MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DIREKTORAT KEUANGAN
SURAT EDARAN Nomor SE/14/VI/2014
TENTANG KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT
1.
Dasar : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; c. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/92/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang buku petunjuk teknik tentang pertanggungjawaban keuangan Angkatan Darat; d. Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/49/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang perubahan kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan pengadaan barang/jasa di lingkungan Angkatan Darat; e. Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/39/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan Angkatan Darat; dan f. Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/09/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang perubahan pelaksanaan penerbitan NHPW dan pengiriman pertanggungjawaban keuangan.
2. Pelaksanaan pembiayaan dan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kemhan/TNI merupakan realisasi dari mekanisme pelaksanaan anggaran/dana sistem DIPA Induk/Pusat maupun DIPA petikan daerah, membutuhkan pedoman tentang kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas guna menyamakan pemahaman para Pejabat Keuangan satker dalam penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (Wabku) dalam sistem DIPA dimaksud, maka sambil menunggu revisi Bujuknis tentang pertanggungjawaban keuangan Angkatan Darat, perlu ditegaskan kembali tentang ketentuan penyusunan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan satuan Angkatan Darat sebagai berikut :
2 a. Pembiayaan pembelanjaan dan pengadaan barang/jasa yang sumber anggaran/dana dari DIPA induk/terpusat yang diturunkan secara berjenjang melalui jalur otorisasi (KOM/KOP/P3) maka pelaksanaan penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (Wabku) adalah tetap mengacu kepada dasar 1 poin c,d, dan e tersebut diatas. b. Bagi pembiayaan pembelanjaan dan pengadaan barang/jasa yang sumber anggaran/dana dari DIPA petikan daerah/KPPN daerah maka penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan sebagai berikut : 1)
Pertanggungjawaban Keuangan Gaji : a)
SPM yang ditandatangani oleh PPSPM;
b) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda-tangani oleh PPK dan PPSPM; c) Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani oleh BP dan PPK; d) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP (KU106) rangkap 2; e)
Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP (KU-107);
f) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP (KU107); g) KU-109 Penghasilan);
(Daftar
Rekapitulasi
Pembayaran
Per
Status
h) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan pertama dalam hal penambahan personel sebagai Prajurit TNI dan Calon PNS; i) KU-1 dalam hal terdapat Prajurit, PNS dan Calon PNS yang mengalami perubahan susunan keluarga disertai dokumen pendukungnya; j)
Surat Perintah Pelaksanaan dari Dan/Kasatker;
k) SKPP lembar asli dan fotokopi surat perintah mutasi pindah dari pejabat yang berwenang; l) Dokumen mutasi kepegawaian lainnya, bagi yang naik pangkat, naik gaji berkala, mutasi jabatan dan lain sejenisnya; m) Daftar potongan hutang kepada negara contoh sewa rumah dinas ganti rugi pengambilan persekot gaji dan lain-lainnya; n)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
o) Daftar perubahan data personil yang ditandatangani PPK, BP dan BPP/PDG/Juyar.
3 2)
3)
Pertanggungjawaban Keuangan Uang Makan PNS : a)
KU-17;
b)
KU-106A (Rekapitulasi Daftar Uang Makan PNS);
c)
Daftar perhitungan uang makan;
d)
Daftar hadir kerja;
e)
SPTJM;
f)
SSP PPh Pasal 21;
g)
Surat kuasa, bila pengambilan hak dikuasakan; dan
h)
SPM, SPP atau SPBy.
Pertanggungjawaban Keuangan Lembur : a) Daftar pembayaran perhitungan lembur dan rekapitulasi daftar perhitungan lembur yang ditandatangani oleh BPP/PDG/Juru Bayar, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; b)
KU-17;
c)
SPTJM;
d)
Surat Perintah Kerja Lembur;
e)
Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan;
f)
Daftar hadir lembur;
g)
SSP Pph pasal 21; dan
h)
SPM, SPP atau SPBy.
4) Pertanggungjawaban Keuangan Belanja barang/jasa/modal/pemelihara an sebagai berikut : a) Pengadaan barang/jasa yang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) : (1)
KU-17;
(2)
SPP;
nilainya
sampai
dengan
(3) Bukti pembelian (nota, bon, faktur) dilegalisir oleh Kasatker; (4) Faktur pajak bagi PKP dan termasuk barang yang kena pajak; (5)
Bukti pungutan pajak (SSP);
4 (6)
SPTJM; dan
(7)
SPM, SPP atau SPBy.
b) Pengadaan barang/jasa yang nilainya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) :
sampai dengan
(1)
KU-17;
(2)
SPP;
(3)
Kuitansi umum dilegalisir oleh Kasatker;
(4)
Faktur barang;
(5) Faktur pajak bagi PKP dan termasuk barang yang kena pajak; (6)
Bukti pungutan pajak/SSP;
(7)
SPTJM ; dan
(8)
SPM, SPP atau SPBy.
c) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan SPK (Surat Perintah Kerja) : (1) Surat pernyataan dari Kasatker bahwa penetapan rekanan bersangkutan telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku; (2)
KU-17;
(3)
SPP;
(4)
Kuitansi umum dilegalisir oleh Kasatker;
(5)
SPK;
(6)
Faktur barang;
(7)
BAP barang dan dilampiri sprin tim komisi;
(8)
Berita Acara Penerimaan Barang;
(9) Faktur pajak bagi PKP dan termasuk barang yang kena pajak; (10)
Bukti pungutan pajak (SSP);
(11)
Surat penunjukan rekanan;
5 (12)
SPM, SPP atau SPBy.
(13) Surat ijin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi (untuk pengerjaan konstruksi); dan (14) Surat kuasa, bila pengambilan hak dikuasakan kepada pihak lainnya. d) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dg nilai diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan surat perjanjian/kontrak : (1) Surat pernyataan dari Kasatker bahwa penetapan rekanan bersangkutan telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dilengkapi dengan pakta integritas (pengadaan barang dan jasa bebas KKN); (2)
KU-17;
(3)
SPP;
(4)
Kuitansi umum dilegalisir oleh Kasatker;
(5)
Surat perjanjian/kontrak;
(6)
Faktur barang;
(7)
BAP barang dan dilampiri Sprin tim komisi;
(8) Berita Acara Penerimaan barang dilampiri sprin penerima barang/jasa; (9)
Berita Acara uji fungsi bila diperlukan;
(10) Faktur pajak bagi PKP dan termasuk barang yang kena pajak; (11)
Bukti pungutan pajak (SSP);
(12)
Surat jaminan uang muka (sesuai kontrak);
(13)
Surat jaminan pelaksanaan;
(14)
Surat jaminan pemeliharaan (sesuai kontrak);
(15)
Salinan Skep penunjukan rekanan;
(16) Surat ijin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi (untuk pengerjaan konstruksi);
6 (17) Salinan akte notaris untuk pembelian barang-barang tak bergerak; (18) Berita acara pembebasan tanah untuk transaksi pembebasan tanah; (19) Surat kuasa, bila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain ; dan (20)
SPM, SPP atau SPBy.
4. Laporan pertanggungjawaban (LPJ)/kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (Wabku) satker yang dibuat oleh BP/BPP dikirimkan sesuai dengan dasar 1b, dan 1f diatas. 5. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, agar Kakukotama/Lakpus segera menindaklanjuti serta mensosialisasikan ketentuan ini kepada Pekas dan Satuan layanan serta BP/BPP dijajarannya. 6.
Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, akan diatur kemudian.
7.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 Direktur Keuangan Angkatan Darat,
Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kakupus I Ditkuad Kakupus II Ditkuad Kaku Kostrad Kakudam I s.d. VII, IX, XII, XVI, XVII/Cen Kakudam Jaya Kakudam Iskandar Muda Kaku Kopassus
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kasad Irjenad Para Asisten Kasad Dan Kodiklat TNI AD Para Pang/Gub/Dan/Dir/Kadis Jajaran AD Sesditkuad dan Irditkuad Para Kasubdit Ditkuad Pamen dan Pa Ahli Ditkuad Danpusdikku Kodiklat TNI AD
Teddy Hernayadi, S.E. Brigadir Jenderal TNI
