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan tindak kriminalitas lainnya di wilayah perbatasan yang dapat menimbulkan konflik antarnegara. - Melaksanakan sosialisasi hukum terhadap masyarakat di wilayah perbatasan agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat menghambat terbangunnya ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. - Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang


49

1/4/2011 10:54:33 AM

jurnal yudhagama bermukim di wilayah perbatasan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang negatif. c. Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat UU RI nomor 32/2004 dan UU RI nomor 12/2008 tentang otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki semangat untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerahnya, dengan tujuan pembangunan masyarakat menuju sejahtera dan berkeadilan segera dapat diwujudkan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan ketahanan sosial dalam rangka pembinaan wilayah, maka pemerintah dipandang perlu melakukan upaya-upaya pembinaan dalam peningkatan pembangunan melalui upayaupaya sebagai berikut: - Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui peningkatan kesempatan berpendidikan bagi masyarakat baik yang di kota maupun di desa dengan meningkatkan fasilitas pelayanan pendidikan baik jumlah, kualitas terutama penyebarannya, namun perluasan kesempatan belajar harus diikuti pula dengan relevansi jenis dan jenjang pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga dapat lebih efektif dan efisien. - Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Melalui peningkatan derajat 50

kesehatan masyarakat dengan pola hidup sehat, pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang tiap tahun melanda wilayah perbatasan dan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. - Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Melalui peningkatan kesejahteraan penduduk yang saat ini cukup memprihatinkan akibat masih tingginya angka kemiskinan dan disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, belum berkembangnya sektor riil serta rendahnya pertumbuhan dan produktivitas UKM dan koperasi. Untuk itu, perekonomian di wilayah perbatasan saat ini masih mengandalkan sektorsektor tradisional harus juga memerhatikan sektor-sektor nontradisional seperti industri juga tersier khususnya jasajasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. - Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. M e l a l u i peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perekonomian, sangat bergantung pada kelayakan infrastruktur pembangunan yang ada. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur baik dalam jumlah,

kualitas serta penyebarannya terutama sarana dan prasarana air dan listrik, transportasi perumahan dan pemukiman. - Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum. Melalui penataan dan pembinaan hukum tingkat daerah serta pemerintah ingin menempatkan supremasi hukum sebagai landasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan mengedepankan norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. - Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup. M e l a l u i penanganan masalah penataan ruang yang merupakan salah satu matra dalam perencanaan pembangunan daerah, serta masalah lingkungan hidup yang erat kaitannya dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari. - Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kawasan perbatasan. Melalui percepatan penanggulangan masalah yang mendasar pada masyarakat di perbatasan yakni masalah kemiskinan dengan sejumlah rentetan ikutannya yang rawan terhadap masalahmasalah lintas batas termasuk penyelundupan. c. Pembinaan oleh Komponen bangsa lainnya sesuai profesi. -

DPRD

sebagai

lembaga



1/4/2011 10:54:33 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD legistlatif, yang beranggotakan perwakilan dari rakyat melalui pemilu, hendaknya dapat berjalan dengan efektif terutama memperjuangkan nasib rakyat di daerah perbatasan, dengan mengecek secara langsung kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat diperjuangkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan agar hidup setara dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Permasalahan yang ada dapat dimusyawarahkan untuk dicarikan solusinya terutama peningkatan taraf hidup menuju masyarakat sejahtera. Masyarakat diperbatasan lebih cenderung berpihak kepada negara lain yang memiliki tingkat kemakmuran lebih baik dari negaranya sendiri. - LSM sebagai lembaga nondepartemen berkewajiban melakukan upaya menampung aspirasi masyarakat untuk dikomunikasikan dengan pemerintah setempat dalam penentuan prioritas pembangunan dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaannya. - Organisasi pemuda, dapat membantu pemerintah dengan melakukan kegiatan kepemudaan sebagai wujud mempererat persaudaraan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalis, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh bangsa lain. - Penegak hukum, memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan, jangan berpihak kepada kelompok yang kuat, karena dimata hukum semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk

dibela kebenarannya. - Imigrasi, memberikan pelayanan yang profesional, jangan mudah dipengaruhi oleh kekuatan finansial. - Pengusaha, agar lebih banyak melibatkan penduduk setempat dalam mengerjakan usahanya. - Akademisi, membuat kajian tentang timbulnya permasalahan di perbatasan dari aspek sosial sebagai bahan referensi pada pertemuan bilateral kedua negara, sehingga permasalahan dapat dieliminasi. - Insan pers/media massa. Menyampaikan informasi/ pemberitaan yang berimbang dan bersifat membangun juga sebagai kontrol sosial bagi kebijakan pemerintah. 3. Kesimpulan. Wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan negara dan masih memiliki permasalahan dalam ketahanan sosial yang berkaitan dengan lingkungan kemasyarakatan di perbatasan, terutama mengenai pelintas batas penduduk tradisional

dan lalu lintas barang-barang selundupan serta pelarian pelaku tindak kriminalitas, sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan ketahanan sosial agar terwujud kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Pembinaan kemampuan pertahanan di wilayah perbatasan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan pusat melalui kementerian pertahanan dan TNI serta komponen bangsa lainnya dalam rangka percepatan perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan yang berimplementasi terhadap tangguhnya ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Demikian semoga bermanfaat sebagai bahan perenungan seluruh komponen bangsa agar memberikan perhatian terhadap ketahanan sosial di wilayah perbatasan yang pada hakikatnya adalah pembangunan pertahanan dan keamanan negara di perbatasan.


51

1/4/2011 10:54:34 AM

jurnal yudhagama


I.

DATA POKOK

Nama Pangkat/Korps/NRP Tempat/tgl lahir Sumber Pa/th Agama Jabatan II.

52

IV. : : : : : :

Dody Usodo Hargo S., S.IP. Kolonel Inf/29955 Padang, 5 Maret 1961 Akabri/1984 Islam Staf Ahli Bidang Ilpengtek Kodiklat TNI AD

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Akabri Darat 1984 Sussarpara 1983 Sussarcabif 1984 Suspatihif/SPI 1986 Suspa Senban 1989 Suslapa I If 1995 Suslapa II If 1996 Tar Kader Intel 1997 Tar Binlat Intel 1998 Susdanyonif 1999 Seskoad 2000 Suskatjemen 2001 Tartih Inti Raider 2003 Susopsgab TNI 2006 Sesko TNI 2007 Susdanrem 2008 Lemhannas RI 2010

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

RIWAYAT PENUGASAN Ops Tim-Tim 5 Kali Ops Irian Jaya 1 Kali Ops Pamtas RI-Malaysia 1 Kali Ops Pamtas RI-RDTL 2 Kali Ops Lihkam NAD 1 Kali Singapore Singapore Malaysia Polandia Belanda Belgia

RIWAYAT JABATAN

1. Dan Ton Yonif 323 /Kostrad 2. Dan Kiban Yonif 323/Kostrad 3. Dan Kipan A Yonif Linud 433/Kostrad 4. Kasi Log Yonif 323/Kostrad 5. Dan Kipan C Yonif 323/Kostrad 6. Kasi Intel Brigif 13/Kostrad 7. Wadan Yonif 731/ Dam VIII Trikora 8. Kasdim 0505/Halteng Dam VIII Trikora 9. Kasdim 0504/P.Ambon Dam VIII Trikora 10. Kasiwaslat Sdirbindiklat Pussenif TNI AD 11. Dan Yonif 310/Dam III Siliwangi 12. Pabandya Lid Sintel Dam V/Brawijaya 13. Dandim 0823/Situbondo Dam V Brawijaya 14. Wadan Rindam V/Brawijaya 15. Dansatgas Mobil 12 Koops TNI NAD 16. Dosen Gol IV Seskoad 17. Asops Kasdam VI/Tanjungpura 18. Danrem 161/Wirasakti Dam IX/Udayana 19. Pamen Mabesad (dalam rangka Dik Lemhannas RI) 20. Staf Ahli Bidang Ilpengtek Kodiklat TNI AD V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

1985-1992 1996-1997 2007-2009 2000 dan 2009/2010 2004-2005 1993 2005 2007 dan 2008 2010 2010 2010

TANDA JASA Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun Satya Lencana Seroja 3 Kali Satya Lencana Raksaka Dharma Gom IX Satya Lencana Dwidya Sista Satya Dharma Nusa Kartika Eka Paksi Nararya



1/4/2011 10:54:34 AM


RUU KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA Oleh : Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. (Ketua Komisi I DPR RI)

S

alah satu prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2010 adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara atau (RUU KCPN). Seperti dalam proses pembahasan RUU lainnya, RUU komponen cadangan pertahanan negara juga tidak lepas dari perdebatanperdebatan substansial. Secara umum, keberadaan komponen cadangan tidak dapat dikorelasikan dengan bentuk militerisme. Karena dalam praktik, beberapa negara maju dan telah mempraktikkan sistem demokrasi justru menerapkan sistem wajib militer atau sukarela tanpa mengganggu praktik

demokrasi yang telah berjalan. Dalam konteks Indonesia, semangat awal yang dibangun dalam diskursus komponen cadangan adalah bagaimana mempertahankan kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan. Inilah yang disebut sebagai konsep pertahanan negara atau nasional. Secara lebih rinci, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bentuk pertahanan negara

Indonesia bersifat semesta. Artinya melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem pertahanan Indonesia ditopang oleh tiga komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama yang bertugas mempertahankan NKRI adalah TNI. Sebagai komponen utama, TNI merupakan unsur kombatan, baik ketika Indonesia sedang dalam masa perang maupun dalam masa damai. Komponen kedua adalah komponen


53

1/4/2011 10:54:35 AM

jurnal yudhagama

cadangan. Komponen cadangan merupakan unsur kombatan ketika demobilisasi dan kembali menjadi nonkombatan apabila didemobilisasi. Unsur komponen cadangan ini terdiri dari segenap sumber daya nasional baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Komponen ketiga adalah komponen pendukung yang tetap menjadi nonkombatan, baik ketika damai maupun ketika perang. Terkait dengan rencana pembahasan RUU KCPN, diskursus tentang komponen cadangan menjadi kajian sensitif dan kontroversial, baik di kalangan sipil, militer maupun di lingkungan dalam DPR sendiri, mengingat substansi rancangan undang-undang ini sejak awal sudah banyak mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan. Pro kontra tentang keberadaan undang-undang komponen cadangan pun banyak bermunculan. Komisi I DPR RI, sebagai komisi yang bertanggung jawab menggodok RUU ini masih mengkaji secara lebih mendalam mengenai urgensi, materi, substansi dan penjelasannya dari berbagai perspektif, baik yang mendukung, menolak, sipil, militer, akademisi maupun kelompok masyarakat madani. Bagi yang pro terhadap undang-undang tersebut, komponen cadangan merupakan unsur penting dan mendesak untuk segera diwujudkan demi mempertahankan kedaulatan negara. Persoalan bela negara pada hakikatnya bukan tanggung jawab TNI semata melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tapi 54

beban utama bela negara dalam pertahanan tetap menjadi tugas inti TNI sementara warga negara sipil hanya menjadi tenaga cadangan/pendukung. Ada tiga landasan yang memastikan kebutuhan bagi komponen cadangan pertahanan negara berikut aturan-aturannya di Indonesia, yaitu landasan legal, strategik dan ideologis. Secara legal, setidaknya ada tiga landasan undangundang yang mengamanatkan pembentukan komponen cadangan. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30. Pada intinya, pasal-pasal tersebut mengamanatkan hak dan kewajiban rakyat untuk membela pertahanan dan keamanan negara serta posisi rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam usaha mempertahankan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ini memang belum dimunculkan kata-kata komponen cadangan melainkan rakyat sebagai komponen pendukung pertahanan. Kalimat komponen cadangan secara eksplisit muncul dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 7 ayat (2) “sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung”. Sementara itu, pasal 8 ayat

(1) “komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama”. Dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat (3) disebutkan bahwa pembentukan komponen cadangan diatur berdasarkan undang-undang. Landasan legal konstitusional lainnya bagi pembentukan komponen cadangan ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 7 undang-undang ini mengatur tentang tugas pokok TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk tujuan ini, TNI diberi kewenangan untuk “memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”. Atas dasar undang-undang ini, TNI mendapatkan tugas untuk membentuk, membina, dan menggunakan komponen cadangan untuk pertahanan negara. Komponen cadangan dibentuk dan dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan



1/4/2011 10:54:35 AM


kemampuan TNI. Mobilisasi sendiri adalah kebijakan politik yang dinyatakan oleh presiden, sehingga TNI tidak dapat sesuka hati mengerahkan komponen cadangan kendati ia adalah sebagai pelatih sekaligus pembina komponen cadangan. Landasan kedua adalah landasan strategik. Sistem pertahanan Indonesia masih menggunakan doktrin sishankamrata, yaitu sistem pertahanan semesta dimana seluruh rakyat Indonesia berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi di dalamnya. Dilihat dari luas geografis dan populasi Indonesia, maka jumlah TNI aktif sebagai komponen utama, yaitu 320 ribu, dinilai tidak mencukupi untuk mempertahankan negara ini, sehingga dibutuhkan unsur lain dari kalangan rakyat yang terlatih sebagai komponen cadangan. Berdasarkan renstra pertahanan 20 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan 160.000 orang per angkatan baik angkatan darat, laut, dan udara. Dari sinilah kekuatan militer membutuhkan dukungan dan peran kekuatan (komponen) lain sebagai cadangan untuk menghadapi persoalan seputar pertahanan negara yang semakin kompleks. Landasan terakhir adalah landasan ideologis. Landasan ideologis inipun memiliki pijakannya tersendiri, yaitu UUD Negara RI tahun 1945, dimana negara adalah pelaksana dari sistem pertahanan. Secara ideologis, aturan tersebut menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin pertahanan dan menyediakan keamanan negara

dengan hak untuk memanfaatkan seluruh sumber daya negara untuk melaksanakannya. Sebagai konsekuensi logis dari prinsip ini, negara harus mengelola rakyat sebagai salah satu komponen pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Rakyat sebagai kekuatan pendukung perlu disiapkan dan diorganisasikan melalui sebuah mekanisme operasional untuk dapat memiliki kemampuan yang sistemik dalam pertahanan negara, yang diwadahi melalui pe m b e n t u k a n k o m p o nen cadangan. Selain itu, secara taktis politis, pengelolaan rakyat sebagai komponen cadangan dapat mengurai dikotomi sipil militer dalam konteks pembangunan pemerintahan sipil yang demokratis dan efektif dalam mengontrol militer. Pe n g o r g a n i s a s i a n r a k yat pada komponen cadangan dapat membangun hubungan dan pemahaman yang positif antara sipil-militer, sehingga mempersempit kecurigaan dan kesenjangan interaksi, terutama dalam konteks kekinian dimana Indonesia tengah berjuang keras menuju sebuah negara demokrasi yang ideal. Kewajiban membela negara saat negara dalam situasi darurat berlaku bagi semua negara. Secara teknis, keuntungan utama dalam memiliki komponen cadangan adalah untuk meningkatkan kekuatan utama dalam waktu singkat, tidak perlu lagi pelatihan militer seperti wajib militer. Secara ekonomis, komponen cadangan lebih efisien daripada tentara biasa karena mereka hanya dipanggil

ketika dibutuhkan dan tidak perlu digaji seperti halnya wajib militer kecuali dalam kondisi mobilisasi saja. Selain itu, keuntungan memiliki komponen cadangan adalah ia dapat menjadi faktor deterence. Di sisi lain, pihak yang menolak RUU komponen cadangan pun memiliki ragam rasionalisasi logis yang tidak bisa diabaikan suaranya. Pihak yang menolak bukan hanya dari kalangan penggiat demokrasi dan LSM, tetapi juga dari kalangan yang memiliki latar belakang sejarah kemiliteran. Dari yang menolak ini, ada yang menolak secara keseluruhan dengan alasan momen yang belum tepat bagi Indonesia dalam membentuk komponen cadangan, tetapi ada juga yang menolak secara parsial khususnya terhadap ketentuan-ketentuan atau pasalpasal tertentu yang dianggap bermasalah, sehingga perlu direvisi. Salah satu alasan penolakan RUU ini adalah keterkaitan dengan masalah hak azasi manusia. Ada kekhawatiran bahwa apabila RUU KCPN ditetapkan, maka akan berpotensi melanggar hak azasi manusia. Dalam berbagai sosialisasi maupun hearing tentang RUU ini dijelaskan bahwa komponen cadangan berbeda dengan wajib militer. Namun, penjelasan tersebut dianggap belum memuaskan banyak kalangan sehingga komponen cadangan tetap dicurigai sebagai bentuk lain dari pemberlakuan wajib militer di Indonesia. Komponen cadangan tidak hanya menyentuh individu atau SDM untuk direkrut menjadi


55

1/4/2011 10:54:35 AM

jurnal yudhagama

sipil terlatih, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan sumber daya alam dimana undangundang mewajibkan setiap orang menyerahkan sumber daya alam yang dimilikinya guna dibentuk sebagai komponen cadangan. Selain berpotensi timbulnya penyimpangan, bagi sebagian pihak, ini berarti perampasan hak milik. Membela pertahanan negara tentu merupakan sebuah kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi apabila dilakukan secara paksa, maka dianggap mencederai HAM seseorang. Persoalan kedua terkait penyalahgunaan kemampuan serta kemampuan kontrol dan pembinaan terhadap para anggota komponen cadangan. Dalam kondisi dimana tingkat kesejahteraan dan kemiskinan menjadi isu yang masih sensitif, para sipil terlatih ini justru dikhawatirkan akan menjadi kelompok prajurit bayangan yang menyalahgunakan kemampuannya untuk tindakan kriminal atau bahkan terorisme. Dalam kasus demonstrasi di Thailand, misalnya, kuatnya daya tahan para demostran menghadapi serangan pemerintah karena para demostran tersebut memiliki kemampuan pertahanan ala militer yang mereka dapatkan dalam program wajib militer. Dalam kasus Indonesia dimana konflik horizontal masih sering terjadi, adanya kelompok sipil terlatih ini justru akan menjadi ancaman bagi eskalasi konflik yang semakin sulit dihentikan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah persoalan anggaran. Anggaran komponen cadangan ini sangat besar dan akan lebih bermanfaat jika dialokasikan bagi pemenuhan 56

alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Memang tidak ada keterkaitan antara wajib militer dengan persoalan praktek demokrasi. Tetapi dalam kondisi saat ini dimana ancaman terhadap kedaulatan tidak lagi bersifat tradisional, maka pembentukan komponen cadangan dianggap pemborosan dan mubazir. Berdasarkan data intelijen, dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun ke depan, Indonesia tidak akan mengalami perang dengan negara lain. Perkembangan saat ini juga menunjukkan bahwa ancaman terhadap sebuah negara tidak hanya bersifat konvensional dan tradisional, melainkan berkembang menjadi sangat kompleks dan merambah hal-hal yang sifatnya nonmiliter. Karena itu, peran pertahanan sipil dapat dilakukan melalui fungsi dan profesinya sehari-hari, bukan melalui pelatihan militer. Dalam konteks hubungan sipil militer, komponen cadangan dicurigai sebagai upaya untuk menanamkan kembali kekuasaan TNI atas negara ini. Perekrutan komponen cadangan terlalu luas dimana seluruh warga Negara

Indonesia yang memenuhi persyaratan diwajibkan menjadi anggota komponen cadangan. Sedangkan syarat menjadi anggota komponen cadangan sangat umum dan mudah yaitu berumur minimal 18 tahun, telah bekerja baik sebagai PNS, buruh atau pekerja serta beriman dan setia kepada NKRI. Ini berarti pemaksaan dimana pada kenyataannya hampir seluruh warga Negara Indonesia diwajibkan menjadi angota komponen cadangan. Masih banyak persoalan dan pendapat pro maupun kontra terhadap keberadaan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara tersebut. Karena itu, Komisi I DPR RI akan benar-benar serius mengkaji materi, substansi dan filsafat RUU komponen cadangan pertahanan negara ini secara lebih mendalam dengan mendengarkan berbagai masukan dari seluruh pihak baik yang setuju, menolak atau merevisi. Sehingga, ketika diundangkan, RUU ini benarbenar dapat diterima oleh semua kalangan atau ketika harus ditolak, semua pihak telah memahami logika dan permasalahannya.

DANRINDAM III/SILIWANGI beserta Staf & Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika TNI AD Tanggal 15 Desember 2010 Danrindam III/Siliwangi Drs. Utoh Zaendy Kolonel Inf NRP. 30427



1/4/2011 10:54:36 AM


RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS Nama Daerah Pemilihan Tempat/Tgl Lahir Status Alamat Rumah Kantor Agama Jabatan di DPR Pendidikan Formal Riwayat Organisasi E-mail Blogspot

: Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. : Jabar VIII (Cirebon dan Indramayu) : Jakarta, 25 September 1966 : Menikah : Jl. Ayat No. 94 Jati makmur, Pondok Gede, Bekasi : Gd Nusantara 1 Lt. 3 No 333, telp. 021-57857004 : Islam : a. Anggota Fraksi PKS b. Anggota Komisi 2 c. Pimpinan Pansus Century d. Ketua Komisi I DPR RI : a. S1 Fisip UI Jurusan Ilmu Politik b. S2 Fisip UNAS Jurusan Ilmu Politik : a. Ketua Kaderisasi PKS 1999-2005 b. Ketua Badan Perencanaan Dakwah DPP PKS 2005-2009 c. Wasekjend Bidang Media DPP PKS 2009-Sekarang c. Direktur Yayasan Iqra Bekasi : [email protected] : Mahfudzsiddiq.blogspot.com


57

1/4/2011 10:54:37 AM

jurnal yudhagama

Jurnal Media Informasi dan komunikasi TNI AD

Dewan Redaksi dan Staf Jurnal Yudhagama Mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika natal 2010 dan tahun baru 2011

DIRGAHAYU TNI ANGKATAN DARAT 15 DESEMBER 2010

LETKOL INF HUSNI NRP. 1910019160865

DANDIM-0909/SANGATTA KOREM-091/ASN KODAM VI/MULAWARMAN BESERTA SELURUH STAF DAN ANGGOTA SERTA PERSIT KCK CABANG 56 DIM-0909/SGT

Mengucapkan SELAMAT HARI JUANG KARTIKA 15 DESEMBER 2010

58



1/4/2011 10:54:38 AM



59

1/4/2011 10:54:39 AM

jurnal yudhagama

60



1/4/2011 10:54:42 AM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Recommend Documents