Media Informasi dan Komunikasi TNI AD. Volume 30 No. 3 September

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Volume 30 No. 3 September 2010 Edisi September.indd 1

1

10/19/2010 1:24:03 PM

jurnal yudhagama

Koleksi Jurnal Yudhagama mulai Edisi Maret Tahun 2009-Edisi September 2010

Jurnal Yudhagama adalah media komunikasi internal Angkatan Darat, yang mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat. Redaksi menerima karangan dari dalam maupun dari luar lingkungan Angkatan Darat, dengan syarat merupakan karangan asli dari penulis. Karangan yang dimuat dalam jurnal ini dapat dikutip seluruh atau sebagian dengan menyebut sumbernya. Bidang topik dan judul tulisan diserahkan kepada penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.

2

Volume 30 No. 3 September 2010

Edisi September.indd 2

10/19/2010 1:24:11 PM

Jurnal


Vol. 30 No. 3 September 2010

D A F T A R I S I

Media Informasiwww.tniad.mil.id dan Komunikasi TNI AD

Terwujudnya Peran TNI Dalam Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Ketahanan Nasional Reformasi Birokrasi Gelombang II

6

Mewaspadai Bahaya Laten Komunis Pekerjaan Rumah Yang Tidak Akan Pernah Selesai Peranan Intelijen TNI Dalam Mendukung Tugas Keamanan Nasional

40

26

Keamananan Non Tradisional Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Visi Spersad Dalam Pembinaan Personel TNI AD


17

35

47


3

10/19/2010 1:24:13 PM

jurnal yudhagama

Tim Redaksi Jurnal Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat STAF AHLI : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Koorsahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Brigjen TNI S. Widjonarko, S.Sos, M.M., M.Sc. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Inf Pandji Suko Hari Yudho KETUA TIM EDITOR : Kolonel Inf Made Datrawan DEWAN REDAKSI : Kolonel Inf Widodo Rahardjo, Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito, Kolonel Arm Beny Efendy, Letkol Inf Dedy Agus Purwanto, S.H. SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Caj Priyo Purwoko, BA, SH, Letkol Caj M.Yakub ANGGOTA TIM EDITOR : Mayor Inf Abidin Toba, Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, Mayor Inf Dodi Fahrurozi, Kapten Caj Luther Bangun, Lettu Caj (K) Besarah S.M, S.S DISTRIBUSI : Mayor Inf Ibnu Yudo Prawiro DESIGN GRAFIS : Serka Enjang TATA USAHA : Peltu (K) Ety Mulyati, PNS Sri Handini, PNS Supriyatno REDAKTUR FOTO : Lettu Inf Suwandi ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected]

4

Cover : Uji coba penembakan Rudal Grom Komposite

P

embaca yang budiman, pada Jurnal Yudhagama edisi September tahun 2010 ini, redaksi akan mengangkat tema yang berkaitan dengan dua peristiwa penting yang terjadi pada bulan Oktober yakni HUT TNI yang ke-65 dan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kedua peristiwa ini banyak keterkaitannya dengan peran dan tugas-tugas TNI saat ini dan kedepan sehingga berbagai topik yang aktual berkaitan dengan TNI dan TNI AD khususnya dapat kami sajikan kepada para pembaca yang setia. Seiring dengan tema tersebut, redaksi mencoba menampilkan buah pikiran dari para perwira Angkatan Darat dan Tokoh-Tokoh Sipil dalam rangka memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif bagi pembinaan TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan Negara. Dalam hal ini, banyak topik-topik aktual yang kami tampilkan untuk kemajuan TNI Angkatan Darat berkaitan dengan tugas-tugasnya. Sebagai topik yang terhangat dibicarakan saat ini adalah tentang perkembangan Reformasi Birokrasi, yang mana tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga pusat ditargetkan sudah selesai direformasi, termasuk di dalamnya institusi TNI. Pentingnya Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance yang secara universal diyakini menjadi kondisi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam hubungan ini, salah satu program utama pemerintah adalah pembangunan aparatur negara



10/19/2010 1:24:15 PM


Kata Pengantar melalui penerapan reformasi birokrasi. Masalah ini dikupas secara rinci oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak E.E Mangindaan, S.IP. dalam tulisannya berjudul “Reformasi Birokrasi Gelombang II”. Masalah aktual lainnya berkaitan dengan peran dan tugas-tugas TNI saat ini adalah mengenai perbatasan, yang menyangkut tentang pulau-pulau terluar yang kita miliki. Sebagaimana kita ketahui Indonesia terdiri dari beriburibu pulau baik besar maupun kecil dan berbatasan darat dengan tiga negara yaitu Malaysia, PNG dan Timor Leste, serta berbatasan laut dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, PNG, Australia, Palau dan Timor Leste. Semua itu harus kita jaga dengan baik, dan jangan sampai terjadi seperti akhir-akhir ini, konflik antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan laut. Sebagai seorang tokoh sipil dan pakar hukum, yang memiliki wawasan luas di bidang perbatasan dan pulau-pulau terluar, Gubernur Lemhannas, Prof. Dr. Muladi, S.H. menyampaikan pandangannya melalui tulisan berjudul “Terwujudnya Peran TNI Dalam Memberdayakan PulauPulau Terluar Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, Untuk memperkaya pengetahuan di bidang intelijen, redaksi juga mengangkat tulisan dari Perwira Tinggi Angkatan Darat yang sangat kompeten di bidang tugas-tugasnya. Kabais TNI, Mayjen TNI Anshory Tadjudin, mengungkapkan pikirannya melalui tulisan dengan judul “Peranan Intelijen TNI Dalam Mendukung Tugas Keamanan Nasional”. Dalam hal ini pria yang pernah bertugas sebagai Athan RI di Washington DC ini, mempertanyakan mengapa negara sebesar NKRI ini bisa tak berdaya menghadapi lingkungan global. Semua itu terjawab dalam pemikirannya melalui tulisan ini yang diungkapnya secara rinci. Untuk lebih variatifnya tentang materi jurnal Yudhagama kali ini, redaksi juga menyajikan tentang bagaimana pembinaan personel yang baik dalam organisasi TNI AD, karena Sumber Daya Manusia yang handal mempunyai peranan yang penting dalam suatu organisasi. Melihat tantangan tugas ke depan akibat perubahan-perubahan di era globalisasi ini, kualitas sumber daya manusia mau tidak mau harus terus ditingkatkan, Aspers Kasad, Mayjen TNI Ali Yusuf Susanto, S.IP.,M.M. yang banyak memahami dan berpengalaman di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, menyumbangkan tulisannya berjudul “Visi Spersad Dalam Pembinaan Personel TNI AD”. Disamping itu, masih banyak tulisan-tulisan menarik lainnya yang kami tampilkan melalui Jurnal Yudhagama kali ini, yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca yaitu tentang masalah komunis di Indonesia dengan tulisan berjudul “Mewaspadai Bahaya laten Komunis, Pekerjaan Rumah Yang Tidak Akan Pernah Selesai” yang disajikan oleh Drs. Alfian Tanjung, M.Pd. dan satu lagi ungkapan tulisan oleh Peneliti Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Jaleswari Pramodhawardani. Yang berjudul “Keamanan Non Tradisional dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional Indonesia”. Setelah para pembaca yang budiman menyimak materi yang termuat pada edisi kali ini, maka kiranya dapat menjadi pemikiran dan referensi bagi kita untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Selamat Membaca dan Dirgahayu TNI !!!!!

REDAKSI Volume 30 No. 3 September 2010 Edisi September.indd 5

5

10/19/2010 1:24:15 PM

jurnal yudhagama

Reformasi Birokrasi Gelombang II Oleh : E.E. Mangindaan (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara)

R

eformasi yang sudah dilakukan sejak tahun 1998 telah berhasil meletakkan landasan politik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara, revitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara, dan pemilihan umum, dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (good governance). Dengan perjalanan yang cukup melelahkan itu, Indonesia berhasil melalui masa krisis perubahan dengan baik. Dalam bidang ekonomi, reformasi juga telah mampu membawa kondisi ekonomi yang semakin baik, sehingga mengantar Indonesia kembali ke dalam jajaran middle income country.

6

kepada masyarakat. Dalam hubungan ini, salah satu program utama pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi gelombang pertama yang dilakukan secara bertahap. Tahun 2008 pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi, yang dimulai dengan Kementerian (dulu Departemen) Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pilot project. Tahun berikutnya, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menyusul melaksanakan reformasi birokrasi. Ditargetkan, tahun 2011 seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat sudah direformasi, kemudian disusul reformasi birokrasi jajaran pemerintah daerah, yang ditargetkan secara bertahap penyelesaiannya pada tahun 2025.

(Foto: Ist)

Reformasi birokrasi gelombang kedua juga dimaksudkan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis tahun 1998 dan diharapkan pada tahun 2025 Indonesia berada pada fase untuk benarbenar bergerak menuju negara maju.

Meskipun reformasi telah membawa hasil positif, tetapi hal itu belum mampu mengangkat Indonesia pada posisi yang sejajar dengan negara-negara lain, baik di Asia Tenggara maupun Asia. Salah satu contohnya adalah dalam hal kemudahan berusaha, investor asing masih menganggap Indonesia sebagai negara yang memiliki waktu terlama dalam memproses perijinan investasi. Demikian juga halnya dalam daya saing global, meskipun terdapat perbaikan, tetapi masih berada pada kelompok terbawah dibandingkan dengan negaranegara Asia atau Asia Tenggara lainnya. Ada empat hal yang terkait dengan birokrasi yang digarisbawahi oleh GCI sebagai “the most problematic factors for doing businesses” di Indonesia, yaitu: inefficient government bureaucracy, policy instability, corruption, dan restrictive labour regulations. Dalam hal kebersihan birokrasi yang dilihat dari persepsi korupsi, peringkat Indonesia masih di bawah Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan New Zealand. Pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya menerapkan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi kondisi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima



10/19/2010 1:24:15 PM


(Foto: Ist)

dipandang belum efisien, kebijakan yang belum stabil, dan masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Reformasi gelombang pertama

(Foto: Ist)

Untuk operasionalisasi program reformasi birokrasi, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M. PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; dan Permenpan Nomor: PER/04/M. PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi setiap Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/ Pemda) untuk melakukan proses reformasi birokrasi di instansinya masing-masing. Dalam pidato kenegaraan di depan DPR RI dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Hari Kemerdekaan RI, presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa Indonesia lima tahun mendatang, yaitu melaksanakan reformasi gelombang kedua. Komitmen ini berkaitan dengan kondisi birokrasi pemerintah yang

(Foto: Ist)

juga dipandang belum mencapai sasaran pembenahan kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, reward and punishment, dan perubahan mindset dan culture set. SDM aparatur negara Indonesia saat ini berjumlah 4,732,472 PNS (data BKN per Mei 2010). Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi yang tidak seimbang/merata mengenai kuantitas, kualitas dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah), masih rendahnya tingkat produktivitas PNS, remunerasi yang tidak berbasis kinerja, pensiun yang kurang menjamin kesejahteraan, dan sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang belum berbasis kompetensi dan transparan. Seiring dengan dilaksanakanannya reformasi di tiga pilot project, banyak pihak yang memiliki pemahaman bahwa reformasi birokrasi identik dengan peningkatan remunerasi. Pemahanan yang menyesatkan itu perlu diluruskan, agar tujuan reformasi birokrasi yang sangat mulia itu tidak melenceng. Sebab, peningkatan remunerasi hanya merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi yang merupakan rangkaian dari berbagai proses yang harus dilalui, sebelum diberikan tunjangan kinerja sebagai bagian dari remunerasi, selain gaji dan berbagai tunjangan sebelumnya yang telah melekat pada pegawai. Tunjangan kinerja diberikan setelah instansi pemerintah yang melakukan reformasi birokrasi telah menunjukkan perbaikan kinerja sesuai dengan ’janji’ yang tercantum dalam usulan reformasi birokrasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M. PAN/7/2008 tentang Pedoman


7

10/19/2010 1:24:16 PM

jurnal yudhagama

(Foto: Ist)

Umum Reformasi Birokrasi; dan Permenpan Nomor: PER/04/M. PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk itu maka reformasi birokrasi gelombang kedua harus dilaksanakan secara menyeluruh, mendalam, nyata serta menyentuh sendi kehidupan masyarakat. Reformasi birokrasi gelombang kedua juga dimaksudkan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis tahun 1998 dan diharapkan pada tahun 2025 Indonesia berada pada fase untuk benar-benar bergerak menuju negara maju. Harus dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, karena reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses overlapping fungsifungsi pemerintahan, melibatkan jutaan manusia dan melibatkan anggaran yang tidak sedikit,

8

menata ulang proses birokrasi di level tertinggi hingga terendah, dan memerlukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah secara bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, bersifat out of the box thinking, dan a new paradigm shift, serta upaya luar biasa (business not as usual). Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar dalam menyongsong tantangan abad 21. Jika reformasi birokrasi berhasil dilaksanakan dengan baik, maka reformasi birokrasi akan dapat mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki most improved bureaucracy, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/ program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi, dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif

dan efektif dalam menghadapi globalisasi, dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tetapi jika gagal, maka yang terjadi adalah ketertinggalan kemampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak eksponensial di abad 21, antipati, trauma, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian good governance. Upaya reformasi birokrasi nasional menyeluruh membutuhkan revisi kerangka regulasi, dan modernisasi berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian tugas fungsi instansi pemerintah kepada paradigma dan peran yang baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu grand design dan road map reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi suatu living document. Grand Design reformasi birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025, berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN. Sedangkan Road Map adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian



10/19/2010 1:24:16 PM


seterusnya. Agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document yang mampu mengikuti dinamika perubahan lingkungan srtategis, maka Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 20102025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden; sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 20102014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai dokumen Perencanaan, Grand Design memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi. Visi Reformasi Birokrasi adalah “Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Governance)”. Dalam rumusan lebih rinci, Visi Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Adapun misinya ada tiga, yakni (1) Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; (2) Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, sistem remunerasi, sistem pensiun, sistem penganggaran dan keuangan, mind set dan culture set; pengawasan dan akuntabilitas; kualitas pelayanan publik; dan (3) Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membentuk birokrasi profesional, dengan karakteristik: adaptif, berintegritas, berkinerja

tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasarannya meliputi area perubahan yang mencakup aspekaspek manajemen pemerintahan, yakni: 1. Organisasi, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); 2. Tata laksana, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; 3. Sumber daya manusia aparatur, yaitu SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; 4. Peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; 5. Pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 6. Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 7. Pelayanan publik, yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan 8. Budaya kerja aparatur (culture set dan mind set), yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Secara operasional upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dirumuskan kedalam program-program yang pelaksanaannya dibagi dalam tingkatan nasional dan tingkat kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. Tingkat nasional, dibedakan kedalam lingkup makro dan meso. Pada lingkup makro, program-

program ditujukan pada kerangka regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara pada lingkup meso, program-program ditujukan pada upaya mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L dan pemda; Pada tingkat kementerian/ lembaga/Pemda, program-program ditujukan pada upaya implementasi kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan pemda. Program-program operasional pada masing-masing tingkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (Tabel 1, hal. 11) Pendekatan Pelaksanaan program dilakukan dengan tiga pendekatan decentralized, multispeed, dan centrally coordinated actions. Decentralized, setiap K/L dan pemda melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi dengan mengacu kepada GDRM, sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi. Multispeed, Penyebarluasan pemahaman tentang GDRM secara serentak kepada seluruh K/L dan Pemda dalam rangka efektivitas pencapaian target sasaran pelaksanaan RB. Setiap K/L dan pemda memiliki karakteristik yang berbeda sehingga reformasi birokrasi dilakukan dengan titik awal dan kecepatan yang berbeda. Format yang sama diterapkan untuk K/L dan pemda secara bertahap sesuai dengan kesiapan masingmasing. Centrally coordinated actions reformasi birokrasi dilakukan dengan langkah-langkah yang terkoordinasi


9

10/19/2010 1:24:16 PM

jurnal yudhagama

secara nasional dengan acuan GDRM, dilakukan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, yang pelaksanaan seharihari oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan implementasi program-program dilakukan oleh K/L dan pemda, serta dimonitor dan dievaluasi secara periodik, berkelanjutan dan melembaga. Agar pelaksanaan program dapat diukur keberhasilannya, maka perlu dirancang indikator kinerja program yang mencakup ukuran sebagai berikut: (Tabel 2, hal. 12) Sebagai langkah konkrit dari upaya reformasi birokrasi, pemerintah juga telah membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional melalui Keppres No. 14 tahun 2010. Secara nasional pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk dalam sebuah struktur yang dapat digambarkan sebagai berikut: (Tabel 3, hal. 12) Tugas Komite Reformasi Birokrasi antara lain:

Pengarah Nasional,

1. Menetapkan acuan nasional untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional; 2. Menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi; 3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi; 4. Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;

10

5. Membentuk Tim Independen dan Tim Quality Assurance. Tugas Tim Reformasi Birokrasi Nasional antara lain: 1. Menyusun Grand Design dan Road Map reformasi birokrasi 2010 – 2025; 2. Merumuskan kebijakan dan strategi operasi reformasi birokrasi nasional; 3. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional; 4. Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; 5. Mengusulkan penetapan pelaksanaan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk Kementerian/ Lembaga/Pemda kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu, ada juga Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), dibentuk atas dasar ketetapan Pasal 3 Ayat (4) Keppres No. 14 Tahun 2010, bertugas membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan tugas operasional pengelolaan reformasi birokrasi. Tugas-tugas tersebut antara lain: 1. Menyusun Juklak/Juknis pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/ Pemda 2. Menyusun kriteria dan ukuran keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional; 3. Melakukan kajian dan penilaian terhadap usulan reformasi birokrasi K/L/Pemda; 4. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/ resiko kegagalan pelaksanaan

reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi resiko; 5. Melakukan komunikasi dan asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh K/L/ Pemda; 6. Membantu Tim RBN melakukan monitoring dan evaluasi; 7. Melaksanakan knowledge management. Tim Independen memiliki tugas antara lain : 1. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L/Pemda kepada Tim RBN; 2. Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Tim RBN; 3. Memberikan masukan tentang kebijakan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Tim RBN. Selain tim independen, juga ada Tim Quality Assurance, yang memiliki tugas antara lain : 1. Melaksanakan penjaminan kualitas; 2. Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional; 3. Tim Quality Assurance bersama Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Independen memastikan seluruh kebijakan dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan Grand Design dan Road Map reformasi birokrasi serta juklak dan juknis; 4. Menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.



10/19/2010 1:24:16 PM


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah dilakukan dengan menggunakan pola yang sama dengan reformasi birokrasi yang dilakukan pada K/L di pemerintah pusat. Disamping nantinya sudah ada acuan yang dijadikan dasar untuk melakukan reformasi birokrasi, yaitu Grand Design dan Road Map reformasi birokrasi, pemerintah juga diharapkan dapat menyelaraskan inovasi-inovasi yang telah mereka lakukan sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah menjadi penting untuk dilakukan dengan centrally coordinated actions, hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan reformasi birokrasi yang lebih pada peningkatan tunjangan kinerja tanpa disertai dengan perubahanperubahan yang signifikan ke arah peningkatan kinerja birokrasi di daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di daerah akan secara terus menerus dimonitor dan dievaluasi secara ketat.

Target yang ingin dicapai dari proses Reformasi Birokrasi di daerah adalah sebagai berikut: (Tabel 4, hal. 13) Ketiga instansi yakni Kemenko Perekonomian, BPKP, dan BAPPENAS sudah selesai diproses pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 sudah dalam proses penetapan tunjangan kinerja (melalui Peraturan Presiden). Sampai dengan bulan Juli 2010 telah diselesaikan proses Reformasi Birokrasi pada POLRI, TNI, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, Kementerian PAN dan RB, dan Kementerian Hukum dan HAM. Langkah selanjutnya adalah proses penetapan tunjangan kinerjanya. Penetapan tunjangan kinerja dilakukan dengan prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1. Equal pay for equal work; 2. K/L yang mengusulkan tunjangan kinerja agar mengoptimalkan pagu belanja; 3. Tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan penilaian bobot jabatan dan kinerja pegawai dengan

mengacu kepada indeks besaran tunjangan kinerja yang ditetapkan; 4. Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu K/L harus disetujui oleh DPR (komisi terkait) dan pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan. Bila suatu Kementerian/Lembaga memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, perlu mendapat persetujuan DPR (Badan Anggaran) dan pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan. Penetapan tunjangan kinerja dilakukan dengan menggunakan Metode Hay’s atau Metode Factor Evaluation System (FES). Metode Hay’s menggunakan grading sebanyak 27, sedangkan metode FES menggunakan Grading sampai dengan 17. Tingkatan grading untuk masing-masing jabatan dilihat dari kedua metode ini digambarkan dalam tabel di bawah ini: (Tabel 5, hal. 13)

Tabel 1

Makro 1. Penataan Organisasi; 2. Penataan Tatalaksana; 3. Penataan Manajemen SDM Aparatur; 4. Penguatan Pengawasan Intern; 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik.

Meso 1. Quick Win; 2. Manajemen Perubahan; 3. Konsultasi dan Asistensi; 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 5. Knowledge management.

Mikro 1. Quick Win; 2. Manajemen Perubahan; 3. Penataan dan penguatan Organisasi; 4. Penataan Tatalaksana; 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6. Penataan Peraturan Perundangundangan; 7. Penguatan Pengawasan Internal; 8. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;


11

10/19/2010 1:24:16 PM

jurnal yudhagama

Tabel 2

Program 1. Quick Win; 2. Manajemen Perubahan; 3. Penataan dan penguatan organisasi; 4. Penataan tatalaksana; 5. Penataan manajemen SDM aparatur; 6. Penataan peraturan perundangundangan; 7. Penguatan pengawasan intern; 8. Penguatan akuntabilitas kinerja; 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Outcomes

Indikator

1. Tidak ada korupsi

Control of corruption

2. Tidak ada pelanggaran

Opini Audit BPK

3. APBD bagus

Peningkatan Penerimaan dan Penerapan anggaran (% Peningkatan dan Penyerapan tiap triwulan)

4. Semua program selesai baik

Progresss (% Penyelesaian program tiap triwulan)

5. Semua perijinan cepat

kemudahan bisnis (Peringkat kemudahan bisnis)

6. Komunikasi dengan publik baik

Kepuasan masyarakat (IKM)

7. Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif

Disiplin pegawai (% tingkat disiplin pegawai)

8. Jumlah reward dan punishment

Reward and Punishment (% pemberian reward and punishment)

9. Hasil pembangunan nyata (growth, job, poverty, food, energy, health, education, dll)

Pertumbuhan ekonomi (% Economic growth) Pengangguran (Tingkat pengangguran) Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan) Akuntabilitas (Voice and Accountability Index)

Base line

Target

Tabel 3

12



10/19/2010 1:24:16 PM


Tabel 4 2011 - 2014

Meluruskan upaya RB yang telah dilakukan oleh sejumlah Pemda agar sesuai dengan kebijakan nasional

2025

Secara bertahap proses RB dilakukan pada Pemda, pada tahun 2025 seluruh proses selesai, dan diharapkan pemda memiliki kinerja yang optimal Hingga akhir tahun 2025 harus diselesaikan RB di: 33 Provinsi, 399 Kabupaten, 98 Kota (termasuk DKI Jakarta: 1 kabupaten, 5 kota).

Tabel 5

Eselon I

II

III

IV

Grading FES

Jabatan

Grading Hay’s

17

DIRJEN/KABADAN/IRJEN/SEKJEN

27

16

DEPUTI-1/SESMEN/SESTAMA

15

DEPUTI-2/SAHMEN-1

24

14

DIREKTUR-1/KARO-1/INSPEKTUR/ SAHMEN 2

23

13

ASDEP-1/DIREKTUR-2/KARO-2

25-26

21-22

12

ASDEP-2/DIREKTUR-3/KARO-3

20

11

KABAG/KASUBDIT/KABID 1

19

10


18

9


17

8

KASUB/KASI 1

16

7

KASUB/KASI 2

15

6

KASUB/KASI 3

14

5

Pelaksana -1

9-13

4

Pelaksana-2

7-8

3

Pelaksana-3

5-6

2

Pelaksana-4

3-4

1

Pelaksana-5

1-2


13

10/19/2010 1:24:16 PM

jurnal yudhagama

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I. DATA DIRI Nama Tempat, Tanggal lahir Jenis Kelamin Agama Alamat Status Perkawinan Nama Istri Jumlah Anak

: : : : : : : :

Evert Erenst Mangindaan , S.IP. Solo, 5 Januari 1944 Laki-laki Kristen Jl. PPA No. 16 RT 005/01 Cipayung, Jaktim Kawin Adelina Martine Tumbuan 3 orang

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 1958-1961 1961-1964 1977 1984 1990 1995

: : : : : :

SMA B - Makassar Akademi Militer Nasional - Magelang Seskoad - Bandung Seskogab ABRI - Jakarta Lemhannas – Jakarta Universitas Terbuka FISIP

III. PENGALAMAN KERJA 1965-1977 : 1978 : 1985 : 1985 : 1986-1987 : 1987-1988 : 1988-1991 : 1991-1993 : 1993-1995 : 1995-2000 : 2000-2001 : 2004-2009 : 2009-sekarang :

Danton s.d. Danyonif Kodam I/ISK/Aceh Waas Bincab Infanteri Pusif Danbrigif 12 Kodam III/Slw Spri Kasad Aster Kodam V/Brw Danrem 084 Kodam V/Brw Waasops Kasum ABRI, Jakarta Pangdam VIII/Tkr – Malirja/Anggota MPR RI Danseskoad TNI AD, Bandung Gubernur KDH Prov. Sulawesi Utara/Anggota MPR RI Penasihat Presiden bidang percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia Anggota DPR RI/Ketua Komisi II DPR RI Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

IV. PENGALAMAN ORGANISASI 1983-1985 : 1992-1993 : 1995-2000 : 1997-sekarang : 2003-2005 : 2005-sekarang :

14

Ketua Badan Timnas PSSI Ketua Pengda PSSI Provinsi Irian Jaya - Ketua KONI Provinsi Sulawesi Utara - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara - Ketua Umum POR MAESA Pusat - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Sulawesi Utara Sekjen DPP Partai Demokrat Ketua Bidang Polhukkam Dewan Pembina Partai Demokrat



10/19/2010 1:24:17 PM


DANRINDAM IV/ DIPONEGORO BESERTA STAF DAN JAJARAN MENGUCAPKAN SELAMAT HUT TNI KE-65 5 OKTOBER 2010

DANRINDAM IV/DIP KOLONEL INF JAGAR NAIBAHO NRP. 29246

AKBP NYOMAN LASTIKA, M.Si NRP. 65050885

LETKOL ARM M. NAUDI NURDIKA, S.IP NRP. 1910044720469

Kapolres Tuban Beserta Dandim-0811/Tuban Beserta Staf & Segenap Jajaran Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010 Volume 30 No. 3 September 2010 Edisi September.indd 15

15

10/19/2010 1:24:18 PM

jurnal yudhagama

Mayor Czi Sapto Widhi Nugroho NRP. 11940031071069

Kolonel Ckm dr. Budi Santosa

Danyonzipur-4/Tk Dam IV/Dip Beserta Staf Dan Jajarannya Mengucapkan HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010

Karumkit Tk. II dr. Soedjono Magelang Beserta Staf Dan Segenap Jajaran Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010

Letkol Inf JX. Barreto Nunes NRP. 1910039380767

Dandim-0714/Salatiga Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010

Kakesdam IV/Diponegoro Beserta Staf Dan Jajarannya Mengucapkan HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010 Kakesdam IV/Dip Kolonel Ckm drg. Pangestu

16

Letkol Inf Agus Saeful NRP. 1910031100468

Dandim-0829/Bangkalan Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010

Danyonif-500/Raiders Ketua Persit KCK Cabang LIII Beserta Staf dan Jajarannya Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI Letkol Inf I Nyoman Sukasana Nrp. 11940020671171



10/19/2010 1:24:19 PM


TERWUJUDNYA PERAN TNI Dalam Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Ketahanan Nasional Oleh : Prof. Dr. Muladi, S.H. (Gubernur Lemhannas)

Wilayah Negara Republik Indonesia.

N

Kesatuan

egara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia. Jumlah pulau yang sudah diketahui (menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2009) berjumlah 17.491 buah dengan luas daratan ± 2.001.044 km2 dan luas lautan ± 5.877.879 km2. Indonesia berbatasan darat dengan tiga negara, yaitu dengan Negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste, sedangkan berbatasan

Pertahankan dengan segenap tenaga Pekarangan dan rumah kita. Rebut kembali apa-apa yang sudah ada ditangan musuh. (Perintah kilat Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sobo, 19 Desember 1948)

laut dengan 10 negara yaitu Negara India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi informasi (IT) menyebabkan suatu informasi yang menyangkut semua aspek kehidupan dan lingkungan dapat diketahui seketika (real time) oleh

(Foto: Ist)

bangsa lain di dunia. Teknologi informasi telah menjadi faktor pemicu dan pemacu globalisasi, antara lain perbatasan fisik antar negara menjadi kabur dan kehilangan sebagian fungsinya. Kemajuan dan kecepatan transfer informasi dan kemampuan manipulasi data melalui internet telah menimbulkan pelbagai kejahatan transnegara seperti illegal logging, illegal fishing atau human trafficking (perdagangan manusia) yang memanfaatkan kelengahan di daerah perbatasan. Setiap bangsa dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya senantiasa berinteraksi dan mempunyai hubungan dengan bangsa-bangsa lainnya. Dalam pelaksanaan hubungan interaksi tersebut seringkali dihadapkan kepada benturan kepentingan masing-masing negara yang saling mempertahankannya sehingga timbul konflik. Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun maritim


17

10/19/2010 1:24:19 PM

jurnal yudhagama

yang hingga kini belum selesai. Berbagai permasalahan tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah, antara lain dengan pendayagunaan fungsi pertahanan baik militer maupun nirmiliter secara terintegrasi demi mencapai hasil yang maksimal. Dalam menangani masalah perbatasan Indonesia akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Indonesia memiliki tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan empat choke points yang strategis bagi kepentingan global, yaitu di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. ALKI dan choke points tersebut merupakan bagian wilayah yang rawan terhadap ancaman keamanan maritim, terutama perompakan bersenjata. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menetapkan Undang-undang RI No. 17 tahun 1985 dan terakhir dengan Undangundang RI No. 43 tahun 2008 tentang

wilayah negara. Kedua Undangundang tersebut telah merupakan payung hukum yang mengikat dan berlaku sama termasuk TNI. Pulau-pulau Kecil Terluar. Isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar cukup beragam dan kompleks diantaranya menyangkut eksistensi, status kepemilikan, konversi lingkungan, pengamanan, dan pengawasannya. Indonesia dengan beberapa tetangga yang berbatasan dengan wilayah Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun laut yang belum tuntas. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menunjukkan jumlah pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 buah yang berbatasan dengan 10 negara. Dari jumlah tersebut, menurut Kementerian Pertahanan RI terdapat 12 pulau yang berpotensi ancaman dan merupakan prioritas pertahanan. Pulau-pulau dimaksud adalah P. Batek (NTT-Timor Leste), P. Bras (Papua-Palau), P. Dana (NTTAustralia), P. Fani (Papua Barat-

Palau), P. Fanildo (Papua-Palau), P. Marampit, P. Marore, P. Miangas (Sulawesi Utara-Filipina), P. Nipa (Kepulauan Riau-Singapura), P. Rondo (NAD-India), P. Sebatik (Kalimantan Timur-Malaysia), P. Sekatung (Kepulauan Riau -Vietnam). Tidak semua pulaupulau tersebut berpenghuni, namun berada pada posisi strategis bagi negara tetangga dalam pemanfaatan sesuai kepentingan tertentu. Selain itu, posisinya sering cukup jauh dari Propinsi yang bersangkutan sehingga menyulitkan untuk melakukan tindakan pengamanan. Walaupun belum terdeteksi adanya sumber kekayaan alam di pulaupulau tersebut, namun wilayah laut sekelilingnya berpotensi untuk kegiatan pencurian kekayaan laut Indonesia dan atau kegiatan lain yang berdampak ancaman bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan 11 prioritas dalam agenda pembangunan 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yaitu: Reformasi Birokrasi dan Tata

(Foto: Ist)

18



10/19/2010 1:24:19 PM


Kelola Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Daerah tertinggalterdepan-terluar dan Pasca Konflik, Kebudayaan-Kreativitas-Inovasi Teknologi. Memang secara implisit tidak dikhususkan pada pulau-pulau kecil terluar namun sebagian dari pulau-pulau tersebut berada pada Provinsi frontier sehingga akan merupakan bagian dalam pemikiran strategi untuk mengamankannya dalam rangka pembangunan nasional. Tinjauan Ketahanan Nasional Kepentingan Nasional kita (National Interest) adalah : 1) Memelihara eksistensi negara bangsa (National State) 2) Memelihara integrasi nasional, integrasi sosial dan integrasi teritorial (keutuhan wilayah) 3) Melaksanakan pembangunan kembali Indonesia pasca krisis. (Ceramah Jenderal (Purn) Soesilo Bambang Yudhoyono Di Lemhannas, tahun 2004) Pandangan Bangsa Indonesia secara geopolitik wawasan nusantara menempatkan dirinya dengan pendekatan persatuan dan kesatuan wilayah nasional Indonesia secara utuh menyeluruh. Maknanya adalah bahwa keutuhan wilayah geografi dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai ke Rote merupakan semangat bangsa untuk tetap mempertahankannya sebagai bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan ini juga mengisyaratkan

(Foto: Ist)

bahwa kejadian apapun di suatu daerah akan menggugah daerah lainnya untuk ikut merasakan dan berpartisipasi. Sebagai contoh : kasus lepasnya P. Sipadan dan P. Ligitan yang walaupun merupakan suatu keputusan Hukum Internasional namun telah menggugah reaksi kekecewaan masyarakat Indonesia. Demikian pula kasus Ambalat yang diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari wilayah lautnya telah menimbulkan reaksi dari pelbagai pihak secara militant. Dewasa ini, seperti telah dikemukakan terdahulu, wilayah perbatasan dan kawasan pulaupulau kecil terluar (12 buah) memiliki kerawanan konflik perbatasan dengan negara lain. Kondisi ini perlu diantisipasi karena secara geografi yang memiliki sumber daya nasional yang dapat digunakan sebagai komponen cadangan dalam pertahanan negara belum disiapkan secara konsepsional. Saat ini, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 230 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,39 % per tahun. Penyebarannya sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan di pulau-pulau besar lainnya seperti

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, jumlahnya lebih sedikit dan sebarannya relatif kecil. Bahkan di pulau-pulau kecil terluar masih banyak yang tidak berpenghuni. Hal ini akan berdampak pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak nasionalisme masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mudah terprovokasi oleh kelompokkelompok tertentu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ingin menciptakan instabilitas dalam NKRI. (Sebagai contoh: daerah terpencil di Kalimantan Timur menggunakan uang ringgit Malaysia dan menonton acara TV Malaysia). Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang besar jumlahnya dan amat berharga ditinjau dari aspek strategis. Dalam kenyataannya, pengelolaan kekayaan alam tersebut tidak terintegrasi dengan baik, sehingga masih banyak terjadi illegal logging, illegal fishing dan mining, baik yang dilakukan oleh orang Indonesia maupun orang asing demi kepentingan sendiri. Pengawasan perairan laut saat ini dilaksanakan oleh kapal-kapal patroli maritim Dinas Kelautan dan Perikanan (PMDKP), Polisi Air dan TNI-AL


19

10/19/2010 1:24:19 PM

jurnal yudhagama

untuk mengantisipasi pelanggaran wilayah atau pencurian kekayaan laut secara terbatas disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta anggaran. Kasus penangkapan nelayan Malaysia oleh PMDKP Propinsi Kep. Riau dan penahanan terhadap tiga pegawai oleh Polisi Malaysia menunjukkan masih tingginya pelanggaran wilayah laut Indonesia. Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan IPTEK dan derasnya arus informasi, dewasa ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah kebangsaan, persatuan dan kesatuan serta kemanusiaan dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai luhur Pancasila. Kondisi tersebut ditandai dengan maraknya aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, menurunnya wawasan kebangsaan dan rasa bela negara masyarakat sebagai salah satu komponen pertahanan, terjadinya pertentangan antara umat beragama yang menimbulkan korban jiwa, serta munculnya separatis bersenjata dan aksi teroris bersenjata di beberapa daerah.

….. Tentara tidak kenal faham politik, Politik Tentara adalah politik negara (Pesan-pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman) Perkembangan sosial politik di Indonesia, pasca reformasi 1997, mengalami perkembangan yang positif dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dalam rangka terciptanya stabilitas nasional. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya sistem multi partai dalam Pemilu, sekaligus paket-paket pemilihan pimpinan baik di pusat (Presiden dan Wakil Presiden) maupun di daerah yang ditopang partai politik. Namun, dalam kenyataannya dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal antara elit politik partai sehingga menimbulkan gesekangesekan dan bentrokan antar pendukungnya yang mengganggu pelaksanaan pemilihan. Kondisi ini telah berdampak pada rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih rendah dalam pemahaman tentang politik, sehingga pada implementasinya

(Foto dok. Brigif-19/KH)

20

sangat mudah terprovokasi kearah tindakan anarkis demi kepentingan kelompok atau partainya. Kondisi ini berdampak juga pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan dan aspirasi masyarakat terhadap fungsi hukum dan ketertiban hukum maupun potensi masyarakat dalam bela negara. Semenjak krisis melanda Indonesia di tahun 1997 terlihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat cukup memperihatinkan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin, jumlah pengangguran yang cukup besar, terbatasnya lapangan kerja serta tingginya kesenjangan sosial masyarakat di bidang ekonomi. Kondisi tersebut sangat berdampak kepada sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung berbuat sesuatu yang dianggap halal dalam mendapatkan kebutuhan hidup dengan cara melanggar aturan. Dampak globalisasi di bidang sosial budaya di kalangan generasi muda dewasa ini yang menganggap masuknya budaya asing baik langsung maupun lewat tayangan TV merupakan penetrasi budaya yang mengarah ditinggalkannya budaya nasional dan lokal. Kondisi tersebut akan berdampak pada pemahaman tentang wawasan kebangsaan, kerukunan, persatuan dan kesatuan, kegotongroyongan dan rasa keadilan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan semakin rapuhnya ketahanan bangsa menghadapi hakikat ancaman (TAHG). Menghadapi hakikat ancaman yang dapat muncul dewasa ini dihadapkan kepada kondisi geografis Indonesia, diperlukan aparat TNI yang tangguh, tidak saja dalam mempertahankan kedaulatan negara saja tetapi juga



10/19/2010 1:24:20 PM


(Foto dok. Brigif-19/KH)

dalam mengantisipasi ancaman yang datang dari luar negeri tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap ancaman yang datang dari luar negeri. Pemerintah telah menetapkan peraturan perundangundangan mengenai pertahanan yaitu undang-undang RI No. 3 tahun 2002 yang mencantumkan ancaman baik ancaman militer maupun ancaman nirmiliter. Untuk menghadapi ancaman militer maka dikerahkan TNI melalui Operasi Militer Perang (OMP), sedangkan untuk ancaman nirmiliter dihadapi oleh kekuatan pertahanan nirmiliter, TNI dikerahkan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) disokong oleh kapabilitas pertahanan nirmiliter yang manunggal dengan TNI. Sokongan pertahanan nirmiliter dalam pertahanan negara diwujudkan dalam pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat yang berkeadilan serta merefleksikan kemampuan diplomasi dengan posisi tawar yang tinggi, ekonomi yang kuat dan berdaya saing, faktor psikologi bangsa yang memancarkan nasionalisme yang

tinggi dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Peran pertahanan nirmiliter diselenggarakan melalui upaya diplomasi sebagai lini depan pertahanan, serta diperkuat oleh peran rakyat melalui kekuatan politik, ekonomi, psikologi, informasi, dan teknologi. Memperkuat Pertahanan Nirmiliter. Harus ada kesepakatan bahwa eksistensi dan kelangsungan hidup negara dan bangsa, amat tergantung pada keandalan pertahanan negara yang disusun. Namun, dengan adanya anggapan bahwa kemungkinan terjadinya perang akibat serangan militer dari negara lain sangat kecil, muncul wacana bahwa membangun kekuatan militer yang tangguh memerlukan biaya yang tidak sedikit atau ”Pemborosan”. Seharusnya disadari bahwa menyusun suatu pertahanan negara yang kuat di Indonesia bukanlah suatu kemewahan, melainkan keharusan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia. Terlepas dari wacana

tersebut, pembangunan kekuatan pertahanan akan memberi kontribusi kepada kebijakan diplomasi dan pembangunan nasional. Gambaran hubungan timbal balik dengan diplomasi, karena diplomasi yang memberikan arah bagi persiapan pertahanan negara yang efektif, sedangkan kekuatan pertahanan negara yang andal akan menentukan kewibawaan langkah diplomasi di tataran internasional. Melalui diplomasi Indonesia membentuk dan memelihara persahabatan dengan negara lain agar tidak ada persoalan yang menjurus ke pertentangan dan konflik bersenjata. Melalui diplomasi, kita dapat memperoleh informasi negara lain yang kepentingan nasionalnya bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Dengan demikian diplomasi dapat memberikan arah bagi persiapan pertahanan negara yang efektif. Kasus-kasus pencurian kekayaan laut oleh negara lain, penyalahgunaan wilayah udara nasional, merupakan pelecehan terhadap peringatan-peringatan secara diplomasi. Pemerintah (baca: TNI) telah berhasil dalam menggelar pasukan di sepanjang perbatasan di Papua, Kalimantan dan Timor Leste, dan telah memberikan efek penangkalan (deterrence effect) bagi negara tetangga untuk tidak melakukan upaya penggalangan kepada masyarakat termasuk pencurian kayu lewat perbatasan darat. Sistem pertahanan negara Indonesia yang dikenal sebagai Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) secara “embrional” telah berhasil lolos dari pelbagai ujian berat menghadapi musuh pada era perang kemerdekaan. Hal ini disebabkan sistem tersebut


21

10/19/2010 1:24:20 PM

jurnal yudhagama

memiliki 3 (tiga) pendekatan yaitu kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Orientasi kerakyatan, bermakna kemampuan penangkalan sepenuhnya disandarkan pada partisipasi, semangat, dan tekad rakyat. Bahwasannya TNI diposisikan sebagai komponen inti karena ia berada pada jajaran kekuatan siap yang sewaktu-waktu mampu digerakkan untuk mengatasi kerawanan. Gelar kewilayahan, menggambarkan acuan geopolitik (Wawasan Nusantara) dan geostrategi (Ketahanan Nasional), yang di dalamnya terkandung pembagian wilayah nusantara menjadi kompartemen-kompartemen strategis berupa KodamKodam beserta jajaran dan pasukan yang ada pada satu atau lebih wilayah/daerah Provinsi. Dalam keadaan tertentu akan sangat ideal apabila setiap provinsi mampu menjadi kompartemen strategis yang mandiri. Inilah sebabnya otonomi daerah menjadi penting bagi pertahanan negara. Pelibatan secara semesta, mengandung arti seluruh kemampuan nasional dilibatkan dalam upaya pertahanan negara mulai dari masa krisis sampai masa perang, yang dalam pelaksanaannya akan dilibatkan kekuatan siap terlebih dahulu. Makna kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan tersebut menuntut adanya keterpaduan lintas sektoral serta pemahaman wawasan nusantara bagi semua pihak, baik jajaran pemerintah, swasta serta masyarakat luas. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa geopolitik (wawasan nusantara) sangat menentukan proses pembinaan kebangsaan yang akan melestarikan persatuan nasional.

22

Gelar Kekuatan TNI. Pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan fungsi pertahanan negara dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Menegakkan kedaulatan negara (NKRI) adalah amanat segenap rakyat Indonesia untuk dilaksanakan melalui tindakan nyata, antara lain melalui gelar kekuatan pertahanan termasuk wilayah perbatasan dan pulaupulau kecil terluar. Disadari bahwa tugas yang diemban oleh satuansatuan TNI yang digelar untuk mengamankan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar adalah tugas yang penuh tantangan. Tugas tersebut membutuhkan ketangguhan, kesungguhan dan dedikasi yang tinggi serta dukungan dari semua pihak, karena karakteristik geografinya sangat sulit dijangkau dengan sarana transportasi biasa serta belum terjangkau sarana komunikasi, selain itu prasarana listrik dan air serta sumber kehidupan yang masih langka. Pasukan yang digelar di pulau-pulau terluar tersebut sangat terisolasi tanpa interaksi dengan masyarakat karena tidak semua pulau berpenghuni. Oleh karena itu, diperlukan mental kejiwaan yang tangguh serta fisik yang prima untuk

mengatasi alam yang keras dan jauh dari kehidupan masyarakat. Strategi militer merupakan salah satu bagian dari strategi nasional, yaitu “pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan nasinal bangsa dan negara dengan tetap mengedepankan aspek kesejahteraan dan keamanan secara serasi dan seimbang”. Untuk itu diwujudkan dan dirumuskan strategi secara terkoordinasi agar masyarakat selalu merasa aman untuk merencanakan dan merumuskan pembangunan nasional. Dengan kebijaksanaan pemerintah dalam otonomi daerah secara desentralisasi untuk melaksanakan pembangunan di daerah, di satu sisi TNI perlu untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna merencanakan pembangunan khususnya di pulau-pulau terluar agar strategi penangkalan yang ditetapkan tersebut dapat ikut mengamankan proses pembangunan daerah dan nasional. Di sisi lain, TNI perlu menyesuaikan aktifitas kesatuan operasi yang dikerahkan dengan lingkungan di mana gelar satuan akan bertugas. Jika telah dianalisa bahwa tugas-tugas yang dapat dilaksanakan oleh TNI sesuai peraturan perundang-undangan, kondisi dan dislokasi kesatuan, maka aspek pengerahan satuan tugas akan merupakan pertimbangan strategis yang serius, karena dengan adanya pengembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah otonom, faktor geografi serta perkiraan kebutuhan operasional satuan tidak terlepas dari faktor ketersediaan dan anggaran, alutsista TNI, sarana dan prasarana secara nasional.

(Foto: Ist)



10/19/2010 1:24:20 PM



I. DATA PRIBADI Nama Tempat/Tanggal lahir Agama Status Instansi/Departemen Pangkat/Jabatan

: : : : : :

Prof. Dr. Muladi, S.H. Solo, 26 Mei 1943 Islam Menikah (1 istri, 4 anak, dan 10 cucu) Univ. Diponegoro/Depdiknas Gubernur Lemhannas RI

II. RIWAYAT PENDIDIKAN Lulus Sarjana Hukum (Hukum Pidana) Undip, Semarang Kursus dosen Kewiraan Lemhannas Kursus lengkap HAM pada International Institute of Human Rights Strasbourg, France Lulus Program Doktor (S3) Bid. Ilmu Hukum (Predikat:Cumlaude), Unpad, Bandung Penataran P4 Provinsi Jawa Tengah (Ranking 1) KSA III Lemhannas RI III. RIWAYAT PEKERJAAN Karyawan OPS minyak dan gas bumi Jawa Tengah Sekretaris Eksekutif Bulogda Jawa Tengah Kepala Biro wajib latih mahasiswa Undip, Semarang Staf Badan Konsultasi Hukum, Fak. Hukum Undip, Semarang Pembantu Dekan III, Bid. Kemahasiswaan Fak. Hukum Undip, Semarang Dekan Fakultas Hukum ,Undip, Semarang Manager Program Kerjasama Hukum Pidana Indonesia-Belanda, Konsorsium Ilmu Hukum Fak. Hukum, Undip Penasihat Rektor Undip Direktur Pascasarjana Program Ilmu Hukum Fak. Hukum, Undip Anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah Rektor Undip, Semarang Koordinator Kerjasama Depdikbud-Tokyo University of Fisheries, dalam Pendidikan Perikanan Dekan Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip, Semarang Anggota MPR RI, F-UD Sekretaris Panitia Adhoc II Badan Pekerja MPR RI Menteri Kehakiman RI Kabinet Pembangunan VII Menteri Kehakiman RI Kabinet Reformasi Pembangunan Mensesneg RI Anggota Dewan Komisaris Pertamina Ketua Badan Pengelola Gelora Senayan dan Kemayoran Hakim Agung Mahkamah RI IV. PENGHARGAAN Dwija Sista dari Dephankam Man of The Year dari Harian Suara Merdeka, Semarang Satya Lencana Karya Stya 20 Tahun dari Presiden RI DAN VI Karate (INKAI) Bintang Mahaputra Adi Pradana Kelas II dari Presiden RI The Best Alumni of Undip Bintang Bhayangkara Utama dari Presiden RI V. KARYA ILMIAH Sepuluh judul buku dalam bidang Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana dan HAM Ratusan Makalah Seminar di dalam dan luar negeri

1968 1974 1979 1984 1992 1993 1966-1969 1969-1971 1971-1974 1971-1974 1977-1978 1986-1992 1989-1992 1992-sekarang 1992-1994 1994-1998 1996-1998 1998 1997-1999 Maret-Mei 1998 Mei 1998-Okt 1999 Mei-Okt 1999 1999 Sept 2000-Jun 2001 1991 1995 1998 1999 2003 2006 1999-2003 1971-sekarang


23

10/19/2010 1:24:20 PM

jurnal yudhagama

A. Dedy P. Letkol Inf NRP. 11940014160870

Danyonif-900/Raider Beserta Seluruh Staf Mengucapkan HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010

Letkol Arm Ayi Supriatna, S.IP Nrp. 1920039860969 Danyon Armed-11/I/2/Kostrad Beserta Staf Dan Jajarannya Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010

RS. BHAKTI WIRA TAMTAMA MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KE-65 TNI 5 OKTOBER 2010 Dr. Soni Endro Karumkit Tk. III BWT Semarang

24

Letkol Czi I Nengah Wiraatmaja Nrp. 1900022040666 Dandim-0810/Nganjuk Beserta Staf dan Segenap Jajaran Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010

Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Sebelas Maret Fakultas KIP Segenap Keluarga Besar FKIP Universitas Sebelas Maret Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010



10/19/2010 1:24:22 PM


Letkol Inf Windiyatno Dandim-0709/Kebumen Beserta Staf Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010

Secata Rindam IV/Diponegoro Beserta Seluruh Staf Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 ktober 2010 Dansecata Letkol Inf Arif Sujatmika NRP. 31629

Dany Budiyanto Letkol Inf Nrp. 1920034650171 Danyonif-512/QY Beserta Seluruh Staf Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010 Secata Rindam IX/Udayana Beserta Seluruh Staf Mengucapkan Selamat HUT Ke-65 TNI 5 Oktober 2010

Dansecata Letkol Inf Rudi Hermawan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Veteran-Kampus Universitas Brawijaya Malang-65145 Telp. (0341) 569117, 567192-Fax. (0341) 564755 E-Mail : [email protected] http:www.fk.ub.ac.id


25

10/19/2010 1:24:22 PM

jurnal yudhagama

PERANAN INTELIJEN TNI DALAM MENDUKUNG TUGAS KEAMANAN NASIONAL Oleh : Mayjen TNI Anshory Tadjudin (Ka Bais TNI)

1.

Pendahuluan.

B

agi Indonesia, secara konstitusional, keamanan nasional yang hendak diwujudkan adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa, ”negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.” Untuk mencapai tujuan nasional ini, pemerintahan memiliki fungsi menyelenggarakan segala upaya untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, terjaminnya keamanan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, perikehidupan rakyat, masyarakat dan pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan kondisi keamanan yang berlaku dalam ruang lingkup sebagian atau seluruh wilayah NKRI. Persoalannya adalah mengapa negara sebesar NKRI bisa tak berdaya menghadapi lingkungan global sehingga menurut beberapa pengamat menggambarkan NKRI sebagai negara yang lemah dan diambang kehancuran? Walaupun para pakar telah mengembangkan

26

Salah satu peran pokok intelijen TNI dalam mendukung sistem keamanan nasional adalah melakukan prediksi ancaman yang datang dari luar, dinilai berdasarkan analisis perkembangan lingkungan strategis terhadap tinjauan keamanan global, regional dan nasional. pelbagai analisa, namun hingga kini belum memiliki solusi yang tepat bagaimana dan cara jalan keluarnya. Secara umum, analisa dari berbagai pengamat mengarah pada pendapat bahwa penyebab terkoyaknya kedaulatan bangsa dapat terjadi karena selama 65 tahun merdeka NKRI belum sepenuhnya berdaulat. Hal ini tergambar dari adanya konspirasi global negara adidaya dengan 10 negara yang berbatasan laut maupun darat dengan Indonesia wilayah teritorial laut yang menjadikan NKRI sebagai backyard halaman belakang mereka,

dengan tujuan “menguasai serta balkanisasi” NKRI yang SDAnya berlimpah dan sekaligus karena SDM muslimnya yang terbesar di dunia. Perkembangan lingkungan strategis internasional, regional dan nasional memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap NKRI melalui berbagai gangguan, seperti melakukan serangan Asymmetric Warfare dengan pendekatan soft power agar mereka dapat secara leluasa menguasai perbatasan jalur laut, memanfaatkan 4 jalur ALKI, melakukan berbagai kejahatan transnasional serta mengeksplorasi secara ilegal sumber daya laut Indonesia yang sangat luas dan potensial. Lemahnya kekuatan pertahanan di laut serta lemahnya kemampuan intelijen sebagai pilar bangsa dalam melaksanakan tugas deteksi dan cegah dini di halaman depan NKRI, merupakan celah yang dapat memudahkan terjadinya infiltrasi sabotase lawan yang apabila tidak segera diatasi dapat berujung pada rusaknya sendi keamanan nasional diseluruh strata Ipoleksosbudhankam dan kondisi ini harus segera dihentikan dengan suatu komitmen, yang diikuti good will seluruh komponen bangsa untuk



10/19/2010 1:24:23 PM


menggunakan laut sebagai halaman depan NKRI. Dalam konsep ketahanan nasional adalah penting untuk selalu mempertimbangkan dan mengedepankan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security), dengan kesadaran bahwa untuk mewujudkan kondisi keamanan nasional yang mampu menjaga dan mengawasi seluruh wilayah NKRI dari berbagai gangguan dan kegiatan ilegal, dipersyaratkan tersedianya kekuatan pertahanan laut dan intelijen yang mampu melaksanakan deteksi dan cegah dini melalui teknologi informasi yang modern berbasiskan C5-ISR (Command, Control Communication, Computer, Combat, Intelegence Surveillance and Reconnaisancce), sehingga

dapat memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat, yang pada ujungnya berefek langsung kepada kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi hajat hidupnya dengan tenang melalui berbagai kegiatan menggali potensi kekayaan bangsa. Konsekuensi logis terhadap penggunaan teknologi C5-ISR yang juga digunakan lawan, maka intelijen TNI perlu memiliki kewenangan untuk melaksanakan kontrol terhadap sistem komunikasi nasional, baik melalui kepemilikian satelit matamata dan juga membangun karakter HUMINT yang andal IQ, EQ, san SQ agar mudah diterima lawan maupun kawan. Selain itu, perlu pula memperkuat dan memperluas network berbasiskan media elektronik maupun cetak, dalam

(Foto: Ist)

rangka mempertajam pencapaian hasil penggalangan untuk merebut hati masyarakat, baik secara fisik maupun elektronik. Selanjutnya diperkuat dengan memperbanyak jaringan melalui komunikasi sosial, seperti jaringan radio swasta, blog, website dan jaringan pertemanan sosial. 2. Situasi Keamanan Nasional dan Sasaran Ancaman. a. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak strategis diantara dua benua dan dua samudera dengan luas laut 5,8 juta km², panjang garis pantai 81.900 km, dan SDA melimpah ruah seolah-olah tak bertuan karena kelemahan sistem pertahanan. NKRI telah dijadikan “backyard halaman belakang” konspirasi global oleh 10 negara berbatasan yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan PNG yang dieksploitasi kekayaan lautnya, selain sebagai jalur lalu lintas perdagangan dunia, juga digunakan sebagai jalur kejahatan transnasional. Dari sepuluh negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, 9 negara belum terdeteksi mengganggu kedaulatan NKRI, namun Malaysia hingga saat ini paling agresif melancarkan kegiatan yang dapat dikatagorikan sebagai asymmetric warfare. b. Indonesia memiliki potensi sumber kekayaan alam yang melimpah, baik sumber kekayaan alam yang berada di darat maupun di laut.


27

10/19/2010 1:24:23 PM

jurnal yudhagama

Sementara menurut Dewan Kelautan Indonesia, perkiraan nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut Indonesia yang telah diaudit para pakar dan lembaga terkait dalam setahun mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar 14.994 triliun rupiah. Namun, akibat tidak berfungsinya sistem pertahanan laut dimana laut Indonesia tanpa dilengkapi dengan radar laut dan satelit mata-mata memadai yang berfungsi sebagai “CCTV” telah mengakibatkan pencurian kekayaan laut. c. Dinamika politik nasional di tanah air masih terjadi pasang surut, misalnya pemberlakuan Undang-undang nomor 6 tahun 2004 tentang Pilkada, dimana pelaksanaan Pilkada di Indonesia dilaksanakan secara langsung. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan hati nurani, tanpa paksaan dari siapapun. Namun demikian, pada kenyataannya

pelaksanaan pemilihan dengan menggunakan sistem langsung tersebut masih banyak meninggalkan permasalahan, diantaranya terjadi konflik antar elit partai yang diikuti oleh anggotanya di akar rumput sehingga timbul gesekangesekan dan bentrokan antar pendukung yang dapat mengganggu keamanan nasional. d. Kondisi pertahanan dan keamanan saat ini masih diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik di beberapa wilayah, seperti gerakan kelompok bersenjata, konflik vertikal dan horizontal, meningkatnya tindakan kriminal dan terjadinya konflik batas wilayah dengan negara tetangga, akibat penanganan secara pendekatan symmetric belum terselesaikan dengan tuntas. Kondisi tersebut harus segara diselesaikan dengan pendekatan asymmetric karena bila keadaan berlarut akan berdampak serius pada kondisi keamanan nasional. e. Sasaran ancaman. Bangsa

Indonesia mempersepsikan adanya tiga sasaran ancaman yang berpotensi mengganggu dan membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan NKRI yaitu: - Ancaman terhadap kedaulatan negara yaitu upaya penguasaan dan pendudukan sebagian wilayah darat, laut, dan udara serta klaim wilayah yang dapat menimbulkan konflik antarnegara (inter state conflict). - Ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI yaitu gerakan separatis/pemisahan diri dari wilayah NKRI yang dapat menimbulkan konflik dalam negeri (intra state conflict). - Ancaman terhadap keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah yaitu (transnational c r i m e ) , t e r o r i s m e , cyber crime, pencucian uang, perdagangan obat bius, penyakit/epidemik yang belum ada obat penangkalnya, perpindahan penduduk yang tidak dapat dikontrol, bencana alam dan kerusuhan sosial. 3.

(Foto: Ist)

28

Kegiatan Intelijen TNI. a. Pada saat keadaan aman di trouble spot. Pada situasi ini, kondisi keamanan nasional seakan-akan tenang dan damai. Bila diamati dengan cermat maka terjadi berbagai kondisi dinamis yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya berupa konspirasi global. Hanya ada dua penyebab, mengapa Indonesia sangat diminati oleh konsfirasi global sebagai negara target, yakni karena



10/19/2010 1:24:23 PM


(Foto: Ist)

SDA yang melimpah dan SDM muslim terbesar di dunia. Untuk melanggengkan kekuatannya dan dipandang elegan dan bermartabat oleh dunia internasional, maka konspirasi global yang dimotori oleh negara adidaya menggunakan teori soft power melalui asymmetric warfare menggalang kekuatan negara-negara berkembang lainnya yang menjadi tetangga Indonesia, untuk mengganggu kedaulatan NKRI dari berbagai sudut Ipoleksosbudhankam. Diawali dengan melemahkan TNI sebagai pilar bangsa, dengan metode karakter assasination melalui jargon bahwa TNI telah melakukan pelanggaran HAM. Demikian pula muslim Indonesia dengan stigma terorisme melalui serangan gencar media cetak maupun elektronik yang sahamnya sebagian besar telah dibeli dan dikuasai oleh jaringan internasional mafia media. Selanjutnya infiltrasi intelijen melalui cover NGO menggunakan bencana alam sebagai entry point, membantu

sekaligus merebut hati rakyat yang menderita, seraya mencoba mengubah keyakinan beragamanya. Infiltrasi berlanjut dimana puluhan ribu NGO berkolaborasi dengan aktivis prodemokrasi, atau kelompok yang tidak puas dengan pemerintah yang berujung membuat instabilitas di masyarakat dengan harapan terjadi chaos. Strategi asymmetric lawan memanfaatkan mental pejabat yang KKN, disisi lain menggunakan pencitraan canggih menggiring konsentrasi masyarakat melalui 70% penguasaan saham media bahwa demokratisasi ala konspirasi global positif seperti dinamika pemberantasan korupsi, dengan memunculkan dan membiayai puluhan ribu NGO yang memantau proses pemberantasan KKN, pelaksanaan HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup. Kemudian hal yang lebih canggih lagi, pada saat yang sama strategi di atas sebenarnya hanya untuk mengalihkan perhatian rak-

yat Indonesia atau dunia internasional untuk memuluskan grandstrategi membalkanisasikan NKRI. Disisi lain, broker internasional menggunakan tangan pejabat setempat melakukan penghancuran SDA besarbesaran melalui illegal logging, illegal fishing, illegal minning sehingga menimbulkan kemarahan rakyat akibat dari kemiskinan yang massif dan kemarahan dunia internasional bahwa pengrusakan lingkungan hidup di NKRI telah merusak lingkungan global paru-paru dunia, sekaligus menjadikan SDM muslim terbesar yang sebagian besar masih hidup distrata kemiskinan pembunuhan karakter sebagai terorisme bahkan distigmatisasikan bahwa NKRI sebagai sarang terorisme internasional. Dampak luas berbagai tudingan terhadap TNI sebagai pelanggar HAM adalah diamputasinya kekuatan TNI di segala sektor, dari embargo alutsista hingga kemampuan intelijen TNI untuk mengamankan teritorial khususnya teritorial laut, sehingga memudahkan konspirasi global melakukan segala kegiatan untuk menghancurkan SDA dan kedaulatan bangsa. Tudingan ini mengingatkan kita akan ucapan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1961 di Langley, Virginia ketika meresmikan Markas Besar CIA yang mengatakan “keberhasilanmu tidak akan digembar-gemborkan, kegagalanmu akan disebarluaskan”.


29

10/19/2010 1:24:23 PM

jurnal yudhagama

Adalah naïf ketika konsentrasi dan energi publik selama berbulanbulan digiring media dengan kasus-kasus Century, Gayus dan sebelumnya yang hanya merugikan bangsa belasan trilyun rupiah, sementara pada saat yang sama berlangsung perampokan SDA di laut lepas yang berjumlah ratusan trilyun lepas dari pantauan NGO dan media. Inilah kecanggihan asymmetric warefarenya lawan. Kasus yang sama juga terjadi pada insiden IndonesiaMalaysia, yang dibesarbesarkan oleh media justru sentimental patriotism untuk menutupi agar konspirasi kejahatan transnasional yang telah berlangsung lama tidak terbongkar. Intelijen TNI pada kondisi ini melakukan peliputan coverage area pendeteksian dini guna melakukan penyerapan berbagai informasi dengan lebih menitikberatkan pada wilayahwilayah yang tingkat dinamika sosial dan kerawanannya tinggi. Coverage area pendeteksian dini ini dapat berada di dalam wilayah NKRI maupun di luar wilayah NKRI. b. Pada saat terjadi Operasi Militer di trouble spot. Pada kondisi ini terjadi permasalahan keamanan nasional yang harus ditanggulangi oleh TNI baik berupa ancaman militer maupun non militer. Sejalan dengan tugas pokok TNI dalam Undang-undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis

30

maka TNI sebagai komponen utama “Pertahanan” harus memiliki kemampuan preventif yang tinggi untuk menangkal dan mempertahankan “halaman depan (bukan sebagai backyard)” laut NKRI. Penggunaan operasi dan kegiatan intelijen dilakukan melalui reconnaissance dan surveillance melalui sistem C5-ISR menggunakan kapal laut dan pesawat terbang. Sedangkan ditempat terjadinya trouble spot, dilakukan peningkatan peran intelijen khususnya intelijen tempur dan tetap melakukan kegiatan intelejen strategis melalui kegiatan deteksi dini, cegah dini dan bila perlu penindakan dini yang dapat dilakukan melalui kegiatan/operasi intelijen. Mengingat trouble spot dapat terjadi lebih dari satu, maka struktur organisasi intelejen TNI secara umum harus menjawab perang generasi ke 4 asymetrik warfare menuju kualitas perang generasi ke 5 yang berbasiskan C5-ISR (Command, Control Communication, Computer, Combat, Intelegence Surveillance and Reconnaissance). Intelijen adalah profesi, sehingga konsekuansi logisnya demi mencapai profesionalisme yang tinggi maka organisasi intelejen tidak menggunakan ketentuan struktural kepada komunitas intelijen. Pembentukan desk yang terdiri dari beberapa staf secara terpadu akan menghasilkan informasi intel yang lebih lengkap dan sempurna, pada tahap ini, intelijen TNI dapat lebih

memberdayakan pemanfaatan aparat intelijen yang berada di wilayah khususnya yang berada dalam struktur organisasi intelijen angkatan guna mengefektifkan kegiatan dan operasi pendeteksian dini dan mempertajam hasil penilaian informasi. Pada saat terjadi bencana alam, maka kegiatan intelijen dilakukan berupa kontra spionase untuk menangkal masuknya kekuatan asing melalui strategi soft power. Sun tzu mengatakan memperoleh 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah suatu keahlian. Strategi asymmetric semacam ini dapat optimal diperankan Mabes TNI dengan mendayagunakan unsur Banmin seperti Direktorat Kesehatan TNI, Direktorat Zeni, Direktorat Perhubungan ataupun unsur bantuan lainnya untuk langsung berperan kemasyarakat yang memerlukan untuk menangkal kekuatan infiltrasi lawan disaat bencana alam. Secara spesifik, unsur penggalangan yang dilakukan oleh Banmin seperti Kesehatan TNI dapat dilengkapi dengan muatan intelijen, sehingga sasaran multiple terjangkau, khususnya saat terjadi bencana alam yang memang menjadi entry point lawan merebut hati rakyat melalui puluhan NGO, Banmin baik kesehatan maupun Zeni bersama masyarakat dapat digunakan untuk mendeteksi kegiatan kelompok NGO, selanjutnya unsur perhubungan dengan mendirikan stasiun radio lokal selama bencana atau bersama masyarakat mendirikan radio swasta secara permanen.



10/19/2010 1:24:23 PM


c. Pada saat selesai Operasi Militer. Pada tahap ini darurat militer telah kembali menjadi tertib sipil di daerah trouble spot. Kondisi negara ataupun daerah trouble spot telah kembali seperti semula, maka kegiatan dan operasi intelijen kembali seperti keadaan pada masa damai, seperti operasi kontra intelijen, kontra spionase dan kontra sabotase. Operasi lain yang perlu dilakukan di daerah-daerah bekas konflik, dilaksanakan operasi intelijen penggalangan. Pada masa ini, maka intelijen TNI dapat lebih berperan aktif sebagai ujung tombak terdepan dalam memberikan berbagai informasi bernilai strategis terhadap berbagai kemungkinan timbulnya bibit ancaman yang berbahaya bagi keamanan nasional, sekaligus mengeliminasi ancaman tersebut melalui berbagai macam dan jenis kegiatan intelijen dan operasi intelijen. 4.

Permasalahan.

a.

Permasalahan TNI

- Paradigma teritorial yang selama ini dianut, cenderung bernuansa teritorial darat, padahal wilayah terdepan teritorial NKRI adalah laut yang sangat luas yang dilingkupi teritorial dirgantara. Pemikiran ini harus segera diperbaiki karena ancaman dan gangguan berasal dari “halaman depan” laut NKRI yang bersifat asymmetris, sudah mengoyak kedaulatan bangsa dan mengganggu stabilitas Ipoleksosbudhankam.

- Paradigma perang symmetric sudah tidak relevan dalam perkiraan keadaan jangka men e n g a h , dengan demikian paradigma asymmetric perlu segera dioperasional di semua jajaran TNI. b. Permasalahan Intelijen TNI Masih terdapat beberapa kendala dalam intelijen TNI seperti: - Pedoman operasional intelijen TNI saat ini masih menggunakan Doktrin Intelijen Hankamnas Nomor KEP/ MEN/471/1969 tanggal 1 November 1969 sebagai doktrin induk dan doktrin operasi intelijen strategis secara de facto sudah tidak relevan dan tidak up to date serta tidak dapat memberi perlindungan hukum bagi intelijen TNI dewasa ini. - Dari aspek SDM kualitas aparat intelijen TNI hampir disemua strata masih menggunakan pemikiran symmetric warfare, pendekatan struktural (bukan profesional), sementara lawan sudah menggunakan strategi perang yang lebih handal, profesional yang didukung peralatan komunikasi yang canggih. Kondisi ini menjadi permasalahan ketika dihadapkan pada kondisi lapangan. Demikian juga aspek kuantitas yang harus mengcover area tugas pendeteksian dini dan pencegahan dini yang mencakup luas wilayah NKRI masih tergolong sangat sedikit sehingga menyebabkan banyaknya dinamika yang terjadi tidak dapat dipantau secara langsung.

- Anggaran TNI yang diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dan operasi intelijen TNI belum menuju pencapaian kemampuan yang diinginkan (capability based oriented), intelijen TNI masih sangat tergantung pada human intelligence dan open source intelligence, belum menyentuh strategi network centric warfare yang berbasiskan C5-ISR. 5.

Peran Intelijen TNI. a. Berperan melakukan prediksi ancaman. Pada hakikatnya, intelijen tidak dapat hanya didefinisikan sebagai organisasi, ilmu dan kegiatan serta tidak dapat juga dikatakan hanya sebagai mata dan telinga, namun lebih jauh lagi intelijen TNI adalah hati sanubari bangsa dan negara. Pengertian ini berkaitan erat dengan tugas intelijen dalam mendukung tugas keamanan nasional, yaitu ikut berperan menciptakan Indonesia yang aman dan damai melalui dua sasaran pokok. Sasaran pertama, semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sasaran kedua, semakin meningkatnya rasa aman dan damai di seluruh wilayah NKRI. Oleh karenanya, intelijen harus dapat memberikan kontribusinya secara terusmenerus, pada masa damai maupun perang. Salah satu peran pokok intelijen TNI dalam mendukung sistem keamanan nasional adalah melakukan prediksi ancaman yang datang dari luar,


31

10/19/2010 1:24:23 PM

jurnal yudhagama

dinilai berdasarkan analisis perkembangan lingkungan strategis terhadap tinjauan keamanan global, regional dan nasional. Intelijen TNI juga melakukan prediksi ancaman nonmiliter yang dinilai berdasarkan analisis tinjauan situasi keamanan nasional. Bentuk perkiraan ancaman yang dibuat oleh intelijen TNI berupa perkiraan keadaan jangka pendek (Kirkadek) yaitu perkiraan keadaan untuk masa satu tahun kedepan, perkiraan jangka menengah (Kirkamen) yaitu perkiraan keadaan untuk masa sepuluh tahun kedepan. Perkiraan keadaan tersebut memberikan gambaran tentang berbagai bentuk, jenis dan spektrum ancaman yang dinilai berpotensi mengganggu dan membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan NKRI serta berisi kemungkinan kontijensi yang perlu dipersiapkan untuk mengatasi ancaman yang mungkin timbul. Perkiraan keadaan ini juga sangat dibutuhkan oleh para pemegang stick holder dalam rangka membuat, menyusun perencanaan dan penentuan kebijakan yang bersifat strategis maupun taktis. b. Intelijen TNI berperan dalam upaya deteksi dini dan peringatan dini. Pada era globalisasi yang sarat akan penggunaan dan pemanfaatan teknologi modern terutama teknologi penginderaan, maka intelijen TNI juga memanfatkan berbagai kemampuan dan peralatan yang dimilikinya untuk melakukan penginderaan terhadap berbagai obyek potensial yang

32

berasal dari dalam maupun luar negeri yang diindikasikan dapat mengancam keamanan nasional. Penempatan dan penyebaran pos-pos monitoring dan penginderaan satuan tugas operasi intelijen ke berbagai wilayah baik yang berada di dalam maupun luar negeri, bertujuan sebagai sarana peringatan dini yang memonitor setiap perubahan situasi dan keganjilan. Intelijen TNI melakukan operasi intelijen strategis dalam rangka mengumpulkan keterangan strategis secara terus-menerus dengan memanfaatkan system C4ISR (Command, Control Communication, Computer, Intelligence Surveillance and Reconnaissance) yang telah tergelar. Upaya pengumpulan berbagai informasi yang berasal dari dalam dan luar negeri dibutuhkan untuk mengetahui berbagai bentuk, jenis dan spektrum ancaman, tantangan dan hambatan dan gangguan yang berpengaruh langsung pada kondisi keamanan nasional. Proses pengumpulan informasi tersebut dilakukan secara terorganisasi, terkendali dan terus menerus dalam bentuk kegiatan intelijen dan operasi intelijen. Tujuan pengumpulan informasi agar diperolah seawal mungkin informasi yang paling mengandung nilai ancaman sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan antisipasi. Coverage area informasi yang dikumpulkan oleh intelijen TNI tidak

hanya terbatas pada aspek pertahanan keamanan, namun meliputi juga bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya karena kesemua aspek tersebut erat kaitannya dengan masalah keamanan nasional. Peran intelijen dalam peringatan dini akan mampu senantiasa memberikan berbagai sinyal perubahan situasi dan kondisi keamanan nasional dan menghindarkan kita dari upaya pendadakan. c. Intelijen TNI berperan dalam upaya cegah dini. Peran ini memungkinkan kita menangkal berbagai kemungkinan kegiatan dan ancaman dari kegiatan operasi intelijen pihak lawan terhadap seluruh potensi nasional yang akan mengakibatkan dan membahayakan keamanan nasional. Kegiatan operasi intelejen dari pihak lawan harus senantiasa diantisipasi dan dilakukan pencegahan agar dampak resiko yang ditimbulkan dapat dicegah. Intelijen TNI akan senantiasa memberikan berbagai penilaian terhadap kemungkinan cara bertindak pihak lawan berdasarkan waktu dan tempat serta memberikan saran, solusi pencegahan agar dampak resiko yang mungkin timbul. Intelijen TNI melakukan upaya cegah dini terhadap kemungkinan berkembangnya gerakan separatis dan kelompok radikalisme yang diprioritaskan pada daerah-daerah tertentu seperti Aceh, Maluku, Poso dan Papua. Intelijen TNI juga melakukan upaya penggalangan dan



10/19/2010 1:24:23 PM


kontra pelanggaran serta pengawasan tapal batas wilayah NKRI dengan negara tetangga terutama di daerah Kalimantan. Bentuk upaya cegah dini lain yang dilakukan oleh intelijen TNI yaitu kegiatan mencegah penyusupan pihak asing kedalam negeri dengan melakukan kerjasama interdep yaitu kegiatan clearance house dan security clearance. d. Intelijen TNI berperan mendorong pelaksanaan kerjasama intelijen. Kerjasama intelijen antara Indonesia dan beberapa negara sahabat telah dilakukan dan terus dikembangkan efektifitasnya terutama untuk kegiatan tukar menukar informasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas alat peralatan dan peningkatan kualitas piranti lunak intelijen. Penempatan pos-pos Athan RI di berbagai negara sahabat juga merupakan salah satu langkah upaya yang dilakukan oleh intelijen TNI guna membangun dan memelihara serta meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan khususnya kerjasama di bidang intelijen. Intelijen TNI juga mengupayakan dan mendorong efektifitas kinerja forum Kominda yang merupakan forum koordinasi interdep khususnya di bidang intelijen di tingkat daerah guna memperoleh kesamaan sudut pandang terhadap suatu masalah dan mampu memberikan penilaian, potensi ancaman yang mungkin

timbul di daerah sehingga dapat segera dilakuklan langkah-langkah pemberian peringatan dini maupun upaya pencegahan dini. 6.

Kesimpulan. a Penguasaan konsep perang asymmetric dan penyempurnaan konsep pertahanan di teritorial laut menjadi prioritas pertama, karena infiltrasi lawan masuk melalui paling tidak 10 titik perbatasan laut dan darat dengan negara tetangga nyaris tanpa perlawanan berarti dari pihak TNI, sudah menimbulkan kerawanan, gangguan yang mengancam kedaulatan bangsa serta sudah mengganggu stabilitas Ipoleksosbudhankam. b. Peran intelijen TNI untuk mendukung Sishankamnas RI sangatlah penting dan dibutuhkan. Peran yang dilakukan intelijen TNI memberikan adanya kepastian informasi terhadap berbagai bentuk, jenis dan spektrum ancaman yang dinilai mampu mengganggu dan membahayakan kedaulatan, keutuhan dan

keselamatan NKRI. Peran tersebut diwujudkan dalam pembuatan prediksi ancaman, upaya deteksi dan peringatan dini, pencegahan dini dan mendorong adanya kerjasama intelijen antar negara dan antar departemen. c. Peran intelijen TNI sebagai deteksi dan cegah dini menjadi penting dalam meningkatkan kemampuan TNI menghadapi perang generasi ke 4 asymetric warfare (command, control communication, computer, combat, intelegence, surveillance and reconnaissance). d. Peran intelijen TNI dapat memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi para pengambil keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai macam gangguan dan ancaman serta menghindarkan dari resiko yang lebih besar dan faktor pendadakan. 7. Penutup Demikian tulisan ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat, sekaligus sumbangan pemikiran bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dalam mendukung terciptanya keamanan nasional yang kondusif.


33

10/19/2010 1:24:23 PM

jurnal yudhagama


34

Nama Tempat, tgl, lahir Agama Status perkawinan Pendidikan militer

: : : : : -

Riwayat Jabatan

: -

Anshory Tadjudin Jakarta, 1 Januari 1953 Islam Kawin, 2 anak Akabri Seskoad Sesko Komparatif (Inggris) DSSC/Lemhannas (Australia)

1975 1992 1994 2002

Athan RI Washington DC/USA Waaspam Kasad Kasdam Jaya Pa Sahli Tk III Bid Hubint Panglima TNI Asintel Panglima TNI Ka Bais TNI

2003 2006 2007 2008 2008 2010



10/19/2010 1:24:24 PM


VISI SPERSAD

DALAM PEMBINAAN PERSONEL TNI AD Oleh: Mayjen TNI Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M. (Aspers Kasad)

PENDAHULUAN

K

eberhasilan pelaksanaan tugas TNI AD sangat tergantung dari kemampuan para personel yang mengawaki organisasi TNI AD. Dalam suatu organisasi,

kedudukan sumber daya manusia bersifat sentral, strategis dan sangat menentukan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan tugas ke depan, TNI AD perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas personel yang mengawaki organisasi. Personel yang merupakan salah satu fungsi organik militer TNI AD dalam menyelenggarakan pembinaan personel bertujuan untuk menyiapkan personel yang sanggup mengemban tugas secara optimal, memerlukan pengawakan personel yang dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mendukung tujuan tersebut. Personel selain menjadi subjek juga sekaligus menduduki sebagai objek dan sasaran dalam organisasi TNI AD. Staf Umum Personel Angkatan Darat (Spersad) sebagai badan staf dalam penyelenggaraan fungsi staf umum Angkatan Darat di bidang personel, memerlukan peningkatan kinerja organisasi staf personel di jajaran Angkatan sehingga dapat secara optimal melaksanakan tugasnya. Keberhasilan Spersad tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan tugas staf personel

di jajaran Angkatan Darat, sehingga diperlukan kesamaan pandang dan tindakan dalam penyelenggaraan fungsi personel di jajaran Angkatan Darat. Dalam setiap proses pembinaan personel, citra TNI AD dipertaruhkan dalam setiap tahapan pembinaan personel, baik terhadap masyarakat umum maupun kalangan internal sendiri. Penyalahgunaan dalam proses pembinaan personel menjadi preseden buruk terhadap upaya pembenahan citra TNI AD. Untuk itu diperlukan satu tekad dan komitmen akan pentingnya pemantapan budaya organisasi secara optimal melalui visi staf personel dalam penyelenggaraan pembinaan personel. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN 1. Budaya Organisasi. Budaya organisasi yang merupakan nilainilai bersama dan merupakan kepribadian organisasi (corporate personality) harus senantiasa dipelihara agar keseimbangan terjaga. Kepribadian ini tercermin dalam citra organisasi/bangsa (corporate image). Jika budaya organisasi terpelihara secara baik, maka citra organisasi juga akan senantiasa terpelihara.


35

10/19/2010 1:24:27 PM

jurnal yudhagama

Pertimbangan perlunya pengembangan sumber daya manusia melalui Visi Spersad termasuk dalam budaya organisasi, yang memiliki internalisasi komitmen untuk meningkatkan profesionalisme prajurit. Budaya organisasi hakikatnya adalah penjelmaan dari visi organisasi, yang berfungsi sebagai pemersatu langkah prajurit dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. 2. Birokrasi Pelayanan. Berbagai kendala dan problem birokrasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi menuntut solusi berupa reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Birokrasi harus berani mengambil komitmen yang tinggi untuk memperbarui diri, berkembang, dan memiliki keunggulan kompetitif dengan meningkatkan diri untuk mencapai tingkat profesionalisme yang diharapkan (birokrasi profesional karier). Birokrasi memerlukan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi seluruh instansi yang memberikan pelayanan publik. Prosedur dan mekanisme pelayanan publik dapat transparan diketahui masyarakat dan mengikat secara hukum. Sebagai bagian dari birokrasi, staf personel secara implisit juga berfungsi melayani publik, khususnya prajurit dan PNS TNI AD. Oleh karena itu, unsur pelayanan publik menjadi landasan utama tentang tuntutan berlakunya standar pelayanan publik secara proporsional dan akuntabel. 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia harus dikembangkan dengan pertimbangan bahwa personel adalah harta yang paling penting dalam organisasi, sehingga

36

diperlukan manajemen yang efektif bagi pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi TNI AD. Selain hal tersebut, tujuan organisasi akan efektif tercapai apabila pranata, kebijakan, dan prosedur pengaturan sumber daya manusia saling berhubungan dalam perencanaan strategis. Hal tersebut dapat diperoleh bila kultur organisasi bersifat kondusif dan keterlibatan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, hakikat sumber daya manusia berhubungan dengan esensi prajurit dan PNS AD sebagai subjek dan objek organisasi TNI AD, tujuan organisasi, dan kultur organisasi yang kondusif dalam penyelenggaraan tugas. PEMBINAAN PERSONEL Pembinaan personel sebagai bagian integral sistem pembinaan TNI AD diarahkan untuk memperoleh kualitas sumber daya manusia yang tepat dan memadai dalam organisasi. Pembinaan personel dalam arti luas

mencakup dua aspek, yaitu aspek pembinaan tenaga manusia dan aspek pembinaan personel sebagai individu. Pertama, pembinaan tenaga manusia (binteman) yang diarahkan untuk menentukan dan memenuhi sasaran kekuatan TNI AD secara kualitatif dan kuantitatif sesuai TOP/ DSPP organisasi serta pemanfaatan dan pengembangannya. Kedua, pembinaan personel (binpers) yang diarahkan untuk menyiapkan personel yang sanggup dan mampu secara optimal dalam mengemban tugas yang dihadapinya, melalui kegiatan penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, sampai dengan pemisahan personel. Permasalahan pokok dalam pembinaan personel TNI AD selain aspek internal yakni rendahnya kualitas profesionalisme personel, juga terkait erat dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi dalam pembinaan personel itu sendiri.

(Foto: Ist)



10/19/2010 1:24:28 PM


(Foto: Ist)

Penyediaan. Seleksi penerimaan personel prajurit dan PNS melalui proses rekrutmen masih banyak sorotan negatif masyarakat tentang praktek KKN, percaloan, dan adanya politik uang untuk bisa masuk menjadi prajurit dan PNS. Tudingan miring tersebut terjadi karena memang terbukti masih terdapat pelanggaran dan kasuskasus werving banyak terjadi di lingkup panitia maupun melibatkan personel lainnya. Secara organisasi, TNI AD dirugikan karena hasil seleksi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak calon yang kurang berkualitas sehingga berakibat rendahnya kualitas personel yang diterima. Di samping itu, praktek percaloan tersebut akan menimbulkan kesan negatif masyarakat dan menurunkan kredibilitas TNI AD. Pendidikan.Pembinaan pendidikan khususnya seleksi pendidikan memerlukan personel yang memiliki kredibilitas dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan

alokasi pendidikan dan persyaratan yang selektif dengan calon peserta yang cukup banyak menyebabkan meningkatnya daya saing dalam seleksi pendidikan. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai usaha kelulusan pendidikan, baik dikbangum dan dikbangspes, dengan menghalalkan segala cara maupun melakukan kegiatan yang mengarah KKN, suap, gratifikasi dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum staf personel. Penggunaan. Permasalahan yang paling menonjol dalam penggunaan personel adalah pembinaan karier. Pembinaan karier yang objektif, transparan dan terarah, dengan mengacu untuk kepentingan organisasi di samping tidak mengabaikan kepentingan perorangan, merupakan dambaan bagi setiap personel. Kondisi ruang jabatan yang terbatas dibandingkan dengan personel yang layak pilih, menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pembinaan karier.

Hal ini tentunya mengakibatkan kompetisi yang tidak sehat dengan berusaha seoptimal mungkin dengan cara apa pun untuk meraih jabatan yang semakin terbatas. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan secara tidak benar oleh oknum yang meraih keuntungan dari persaingan dalam pembinaan karier. Perawatan. Perawatan personel yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS, tidak terlepas dari permasalahan yang menyangkut keterbatasan rawatan yang tersedia. Rawatan yang diberikan kepada setiap prajurit dan PNS sepanjang masa dinas harus menjamin agar personel tersebut senantiasa siap mengemban tugas. Kondisi tersebut memerlukan personel yang mampu melayani kebutuhan personel dengan sebaik mungkin. Personel tersebut hendaknya benar-benar dapat melayani dan bukan dilayani dengan harapan dapat berbuat yang terbaik bagi kepentingan organisasi dengan dilandasi ketulusan dalam pelaksanaan tugas. Pemisahan. Pemisahan personel selain untuk menjaga keseimbangan kekuatan personel juga berkaitan erat dengan hak dan kewajiban bagi prajurit dan PNS yang bersangkutan. Kegiatan pemisahan harus dilaksanakan secara terpadu dilengkapi dengan data personel yang valid dan akurat sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan cepat, tepat dan benar. Upaya untuk memberikan pelayanan personel yang terkait dengan rawatan purna dinas harus dilaksanakan seoptimal mungkin. Pemberian hak rawatan purna dinas harus dilaksanakan secara memuaskan, tanpa membebani personel yang bersangkutan.


37

10/19/2010 1:24:28 PM

jurnal yudhagama

VISI SPERSAD SEBAGAI LANDASAN Penyimpangan sekecil apa pun dalam pembinaan personel akan berdampak luas pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia prajurit dan PNS Angkatan Darat. Diharapkan secara sinergis, pembinaan personel dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa merugikan kepentingan organisasi dan kepentingan individu personel yang bersangkutan. Upaya penanganan dalam mengatasi setiap bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi personel adalah : Pertama, menetapkan strategi yang bertujuan menyiapkan personel yang sanggup dan mampu mengemban tugas dalam mewujudkan prajurit dan PNS TNI AD yang profesional. Kedua, menetapkan kebijakan yang ditempuh, penanganan menyeluruh dalam bidang binteman dan binpers yang meliputi kegiatan penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan. Ketiga, menetapkan visi Spersad sebagai landasan penyelenggaraan tugas dan fungsi personel, yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsi personel di setiap satuan. Visi Spersad. Sebagai penyelenggara fungsi personel di lingkungan Angkatan Darat, seluruh warga Spersad telah mencanangkan Visi Spersad sebagai berikut : ”Spersad yang profesional, transparan, jujur dan adil, serta akuntabel dilandasi moral yang baik dalam pembinaan personel TNI AD” Pengertian dari Visi Spersad yang menjadi landasan untuk

38

meningkatkan kinerja organisasi penyelenggara fungsi personel adalah : Profesional, berarti hal yang bersangkutan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional mempunyai tiga ciri pokok, yakni pertama memiliki keahlian (expertise) yang didasari pengetahuan dan keterampilan berupa pengetahuan tentang bagaimana mengorganisasikan, merencanakan, dan mengarahkan organisasi, kedua memiliki tanggung jawab (responsibility) yang berarti selain bermoral tinggi juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kepentingan negara, bangsa, dan masyarakatnya, dan ketiga memiliki karakter korps/ kebersamaan (corporateness) yang melahirkan jiwa korsa kuat untuk membentuk personel tangguh. Transparan, berarti tembus pandang, jernih, nyata, jelas, dan tidak terbatas pada orang tertentu saja, serta bersifat terbuka. Dengan demikian, transparan berarti dapat diketahui secara jelas dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Transparan merupakan upaya untuk menciptakan kepercayaan timbal balik melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi menjadi kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembinaan personel. Jujur dan Adil, mengandung pengertian; Jujur, berarti lurus hati, tidak berbohong (berkata apa adanya), tidak curang, dengan mengikuti aturan yang berlaku, tulus, ikhlas. Adil, berarti sama berat; tidak berat sebelah, tidak memihak: berpihak kepada yang

benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenangwenang. Jujur dan adil mengandung pengertian dalam setiap kegiatan dilakukan secara apa adanya tanpa ada unsur rekayasa, manipulasi data, dan KKN dengan berdasar pada aturan yang berlaku, serta dilakukan secara tulus ikhlas dengan tidak memihak pada kepentingan perseorangan atau kelompok. Akuntabel, berarti setiap hasil yang diperoleh dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma yang berlaku. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dan dapat diukur oleh pihak-pihak terkait dan merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas. Moral yang baik, berarti memiliki pertimbangan baik buruk, berakhlak baik, sesuai dengan moral yang merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, juga tentang akhlak, budi pekerti, susila dan kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan terungkap dalam perbuatan. PENUTUP Demikian tulisan tentang Visi Spersad dalam pembinaan personel TNI AD untuk menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan fungsi personel di setiap jajaran Angkatan Darat. Dengan berlandaskan visi tersebut, diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk KKN dan menumbuhkan citra positif TNI AD dalam memberikan pelayanan personel bagi prajurit dan PNS beserta keluarganya.



10/19/2010 1:24:28 PM



I.

DATA POKOK Nama Pangkat/Corps NRP Tempat/Tgl Lahir Agama Sumber PA/Th Jabatan Kesatuan

: Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M. : Mayjen TNI/Czi : 28554 : Malang, 16-05-1954 : Islam : Akabri/1976 : Aspers Kasad : Mabes TNI AD

II. RIWAYAT PENDIDIKAN Pendidikan Umum 1. Sekolah Dasar 2. SMP 3. SMA 4. Fak. Sospol 5. S-2 Magister Manajemen

1966 1969 1972 1997 2000

Pendidikan Militer Dikbangum 1. Akabri 2. Sussarcab Zeni 3. Susstaf Pur 4. Seskoad 5. Sesko ABRI 6. Lemhannas RI

1976 1977 1987 1992 1997 2002

V. RIWAYAT JABATAN 1. Danton-3 Kilap-B Yonzipur-2 2. Danton-2 Kilap-B Yonzipur-2 3. Danton-1 Kilap-B Yonzipur-2 4. Dankilap-A Yonzipur-2 5. Dankilap-B Yonzipur-2 6. Dankima Yonzipur-2 7. Kasi-1/Intel Yonzipur-2 8. Kasi-2/Ops Yonzipur-2 9. Kasi Opsdik Dispullahtad 10. Panalsipers Dispullahtad 11. Pamen Dispullahta/Dik Seskoad 12. Gumil Gol-V Pusdikzi 13. Kadep Milum Pusdikzi 14. Danyonzipur-1 Dam I/BB 15. Pbdya-1/Kompers PBN-II Spersad 16. Pbdya-2/Diaga PBN-II Spersad 17. Spri Kasum ABRI 18. Koorspri Wakil Panglima TNI 19. Aster Kasdam III/Slw 20. Paban-1/Ren Diaga Spers TNI 21. Paban-1/Ren Spers TNI 22. Pamen Denma Mabesad (Dik Kra) 23. Dirbinlem Seskoad 24. Danrem-044/Gapo Dam II/Swj 25. Dirfasjas Ditjen Kuathan 26. Aspers Kasad

Dikbangspes 1. Susjurpa Konbangmil 1981 2. Sus Bahasa Inggris 1982 3. Sus Programmer 370 (Cobol) 1986 4. Susanalis Sistem Pullahta 1987 III. RIWAYAT PENUGASAN OPERASI 1. Ops Seroja Tim-Tim 1978 2. Ops Peyelamatan Timah 1981 3. Ops Dak Batu Kapur 1983 4. Ops Seroja Tim-Tim 1984 5. Ops Militer Observer 1994 IV. RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI 1. Australia 1976 2. Filipina 1994 3. RRC 1997 4. Australia 1997 5. Malaysia 1998 6. Singapura 1998 7. Malaysia 1999


39

10/19/2010 1:24:28 PM

jurnal yudhagama

MEWASPADAI BAHAYA LATEN KOMUNIS PEKERJAAN RUMAH YANG TIDAK AKAN PERNAH SELESAI Oleh Drs. Alfian Tanjung, M.Pd.

Sejak gagalnya kudeta G 30 S PKI, gerakan komunis banyak melakukan kerja yang lebih sistematis dan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan peluang yang ada. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 membuahkan banyak hal diantaranya era keterbukaan dan kebebasan. Hal ini pun dimanfaatkan oleh kader-kader PKI untuk melancarkan agenda besarnya

A. PENDAHULUAN

B

angsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang menggunakan ratusan bahasa daerah dan dialek. Menganut bermacam-macam agama dan kepercayaan, dan terikat oleh adat-istiadat serta kebiasaan yang beraneka ragam. Negara Indonesia yang juga disebut sebagai nusantara ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang dikelilingi lautan dan diapit oleh benuabenua. Keadaan dan kenyataan ini sangat tidak menutup kemungkinan datangnya rongrongan, tantangan dan hambatan baik yang datangnya dari dalam negeri sendiri maupun yang datangnya dari luar negeri, bahkan manca negara. Kondisi sosial kenegaraan yang dialami Indonesia bisa diilustrasikan secara kualitatifkuantitatif. Pertama, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan masih saja sangat tinggi

40

padahal negeri ini sudah merdeka 63 tahun silam dengan modal kekayaan tanah air Indonesia yang amat besar. Bila dipakai ukuran sedikit saja di atas garis kemiskinan, maka jumlah penduduk dalam kategori ini menjadi teramat banyak, menimpa lebih dari separuh rakyat Indonesia. Menurut versi BPS pada tahun 2007 jumlah rakyat miskin tercatat sebanyak 16,58 % (37,17 juta penduduk), tetapi menurut Bank

Dunia sudah mencapai 49,5 %-nya (sekitar 120 juta jiwa). Perbedaan persentase itu hanya karena ukuran miskin turun sedikit saja. Di samping itu juga telah terjadi kesenjangan ekonomi yang mengkhawatirkan, yakni antara mereka yang hidup dalam kemiskinan (dalam jumlah amat besar) dengan mereka yang maha kaya raya (dalam jumlah amat sedikit). Di tengah banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hajat hidup mereka secara layak dengan disertai banyaknya bayi-balita terkena kurang gizi di berbagai tempat, beberapa orang malah hidup dengan bermegah-bermewah, mengendarai mobil berharga milyaran, berumahbervila glamor, berpesta-berfoya di luar negeri. Di sisi lain hutang negara ke pihak asing juga terus bertambah mencapai lebih dari US$ 125, dan negeri ini lalu dikenal sebagai salah satu negara penghutang terbesar di dunia (Fuad Amsyari, 4:2008).



10/19/2010 1:24:28 PM


Ditinjau dari sisi kohesifitas sosial tampak jelas bahwa semakin lama kondisi kekompakan antar penduduk melemah disertai moralakhlak Bangsa Indonesia semakin merosot tajam. Hal itu ditandai antara lain seperti misalnya tingginya pelaku tindak kejahatan yang kualitasnya semakin sadistik terhadap korban, melonjaknya peredaran miras dan narkoba, dan merebaknya orientasi hedonistikmaterialistik masyarakat sehingga mengikis secara perlahan ketaatan beragama, lunturnya keharmonisan sosial, dan melemahnya komitmen penduduk terhadap orang miskin dan menderita, serta ancaman terjadinya disintegrasi bangsa yang meningkat. Kondisi lingkungan bio-fisik dan sosial Bangsa Indonesia juga tampak memburuk, seperti misalnya: terkurasnya kekayaan tanah air seperti aneka barang tambang termasuk minyak-gas bumi, menipisnya kawasan hutan lindung, meningkatnya lahan kritis, menurunnya kesuburan lahan pertanian, meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah, serta maraknya pencemaran sosialbudaya seperti tingginya penyakit kelamin, AIDS, dan meluasnyamerebaknya budaya maksiat. Kondisi seperti digambarkan di atas jelas tidak boleh dibiarkan berlarut karena menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan rawan menimbulkan kondisi konflik fisik (‘chaos’) yang menghancurkan tatanan sosial secara keseluruhan. Karena itu, pemerintahan Indonesia harus secepatnya mengatasi kondisi tersebut melalui penggunaan metode dan pendekatan baru yang efektif-efisien dalam mengelola bangsa-negara, tidak boleh terjebak

PKI Madiun, 1948 yang digerakan oleh Muso, kemudian G 30 S / PKI pada 30 September 1965 adalah suatu tragedi nasional dan merupakan puncak peristiwa hitam dalam lembaran sejarah Republik Indonesia. Melalui ajaran, sistem, metode, serta strategi dan taktik perjuangannya yang licik, bekas Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil melakukan penetrasi ideologi dan menyusupkan konsepsikonsepsi politiknya ke dalam berbagai lembaga pemerintahan termasuk tubuh jajaran Angkatan Bersenjata kita (Alfian Tanjung, 103: 2006). (Foto: Ist)

pada pola pembangunan lama, pola yang membuang ajaran sosial dari agama dalam mengelola negara yang ternyata ujungujungnya mengantarkan terjadinya kemerosotan kualitas rakyat seperti yang digambarkan di atas. Dalam catatan sejarah hal tersebut telah pernah terjadi. Roeslan Abdulgani menulis bahwa ada tiga dimensi nasionalisme di Asia Tenggara, yaitu dimensi politik, terutama diarahkan untuk melawan kolonialisme Barat. Dimensi ekonomi untuk melawan saudagar Cina, dan kelompok kaya serta dimensi demokratik untuk menghadapi kelas feodal pribumi (Alex Dinuth, ix: 1997). Lebih dalam kita cermati, masih ada unsur lain dalam jajaran nasionalisme Asia Tenggara, yaitu Marxisme, baik dalam bentuk sosialisme demokratis maupun dalam bentuk komunisme Leninis (Syamsudin Ramadhan, 62: 2001). Mari kita buka lembaran sejarah negeri ini dalam kajian ‘perang ideologi’. Pemberontakan

Sebenarnya, sekulerisasi dan liberalisasi secara sistematis sudah dilakukan sejak zaman kolonial, hingga kini telah cukup efektif menjauhkan nilai-nilai religius-Islami dari masyarakat yang mayoritas Muslim ini. Akibatnya, banyak orang yang bukan hanya senang berbuat kejahatan, tetapi malah ‘berbangga diri’ dengan perbuatan yang sebenarnya merugikan orang banyak. Berbagai realitas negatif yang merugikan negara dan bangsa ini sudah sulit dibantah. Lalu, bagaimanakah strategi yang dimainkan kaum komunis itu dalam memperjuangkan posisinya di Indonesia pada era globalisasi ini? Dan apa yang mungkin dapat kita lakukan untuk meng-counter dalam berbagai aspeknya sehingga tidak mengganggu stabilitas nasional, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia? B. KOMUNISME PANTANG MENYERAH Sejak gagalnya kudeta G 30 S PKI, gerakan komunis banyak melakukan kerja yang lebih sistematis dan lebih berhati-hati


41

10/19/2010 1:24:28 PM

jurnal yudhagama

dalam memanfaatkan peluang yang ada. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 membuahkan banyak hal diantaranya era keterbukaan dan kebebasan. Hal ini pun dimanfaatkan oleh kader-kader PKI untuk melancarkan agenda besarnya dengan beberapa pedoman tahap kerja sebagai berikut : Sejak dibubarkannya PKI pada tanggal 12 Maret 1966, melalui TAP MPRS No. XXV 1966 hingga satu dasawarsa era reformasi ini pertumbuhan dan perkembangan gerakan kaum komunis semakin mewujud, baik dari pola gerakan sampai pada aktifitas yang jelasjelas mereka akui, bahwa mereka adalah pelanjut dari upaya-upaya pemenang kepentingan ideologi dan politik kaum komunis. Berikut ini ada sepuluh langkah yang teridentifikasi dari aktivitas yang mereka lakukan: Pertama, penataan gerakan dengan landasan kritik auto kritik yang dibuat oleh Sudisman sebagai revisi dan konsep jalan baru yang dibuat oleh Aidit, yang diwujudkan dengan gerakan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Kedua, kemunculan kelompokkelompok studi sebagai kompensasi dari gerakan mahasiswa kiri setelah gerakan mahasiswa diberangus pasca peristiwa Malari. Gerakan ini bermetamorfosa dengan sangat terorganisir sehingga gerakan kiri sangat dominan dalam mengorganisasikan gerakan melalui Solidaritas Muslim Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Ketiga, kemunculannya sangat simpatik dimulai dengan isu-isu kerakyatan dalam bentuk advokasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Aroma

42

(Foto: Ist)

komunisme semakin menyengat dalam pilihan kata, pilihan warna dalan lagu-lagu serta gaya yang ditampilkan dalam setiap kemunculan dalam gerakan tersebut dalam aksi maupun bentuk-bentuk perlawanan rakyat. Keempat, kegiatan yang dilakukan sangat beragam, dari memantapkan ideologi perjuangan komunisme, kaderisasi, infiltrasi, penguasaan sentra-sentra strategi dan melakukan segala hal yang bisa mengeksiskan gerakan komunis. Kelima, kemunculan lembaga formal berupa LSM, ormas-ormas dan partai, misalnya PRD. Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan wadah formal yang di pakai dalam mengakomodasikan potensi politik kaum komunis. Apalagi setelah mereka banyak yang dibebaskan dari ‘Universitas‘ Pulau Buru. Keenam, penguasaan jaringan, hal ini sangat terasa di kalangan jurnalis, telah menjadi pengetahuan umum (rahasia umum), apabila ada kegiatan yang mengingatkan akan ancaman kebangkitan komunisme.

Bisa dipastikan kegiatan tersebut akan sepi dari pemberitaan, bahkan yang sering terjadi adalah tidak ada pemberitaan sama sekali. Ketujuh, muncul serta terbuka, diawali kemunculan PRD, terbitnya buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI“ (buku pertama), “Anak PKI Jadi Anggota Parlemen” (buku kedua), penghapusan jejak sejarah PKI dalam buku sejarah (sekolah), dijualnya atribut PKI secara terbuka di berbagai tempat dan tuntutan rehabilitasi dan kompensasi, yang diawali dengan tuntutan pencabutan TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang Komunisme. Kedelapan, beberapa keberhasilan mereka yang harus dicatat : diamandemenkannya pasal 60 UU Pemilu No. 12 Tahun 2003, masuknya puluhan orang kader PKI ke dalam DPR RI dan ke lembaga legislatif di jenjang provinsi dan kota, kabupaten dan mudahnya kader-kader PKI menduduki posisi eksekutif, yudikatif, pengusaha, guru dan peran-peran publik lainnya. Kesembilan, munculnya kader-



10/19/2010 1:24:29 PM


kader PKI diberbagai event dan kegiatan, baik secara lokal maupun nasional, bahkan berperan juga secara internasional. Hal ini akan menjadi perangkap dan perangkat pendukung dalam upaya-upaya selanjutnya sehingga eksisnya partai yang berbasis kader-kader dan simpatisan paham dan gerakan komunis. Kesepuluh, situasi dan kondisi yang secara langsung ataupun tidak langsung menyuburkan tumbuh dan berkembangnya paham ideoligi (paham Komunis) di kalangan masyarakat luas. Hal ini harus disadari, diakui dan selanjutnya disikapi secara profesional dan konstitusional. Sayang realitasnya keadaan ini hampir tidak disadari oleh mayoritas Bangsa Indonesia. C. MENANGKAL GERAKAN KOMUNIS Sebagai sebuah gerakan, komunis pada awal kehadiran serta pergerakannya disetiap belahan penjuru dunia selalu membawa tragedi kemanusiaan yang luar biasa kejamnya. Masih segar dalam ingatan sejarah, 500.000 rakyat Rusia dibantai oleh Lenin dalam rentang waktu antara tahun 1917 hingga 1923. Kemudian 50 juta penduduk Republik Rakyat Cina dibantai Mao Tse Tung (1975-1979). 40 juta rakyat Rusia tewas dibunuh dibawah rezim Stalin (1925-1953). 1,5 juta nyawa rakyat Afghanistan melayang di tangan kekuasaan Najibullah. Begitu pula yang terjadi di negara kita, Indonesia, ratusan ribu bahkan jutaan rakyat menjadi korban keganasan PKI. Kebangkitan kader komunis yang digerakan oleh anak-anak muda dengan berbagai bentuk kegiatan telah nampak jelas. Program-program yang dapat

mengelabui, menipu dan menarik simpati rakyat disebarkan melalui media massa cetak dan elektronik secara tidak berimbang. Terpublikasi dengan jelas baik terselubung maupun terang-terangan sebagai komunis muda tanpa ada tindakan yang nyata. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat memiliki respon seperti itu. 1. Kondisi tersebut menandakan lemahnya pemahaman sejarah dan peristiwa kekejaman komunis baik di Indonesia dan belahan dunia lain secara proporsional. Akibat kurangnya sosialisasi bahaya komunis secara baik dan nyata. 2. Kontaminasi pemahaman gerakan HAM dan Demokrasi yang disalah artikan. Sehingga membentuk pola pikir masyarakat menjadi permisif dan menghalalkan segala cara yang berujung melanggar HAM dan tidak demokratis.

3. Patut diduga telah terjadi konspirasi strategi antara aktor intelektual propagandis komunis dengan pemerintah. Sehingga terjadi pembiaran terhadap aktivitas gerakan komunis. Apa yang bisa kita lakukan ? Kesadaran akan bangkitnya paham dan ideologi Komunis di kalangan masyarakat sebelumnya sudah cukup luas, tetapi masih bersifat personal dan situasional, belum terorganisasikan dan terkelola dengan baik. Sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan dan kita kerjakan berkenaan dengan menyikapi bahaya laten Komunis ini. Secara ideal, sebelum dilakukan hal-hal yang merupakan upaya mewaspadai atau melakukan gerakan perlawanan, situasi dan kondisi yang membuat suburnya paham komunis harus dipersempit dan dibuang sama sekali. Sambil melakukan atau setelah hal tersebut terpenuhi, maka kita akan bisa

(Foto: Ist)


43

10/19/2010 1:24:29 PM

jurnal yudhagama

melakukan secara efektif dan tuntas hal-hal sebagai berikut : Pertama, mengikuti dinamika aktifitas kaum komunis baik yang tua maupun generasi muda komunis. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca tulisan-tulisan yang dibuat mereka di koran-koran, bukubuku maupun media internet. Untuk hal ini, dibutuhkan pusat informasi kegiatan komunis di Indonesia. Kedua, mempublikasikan melalui multimedia secara intensif dan menyebar secara nasional akan bahaya kebangkitan komunis dengan format yang lebih kreatif, inovatif dan edukatif. Ketiga, pendidikan dan pelatihan di semua lini aktifitas kegiatan bangsa Indonesia, dalam penyampaian materinya memberikan pemahaman yang mendasar, mendalam dan tuntas tentang komunisme serta hal-hal yang terjadi jika komunis berkuasa di negeri ini. Keempat, penegakan hukum secara konstitusional dan institusional, karena TAP MPRS/XXV/1965 dan UU No. 27/ 1999 jelas-jelas masih berlaku dan payung hukum yang sangat jelas, bahwa aktifitas gerakan komunis merupakan hal yang terlarang dan akan terkena jerat hukum. Kelima, pelarangan beredarnya buku-buku yang jelas-jelas menjajakan paham komunis untuk diterapkan dalam kehidupan bangsa kita secara nasional maupun secara desentralisir. Selain itu, secara internal kita juga perlu melakukan kerjakerja kolektif dan langkah-langkah strategis menjaga keutuhan bangsa dan negara secara terus menerus dan berdaya guna. Langkahlangkah menjaga keutuhan bangsa dan negara pernah dilakukan secara serius sebagaimana pernah

44

dilakukan oleh para pendahulu kita, misalnya dengan terbentuknya Boedi Utomo (1908), Serikat Islam (1912), Sumpah Pemuda (1928). Setelah sekian lama itu, maka puncak perjuangan tercapai dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di Jakarta. Menghadapi situasi rentang awal orde reformasi sampai hari ini, langkah-langkah menjaga keutuhan bangsa dan negara sangat mendesak karena harga diri Bangsa Indonesia telah berada pada titik terendah. Hal ini sangat nampak pada sikap dan perlakuan Malaysia terhadap Indonesia yang lupa dengan tempat belajarnya sendiri, telah kehilangan rasa sebagai bangsa serumpun.

Di sisi lain kita melihat generasi tua asyik dengan ambisinya masing-masing, sementara itu generasi muda lebih banyak yang berjuang menurut “kemauan” nya, bukan mensinergikan kekuatan mereka sebagai generasi harapan bangsa. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah penyatuan. Langkah penyatuan harus dilakukan, bukan dengan penyeragaman atau memaksakan secara struktural, melainkan menyatukan visi dan orientasi sebagaimana yang dilakukan oleh para pendiri negeri ini. Memang, formatnya belum kongkret, tapi harus dimulai dengan kemauan dan niat karena Allah.

(Foto: Ist)



10/19/2010 1:24:29 PM


Selanjutnya diserahkan pada gerakan yang lebih kongkret tetapi tetap konseptual serta menempuh langkah strategis dan cerdas. D. AGENDA DAN LANGKAH STRATEGIS Perlu kita rinci skala prioritas dalam menapaki langkah mempertahankan eksistensi bangsa dan NKRI dalam pengertian terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara secara utuh seperti apa yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 . Diantara agenda yang harus dikerjakan adalah: 1. Dinamisasi kelembagaan yang sudah permanen Artinya kelembagaan yang sudah mapan secara struktural maupun peran historisnya diharapkan dapat melakukan revitalisasi guna mendinamisir diri. Karena keberadaan organisasi yang permanen tidak bisa diabaikan baik karena potensi, peran sejarah dan kemampuannya untuk mengulang peran yang sangat diharapkan bangsa. Selain itu organisasi permanen telah memiliki jaringan. 2. Audit kelembagaan baru Setelah berada dalam era yang popular dengan sebutan reformasi, kini terlalu banyak dibentuk kelembagaan yang mengatasnamakan rakyat. Hal ini sah-sah saja, namun sangat naïf bila keberadaannya bak ketimun bungkuk : ada tidak menggenapkan, tiada tidak mengganjilkan atau malah keberadaannya menjadi racun dalam membangun bangsa. 3. Intensifikasi silaturahmi Ruh silaturahmi adalah kekuatan persatuan. Berawal

dari pengertian silaturahmi adalah ikatan kasih sayang. Dalam pengertian filosofis dan substansial, silaturahmi ini sudah terabaikan khasanah pergaulan bangsa. Baik dikalangan masyarakat kebanyakan maupun dikalangan pelajar dan para aktivis. 4. Menetapkan musuh bersama Konsep musuh adalah konsep baku dalam Undangundang. Hal ini harus terus terfokus atau ditegaskan dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, sehingga langkah perjuangan bangsa selanjutnya dapat dilakukan dengan arah yang jelas karena telah disepakatinya Common Enemy saat ini. 5. Menetapkan asas saling asah, asih dan asuh Ini harus dilakukan oleh segenap komponen Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa, baik secara personal maupun organisasional sehingga potensi bangsa dapat tersinergi dengan formal dan substansial. 6. Pembagian wilayah perjuangan Perlu distribusi wilayah garap, baik secara territorial maupun jenis kegiatan. Karena, dengan itu dapat dihindari kegiatan yang tumpang tindih, pengulangan yang tidak perlu dan konflik karena pergesekan dalam menggarap ladang yang sama. Pembagian ini dapat dilakukan secara formal maupun konvensional. Guna memenuhi agenda persatuan tersebut diatas, ada beberapa hal yang perlu ditempuh secara bersamaan, yaitu:

Pertama, merujuk pada sumber utama. Dalam merumuskan segala persoalan yang akan dikerjakan harus merujuk pada sumber utama dasar negara, sehingga apapun keputusan atau program yang dihasilkan senantiasa diarahkan pada penegakan dan penerapan hukum negara. Kedua, belajar dari sejarah. Pasang surut dinamika sejarah masa lalu hingga hari ini, memerlukan telaah lebih mendalam, apakah akan diteladani atau dihindari atau dicarikan langkah alternatifnya. Prinsipnya upaya penegakan kedaulatan negara tetap menjadi tujuan dari segala hal yang akan atau sedang dikerjakan. Ketiga, mengintensifkan kaderisasi. Kegiatan ini bernuasa penyadaran, pengkaderan, pembinaan dan pembasisan sehingga kita merasa lega karena persediaan SDM patriot bangsa berada dalam keadaan produksi yang berkelanjutan. Keempat, akreditasi kelembagaan. Keberadaan lembaga yang asal ada atau asal banyak harus dikurangi atau bahkan harus dihilangkan. Karena pada tahapan tertentu akan sangat kontraproduktif dan hanya makin memperlemah ketahanan bangsa dalam membangun kekuatan serta menghadapi serangan musuh-musuhnya. Kelima, kongres nasional. Mengisi milenium ketiga ini, sebagai evaluasi holistik dan perencanaan yang komprehensif. Kongres nasional menjadi keharusan sejarah, karena dengan kongres nasional ada harapan dihasilkannya grand konsep perjuangan bangsa. Langkah-langkah ini menurut penulis layak dipertimbangkan, agar tidak bersifat tambal sulam (inkremental) dan dapat dievaluasikan sesuai kebutuhan sejarah.


45

10/19/2010 1:24:29 PM

jurnal yudhagama


Drs. Alfian Tanjung M.Pd lahir Jakarta, 28 Januari 1967. Pengalaman berstruktur yang dilalui oleh Alfian menambah hasanah, wawasan, pengalaman, dan keahliannya dalam berbagai organisasi dan pergerakan. Sejak 1984 mulai mengikuti Leadership Basic Training yang diselenggarakan oleh Pelajar Islam Indonesia (PII), dan pada 1985 Alfian muda memimpin Pengurus Komisariat PII Perumnas I Tangerang, Mental Training PII diikuti pada 1986, sedangkan jenjang Advance Training 1988. Memimpin Pengurus Dewan PII Tangerang selama satu periode 1989 – 1990 bersamaan waktunya dengan aktifitasnya di IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan berbagai gerakan Islam lainnya. Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Jakarta periode 1994 – 1996. dan awal 1996 mulai bergabung dengan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jl. Menteng Raya No. 58 Jakarta Pusat dan semakin memperluas jaringan dan pergerakannya termasuk partisipasinya mengiringi kelengseran Soeharto bersama gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia. Pada 6 September 1998 mempelopori berdirinya PINTAR (Pergerakan Islam Untuk Tanah Air), pada 1 Oktober 1998 ikut membidani lahirnya HAMMAS (Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus). Tahun 1999 sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat HAMMAS. Tahun 2001 menjadi Ketua Umum Badan Pekerja Pusat Gerakan Nasional Patriot Indonesia (GNPI) menggantikan Dr. Bachtiar Aly yang bertugas menjadi Duta Besar Republik Indonesia. Disamping itu, beliau juga merupakan Pimpinan Taruna Muslim. Alfian juga aktif berdakwah ke berbagai daerah; Blitar, Kediri, Ponorogo, Banyuwangi, STPDN Jatinangor–Bandung, PLP Curug Tangerang, Padang, Lampung, Medan, Pekanbaru, dan sebagainya. Juga aktif di MPP Forum Dewan Kemakmuran Masjid (FDKM) Tangerang Raya serta Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Tangerang. Telah mempunyai generasi masa depan; Muhammad Ayatullah Albana, Muhammad Iqbal Almaududi, Fatimah Azzahra dan Zaenab Alghazali. Dalam forum–forum pertemuan dan dakwah Islam, Alfian selalu mengusung tema sentral Perlawanan Islam terhadap Komunisme. Menurutnya Komunisme di Indonesia saat ini sama sekali belum mati.

46



10/19/2010 1:24:29 PM


Sejak peristiwa 11 September 2001, isu-isu keamanan nontradisional (KNT) telah menjadi pembicaraan umum di hampir seluruh bagian masyarakat, baik domestik dan internasional: dalam kebijakan dan agenda penelitian dari pemerintah, dalam organisasi non-pemerintah, dalam lingkaran bidang akademik, serta masyarakat umum dan media.

Keamananan Non Tradisional Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Jaleswari Pramodhawardani Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI dan The Indonesian Institute

A

da catatan menarik dari diskusi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) yang dibahas beberapa kalangan akademi , institusi pemerintah dan para praktisi selama ini. Kamnas menjadi konsep yang rumit dan kompleks untuk didefinisikan. Hal ini terlihat dari perdebatan dan uletnya upaya untuk menjelaskan dan mengoperasionalisasikan konsep tersebut. Pertanyaan tentang definisi operasional Kamnas, jenis ancaman terhadapnya, tata hubungan antar institusi keamanan, wewenang dan mekanisme pengamanan, dan

hal-hal yang lebih kompleks lagi menjadi pertanyaan yang sengit diperdebatkan. Melalui diskusi yang melibatkan banyak pihak (akademisi, praktisi, institusi pemerintah) tersebut menunjukkan sebuah fakta baru, bahwa ada pergeseran makna dan arti dari konsep kamnas seperti yang telah dipahami selama ini. Kamnas tidak lagi cukup mengatur dan mengurusi persoalan teritori negara, kedaulatan dan ancaman terhadapnya, namun meletakkan persoalan keamanan manusia (human security) sebagai salah satu unsur penting yang menjadi pertimbangan Kamnas.

Persoalan migrasi, human trafficking, smuggling, bencana alam, penghilangan paksa manusia, terorisme, kerusakan lingkungan, HIV/AIDS, dan lain-lain menjadi tantangan baru bagi Kamnas. Sebagai illustrasi, kita tentu masih ingat tentang serangan militer Srilangka yang paling brutal terhadap orang Tamil akhir 2009 lalu. Ratusan ribu rakyat Tamil tersingkirkan dari rumah mereka dan ditahan di “kamp-kamp konsentrasi” yang tersebar di Sri Lanka. Di Vavuniya saja ada 32 kamp seperti itu yang dihuni oleh lebih dari 160 ribu pengungsi Tamil. Total ada sekitar 300 ribu Tamil


47

10/19/2010 1:24:29 PM

jurnal yudhagama

(Foto: Ist)

yang telah ditahan di kamp-kamp ini semenjak berakhirnya serangan militer terhadap Tamil Tiger pada bulan Mei. Ratusan pengungsi Tamil yang putus asa, yang mencoba untuk lari dari kondisi yang tidak manusiawi ini, telah mempertaruhkan jiwa mereka di lautan lepas di atas kapal untuk mencari suaka di Australia. Selama berminggu-minggu, lebih dari 250 orang Tamil telah terdampar di sebuah kapal di Merak, Indonesia. 68 lainnya di kapal bea cukai Australia Oceanic Viking di Tanjung Pinang, Indonesia. Kapal mereka dicegat oleh pemerintah Indonesia dalam perjalanannya ke Australia setelah perdana menteri Australia Kevin Rudd menelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendesak pemerintahannya untuk mencegah perahu ini ke Australia. Pemerintah Rudd telah menolak memberikan suaka

48

kepada rakyat Tamil yang tertindas ini dengan alasan keamanan nasional. Dan dengan alasan yang sama, pemerintah Indonesia telah memainkan peran sebagai polisi perbatasan untuk mereka. Akan tetapi, buruh Australia telah menunjukkan sebuah sikap yang berbeda; buruh kapal, buruh tambang, dan buruh dok memberikan bantuan sebesar 10.000 dolar kepada para pengungsi Tamil, menunjukkan solidaritas kelas pekerja kepada saudara-saudari mereka. Buruh Indonesia juga telah menunjukkan solidaritas mereka dengan KASBI, salah satu federasi serikat buruh di Indonesia, yang mengorganisasi sebuah kampanye untuk membantu perjuangan para pencari suaka ini. Ada yang berpendapat, aksi Australia dan Indonesia yang menghalau masuknya arus imigran asing di negaranya,

dianggap layak. Seperti juga terjadi di Amerika Serikat, yang mencegat imigran gelap warga Meksiko. Atau di Eropa, terutama di Spanyol melawan pendatang illegal dari Afrika. Tindakan pencegahan karenanya dianggap wajar. Hal serupa juga dilakukan Malaysia terhadap para buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen. Dalam upaya-upaya untuk mencegah kedatangan tenaga kerja asing ilegal, sejak 1 Maret 2005 Pemerintah Malaysia secara resmi memulai langkah koersif dalam penegakan Akta Imigresen 1154A Tahun 2002 untuk mengusir ratusan ribu buruh migran tak berdokumen yang masih ada di Malaysia. Langkah koersif ini diimplementasikan dalam Operasi Tegas dengan tahapan operasi pemeriksaan (razia), penangkapan, dan penahanan untuk mereka yang



10/19/2010 1:24:30 PM


terbukti tidak memiliki kelengkapan dokumen Tapi persoalannya, ada tindakan tak sesuai kaidah nasional, maupun internasional yang kerap berhimpitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), imigran, tersebut. Perdebatan ini menjadi menarik, karena keamanan nasional mendapatkan pergeseran definisi yang lebih mempertimbangkan keselamatan dan keamanan manusia didalamnya. Keamanan Non Tradisional (Non Traditional Security). Sejak peristiwa 11 September 2001, isu-isu keamanan nontradisional (KNT) telah menjadi pembicaraan umum di hampir seluruh bagian masyarakat, baik domestik dan internasional: dalam kebijakan dan agenda penelitian dari pemerintah, dalam organisasi non-pemerintah, dalam lingkaran bidang akademik, serta masyarakat umum dan media. Keamanan nasional karenanya tidak sekedar didefinisikan sebagai bebas dari ancaman yang dimasukkan ke dalam bahaya kelangsungan hidup dan pembangunan masyarakat dalam suatu negara saja. Namun, ada seperangkat nilai yang harus dipertahankan sebagai elemen kunci dari keamanan nasional yang telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Banyak nilai-nilai baru yang perlu dilindungi dalam hal memastikan keamanan yang selama ini dikategorikan sebagai keamanan tradisional (traditional security). Bahkan negara seharusnya tidak hanya membela dan melindungi integritas dan kemerdekaan politik, tetapi mereka juga harus melindungi

nilai-nilai seperti kemandirian ekonomi, identitas budaya, dan stabilitas sosial (Aniol 1992: 13). Persoalan ini memisahkan dari pemikiran militer tradisional tentang isu-isu keamanan internasional, yaitu dengan mengidentifikasi ancaman baru keamanan nontradisional yang memasukkan human security (keselamatan insani/ keamanan manusia) didalamnya. Seperti ilustrasi di atas. Migrasi internasional karenanya menjadi salah satu persoalan dalam beberapa dekade terakhir, terutama karena skala fenomena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Indonesia berkubang dalam persoalan itu hingga kini, termasuk beberapa negara ASEAN lainnya. Bahkan, semua Negara Eropa menghadapi tantangan yang timbul dari gerakan migrasi, meskipun skala, pola dan karakteristik arus migrasi bervariasi secara signifikan di berbagai benua. Jika migrasi akan tetap disebut ancaman keamanan, berbagai pertanyaan muncul. Apakah itu lebih merupakan ancaman bagi masyarakat internasional atau

sebuah negara? Pada tingkat mana harus dipenuhi - nasional sebagai bagian dari strategi keamanan nasional, atau di tingkat internasional seperti kasus pengungsi tamil, atau benua asia lainnya? Apakah migrasi merupakan ancaman atau hanya sebuah tantangan untuk keamanan? Apakah migrasi merupakan ancaman atau hanya sebagian dari keseluruhan gerakan migrasi, yaitu migrasi ilegal saja yang merupakan ancaman keamanan? Perdebatan mengenai persoalan ini, baik secara teori maupun praktik mengemuka satu dekade ini. Melalui perdebatan itu, ada dimensi lain dari keterhubungan migrasi-keamanan yang perlu disoroti, yaitu melalui penentuan komponen keamanan yang mungkin dimasukkan ke dalam kategori “bahaya” sebagai akibat dari gerakan migrasi. Dengan kata lain, kita perlu mencoba untuk membedakan mana nilai yang wajib dilindungi sebagai komponen keamanan, yang mungkin terancam oleh migrasi internasional dan konsekuensi-konsekuensinya dan mana yang tidak.

(Foto: Ist)


49

10/19/2010 1:24:30 PM

jurnal yudhagama

Isu keamanan nontradisional, dengan menitikberatkan persoalan keamanan manusia, akan membawa konsekuensi penting dalam mengubah cara pandang kita terhadap keamanan nasional. Termasuk diantaranya bagaimana Indonesia melakukan redefinisi keamanan nasional dalam persinggungannya melalui tantangan keamanan manusia? Sebagai catatan, bahwa studi KNT di masyarakat internasional saat ini cenderung sangat menekankan keamanan “manusia” (Evans, 2004). “Manusia” di sini tidak hanya merujuk kepada manusia makhluk pada umumnya, tetapi juga mencakup individu. Ini menyoroti gagasan bahwa segala sesuatu harus dikenakan kepada manfaat dan kebutuhan manusia. Jadi, isu-isu seperti hak “kelompok rentan” (perempuan, pekerja anak, imigran, dan etnis minoritas), hak masyarakat atas informasi dan hak untuk berbicara atas kelompok yang berbeda, telah menimbulkan perhatian dan juga kekhawatiran yang meningkat melalui studi intensif dari kalangan dunia akademik. Secara tradisional, keamanan telah didefinisikan dalam istilah geopolitik dan terbatas pada hubungan antara negara-bangsa, berurusan dengan berbagai persoalan seperti pencegahan, keseimbangan kekuasaan, dan strategi militer. Di masa lalu, sebagian besar peneliti dan pejabat pemerintah sering menempatkan ancaman terhadap keamanan nasional sebagai prioritas utama di antara semua masalah keamanan, misalnya, konflik militer, terorisme, separatisme, ekstrimisme agama, penyelundupan narkoba atau keamanan laut. Kasus Aceh, Poso, Papua dan beberapa daerah konflik di Indonesia sebagai contoh.

50

Akibatnya, sudut pandang ini masih, dan akan terus, mendominasi, dalam wacana yang ada sekarang. Namun perspektif baru seperti keamanan manusia telah mendapatkan begitu banyak perhatian di kalangan akademisi dan praktisi yang cenderung untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya. Bagi Indonesia hal ini menjadi penting, terutama ketika kita mencoba mempersoalkan persinggungan antara keamanan nasional dan keamanan manusia dalam draft undang-undang keamanan nasional yang masih dalam pembahasan. KNT dan Tantangan Baru. Meningkatnya jumlah ancaman KNT, secara nasional dan internasional, yang timbul dari bidang yang sangat berbeda, seperti krisis keuangan, internet hacking, degenerasi ekologi, perdagangan narkoba, proliferasi nuklir, terorisme baru dan bahkan SARS, semua yang belum pernah ada dalam perjalanan sejarah manusia memiliki dampak serius seperti pada setiap individu setiap negara atau masyarakat internasional. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga akademik dan penelitian belum tahu cara menetapkan ancaman ini, apalagi menghadapi mereka. Namun Indonesia tidak sendiri. Di China, misalnya, akademisi dan biro pemerintah keduanya tertarik sekaligus bingung oleh isu-isu KNT, dan mereka mulai menempatkan lebih banyak urusan sumber daya alam dan manusia ke dalamnya. Sebagai contoh, mereka mengajukan lima isu utama KNT berdasarkan

kebutuhan domestik China, yaitu : keamanan ekonomi (termasuk keamanan energi, keamanan keuangan, keamanan pangan, dll), keamanan ekologis (atau keamanan lingkungan), keamanan informasi, keamanan penduduk dan yang disebut tiga “kekuatan jahat” - ekstremisme agama, separatisme dan terorisme. Namun, mereka sangat sulit menemukan prioritas dalam memecahkan atau mengurangi ancaman KNT dengan begitu banyak kebutuhan yang berbeda, ditambah dengan sumber daya yang relatif terbatas yang tersedia. Menurut pendapat saya, perbedaan mereka terletak dari sudut pandang akademis. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki lebih lanjut perbedaan tersebut dan mencari cara untuk menjembatani perbedaan itu. Perlu untuk dipahami bahwa pada kenyataannya negara-negara yang berbeda akan memiliki isu KNT yang berbeda pula (Acharya, 2000), kita harus memperlakukan mereka masing-masing dalam rangka kepentingan dan urgensi negara dan bangsa. Sebagai contoh, pemerintah AS kini memberikan prioritas kepada terorisme internasional dan proliferasi senjata pemusnah massal di antara daftar masalah KNT, sedangkan, di sisi lain, Palestina paling prihatin dengan kurangnya pendapatan tetap negaranya, atau sumber air, atau kapan mereka dapat kembali ke tanah air mereka sendiri? Bahkan untuk negara yang sama, akan ada perbedaan tentang isu KNT atau isu-isu prioritas yang berbeda dalam berbagai tahap pembangunan (Alagappa, 1988). Hari ini mungkin menjadi masalah tetapi bisa jadi tidak lagi untuk lima tahun mendatang,



10/19/2010 1:24:30 PM


dan sebaliknya. Misalnya dengan melihat prosentase besar penduduk pinggiran kota dan pada saat yang sama terjadi industrialisasi yang cepat di pedesaan. Sehingga masalah seperti keamanan pangan dan lingkungan ekologis menjadi persoalan. Bagi Indonesia, disatu sisi penting untuk menyosialisasikan dan memperbincangkan keamanan manusia ini ke dalam ranah keamanan nasional, namun di sisi lain kita perlu berhati-hati ketika mencoba memasukan elemen ini dalam RUU Kamnas. Jangan sampai kita terjebak dalam sekuritisasi sektor kehidupan, akibat terlalu banyak menyerahkan persoalan ancaman hidup kita dalam sebuah “rejim” keamanan negara. Pengalaman banyak negara yang memiliki UU KAMNAS selama ini, tidak ada yang memasukkan keamanan manusia ini secara eksplisit dalam UU nya. Untuk menghindari “bahaya” tersebut, kita perlu meletakkan “keamanan manusia” dalam bingkai wacana dan sosialisasi gagasan yang terus menerus diedarkan, sehingga menjadi suatu kesadaran kolektif yang disepakati bersama. Dan sekali lagi, ini sungguh tidak mudah, terutama ketika sebagian pihak masih menganggap ancaman keamanan tradisional merupakan satu-satunya ancaman keamanan nasional. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga pikiran kita terbuka, menganggapnya sebagai suatu proses yang dinamis, dan menghindari penyederhanaan persoalan yang ekstrim.

Daftar Bacaan Alagappa, Muthiah, 1988. Comprehensive security: Interpretations in ASEAN countries, in Robert A.Scalapino et.al. eds, Asian Security Issues: Regional and Global. Berkeley: University of California, Institute of East Asian Studies, pp.56-58. Acharya Amitav and Arabinda Acharya, 2000. Human security in the Asia Pacific: puzzle, panacea or peril? Cancaps Bulletin (Canadian Consortium for Asia Pacific Security), December.

Buzan, Barry, Ole Waever & Jaap De Wilde, 1997. Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc. Evans, Paul, 2004. Human security &d East Asia: a mid-tern review, World Economics and Politics (Shijie jingji yu zhengzhi), Vo1.6. Lu Zhouwei, eds. 2003. On NonTraditional Security. Beijing: Situation and Trends Press. United Nations, 1994. Human Development Report 1994. New York: United Nations Development Wahyu Susilo, Kompas 4 Maret 2005).

Letkol Inf Benny Wahyudi. H Dandim-0710/Pekalongan Beserta Staff & Segenap Anggota Mengucapkan “Selamat HUT Ke-65 TNI, 5 Oktober 2010”

AKBP Tony Harsono, SIK, M.Si Nrp:67120527 Kapolres Pekalongan Kota Beserta Staff & Segenap Anggota Mengucapkan “Selamat Hut Ke-65 TNI, 5 Oktober 2010”


51

10/19/2010 1:24:30 PM

jurnal yudhagama

RALAT RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS INI :

Dengan Framework “The Social Movement” dari Stark dan Della Porta : Kajian Fenomena Amuk Massa Dalam Cerminan Tragedi Mbah Priok Oleh : Letkol Inf Yoyok Bagus Budianto, Psc, MA, MSc (Pamen Mabesad)

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS Data Pokok. Nama Pangkat/Corps NRP Agama Jabatan Kesatuan

: Yoyok Bagus Budianto, Psc, MA, MSc : Letnan Kolonel/Inf : 31116 : Islam : Pamen Mabesad : Denma Mabesad

Dikmil. Akabri : 1987 Sussar Para : 1987 Sussarcab : 1987 Suslapa I Inf : 1992 Diklapa II Inf : 2000 Komando : 1988 Sus Sandi Yudha : 1989 Sus B. Inggris : 1990 Seskoad (India) : 2001 Sus Dandim : 2002 Riwayat penugasan. Ops Tim-Tim : 1988 Ops Tim-Tim : 1991 Ops Tim-Tim : 1994 Ops Tim-Tim : 1995 Riwayat penugasan Luar Negeri Korsel (Judo) 1995 Korsel (Judo) 1996 Inggris 1997-1999 India 2000-2001 Amerika 2004-2005 Singapore 2006 RRC 2006 Thailand 2006 Mongolia 2006 Brunei 2006

Riwayat Jabatan. Danton Kopassus Dan Unit 2/2/1/22/Grup 2 Dan Unit 1/2/3/21/Grup 2 Wadan Tim 2/2/22/Grup 2 Dan Tim 3/21/2/Grup 2 Pa Intel Ops 1/22/2/Grup 4 Kasi 2 Yon 22/2/Grup 4 Danden I Yon 42/Grup 4 Wadanyon 43/Grup 4 Danyon Tarmadya Mentar Akmil Dandim 0710/Pkl Dam IV/Dip amen Dam IV/Dip (Dik Ln) Padya 3/Latmagab Sopsad Pamen Mabesad

Philipina RRC Malaysia Australia Singapura RRC Hawai (Usa) Malaysia Kamboja Brunei

2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008

Permohonan Maaf : Kami atas nama seluruh redaksi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan penulisan agama pada edisi Juni 2010 yang semula tertulis Kristen menjadi Islam. Dengan ini kesalahan telah kami ralat dan terima kasih atas pengertiannya

52



10/19/2010 1:24:31 PM



53

10/19/2010 1:24:32 PM

jurnal yudhagama

54



10/19/2010 1:24:33 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD. Volume 30 No. 3 September

Recommend Documents