Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Jurnal Yudhagama Vol. 30 No. 2 Juni 2010

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

1 Edisi Juni2.indd 1

8/30/2010 1:37:26 PM


Jurnal Yudhagama adalah media komunikasi internal Angkatan Darat, yang mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat. Redaksi menerima karangan dari dalam maupun dari luar lingkungan Angkatan Darat, dengan syarat merupakan karangan asli dari penulis. Karangan yang dimuat dalam jurnal ini dapat dikutip seluruh atau sebagian dengan menyebut sumbernya. Bidang topik dan judul tulisan diserahkan kepada penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.


8/30/2010 1:37:26 PM

www.tniad.mil.id

yudhagama Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Jurnal


Jurnal yudhagama Vol. 30 No. 2 Juni 2010

Oleh : Mayjen TNI Haryadi Soetanto (Asops Kasad)

6 Upaya Sat-81 Kopassus Untuk Menegakkan HAM Dalam Operasi Penanggulangan Teror Oleh : Kolonel Inf Santos GM (Dansat-81 Gultor Kopassus)

18

Peran Serta Prajurit Dan PNS TNI AD Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

25

Oleh : Kolonel Cku (K) Irianti Pujiastuti (Kakudam Jaya)

Dengan Framework “The Social Movement” Dari Stark Dan Della Porta : Kajian Fenomena Amuk Massa Dalam Cerminan Tragedi Mbah Priok Oleh : Letkol Inf Yoyok Bagus Budianto, Psc, MA, MSc

32

Peran Satuan Komando Kewilayahan 41 Dalam Membantu Pemerintah Daerah Oleh : Letkol Inf Tjaturputra Gunadi Genah, S.Sos (Pabandya 1/Binsiap Apwil) Peran TNI-AD Dalam Mengatasi Perkembangan Globalisasi Guna Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kehidupan Masyarakat Oleh : Letkol Inf Jusua Ginting, SIP (Pabandya-2/Anev & Data)

47

Mengenal Lebih Dekat Tentang Mafia Hukum Dan Markus Oleh : Mayor Chk Maryono, SH, MH (Pamen STHM Ditkumad)

55


Daftar Isi

Pembentukan Kembali Kodam Kalbar


8/30/2010 1:37:28 PM

Tim Redaksi Jurnal

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat STAF AHLI : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Koorsahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Brigjen TNI S. Widjonarko, S.Sos, M.M., M.Sc. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Inf Pandji Suko Hari Yudho KETUA TIM EDITOR : Letkol Inf Made Datrawan DEWAN REDAKSI : Kolonel Inf Iskandar M. Munir, Kolonel Inf Widodo Rahardjo, Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito, Letkol Arm Beny Efendy


SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Caj Priyo Purwoko, BA, SH, Mayor Caj M.Yakub ANGGOTA TIM EDITOR : Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, Kapten Inf Dodi Fahrurozi, Kapten Caj Luther Bangun, Letda Caj (K) Besarah S.M, S.S DISTRIBUSI : Mayor Inf Ibnu Yudo Prawiro DESIGN GRAFIS : Serka Moh.Holil, Serka Enjang TATA USAHA : Peltu (K) Ety Mulyati, PNS Supriyatno, PNS Suwarno REDAKTUR FOTO : Lettu Inf Suwandi ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected], [email protected]

P

uji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Jurnal Yudhagama volume 30 nomor 2 Juni 2010 dapat hadir kembali ditengah-tengah para pembaca setianya. Mulai edisi Juni ini perlu kami informasikan bahwa Jurnal Yudhagama terbit dengan tampilan yang berbeda dari edisi sebelumnya yakni pada ukuran jurnal yang lebih lebar, full colour serta desain cover dan isi. Semua ini dimaksudkan agar tampilan jurnal ini dapat memberi kesan yang menarik bagi pembaca yang budiman. Pada edisi kali ini, Jurnal Yudhagama mengulas permasalahan tentang topik perlunya pembangunan kodam baru di Kalimantan mengingat luasnya wilayah pulau tersebut dan adanya berbagai gangguan yang datang dari dalam dan luar negeri yang dapat mengancam


8/30/2010 1:37:30 PM


kedaulatan dan keutuhan NKRI. Berkaitan dengan hal ini Asops Kasad Mayjen TNI Haryadi Soetanto menguraikannya dalam tulisan berjudul “Pembentukan Kembali Kodam Kalbar”. Masih dalam kesiapan operasional prajurit TNI Angkatan Darat sesuai tugas pokok, topik lain yang kami angkat adalah “Kontribusi Kopassus Dalam Penanggulangan Teroris Tanpa Pelanggaran HAM” yang mengupas tentang Upaya Satuan-81 Kopassus dalam rangka penanggulangan teror tanpa melanggar HAM. Dalam hal ini, Komandan Satuan81 Gultor Kopassus mengulasnya melalui tulisan yang berjudul “Upaya Sat-81 Kopassus Untuk Menegakkan HAM Dalam Operasi Penanggulangan Teror” Selain itu, Kakudam Jaya, Kolonel Cku (K) Irianti Pujiastuti ikut menyumbangkan tulisannya yang berjudul “ Peran Serta Prajurit Dan PNS TNI AD Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”. Dalam tulisan ini mengulas peran serta setiap prajurit dan PNS TNI AD sebagai wajib pajak telah dimulai sejak prajurit dan PNS tersebut diangkat, yaitu melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya. Yang tak kalah menariknya, staf redaksi juga menurunkan tulisan dengan topik ”Mungkinkah Markus Merambah Peradilan Militer”. Seperti diketahui akhir-akhir ini dunia hukum kita dikejutkan dengan terungkapnya kasus mafia hukum dan makelar kasus yang banyak merambah dunia peradilan Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan sendiri apakah markus tersebut terdapat juga di peradilan militer. Untuk itu kami menurunkan tulisan berjudul “Mengenal Lebih dekat Tentang Mafia Hukum Dan Markus” yang ditulis oleh Pamen STHM Ditkumad Mayor Chk Maryono, SH, MH.

Masih banyak tulisan-tulisan yang staf redaksi turunkan melalui Jurnal Yudhagama yang dapat dijadikan bahan bacaan menarik serta sebagai bahan referensi bagi pembaca antara lain : Kajian Fenomena Amuk Massa Dalam Cerminan Tragedi Mbah Priok, oleh Pamen Mabesad Letkol Inf Yoyok Bagus Budianto, Psc, MA, MSc dan “Peran Satuan komando Kewilayahan Dalam Membantu Pemerintah Daerah” oleh Pabandya I/Binsiap Apwil Letkol Inf Tjaturputra G.G, S.Sos serta “Peran TNI AD Dalam Mengatasi Perkembangan Globalisasi Guna Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kehidupan Masyarakat”, oleh Pabandya-2 Anev & Data Letkol Inf Jusua Ginting S.IP. Atas Partisipasi Para Penulis, kami segenap redaksi Jurnal Yudhagama menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas sumbangan tulisan baik berupa ide/gagasan maupun konsepsi tentang berbagai topik yang menonjol dari para Perwira Jajaran TNI Angkatan Darat. Dan kami masih mengharapkan partisipasi Para Perwira lainnya pada Penerbitan Jurnal Yudhagama selanjutnya. Peningkatan tampilan Jurnal Yudhagama senantiasa kami lakukan sesuai masukan dari para pembaca setia kami, baik pada materi yang disajikan maupun tampilan desain yang semakin berkualitas alias full colour. Pada Penerbitan Jurnal Yudhagama kali ini kami telah melakukan upaya peningkatan dimaksud, semoga para pembaca dapat terus menikmati sajian Jurnal Yudhagama yang kita cintai bersama ini. Selamat membaca.

Redaksi


Kata Pengantar


8/30/2010 1:37:30 PM

PEMBENTUKAN KEMBALI KODAM KALBAR Oleh : Mayjen TNI Haryadi Soetanto (Asops Kasad)

Pembentukan Kodam Kalbar agar menjadi prioritas untuk merespon ancaman di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta melindungi keselamatan bangsa di wilayah darat Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.


PENDAHULUAN a. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan hambatan dan tantangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis serta diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh komponen bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Mengingat perkiraan ancaman yang dihadapi selalu berubah sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis, maka pembangunan dan penyusunan kekuatan pertahanan perlu dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, dikaji dan dievaluasi setiap saat, dan dibangun secara berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan daya tangkal yang tangguh secara terpadu, terarah, efektif dan efisien berdasarkan sistem pertahanan semesta. b. Mabes TNI telah menyusun Postur TNI, seiring dengan ini TNI AD juga membuat Postur TNI AD. Dihadapkan pada

perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional serta isu keamanan nasional Indonesia yang sangat kompleks, secara kongkrit memiliki implikasi yang cukup berdampak serius pada kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ancaman nyata terhadap Indonesia cenderung meningkat, baik yang bersifat transnasional maupun yang timbul di dalam negeri, sehingga pertahanan negara menjadi kepentingan yang bersifat mendesak dalam kebijakan pemerintah. TNI AD sebagai kekuatan utama pertahanan unsur darat yang mempunyai tugas pertahanan matra darat, mengorganisir jajarannya untuk mengantisipasi setiap ancaman yang telah diprediksikan, dengan membangun Postur TNI AD yang proporsional dan profesional dengan menyusun gelar berdasarkan k o n s e p pertahanan pulau-pulau besar dan


8/30/2010 1:37:31 PM


c. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan mempunyai perbatasan darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste yang sampai sekarang masih mengandung potensi konflik dan perlu pengamanan secara khusus untuk mengatasi masalah perbatasan. Perbatasan yang perlu pengamanan dan perhatian secara terus menerus adalah perbatasan Kalimantan dengan negara Malaysia. Beberapa permasalahan dan belum tuntasnya kesepakatan di wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan yang dapat mengancam kedaulatan negara, antara lain masalah illegal loging, illegal fishing, illegal mining, human traficking dan konflik terbatas wilayah perbatasan antar negara, kerusakan tanda-tanda fisik perbatasan dan belum tersosialisasinya secara baik batas negara kepada aparat pemerintah dan masyarakat dapat memicu konflik di perbatasan (Ambalat, Tanjung Batu dan perbatasan darat).

»

d. Dihadapkan dengan perkembangan situasi perbatasan akhir-akhir ini, terbatasnya sarana prasarana perhubungan dan luasnya wilayah tanggung jawab yang harus diemban Kodam VI/Tpr, sebagai kompartemen strategis yang berkedudukan di Kalimantan serta merupakan salah satu pulau besar di Indonesia, perlu mendapat perhatian khusus dan prioritas dalam penataannya. Agar diperoleh keseimbangan kekuatan yang proporsional, baik intern TNI AD maupun dihadapkan pada gelar pasukan dari negara tetangga maka perlu dibentuk kembali Kodam Kalbar sehingga dapat diperoleh fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KEMBALI KODAM KALBAR a. Atas pertimbangan lingkungan strategis, pada era 1980-an Pimpinan ABRI pada masa itu perlu membentuk Postur ABRI yang ramping dengan kebijaksanaan yang diambil adalah melikuidasi satuan-satuan Kotama. Sebelum diadakan likuidasi pada awal Tahun 1985, di Pulau Kalimantan terdapat 4 wilayah Komando Daerah Militer yang terdiri dari : Kodam IX/Mulawarman di Kaltim, Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Kodam

Makodam VI/Tanjungpura yang berubah menjadi Makodam VI/Mulawarman


rangkaian pulau-pulau kecil (kompartemen strategis pertahanan matra darat) yang diarahkan pada terwujudnya totalitas efek tangkal dan tersedianya kekuatan minimal yang dapat diproyeksikan sebagai penindak awal terhadap setiap kemungkinan timbulnya ancaman di wilayah.


8/30/2010 1:37:31 PM


»

Kasad dan rombongan dalam rangka pelantikan Pangdam VI/Mulawarman

XI/Tambun Bungai di Kalteng dan Kodam XII/ Tanjungpura di Kalbar. Pada era globalisasi yang ditandai oleh adanya perubahan-perubahan yang bergulir cepat pada aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya serta adanya ketidakpastian telah merubah lingkungan yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan kompleksitas permasalahan yang ada di wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Malaysia, makanya Kodam XII yang dulu dilikuidasi dipandang perlu untuk dihidupkan lagi. b. Dalam beberapa kesempatan, Negara Malaysia telah secara terbuka dan dengan berbagai dalih berkali-kali melakukan upaya-upaya mengklaim pada berbagai bidang yang merupakan milik bangsa Indonesia. Terkait dengan sengketa wilayah dengan negara-negara tetangga khususnya Indonesia. Salah satu sukses yang cukup mengagetkan ketika Mahkamah Internasional memenangkan gugatan Malaysia atas kepemilikan “Pulau Sipadan dan Ligitan“. Kemenangan ini yang kemudian disinyalir menjadi momentum tumbuhnya rasa percaya diri

bagi mereka untuk mengembangkan klaimnya atas wilayah dan bahkan sampai dengan berbagai bentuk kebudayaan asli Indonesia. Kemenangan atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ini juga tidak terlepas dari keberhasilan Malaysia dalam bidang diplomasi yang didukung oleh suksesnya pembangunan kekuatan militer dalam satu dekade terakhir. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari dukungan kekuatan militer. c. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 dan Keppres No. 44 tahun 1994 serta PP No. 47 tentang RTRW Nasional disebutkan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis dan diprioritaskan. Kodam VI/Tpr yang berbatasan dengan Serawak Malaysia sepanjang + 2.004 Km memerlukan adanya pembangunan perbatasan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan Kodam VI/ Tpr. Pembangunan perbatasan Kalimantan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang selama ini terjadi ketimpangan di bidang kesejahteraan antara masyarakat perbatasan di Malaysia dengan masyarakat perbatasan Kalimantan. Kondisi masyarakat perbatasan Malaysia lebih sejahtera


8/30/2010 1:37:33 PM


PENGARUH PEMBENTUKAN KEMBALI KODAM KALBAR. a.

Penggunaan Kekuatan. 1) Rencana penambahan 1 Kodam di Pulau Kalimantan akan merupakan kekuatan kompartemen strategis Matra Darat dan seimbang serta saling menguatkan di sebelah timur dan sebelah barat Pulau Kalimantan. Kodam diharapkan secara dini dapat menyiapkan dan memberdayakan wilayah pertahanan melalui pembinaan teritorial, sehingga mampu menyelenggarakan pertempuran darat dalam bentuk operasi darat secara mandiri maupun sebagai bagian dari suatu komando operasi gabungan dalam rangka pertahanan negara. Penggunaan kekuatan terpusat pasukan pemukul reaksi cepat TNI dalam hal ini adalah Kostrad dan Kopassus akan memerlukan waktu lama, dana yang sangat besar untuk memobilisasi

»

Peta wilayah kerja Kodam Kalbar

kekuatan tersebut ke wilayah perbatasan. Lebih efektif dan efisien apabila kekuatan TNI sudah tergelar dan siap operasi di Pulau Kalimantan. 2) Luas wilayah dan panjangnya garis perbatasan ditambah keterbatasan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi di Pulau Kalimantan mengakibatkan sulitnya pelaksanaan komando dan pengendalian untuk melakukan pengawasan dan pengamanan perbatasan dan wilayah perbatasan. Penambahan satu Makodam lagi di sisi Kalimantan Barat akan lebih memudahkan sistem Kendali, Komando, Komunikasi, Komputerisasi dan Informasi seluruh satuan jajaran Kodam yang berada di sisi Barat Kalimantan. Pengurangan tanggung jawab wilayah Kodam VI/Tpr ini dapat mendorong pelaksanaan tugasnya lebih optimal, akan lebih memudahkan sistem K4I seluruh satuan jajaran Kodam yang berada di sisi Timur Kalimantan. Dengan dua Makodam di sisi Barat dan Timur Kalimantan maka TNI AD dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.


dibandingkan dengan masyarakat perbatasan Kalimantan. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat perbatasan Kalimantan menjual hasil pertanian kepada masyarakat perbatasan Malaysia. Demikian juga kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan Kalimantan banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Malaysia melalui siaran-siaran TV maupun radio Malaysia. Selain aspek kesejahteraan pembangunan daerah perbatasan dapat meningkatkan rasa bela negara yang tinggi terhadap NKRI, sehingga tidak akan terulang peristiwa masyarakat perbatasan Kalimantan yang direkrut oleh negara tetangga untuk dijadikan Laskar Wataniyah. Dengan dibangunnya wilayah perbatasan, maka masyarakat yang tinggal di perbatasan diperlakukan secara adil di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan yang pada akhirnya tidak akan mudah dipengaruhi oleh negara tetangga.


8/30/2010 1:37:34 PM

3) Membagi wilayah Kalimantan menjadi 2 (dua) Kodam yaitu wilayah Kaltim (seluas 211.429 Km2 dengan 2.352.446 jiwa) + wilayah Kalsel (seluas 37.000 M2 dengan 3.358.272 jiwa) dan wilayah Kalbar (seluas 210.345 M2 dengan 4.179.714 jiwa) + wilayah Kalteng (seluas 153.564 Km2 dengan 2.004.110 jiwa), ini sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi TNI yang telah diajukan Panglima


»

4) Sesuai Postur Pertahanan Negara Republik Indonesia s.d. tahun 2029, salah satunya pembangunan gelar satuan TNI AD bahwa akan dibentuk Kodam di Pulau Papua, Sulawesi serta Kodam di Kalbar pada tahun 2010. Postur TNI AD tahun 2005-2024 telah terwadahi rencana pembentukan satu Kodam baru di wilayah Kalimantan yaitu Kodam Kalbar yang direncanakan meliputi wilayah administratif Provinsi Kalbar dan Provinsi Kalteng.

Pemeriksaan pasukan pada saat upacara pelantikan pangdam VI/Mulawarman

TNI kepada Menteri Pertahanan berdasarkan Surat Panglima TNI Nomor B/690-02/02/01/ Sru tanggal 28 Februari 2008, diantaranya menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi TNI tersebut telah diwadahi rencana pengembangan satu Kodam baru untuk menambah Kodam yang telah tergelar 12 Kodam menjadi 13 Kodam. Dengan pembagian luas dan jumlah penduduk yang hampir sama maka beban tugas tanggung jawab Tugas Pokok Kodam di sebelah Barat Kalimantan dengan sebelah Timur Kalimantan akan seimbang. Pelaksanaan beban tugas pokok Kodam VI/ Tpr akan semakin efektif dan efisien dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya.

Dalam MEF (Minimum Essential Force) TNI AD tahun 2010 s.d. 2019, ditetapkan prioritas kebutuhan pembangunan kekuatan TNI AD yang mendesak dihadapkan kepada hakekat ancaman faktual dan kemampuan dukungan anggaran yang disediakan negara. Dalam MEF dijelaskan bahwa akan dibentuk Kodam di Kalbar pada tahun 2012. Pembangunan kekuatan TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, maka konsep pembangunan kekuatan TNI AD pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum, yaitu tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat. Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran pertahanan.


8/30/2010 1:37:35 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Pembinaan Wilayah. 1) Geografi. Wilayah perbatasan di Kalimantan antara Indonesia dengan Malaysia terbentang dari barat ke timur dengan kondisi berupa pegunungan dan daratan yang berawa. Pada umumnya masih ditumbuhi hutan heterogen yang sangat lebat dengan perkampungan penduduk yang pada umumnya tersebar dan terpencil membuat akses menuju kawasan tersebut sulit dilakukan dalam waktu yang cepat, bahkan terdapat wilayah perbatasan yang hanya dapat ditembus dengan speed boat melewati sungai dan helikopter melalui udara. Adanya rencana pengembangan daerah perbatasan dengan dibangunnya jalan paralel oleh Pemerintah Provinsi di Kalbar dan Kaltim sepanjang daerah perbatasan akan mempermudah transportasi antar wilayah. Keberadaan Kodam di Kalbar akan lebih memacu lagi derap pembangunan di wilayah pembinaan teritorialnya. Maka dengan pembinaan sumber daya buatan akan memperbesar potensi kekuatan Geografi.

»

Penyerahan Pataka kepada Pangdam VI/Mulawarman

2) Demografi. Pemusatan penduduk umumnya di daerah perkotaan yang pada umumnya terletak di pinggiran sungai, pantai serta muara sungai dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Dengan adanya pembentukan satuan-satuan baru jajaran Kodam Kalbar akan membuka daerah baru dan membuat penyebaran penduduk merata. 3) Kondisi Sosial. a) Ideologi. Melunturnya wawasan kebangsaan dan kemantapan ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya pengaruh negara tetangga. Dengan adanya pemberdayaan wilhan yang intensif maka masyarakat perbatasan Kalimantan tidak terpengaruh oleh ideologi negara tetangga. b) Politik. Adanya upaya sebagian masyarakat mengajukan pemekaran


b.


8/30/2010 1:37:37 PM

wilayah daerah provinsi pantai barat laut seiring dengan undang-undang tentang Otonomi Daerah. Pembangunan Kodam di Kalbar akan sangat membantu pemerintah di daerah dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan meredam efek negatif dari pemekaran daerah serta memberikan solusi. Kegiatan kemuspidaan tingkat Provinsi ini akan seimbang dan setara.


c) Ekonomi. Kesenjangan perekonomian di wilayah perbatasan dengan negara tetangga maupun wilayah sekitarnya, pemasaran hasil pertanian, perkebunan, pendistribusian dan penyediaan sembako seolah tergantung dengan Malaysia. Kehadiran personel TNI beserta keluarganya di wilayah tersebut akan membuka peluang ekonomi dan menggerakkannya.

» Rangkaian kegiatan pelantikan Pangdam VI/Mulawarman

4) Keamanan. Kehadiran TNI dalam suatu wilayah banyak memberikan dampak positif bagi suatu daerah baik dari sisi keamanan, ekonomi dan sosial serta politik. Di sisi lain dimaksudkan untuk lebih memudahkan komunikasi sosial dan memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dan lebih mengintensifkan hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Muspida Tk I/pejabat TNI yang setingkat. Dengan keberadaan Kodam di Provinsi Kalbar dan Kalteng lebih mendorong terciptanya rasa aman dan situasi yang lebih kondusif di wilayah. Mengingat kegiatan tersebut selama ini sulit dilaksanakan karena jarak antara Makodam VI/Tpr di Balikpapan dengan Pontianak dan Palangkaraya relatif jauh. Adanya keinginan kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, karena rasa memiliki dan kebanggaan terhadap keberadaan TNI selaku komponen utama pertahanan, diwujudkan dengan dukungan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan pangkalan TNI AD, merupakan peluang yang sangat baik dalam mewujudkan prajurit yang dicintai rakyat.

d) Sosial Budaya. Mutu pendidikan masyarakat dan tingkat pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kalbar akan meningkat seiring dengan penyebaran prajurit TNI AD beserta keluarganya serta kehidupan asrama yang nasionalis tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, pola tindak dan pola perilaku masyarakat Indonesia di perbatasan.

KONSEP PENATAAN ORGANISASI KODAM KALBAR a.

» Penandatanganan naskah serah terima jabatan

Kebijakan. 1) Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara,


8/30/2010 1:37:39 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b.

2) Kemampuan ekonomi suatu negara berpengaruh besar terhadap pembangunan angkatan bersenjatanya. Pembangunan TNI saat ini diarahkan pada tercapainya MEF (Minimum Essential Forces), yaitu tingkat kekuatan pokok minimal yang mampu menjamin kepentingan strategi pertahanan dan sekaligus

menjadi deterrence factor terhadap negara lain. Pembentukan kembali Kodam di wilayah Kalbar sebagai mana tertuang dalam Postur TNI dan Postur TNI AD dapat memberikan daya tangkal dan dapat menjadi kekuatan Balahanwil yang semakin tangguh dalam sistem pertahanan pulau besar atau kodam sebagai Kompartemen Strategis. 3) Keberadaan kotama baru yang berkedudukan di Kalimantan Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah melaksanakan tugas pokok dengan menyelenggarakan fungsi utamanya, fungsi organik militer serta fungsi pembinaan dalam

Unsur-unsur yang perlu dibentuk. 1) Eselon pembantu pimpinan. Staf Itdam, Sinteldam, Sopsdam Spersdam, Slogdam, Sterdam dan Srendam dengan prioritas para asisten, waas, masing-masing 2 pabandya dan unsur pendukung minimal untuk terselenggaranya operasional Kodam. 2) Balak Kodam. Seluruh Balak Kodam dengan prioritas unsur pimpinan Balakdam dan pendukung dengan kekuatan minimal.

3) Unsur pelaksana Kodam. Seluruh satuan jajaran Korem 102/PJG dan Korem 121/ABW yang berlokasi di Provinsi Kalbar dan Provinsi Kalteng yang semula merupakan organik Kodam VI/Tpr untuk dialihkan menjadi organik Kodam Kalbar. c.

Personel. 1) Dalam rangka pengisian organisasi Kodam Kalbar maka kebutuhan personel berpedoman kepada pokok-pokok organisasi dan tugas Kodam sesuai Peraturan Kasad Nomor Perkasad/13/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tugas Kodam.


keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah NKRI dan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

13 13 Edisi Juni2.indd 13

8/30/2010 1:37:39 PM

2) Agar mekanisme kerja dan kelancaran pelaksanaan tugas di Makodam baru dapat operasional, maka diperlukan personel minimal yang harus dipenuhi pada tahap I, II sebesar 1.231 personel Militer dan 663 personel PNS. Pemenuhan personel ini diambil dari personel Kodam VI/Tpr, personel pindahan dari Kotama/ Balakpus dan Dikma.


d. Peralatan. Untuk mendukung operasional Kodam menggunakan sebagian peralatan yang telah tergelar dan tersedia di Jajaran Korem 102/Pjg dan Korem 121/Abw serta penambahannya secara bertahap.

Pentahapan dan kegiatan yang dilaksanakan. a.

Tahap I (Tahap pergeseran dan pengisian). 1) Waktu. Bulan Januari s.d. Maret 2010 (Pergeseran Makoramil 1205-07, Makodim 1205/Sintang dan Makorem 121/Abw). 2) Kegiatan.

a) Pergeseran personel dan materiil Makodim 1205 untuk menempati kantor Eks Makodim 1205 yang sekarang ditempati oleh Koramil 1205-07/Sintang. b) Pergeseran personel dan materiil Makorem 121/Abw beserta Satdisjan jajarannya untuk menempati Kantor Eks Makorem 121/Abw yang sekarang ditempati oleh Kodim 1205/Sintang. c) Penyiapan calon-calon personel Kodam Kalbar. Personel tersebut diambil dari personel Kodam VI/Tpr, personel Kotama/Balakpus, Mabesad, unsur LKT terkait dan Dikma.

d) Pengisian piranti lunak 40 %. b. Tahap II (Peresmian dan operasional tingkat minimal). 1) Waktu. Bulan April s.d. Mei 2010. 2) Kegiatan. a) Personel.


8/30/2010 1:37:39 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD (1) Pengisian personel dengan kekuatan minimal agar Makodam dapat segera diresmikan dengan sasaran 1.231 personel Militer dan 663 personel PNS (40 %).

2) Kegiatan. a) Personel. Pemenuhan personel untuk mencapai 60 % DSPP Makodam dan Balakdam.

(2) Personel-personel tersebut diambil dari personel Kodam VI/ Tpr, personel pindahan dari Kotama/ Balakpus, unsur LKT terkait dan Dikma.

b) Logistik. (1) Penyiapan rumah pangdam, kasdam, para asisten kodam dan pejabat kabalakdam, rehab kantor Makorem 121/Abw di Sintang (eks Makodim 1205/Sintang), penyiapan kantor Satdisjan Korem 121/Abw, rehab kantor Makodim 1205/ Sintang (eks Makoramil 1205-07/ Sintang) serta penyiapan kantor Makoramil 1205-07/Sintang.

(3) Penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan administrasi personel. (4) Pergeseran personel dari satuan asal (yang bukan organik Kodam VI/Tpr) ke Pontianak Kalbar.

(2) Melanjutkan pemenuhan materiil/bekal dan alkes.

(5) Menyiapkan upacara peresmian Kodam Kalbar.

c) Piranti lunak. Pemenuhan piranti lunak hingga 100 %.

(1) Materiil. Pengisian alsatri/ alsintor, alhub dan ranmor bagi pejabat teras kodam meliputi ranmor pangdam, kasdam, para asisten, waas dan kabalakdam termasuk ransus. (2) Pangkalan. Penyiapan kantor Makodam, Bapras Kodam, perumahan para eselon pimpinan, asisten dan kabalakdam (memanfaatkan Makorem 121/ Abw). c) Piranti lunak. Pemenuhan piranti lunak hingga 60 %. c.

Tahap III (Tingkat operasional). 1) Waktu. Bulan Juni s.d. Desember 2010.

d.

Tahap IV (Tingkat operasional penuh) 1) Waktu. Tahun 2011 – 2019. 2) Kegiatan. a) Personel. Pemenuhan personel untuk mencapai 100 % DSPP Makodam dan Balakdam. b) Logistik. (1) Pembangunan dan rehab perumahan personel Makodam di Pontianak, Makorem 121/ Abw, Makodim 1205/Sintang dan Makoramil 1205-07/di Sintang. (2) Melengkapi materiil, bekal dan alkes hingga mencapai 100 %.


b) Logistik.


8/30/2010 1:37:40 PM

c) Piranti lunak. Pemenuhan piranti lunak hingga 100 %. PENUTUP Pembentukan Kodam Kalbar agar menjadi prioritas untuk merespon ancaman di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan

NKRI serta melindungi keselamatan bangsa di wilayah darat Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dalam MEF TNI AD, Kodam Kalbar akan dibangun pada Tahun 2010, diharapkan Makodam dan empat Balakdam (Zidam, Bekangdam, Kesdam dan Ajendam) dapat dibangun secara bertahap sampai dengan tahun 2012.


Riwayat Hidup Singkat Penulis Data Pokok. Nama Pangkat/Corps NRP Tempat Lahir Tgl Lahir Agama Jabatan Kesatuan

: Haryadi Soetanto : Mayjen TNI/Inf : 27875 : Ujung Pandang : 22-09-1953 : Islam : Asops Kasad : Denma Mabesad

Dikmil. Akabri Sussarcab Susstaf Pur Seskoad Sesko ABRI Lemhannas

: 1975 : 1976 : 1987 : 1994 : 1997 : 2007

Riwayat penugasan. Ops Seroja Kotindo Garuda Ops Seroja II Ops Seroja III Ops Seroja Tim-Tim Mesir Malaysia Filipina

: 1976 : 1979 : 1981 : 1984 : 1987 : 1979 : 1995 : 1998

Riwayat Jabatan. Danton-1/A/Yonif-320 Danton Kotindo Dankipan-C Yonif-320 Dankipan-A Yonif-320 Kasi-1/Intel Yonif-320 Kasi-2/Ops Yonif-320 Kasdim-1637/Ermera Dam IX/Udy Pbda Binkar Kolakops Tim-Tim Danyonif-745 Dam IX/Udy Dosen Gol. V Seskoad Dosen Gol IV Seskoad Asops Kasdam VII/Wrb Danrem-071/WK Dam IV/Dip Kasubdit Doksis Dikjian Dephan Sahli Kasad Bid. Jemen Sishan Paban IV/Ops Sops TNI Dirdik Akademi TNI Kasdam IV/Dip Pangdam XVII/Cend Pangdam IV/Dip Asops Kasad


8/30/2010 1:37:40 PM


Letkol Arm Indro Resepti Komandan Kodim 0707/Wonosobo Beserta Staf & Segenap Anggota Mengucapkan Selamat Kepada Brigjen TNI Langgeng Sulistiyono Sebagai Pangdam IV/Diponegoro

Letkol Czi Anggarsih Mashudi Komandan Yonzipur-10/2 Kostrad Beserta Staf & Segenap Jajarannya Mengucapkan Selamat Atas Penerbitan Yudhagama

Letkol Cba Nyoto Budi Artono Komandan Denbekang V-44-03/Malang Beserta Seluruh Staf Mengucapkan Selamat Atas Penerbitan Yudhagama

AKBP Yaped Duma Parembang, SIK, Msi Kapolres Wonosobo Beserta Staf & Jajarannya Mengucapkan Selamat Brigjen TNI Langgeng Sulstiyono Sebagai Pangdam IV/Diponegoro

Keluarga Besar PLN APJ Sidoarjo Mengucapkan Selamat Atas Penerbitan Yudhagama Dody Wardhono Supervisor Sekretariat

Keluarga Besar FIK-UNNES Mengucapkan Selamat Kepada Brigjen TNI Langgeng Sulistiyono Sebagai Pangdam IV/Diponegoro

BUPATI TABANAN

DANDIM 1610 Kab. Klungkung dan Ketua PERSIT Beserta Seluruh Warga KODIM Mengucapkan DIRGAHAYU KODAM IX/UDAYANA KE-53

Mengucapkan Dirgahayu Kodam IX/Udayana Ke-53 27 Mei 2010 SEMOGA TETAP JAYA

“SEMOGA SELALU SUKSES MENGENAL TETAP TEGAKNYA NKRI DAN DICINTAI RAKYAT”

Letkol Arm Chriswan Haryadi

Bupati N. Adi Wiryatama, MSi


SAHABAT SETIA UNTUK KEMAJUAN


8/30/2010 1:37:43 PM

Upaya

Sat-81 Kopassus Untuk Menegakkan HAM Dalam Operasi Penanggulangan Teror Oleh : Kolonel Inf Santos GM (Dansat-81 Gultor Kopassus)

Upaya Satuan-81 Kopassus dalam rangka penanggulangan teror tanpa melanggar HAM masih terus dilakukan. Diantaranya dengan adanya tahap negosiasi pada saat operasi penanggulangan teror. Pembekalan HAM juga terus dilakukan untuk menghindari adanya pelanggaran HAM dalam operasi penanggulangan teror yang dilaksanakan oleh personel Satuan-81 Kopassus


D

alam perkembangan lingkungan keamanan internasional saat ini, terorisme menjelma menjadi salah satu bentuk isu keamanan non-tradisional yang ditempatkan sebagai ancaman bersama (common threat) bagi setiap negara di dunia. Terorisme tidak lagi dipandang sebagai tindak kriminal biasa, atau dikategorikan sebagai ancaman konflik berintensitas rendah (low intensity conflict), yang hanya menjadi domain isu keamanan domestik. Pada perkembangannya terkini, terorisme dikategorikan sebagai extra ordinary crime dan termasuk ke dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), setara dengan kejahatan perang dan genosida. Pengkategorian ini menggambarkan perubahan fundamental pandangan komunitas internasional tentang terorisme, termasuk bentuk respon terhadap ancaman terorisme yang kini mencakup segala cara mulai dari perangkat hukum, pelibatan institusi kepolisian, militer, intelijen

maupun elemen-elemen lain yang memiliki relevansi dalam mengatasi terorisme sebagai suatu ideologi maupun pilihan aksi. Penanganan terorisme kini tidak lagi dapat mengandalkan kemampuan domestik masing-masing negara. Bahkan, dalam kebijakan dan strategi keamanan nasional dihampir setiap negara di dunia, keterlibatan komunitas internasional menempati posisi khusus, mulai dari kerjasama pertukaran informasi intelijen hingga penguatan kapasitas nasional dalam memberantas terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang terencana, sistematis bersifat dinamis dalam pelaksanaan operasinya. Yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun negara yang memenuhi unsur-unsur penggunaan kekerasan yang tidak berperikemanusiaan dengan menggunakan senjata, bahan peledak maupun senjata pemusnah massal/nubika sehingga mampu mempengaruhi psikologi bangsa secara negatif, guna mencapai tujuan akhir yang berlawanan dengan


8/30/2010 1:37:44 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Sasaran terorisme bisa jadi siapa saja dan apa saja. Entah itu negara atau kelompok atau individu. Namun pada prinsipnya dan yang paling menyakitkan, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini kita berbicara pada posisi dimana HAM menjadi sasaran tindakan teror itu dilakukan. Jika kita melihat peledakan bom (perbuatan teror) digunakan apabila tidak terdapat jalan lain yang dapat ditempuh untuk melakukan kehendaknya. Terorisme tidak hanya ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja, Bom Mobil di India

kepentingan nasional. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Dari hal itu kita kembali diingatkan, terorisme tidak lagi sekedar peledakan bom bunuh diri atau penyanderaan anak sekolah, tapi terorisme telah meluas sampai perampasan hak asasi manusia (HAM) di segala lini kehidupan. Akan tetapi, pejuang HAM pun memiliki tantangan dalam menghadapi terorisme. Menyandingkan terorisme dengan HAM bisa jadi adalah suatu yang paradoks. Pada satu sisi, teroris atau tersangka teroris tergolong telah melakukan kejahatan berat, yaitu tidak hanya telah menghabisi nyawa orang lain, yang kadang kala tidak tahu apa-apa, tapi juga menebarkan rasa takut dan cemas ke anggota masyarakat yang lain, bahkan menembus batas teritorial negara sekalipun. Dari sisi hukum formal dan sistem norma yang berlaku di masyarakat, semua tindakan kriminal seharusnya diberikan hukuman yang setimpal dengan dampak yang dihasilkan. Namun pada sisi lain, penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme terkadang dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan HAM. Padahal, para teroris atau tersangka teroris adalah juga manusia, yang memiliki hak asasi sebagai manusia yang harus kita hargai. Artinya, mereka pun harus dilakukan selayaknya manusia yang lain, termasuk dipenuhi hak-haknya.

»

Tragedi Mumbai di India

terhadap siapa saja dan tidak berperikemanusiaan serta tidak memiliki justifikasi, oleh karena itu para pelaku teror layak mendapatkan hukuman yang setimpal, karena tidak ada yang lebih berharga di dunia ini daripada nyawa seseorang. Peledakan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 di kota kecamatan Kuta pada pukul 23.05 Wita, misalnya, telah menyebabkan puluhan bahkan ratusan nyawa lenyap. Kejahatan seperti ini jelas tidak bisa ditolelir oleh HAM. Akibat dari peledakan itu sendiri pun melanggar hak asasi manusia, khususnya Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Dengan adanya rasa takut dan cemas yang melanda warga masyarakat yang diakibatkan oleh terorisme, maka para teroris telah merampas hak asasi orang lain tentang rasa aman. Di sini kita bisa melihat bahwa sasaran utama terorisme bukan lagi sekadar kejahatan terhadap negara atau kelompok


»


8/30/2010 1:37:44 PM


atau individu, melainkan kejahatan terhadap HAM HAM tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang seperti dinyatakan oleh Audy Murfy MZ, SH,MH harus dijunjung tinggi. Melihat banyaknya korban dalam bukunya penegakan hukum dan HAM dalam yang diakibatkan dari kejadian ini, bukannya aparat pemberantasan terorisme. Terorisme disebut banyak keamanan India tidak manusiawi dalam menghabisi orang sebagai sebuah kejahatan yang extraordinary, nyawa teroris tetapi demi meminimalisir korban karenanya terorisme pun harus diperlakukan secara jiwa yang lebih banyak lagi di pihak sipil maupun extraordinary. Namun, apakah cukup manusiawi aparat itu sendiri. Aparat keamanan India dalam hal apabila penanganan terhadap kasus terorisme harus ini lebih mementingkan kepentingan nyawa hidup dilakukan dengan memperlakukan para tersangka orang banyak (sipil) sebagai non kombatan daripada teroris secara tidak manusiawi? Ataukah justru para teroris yang merupakan kombatan sehingga sebaliknya, warga masyarakat akan merasa sangat dalam kejadian tersebut aparat keamanan India dapat puas ketika melihat aparat keamanan berhasil dibilang telah menegakkan HAM. ‘menghabisi’ para tersangka teroris? Inilah dilema Kejadian di atas merupakan satu dari sekian utama para aparat banyak kejadian penanggulangan penanggulangan teror teror, di manapun, yang terjadi di luar dalam menghadapi negeri, dapat pula kita terorisme, karena ambil contoh kejadian terorisme adalah di dalam negeri sebuah ‘penyakit yaitu kejadian teror sosial’ yang harus terhadap pesawat segera disembuhkan DC-9 Garuda Airlines s e b e l u m Penerbangan GA-206 menimbulkan yang dibajak teroris di korban baru. Tetapi, bandara Don Muang, penanganan terhadap Thailand pada 28 kasus terorisme Maret tahun 1981. » Bom di Hotel Ritz Carlton JW. Marriot. pun jangan sampai Diketahui dalam aksi dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip teror ini dilakukan oleh 5 orang pembajak yang yang berlaku dalam HAM. sebelumnya menyamar menjadi penumpang pesawat. Dapat kita ambil contoh kejadian terorisme di Aksi teror ini diselesaikan oleh pemerintah Indonesia Mumbai India tanggal 26 November 2008 lalu yang setelah mendapat persetujuan dari pemerintah telah merenggut banyak korban jiwa baik dari pihak Thailand karena merupakan wilayah yurisdiksi sandera, teroris maupun dari pihak aparat sendiri. Indonesia. Penanggulangan aksi teror ini dilakukan Diketahui jumlah seluruh teroris yang menyerang oleh pasukan Kopasandha (sekarang Kopassus) Mumbai adalah 10 orang, dimana 9 orang teroris yang mana kejadian tersebut menjadi pendorong terbunuh dan 1 orang lainnya tertangkap hidup- terbentuknya satuan penanggulangan teror pertama hidup. Dalam aksi teror tersebut diketahui jumlah di Indonesia yaitu Satuan-81 Kopassus. Penyelesaian korban tewas sekitar 195 jiwa, dan ratusan luka-luka. aksi teror ini mengakibatkan 5 korban tewas di pihak Dari jumlah yang tewas, 20 orang diantaranya adalah teroris, 1 prajurit Kopasandha gugur, 1 orang pilot polisi atau tentara, dan sekitar 25 orang adalah warga dari pesawat Garuda tersebut juga menjadi korban asing. Dari kejadian ini dapat kita ambil kesimpulan dan tidak ada korban dari penumpang pesawat. bahwa HAM betul-betul dikesampingkan. Hak Namun sebelum dilaksanakan serbuan oleh pasukan untuk hidup yang merupakan salah satu elemen dari Kopasandha, tindakan persuasif telah dilaksanakan


8/30/2010 1:37:45 PM


oleh pemerintah Indonesia. Negosiasi telah dilaksanakan terlebih dahulu untuk meminimalisir adanya korban yang tidak berdosa. Namun permintaan dari pihak teroris agar pemerintah membebaskan tahanan Peristiwa Cicendo, komplotan Warman dan Komando Jihad serta meminta uang sebesar 1.5 juta dollar AS tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Dengan melihat urutan kejadian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tindakan persuasif telah dikedepankan dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu. Tindakan represif diambil sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah dengan berupaya agar tidak jatuh korban yang siasia. Satuan-81 Kopassus sebagai satuan penanggulangan teror adalah satuan yang disiapkan, dilatih, diperlengkapi, dan diberikan kemampuankemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas penanggulangan teror dengan bentuk dan implementasinya dilaksanakan secara terintegrasi dengan instansi terkait. Membuka diri terhadap tuntutan jaman, meski tidak banyak diketahui publik, dalam pembekalan HAM bagi prajurit dan perwira. Kursus dan seminar-seminar HAM di luar dan di dalam negeri diikuti untuk memperkaya pengetahuan dan memperbaiki kinerja prajurit dan hal tersebut bukanlah sekeder formalitas. Untuk itulah tulisan ini dibuat sehingga masyarakat mengetahui bahwasanya Satuan-81 Kopassus juga berbuat yang terbaik dalam rangka

1. Latihan Bersama. Latihan bersama Sat-81 Kopassus dengan Royal Navy dari Negara Inggris pada tanggal 3 s/d 27 Oktober 2009 yang didalam latihan tersebut dimasukkan materi HAM. Dalam latihan ini telah terjadi pertukaran pengalaman, penyamaan persepsi mengenai cara bertindak dan pemahaman bagaimana cara melaksanakan tugas tanpa melanggar rambu-rambu HAM yang ada. Dari masing-masing negara tentunya memiliki pengalaman serta cara bertindak yang berbeda pada setiap situasi teror. Dengan demikian nantinya didapat cara bertindak yang terbaik dan dapat diterima oleh kedua negara.

»

Pelatihan HAM

2. Pelatihan terpusat Hak Asasi Manusia. Dilakukan setiap tahunnya di Makopassus Cijantung bekerjasama dengan negara Norwegia


» Satuan Penanggulangan teror

penegakan HAM melalui upaya-upaya yang terus dilakukan secara bertahap dan terus menerus melalui latihan, penyuluhan, senjata, taktik dan teknik penanggulangan teror. Berangkat dari hal tersebut Satuan-81 Kopassus sebagai satuan penanggulangan teror berupaya melakukan suatu hal yang sistematis dan terencana dalam rangka menjembatani kedua hal tersebut, HAM dan penanggulangan teror. Satuan-81 Kopassus dalam hal ini berupaya mengatur cara bertindak personelnya agar dalam pelaksanaan tugasnya sebagai satuan penanggulangan teror dapat melaksanakan tugasnya dengan berhasil dan mencapai sasaran tanpa melakukan pelanggaran HAM. Upaya-upaya yang dilakukan Satuan-81 Kopassus antara lain :


8/30/2010 1:37:45 PM


»

Pelatihan terpusat di Makopassus Cijantung

dan ICRC. Hal ini dilaksanakan menindaklanjuti perlunya pemahaman setiap personel Satuan-81 Kopassus mengenai aplikasi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas di daerah penugasan. Dari Pelatihan ini diharapkan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman diantara para personel Satuan-81 Kopassus sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas, tujuan lain yaitu agar personel Satuan-81 Kopassus tidak dibingungkan oleh bagaimana cara pelaksanaan tugas tanpa melakukan pelanggaran HAM sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi di medan penugasan disebabkan takut akan melanggar HAM. Dengan adanya aturan serta rambu-rambu cara bertindak dalam materi pelatihan ini akan membangun rasa percaya diri dan membuang keraguan didalam diri personel Satuan-81 Kopassus sehingga hasil dari pelaksanaan tugas akan maksimal tanpa adanya pelanggaran HAM. 3. Dari segi teknis, dalam latihan sehari-hari personel Satuan-81 Kopassus dilatih untuk menembak secara cepat dan tepat. Cepat dan tepat dalam arti personel Satuan-81 Kopassus dapat mengambil keputusan secara cepat membedakan antara sandera dengan teroris dan tepat melumpuhkan para teroris yang melakukan aksi teror. Hal ini dapat dilihat dari latihan menembak personel penanggulangan teror Satuan-81 Kopassus yang menggunakan lesan tembak terdiri dari 2 bagian yaitu lesan sandera dan lesan teroris. Dengan demikian para personel Satuan81 Kopassus akan terbiasa dengan situasi yang

»

Latihan menembak personel Gultor

membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat dihadapkan pada keadaan yang benar-benar kritis serta mengancam jiwa personel itu sendiri. 4. Dari segi taktis, Satuan-81 Kopassus dalam pelaksanaan latihan penanggulangan teror telah melakukan upaya untuk mencegah adanya pelanggaran HAM, diantaranya dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada pihak teroris yang melakukan aksi teror. Negosiasi merupakan langkah persuasif yang ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi teroris menyerahkan diri sehingga tindakan represif merupakan langkah terakhir yang diambil bagi Satuan-81 Kopassus dalam melumpuhkan teroris. Negosiasi juga dilakukan untuk meminimalisir adanya korban yang jatuh baik dari pihak sandera, teroris maupun pihak aparat penanggulangan teror sendiri. Hal lain yang dilakukan oleh Satuan-81 Kopassus

» Latihan pemisahan sandera


8/30/2010 1:37:45 PM


»

tugas Satuan-81 Kopassus dalam melaksanakan operasi penanggulangan teror dengan tetap memperhatikan keselamatan sandera maupun dalam melumpuhkan teroris dan selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 6. Dalam hal penggunaan perlengkapan. Pada saat pelaksanaan operasi penanggulangan teror Satuan81 Kopassus telah menggunakan perlengkapan pelindung yang dilengkapi oleh kamera nirkabel yang terletak pada helm (helmet camera). Hal ini telah

Latihan menggunakan senjata MP5

5. Dalam hal penggunaan senjata, Satuan-81 Kopassus menggunakan senjata MP-5 sebagai senjata organik. Senjata ini merupakan senjata yang banyak digunakan oleh satuan penanggulangan teror di banyak negara di dunia. Senjata ini menggunakan munisi 9 mm yang memang khusus digunakan dalam pertempuran dalam ruangan dan munisi berdiameter 9 mm mempunyai karakteristik untuk melumpuhkan bukan untuk menghancurkan. Karakteristik seperti disebutkan diatas sangat mendukung pelaksanaan

diaplikasikan sehingga seluruh gerakan serta hal-hal yang dilakukan oleh personel Satuan-81 Kopassus pada saat operasi dapat dipantau serta diamati langsung dari crisis center. Selain itu melalui hasil pemantauan kamera ini dapat dilihat secara langsung pada saat terjadi kontak tembak dengan teroris. Dari gambar yang dapat dilihat melalui kamera secara nirkabel tersebut maka dapat terlihat apabila personel Satuan-81 Kopassus melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sekaligus sebagai


adalah dengan melakukan pemisahan antara sandera dan teroris pada saat melaksanakan evakuasi apabila teroris menyerahkan diri atau tindakan represif telah dilaksanakan dimana para sandera dan teroris dipisahkan sehingga memudahkan pada saat dimintai keterangan dan mencegah teroris untuk melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan sandera maupun aparat penanggulangan teror. Setelah teroris dapat dilumpuhkan maka selanjutnya mereka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.


8/30/2010 1:37:46 PM

bukti kuat apabila terjadi korban terhadap sandera atau teroris yang meninggal dan dapat dibuktikan apakah hal itu dilakukan oleh personel Satuan-81 Kopassus ataukah oleh teroris itu sendiri. Upaya Satuan-81 Kopassus dalam rangka penanggulangan teror tanpa melanggar HAM masih terus dilakukan. Diantaranya dengan adanya tahap negosiasi pada saat operasi penanggulangan teror. Pembekalan HAM juga terus dilakukan untuk menghindari adanya pelanggaran HAM dalam operasi penanggulangan teror yang dilaksanakan oleh personel Satuan-81 Kopassus. Sebagai bagian dari komponen pasukan khusus, Satuan-81

Kopassus tidak akan mengabaikan Instrumen HAM Internasional tentang pemberantasan terorisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Satuan81 Kopassus akan selalu berjuang di garis terdepan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia walaupun resiko yang harus dihadapi adalah dengan mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah tulisan ini dibuat sebagai bahan masukan bahwasanya Satuan-81 Kopassus juga memiliki kontribusi dalam penanggulangan teror tanpa adanya pelanggaran HAM. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Riwayat Hidup Singkat Penulis


Data Pokok. Nama Pangkat/Corps NRP Tempat Lahir Tgl Lahir Agama Jabatan Kesatuan

: Santos GM : Kolonel/Inf : 31174 : Jakarta : 12-06-1963 : Kristen : Dansat-81 Kopassus : Sat-81 Kopassus

Dikmil. Akabri : 1987 Sussar Para : 1987 Sussarcab : 1988 Komando, Gultor : 1988 Intel Bais : 1990 Free Fall : 1997 Seskoad : 2001 Intel Strat : 2002

Riwayat penugasan. Ops Tim-Tim Ops Irja Ops Tim-Tim Ops Aceh

: 1989 : 1993 : 1997 : 2003

Riwayat Jabatan. Danton Kopassus Dan Unit-2/1/1/Grup-1 Dan Unit-3/3/1/Grup-1 Wadan Tim-3/3/11 Dan Tim-3/3/11 Grup-1 Wadan Sub Tim-1/1 Palat Den-81 Ps.Pabandarendikum Kaur Latsus Sops Ps. Danden Bannik Dandenbannik Grup-4 Wadanyon-42 Grup-4 Dansepursus Grup-3 Danyon-31 Grup-3 Pabandya Min Intel Waaslog Danjen Kopassus Wadan Grup-2 Aslog Danjen Kopassus Dan Sat-81 Kopassus


8/30/2010 1:37:46 PM


Peran Serta PRAJURIT DAN PNS TNI AD Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Oleh : Kolonel Cku (K) Irianti Pujiastuti (Kakudam Jaya)

1.

Pendahuluan.

M

enurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 yaitu perubahan ketiga atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pengertian pajak adalah ”kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. 2.

Latar belakang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara

Jurnal Yudhagama Vol.No. 30 No. 2 Juni 2010 Yudhagama Vol. 30 2 Juni 2010

Peran serta setiap prajurit dan PNS TNI AD sebagai wajib pajak telah dimulai sejak prajurit dan PNS TNI AD tersebut diangkat, yaitu melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.


8/30/2010 1:37:46 PM

yang terbesar bagi APBN setiap tahunnya, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan

TABEL 2 RINGKASAN APBN, 2005-2010 ( dalam miliar rupiah )

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan dalam Negeri 1.penerimaan Perpajakan a.Pajak dalam Negeri b.Pajak Perdagangan Inter 2.PNBP II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. K/L 2. Non K/L II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi III. Suspen C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) E. Pembiayaan (E.I+E.II) I. Pembiayaan dalam Negeri II. Pembiayaan luar Negeri

Kelebihan/Kekurangan Pembiayaan

2005

2006 2007 2008

LKPP

LKPP LKPP LKPP

495.224,2 493.919,4 347.031,1 331.791,9 15.239,2 146.888,3 1.304,8 509.632,4 361.155,2 120.823,0 240.332,2 150.463,9 143.221,3 7.242,6 (1.986,7) 50.791,4 (14.408,2) 11.121,2 21.393,2 (10.272,0)

637.987,2 636.153,1 409.203,0 395.971,0 13.231,5 226.950,1 1.834,1 667.128,7 440.032,0 216.094.7 223.937,3 226.179,9 222.130,6 4.049,3 916,8 49.941,1 (29.141,5) 29.415,6 55.982,1 (26.566,5)

707.806,1 706.108,3 490.988,6 470.051,8 20.936,8 215.119,7 1.697,7 757.649,9 504.623,3 225.014,2 279.609,1 253.263,2 243.967,2 9.296,0 (236,5) 29.962,6 (49.843,8) 42.456,5 69.032,3 (26.575,8)

981.609,4 979.305,4 658.700,8 622.358,7 36.342,1 320.604,6 2.304,0 985.730,7 693.355,9 262.003,3 431.352,7 292.433,5 278.714,7 13.718,8 (58,7) 84.308,5 (4.121,3) 84.071,7 102.477,6 (18.405,9)

2009 2010 APBN RAPBN-P RAPBN 985.725,3 984.786,5 725.843,0 697.347,0 28.496,0 258.943,6 938,8 1.037.067,3 716.376,4 322.317,4 394.059,0 320.691,0 296.952,4 23.738,6 0,0 50.315,8 (51.342,0) 51.342,0 60.790,3 (9.448,2)

872.631,8 871.640,2 652.121,9 632.098,8 20.023,1 219.518,3 991,6 1.005.673,6 696.101,4 316.989,0 379.112,4 309.527,3 285.317,2 24.255,1 0,0 (22.991,0) (133.041,8) 133.041,8 144.820,9 (11.779,1)

911.475,8 910.054,3 729.165,2 702.033,9 27.131,4 180.889,0 1.421,5 1.009.485,7 699.688,1 327.556,9 372.131,2 309.797,6 292.979,6 16.818,0 0,0 17.584,7 (98.009,9) 98.009,9 107.891,4 (9.881,5)

(3.287,0) 274,1 (7.387.2) 79.950,4 0,0 0,0 0,0


* Data Pokok APBN 2005-2010 Kemenkeu RI

Berdasarkan tabel ringkasan APBN tersebut dapat diketahui bahwa untuk tahun 2010 dari rencana pendapatan negara sebesar 911,5 trilyun, penerimaan perpajakan dapat mencapai 729,2 Trilyun atau sebesar 80% dari keseluruhan rencana pendapatan negara. 3. Peran serta prajurit dan PNS TNI AD dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui tentang fungsi NPWP yaitu :


8/30/2010 1:37:46 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD - Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. - Sebagai identitas perpajakan. - Menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. - Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Dalam merespon kebijakan pemerintah guna mengajak prajurit dan PNS TNI AD untuk ikut berperan serta dan berpartisipasi aktif menunjang pendapatan negara di bidang perpajakan, Pimpinan TNI AD telah menerbitkan Surat Edaran Kasad Nomor SE/2/II/2009 tanggal 9 Februari 2009, tentang Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi personel TNI AD. Pada tahun 2009 dan 2010 sesuai Surat Telegram Kasad bertempat di Aula A.H. Nasution Markas Besar Angkatan Darat telah diselenggarakan ”Sosialisasi pembuatan NPWP dan tata cara pengisian SPT Tahunan” yang dihadiri oleh perwakilan kotama dan balakpus yang berada di wilayah Jakarta. Peran serta setiap prajurit dan PNS TNI AD sebagai wajib pajak tersebut telah dimulai sejak prajurit dan PNS TNI AD tersebut diangkat, yaitu melakukan pembayaran PPh pasal 21 melalui mekanisme pemotongan/pemungutan terhadap gaji yang dibayarkan setiap bulannya.

TARIF PAJAK ORANG PRIBADI (Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008) Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

Sampai dengan 50.000.000,-

5%

50.000.000,- s.d 250.000.000,-

15%

250.000.000,- s.d 500.000.000,-

25%

Diatas 500.000.000,-

30%

serta Honor, Tunjangan Brevet, Uang saku dan Lembur yang termasuk di dalam penghasilan tidak teratur merupakan obyek dari PPh pasal 21. Didalam pelaksanaannya masing-masing penghasilan tersebut baik teratur maupun tidak teratur dipungut PPh pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penghasilan Teratur (Gaji dan komponen lainnya) dikenakan tarif pajak progresif dari penghasilan Kena Pajak (PKP), sesuai dengan tabel di bawah ini.

4. Hak dan Kewajiban Prajurit dan PNS TNI AD sebagai Wajib Pajak. Kewajiban prajurit dan PNS sebagai wajib pajak adalah :

»

Penjelasan tentang pajak di kantor Ditjen Pajak

Berdasarkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/107/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Petunjuk teknik pembayaran gaji prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD dan peraturan sebelumnya dijelaskan bahwa prajurit dan PNS merupakan subyek dari PPh pasal 21 dan gaji dan komponen lainnya yang termasuk didalam penghasilan teratur

a. Kewajiban mendaftarkan diri. Sesuai dengan sistem self assessment maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


b. Penghasilan Tidak Teratur (Honor, Tunj. Brevet, Uang saku dan lembur) dikenakan tarif 15 % dari penghasilan yang diterima khusus untuk berpangkat Letda dan Gol III ke atas.


8/30/2010 1:37:46 PM

»

Sosialisasi tentang NPWP dan tata cara pengisian SPT di Mabesad


b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/ pemungutan, dan pelaporan pajak, wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assesment wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan. Pembayaran Pajak : Mekanisme pembayaran pajak terdiri dari : - Membayar sendiri pajak yang terutang. - Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Bagi prajurit dan PNS pemotongan dilaksanakan melalui pembayaran penghasilan bulanan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan (Pekas). - Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. - Pembayaran pajak-pajak lainnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai. Pemotongan/Pemungutan Pajak : Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan

dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri karena pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Diantaranya adalah penghasilan atas gaji yang diterima setiap bulannya dan honorarium atas beban APBN/APBD. Dalam pelaksanaannya pemotongan pajak penghasilan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan yang ditunjuk sebagai pemotong (contoh: Pekas). Pelaporan : Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk, melaporkan harta dan kewajiban, dari pemotongan/pemungutan yang telah dilakukan.


8/30/2010 1:37:47 PM


Kodam Tanjungpura adakan sosialisasi tentang pajak

»

Sosialisasi tentang pajak juga diadakan di Kodam jaya

Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan disampaikan dapat melalui Drop Box, Pojok Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Bagi prajurit dan PNS yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan yang setiap tahunnya dilaporkan paling lambat tangal 31 Maret tahun berikutnya dengan menggunakan formulir sebagai berikut :

3. Bentuk Formulir 1770 S berjumlah 3 ( tiga) lembar terdiri dari :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi bentuk Formulir 1770 SS bagi prajurit dan PNS TNI AD yang hanya mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali dari penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi.

c) Formulir 1170 S – II sebagai lampiran, yang memuat penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, harta pada akhir tahun, kewajiban/utang pada akhir tahun, daftar susunan anggota keluarga.

2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi bentuk Formulir 1770 S bagi prajurit dan PNS TNI AD yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja seperti penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (gaji, bunga deposito, pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan hadiah undian) dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final (royalti, sewa rumah dan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta) dari dalam negeri lainnya.

a) Formulir 1770 S sebagai Induk SPT. b) Formulir 1170 S – I sebagai lampiran, yang memuat penghasilan netto dalam negeri lainnya yang tidak dikenakan PPh final, penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak, daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.

4. Cara melaporkan SPT Tahunan bagi prajurit dan PNS TNI AD sebagai berikut : - Terlebih dahulu wajib pajak meminta bentuk formulir 1721- A2 (rincian gaji selama setahun) sebagai lampiran bentuk formulir 1770 SS dan 1770 S kepada bendaharawan (Pekas). - Apabila gaji bruto setahun tidak melebihi Rp 60.000.000,00 maka prajurit dan PNS TNI AD mengisi SPT Tahunan bentuk formulir 1770 SS. - Apabila gaji bruto Rp 60.000.000,00 atau lebih maka prajurit dan PNS TNI AD mengisi SPT Tahunan


»


8/30/2010 1:37:47 PM

bentuk formulir 1770 S dengan dilampiri bentuk formulir 1770 S-I dan 1770 S-II serta SSP (surat setoran pajak) apabila terjadi kekurangan bayar. Adapun tentang hak prajurit dan PNS TNI AD sebagai wajib pajak, maka sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan adalah untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 5. Kesimpulan Pimpinan TNI AD melalui Surat Edaran Kasad Nomor SE/2/II/2009 tanggal 9 Februari 2009, beserta seluruh prajurit dan PNS TNI AD telah merespon

kebijakan pemerintah untuk ikut berperan serta dan berpartisipasi aktif menunjang pendapatan negara di bidang perpajakan. Peran serta setiap prajurit dan PNS TNI AD sebagai wajib pajak telah dimulai sejak prajurit dan PNS TNI AD tersebut diangkat, yaitu melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya. Setiap prajurit dan PNS TNI AD seyogyanya menyadari betul tentang kewajiban perpajakan yaitu dengan cara melaporkan setiap pemenuhan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).



Data Pokok. Nama Pangkat/Corps NRP Tempat Lahir Tgl Lahir Agama Jabatan Kesatuan

: Irianti Pujiastuti : Kolonel/Cku : 30369 : Pekalongan : 14-03-1958 : Islam : Kakudam Jaya : Kudam Jaya

Dikmil. Sepamilwa Sekalihpa Suslapaku Susjemen Rengarhan Riwayat Jabatan. Pama Jankuad Paurbuk Pekas Jankuad Kaurbuk Pekas Gabpus 8 Kupus I Ditkuad Kaurbag Garbia Kupus I PGS Kasi GarbiaKudam Jaya Kasi Garbia Kudam Jaya PS Pabandya Gar Srendam Jaya Pabandya Gar Srendam Jaya Pabandya 1 Lakgartin Paban IV Lakgar Srenad Ka Kudam II/Swj Ka Kudam Jaya/Jayakarta


8/30/2010 1:37:47 PM


Pemerintah Kabupaten Karangasem Mengucapkan Dirgahayu HUT Kodam IX/Udayana Ke-53 Tanggal 27 Mei 2010 SEMOGA SELALU DICINTAI RAKYAT

BUPATI BANGLI Mengucapkan Dirgahayu Kodam IX/Udayana Tanggal, 27 Mei 2010 Semoga Tetap Jaya Mempertahankan Pancasila dan NKRI

Bupati ttd ( Nengah Arnawa )


BUPATI I WAYAN GEREDEG, SH


8/30/2010 1:37:47 PM

Dengan Framework “The Social Movement” dari Stark dan Della Porta :

Kajian Fenomena Amuk Massa Dalam Cerminan Tragedi Mbah Priok Oleh : Letkol Inf Yoyok Bagus Budianto, Psc, MA, MSc (Pamen Mabesad)

Menyikapi perkembangan budaya amuk massa yang sering terjadi di masyarakat, maka TNI AD melalui Kowil harus lebih cermat dan dinamis dalam melaksanakan binter. Demikian pula Aparat Intelijen, harus lebih meningkatkan kualitasnya baik keterampilan intelektual maupun kondisi moral seluruh prajurit.


D

idalam proses perkembangan peradaban, yang termasuk didalamnya adalah perubahan sistem, sikap, nilai dan budaya sosial politik, merupakan proses pencarian bentuk tatanan kehidupan bermasyarakat yang tidak pernah berhenti. Adapun didalam dinamikanya, sikap ketidaksepahaman, ketidak setujuan sampai dengan penolakan dan pertentangan, merupakan suatu fenomena yang sudah sangat lama berlangsung, sejalan dengan seri yang panjang dalam sejarah kehidupan manusia. Terlebih dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka permasalahan sosial akan semakin kompleks dan rumit, seiring dengan semakin lebarnya jurang perbedaan antar kepentingan yang dikemas dengan pembenaran dan legalitas formal. Hal ini juga dapat terjadi terhadap individu maupun kelompok yang merasa sangat kecewa apabila caracara damai dalam menyelesaikan konflik, tidak dapat diwujudkan dalam suatu bingkai yang disebut “rasa

keadilan”. Kekecewaan ini apabila berlarut-larut, akan berubah menjadi tindakan anarkis, bahkan pada gilirannya akan memungkinkan untuk menjadi suatu gerakan sosial (social movement), dengan menggunakan aksi-aksi teror dalam upaya untuk mewujudkan keinginannya. Bila eskalasi sudah menyentuh pada level ini, dan bila penanganan tidak dilaksanakan dengan serius dan hati-hati, maka dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dapat merupakan titik balik bagi peradaban itu sendiri. Pada filosofi gerakan massa, asal mula suatu tindakan anarkis yang menggunakan aksi-aksi terorisme adalah, apabila suatu kelompok yang jumlahnya kecil, merasa tidak mampu berhadapan langsung secara frontal dan konvensional melawan kelompok yang jauh lebih besar. Kelompok minoritas atau yang tertindas ini akan membentuk organisasi bawah tanah (Klandestin), yang tujuannya adalah untuk mengadakan perlawanan untuk menghancurkan


8/30/2010 1:37:48 PM


Perlawanan warga sipil terhadap Polisi dan Pol PP saat akan diadakannya penertiban

sang raksasa, seperti dalam kisah David melawan Goliat. Dalam hal ini, Goliat selalu diintepretasikan sebagai pihak yang berkuasa ataupun penguasa, dan David sebagai pihak tertindas atau rakyat kecil. Sebagai satu contoh awal, pernah terjadi pada akhir abad ke 19, ada suatu organisasi revolusi di Rusia yang bernama the People’s Will1, yang untuk pertama kalinya mampu mengekspresikan gerakannya, melalui suatu pengorganisasian yang sangat cermat dan rapi, dalam suatu gerakan revolusi, yang berawal dari gerakan segelintir orang dan berujung kepada pelaksanaan pembunuhan terhadap Alexander II, pada bulan Maret 1881, akibat dari persoalan yang sangat sederhana, yaitu pihak kekaisaran Tsar Rusia, mempersoalkan pajak tanah terhadap sejengkal tanah yang digarap oleh rakyat disuatu di wilayah terpencil. Pada penjelasan berikutnya, pembaca akan melihat beberapa contoh yang merupakan kejadian dibeberapa negara yang dapat dijadikan bahan pembanding dan tambahan wawasan, saat akan mengkaji fenomena sosial di Indonesia, khususnya yang menyangkut tentang budaya kekerasan seperti seringnya terjadi amuk massa pada satu dasawarsa terakhir. 1. Walter Laqueur, Terrorism, (London, Weidenfeld and Nicolson, 1997), p12.

Adapun tujuan utama penulisan ini adalah untuk mempelajari fenomena sosial khususnya tindakan anarkhis dengan menggunakan Framework “The Social Movement” dari Rodney Stark dan Donatella Della Porta dengan latar belakang berbagai contoh perkembangan gejolak sosial yang terjadi di belahan eropa pada abad 19 dan 20. Penulisan juga akan dihubungkan dengan fenomena budaya kekerasan di Indonesia seperti amuk massa dalam cerminan tragedi mbah priok, serta peran pelibatan TNI AD dalam OMSP, khususnya dalam antisipasi dan penanganan terhadap gejolak sosial tersebut. Framework “The Social Movement” dari Rodney Stark dan Donatella Della Porta. Grievances and Hope (Kekecewaan dan Harapan). Menurut Rodney Stark, manusia tidak akan mencoba untuk memaksakan adanya perubahan tatanan sosialnya apabila merasa puas terhadap kondisi dan situasi seperti yang diharapkan, terutama yang menyangkut masalah hak-hak yang mendasar yang melekat dalam status kemanusiaannya. Tetapi apabila terdapat kondisi dan situasi yang membuat suatu kekecewaan, maka benih Social Movement (Gerakan Sosial) akan mulai terbentuk, yang diawali


»


8/30/2010 1:37:48 PM


»

Kerusuhan saat penertiban di Komplek Makam Mbah Priok

dari saling sharing perasaan kekecewaan, yang akan mengkristal dalam bentuk ide, serta akhirnya akan terbentuk suatu formulasi sebagai metode untuk mensukseskan maksud dan tujuan gerakan.2 Sebagai contoh, pada abad 19 dan akhir abad 20 banyak terdapat Social Movement di Eropa termasuk Rusia. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi terhadap oknum penguasa yang melaksanakan penindasan terhadap rakyatnya. Pada saat itu para penguasa, baik pada tingkat yang paling rendah, menengah sampai dengan yang cukup tinggi, banyak melakukan suatu tindakan tirani terhadap masyarakatnya, dengan maksud agar tetap dapat melanggengkan kekuasannya. Bagi Aristoteles, penguasa yang tiran, dapat dipertimbangkan sebagai seseorang yang sudah mulai dihinggapi Pathological (penyakit kekuasaan), yang datang dari hasratnya untuk tetap memuaskan egonya yang tidak akan pernah terpuaskan. Sungguh ironis karena pada moment inilah sifat yang agung 2. Rodney Stark, Sociology, 4th ed, (Belmont, CA: Wadsworth, 1992), p614.

pada manusia yaitu Kemanusiaan itu sendiri akan hilang.3 Hal ini dapat digambarkan dari cara para Tiran di Eropa saat itu dalam melaksanakan kekuasaannya, yaitu sering melaksanakan penyalahgunaan wewenang, yang dengan halusnya akan diselimuti dengan pembenaran-pembenaran berupa penerbitan undang-undang sebagai legalitas, maupun menciptakan konspirasi untuk menjatuhkan dan menghancurkan para lawan politiknya. Ketika rakyat di suatu wilayah sudah berada pada titik jenuh pada periode tertentu dalam kehidupan sosialnya, dan tiba-tiba mendapatkan secercah harapan, dan menyakini bahwa ada cara, metode ataupun sistem tertentu yang dapat dilaksanakan untuk merubah kondisi kearah yang jauh lebih baik, maka para Social Scientists (Ilmuwan Sosial) mengidentifikasi situasi ini sebagai “Revolution of 3. Marcus Tullius Cicero, Brutus, on yhe Nature of the Gods, on Divination, on Duties, ed Richard McKeon (Chicago: University of Chicago Press, 1950), p 571. See Aristotle’s illuminating discussion of political revolutions in The Basic Works of Aristotle.


8/30/2010 1:37:48 PM

»

Penertiban bangunan liar oleh Satpol PP

Rising Expectations” (meningkatnya harapan secara drastis). Bila hal ini terjadi maka kemungkinan besar sekelompok masyarakat tersebut akan mengambil sikap untuk berusaha merubah kondisi lingkungannya, sampai dengan terciptanya kondisi yang diharapkannya. Stark mengatakan: “The greater the gap between expectations and reality, the more impatient and frustrated people become”.4 (Semakin lebar jurang perbedaan antara harapan dan realita, maka masyarakat akan semakin tidak sabar dan frustasi). Carbonari, adalah organisasi rahasia yang didirikan pada awal 1850 di Naples, Italia. Pada awalnya Carbonari beranggotakan sekelompok anak muda yang merasa sangat frustasi terhadap perilaku penguasa Italia yang korup, yang mau digunakan oleh Napoleon (Kaisar Perancis), untuk melaksanakan penindasan yang cukup lama terhadap rakyat Italia, yaitu pemberlakuan pajak yang sangat tinggi, perampasan hasil pertanian dengan dalih hukuman terhadap pembangkang, penolakan untuk dijadikan legiun perang, dan sebagainya. Organisasi ini mulai melaksanakan kegiatannya dengan aksiaksi teror untuk melawan kekuasaan Napoleon di Italia selatan. Pada saat itu ada hope (harapan) dari kelompok Carbonari untuk mengusir Penjajah dalam hal ini Napoleon untuk segera pergi dari Italia.5 4. Rodney Stark, op. cit, p617. 5. For an alternative interpretation, see Zeev Ivianski, “The Terrorist Revolution:Roots of Modren Terrorism,” in Inside Terrorist Organization, ed. David C. Rapoport (New York: Columbia Press, 1988), p129-49.

Pada suatu malam pada tanggal 14 Januari 1858, seorang anggota Carbonari bernama Orsini berhasil membunuh Kaisar Napoleon III dan Ratu Eugeine, dengan melemparkan tiga bom dalam waktu hampir bersamaan. Orsini mengatakan:”By killing Napoleon III for Italy’s shake and than a Europeanwide revolution”.6 (Dengan membunuh Napoleon III maka diharapkan seluruh Italia akan bangkit dan selanjutnya seluruh Eropa akan melaksanakan revolusi). Pada tanggal 14 Juli 1861, Oscar Becker, seorang mahasiswa hukum, gagal melaksanakan pembunuhan terhadap Wilhelm I di Baden-Baden, German. Tujuannya adalah untuk membuat impact yang besar di seluruh Eropa.7 Hal itu juga terjadi di wilayah Rusia dalam periode yang sama. Para murid frustrasi dan sangat kecewa terhadap pemerintahan Tzar, yang menjanjikan untuk melaksanakan reformasi di pemerintahan, tetapi tidak dilaksanakan. Para petani dan buruh di Rusia menagih janji tentang pelaksanaan Land Reform (Pengaturan kembali secara adil terhadap kepemilikan tanah).8 Disinilah Donatella Della Porta, dalam bukunya yang berjudul (Social Movement, Political Violence, and the State), yaitu: Pada ciri kondisi yang seperti paragraf diatas, Political Violence (kekerasan politik) sangat mungkin untuk meningkat. Gerakan akan menjadi radikal atau moderat, tergantung dari reaksi atau respon dari penguasa, kekuatan kawan dan lawan. Kondisi lingkungan, dinamisnya kelompok radikal dan motivasi perseorangan, akan menjadi faktor yang sangat penting dalam merencanakan gerakan.9 6. The best account of the Orsini affair remains Packe, Orsini, esp. p216-81, in which the material quoted above can be found. 7. These and other assassination attempts at this time are discussed in Carlson, Anarchism in Germany 1, p132-33. 8. For a recent article on the participation of Jews in Russian terrorism and their motivations, see Zeev Ivianski, “Fathers and Sons: A Study of Jewish Involvement in the Revolutionary Movement and Terrorism in Tsarist Russia,” Terrorism and Political Violence 1 (April 1989), p137-55. 9. Donatella Della Porta, Social movement, political violence, and the state (Cambridge: University Press, 1995), p9-10.




8/30/2010 1:37:48 PM

Jurnal JurnalYudhagama YudhagamaVol. Vol.30 30No. No.22Juni Juni2010 2010

»

Aksi brutal warga sipil dengan melempari aparat

External support Social Movement akan dapat dilaksanakan apabila wilayah, daerah atau negara tersebut telah memiliki karakteristik tertentu yang mana dapat dimungkinkan untuk melaksanakan gerakan yang decisive (dahsyat). Hal ini akan terjadi bila terdapat external support. Sebagai contoh, Siswa Rusia dalam gerakan sosial yang dilaksanakannya, dapat dilipatgandakan dengan mendapatkan support dari kaum buruh, petani dan para kaum terdidik serta para profesional. Media dan Literatur merupakan instrumen atau support yang sangat penting untuk membentuk opini publik. Sebagai contoh, koran Narod di Rusia saat itu, sungguh berpengaruh dalam usaha meningkatkan perhatian terutama dari para petani dan nelayan yang tersebar di pelosok pedalaman. Faktor support lain yang tidak kalah pentingnya adalah para Intelektual dan spesialis. Pada tahun 1870-an, di Rusia terdapat banyak pemuda dan pemudi yang menimba ilmu di Swiss. Pada saat mereka kembali ke Rusia, maka mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu mempertajam dan memperluas rencana dan jenis gerakan revolusi di Rusia pada tahun 1875 yang dilaksanakan oleh the People’s Will.10 Adapun

faktor spesialis akan memberikan impact yang besar karena didalamnya terdapat ahli-ahli pada bidang: dinamit, tekhnik konspirasi, komunikasi, persandian, transportasi, dan lain sebagainya11. Salah satu support yang paling penting dalam Social Movement adalah faktor Finansial. Dengan finansial yang kuat maka akan memperbesar jenis maupun macam gerakan yang dapat dilaksanakan.

10. . See J. M. Meijer, Knowledge and Revolution: The Russian Colony in Zurich (Assen: Van Gorcum, 1955)

11. . See Young, “The Role of Radical Fraternity in the Turn to Political Terror,” p34,39,57.

Budaya kekerasan di Indonesia dalam cerminan tragedi mbah priok. Sungguh memprihatinkan bila melihat fenomena sosial pada satu dasawarsa terakhir. Tindak kekerasan dalam masyarakat semakin mudah terjadi. Mulai dari pemukulan sampai mati oleh massa terhadap pencopet dan pencuri yang tertangkap basah, pengeroyokan para pemain sepakbola terhadap wasit, kerusuhan antar suporter sepakbola, Pertikaian massa di Ambon dan Poso atas nama agama, pertikaian antar suku di Kalimantan Barat, Pertikaian antar penduduk yang sering terjadi di wilayah Berlan Jakarta Timur dengan penyebab yang bukan agama maupun suku, pertikaian antar desa (suku) di Papua, pertikaian pelajar dan mahasiswa, yang kesemuanya ini sudah membawa korban yang sangat banyak, yang membuat nurani terasa miris. Penggusuran tempat


8/30/2010 1:37:49 PM


kawasan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada Rabu, 14 April 2010 yang lalu. Pemicunya sendiri adalah perilaku yang dilakukan oleh aparat Satpol Pamong Praja (PP) yang hendak berupaya untuk memasuki kawasan komplek makam Mbah Priok. Keberingasan yang dipertontonkan oleh Satpol PP yang kemudian di back up oleh aparat kepolisian disambut dengan aksi pembalasan secara membabi buta oleh warga sekitar. Tidak terelakkan lagi, kawasan Tanjung Priok pun mendadak ricuh dan berdarah, dan pada malam harinya aksi pembakaran sejumlah kendaraan Satpol PP dan Polisi turut mewarnai peristiwa berdarah ini. Rencana eksekusi penggusuran tanah sengketa itu, memang menjadi sumber konflik antara PT Pelindo II dan warga setempat. Sebagian ahli sosiologi mengatakan, tindak kekerasan bermuatan konflik merupakan penyerangan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, karena terdorong rasa

sentimen pribadi, etnik, golongan dan kelompok. Kekerasan selalu dibalas dengan kekerasan, sehingga banyak warga yang terbelenggu lingkaran setan balas dendam atau dikenal dengan istilah spiral kekerasan. Spiral kekerasan sudah merasuki kaum intelektual, dengan bukti tawuran mahasiswa dan pelajar. Klimaksnya, spiral kekerasan juga sudah menyusup ke gedung DPR pada sidang paripurna yang pernah ditayangkan secara luas melalui media. Padahal parlemen merupakan forum terhormat yang seharusnya paling mengerti tentang hakekat masyawarah dalam mufakat. Media massa memang merupakan salah satu pilar demokrasi. Tetapi harus disadari bahwa penyebaran virus mental anarkhis merupakan dampak yang dahsyat dari penayangan kekerasan yang dikemas melalui berita, sinetron sampai dengan acara-acara khusus lainnya. Terasa sangat ironis bahwa pihak pengelola sungguh tidak bertanggung jawab dengan tetap meneruskan penyiaran yang berwarna kekerasan, hanya karena mengejar rating untuk perolehan keuntungan bisnisnya. Peran TNI AD pada OMSP dalam fenomena amuk massa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk melakukan tugas pokok itu, TNI dapat melakukannya dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pada OMSP sendiri terdapat 14 jenis operasi, yaitu: 1. Mengatasi gerakan separatisme; 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. Mengatasi aksi terorisme; 4. Mengamankan wilayah perbatasan; 5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat

Jurnal Jurnal Yudhagama Yudhagama Vol. Vol. 30 30 No. No. 22 Juni Juni 2010 2010

tinggal atau tempat pedagang kaki lima juga sering berakhir dengan insiden tindak kekerasan. Di dalam benak kita, kemudian timbul beragam pertanyaan dan refleksi terhadap berbagai kerusuhan tersebut. Bukankah amanat demokrasi Pancasila mengatakan bahwa persoalan dan perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui mufakat secara damai. Kepada para pemimpin formal maupun non formal perlu menyadari bahwa pasca reformasi, Indonesia sedang mengalami berbagai perubahan tatanan sosial, termasuk didalamnya adalah perubahan nilai dan budaya sosial politik yang berdampak kepada hampir semua segi kehidupan. Terkait tragedi berdarah yang kembali melanda


8/30/2010 1:37:49 PM


strategis; 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia; 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan. Sudah begitu banyak pemikiran yang datangnya dari sesepuh TNI AD, terutama setelah memasuki era reformasi. Kesemuanya ini adalah suatu bentuk munculnya benih kesadaran baru, dalam mencari formula yang tepat, tentang bagaimana menyeimbangkan, antara hubungan sipil militer pada era demokrasi sekarang ini, dengan peran TNI khususnya Angkatan Darat, dalam mengantisipasi dan menanggulangi segala bentuk ancaman dan gangguan yang berpotensi menghancurkan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara. Memang sungguh tidak mudah untuk mendapatkan formula tersebut. Hal ini dikarenakan pertama: untuk

mencari bentuk hubungan sipil militer yang tepat, seimbang dan harmonis, dibutuhkan kesamaan pandang kedua belah pihak terhadap persepsi yang hakiki tentang wawasan kebangsaan. Hal ini dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak memiliki kedewasaan dalam memaknai dan menjalankan kehidupan berdemokrasi. Bukan sebaliknya yang masing-masing ingin lebih eksklusive dari yang lain, meskipun dikemas dalam bentuk yang seolaholah mengedepankan kemufakatan, kepentingan rakyat, demi keadilan, menjunjung keberadaban, dan sebagainya. Kedua, perlu disadari bahwa sekarang sedang terjadi percepatan perkembangan yang luar biasa di segala bidang, yang sangat berpengaruh terhadap pencarian formula seperti tersebut diatas. Dan hal ini sulit untuk dibayangkan bila kita berdiri di tahun 70-an dan 80-an, dan kita memandang kedepan untuk memaknai kehidupan pada periode sekarang ini. Sebagai analogi, kita berkendaraan dengan kecepatan 40 km per jam, yang kadangkadang hanya dipegang dengan satu tanganpun, kita tidak khawatir. Tetapi periode sekarang, kendaraan kita melaju dengan kecepatan lebih dari 170 km per jam, yang mana kita harus memegang stir dengan dua tangan, dan harus selalu waspada pada setiap detiknya serta selalu mengantisipasi setiap meter kedepan yang akan kita lalui, dengan kata lain, antisipasi kemungkinan perkembangan yang terjadi dan segera diadakan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, karena dua tiga perkembangan didepan sudah menanti. Ketiga, permasalahan yang ada di Indonesia sungguh lebih pelik bila dibandingkan dengan yang terjadi di negara tetangga. Hal ini akibat konsekuensi logis dari: luasnya wilayah Indonesian yang terdiri dari daratan dan lautan, besarnya jumlah penduduk nomor empat didunia, yang terdiri dari berbagai etnik, tingkat SDM yang sangat variatif. Hal ini dapat dianalogikan bahwa bila militer Singapura tugasnya mengendalikan truk gandeng empat, Malaysia mengendalikan truk gandeng tujuh, Australia dengan truk gandeng 10, tetapi militer Indonesia seperti mengendalikan truk gandeng 20. Hal ini harus difahami dalam bentuk kesadaran bahwa kita harus lebih trampil, lebih berwawasan, lebih


8/30/2010 1:37:49 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD ini banyak bersinggungan dengan tugas Polri yang dilaksanakan oleh Detasemen Khusus 88. Harus ada pedoman yang tegas dalam pembagian wilayah tugas dalam rangka memperbesar hasil untuk mengatasi aksi terorisme. Meskipun demikian, dengan segala realita keterbatasannya, TNI AD harus mampu melaksanakan tugas pokoknya, yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan tugas. Pertama, melalui Binter TNI AD, yang bertujuan mempertahankan keutuhan kedaulatan NKRI, merupakan peluang bagi seluruh prajurit Komando Kewilayahan, untuk dapat lebih dekat dengan rakyat sehingga tercipta kemanunggalan TNI dengan Rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Dengan kata lain, melalui perilaku seluruh prajurit yang selalu siap untuk membantu rakyat, maka rakyat akan sungguh mencintai prajurit TNI. Sehingga setiap ada potensi gejolak, maka TNI AD melalui KOWIL akan mampu mendeteksi dan mengantisipasi dengan cepat. Kedua, melalui aparat intelijen yang handal, yang mampu menjadi mata dan telinga bagi komando atas, maka setiap benih konflik akan dapat diredam lebih awal. Keberhasilan tugas ini sangat erat hubungannya dengan tingkat profesionalisme seluruh prajurit. Secara universal,

» Salah satu tugas OMSP TNI adalah menjaga wilayah perbatasan


berpengetahuan, lebih patriotik dan lebih profesional. Bila tidak, maka tidak akan sukses dalam membawa truk gandeng 20 tersebut, yang memiliki segudang permasalahnya, terutama yang berhubungan dengan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kembali kepada bahasan pokok pada tulisan ini, maka tetap harus diingat bahwa Amuk Massa memiliki spektrum yang lebar, sehingga tidak hanya berhenti dalam satu masalah, tetapi dapat berubah dengan cepat, menjadi suatu gerakan sosial yang lebih besar, dengan kemungkinan akan terjadi splinters dengan aksi-aksi yang lebih radikal, bahkan dapat mengarah kepada penggunaan aksi-aksi terorisme, yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Menyikapi hal tersebut, maka perlu diketahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, perlu adanya penjabaran pelaksanaan dari peraturan pemerintah sampai dengan pembuatan SOP dalam bentuk petunjuk yang lebih rinci untuk dipedomani setiap prajurit dalam segala dinamika yang dihadapi. Karena penjabaran OMSP baru dibuat sebagian. Kedua, perlunya dikaji ulang terhadap pembagian tugas, terutama antara TNI dan Polri. Sebagai contoh, salah satu tugas TNI dalam OMSP adalah mengatasi aksi terorisme, yang selama


8/30/2010 1:37:49 PM

profesionalisme militer mengandung dua aspek yaitu mahir dalam melaksanakan ketrampilan militer dasar dan ketrampilan serta kemahiran masing-masing yang disesuaikan dengan tingkat SJM. Aspek kedua adalah yang berhubungan dengan kondisi moral. Sehingga akan disebut profesional apabila mengandung kedua aspek tersebut. Ada faktor tambahan yang selalu berkembang secara dinamis yaitu, prajurit harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyikapi perkembangan budaya amuk massa yang sering terjadi di masyarakat, maka TNI AD melalui Kowil harus lebih cermat dan dinamis dalam melaksanakan binter. Demikian pula Aparat

Intelijen, harus lebih meningkatkan kualitasnya baik keterampilan intelektual maupun kondisi moral seluruh prajurit. Sehingga apabila terjadi Grievances atau kekecewaan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat, maka energi kekecewaan tersebut dapat disalurkan dengan baik. Segala faktor eksternal yang memungkinkan untuk mempengaruhi masyarakat, dapat segera terdeteksi, dan diadakan penanganan sesuai kewenangan dan hierarki yang ada. Demikian bahasan ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan untuk saling berbagi wawasan dan pemikiran., Semoga TNI AD selalu sukses dalam mengemban tugas pokoknya. Amin.



Data Pokok. Nama Pangkat/Corps NRP Agama Jabatan Kesatuan

: Yoyok Bagus Budianto, Psc, MA, MSc : Letnan Kolonel/Inf : 31116 : Islam : Pamen Mabesad : Denma Mabesad

Dikmil. Akabri Sussar Para Sussarcab Komando Sus Sandi Yudha Sus B. Inggris Seskoad (India) Sus Dandim

: 1987 : 1987 : 1987 : 1988 : 1989 : 1990 : 2001 : 2002

Riwayat penugasan. Ops Tim-Tim Ops Tim-Tim Ops Tim-Tim Ops Tim-Tim

: 1988 : 1991 : 1994 : 1995

Riwayat Jabatan. Danton Kopassus Dan Unit 2/2/1/22/Grup 2 Dan Unit 1/2/3/21/Grup 2 Wadan Tim 2/2/22/Grup 2 Dan Tim 3/21/2/Grup 2 Pa Intel Ops 1/22/2/Grup 4 Kasi 2 Yon 22/2/Grup 4 Danden I Yon 42/Grup 4 Wadanyon 43/Grup 4 Danyon Tarmadya Mentar Akmil Dandim 0710/Pkl Dam IV/Dip Pamen Dam IV/Dip (Dik Ln) Padya 3/Latmagab Sopsad Pamen Mabesad


8/30/2010 1:37:49 PM


Peran Satuan

KOMANDO KEWILAYAHAN Dalam Membantu

Pemerintah Daerah Oleh : Letkol Inf Tjaturputra Gunadi Genah, S.Sos (Pabandya 1/ Binsiap Apwil Sterad)

Satkowil memang mempunyai peran yang melekat untuk membantu tugas tugas Pemda melalui Binter yang merupakan tugas pokok dari TNI AD yang dilaksanakan melalui metode Binter

1. Umum. Satu dasawarsa lebih setelah reformasi yang bergulir pada tahun 1998 telah menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia lebih demokratis, namun demikian tidak serta merta semua tuntutan reformasi terpenuhi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan krisis multi dimensional yang mengakibatkan tugas-tugas pemerintahan di daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu dampak dari krisis multi dimensional adalah kerawanan yang identik dengan kelemahan yang menyebabkan tugas Pemda mensejahterakan rakyat menjadi tidak mudah. Dilain pihak komponen bangsa yang lain, dalam hal ini TNI AD dengan peran Binternya juga menghadapi beberapa permasalahan dilapangan dalam mensinergikan dan melaksanakan metode Binter dalam rangka membantu pemerintah daerah. Menyadari bahwa Binter adalah tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Satkowil dan sebagai bagian integral dari kemuspidaan, maka dengan segala permasalahan yang ada, Kowil harus tetap menjalankan kewajibannya untuk berperan aktif membantu tugas Pemda sebagai mitra kerjanya

di daerah. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka muncul pertanyaan mendasar kenapa Satkowil ikut berperan dalam membantu tugas pemerintah di daerah ? Metode apakah yang tepat untuk digunakan Satkowil dalam membantu pemerintah daerah ? Apa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan metode Binter dan bagaimana solusinya ? 2.

Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Untuk memberikan gambaran tentang peran Satkowil dalam membantu Pemda. b. Tujuan. Sebagai bahan masukan tentang peran Satkowil di wilayah dalam memberikan bantuan kepada Pemda.

3. Ruang Lingkup. Pokok bahasan tulisan ini mencakup peran Satkowil untuk membantu Pemda dalam rangka percepatan pembangunan di daerah yang disusun dengan tata urut sebagai berikut : a. Pendahuluan. b. Peran Satkowil dalam membantu tugas Pemda.


BAB I PENDAHULUAN


8/30/2010 1:37:50 PM

c. Solusi permasalahan Binter. d. Penutup.

n TMMD

4. Dasar Pemikiran. Pembahasan permasalahan diatas tidak terlepas dari adanya pergeseran pemahaman masyarakat tentang peran serta TNI AD dalam penanganan berbagai masalah di daerah, masyarakat juga menyadari bahwa peran serta TNI AD bukan lagi hanya sekedar penegakan keamanan negara, tapi ada peran lain yang cukup signifikan dihadapkan kepada kondisi nyata yang terjadi di daerah yaitu peranannya membantu tugas-tugas Pemda menciptakan suatu kesejahteraan masyarakat. Peran ini bukanlah suatu peran yang muluk-muluk tetapi suatu peran yang melekat erat pada Satuan Komando Kewilayahan disamping peran mewujudkan ketahanan wilayah darat.


BAB II PERAN SATKOWIL D A L A M MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH DAERAH 5. Umum. Peran Satkowil dalam membantu tugas pemerintah daerah tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, dimana secara tersurat pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pernyataan di atas melindungi dan mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tugas dan kewajiban negara, yang dalam hal ini karena begitu besar dan luasnya lingkup tugas dan tanggung jawab negara, maka tugas tersebut didelegasikan menjadi tugas dan tanggung jawab alat dan aparat negara, yang salah satunya diemban oleh TNI AD sebagai alat pertahanan negara dan Pemerintah atau

Pemda sebagai aparatur pemerintah yang mengelola dan menjalankan pemerintahan umum. Khusus tentang peran TNI dalam membantu tugas Pemerintah tidak terlepas dari tugas ke-9 yang tercantum dalam tugas OMSP yang diatur dalam UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yakni membantu tugas pemerintahan di daerah. Sehingga memang sudah sewajarnya dan menjadi kewajiban dari TNI untuk turut serta aktif membantu pemerintah di daerah yang pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Demikian pula halnya dengan Pemerintah atau Pemda, seyogyanya tidak alergi atau merasa terganggu dengan peranan TNI tersebut, bahwa keberadaan TNI AD yang dalam hal ini di daerah diwakili oleh Satkowil adalah benar sebagai mitra kerja dalam rangka mewujudkan tujuan negara, bukannya mengambil alih atau mencampuri urusan dalam Pemda, karena pada dasarnya tugas pokok Satkowil adalah mewujudkan ketahanan wilayah, sedangkan tugas pokok Pemda adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua tugas pokok tersebut kalau diibaratkan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu keduanya saling membutuhkan dan saling mengisi untuk pada akhirnya uang tersebut mempunyai nilai. Implementasi nyatanya adalah, bahwa pembangunan di daerah dalam rangka kesejahteraan rakyat membutuhkan prakondisi aman dan tenteram, demikian pula halnya TNI dalam mewujudkan kondisi aman dan tenteram juga ditopang oleh tingkat ekonomi yang baik yang berasal dari kesejahteraan masyarakat. Dengan menyadari keterkaitan antara tugas TNI dan tugas Pemda, maka peran Satkowil dalam membantu tugas Pemerintah di daerah menjadi


8/30/2010 1:37:50 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Penyelenggaraan Binter diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal agar mampu memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan yang dapat dijadikan modal untuk membantu Pemda meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Binter dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan instansi terkait terutama Pemerintah, masyarakat atau Lembaga Non Departemen serta TNI AD sebagai inti secara terpadu dengan menggunakan metode Binter yang meliputi Bhakti TNI, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Pembinaan Komunikasi Sosial. 7. Permasalahan dalam Binter. Metode Binter yang meliputi Bhakti TNI, Bintahwil dan Binkomsos yang dilaksanakan oleh aparat Satkowil dalam membantu Pemda masih banyak menemui permasalahan ataupun kendala di lapangan, baik yang datang dari intern aparat Satkowil maupun dari ekstern.

Berbagai kegiatan sosial melalui bhakti TNI

penting dan merupakan bagian integral dari tugas Satkowil yang tidak dapat dipisahkan. Peran Satkowil tersebut agar dapat berdaya guna dan tepat sasaran, tentunya perlu dikoordinasikan dan disinergikan dengan program kerja Pemda. Menyadari tentang pentingnya koordinasi dan sinergitas seperti disampaikan di atas, hal tersebut dapat dijadikan “entry point” bagi aparat Satkowil untuk berperan aktif membantu Pemda, yang pelaksanaannya dapat melalui metode Binter agar program yang diajukan oleh Satkowil dapat terarah dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. 6. Membantu Pemda Melalui Pendekatan Metoda Binter. Binter merupakan salah satu tugas pokok dari Satkowil yang dilaksanakan untuk memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah dalam bentuk ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh guna penyiapan pertahanan negara

8. Bhakti TNI. Bhakti TNI merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh aparat Satkowil untuk dapat membantu Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada dua kendala yang

» Pengerasan jalan sebagai wujud membuka keterisolasian


»

Dalam kaitannya dengan intern aparat Satkowil itu sendiri, bermuara pada kualitas dan kuantitas penguasaan terhadap metode Binter, yang pada akhirnya akan dapat berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan Binter.


8/30/2010 1:37:50 PM

pada akhirnya menyebabkan rendahnya pemahamam Pemda dan masyarakat terhadap arti pentingnya ketahanan wilayah.

» Kepedulian TNI melalui pemberian sumbangan kepada sesama


sering ditemui yang berkaitan dengan pelaksanaan Bhakti TNI, yaitu pertama, secara kualitas aparat Satkowil belum terlatih dalam berkoordinasi dan membuat perencanaan Bhakti TNI yang harus di sinkronkan dengan perencanaan pembangunan di wilayah, yang mengakibatkan antara program TNI dengan program Pemda terkesan berjalan sendirisendiri, dan kedua, secara kuantitas program Bhakti TNI yang dilaksanakan sangat minim, hal ini terkait juga dengan kurangnya kesempatan yang diberikan oleh Pemda dan minimmya koordinasi yang dilakukan aparat kewilayahan seperti Dandim/ Kasdim di tingkat Kabupaten/Kota dan Danramil/ Babinsa di tingkat Kecamatan/Desa. 9. Pembinaan Ketahanan Wilayah. Dalam pelaksanaan pembinaan ketahanan wilayah membantu tugas Pemda, aparat Satkowil juga masih sering menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh kemampuan aparat Satkowil itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas kemampuan aparat Satkowil dalam berkomunikasi kepada Pemda dan masyarakat untuk menciptakan ketahanan wilayah belum merata. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya ketahanan wilayah yang menimbulkan kerawanan tersendiri dalam bentuk gangguan dan ancaman keamanan, yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan di wilayah. Secara kuantitas tingkat komunikasi antara Satkowil dengan Pemda sangat minim, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan Bintahwil, yang

10. Pembinaan Komunikasi Sosial. Permasalahan yang timbul di seputar kemampuan pembinaan komunikasi sosial secara kualitas adalah kemampuan komunikasi sosial aparat Satkowil belum merata dan terlatih betul yang mengakibatkan sulitnya tercipta pemahaman dan penerimaan Binter oleh sebagian kalangan masyarakat. Dan secara kuantitas adalah frekuensi komunikasi yang dilaksanakan oleh aparat Satkowil terhadap Pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama masih kurang yang berakibat minimnya partisipasi Pemda dan masyarakat untuk melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh pimpinan TNI.

» Silaturahmi TNI, instansi pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat selalu terjalin dengan baik

BAB III SOLUSI PERMASALAHAN BINTER 11. Umum. Keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari situasi yang kondusif, situasi ini bisa terwujud bila masyarakat mempunyai ketangguhan, keuletan dan ketahanan dari pengaruhpengaruh negatif. Dimana hal tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode Binter yang terencana, tepat dan terarah agar berhasil dan berdaya guna. 12. Solusi Permasalahan. Menyadari bahwa


8/30/2010 1:37:50 PM


Pertama, melalui Kebijakan, yaitu perlu adanya regulasi setingkat undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang diusulkan kepada Pemerintah dengan mencantumkan pelibatan Pemda secara proporsional dalam pelaksanaan Bhakti TNI yang

dapat dijadikan dasar acuan baik bagi TNI dalam hal ini aparat Satkowil untuk membantu Pemda. Dengan adanya kebijakan berupa Peraturan Pemerintah tersebut, menjadikan metode Binter yang dilaksanakan oleh Satkowil mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik kepada Satkowil itu sendiri, maupun Pemda yang dijadikan pegangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran program-program kesejahteraan rakyat yang juga disinergikan dengan program membangun ketahanan wilayah di daerah. Kedua, melalui sosialisasi tentang metode Binter yang meliputi Bhakti TNI, Bintahwil dan Binkomsos kepada Pemda dengan memberikan pemahaman dan

penjelasan tentang pentingnya ketiga metode Binter tersebut untuk membantu Pemda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang Binter kepada Pemda, akan menjadikan lebih mudah bagi pihak Pemda untuk menerima dan mendukung program-program Binter yang ditawarkan oleh Satkowil. Ketiga, melalui latihan dan pendidikan kepada aparat Satkowil yang berhubungan dengan peyelenggaraan Bhakti TNI, Bintahwil dan Binkomsos. Materi latihan dititikberatkan pada kemampuan menyelenggarakan administrasi dan koordinasi lintas sektoral serta kemampuan berkomunikasi yang efektif. Latihan dan pendidikan ini dirasa sangat penting sebagai modal dasar aparat Satkowil dalam bertugas, karena dari kemampuan orang perorang aparat Satkowil inilah dapat merepresentasikan kinerja Satkowil dalam membantu tugas Pemda. Keempat, melalui evaluasi dan revisi peranti lunak yang mengatur tentang penyelenggaraan Binter, agar pelaksanaan Binter selalu aktual dan faktual dengan situasi dan kondisi terkini dengan pengoperasionalnya mencantumkan pelibatan Pemda secara proporsional yang mengoptimalkan mekanisme hubungan kerja antara Pemda dan Satkowil yang terkoordinasi dan terintegrasi. Langkah ini menjadi penting, karena perkembangan lingkungan strategis menyebabkan banyak sekali perubahan dan dinamika kehidupan yang perlu diselaraskan satu sama lainnya, demikian pula halnya dengan piranti lunak yang dimiliki oleh


metode Binter penting dalam mendukung tugas Pemda, maka diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul diseputar Binter, agar aparat Satkowil dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya membantu Pemda. Langkah yang dapat diambil meliputi :


8/30/2010 1:37:50 PM

Satkowil yang dijadikan dasar pegangan dalam merencanakan dan melaksanakan Binter, tentunya juga harus selaras dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Keempat langkah tersebut membutuhkan peran serta dari Komando Atas dan pelaksana di lapangan. Dalam hal kebijakan, tentunya yang lebih berperan adalah Kasad sebagai pemegang kebijakan tertinggi di TNI AD, sedangkan sosialisasi dapat dilakukan oleh pejabat Kowil dari mulai Pangdam sampai dengan Dandim sesuai dengan tataran kewenangannya. Pada bagian pendidikan dan latihan serta evaluasi dan revisi, domain kewenangannya berada pada LKT dalam hal ini adalah Pusterad. Diharapkan dengan menerapkan solusi tersebut di atas, maka permasalahan di sekitar Bhakti TNI dapat teratasi dan pelaksanaan Binter akan lebih optimal di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP 13. Penutup. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Satkowil memang mempunyai peran yang melekat untuk membantu tugas-tugas Pemda melalui Binter yang merupakan tugas pokok dari TNI AD yang dilaksanakan melalui metode Binter. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Binter dalam membantu tugas Pemda mensejahterakan rakyat dapat diatasi melalui kebijakan yang berkaitan dengan regulasi, sosialisasi Binter, pendidikan dan latihan serta evaluasi dan revisi peranti lunak. Khusus yang berkaitan dengan regulasi dan revisi peranti lunak memerlukan pelibatan dari pemegang kewenangan yang lebih tinggi dalam hal ini Komando Atas untuk dapat merealisasikannya, sehingga tugas Satkowil dalam membantu Pemda akan lebih optimal dan berdaya guna.


Riwayat Hidup Singkat Penulis Data Pokok. Nama Pangkat/Corps NRP Tempat lahir Tgl lahir Agama Jabatan Kesatuan

: Tjaturputra Gunadi Genah, S.Sos : Letnan Kolonel/Inf : 32576 : Manado : 9-12-1967 : Kristen Protestan : Pdya 1/Binsiap Apwil Spaban II/ Puanter : Sterad


8/30/2010 1:37:50 PM


PERAN TNI-AD

Dalam Mengatasi PERKEMBANGAN GLOBALISASI Guna Mencegah Dampak Negatif Terhadap

KEHIDUPAN MASYARAKAT Oleh : Letkol Inf Jusua Ginting, SIP (Pabandya 2/Anev & Data Sterad)

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN. Situasi Global.

P

erkembangan Geo Politik Internasional berkembang sangat cepat dan kompleks serta menimbulkan fenomena global pada abad XXI, Lingkungan strategis yang populer disebut dengan istilah Globalisasi yang menimbulkan berbagai ancaman-ancaman bentuk baru di samping yang bersifat permanen dimana kurang mendapat perhatian yang serius selama ini dan kurang diperkirakan sebelumnya, salah satu cirinya adalah kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi (Information Techology–IT). Dengan adanya suatu kemajuan teknologi tersebut maka muncul pula perubahan-perubahan hubungan antar sesama manusia yang wujudnya menjadi serba lebih cepat dan praktis dengan menggunakan sarana elektronik dalam berbagai kegiatan khususnya dalam hubungan sosial antara sesama di lingkungan masyarakat serta masih banyak lagi perubahan-perubahan lainnya.

Perkembangan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh isu global merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi kondisi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan serta Pertahanan suatu negara, karena perkembangan Globalisasi yang menghembuskan isu tentang Demokratisasi, Lingkungan hidup, HAM dan Pemanasan global, melalui berbagai media dimana beberapa negara yang maju berusaha mempengaruhi dan mengintervensi negara lain dengan caranya sendiri, sehingga berdampak pada pergeseran tatanan kehidupan dunia. Perkembangan dunia saat ini tidak terlepas dari pengaruh krisis Global Financial di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, krisis keuangan di Yunani dan penjualan barang-barang produk Cina yang relatif harga murah yang dapat melanda semua negara. Globalisasi ekonomi dan pasar bebas menimbulkan blok-blok ekonomi baru yang proteksionis dengan berbagai cara termasuk standar mutu, dumping terselubung, eco labelling dan lain-


Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana TNI-AD melalui Satuan Komando Kewilayahannya dapat melaksanakan berbagai kegiatan antara lain “membantu tugas pemerintahan di daerah dan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta“, karena Satuan Komando Kewilayahan tersebut tergelar diseluruh pelosok tanah air.


8/30/2010 1:37:50 PM


»

Dampak dari global warming

lain. Serta adanya konflik dibeberapa negara telah mendorong berkembangnya aksi demonstrasi untuk menyuarakan ketidakpuasan kepada pemerintah yang sering berujung kepada tindakan anarkis, termasuk maraknya kegiatan korupsi, berkembangnya aksi teroris yang dilatar belakangi pemahaman Ideologi yang sempit, Transnational Crimes yang terorganisir seperti jaringan Narkotika, Money Laundring, Perdagangan anak dan wanita serta peredaran uang palsu. Merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional yang berkaitan dengan ekonomi, budaya dan keamanan serta pertahanan yang berpotensi menimbulkan ketidak stabilan suatu negara. Adanya pembentukan opini internasional oleh negara tertentu terhadap berbagai konflik yang terjadi di kawasan asia seperti masalah Pakistan dan India, konflik semenanjung Korea, dan permasalahan lainnya dijadikan suatu alasan bagi negara super power untuk memanfaatkan isunya tersebut dalam mengembangkan pengaruhnya, khususnya untuk menguasai negara sasaran yang dinilai memiliki potensi kandungan sumber daya alam yang sangat berlimpah dan strategis. Dibantu oleh jaringan-jaringan yang telah dibina jauh sebelumnya di negara sasaran tersebut melalui agen-agennya, mereka berhasil melakukan

propaganda serta membentuk dan merubah opini masyarakat luas, sehingga lambat laun menjadi suatu potensi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan termasuk pertahanan di beberapa negara dengan menimbulkan suatu kekacauan. Dengan alasan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Kegiatan Terorisme, Pemanasan Global akibat illegal Loging dan illegal minning melalui NGO yang sudah disiapkan yang berada di negara Asia khususnya Asia Tenggara, maka mereka memiliki peluang untuk ikut menangani masalah-masalah tersebut. Situasi Nasional. Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia dan jumlah penduduk nomor 4 (empat) terbesar dunia serta berada di antara dua benua yang sangat strategis terdiri atas kepulauan nusantara dengan wilayah perairan, daratan dan udara yang terbentang sangat luas dengan sumber kekayaan alam yang sangat berlimpah dengan kultur budaya masyarakat yang sangat majemuk. Maka tidak dapat menghindar dari berbagai permasalahan yang terjadi dengan karateristik ancaman yang ada seperti halnya ancaman militer maupun ancaman nir militer sesuai dengan Doktrin Pertahanan Indonesia serta permasalahan bangsa yang cukup beragam. Globalisasi membawa tantangan baru yang sangat berbeda dengan tantangan sebelumnya serta mencakup semua aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, agama, pertahanan dan keamanan termasuk Informasi Teknologi. Sistem perpolitikan nasional yang menganut multi partai dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang heterogen, namun dengan beragamnya kelompok kepentingan yang ada di masyarakat, memungkinkan terjadinya perpecahan akibat perbedaan kepentingan tersebut. Seperti yang dapat kita lihat diberbagai daerah tentang maraknya aksi unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasinya baik


8/30/2010 1:37:51 PM


Pembalakan hutan/illegal logging

terhadap kebijaksanaan pemerintah yang dirasakan kurang memihak kepada rakyat, termasuk tentang ketidakpuasan terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berkaitan dengan berbagai kecurangan di beberapa daerah maupun masalah tuntutan pemekaran wilayah yang berujung pada tindakan anarkis. Kondisi di atas telah diperparah dengan maraknya peredaran obat-obat terlarang seperti Narkoba dan sabu-sabu, kegiatn Illegal Loging, Illegal Minning, Peredaran uang palsu dan permasalahan TKI illegal termasuk pergeseran nilai-nilai budaya yang cenderung mengikuti budaya asing dan melupakan nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Situasi demikian dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap kebijaksanaan pemerintah untuk menyebarkan isuisu yang bersifat mendiskreditkan pemerintah dengan membentuk berbagai opini-opini yang bersifat negatif sehingga masyarakat beranggapan bahwa pembangunan tidak berhasil dan pemerintah gagal dalam melaksanakan amanah reformasi. Akibatnya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks, krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat semakin tajam serta masa depan bangsa seolah-olah penuh dengan ketidakpastian. Sehingga memerlukan suatu strategi dan langkah kongkrit yang tepat dan berdaya tangkal tinggi, Oleh sebab itu harus ditopang oleh strategi yang tepat dan proporsional agar mampu memaksimalkan pendayagunaan segenap

TUJUAN. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang strategi dan langkah upaya TNI AD dalam mengatasi perkembangan globalisasi guna mencegah dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat melalui penyelenggaraan pemberdayaan wilayah yang bersinergi dengan program pemerintah guna meningkatkan ketahanan suatu wilayah. STRATEGI YANG DIGUNAKAN. Dalam mengemban suatu tugas yang cukup vital dan begitu kompleks maka diperlukan suatu strategi yang tepat, dalam hal ini perlu terlebih dahulu kesamaan presepsi serta pemahaman yang sama dari


»

potensi yang ada serta Sumber Daya Nasional dalam memproteksi dampak negatif dari pengaruh globalisasi tersebut demi kelangsungan hidup serta keutuhan bangsa dan negara. Untuk mengatasi agar pengaruh negatif dari perkembangan globalisasi tersebut tidak berdampak ke arah yang negatif bagi rakyat Indonesia, maka perlu suatu strategis dan langkah-langkah yang tepat dalam membangun kekuatan serta ketahanan suatu bangsa dan negara secara terus menerus dan berkesinambungan secara komperhensif dengan mengoptimalkan kerjasama antara Satuan Komando Kewilayahan dengan Pemerintah Daerah dalam upaya memberdayakan segala sumber daya yang ada. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana TNIAD melalui Satuan Komando Kewilayahannya dapat melaksanakan berbagai kegiatan antara lain “membantu tugas pemerintahan di daerah dan pemberdayaan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta“, karena Satuan Komando Kewilayahan tersebut tergelar diseluruh pelosok tanah air. Dalam hal ini diharapkan adanya suatu kerja sama antara Satuan Komando Kewilayahan dengan segenap pemerintah yang ada di daerah dalam melaksanakan kegiatan secara terpadu diberbagai macam bidang.


8/30/2010 1:37:51 PM

setiap aparat pemerintah dalam mengemban tugas negara agar tidak terjadi salah penafsiran satu dengan yang lainnya melalui program Kemitraan, Kesetaraan dan Kebersamaan sebagai berikut : a. Kemitraan. Setiap Instansi yang ada tentunya telah diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang sesuai tugas pokoknya (TUPOK) masing-masing, namun dalam skala yang lebih besar dan lingkup yang lebih luas maka mempunyai suatu kepentingan yang sama


»

Ledakan bom yang dilakukan teroris di Jakarta

antara satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan suatu tuntutan dari amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945, demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga perlu adanya suatu kemitraan yang saling menguntungkan serta dilandasi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai payung hukum agar tidak menyimpang dari tujuan maupun cita-cita yang sesungguhnya. b. Kesetaraan. Masing-masing Instansi diharapkan mempunyai pemikiran dan persepsi yang sama bahwa tidak ada yang paling dominan, paling menentukan dan paling penting dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Atau menganggap orang lain atau instansi lain kurang berperan, karena hal tersebut dapat menimbulkan suatu perasaan arogansi sehingga merasa tidak membutuhkan orang lain dalam melaksanakan suatu pekerjaan, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan sifat apatisme kelompok lain yang

mengakibatkan suatu ketidak harmonisan bahkan dapat menjadi embrio timbulnya suatu perpecahan yang dapat melemahkan ketahanan suatu bangsa, namun kesetaraan tentunya tetap sesuai koridor yang sudah ada sesuai fungsi tugas dan kewenangan masing-masing agar tidak terjadi kerancuan yang menimbulkan keragu-raguan dalam mengambil suatu keputusan yang cepat dan tepat. c. Kebersamaan. Suatu tugas baik yang berskala besar dan berat maupun yang besifat kecil dan ringan apabila dikerjakan dan dilaksanakan secara terpadu dengan bersama-sama maka tidak ada satu pekerjaan yang sulit maupun berat untuk dikerjakan dan tentu hasilnya juga lebih maksimal dan lebih sempurna, dan masing-masing individu/Instansi diharapkan dapat menyadari dan menerima segala kelebihan maupun kekurangan orang lain serta saling menutupi kekurangan maupun kelemahan satu dengan yang lainnya (dalam hal ini bukan maksudnya menutupi perbuatan yang melanggar aturan namun untuk menutupi kekurangan/kelemahan yang lain karena kita sadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali milik Tuhan semata). BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI. Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang dapat dijadikan sebagai suatu peluang untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan yang ada, namun ada pula beberapa kendala-kendala yang dapat menghambat/mempersulit terwujudnya suatu rencana yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : a. Pada era Otonomi Daerah banyak kewenangan Pemerintah Pusat yang telah di serahkan kepada daerah sesuai yang terkandung dalam isi UU No. 22 Tahun 1999 tentang kewenangan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sesuai peraturan di atas maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan payung hukum


8/30/2010 1:37:51 PM


b. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sesuai Bab-III Penyelenggaraan Pertahanan Negara pada Pasal 6 Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal bangsa dan negara, serta menanggulangi setiap ancaman dan Pasal 7 ayat (1) Pertahanan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

»

Unjuk rasa pengusutan pelanggar HAM

c. Sesuai Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dimana mempunyai tugas pokok TNI adalah menegakkan kedulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), dalam

tugas OMSP tersebut ada 14 ( empat belas) tugas TNI antara lain memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta ; dan membantu tugas pemerintah di daerah ; Namun di era saat ini peluang seperti ini kurang dimanfaatkan serta menemukan berbagai kendala-kendala dan hambatan dengan berbagai macam alasan serta kepentingan lainnya. d. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh negara kepada TNI khususnya TNI-AD termasuk di dalamnya Satuan Komando Kewilayahan yang mempunyai tugas-tugas antara lain ”Bersama instansi terkait menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang untuk kepentingan Pertahananan semesta” dan ”Bersama-sama dengan komponen lainnya aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan baik berbentuk kegiatan rutin maupun operasi guna peningkatan kesejahtraan rakyat ”, sehingga dalam semua kegiatan tersebut memerlukan suatu dukungan bantuan dana maupun dukungan moral/moril dari Pemerintah Daerah maupun DPRD dalam melaksanakan tugas yang begitu strategis. e. Keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki serta masih minimnya jumlah personel yang ada di Satuan Komando Kewilayahan merupakan salah satu penghambat tentang kinerja satuan dalam upaya membantu Pemerintah Daerah guna mewujudkan stabilitas wilayah, sehingga perlu adanya suatu ideide maupun gagasan yang baik dalam memanfaatkan sumber daya wilayah yang ada di daerah guna mengatasi permasalahan yang ada. f. Belum adanya kesamaan pemahaman dari sebagian besar masyarakat Indonesia tentang pentingnya suatu upaya penangkalan terhadap berbagai dampak negatif dari perkembangan globalisasi yang dapat menurunkan ketahanan suatu wilayah serta merusak nilai-nilai budaya bangsa. Sehingga kurang mendapatkan perhatian maupun atensi dalam mendukung serta membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan.


dalam melaksanakan kerja sama dengan Satuan Komando Kewilayahan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan guna pemberdayaan suatu wilayah.


8/30/2010 1:37:51 PM


LANGKAH DAN UPAYA YANG DILAKSANAKAN. Perkembangan globalisasi yang begitu cepat di era sekarang ini tidak dapat kita hindari karena dunia semakin transparan dan kemajuan IT seolaholah dunia tidak ada batasan yang jelas antara satu dengan yang lainnya, maka kita harus menyiapkan diri secara sungguh-sungguh agar bisa menjadi pemain dalam globalisasi tersebut, bukan malah menjadi sasaran bagi perkembangan globalisasi itu sendiri. Disamping untuk menangkal hal-hal yang bersifat negatif dan mempotensikan hal-hal yang bersifat positif pemerintah juga perlu menyalurkan sumber-sumber kekayaan alam yang ada, dengan pelembagaan ilpengtek sesuai perkembangan saat ini, karena negara kita memiliki semua potensi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan tersebut guna meningkatkan nilai tawar dibidang Diplomasi yang lebih tinggi di tingkat Internasional. Tentunya perlu terlebih dahulu peningkatan mutu pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan berkomunikasi yang baik bagi Aparat Satuan Komando Kewilayahan. a. Unsur Pimpinan. Sesuai dengan Reformasi Peran TNI, dimana salah satu butirnya mengatakan TNI tidak selalu di depan tapi mempengaruhi, kalimat tersebut tidak berarti anggota TNI tidak dapat berbuat apaapa. Sebagai unsur pimpinan dalam Kesatuan Komando Kewilayahan untuk dapat mewujudkan suatu keinginan maupun rencana-rencananya maka diperlukan suatu kemampuan lobi-lobi serta memiliki banyak ide-ide maupun gagasan yang cemerlang untuk disampaikan maupun disarankan kepada Pemerintah Daerah maupun Anggota Legislatif termasuk segenap komponen masyarakat yang ada di wilayah. Karena dengan kemampuan lobi-lobi dan banyak ide-ide maupun gagasan yang cemerlang dan rasional serta dapat diterima oleh akal sehat, maka program yang direncanakan maupun yang disarankan oleh satuan Komando Kewilayahan kepada Pemerintah Daerah maupun anggota legislatif dapat diterima dan didukung baik berupa dukungan dana maupun

dukungan yang lainnya secara maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku, tentunya setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Komunikasi Masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan globalisasi, bangsa Indonesia digugah kembali agar lebih mencintai tanah airnya sendiri daripada mencintai negara orang lain serta mau dan mampu mengenali tentang jati diri bangsanya sendiri, hal tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Maka aparat pemerintah dapat bekerjasama dengan aparat Satuan Komando kewilayahan serta memanfaatkan situasi tersebut untuk menyampaikan dan menggugah serta mengajak agar masyarakat selalu mengenali budaya bangsanya, sejarah bangsanya maupun kultur bangsanya guna menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah ainya karena apa yang baik bagi negara lain belum tentu baik bila diterapkan di negara kita sendiri (Indonesia). Mengajak masyarakat agar dalam penyampaian suatu pendapat dengan cara melakukan unju krasa/ demonstrasi, masyarakat tentunya diharapkan tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis dengan melakukan perusakan-perusakan terhadap sarana prasarana/fasilitas yang ada baik itu milik individu, milik pemerintah maupun sarana umum, sesuai pernyataan Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juli 2009 selesai pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Priode 2009 s/d 2014 bahwa semua permasalahan dapat disalurkan melalui saluran yang ada sesuai aturan hukum yang telah dibuat. Kita tentunya menyadari bahwa semua yang sudah ada dibangun melalui suatu proses yang memerlukan tenaga dan pikiran maupun dengan biaya yang tidak sedikit apakah itu uang pribadi/yayasan maupun uang negara yang sumbernya tidak lain adalah dari uang rakyat itu sendiri yang diperoleh melalui pajak. Di era globalisasi segala macam informasi ada dimana-mana seperti maraknya Warnet dan Facebook, tergantung bagaimana masyarakat memanfaatkannya dan tidak ada batasan yang jelas antara informasi


8/30/2010 1:37:51 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Kerjasama antar Instansi di Pemerintah Daerah. Dalam menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air maupun terhadap nilai-nilai budaya bangsa serta menangkal dampak negatif dari perkembangan globalisasi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan secara terpadu, antara lain dengan melakukan suatu kegiatan bersama yang melibatkan beberapa Instansi maupun komponen masyarakat karena merupakan kegiatan Bintahwil dan dapat dilakukan secara tersebar di masing-masing wilayah sehingga perlu dicarikan solusi, tentunya melalui koordinasi antara Satuan Komando Kewilayahan dengan Pemerintah Daerah maupun anggota legislatif agar dana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut dialokasikan melalui rapat-rapat anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga program Kemitraan, Kesetaraan maupun Kebersamaan dapat terwujud dengan baik. Karena melalui kegiatan kerja sama tersebut dapat meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, sadar terhadap hukum, timbul suatu jiwa korsa yang solid dan dapat menghindari perbuatan tercela serta tumbuh keinginan untuk turut serta dalam menciptakan stabilitas di wilayahnya.

» Komunikasi antara unsur TNI, Polri dan tokoh masyarakat dalam suatu kegiatan


yang bersifat positif maupun negatif, maka sebagai aparat Satuan Komando Kewilayahan dituntut untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat secara terus menerus serta segenap lapisan masyarakat sekitarnya dengan cara pro aktif demi mendapatkan berbagai informasi maupun masukan dari masyarakat yang berkembang begitu cepat. Karena dengan memiliki banyak informasi tersebut secara cepat dapat sebagai pengetahuan dan informasi serta rasa percaya diri apabila kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena Binter sudah merupakan fungsi utama TNI-AD dimana dalam metode Binter salah satunya adalah kemampuan komunikasi sosial, maka seluruh anggota TNI AD terlebih-lebih Satuan Komando kewilayahan dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan kemampuan untuk memilah informasi mana yang baik dan mana yang kurang baik serta mampu memfilter informasi yang bersifat negatif dan informasi yang positif untuk disampaikan kepada masyarakat tempat dia bertugas, sehingga masyarakat mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang harus dihindarkan.


8/30/2010 1:37:51 PM

d. Melakukan Pemeliharaan. Satuan Komando Kewilayahan tidak hanya dituntut mampu membangun, membuat berbagai sarana prasarana umum dalam kegiatan TMMD, Karya Bhakti, Pekan Bhakti maupun kegiatankegiatan sosial lainnya. Sesuai petunjuk Pimpinan TNI AD dimana Satuan Komando kewilayahan dituntut agar dapat memelihara secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap segala sesuatu yang telah dibangun dan dibuat agar tidak sia-sia/ mubajir serta selalu menghimbau dan mengajak baik pemerintah maupun masyarakat turut serta, karena banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak dipelihara dan dikontrol secara periodik. Seperti salah satu contoh yang terjadi dan sangat memilukan kita semua adalah bencana

jebolnya tanggul Situ Gintung di daerah Provinsi Banten yang mengakibatkan korban jiwa manusia dan harta benda yang tidak sedikit sehingga menimbulkan banyak permasalahan baru dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memperbaikinya kembali. Maka tindakan pemeliharaan secara periodik dan berkesinambungan sangat begitu penting untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan serta maksud dan tujuan dari setiap kegiatan dapat mencapai sasaran sesuai yang diharapkan. PENUTUP. Demikian tulisan ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca yang budiman, khususnya bagi aparat Satuan Komando Kewilayahan dalam melaksanakan tugas di satuan.



: Jusua Ginting S.IP : Letnan Kolonel/Inf : 32253 : N. Belawan : 02-07-1962 : Kristen Protestan : Pabandya-2 Anev & Data : Sterad

Dikmil. Akabri Sussarcab Susar Para Scuba suspa Intel Seskoad Sus Dandim

: 1988 : 1989 : 1997 : 1997 : 1998 : 2003 : 2006

Riwayat Jabatan. Danton Yonif Kostrad Danton Sms/Ban/303/13 Danton Sms/Ban /321/13 Kasi-1/Intel Yonif 321/13 Danki Pan-C Yonif321/13 Dankiwaldenma Kstrad Pasi Pam Ops Denma Ps. Pbnda Ning Intel Dam VI/Tpr Pbda Ning Intel Dam II/Tpr Wadanyon 621/Mtg Dam II/Tpr Kasdim 1011/Klk/102/Pjg Pabandya Pam Intel Dam II/Swj Kasi Intel Rem 041/Gamas Dandim 0410/Kbl Dosen Muda Seskoad Pbndya-2 Anev & Data Sterad

Riwayat penugasan. Ops Tim-Tim : 1989 Ops Tim-Tim : 1992 Singapura : 1993


8/30/2010 1:37:51 PM


Mengenal Lebih Dekat Tentang

MAFIA HUKUM dan MARKUS Oleh : Mayor Chk Maryono, S.H., M.H.

Pendahuluan

A

khir-akhir ini dunia hukum kita dikejutkan dengan terungkapnya kasus “mafia hukum”, dan “makelar kasus” (markus), yang sampai saat ini masih menjadi berita utama pada beberapa media massa. Mulai dari kasus Artalyta Suryani alias Ayin terpidana perkara suap BLBI terhadap jaksa Urip Tri Gunawan, kasus Anggodo Wijoyo dalam perkara dugaan penyuapan terhadap pimpinan KPK dan belakangan adanya dugaan praktek makelar kasus (markus) dalam penanganan kasus pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan yang akhirnya terbuka lebar menyeret tiga lembaga penegakan hukum. Ketiga kasus tersebut diduga (dan sebagian telah terbukti) melibatkan oknum-oknum aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta advokat, sehingga masyarakat umum sering menyebut “mafia peradilan” dan “makelar kasus” (markus). Menyikapi kejadian-kejadian tersebut, presiden SBY langsung bereaksi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memperkuat dan melengkapi institusi-institusi yang sudah ada. Bagitu dibentuk Satgas tersebut pada minggu malam tanggal 10 Januari 2010 melakukan Sidak di Rutan

Pondok Bambu Jakarta Timur, ditempat terpidana korupsi Artalyta Suryani, Aling, Darmawati, Eri Fuad dan Ines Wulandari menjalani hukuman. Dalam Sidak tersebut satgas mendapatkan adanya perlakuan yang istimewa terhadap para napi koruptor tersebut, yaitu kamar mewah ber-AC, televisi, spring bed, perangkat karaoke, toilet pribadi dan alat fitness serta jam bezuk dan perlakuan yang longgar yang tidak lazim untuk sebuah penjara yang menjadi tempat penebusan kesalahan. Dan menurut sekretaris Satgas Deny Indrayana fasilitas mewah tersebut merupakan bentuk penyimpangan dan bagian dari praktek mafia hukum. Selang beberapa hari kemudian, Menkum Ham Patrialis Akbar melakukan penggantian kepala Rutan Pondok Bambu dari Sarju Wibowo kepada penggantinya Catur Budi Fatayin dan Menteri berjanji akan menindak aparaturnya yang melakukan pelanggaran serupa. Kemudian terhadap Markus Pajak/Mafia Pajak yang akhirnya berkembang luas, DPR menyikapi dengan membentuk Panja Penegakan Hukum, hal ini didasari atas adanya kejanggalan penetapan tersangka dan penahanan atas diri Susno Duaji yang mengungkap Markus Pajak di tubuh Kepolisian. Selain contoh-contoh di atas, beberapa waktu yang lalu dunia peradilan kita juga diramaikan kasuskasus suap, antara lain :


Peradilan militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997, dimana dalam UU tersebut memuat Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Militer, Susunan dan Kekuasaan Oditurat dan sekaligus memuat Hukum Acara Pidana Militer. Apabila kekuasaan pengadilan militer dikaitkan dengan pertanyaan tersebut di atas, maka jawabannya adalah “sangat mungkin”.


8/30/2010 1:37:52 PM


- Kasus larinya terdakwa Edy Tansil dari LP Cipinang karena berkolusi dengan oknum polisi - Larinya tersangka Zarima dalam perkara psykotropika dari tangan penyidik kepolisian - Kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan oleh Brigjen Pol Samuel Ismoko selaku penyidik dalam perkara korupsi dengan tersangka Direktur SDM BNI Kebayoran Baru Jakarta - Kasus Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Rusdi Tahir yang membuat dua rencana penuntutan dengan ancaman yang berbeda dalam perkara Psykotropika dengan terdakwa Hariyono Agus Cahyono - Kasus putusan hukuman percobaan (voorwaardelijke) Marijo mantan Ketua DPRD Jawa Tengah tahun 1999 – 2004 dalam perkara korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut menimbulkan kontroversi luar biasa masyarakat Jawa Tengah dan telah melukai rasa keadilan masyarakat - Kasus pemerasan oleh penyidik » Pengungkapan makelar kasus oleh Polri KPK atas nama AKP Suparman terhadap saksi Kolombia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Tin Tin Surtini dalam perkara korupsi PT. Industri Afrika Selatan, Singapura dan lain-lain. Keadaan Sandang Nusantara ini dipertegas dengan data dari Komisi Ombudsman - Kasus suap di Mahkamah Agung dengan Nasional yang menerima pengaduan dari masyarakat terdakwa Harini Wijoso (mantan Hakim Tinggi menunjukkan lembaga-lembaga peradilan adalah Jogjakarta) selaku pengacara dari Probo Sutejo dalam lembaga yang paling banyak diadukan karena telah perkara korupsi melakukan penyalahgunaan wewenang (suap, pemerasan dan sejenisnya). Dan kasus-kasus lain yang terlalu banyak untuk disebutkan, sehingga hasil survey Transparansi Pengertian Mafia Hukum dan Markus. International (TI) menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga diantara negara yang paling korup di Mafia Hukum. dunia. Dan korupsi peradilan Indonesia menunjukkan Istilan “Mafia Hukum” sebenarnya sama atau kondisi sangat parah, seperti menurut Daniel Kaufman identik dengan mafia peradilan dan mulai dikenal di dalam laporannya Bureaucractic and Judiciary Indonesia sejak tahun 1970-an. Istilah ini dilontarkan Bribery tahun 1998 menjelaskan tingkat korupsi untuk menggambarkan proses penegakan hukum di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi yang dapat dibeli dan dibelok-belokan mulai dari diantara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai


8/30/2010 1:37:52 PM


1. Indonesia Corruption Watch (ICW). Menyatakan mafia peradilan “tidak terorganisir secara rapi”. Mereka berhubungan satu sama lain secara tertutup dan tak diorganisasikan, bahkan hubungan mereka yang menjadi mafia peradilan (hakim, jaksa, advokat, polisi, panitera dan pihakpihak lain) diwarnai dengan saling ketidakpercayaan maupun kecurigaan. 2. Bagir Manan, Mantan Ketua Mahkamah Agung. Menyatakan pengertian saya mengenai mafia peradilan berbeda dengan pengertian orang lain. Pengertian mafia itu selalu dikaitkan dengan well organized. Kalau soal mafia peradilan kita bicara soal well organized tidak akan pernah ketemu. Saya mengartikan mafia peradilan itu sebagai behavior, yaitu tingkah laku yang tidak terpuji, jadi criminal behavior. 3. Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Bentuk mafia peradilan itu sendiri, menurut Sebastian Compay, terdapat empat bentuk yaitu : pertama, Personal Corruption yaitu bentukbentuk korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara pribadi/individu ; kedua, Institusional Corruption yaitu proses penanganan perkara mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan yang “tidak benar”. Tidak sesuai dengan fakta hukum atau tidak sesuai dengan prosedur hukum acara; ketiga, Structural Corruption yaitu bentuk-bentuk korupsi lembaga penegak hukum sebagai profesi dengan menggunakan kewenangan dan fasilitas yang

dimiliki lembaga tersebut; dan keempat, Politicall Corruption yaitu mafia peradilan yang terkait dengan faktor-faktor politik atau orang-orang yang memiliki jabatan politik/pejabat publik. 4. Leo Tukan. Mendefinisikan mafia peradilan sebagai “aktifitas” kejahatan yang terjadi di lingkungan peradilan, termasuk jual beli putusan pengadilan”. Ia memberikan sebutan lain untuk kondisi tersebut dengan analog “supermarket”. menurutnya pengadilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan justru malah tidak lebih dari kepanjangan tangan dari pejabat tata usaha negara, dan tidak lebih hanya sebagai suatu pasar mewah, dan hanya orang “mampu” saja yang datang dan belanja di supermarket tempat keadilan dapat diperjualbelikan. 5. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Mafia peradilan dapat diartikan sebagai “kekuasaan terselubung”. Kekuasan terselubung ini dimaksudkan relasi antar aktor yang “ilegal” yang bersifat sistematis, konspiratif dan kolektif hingga mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Sedangkan peradilan adalah proses penegakkan hukum oleh lembaga/aparat penegak hukum yaitu polisi, PPNS, jaksa panitera, advokat dan hakim. Sehingga mafia peradilan dapat diartikan sebagai “perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, yang dilakukan oleh aktor tertentu yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga mendorong terjadinya pelanggaran HAM. 6. KP2KKN Jawa Tengah. Mendefinisikan mafia peradilan sebagai “perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.


dengan Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut begitu tersistematis, sehingga analog dengan apa yang terjadi di Italia, merupakan Mafia. Istilah “mafia peradilan” sering menjadi polemik para praktisi maupun akademisi. Terminologi “mafia” dianggap terlalu berlebih-lebihan karena kata “mafia” sejak lama dipakai dalam istilah sindikat opium di italia. Berkembangnya istilah “mafia peradilan” di Indonesia ditanggapi oleh para ahli dengan bermacam-macam pengertian antara lain:


8/30/2010 1:37:52 PM

7. Pompe. Pemakaian istilah “mafia peradilan” untuk menggambarkan sistem peradilan tidaklah tepat karena tidak terdapat sistem organisasi yang menekankan hierarki, kesetiaan, rasa saling percaya, serta perintah yang mengharuskan seperti dikonotasikan oleh kata “mafia”. Dengan demikian mafia peradilan bukanlah merupakan terminologi hukum, melainkan terminologi yang diberikan masyarakat terhadap pola-pola korupsi dilembaga peradilan, maka sampai saat ini pun belum terdapat pendefinisian yang sempurna tentang “mafia peradilan”. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merupakan “Sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diimplementasikan dalam empat sub sistem yaitu : 1. Kekuasaan penyidikan oleh kepolisian 2. Kekuasaan penuntutan oleh kejaksaan 3. Kekuasaan mengadili oleh pengadilan 4. Kekuasaan pelaksanaan putusan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Markus. Sebutan Markus (makelar kasus) ini juga merupakan terminologi sosial yang diberikan kepada seseorang (termasuk aparat penegak hukum) yang menjadi perantara jual beli kasus dalam proses peradilan.


Pola-Pola Mafia Peradilan/Markus. Perbuatan-perbuatan mafia peradilan/markus

» Proses peradilan markus

dalam proses peradilan berdasarkan penelitian penulis, dilakukan dengan pola-pola sebagai berikut: Dari data-data yang ada tersebut diatas dapat menunjukkan bahwa korupsi pada aparat penegak hukum sudah menjadi rahasia umum, namun hampir tidak ada perkara korupsi di lingkungan aparat penegak hukum yang terungkap maupun yang diungkap menjadi perkara pidana pengadilan. Hal ini dapat dimengerti karena penyuap (tersangka, terdakwa, terpidana, keluarganya dan advokat) dan yang meminta atau menerima suap (aparat penegak hukum) sama-sama diuntungkan sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan (simbiose mutualisme). Sehingga seakan-akan dalam hal ini tidak ada korban dalam kejahatan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Walaupun jika dianalisa lebih mendalam sebenarnya banyak korban akibat adanya korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam victimology menurut Sellin dan Wolfgang ada beberapa tipologi korban kejahatan yaitu: 1. Primary Faktor Penyebab Mafia Peradilan/Markus. Suap menyuap di lembaga peradilan Indonesia sudah terjadi sejak lama, demikian halnya upayaupaya pemerintah untuk memberantasnya sudah dilakukan dengan berbagai cara, namun perbuatan tersebut tetap merajalela, sampai-sampai beberapa


8/30/2010 1:37:52 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD lembaga survei Internasional menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Penyebab korupsi sendiri sampai dengan saat ini masih menjadi diskusi yang menarik dan tidak berkesudahan. Menurut hasil penelitian, penyebab suap dan pemerasan dilingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya gaji aparat penegak hukum. Rendahnya penghasilan dan kesejahteraan aparat penegak hukum dihadapkan pada desakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (basic needs) sering dipandang sebagai alasan aparat penegak hukum menerima suap atau melakukan

Tabel 1 POLA-POLA SUAP MENYUAP PADA TAHAP PENYELIDIKAN DI KEPOLISIAN

MODUS

Meminta uang atau barang pada korban tindak pidana atau keluarganya

- Polisi meminta uang kepada korban tindak pidana pada saat laporan/pengaduan dengan alasan untuk biaya operasional karena dukungan dinas tidak mencukupi/tidak ada. - Polisi meminta uang kepada korban tindak pidana dengan menjanjikan kerugian korban akan diusahakan kembali (contoh dalam kasus pencurian, penadahan, penggelapan, penipuan, dll). Polisi meminta uang kepada korban tindak pidana untuk mempercepat pemeriksaan - Polisi meminta uang kepada korban tindak pidana dengan menjanjikan akan memberikan perlindungan secara maksimal (contoh dalam kasus penganiayaan, pembunuhan, dll). - Polisi meminta uang kepada pelaku tindak pidana atau keluarganya dengan memberi kesempatan untuk melarikan diri dan mengabaikan laporan/pengaduan dari korban tindak pidana.

Memeras pelaku tindak pidana dan atau keluarganya

- Polisi tidak melakukan penangkapan - Tidak melanjutkan ke proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau dianggap perkara perdata - Mengarahkan status tersangka menjadi saksi - Mengarahkan pasal-pasal alternatif yang ringan - Memanipulasi barang bukti (contoh dalam kasus narkoba)


POLA


8/30/2010 1:37:52 PM

Tabel 2 POLA-POLA SUAP MENYUAP PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN POLA Pemerasan terhadap tersangka dengan berbagai dalih/alasan:

MODUS - Polisi akan melakukan penangkapan secara paksa - Polisi akan melakukan penahan - Menakut-nakuti dengan pasal-pasal yang ancamannya berat


- Polisi tidak melakukan penangkapan - Tidak melanjutkan ke proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau dianggap perkara perdata - Mengarahkan status tersangka menjadi saksi - Mengarahkan pasal-pasal alternatif yang ringan - Memanipulasi barang bukti (contoh dalam kasus narkoba) Negosiasi dengan imbalan uang/barang kepada tersangka atau kepada korban tindak pidana

- Penagguhan penahanan - Menentukan jenis tahanan (Rutan, rumah atau kota) - Memberikan fasilitas dalam tahanan (surat kabar, tempat tidur, rokok, TV dan jam berkunjung yang longgar) - Menerapkan pasal-pasal dalam BAP yang lebih ringan (contoh pasal 338 menjadi pasal 351 ayat (3) KUHP, perkara psikotropika pengedar menjadi pemakai dll) - Mendamaikan dengan korban tindak pidana (contoh pasal 359, 360, 284 KUHP) dengan mencabut laporan/pengaduan sehingga penyidikan tidak dilanjutkan. - Menakut-nakuti dengan ancaman hukuman yang berat. - Mengubah status dari tersangka menjadi saksi/sebaliknya. - Menjanjikan akan mengatur Jaksa Penuntut Umum atau Majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya - Menghentikan proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana/sudah ada perdamaian - Mengulur-ulur waktu penyidikan - Memberikan pinjam pakai barang bukti - Memberi akses lebih kepada keluarganya atau pengacaranya untuk bertemu.

Meminta uang kepada korban tindak pidana

- Menjanjikan akan menjerat tersangka dengan pasal-pasal yang ancaman hukumannya berat - Akan mengembalikan kerugian korban - Akan melindungi keamanan dan keselamatan korban - Pinjam barang bukti - Memberi akses informasi lebih kepada korban, keluarga dan pengacaranya


8/30/2010 1:37:52 PM


Tabel 3 POLA-POLA SUAP MENYUAP PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN MODUS

POLA - Pemerasan pada Tersangka/ keluarganya

- Menakut-nakuti akan melakukan penahanan/perpanjangan penahanan - Akan menjerat pasal-pasal yang lebih berat - Memperpanjang proses pemeriksaan dengan melibatkan keluarganya

Negosiasi dengan Tersangka atau keluarganya/ pengacaranya dengan imbalan uang/barang

- Jaksa tidak melakukan penahanan sementara/perpanjangan penahanan - Jaksa memberikan penangguhan penahanan/merubah jenis tahanan (tahanan rutan menjadi tahanan rumah atau kota) - Jaksa memasang pasal-pasal yang lebih ringan - Jaksa menghentikan penyidikan - Memberikan pinjam pakai barang bukti

- Negosiasi dengan korban tindak pidana dengan imbalan uang

- Jaksa mengupayakan kerugian korban bisa kembali - Jaksa memberikan pinjam pakai barang bukti - Jaksa akan menjerat tersangka dengan ancaman pasal-pasal yang berat

Tabel 4 POLA-POLA SUAP MENYUAP PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN

Pemerasanan dan negosiasi dengan Terdakwa/ keluarganya/pengacaranya

MODUS - Membuat dakwaan dengan ancaman yang ringan - Membuat dakwaan kabur sehingga nanti dakwaan akan ditolak - Jaksa membocorkan keterangan para saksi dan memberikan tuntunan kepada Terdakwa dalam menjawab pemeriksaan di sidang pengadilan - Jaksa akan mengatur putusan dengan majelis hakim - Jaksa tidak melakukan banding/kasasi


POLA


8/30/2010 1:37:52 PM

Tabel 5 POLA-POLA SUAP MENYUAP PADA TAHAP EKSEKUSI DI KEJAKSAAN MODUS

POLA - Negosiasi dengan Terdakwa/ keluarganya/pengacaranya dengan imbalan uang

- Jaksa tidak segera melakukan eksekusi walaupun putusan sudah berkekuatan hukum tetap - Jaksa menunda eksekusi dengan berbagai alasan - Eksekusi dilakukan secara fiktif (berita acara eksekusi dibuat dan dilaporkan, tetapi Terpidana tidak pernah menjalani hukuman) - Jaksa mengganti Terpidana dengan orang lain dengan memberi imbalan uang (Mr. Stuntman)

Tabel 6 SUAP MENYUAP DI LINGKUNGAN PERADILAN

MODUS

POLA

MODUS

Bagian registrasi perkara meminta uang kepada pengacara/terdakwa pada saat mendaftarkan surat kuasa

Penitera/petugas registrasi

- Pemberian suap negosiasi/kolusi

Untuk menentukan majelis hakim yang dikehendaki oleh terdakwa/ pengacara/JPU. - Penangguhan penahanan - Agar terdakwa tidak ditahan - Menentukan jenis tahanan -Untuk menentukan putusan hukuman yang ringan jika perlu putusan bebas atau pidana percobaan - Pola-pola tersebut diatas dilakukan juga pada pemeriksaan banding, kasasi dan peninjauan kembali

- Ketua PM - Hakim - Panitera - Advokat - JPU - Terdakwa


- Permintaan biaya tidak resmi untuk

bagian


8/30/2010 1:37:52 PM


MODUS

MODUS

Eksekusi fiktif

Jaksa, Terpidana, advokat dan Kalapas membuat kesepakatan bahwa Terpidana diserahkan ke LP, dibuat berita acara pelaksanaan hukuman tetapi yang bersangkutan tidak menjalani secara nyata pidana tersebut (fiktif)

JPU, Terpada, Kalapas dan pengacara

Mengganti narapidana dengan orang lain (stuntman)

Pelaksanaan pidana diganti orang lain dengan imbalan dan mengganti identitas sedemikian rupa

JPU, Terpidana, Kalapas dan pengacara

Pungli izin bezuk

Petugas LP meminta uang kepada keluarga napi yang akan bezuk, memperpanjang waktu bezuk dan memberi izin kepada seseorang yang tidak memiliki izin bezuk

Petugas LP

POLA

Permintaan uang tambahan fasilitas

untuk

Petugas LP meminta uang untuk fasilitas-fasilitas antara lain: - membawa HP - membawa TV - langganan koran - menyiapkan PSK - berobat keluar LP - menjadikan petugas LP sebagai pesuruh dalam kegiatan-kegiatan tertentu

Petugas LP

Permintaan penilaian

untuk

Petugas LP meminta uang kepada napi untuk penilaian dalam rangka pemberian remisi dan pelepasan bersyarat

JPU, Terpidana, Kalapas dan pengacara

Petugas LP meminta uang kepada napi dengan konpensasi diberikan cuti dan atau pesiar

Pegawai advokat

uang

Uang cuti dan pesiar

LP,

napi

dan


Tabel 7 SUAP MENYUAP DI LINGKUNGAN PERADILAN


8/30/2010 1:37:53 PM

Tabel 8 POLA-POLA SUAP MENYUAP PADA ADVOKAT

MODUS

MODUS

Perantara suap dari terdakwa/ keluarganya kepada aparat penegak hukum

Negosiasi APH: penyidik, JPU, hakim, pegawai lapas agar dapat meringankan, membebaskan, memberi fasilitasfasilitas khusus dan hal-hal yang diinginkan oleh klien

Advokat, tersangka/ terdakwa, JPU, hakim dan pegawai lapas.

Bersekongkol dengan advokat lawan

Bersekongkol dengan advokat lawan untuk saling memeras kliennya

Advokat


POLA

pemerasan. Korupsi semacam ini biasa disebut “corruptions by need”. Namun pendapat tersebut di Indonesia terbantahkan kebenaranya, hal ini terbukti banyaknya penyidik dari KPK yang menerima suap dan melakukan pemerasan terhadap tersangka, antara lain AKP Napitupulu dan AKP Suparman (keduaduanya telah terbukti dalam persidangan). Sebagai mana diketahui bahwa standar gaji pada KPK jauh lebih tinggi dari pada penyidik Polri, demikian juga para hakim dan jaksa yang tunjangan fungsionalnya sangat tinggi banyak terlibat menerima suap. Sehingga rumus deret hitung berbanding terbalik dengan deret ukur, yaitu apabila gaji aparat penegak hukum dinaikan maka suap pada mereka akan berkurang dalam hal ini tidak sepenuhnya benar. 2. Kurang berfungsinya lembaga pengawasan. Lembaga pengawasan terdiri dari lembaga pengawasan internal dan eksternal. Lembaga pengawas internal ada pada setiap departemen atau lembaga negara. Pada Kepolisian ada Inspektorat, di Kejaksaan ada Jaksa Agung Muda pengawasan, di Mahkamah Agung ada Ketua Muda Pengawasan dan di Departemen Hukum HAM ada Inspektorat. Lembaga pengawasan internal secara umum selama ini terlalu birokratis dan prosedural serta sifatnya rutinitas dan cenderung hanya bersifat proforma

dan disipliner, bahkan tidak jarang menjadi faktor kriminogen, yaitu pengawas menerima suap atau memeras pejabat yang diperiksanya akhirnya timbul anekdot “jeruk makan jeruk”. Disamping itu pengawasan internal secara organisatoris keberadaanya menjadi bagian dari institusi terkait, sehingga dalam menindaklanjuti laporan sangat dipengaruhi oleh atasannya dari departemen yang bersangkutan, selain itu penyelesainnya sering bersifat administratif dan disipliner. Sedangkan pengawasan eksternal terdiri dari dua jenis yaitu lembaga pengawas yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain: - Komisi Kepolisan Nasional - Komisi Kejaksaan - Komisi Yudisial - Komisi Ombudsman Nasional - BPK - DPR - Satgas Pemberantas Mafia Hukum, dan lainlain. Hasil Pengawasan (temuan) dari lembagalembaga tersebut yang merupakan temuan pelanggaran hukum (termasuk suap) oleh aparat penegak hukum selama ini selalu mendapat resistensi


8/30/2010 1:37:53 PM

dari lembaga tersebut dengan dalih independency dan prosedur yang dijamin dengan undang-undang sehingga temuan tersebut jarang mendapatkan penyelesaian yang maksimal. Disamping lembaga tersebut, pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan kontrol pada badan peradilan, seperti ICW, LBH dan di Jawa Tengah ada KP2KKN yang bekerja sama dengan 40 LSM jejaring anti korupsi diseluruh Indonesia. Masyarakatpun bisa melakukan kontrol terhadap lembaga peradilan, tetapi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan karena bagi masyarakat awam menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga peradilan bukan hal yang mudah terutama dalam melakukan penilaian atas putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan tersebut.

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat, pers dan mahasiswa lebih bersifat pressure dan kurang terfokus sehingga seringkali ditanggapi oleh aparat penegak hukum secara acuh tak acuh. Apalagi mereka sering tidak memiliki data yang akurat dan sifatnya masih sangat umum dan dalam bentuk unjuk rasa yang tidak terkendali. Selain itu masih ada gap (jarak) yang sangat jauh, khususnya antara LSM dan aparat penegak hukum karena adanya perbedaan dan landasan keberadaan masing-masing. LSM eksistensinya dibangun atas keinginan masyarakat, sedangkan lembaga penegak hukum keberadaannya dilandasi dengan Undangundang. Perbedaan landasan tersebut mengakibatkan timbulnya resistensi dari aparat penegak hukum pada saat mereka “diawasi” oleh LSM. Resistensi tersebut semakin kuat manakala aparat penegak hukum menghadapi permasalahan kongkrit dengan




8/30/2010 1:37:53 PM

menggunakan parameter pranata yang bersifat formil, prosedural dan hierarki struktural. 3.

Faktor penyebab lainnya, yaitu:


- Gaya hidup mewah dan konsumtif dari aparat penegak hukum. - Dorongan keserakahan/corruption by greed - Rendahnya moral dan integritas aparat penegak hukum. - Sistem rekruitmen dan pembinaan karir aparat penegak hukum yang diwarnai KKN. - Lingkungan yang permisif terhadap perbuatan korupsi dan koruptor. - Kepemimpinan yang lemah pada institusi penegak hukum. - Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. - Sanksi yang terlalu ringan bagi para pelaku. - Minimnya anggaran yang dialokasikan pada

institusi penegak hukum, sehingga mereka mencari solusi dengan cara pemerasan dan suap. Sanksi Pidana. Bahwa dalam permasalahan mafia peradilan ataupun makelar kasus (markus), perbuatan yang mereka lakukan adalah suap menyuap antara pihak tersangka/terdakwa ataupun kuasanya dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pegawai lapas, advokat ataupun pegawai lembaga tersebut) dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang diperiksa. Disamping suap menyuap, juga perbuatan gratifikasi atau pemberian hadiah dari para tersangka/terdakwa atau kuasanya kepada aparat penegak hukum. Perbuatan tersebut baik pemberi maupun penerima dikatagorikan kedalam tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.31

» Sanksi penjara akibat melanggar hukum


8/30/2010 1:37:53 PM


- Menyuap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (termasuk didalamnya polisi, jaksa, dan pegawai lapas) di atur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b. - Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pasal 13. - Pegawai negeri menerima suap, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan b dan pasal 11. - Menyuap hakim, pasal 6 ayat (1) . - Menyuap advokat pasal 6 ayat (1) huruf b. - Hakim dan advokat menerima suap pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c dan pasal 12 huruf d. Ancaman pidana dari pasal-pasal tersebut paling singkat satu tahun paling lama seumur hidup dan atau denda paling sedikit lima puluh juta paling banyak satu miliar rupiah Mungkinkah Makelar Kasus Merambah Peradilan Militer ? Peradilan militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997, dimana dalam UU tersebut memuat Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Militer, Susunan dan Kekuasaan Oditurat dan sekaligus memuat Hukum Acara Pidana Militer. Apabila kekuasaan pengadilan militer dikaitkan dengan pertanyaan tersebut diatas, maka jawabannya adalah “sangat mungkin”. Hal ini mendasari pada teori Lord Acton, yaitu “Power Tends To Corrupts”, but absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang mutlak menimbulkan korupsi yang mutlak pula). Jadi berdasarkan teori tersebut sangat dimungkinkan semua pejabat yang diberikan kekuasan oleh negara (termasuk Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Perwira Hukum yang menjadi Penasihat Hukum) untuk menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan tersebut dengan

melakukan suap menyuap, gratifikasi dan pemerasan dalam proses peradilan. Memang mafia hukum/markus dilingkungan Peradilan Militer relatif tidak terdengar, hal ini dapat dipahami karena karakteristik pada organisasi militer (Peradilan Militer) yaitu hierarkis, prosedural dan adanya asas serta ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu: 1. Asas kesatuan komando. Yaitu seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya praperadilan. 2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya (asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. 3. Asas kepentingan militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Dilain sisi pemberi dan penerima suap samasama diuntungkan (simbiose mutualisme), sehingga hal tersebut tidak dilaporkan dan akhirnya tidak pernah menjadi sebuah perkara (dark number) Berdasarkan hasil penelitian (terbatas) penulis hanya mendapatkan satu data tentang terjadinya makelar kasus yaitu dalam perkara disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta tahun 2005.


tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suap menyuap dan gratifikasi diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:


8/30/2010 1:37:53 PM

Tentang sejauh manakah perkara markus telah merambah Pengadilan Militer, kami serahkan jawaban tersebut kepada para pembaca yang pernah diperiksa di Pengadilan Militer ataukah menanyakan kepada anggota yang pernah diperiksa di Pengadilan Militer, apakah mereka pernah diminta atau memberi suap kepada Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer ? Jawaban tersebut merupakan gambaran Peradilan Militer yang sebenarnya.



: Maryono, S.H., M.H : Mayor/Chk : : Palembang : 17-08-1962 : : : STHM Ditkumad

Dikmil. Sepa Milwa ABRI Suspalahkara Sekalihpa Selapakum

: 1992 : 1996 : 1998 : 2003

Riwayat penugasan. Kumdam V/BRW Kumdam IM Kumdam IV/DIP Kumdam XVI/PTM STHM Ditkumad sekarang

: 1992-2001 : 2001-2003 : 2003-2006 : 2006-2009 : 2009 -


8/30/2010 1:37:53 PM




8/30/2010 1:37:54 PM



8/30/2010 1:37:56 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Recommend Documents