MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DIREKTORAT KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANG SURAT EDARAN Nomor SE/24/IV/2015 tentang PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DI LINGKUNGAN TNI AD 1.
Dasar : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja; dan b. Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor SE/35/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah di Lingkungan Kemhan Dan TNI.
2 Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Rekening Pemerintah di lingkungan TNI AD diatur ketentuan sebagai berikut : a.
Kewenangan Persetujuan Pembukaan Rekening
Pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah. 1)
Persetujuan oleh Kuasa BUN Pusat untuk : a) b) c) d)
2)
Persetujuan oleh Kuasa BUN Daerah untuk : a) b) c) d) e)
b.
Rekening Penampungan Sementara; Rekening Milik Perwakilan RI; Rekening Dana Titipan; dan Rekening Dana Jaminan.
Rekening Bendahara Penerimaan; Rekening Bendahara Pengeluaran; Rekening Penerimaan dana Hibah Langsung; Rekening Penyaluran dana Bantuan Sosial; dan Rekening pada Badan Layanan Umum (BLU).
Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Persyaratan Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pemimpin BLU diatur sebagai berikut :
2 1) Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Penerimaan dan/ atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di daerah sesuai Format Lampiran I Surat Edaran ini dilampiri dokumen paling sedikit : a)
Salinan Dokumen DIPA;
b) Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sesuai Format Lampiran II Surat Edaran ini; dan c) Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Bank/Kantor Pos untuk Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai Format Lampiran III Surat Edaran ini. 2) Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di daerah, satu rekening untuk satu register hibah, dibuat sesuai Format Lampiran I Surat Edaran ini dengan dilampiri dokumen paling sedikit : a) Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sesuai Format Lampiran II Surat Edaran ini; b) Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Bank/Kantor Pos untuk Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai Format Lampiran III Surat Edaran ini; c) Surat Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana dan Penyetoran Bunga sesuai Format Lampiran IV Surat Edaran ini; d) Surat Kesanggupan untuk memasukkan Dana Hibah kedalam DIPA sesuai Format Lampiran V Surat Edaran ini; dan e)
Salinan Surat Penerbitan Nomor Register Hibah.
3) Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial/Rekening milik BLU pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di daerah, khusus untuk BLU deposito hanya untuk optimalisasi kas jangka pendek, dibuat sesuai Format Lampiran I Surat Edaran ini dengan dilampiri: a) Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sesuai Format Lampiran II Surat Edaran ini; b) Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Bank/Kantor Pos untuk Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai Format Lampiran III Surat Edaran ini; dan c) Surat Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana dan Penyetoran Bunga sesuai Format Lampiran IV Surat Edaran ini.
3 4) Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening lainnya berupa Rekening Penampungan Sementara, Rekening Penampungan Dana Jaminan dan atau Rekening Penampungan Dana Titipan pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di daerah, dibuat sesuai Format Lampiran I Surat Edaran ini dengan dilampiri: a) Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sesuai Format Lampiran II Surat Edaran ini; b) Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Bank/Kantor Pos untuk Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai Format Lampiran III Surat Edaran ini; dan c) Surat Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana dan Penyetoran Bunga sesuai Format Lampiran IV Surat Edaran ini. 5) Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening lainnya berupa Rekening milik Perwakilan RI pada Bank Umum kepada Kuasa BUN Pusat, dibuat sesuai Format Lampiran I Surat Edaran ini dengan dilampiri : a) Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sesuai Format Lampiran II Surat Edaran ini; dan b) Surat Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana dan Penyetoran Bunga sesuai Format Lampiran IV Surat Edaran ini. c.
Pembukaan Rekening 1) KPA/pemimpin BLU pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/atau Rekening lainnya pada Bank Umum/Kantor Pos harus melampirkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kuasa BUN Pusat/Daerah; 2) KPA/pemimpin BLU dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas penggunaan rekening, penilaian dan persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa BUN Pusat/Daerah; 3) Rekening yang sudah mendapat persetujuan dari Kuasa BUN Pusat/Daerah berlaku selama rekening aktif dan di gunakan sesuai tujuan dan penggunaannya berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening; 4) Laporan Pembukaan Rekening disampaikan oleh KPA kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah paling lambat 20 hari kalender sejak terbitnya Surat Persetujuan Pembukaan Rekening; 5) Pemimpin BLU menyampaikan laporan pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk Deposito paling lambat 10 hari kalender sejak terbitnya Surat Persetujuan Pembukaan Rekening; dan
4
6) Laporan Pembukaan Rekening sesuai Format Lampiran VI Surat Edaran ini.
d.
Bunga dan atau Jasa Giro Rekening 1) Bunga/Jasa Giro baik yang berasal dari Bank yang sudah terdaftar pada program TNP pengelolaan bunga dan jasa giro berpedoman pada PMK mengenai TNP sedangkan untuk Non TNP disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan berkenaan: 2) Pendebetan rekening dilakukan dengan surat perintah dari KPA dan di tandatangani oleh KPA dan Bendahara; dan 3)
Penatausahaan rekening: a)
Bendahara membukukan berdasarkan bukti debet/kredit;
b) KPA menguji pembukuan dan penatausahaan rekening dengan membandingkan dengan Rekening Koran yang diterbitkan oleh Bank Umum/Kantor Pos pada akhir bulan berkenaan; c) Tata cara pembukuan.dan penatausahaan Rekening mengacu pada peraturan pembukuan Bendahara; dan d) Penatausahaan seluruh rekening menggunakan aplikasi yang dibangun DJPB. e.
Pelaporan dan Pengendalian Rekening 1) Pelaporan Saldo Rekening. KPA/pimpinan BLU wajib melaporkan Saldo Rekening kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah pada tanggal yang sudah ditentukan, yaitu : a) KPA harus melaporkan saldo seluruh rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, apabila tanggal 10 (sepuluh) hari libur maka dilaporkan pada hari kerja sebelumnya. sesuai Format Lampiran VII Surat Edaran ini; dan b) Untuk Perwakilan RI dapat dibuat salinan dan ADK dikirim mendahului laporan; 2)
Pengendalian Rekening
Dalam melaksanakan Rekonsiliasi yaitu :
pengendalian
rekening
perlu
adanya
a) Rekonsiliasi antara Kementerian Pertahanan/Satuan Kerja dengan Kuasa BUN Pusat/Daerah dan Bank Umum/Kantor Pos;
5 b) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian Rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah melakukan Rekonsiliasi data Rekening yang dilakukan setiap triwulan, dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir; dan c) Rekonsiliasi dilaksanakan antara Kuasa BUN Daerah dengan Satker meliputi : Kode Bagian Anggaran, Kode Satker, Kode KPPN, Nomor Rekening, Nama Rekening, Nama Bank Tempat Pembukaan Rekening, Kode Rekening, Saldo rekening, Tanggal Transaksi terakhir, Nomor dan Tanggal surat persetujuan Kuasa BUN; d) Rekonsiliasi antara Kementerian Lembaga dengan Kuasa BUN Pusat meliputi : Kode Bagian Anggaran, Kode satuan Kerja, Kode KPPN, Nomor Rekening, Nama Rekening, Nama Bank tempat pembukaan Rekening, Kode Rekening, Tanggal Transaksi Terakhir, Nomor dan Tanggal surat persetujuan kuasa BUN; dan e) Hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam BAR Rekonsiliasi Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai Format Lampiran IX Surat Edaran ini. f.
Blokir Rekening dan Penutupan Rekening 1)
Blokir Rekening a) Apabila KPA/pimpinan BLU tidak menyampaikan laporan saldo rekening maka Rekening dapat di blokir oleh KPPN dan khusus untuk BLU pemblokiran dilakukan untuk seluruh Rekening operasional yang dikelola; dan b) Dilakukan pencabutan pemblokiran apabila telah menyampaikan laporan posisi rekening bulanan kepada KPPN.
2)
Penutupan Rekening dapat dilakukan oleh KPPN apabila : a)
Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan Kas;
b)
Rekening di buka tanpa persetujuan Kuasa BUN;
c) Rekening Pasif selama 1 tahun (2 tahun sejak transaksi terakhir), sebelum penutupan Rekening Kuasa BUN terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi rekening pasif kepada K/L; d) Rekening yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan pembukaan rekening; e) PA/KPA tidak melaporkan pembukaan rekening paling lama 21 hari kalender sejak terbitnya persetujuan pembukaan rekening; dan
6 f) Apabila Rekening ditutup dan terbukti bukan milik K/L maka dana yang sudah di setor ke kas Negara akan dikembalikan kepemilik rekening. 3) KPA/pemimpin BLU harus menutup Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas Negara. Pimpinan BLU dapat menutup Rekening Pengelolaan Kas untuk dipindahkan ke Rekening Operasional dalam rangka pengelolaan kas BLU. Setelah melakukan penutupan rekening ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh KPA/pimpinan BLU: a) KPA/pimpinan BLU harus menyampaikan laporan penutupan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan Rekening dan atau bukti pemindah-bukuan saldo Rekening; b) Laporan penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat a) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Surat Edaran ini; c) KPA/pimpinan BLU harus menerima pemberitahuan dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dikirimkannya laporan penutupan Rekening; dan d) Salinan laporan penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat a) yang dibuat oleh Perwakilan RI dapat disampaikan mendahului surat tertulis laporan penutupan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di daerah. g.
Ketentuan Peralihan Mengatur penamaan ulang rekening dan penutupan rekening yang tidak dilaporkan kembali kepada kuasa BUN: 1) KPA/Pemimpin BLU wajib meminta persetujuan kembali atas seluruh rekening yang telah di buka sebelum PMK berlaku untuk dilakukan perubahan nama rekening; 2)
Penggantian nama rekening;
3) Permintaan Persetujuan rekening dari Kementerian/Lembaga ke Kuasa BUN paling lambat tanggal 30 Juni 2015, dibuat sesuai Format Lampiran XI Surat Edaran ini; 4) Persetujuan kembali rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK diterbitkan Kuasa BUN paling lambat 31 Juli 2015;
7 5) KPA/Pemimpin BLU wajib menyampaikan perubahan nama rekening kepada Kuasa BUN paling lambat tanggal 31 Agustus 2015; dan 6) Rekening yang tidak di laporkan dan tidak dimintakan persetujuan ulang kepada Kuasa BUN akan ditutup paling lambat tanggal 1 September. 3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini agar para Kaku Kotama/Kupus menginformasikan kepada paku satker jajarannya masing-masing. 4.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2015 Direktur Keuangan Angkatan Darat,
Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kakupus I Ditkuad Kakupus II Ditkuad Kaku Kostrad Kakudam I/BB s.d. VII/Wrb, IX/Udy, XII/Tpr, XVI/Ptm, XVII/Cen Kakudam Jaya Kakudam Iskandar Muda Kaku Kopassus
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Irjenad Aspers dan Asrena Kasad Irditkuad dan Sesditkuad Danpusdikku Kodiklat TNI AD Para Kasubdit di lingkungan Ditkuad Para Pamen Ahli di lingkungan Ditkuad
Sasongko Hardono Brigadir Jenderal TNI
