Bab II Perawatan Kendaraan Tempur di Lingkungan TNI AD Angkatan Darat merupakan bagian dari sistem pertahanan darat yang dimiliki TNI dan mengambil peran yang tetap di wilayah pertahanan darat, oleh sebab itu TNI AD sangat memiliki peranan penting dalam sistim pertahanan darat. Sampai saat ini Ranpur menjadi bagian peralatan utama dalam sistem pertahanan darat. Guna mendukung kesiapan peralatan TNI AD. Institusi ini memiliki kesatuan yang khusus menangani peralatan seperti, senjata dan optik, munisi, kendaraan dan teknologi mekanik, penanganan pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh Direktorat Peralatan Angkatan Darat.
II.1 Direktorat Peralatan Angkatan Darat Direktorat peralatan Angkatan Darat sebagai otoritas yang khusus menangani materiil tersebut berpedoman pada dua motto yaitu meningkatkan: Daya gerak dan kecepatan tembak pasukan, kedua motto tersebut merupakan dua daya yang mendukung tercapainya tugas pokok satuan TNI pada umumnya dan satuan TNI Angkatan Darat pada khususnya. Direktorat Peralatan Angkatan Darat yang mendapat tugas sebagai pelaksanaan memelihara dan perawatan peralatan Angkatan Darat berupaya meningkatkan kualitas sesuai peran dan fungsi yang diemban. Peranan tersebut semakin jelas dengan telah dikeluarkanya Undang-Undang TNI
yang mengatur peran TNI
sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 ayat (d ) menyatakan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Setelah disahkanya Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, maka tuntutan tugas TNI AD secara profesional semakin jelas termasuk Direktorat Peralatan
8
yang berada didalamnya berupaya meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka mendorong kelancaran tugas tersebut. Bidang kendaraan merupakan salah satu bagian pembinaan Direktorat Peralatan Angkatan Darat. Peningkatan kualitas bidang kendaraan yang dilaksanakan adalah untuk mengoptimalkan kemampuan daya gerak dan kecepatan tembak pasukan. Selama ini Direktorat Peralatan menjamin kesiapan operasional Ranpur pada tiaptiap daerah yang menjadi rawatan diseluruh Indonesia. Kendaraan yang besar jumlahnya serta daerah yang luas menjadi masaalah tersendiri dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kendaraan (Peralatan) Angkatan Darat yang dimaksud terdiri dari kendaraan umum, kendaraan tempur dan kendaraan yang khusus digunakan dilingkungan kesatuan Angkatan Darat. Peran lain Direktorat Peralatan Angkatan Darat adalah menyelenggarakan fungsi staf teknis di bidang perencanaan, pengendalian, pengawasan dan penghapusan kendaraan tempur. Pemeliharaan kendaraan khususnya kendaraan tempur telah menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan saat ini, hal tersebut disebabkan jumlah kendaraan tempur sebagian besar sudah dalam kategori “uzur” sehingga armada tersebut harus dikenakan perawatan berat lanjut (retrofit) yang kewenangan tersebut hanya dimiliki dan dapat dikerjakan oleh bengkel tingkat empat (kelas IV), bengkel ini hanya berjumlah satu buah di Indonesia, yaitu Bengkel Pusat Peralatan Angkatan Darat yang berlokasi di Bandung. Permasalahan yang dihadapi institusi Ditpalad adalah kapasitas perbaikan Ranpur pada Bengkel Pusat Peralatan Angkatan Darat yang terbatas, bilamana dihadapkan dengan jumlah kendaraan tempur saat ini yang mencapai lebih dari 1000 unit. Apabila akan dilakukan upgrade (retrofit) pada bengkel kelas IV maka bengkel ini tidak akan mampu menampung pekerjaan retrofit tersebut bila waktu yang dialokasikan dalam sebuah perencanaan adalah sepuluh tahun lamanya waktu pengerjaan. Perencanaan sepuluh tahun kegiatan upgrade pada sebuah kegiatan tersebut bertujuan untuk menghindari batas kemampuan maksimum pemakaian sebuah Ranpur setelah di upgrade.
9
II.1.1 Sejarah Peralatan Angkatan Darat Peralatan Angkatan Darat
sebagai satuan bantuan administrasi dilingkungan
Tentara Nasional Angkatan Darat Angkatan Darat, Kelahirannya tidak terlepas dari sejarah perjuangan Tentara Nasional Angkatan Darat sebagai induknya dan perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan 5 Oktober 1945 President Republik Indonesia mengeluarkan DEKRIT tentang berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dengan dikuarkanya DEKRIT tersebut maka segera pimpinan TKR segera membentuk jawatan – jawatan diantaranya Jawatan Teknik yang menangani peralatan militer bekas dari pemerintahan Belanda dan Jepang yang ditinggal menjadi bagian milik TKR tersebut. Sejalan dengan perkembangan waktu maka organisasi – organisasi yang berada dalam jawatan TKR turut mengalami perubahan juga , seperti Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), kemudian berubah kembali menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Ini terjadi di era tahun delapan puluhan, serta pada tahun terjadinya krisis moneter tahun 1997 perubahan kembali terjadi berganti nama dari ABRI menjadi Tentara Nassional Indonesia (TNI) pada tahun 1998, perubahan besar juga terjadi seperti reformasi, sehingga sistem dalam tubuh TNI telah menunjukan perubahan yang sangat berarti dan keluarnya POLRI dalam tubuh organisasi TNI . Dalam organisasi TNI saat ini terdapat tiga Angkatan yang terdiri dari : Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Maka di dalam organisasi TNI tidak terdapat lagi POLRI. Kemudian Doktrin TNI turut mengalami perubahan dan perubahan tersebut menyangkut pandangan terhadap ancaman yang mungkin terjadi terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman tersebut banyak mendapat perhatian yang serius bahwa TNI telah ikut mereformasi organisasinya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang TNI. Seiring dengan perubahan yang terjadi bagian teknik peralatan terutama pada organisasi Angkatan Darat turut mengalami beberapakali perubahan. Direktorat Peralatan Angkatan Darat (Ditpalad) telah menyesuaikan fungsinya sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan materiil yang 10
dimiliki Angkatan Darat agar senantiasa selalu siap digunakan dalam setiap pelaksanaan tugas. Materiil yang dimaksud antara lain Munisi, kendaraan dan senjata dilingkungan Angkatan Darat. Sebagai badan bantuan administrasi telah mengukuhkan hari jadinya tiap tanggal 10 Juli sebagai hari jadi Korps (Kesatuan PALAD), dengan sebuah PATAKA PALAD yang bertuliskan DWI CAKTI BHAKTI VICAYA YUDHA KARYA YWNA, maksudnya PALAD menjamin Dua daya ( Daya gerak dan Daya Tembak ) , PALAD juga menjamin bentuk pemeliharaan alat perang , berbakti serta berkarya untuk perdamaian, masa sekarang dan masa mendatang. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya Direktorat Peralatan tidak terlepas dari petunjuk dan ketentuan yang berlaku. II.1.2 Petunjuk Induk Peralatan Beberapa bagian yang telah disampaikan diatas merupakan sejarah perjalanan Direktorat Peralatan Angkatan Darat dalam rangka mendukung kegiatan TNI AD untuk mengamankan negara dari setiap ancaman. Perubahan yang telah dilakukan merupakan bagian dari kegiatan penyempurnaan organisasi dalam mendukung kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Adapun ketentuan yang dijadikan pedoman dasar dalam setiap pelaksanaan tugas meliputi : Ketentuan pokok penyelenggaraan
peralatan,
Kosnsepsi
dasar
Penyelenggaraan
peralatan,
Pembinaan peralatan, dan Penggunaan peralatan. 1. Ketentuan pokok penyelenggaraan peralatan. Ketentuan pokok penyelenggaraan peralatan mencakup tiga bagian sebagai berikut : Peran peralatan, tugas yang diemban, fungsi dan azas . Adapun penjelasanya sebagai berikut : 1) Peran Direktorat Peralatan merupakan bagian integral dari TNI AD yang berperan sebagai satuan bantuan Administrasi dalam rangka pembinaan dan penggunaan materiil peralatan guna mendukung tugas pokok TNI AD selaku alat pertahanan Negara. 2) Tugas Direktorat Peralatan mempunyai menyelenggarakan pembinaan fungsi peralatan TNI AD dalam rangka mendukung tugas TNI AD agar senantiasa dalam kondisi siap.
11
3) Fungsi Direktorat Peralatan memiliki dua peran yaitu sebagai fungsi pembekalan dan fungsi pemeliharaan. a) Fungsi pembekalan Direktorat Peralatan. Menyelenggarakan segala usaha , kegiatan dan pekerjaan untuk pemberian dukungan materiil peralatan yang dibutuhkan oleh komando/kesatuan dalam rangka melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi guna kesiapan dan kesiagaan penggunaan kekuatan . Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Penentuan kebutuhan ,Pengadaan barang, Penimbunan, Pemeliharaan dalam masa penyimpanan, Distribusi, Pemilahan/Slooping dan terakhir Penghapusan. b) Fungsi Pemeliharaan. Menyelenggarakan segala usaha , kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan guna menjamin materiil peralatan selalu berada dalam kondisi siap pakai atau kegiatan untuk memulihkan kembali ke kondisi siap pakai sehingga materiil selalu dalam keadaan siap untuk digunakan . Kegiatan yang di lakukan meliputi : Pemeliharaan dan pencegahan
,Pemeriksaan,Penentuan
kondisi
dan
klasifikasi,perbaiakan ,percobaan,pengujian, dan peningkatan kemampuan. 4) Azas. a) Berhasil dan berdaya guna.
Maksud adalah pembinaan dan
penggunaan materiil peralatan yang digunakan harus diarahkan pada pencapaian tugas TNI AD secara berhasil dan berdaya guna. b) Prioritas. Maksudnya adalah pemberian dukungan dan pelayanan yang dilaksanakan dengan skala prioritas. c) Kenyal. Maksudnya adalah penyelenggaraan fungsi peralatan harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan keadaan yang terjadi. d) Sederhana. Maksudnya adalah penyelenggaraan fungsi peralatan harus sederhana dalam tata cara , prosedur dan mekanisme
12
penyelenggaraannya, dengan mengutamakan hasil daya guna yang maksimal. 5) Prinsip. a) Terintegrasi. Penyelenggaraan fungsi peralatan dilaksanakan secara terpadu yang meliputi antar aspek dalam fungsi peralatan dan aspek logistik lainya. b) Sesuai
tuntutan
perkembangan.
Penyelenggaraan
peralatan
dilaksanakan sesuai dengan tuntutan perkembangan organisasi dan sistim dari kesatuan yang dilayani , serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c) Pelayanan aktif . Penyelenggaraan peralatan dilaksanakan dengan cara pelayanan aktif untuk menjamin kesiapan materiil peralatan pada kesatuan-kesatuan yang dilayani. d) Memanfaatkan potensi yang ada . Semua potensi yang ada dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan personel dalam rangka mendukung fungsi peralatan. 2. Konsepsi dasar Penyelenggaraan peralatan. 1) Kebijakan. Kebijakan yang di tentukan dalam penyelenggaraan peralatan adalah sebagai berikut : a) Penyelenggaraan
pembinaan
direalisasikan
melalui
upaya
pemberian dukungan bekal dan pelayanan pemeliharaan untuk materiil peralatan guna meningkatkan kesiapan materiil yang ada serta mengadakan materiil baru dengan mengutamakan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan satuan-satuan TNI AD. b) Penyelenggaraan penggunaan peralatan sebagai bagian dari penggunaan kekuatan TNI AD di dasarkan pada permintaan dari pihak yang berwenang guna mendukung pelaksanaan operasi militer TNI baik dalam rangka operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang dengan memperhatikan kemampuan dan batas kemampuan serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
13
2) Strategi. Pelaksanaan pembinaan dan penggunaan peralatan sebagai penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan berorientasi kepada proses pembekalan dan pemeliharaan materiil peralatan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan yang ada dalam memenuhi kebutuhan satuan pengguna untuk menunjang pelaksanaan tugas TNI AD dalam menghadapi tuntutan dan tantangan tugas di masa depan serta agar semua unsure peralatan dapat dibina secara terpadu sehingga mampu berperan secara berhasil dan berdaya guna. 3) Penyelenggaraan . Guna mewujudkan peralatan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya , maka penyelenggaraan peralatan yang meliputi kegiatan
pembekalan
dan
pemeliharaan
materiil
binaan
yaitu
kendaraan, senjata dan optik, munisi dan bahan peledak serta peralatan teknologi mekanik baik untuk pembinaan maupun penggunaan diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengacu kepada tugas TNI AD. 3. Pembinaan Peralatan. Pembinaan Peralatan yang dimaksud adalah merupakan peralatan yang menjadi rawatan pertanggung jawaban Direktorat Peralatan terhadap peralatan TNI AD yang digunakan satuan . Sebagai penanggung jawab materiil agar memudahkan dalam pelaksanaanya membagi lagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut : Golongan pembekalan, Jenis pembekalan, dan Tingkat pembekalan. 4. Penggunaan peralatan. Secara umum penggunaan peralatan merupakan perwujudan tampilan TNI AD sebagai komponen kekuatan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan darat. Peralatan militer digunakan dalam operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.
14
5. Tataran kewenangan. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penggunaan peralatan diatur sesuai hierarki yang berlaku dilingkungan TNI AD mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Ketentuan dan tahapan pelaksanaan terhadap perawatan, pemeliharaan kendaraan tempur serta materiil lainnya telah disesuaikan pada program dan anggaran yang disediakan pemerintah. Secara teknis kendaraan maupun peralatan lainya memiliki batas waktu atau lamanya penggunaan terhadap alat tersebut. Kondisi peralatan yang siap digunakan adalah hal yang sangat diinginkan oleh satuan pengguna. II.2 Perawatan Ranpur Alokasi penggunaan waktu pengerjaan sepuluh tahun merupakan batas teknis kemampuan sebuah kendaraan beroperasi, apabila batas teknis ini dilampaui maka dikhawatirkan kesiapan dari Ranpur menjadi tidak optimal. Dengan adanya batasan teknis ini maka kemampuan bengkel kelas IV di Indonesia yang hanya berjumlah satu buah dengan kapasitas perawatan ranpur jenis tank sebanyak 16 ranpur per tahun tidak akan bisa melayani keseluruhan armada ranpur TNI AD yang ada. Pada saat ini tingkat kesiapan kendaraan tempur hanya mencapai angka rata-rata sekitar 10% untuk keseluruhan armada, (kondisi yang dipersyaratkan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 85%) suatu tingkat kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi ini sangat tidak tepat untuk sebuah tugas melindungi seluruh wilayah Indonesia dari setiap ancaman yang mungkin timbul sewaktu – waktu. Tingkat kesiapan ranpur yang rendah ini mengakibatkan pemerintah RI memutuskan untuk membeli 28 unit panser jenis angkut personil VAB dari Negara Perancis dengan kondisi baru sebagai salah satu upaya untuk memenuhi standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan misi perdamaian di negara Libanon pada tanggal 28 Oktober 2006. Dengan harapan kendaraan
15
tersebut selama mendukung pelaksanaan tugas personel TNI dapat berlangsung aman dan tidak mendapat gangguan soal kendaraan. Perbaikan berat pernah dilakukan dengan bekerjasama pihak asing dan pengerjaan tetap dilakukan di Indonesia dalam hal ini dilaksanakan di Bangdung. Berdasarkan hasil yang diperoleh selama kegiatan itu berlangsung dan sampai selesainya kegiatan tersebut, maka data tersebut yang menjadi acuan dalam proses pengolahan dilakukan. Proses perawatan berat Ranpur TNI AD pernah dilakukan untuk 32 buah Ranpur jenis tank AMX buatan Perancis dari tahun 1994 sampai tahun 1996 oleh Singapore Automotive Engineering bekerja sama dengan Bengpuspalad sebagai mitra lokal. Dengan adanya pengalaman tersebut maka dapat diperkirakan bahwa kapasitas perawatan berat Ranpur jenis tank di Bengpuspalad sekitar 16 unit untuk Ranpur jenis tank dalam waktu satu tahun. Bila jumlah ranpur tank berkisar 700 unit berarti waktu yang diperlukan sekitar 30 tahun pengerjaan untuk menyelesaikan perbaikan Ranpur tank tersebut. Berarti siklus perawatan Ranpur diundur dari siklus teknis sebesar 10 tahun menjadi 30 tahun yang tentu saja mengurangi kesiapan dari Ranpur tersebut. Solusi yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka mempersingkat waktu pengerjaan upgrade nantinya adalah dengan menambah jumlah bengkel dan memberikan kewenangan yang serupa dengan Bengkel Pusat Peralatan Angkatan Darat saat ini. Kewenangan tersebut diberikan kepada daerah yang akan ditentukan sesuai hasil skenario. Hak dan kewajibanya sama dengan bengkel yang telah ada. Kajian ini akan berusaha menjawab pertanyaan tentang jumlah optimum bengkel yang dapat melakukan kegiatan upgrade kendaraan tempur dan menitik beratkan pada masalah manajemen makro perawatan kendaraan tempur serta keekonomian proyek dalam kurun waktu yang ditentukan. Kemudian dengan berbagai skenario yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan perawatan kendaraan tempur di masa yang akan datang, sehingga kendaraan tempur TNI Angkatan Darat dapat mencapai kondisi siap yang diinginkan.
16
Melihat perkembangan kemajuan teknologi saat ini
serta tuntutan Undang-
Undang TNI nomor 34 tahun 2004, tentang profesionalisme prajurit dalam menegakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara maka semakin diharapkan peran nyata TNI dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan tersebut menginginkan peranan prajurit TNI kedepan agar
lebih baik. Dengan harapan tersebut Direktorat
Peralatan Angkatan Darat sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan peralatan Angkatan Darat sangat diharapkan dapat memberikan mutu pelayanan secara maksimum dan terus menerus. Kesiapan tersebut akan meninggikan moril personel dalam setiap pelaksanaan tugas tersebut. Kesiapan prajurit pada umumnya sangat bergantung pada kondisi peralatan yang digunakan selama melaksanakan tugas, keadaan demikian diharapkan dapat memberikan dukungan sistem perawatan dan peralatan yang memadai sehingga peralatan tempur siap untuk digunakan oleh prajurit dalam melaksanakan tugasnya. Sudah tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah seberapa besar tingkat kesiapan yang dikendaki terhadap
peralatan yang digunakan prajurit TNI
Angkatan Darat untuk melaksanakan tugas tersebut. Pada umumnya personel menginginkan peralatan yang mereka gunakan tidak terdapat gangguan yang berarti. Bila akan digunakan tidak perlu harus diperbaiki terlebih dahulu, langsung dapat digunakan pada saat yang diinginkan. Gambaran kondisi ini adalah harapan hampir semua personel yang bertugas di medan operasi. Kondisi ini dapat diartikan dengan tingkat kesiapan 100%. Artinya tidak ada keraguan dalam penggunaan peralatan tersebut. Banyak kriteria lain yang dapat dijadikan pedoman dalam mengartikan tingkat kesiapan peralatan yang akan digunakan personel. Dengan tidak terpenuhinya beberapa kriteria penilaian yang dimaksud maka Pemerintah Indonesia berupaya memutuskan untuk membeli beberapa unit panser amphibi jenis angkut personil dari Negara Perancis untuk tugas penjaga
17
perdamaian, dengan harapan kendaraan tempur tersebut dapat membantu prajurit TNI dan meningkatkan moril personel yang bertugas. Pemerintah Indonesia terutama TNI tidak dapat mengandalkan penggunaan kendaraan tempur yang ada, kondisi dan penggunaannya sudah lebih dari sepuluh tahun, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan selama melaksanakan tugas-tugas di negara Lebanon. Keputusan pemerintah Indonesia untuk membeli beberapa unit kendaraan baru sangat tepat dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengadaan dan pembelian panser telah disepakati dari negara Perancis karena kendaraan tersebut pernah dimiliki sebelumnya dalam jumlah yang sama sebagai kendaraan angkut personel. Keputusan itu
sebagai bentuk kesungguhan dan
kesiapan pemerintah Indonesia dalam menerima mandat Perserikatan Bangsabangsa. Tugas dan misi perdamaian yang diemban oleh Pemerintah dan TNI selama ini sangat mengharumkan bangsa dan negara di dunia Internasional. Hal ini menunjukan kesan bahwa nama baik Bangsa dan Negara telah dipertaruhkan untuk tugas dan kesuksesan selama misi penjaga perdamaian di Lebanon. Peran aktif Pemerintah melalui TNI dalam misi penjaga perdamaian dunia seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlu di puji atas kesuksesan selama ini. II.3 Kondisi kendaraan tempur Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi kendaraan tempur yang ada, mulai dari cara pemeliharaan, mengganti sebagian sampai mengganti seluruh bagian yang rusak berat. Kondisi untuk mempertahankan kualitas kendaraan agar selalu siap digunakan menjadi masaalah utama dalam sistim perawatan kendaraan tempur. Usaha TNI AD untuk mempertahankan kondisi kesiapan Ranpur pada kisaran 80% sangat sulit dicapai secara maksimal, karena seiring dengan berjalannya waktu maka jumlah Ranpur yang membutuhkan perawatan besar dan semakin menumpuk karena keterbatasan kapasitas bengkel, dikhawatirkan ke depan bahwa kesiapan Ranpur Indonesia tidak akan mencapai tingkat yang ideal apabila sistem perawatan ranpur tidak segera dipikirkan secara terencana.
18
Pelaksanaan upgrade yang pernah dilakukan hanya dipusatkan pada daerah Bandung yang merupakan satu-satunya bengkel khusus menangani perbaikan tersebut, sedangkan kendaraan tempur itu posisinya berada hampir ditiap daerah yang menjadi pusat pasukan tempur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebuah contoh ilustrasi diatas menunjukan bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama guna penyelesaian pekerjaan tersebut, yaitu lebih dari dua puluh tahun. Keadaan ini tidak dapat diabaikan dan menjadi perhatian sebagai pokok bahasan, sungguh sangat tidak tepat bila sistem pelayanan perawatan tidak segera dibuat dan teknis penyelesainya, dalam menghadapi tugas pengamanan negara dimasa datang . Kesiapan personel menghadapi tantangan tugas perlu mendapatkan perhatian serius, solusi yang tepat adalah dengan mempersiapkan perangkat yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Model simulasi merupakan cara yang paling mudah untuk dibahas dalam mengatasi problem waktu pada setiap kegiatan ,di samping akan memaksimalkan penggunaan biaya. Tantangan terhadap penggunaan waktu sesingkat mungkin merupakan sebuah strategi menhadapi serangan musuh yang tak dapat diduga. Dengan melakukan simulasi optimasi dari berbagai kemungkinan guna mendapatkan model lokasi sesuai yang di inginkan maka diharapkan hasil tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan seperti yang telah diterangkan. Selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, maka
konsep pengembangan mutu pelayanan terhadap
pemeliharaan dan perawatan peralatan kendaraan tempur Angkatan Darat yang diberikan agar disesuaikan dengan desain dalam konteks Negara Kepulauan.
19
