PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

a.

bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat danl atau pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan, perIu diatur mengenai pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b.

bahwa Pedoman Pengelolaan Rumah Negara dalam Lingkungan Kemcnterian Perhubungan yang telah ditetapkan dengan Pcraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, Tukar Menukar Barang Milik Negara dan Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III di lingkungan Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perIu diatur kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peratunm Mcnteri Perhubungan tentang Penatausahaan dan PengcIolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);

5.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

6.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

7.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96jKMK.06j2007 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

10.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, Tukar Menukar Barang Milik Negara, dan Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Rumah Negara Golongan III di Lingkungan Departemen Perhubungan;

11.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT /M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENATAUSAHAANDAN PENGELOLAANRUMAH NEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN

DAB I KETENTUAN UMUM

1.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negen.

2.

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memangku jabatan tertentu terse but.

3.

Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.

4.

Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

5.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan atau proses mulai dari inventarisasi, pembukuanjpencatatan, dan pelaporan.

6.

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.

Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.

proses administrasi

BAB II PENGADAAN RUMAH NEGARA

(1) Pengadaan Rumah Negara di lingkungan dengan cara : a. pembangunan; b. pembelian; c. tukar menukar; d. hibah; dan e. perolehan lainnya yang sah.

Kementerian dilakukan

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pembangunan Rumah Negara untuk pejabat danj atau pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di atas lahan bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang diperuntukkan bagi Kementerian. (4) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibangun menurut tipe Rumah Negara dan kelas bangunan yang peruntukkannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan pegawai negeri sipil calon penghuni, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini. (5) Pengadaan Rumah Negara dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

DAB III PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

(1) Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor UPTj Satker di lingkungan Kementerian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengadaan Rumah Negara, wajib mendaftarkan Rumah Negara kepada Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk yaitu sebagai berikut : a.

untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PekeIjaan Umum;

b. untuk wilayah di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pekerjaan Umum provinsi yang membidangi Negara.

melalui Rumah

(2) Pengajuan pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta kelengkapannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.1,2.2,2.3, dan 2.4 Peraturan ini. (3) Pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukanjtembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal.

(1) Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor UPTjSatker mengusulkan penetapan status Rumah Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian paling lambat 3 (tiga) bulan, sejak didaftarkan kepada Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal3. (2) Usulan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)jSatuan Kerja (Satker) dilakukan secara berjenjang. (3) Sekretaris Jenderal Kementerian untuk dan atas nama Menteri menetapkan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.1 dan 3.2 Peraturan ini. (4) Sekretaris Jenderal Kementerian menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II, sebagai Barang Milik Negara yang berada dalam lingkup wewenangnya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.3 Peraturan ini.

BAB IV PENGHUNIAN

(1)

Sekretaris Jenderal Kementerian untuk dan atas nama Menteri menerbitkan keputusan lzm penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I atas dasar usul Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor UPTj Satker terkait.

(2)

Rumah Negara Golongan I dihuni oleh sepanjang masih memangku jabatannya.

(3)

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak lagi memangku jabatannya wajib mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan I kepada Kementerian dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jabatan terse but, melalui : a. b.

(1)

Kementerian

Pejabat Eselon II terkait untuk kantor pusat Kementerian; Kepala Kantor UPTj Satker.

Keputusan lzm penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh : a. b.

(2)

pejabat

Pejabat Eselon II untuk kantor pusat Kementerian; Kepala Kantor untuk UPTjSatker.

Pemberian Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II berpedoman pada kriteria kedinasan dan faktor sosial pejabat danjatau pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(3) Kriteria kedinasan dan faktor sosial pejabat danj atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain: a. masa kerja; b. pangkat dan golongan; c. jabatanjeselon; d. pendidikan; e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3); f. keterangan tidak memiliki rumah; dan g. susunan keluarga. (4) Bentuk kriteria penilaian dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum pada Lampiran 4.1 Peraturan ini.

(5) Calon penghuni Rumah Negara Golongan II sebelum menempati rumah wajib menandatangani surat perjanjian untuk mentaati kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara, sebagaimana tercantum pada Lampiran 4.2 Peraturan ini.

a. b. c. d. e.

membayar sewa; meme1ihara; memanfaatkan rumah sesuai fungsinya; membayar Pajak Bumi dan Bangunan; dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/ atau gas.

a. b. c. d.

mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara; menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara; memanfaatkan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsinya; menyerahkan hak penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; dan menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/ atau norma kesusilaan.

e.

(8)

Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil Kementerian sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil.

(9)

Pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak lagi memangku jabatannya dan/atau tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil wajib mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan II, kepada Kementerian dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jabatan dan/ atau status pegawai negeri sipil, melalui : a. b.

Pejabat Eselon II terkait untuk kantor pusat Kementerian; Kepala Kantor untuk UPT/Satker.

(10)

Pejabat Ese10n II dan Kepala Kantor UPT/Satker mencrbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) atau surat pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II yang dikelolanya.

(11)

Masa berlaku Surat Izin Pcnghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/ dicabut setelah dilakukan evaluasi oleh Pejabat Eselon II atau Kepala Kantor UPT/ Satker.

a.

b.

pejabat danj atau pegawai negeri sipil Kementerian yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); dan menurut hasil evaluasi, pejabat danj atau pegawai negeri sipil Kementerian yang bersangkutan tidak lagi layak menghuni Rumah Negara Golongan II.

Surat Izin Penghunian berakhir masa berlakunya, jika pejabat danjatau pegawai negeri sipil Kementerian yang bersangkutan : a. b. c. d. e. f. g.

penSlUn; meninggal dunia; dimutasi keluar daerah atau ke lain instansi; berhenti atas kemauan sendiri; diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; menyerahkan hak penghunian kepada Kementerian; atau dicabut izin penghuniannya.

Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I dan II, sebagaimana tercantum pada Lampiran 4.2 dan 4.3 Peraturan ini. BABV

PENGALIHAN STATUS

(1)

Rumah Negara Golongan I dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.

(2) Rumah Negara Golongan I dapat difungsikan sebagai mess atau asrama dengan terlebih dahulu mengubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II. (3)

Pengalihan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dapat dilakukan dalam hal : a. b.

(1)

adanya perubahan atau penggabungan organisasi Kementerian; danjatau berdasarkan penilaian Menteri sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.

Pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I dapat dilakukan dalam hal :

a. b.

(2)

secara teknis memenuhi syarat sebagai Rumah Negara Golongan I; dan Rumah Negara Golongan II atau berbentuk mess/asrama yang tidak dihuni.

Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III adalah sebagai berikut : a.

Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess atau asrama; b. Rumah Negara Golongan II yang berasal dari Rumah Negara Golongan I; c. Rumah Negara yang merupakan bagian dari fasilitas kantor; atau d. Rumah Negara yang masih dalam sengketa atau menurut Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang bermasalah.

Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. b. c.

d. e.

f.

g. h.

Tanah tempat berdirinya Rumah Negara telah bersertifikat; Telah terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umum dan telah memiliki status golongan; Umur Rumah Negara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara; Penghuni telah memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri paling singkat 10 (sepuluh) tahun; Penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/ atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihan hak paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III dengan ketentuan karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan; Rumah dan/ atau tanah tidak dalam sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan; dan Hasil kajian Pejabat Eselon II Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III.

(1)

Prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagai berikut : a. b.

c. d. e.

Penghuni mengajukan permohonan pengalihan status kepada Pejabat Eselon II danjatau Kepala Kantor UPT jSatker; Pejabat Eselon II danj atau Kepala Kantor UPTj Satker secara berjenjang mengajukan usul pengalihan status Rumah Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian; Pejabat Eselon I mengkaji usulan pengalihan status golongan Rumah Negara sebelum diusulkan kepada Menteri; Sekretaris Jenderal Kementerian mengkaji usul sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk menindaklanjuti usul dimaksud; Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui Menteri, Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri menyampaikan usul pengalihan status Rumah Negara kepada Menteri Pekerjaan Umum.

(2)

Bentuk pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana tercantum pada Lampiran 5.1, 5.2, dan 5.3 Peraturan ini.

(3)

Penolakan atas usulan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, baik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maupun oleh Menteri Pekerjaan Umum, ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri dengan menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pejabat Eselon I disertai alasan penolakan.

Persyaratan penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan pengalihan status Rumah Negara yang dihuninya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III adalah sebagai berikut : a.

b.

c.

Penghuni telah bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian secara berturut-turut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; Penghuni memiliki Surat Izin Penghunian yang sah dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah danj atau tanah dari negara; dan Selama penghuni menempati Rumah Negara tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 ayat (7)

DAB VI PENGHAPUSAN

(1)

Penghapusan Rumah Negara Golongan III dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian setelah diterbitkannya surat rekomendasi disetujuinya pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

(2)

Surat Keputusan Penghapusan Rumah Negara disampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I KementerianjLembaga Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur Provinsi, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kepala Kantor UPTjSatker dan Surat Keputusan Penghapusan Rumah Negara Golongan II yang telah dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana tercantum pada Lampiran 5.2 Peraturan ini.

(3)

Setelah terbitnya Surat Keputusan Penghapusan terse but maka unit kerja yang bersangkutan segera menghapus Rumah Negara tersebut dari Daftar Barang Milik NegarajSistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

(1) Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II tidak dapat dihapus kecuali jika : a.

terkena rencana umum tata ruang baru yang mengharuskan dihapuskannya Rumah Negara tersebut; atau

b.

adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia (force majeuf] sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku. DAB VII PENGALIHAN HAK

(1) Pengalihan hak atas Rumah kewenangan Menteri Pekerjaan persetujuan Menteri Keuangan.

Negara Umum

Golongan III menjadi setelah mendapat izin

(2) Permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III diajukan oleh penghuni sah, kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada Menteri. (3) Permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan Ill, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat legalisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri.

(1) Persyaratan penghuni yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagai berikut:

1) mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 2) memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; 3) belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah danjatau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Pensiunan Pegawai Negeri : 1) menerima pensiun dari Negara; 2) memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; 3) belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah danjatau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Jandajduda

Pegawai Negeri

1) masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, apabila: a) almarhum suaminyajistrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada negara; atau b) masa kerja almarhum suaminyajistrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi jandaj duda beIjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. 2) Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; 3) Belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas rumah danj atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Apabila penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meninggal dunia maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan. (3) Apabila pegawaijpenghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah dikembalikan ke negara.

(4) Bentuk permohonan pengalihan hak Rumah Negara kepada Menteri Keuangan sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,6.6,6.7,6.8, dan 6.9 Peraturan ini.

PENUNJUKAN

BAB VIII PENANDATANGANAN PENGALIHAN HAK

(1) Penandatanganan permohonan pengalihan hak Rumah Golongan III di lingkungan Kementerian dilakukan oleh :

Negara

a. Kepala Biro Umum untuk unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal; b. SesditjenjSesbadan untuk lingkungan Direktorat Jenderal dan Badan. (2) Setelah berkas surat permohonan dimaksud ditandatangani, diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian untuk disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum oleh Penghuni untuk mendapatkan surat keputusan penyerahan hak. BAB IX SEWA RUMAH NEGARA

(1)

Besaran sewa Rumah Negara dihitung berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Peraturan ini.

(2)

Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Bendaharawan Gaji pada Kantor j Satuan Kerja penghuni Rumah Negara yang bersangkutan.

(3)

Pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Golongan II dilakukan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dengan memotong langsung dari daftar gaji setelah diusulkan oleh Bendaharawan Gaji pada KantorjSatuan Kerja penghuni Rumah Negara yang bersangkutan.

(4)

Pengawasan pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Pembina Barang Inventaris Instansi yang bersangkutan, bersama Direktur Jenderal Anggaran atau Pejabat yang ditunjuknya. Pasal19

Besarnya sewa Rumah Negara akan dilakukan penyesuaian secara periodik oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan persetujuan Menteri Keuangan.

BABX LAPORAN

(1) Monitoring dilaksanakan dalam rangka tertib penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara.

a. b. c. d. e.

administrasi

Masa berlakunya Surat Ijin Penghunian; Hak penghunian Rumah Negara; Golongan Rumah Negara; Tipe Rumah Negara; Pembayaran dan tunggakan sewa Rumah Negara.

(3) Monitoring wajib dilaksanakan oleh unit kerja peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eselon I sesuai

(1) Laporan Monitoring disampaikan secara berjenjang kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian setiap semester, bersamaan dengan Laporan Barang Milik Negara unit kerja Eselon I. (2) Laporan Monitoring mencakup sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran 8.1, 8.2 dan 8.3 Peraturan ini.

BAB XI PENERTIBAN RUMAH NEGARA

(1)

Pengawasan dan pengendalian terhadap penertiban Rumah Negara, merupakan kewenangan unit kerja Eselon I dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor UPT/ Satker terkait.

BAB XII SANKSI

Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka BAB XI Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, Tukar Menukar Barang Milik Negara dan Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III di lingkungan Departemen Perhubungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal

: 31 Maret 2010

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Menteri Pekerjaan Umum; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya; 8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; 9. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 10.Kepala UPTdi Lingkungan Kementerian Perhubungan.

S SHMMMH

Pem

na Tk. I (IV/b)

NIP .19630220

198903 1 001

LAM PIRAN 1 PE:RATURAN MENTERI NOMOR

:KM

TANGGAL:31

23

TAHUN

Maret

PERHUBUNGAN

2010

2010

STANDARTIPE DAN KLASRUMAH NEGARA .BAG!PEJABATDAN PEGAWAU~~GER!

Pengadaan rumah negara dengan eara pembangunan, pembelian, tukar menukar, atau tukar bangun dilaksanakan sesuai dengan standar tipe dan kelas rumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri. I.

Standar Tipe Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri. 1. Tipe Khusus a. b. e. d.

Diperuntukkan bagi Menteri Perhubungan Luas bangunan 400 m2 Luas tanah 1.000 ml Fasilitas rumah : 1) Ruang Tamu 1 ruang 2) Ruang Kerja 1 ruang 3) Ruang Duduk 1 ruang 4) Ruang Makan 1 ruang 5) Ruang Tidur 4 ruang 6) Kamal' mandijWC 2 7) Dapur 1 ruang 8) Gudang 1 ruang 9) Garasi 2 ruang 10) Ruang Tidur Pembantu 2 ruang 11) Ruang Cuci 1 ruang 12) KM Pembantu 1 ruang

e.

Konstruksi: 1) Pondasi 2) Struktur 3) Lantai 4) Dinding 5) Plafond 6) Atap

7) Koscn nan daun pin tu j j endela 8) Utilitas a). Air bersih b). Tandon air e). Listrik d). Teler;on e). Septietank dan rembesan 1). Tata udaJa 9) Pagar

batu belahjbeton bertulangjkayu klas II beton bertulangjbajajkayu klas II marmer lokaljkeramikjvinilikayu bata/bataeo diplester dan dieat tembok gyps1.unjasbes semenjkayu lapis dieat gemeng keramik berglazllurj asbesj sirap/scng

PAM/ s'urour pantek min 3 m3 PLN 2200 .. 4400 VA

scmai kebu tuhan 6 m·1 alami a'w u buatan (AC) batl! bmajbataeojbesijbajajkayu

a. Diperuntukan: 1) Setjen, Dirjen, Irjen, Kcpala Badan; 2) Pejabat-pejabat yangjabatannya setingkat dengan nom or 1) b. Luas bangunan 250 m2 c. Luas tanah 600 m2 d. Fasilitas rumah : 1 ruang 1) Ruang Tamu 1 ruang 2) Ruang Kerja 1 ruang 3) Ruang Duduk 1 ruang 4) Ruang Makan 4 ruang 5) Ruang Tidur 2 ruang 6) Kamar mandijWC 1 ruang 7) Dapur 1 ruang 8) Gudang 1 ruang 9) Garasi 2 ruang 10) Ruang Tidur Pembantu 1 ruang 11) Ruang Cud 1 ruang 12) KM Pembantu e. Konstruksi: 1) Pondasi 2) Struktur 3) Lantai 4) Dinding 5) Plafond 6) Atap 7) Kosen dan daun pintujjendela: 8) Utilitas: a) Air bersih b) Tandon air c) Listrik d) Telepon e) Septictank dan rem besan f ) Tata udara 9) Pagar 3.

batu belahjbeton bertulangjkayu klas II beton bertulangjbajajkayu klas II marmer lokaljkeramikjvinil, kayu batajbataco diplester dan dicat tembok gypsumj asbes semenjkayu lapis dicat genteng keramik berglazuurj sirapj asbesjseng kayu diplitur j dicat PAM, sumur pantek, min 3 m3 PLN 2200 - 4400 VA sesuai kebutuhan 6 m3 alami atau buatan (AC) batu batajbatacojbesijbajajkayu.

Tipe B a. Diperuntukkan: 1) Direktur, Kepala Bire, Inspektur 2) Pejabat-pejabat yangjabatannya setingkat dengan nom or 1) 3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkatjgolongan IVjd keatas b. Luas bangunan 120 m2 c. Luas tanah 350 m2 d. Fasilitas rumah : 1) Ruang Tamu 1 ruang 2) Ruang Kerja 1 ruang 3) Ruang Duduk 1 ruang 4) Ruang Makan 1 ruang 5) Ruang Tidur 3 ruang 6) Kamar mandijWC 1 ruang

7) Dapur 8) Gudang 9) Garasi 10) Ruang Tidur Pembantu 11) Ruang Cud 12) KM Pembantu e. Konstruksi: 1) Pondasi 2) Struktur 3) Lantai 4) Dinding 5) Plafond 6) Atap 7) Kosen dan daun pintujjendela 8) Utilitas: a) Air bersih b) Tandon air e) Listrik d) Telepon e) Septietank dan rembesan 9) Pagar

1 1 1 1 1 1

ruang ruang ruang ruang ruang ruang

batu belahjbeton bertulangjkayu klas II beton bertulangjbajajkayu klas II keramikjvinil batajbataeo diplester dan dieat tembok ashes semenjkayu lapis dicat gentengj sirap j asbes j seng

PAM, sumur pantek, min 2 m3 PLN 1350 - 2200 VA sesuai kebutuhan 5m3 batu batajbataeojbesijbajajkayu.

4. Tipe C a. Diperuntukan : 1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang 2) Pejabat-pejabat yangjabatannya setingkat dengan nom or 1) 3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkatjgolongan IVja sjd. IVje b. Luas bangunan 70 m2 e. Luastanah 200m2 d. Fasilitas rumah : 1) Ruang Tamu 1 ruang 2) Ruang Makan 1 ruang 3) Ruang Tidur 3 ruang 4) Kamar mandijWC 1 ruang 5) Dapur 1 ruang 6) Gudang 1 ruang 7) Ruang Cud 1 ruang e. Konstruksi: 1) Pondasi batu belahjbeton bertulangjkayu klas II 2) Struktur beton bertulangjbajajkayu klas II 3) Lantai keramikjviniljtegel PC 4) Dinding batajbataeo diplester dan dieat tembok 5) Plafond asbes semenjkayu lapis dieat 6) Atap gentengj sirapj asbesj seng 7) Kosen dan daun pintufjendela 8) Utilitas: a) Air bersih PAM, sumur pantek, b) Tandon air min 1 m3

c) Listrik d) Septictank dan rembesan 9) Pagar

PLN 900 - 1350 VA 2 - 4 m3 batu batajbataco, besi, baja, kayu.

5. Tipe D a. Diperuntukan: 1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian 2) Pejabat-pejabat yangjabatannya setingkat dengan nomor 1) 3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkatjgolongan IIIja sjd. IIIjd b. Luas bangunan 50 m2 c. Luas tanah 120 m2 d. Fasilitas rumah : 1 ruang 1) Ruang Tamu 2) Ruang Makan 1 ruang 3) Ruang Tidur 2 ruang 4) Kamar mandijWC 1 ruang 1 ruang 5) Dapur 6) Ruang Cud 1 ruang e. Konstruksi : batu be1ahjbeton bertulangjkayu klas II 1) Pondasi 2) Struktur beton bertulangjbajajkayu klas II 3) Lantai keramikjviniljtegel PC 4) Dinding batajbataco diplester dan dicat tembok 5) Plafond asbes semenjkayu lapis dicat 6) Atap gentengj sirapj asbesj seng 7) Kosen dan daun pintujjendela kayu dicat 8) Utilitas : a) Air bersih PAM, sumur pantek, b) Tandon air min 1 m3 c) Listrik PLN 900 - 1350 VA d) Septictank dan rembesan 2 - 4 m3 9) Pagar batu batajbatacojbesijbajajkayu. 6. Tipe E a. Diperuntukan: 1) Kepala Sub Seksi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan nom or 1) 3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkatjgolongan IIjd kebawah Luas bangunan 36 m2 Luas tanah 100 m2 Fasilitas rumah : 1) Ruang Tamu 1 ruang 2) Ruang Makan 1 ruang 3) Ruang Tidur 2 ruang 4) Kamar mandijWC 1 ruang 5) Dapur 1 ruang 6) Ruang Cud 1 ruang e.

Konstruksi: 1) Pondasi 2) Struktur 3) Lantai 4) Dinding

batu belahjbeton bertulangjkayu klas II beton bertulangjbajajkayu klas II keramikj vini!/ tegel PC batajbataco diplester dan dicat tembok

5) Plafond 6) Atap 7) Kosen dan daun pintujjendela 8) Utilitas : a) Air bersih b) Tandon air c) Listrik d) Septictank dan rembesan 9) Pagar

asbes semenjkayu lapis dicat gentengj sirapj asbesj seng kayu dicat PAM,sumur pantek, min 1 m3 PLN 900 - 1350 VA 2 - 4 m3 batu batajbatacojbesijbajajkayu

II. Luas Rumah Negara Tidak Sesuai Standar. 1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam peraturan setempat, maka standar luas lahan dapat disesuaikan; 2. Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk bangunan bertingkatjRumah susun, maka luas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; 3. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah berdasarkan lokasi Rumah Negara: a. DKIJakarta : 20 % b. Ibukota Provinsi : 30 % c. Ibukota KabjKota : 40 % d. Perdesaan : 50 % Perkecualian terhadap butir 3 apabila sesuai dengan setempat atau letak tanah disudut.

Se1inanresmlsesu Kepala Bir

.QMAR

IS SH MM MH

Pembina Tk. I (IV/b. NIP. 19630220 198903 1001

ketentuan

RTjRW

6 LAMPIRAN 2.1 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TANGGAL:

: KM 23 Tahun

2010

31 Maret 2010

Kepada Yth. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat berkas permohonan pendaftaran Rumah Negara berikut Daftar Inventaris, Kartu Legger dan Gambar Legger masing-masing dalam rangkap 3 (tigal untuk diberikan Huruf Daftar Nomor (HDNol sebagai berikut :

J NIP

.

MENTERI PERHUBUNGAN

Salinan resmi seau Kepala Bio

UMAR

Pe

MM MH

ina Tk. I (IVIb)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRP ~ 2.2 PERATURA.N MENTERl PERHIT1UNGAN NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

YM:AR

Pem ina Tk. I {IV/bt NIP. 19630220 198909 1 001

8 LAMPIRAN 2.3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010 KARTU

RUMAH

NEGARA

KEMENTERIAN

HURUF

JALAN

DAFTAR

KEL

NOMOR

KECAMATAN

( HDNO)

LEGGER

/ LEMBAGA

SATMINKAL

/ UNIT

KERJA

/ DESA

KOTA

/ KAB.

PROVINSI

n. ~ BAHAN

I r.1I

0

NAN

SK. PENETAPAN

STRUKTUR

BANGUNAN

STATUS ~u~.

1~~uM STATUS TIPE

1 Penutup lantai

1 Pondasi

2 Dinding

2 Lantai (bertingkat)

3 Penutup plafond

3 Kolom

4

4 Salak

Pell11tup

atap

5 Kusen clan daun pintu

I

GOWNGAN N01'G.

5 Rangka atap

·eqdela UTILITAS,

PRASARANA

DAN

SARANA

DALAM

BANGUNAN

/ LINGKUNGAN

GAMBAR

MACAM

1 Air bersih

8 Penerangan

) PAM

2 Saluran air hujan

) Lampu neon 9 Tata udara

) Talang

) AC Window

) Saluran lingkungan 3 Pembuangan

) Alami

) Bale:

penarnpung

10 Telepon

I Saluran

4 Pembuangan kotorau

) Bale:

penampung

11 Penangkal petir

) Konvensional

5 Septiktank

)

&

air

kataT

resapan

6 Sarana pengaman bahaya kebakaran 7 Sumber daya listrik

KONSTRUKSI

12 Tandon air bersih

)

1 Saluran gas Kota / LVG

..............

( P, SP, D )

I laka!

13 Instalasi gas 14 Pagar halaman

) Fire extinguisher ) PLN

BANYAKNYA

SKALA

) Lampu pijar

) Sumur pantek

M3

) Pasangan batu bata

JUMLAH

LANT AI

LT

LUASBANGUNANINDUK BANGUNANSAMPING

M2 M2

JUMLAH

M2

) Be&i

..... VA

DIDIRIK.A.N

/ DIBELI

/ DIPEROLEH LUAS

TAHUN

BIAYA

SUMBER

BIAYA

TAHUN

( Rp)

(M2)

BIAVA (Rp)

KURANG

TAMBAH

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 11MB

I..TIN PENGGUNAAN IPB I BANGUNAN DATA DIBELI

TAHUN

LUAS

TANAH/PERSIL

/ DIPEROLEH

BIAYA (RP)

Salinan resmi sesuai de Kepala Biro

UMAR Pembl a Tk. I (IVIb) NIP. 19630220 198903 1 001

STATUS

SUMBER BlAYA

/ JENIS

HAK

HAK PAKAI,HAKGUNABANGUNAN, HAK

MILIK,

DLL.

9 LAMPIRAN 2.4 PERATURAN MENTERI NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL : 31 Maret 2010

PERHUBUNGAN

GAMBAR LEGGER NOMOR KONSTRUKSI PONDASI KERANGKA DlNDlNG KUDA-KUDA RANGKAATAP ATAP KUSEN DAUN PINTU/JENDELA LANTAI PLAFON BAK MANDl KWSET PENERANGAN AIR PEMBUANGAN KOTORAN

: : :

:

:

: :

: : : :

: :

RUANGAN : : :

RUMAHINDUK RUMAH SAMPING TERAS

LUAS RUMAHINDUK RUMAH SAM PING TERAS

:

M2

JUMLAH TANAH

:

JAKARTA, ..................................

\ ..........

'---

KEMENTERIAN .............

SKALA

PERHUBUNGAN

(SATMINKAL

ESELON

HURUF DAFTAR NO.

I) TAMPAK MUKA : 1 : 200 DENAH : 1 : 200 SITUASI : 1 : 1000

RUMAH NEGARA GOLONGAN

I / II

DIBANGUN

Salinan resmi sesuai d Kepala Siro H

SSHMHMM

Pem ina Tk. I (IVIb) NIP. 19630220

198903 1 001

TAHUN

· .... · ...... · ...... · .. · .. ·1

NIP......

:

JALAN KELURAHAN KECAMATAN KAB/KOTA DIUKUR OLEH

M2 M2 M2

M2

LAMPIRAN3.1 PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 TAHUN 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: ...

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOWNGAN I YANG ADA DALAM LINGKUNGAN (SATMINKALESELON I) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan............ (Satminkal Eselon I) Kementerian Perhubungan dianggap perlu untuk secara bertahap diadakan pendaftaran dan penetapan statusnya; b. bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syaratsyarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 ten tang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 ten tang Rumah Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaarl, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Status, Penghunian, Pengalihan Status, Rumah Negara; 4. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan;

Nomor 22/PRT /M/2008 Pendaftaran, Penetapan dan Pengalihan Hak Atas

Nomor KM 20 Tahun 2008 dan Tata Kerja

Surat ..... (Pejabat Eselon I) Nomor ..... tanggal .... tentang Permohonan penetapan status Rumah Negara Golongan I di lingkungan ..... (Satminkal Eselon I) Kementerian Perhubungan

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DILINGKUNGAN .............. (SATMINKALESELON I) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Rumah-rumah negara yang ada dalam lingkungan Eselon I) Kemen terian I Lem baga tercantum dalam daftar lampiran Keputusan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I.

(Satminkal se bagaimana ini ditetapkan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKANDI : J A KA RT A PADATANGGAL:

.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN SEKRETARISJENDERAL

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 2. Menteri Keuangan di Jakarta; 3. Sesjen, Irjen, Ditjen dan Kabadan di lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Direktur Jenderal Cipta Karya di Jakarta; 5. Gubemur Provinsi ..... di ..... ; 6. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen. Cipta Karya di Jakarta; 7. Kepala Biro Umum Kementerian Perhubungan di Jakarta; 8. Kepala Kantor ..... Kementerian Perhubungan di .....

Salinan resmi sesuai d Kepala Biro

UMARA Pem i a Tk. I (IV/b) NIP. 19630220

198903 1 001

L.arPIRAN 3.2PERa.rUR/\N

MENTERl PERHUBUNGAN

NOMOR ; KM 23 rabun 2010 rANGGAL; 31 Maret 2010 <:>
p"' •.•.••"'l;).",.g ioba,gf:1 t:>"rt"""t,ol

Ji ,,,,not>

.eI"""'.' •.•o.mUl' DAfT •••••NC~

tH MorAl

••0 K£i'¥'!Ct"Il'RIANI

PEP

PV

cm,'I?RUt.m,j,KAN! JAeAtAN

"'lAMA' }AlAN. IilLO:. PfR~ML

ou.

"

KE'fft_GAN, unh;it: ~tlIt'i N~O be1"J'f:lot:l ~~.N'1')O''l :$u'tt,»'-~ KoJotn 12 dlYMi(..u-o~ torw)·hUbIl '$4':;'h,,>,on R:••. ~-noh ~~ NPi? -~-%lP.SsJ!fttqp fbmqlt~a CUOS· t>o-tot

~Ol-tRl,.j:i"!ld:h'SvWt.

SaUnan resmlsesuai Kepala Blro

UMAR

S SH MHMM

Pembina Tk. I(lV Ibt NIP. 19630220 198903 1001

MfNTER'[email protected]&A:C~ j-'NP'P.)th..to~

tQfk;:Jf1l1tum,dh

~uwnl..

Neogao

)<>tl(,\l

don k~~ ling,",,,,, ;;;Ii ,"""'_ t>eIob<>! ,."''''' JOf"llQf",l-v

!""._,

LAMPIRAN 3.3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 TAHUN 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

KEPUTUSA~ MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR: .

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II YANG ADA DALAMLINGKUNGAN (SATMINKALESELON I) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan (Satminkal Eselon I) KementerianjLembaga dianggap perlu untuk secara bertahap diadakan pendaftaran dan penetapan statusnya; b. bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syaratsyarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II. 1. Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 ten tang Rumah Negara;

2. Peraturan

Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

3. Peraturan

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22jPRTjMj2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 5. Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan; Surat Permohonan lingkungan

Menetapkan:

Nomor KM 20 Tahun 2008 dan Tata Kerja

(Pejabat Eselon I) Nomor tanggal.. tentang penetapan status Rumah Negara Golongan II di (SatminkaJ Eselon I) Kementerian .

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DILINGKUNGAN .......... (SATMINKALESELON I) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Rumah-rumah negara yang ada dalam lingkungan (Satminkal Eselon I) Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan statusnya ke dalam rumah Negara Golbngan II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKANDI : J AKART

A

PADATANGGAL : A.n. MENTERI PERHUBUNGAN SEKRETARISJENDERAL

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 2. Menteri Keuangan di Jakarta; 3. Sesjen, Irjen, Dirjen dan Kabadan di lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Direktur Jenderal Cipta Karya di Jakarta; 5. Gubemur Provinsi ..... di ..... ; 6. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen. Cipta Karya di Jakarta; 7. Kepala Biro Umum Kementerian Perhubungan di Jakarta; 8. Kepala Kantor ..... Kementerian Perhubungan di .....

Salinan resmi sesuai Kepala Biro

IS SH MH MM

Pem ina Tk. I (IVIb) NIP. 19630220 198903 1001

PENrnAPANSTAJf\J$ DAtAM

,NJiI,1AlHN,EGiiAtA <:J.Ot.ONOAN

UiNc;,!:;UNGAN

Kr:~NlfNAN

eSA_Nik;A1. I"SetON

L~\1PIRA..N 3.4 PEAATl.J'R>\N MENTERI NOMOR : KM23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

!I

~J

CATAlAN Rum",,,, GO!(:Wf@,on H 0_101'\ ",,,,,,,01'\ '~ m,,,, ••,,,,,,,,,,1!",,,,Wn.g,,,, NQ<:>l< Q'Opo'l dir~;$(,hk(3n dor' *uat" _n ,><:>,y"", ,,"Itri: dloiomi olel1 pogowoi "'!ll9~"rydon opob!1'<:> t4toh berhenH 010" p(l!i01{un

I U,""""'A.c;..••• ,

d'",_ok,''''

r Ii MP AT ~40 URIJf

OIP.yitUNRl+:ANI Kff~NT!!tANI

()~f',

I"U

JAaATAN

lEIYIIlAGA

:'):

"

:)

~NGAN: !,in!uk Rum",""

N""9Ql'Q t:mr ••PO R"mQh

K()~um

4AJ'OS-~
l2 dRd

PERHUBUNGAN

A1. AMAT JAlAN, 81.01(, PERSIL D1.1.

to

WhlfY QY'l

:S'V~k~ ~NP'fl' )( jl3J'Os taf'iOhRvm-oh

NiPP '" htl:lii ligll.l<W:!IbJro~1 S!>1:i1O" t."""'" lo!oIl!llol< R•••",.,., W~"'''

Sallnan resm.i sesua.i Kepala Biro

UMAR A SH MH M.M Pembina Tk. J(W Ib) NIP. 19630220 198903 1001

S
IA.\1PIR.-\N 3.5 PERATl;RAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010 DAFTAR tUMAH N EGUA GOLONGAN I DAN RUMAH NEGAfA GOtANGAN DI UNGKUNGAtIKfMENTEIlIAN/lE'MIAGA. ......•..•. "...•........... ., ...

NO vR\l1' "fi~N1ll'IN,! t~A

OIl"ShfS1l)IJ,Nf

to')\

)A$Af~1

etJ\YAII:P.

II

1;.

OAt"'M,

:I

(E¥~lAS1RO KE:"~£'Nl~\ •••. Nll£N\'a,.G,s. ,."" " ,,,,.

Sallnanresmisesua KepalaBiro

UMAR SH MIl Mill Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630220 198903 1001

Ltl.MPlRA.N 4,1 PERATJ5RA.N MENTER]

NOI",lOR ; KM 23 Tahun 2010 TANGGAL: P£NU4fAN

nltMOHONA,N

OJ LlNGKU"GAN

""""'"

ItUMA1'l/14N4l'l (SAJMINAAI

NI!G41t4

alLOlif

31 Maret 2010

NAMA

I

I) «-!MIlNUIAN

L!MtACA

••••••, ..••

Rtf'. UN1'f ICEl?lA

MA$A<~l"" (OHle) 2

PANCKA;

(\(}dt)0)

5 €>

PENO!OiJ:AN II(HOOj OJ'':); (7(HOOj

'1

l}MVP'

I?t!WQl 5T,.,lliS/"ON{)fS, !il< RliMAH

(1CHOOj 9'

SVSVNAN KE\.tJA~ 14(HOOj

Cf!'NS en it~~n

~MH~Qi~. ')

l'Ot"9"OtI

(hhN""'{;JGlotlpo"~'

1.,k.t!)91t.:llntE~'lC,n

~"W'~1~

4L

M-t>tC1~

"topng Q~~adO~Qihl:

s.

ge,rkjkY.,.:(;<;r';

adom"

(,1Qrt}Ot'l~r,':ihu~:lh,.fR,;:~J

paod~"

6, bJ~.J

Cvkvp~~

1,

C",kvp/t._.

Ut"l\")

H~f\.;l' :(J~i;lk1b
lI} "'1.

¢]~QW

~t«on90n

I(,..t" ".,;u.p1'Q<J

ffiIOt t4c'U,>1t:'<';l"$ INIkl.i"

"'(1"")

H MH MJ4

Pembin.a k. I (lV/bt NIP. 19630220 198903 1001

~~~t* Y-.A,HO OtNQ.Jl4.

)''On;g ~j@t'{~x:~t<

{:h>eroh

doo~WI, ;rir"1

;g!t:nf

rn·rrl''¢~¢'' !'E•..•tAl

.:LP"'A~lN'<

Iorrrool,...,,
9, s..v1.V~"n:;n

d¢~

i<J<)' ~;"'){W'

!tKOtiw

:WAi"dQ'rl<::iV")tOt

e."S; h:r~tv'&l~(Y\
J(ioi1"t,""t~~*,,*rti.;;:::'~~t,tt~~rf~JRJ·tr:) i;l:j,: ,Vt:Q,j41.~

t_lm;'tXl<;j",

K,(fK._r«)~0;)d'\

~'~m-Qt

PERHUBUNGAN

LAMPIRAN 4.2 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 TAHUN 2010 TANGGAL:

31 Maret

2010

SURATKEPUTUSANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR :... TENTANG PENUNJUKANPENGHUNIANRUMAHNEGARA

1. bahwa Rumah Negara Golongan I dengan Surat Keputusan Nomor ..... tanggal terletak di Jalan ..... Kelurahan ..... Kec ..... Kab/Kota Provinsi ..... , telah di izinkan untuk ditempati oleh Sdr . 2. bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perIu mengatur penghunian dan persewaan Rumah negara dimaksud. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negarajo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 ten tang Rumah Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 6. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara; 7. Surat Keputusan Menteri ..... Nomor ..... Tanggal ..... tentang .....

Menetapkan Pertama

Menunjuk Rumah Negara yang terIetak di . Golongan dan Klas/Tipe . Untuk ditempati : Sdr ..... Jabatan . Pangkat/ Gaji Pokok . Terhitung mulai . Uang sewa perbulan : Rp ..... Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal ..... , dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh berdaharawan gaji dan

harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada ..... (kepala kantor/ satuan kerja yang bersangkutan). Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini Apabila ketentuan terse but pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. DITETAPKANDI : JAKARTA PADATANGGAL: Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk

(

NIP

)

.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 5. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perberdaharaan Negara ..... di ..... ; 7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan; 8. Kepala Biro Umum Kementerian Perhubungan; 9. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kantor/Satuan Kerja ..... ; 10. Arsip.

Salinan resmi sesuai d Kepala Biro H

UMAR Pem ina Tk. I (IV/b) NIP. 19630220

198903 1001

20 LAMPIRAN 4.3 SURAT KEPUTUSAN MENTERI NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

1. Surat Izin Penghunian Pemegangnya (yang Kementerian/Lembaga

PERHUBUNGAN

Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama berhak) menduduki jabatan di lingkungan .

2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan. 3. Dilarang memindahkan hak atau menyewakan/mengontrakan

Surat Izin Penghunian Rumah Negara sebagian atau seluruh bangunan Rumah.

4. Dilarang mengubah atau menambah instansi atau pejabat yang ditunjuk). 5. Dilarang menggunakan sebagian diluar yang telah ditentukan.

bangunan atau

ini

rumah tanpa izin (dari Pimpinan

seluruh

rumah

untuk

keperluan

lain

6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut. 7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara. 8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/ atau gas. 9. Pemegang Surat Izin Penghunian biaya untuk memperbaiki kesalahan / ke1alaiannya.

Rumah Negara bertanggung kerusakan yang terjadi

jawab atas segala sebagai akibat

10.Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.

Negara,

11.Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.

diatas

Rumah dapat

Negara berakibat

12.Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya. Telah membaca dan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan termaksud diatas Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk Pas foto Pemohon

Rp 6000,-

(

)

NIP

.

3X4

( NIP

)

.

MENTER! PERHUBUNGAN

Salinan resmi sesuai d Kepala Biro u

UMAR

S SH MH MM

Pemb na Tk. I (IVIb) NIP. 19630220 198903 1001

LAMPIRAN 4.4 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 TAHUN 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

SURATKEPUTUSAN..... (PEJABATESELON I) NOMOR: ..... TENTANG PENUNJUKANPENGHUNIANRUMAHNEGARA (PEJABATESELON I) 1. bahwa Rumah Negara Golongan II dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal ..... terletak di Jalan ..... Kelurahan ..... Kec ..... Kab/Kota ..... Provinsi ..... , telah di izinkan untuk ditempati oleh Sdr ... 2. bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaan Rumah negara dimaksud. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negarajo. Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Perhubungan; 6. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara; 8. Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang .....

Menunjuk Rumah Negara yang terletak di : . Golongan dan Klas/Tipe . Untuk ditempati : Sdr ..... Jabatan . Pangkat/Gaji Pokok . Terhitung mulai . Uang sewa perbulan : Rp ..... Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal ..... , dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh berdaharawan gaji dan hams disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada ..... (kepala kantor/satuan keIja yang bersangkutan) . Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. DITETAPKANDI : JAKARTA PADATANGGAL: Menteri Perhubungan atau pejabat yang aitunjuk

( NIP

j .

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Inspektur Jenderal KementerianjLembaga ..... ; 5. Diterktur .PenataaIl; Banroman dan LingK'imgan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementenan PekeIJaan Umum; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perberdaharaan Negara ..... di ..... ; 7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan; 8. Kepala Biro Umum Kementerian Perhubungan; 9. BendaharawanjPembuat Daftar Gaji KantorjSatuan KeIja ..... ; 10. Arsip.

Salinan resmi sesuai d Kepala Biro

SSHMHMM

Pem

na Tk. I (IVIb)

NIP. 19630220

198903 1 001

23 LAMPIRAN 4.5 SURATKEPUTUSAN(pEJABATESEWN I) NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan 2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara. 3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan rumah. 4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk). 5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan. 6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut. 7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara. 8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas. 9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan / kelalaiannya. 10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak. 11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara. 12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/ dicabut setelah dilakukan evaluasi. 13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya. Telah membaca dan sanggup mentaati

Ketentuan-ketentuan

,....----......,

termaksud diatas

(Pejabat Eselon I) atau pejabat yang ditunjuk

Pas foto Pemohon 3X4 (

)

NIP

.

Salinan resmi sesuai Kepala Biro u

SSHMHMM

Pe

ina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1001

"'------'

( NIP

) .

LAMPIRAN 5.1 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 TAHUN 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cq. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta 12040

Nomor Lampiran Kepada Yth. Menteri PekeIjaan Umum Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta - 12040 Usul pengalihan status Rumah Negara Rumah Negara Golongan m

Golongan II

menjadi

Dengan ini, kami usulkan agar rumah instansi tersebut di bawah ini dapat dialihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III. Adapun rumah tersebut di atas telah kami tetapkan menjadi Rumah Negara Golongan II dengan Surat Keputusan Nomor tanggal dan telah didaftarkan kepada Departemen Pekerjaan Umum serta telah memenuhi syarat untuk dilalihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dialihkannya status golongan rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III maka wewenang penunjukan penghuni dan pengelolaannya menjadi wewenang Departemen PekeIjaan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, beserta peraturan pelaksanaannya. A. LETAK RUMAH Nama Jalan Kelurahanj Kecamatan KotajKabupaten Provinsi B. PENGHUNIRUMAH Nama Instansi tempat keIja Pangkat dan Golongan Jabatan SIP No.jtgl. C. PEROLEHAN Dibangunj Dibelij Diperolehj Hadiahj Peninggalan orang Asing*) pada tahun . dengan biaya sebesar Rp ( ) yang bersumber dari anggaran . nomor . D. LAMPlRAN 1. Gambar 1egger rumah dan situasi ; 2. Salinan/fotokopi surat Keputusan penetapan

Rumah Negara

Go1ongan 11; 3. Salinan /fotokopi surat/Keterangan hak atas tanah 4. Salinan/ fotokopi surat/Keterangan otorisasi pembangunan rumah (DIPA); 5. Salinan/fotokopi surat/Keterangan 1zin Mendirikan Bangunan (1MB); 6. Salinan/fotokopi Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Go1ongan 11; 7. Surat Keterangan Status Kepegawaian Terakhir; 8. Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Rumah Negara; 9. Surat Keterangan rumah/tanah tidak dalam sengketa; 10. Surat pemyataan penghuni sanggup membeli Rumah Negara; 11. Surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila Rumah Negara tersebut berdiri di atas tanah pihak lain. Masing-masing dalam rangkap 3 (tiga).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SSHMHMM Pe IDa Tk. I (IVIb) NIP. 19630220198903 1001

SEKRETARISJENDERAL KEMENTERIANPERHUBUNGAN

(

NIP.

)

DAFTAR KETERANGAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II YANG DIUSULKAN MENJADI RUMAH NEGARA GOLONGAN III DIDAFTAR DENGAN HD NO. AA .... I.

BANGUNAN ASLI

A.

RUANG/JUMLAH

9. Garasi 10. R. cud 11. K. mandi/WC (Pembantu)

5. Kamar mandi 6. Dapur 7. Kamar tidur Pembantu 8. Gudang

1. Ruang tamu 2. Ruang Kerja 3. Ruang makan

B. KONSTRUKSI PERMANEN/SEMI

PERMANEN/DARURAT

1.Pondasi 2. Rangka/Tiang 3. Dinding 4. Lantai 5. Rangka atap

*)

6. Penutup Atap 7. Langit-langit 8. Penerangan 9. Air 10. Pembuangan Kotoran

C.LUAS 1. 2. 3. 4.

II.

m2 m2 m2

Induk bawah Induk atas Samping bawah Samping atas

5. Garasi 6. Teras 7. Balkon

m2

PERUBAHAN

A. BANGUNAN TAMBAHAN TAHUN ••..............• LUAS

.......... m2

LUAS:

m2

1. Konstruksi 2. Biaya 3. Sumber biaya

1. Konstruksi 2. Biaya 3. Sumber Biaya

III.

B. DlPERBAIKI/DlROMBAK TAHUN ..........••.....

TANAH

A. STATUS

C.

1. Hak atas Tanah 2. Surat Keterangan

Keterangan pada formulir Disusun tgl.

PEROLEHAN

1. Biaya 2. Sumber biaya

Diteliti atas kebenarannya Tgl. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara/ Kepala Dinas

Jakarta, Mengetahui : DIREKTURPENATAAN BANGUNANDAN UNGKUNGAN,

.............................. ,

NIP...........................

NIP.

.. .........................

NIP.

..........................

LAMPIRAN5.2 PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR :KM 23 TAHUN 2010 TANGGAL:31 Maret 2010

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : .

PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA GOLONGANII YANGTELAH DIALIHKAN STATUSNYAMENJADI RUMAH NEGARA GOLONGANIII DILINGKUNGAN... (SATMINKALESELON I) KEMENTERIANPERHUBUNGAN

a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan (Satminkal Eselon I) Kementerian/Lembaga dianggap perlu untuk diadakan penghapusan Rumah Negara Golongan II dari daftar pengguna barang; b. bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah dialihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 ten tang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

tentang

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT /M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan;

Nomor KM 20 Tahun 2008 dan Tata Kerja

1. Surat (Pimpinan instansi) Nomor Tanggal . tentang Usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III dilingkungan (Satminkal Eselon I) Kementerian / Lembaga terlctak di Jalan ..... 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor .... Tanggal tentang Pen galih an Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III terletak di .

PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II YANG TELAH DIALIHKAN STATUSNYA MENJADI RUMAH NEGARA GOLONGAN III DILINGKUNGAN (SATMINKAL ESELON I) KEMENTERIAN/LEMBAGA . Menghapuskan Rumah Negara Golongan II yang terletak di ,Jalan ........ dari daftar inventaris barang milik negara di lingkungan Kementerian/Lembaga .... Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. OITETAPKAN01

: J AKA R T A

PJ\t>Pl-tA~Cf(}}\L----------------------A.n MENTERI PERHUBUNGAN SEKRETARIS JENDERAL

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 2. Menteri Keuangan di Jakarta; 3. Sesjen, Irjen, Oirjen dan Kabadan di lingkungan Kementerian Perhubungan di Jakarta; 4. Oirektur Jenderal Cipta Karya di Jakarta; 5. Gubernur Provinsi ..... di ..... ; 6. Oirektur Penataan Bangunan dan Lingkungan Oitjen. Cipta Karya di Jakarta; 7. Kepala Biro Umum Kementerian Perhubungan di Jakarta; 8. Kepala Kantor ..... Kementerian Perhubungan di ..... MENTERI PERHUBUNGAN

Salinan resmi sesuai d Kepala Biro u

IS SH MH

Pe

MM

ina Tk. I (IVIb)

NIP. 19630220

198903

1001

1.)MPIR.~.N5.3PERATUR.a.N MENT13:RIPERHUBUNGAN NOMOR ; KM:23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010 I'fHGliiAPlJSAN~UMAlii

sp.n;lSkY,t;

N~G""A

OQ,OHGAN

NO VI\! U~

NO O;Ql:H iii}" ft .•••NO

PAD

A

i,,,,$ 1.

•••Nl:>

A

• .•.

M

3

SH :MH MM

Pembin Tk. I(lV Ib) NIP. 19630220 198903 1 001

Ii.

;.

."

'"

•

IIAWG l1N 14V M1 ~,

r~j,AM

MNAH M1 4

•

"'QIIU'"

,

I

[fH~ANG AN

II; fA NvUA l

S

IlfA.;jj!:},.N

lit I.'Hj,IN,Ct.iHICAW ,~MIl\AGA

K:£?lll\l~AN !'£I'Hil"I'AH

lV'

illll\NGUNf D Ell 0 ,EI< 1.••• JI'

\)

Il YANG

M£NJ.o.Oll1lJiM ••.H NeG"'~A CCHONCAW "av.Hi II UM"NIIlt;..o.N

(S#.LMlNt.AL

T

LAMPIRAN 6.1 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 TAHUN 2010 TANGGAL : 31 Maret 2010

A. PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Permohonan 2. Surat Izin Penghunian 3. Surat Keterangan Masa Kerja 4. Surat Pernyataan Be1um Pernah Membelij Memperoleh Fasilitas Rumah danjatau Tanah 5. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah 6. Surat Keputusan Rumah Negara Gol. III 7. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa 8. Gambar Leggerj Gambar Situasi & Perubahan 9. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan B.

Form G Fotokopi Fotokopi Form H Fotokopi Fotokopi

PEJABAT NEGARA 1. Permohonan 2. Surat Izin Penghunian 3. Surat Pengangkatan Sebagai Pejabat Negara 4. Surat Pernyataan Belum Pernah Membelij Memperoleh Fasilitas Rumah danjatau Tanah 5. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah 6. Surat Keputusan Rumah Negara Gol. III 7. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa 8. Gambar Legger j Gambar Situas & Perubahan 9. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan

C.

FORMA Fotokopi Form F

FORMB Fotokopi Fotokopi Form G Fotokopi Fotokopi Form H Fotokopi Fotokopi

PENSIUNAN PEGAWAINEGERI 1. Permohonan 2. Surat Izin Penghunian 3. Surat Keputusan PensiunjPerintis Kemerdekaan j Veteran 4. Surat Pernyataan Belum Pernah Membelij Memperoleh Fasilitas Rumah danjatau Tanah 5. Tanda Bukti Pem bayaran Sewa Rumah 6. Surat Keputusan Rumah Negara Gol. III 7. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa 8. Gambar Leggerj Gambar Situas & Perubahan 9. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan

FORM C Fotokopi Fotokopi Form G Fotokopi Fotokopi Form H Fotokopi Fotokopi

1. Permohonan 2. Surat Izin Penghunian 3. Surat Keterangan Meninggalnya SuamijIsteri 4. 5.

Surat Keputusan Penerima Pensiun Surat Keterangan Masa Kerja Almarhum SuamijIsteri 6. Surat Pernyataan Belum Pernah Membelij Memperoleh Fasilitas Rumah danj atau Tanah 7. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah 8. Surat Keputusan Rumah Negara Gal. III 9. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa 10. Gambar Leggerj Gambar Situas & Perubahan 11. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan

1. Permohonan 2. Surat Izin Penghunian 3. Surat Keterangan Meninggalnya Suami dan Isteri Pegawai Negeri Yang Bersangkutan 4. Surat Keputusan Pensiun JandajDuda 5. Surat Pernyataan Belum pernah membelij Memperoleh Fasilitas Rumah danjatau Tanah 6. Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah 7. Akte Kelahiran Bagi Anak Kandung atau Surat Penetapan Anak Sah Dari Pengadilan Negeri 8. Surat Penunjukan Pelaksana Waris Apabila anak Sah Lebih Dari 1 (Satu) Orang 9. Surat Keputusan Rumah Negara Gol. III 10. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa l1.Gambar LeggerjGambar Situasi& Perubahan 12.SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan

FORMD Fotokopi Dari Lurah disahkan Camat* Fotokopi

Form G Fotokopi Fotokopi Form H Fotokopi Fotokopi

Form E Fotokopi Dari Lurah Disahkan Camat* Fotokopi Form G Fotokopi

Fotokopi Fotokopi Form H Fotokopi Fotokopi

32 LAMPIRAN6.2 PERATURAN MENTERIPERHUBUNGAN NOMOR KM23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cq. Yth. Direktur Jenderal Cipta Melalui Direktur Penataan Bangunan dan LingkunganjKepala Dinas PU Provinsi ..... di .....

FORM:A P.N.S

Karya

Lampiran: Perihal PERMOHONAN PENGALIHANHAK RUMAHNEGARA Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama 2. Tempat dan tanggallahir 3. Instansi tempat kerja 4. Jabatan 5. Pangkat dan Golongan 6. Gaji Pokok 7. Masa kerja pada pemerintah 8. Rumah negara yang dihuni A. Letak: Jalan Blok KelurahanjKecamatan KabupatenjKota B. Huruf Daftar Nomor 9. Tanggal dan nomor Keputusan lzin Penghunian Mengajukan permohonan pengalihan hak rumah negara yang saat ini saya tempati, berdasarkan Undang-undang Nomor 72 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 jis Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005. Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Materai Rp.6000

( ) *) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

SSHMHMM

Pem ina Tk. I (IVIb) NIP. 19630220 198903 1001

33 LAMPIRAN6.3 PERATURAN MENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : KM23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cq. Yth. Direktur Jenderal Cipta Melalui Direktur Penataan Bangunan dan LingkunganjKepala Dinas PU Provinsi ..... di .....

B

FORM: (Pejabat Negara)

Karya

Lampiran : Perihal PERMOHONAN PENGALIHANHAK RUMAHNEGARA Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama 2. Tempat dan tanggallahir 3. KementerianjLembaga tempat bekerja 4. Kedudukan dalam Kementerian Lembaga tempat bekerja 5. Penghasilan sebulanjGaji Pokok 6. Rumah negara yang dihuni A. Letak: Jalan Blok KelurahanjKecamatan KabupatenjKota B. Huruf Daftar Nomor 7. Tanggal dan nomor Keputusan lzin Penghunian . Mengajukan permohonan pengalihan hak rumah negara yang saat ini saya tempati, berdasarkan Undang-undang Nomor 72 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 jis Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005. Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Materai Rp.6000 )

( *) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

SSHMHMM

Pe

ina Tk. I (IVIb)

NIP. 19630220 198903 1001

(

)

34 LAM PIRAN 6.4 PERATURAN

MENTERI

NOMOR

: KM 23 Tahun

TANGGAL

: 31 Maret 2010

PERHUBUNGAN

2010

Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cq. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Mela1ui Direktur Penataan Bangunan dan LingkunganjKepala Dinas PU Provinsi.. ... di

FORM:C (Pensiunan)

00

0

Lampiran Perihal PERMOHONANPENGALIHANHAKRUMAHNEGARA Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 1 Nama 2. Tempat dan tanggal lahir 3. Pekerjaan sekarang 4. Instansi terakhir temp at bekerja 5. Masa kerja pada pemerintah 6. Rumah Negara yang dihuni A. Letak: Jalan Blok Ke1urahanjKecamatan Kabupatenj Kota B. Huruf Daftar Nomor 7. Tanggal dan nomor Kepu tusan Izin Penghunian Mengajukan permohonan pengalihan huni, berdasarkan Undang-Undang No.72 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 jis Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005. Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Materai Rp.6000 (0000

0

00.00

••

o.

00

••••••

0

••••••

00)

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja

Salinan resmi sesuai Kepala Biro k

UMAR

S SH MH MM

Pemb na Tk. I (IV/b) NIP. 19630220

198903 1 001

(

0

00

0

00

0

••

00

•••••••••••

0

00

0

••

0

00

)

LAM PIRAN 6.5 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR

: KM 23 Tahun 2010

TANGGAL

: 31 Maret 2010

Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum

FORM:

D

(JandajDuda

PNS)

Lampiran Perihal

Cq. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kepala Dinas PU Provinsi ..... di .....

PERMOHONAN PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini . 1. Nama 2. Tempat dan tanggal lahir 3. P eke r j a a n 4. Tunjangan pensiun janda/ duda 5. Nama almarhum suami/isteri 6. Tempat dan tanggal meninggalnya suami/isteri 7. Instansi tempat bekerja terakhir almarhum suami/isteri 8. Masa kerja almarhum suami/isteri: 9. Rumah Negara yang dihuni A. Letak: Jalan Blok Kelurahan/ Kecamatan Kabupaten/Kota B. Huruf Daftar Nomor 10. Tanggal dan nomor Keputusan Izin Penghunian

.

Mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang saat ini saya huni, berdasarkan Undang-Undang No.72 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 jis Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005. Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Materai Rp.6000

(

)

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja

Salinan resmi ses Kepala Bir u

UMAR

S SH MH MM

Pembina Tk. I (IVIb) NIP. 19630220

198903 1 001

(

)

MENTERI PERHUBUNGAN

LAMPIRAN 6.6 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR

: KM 23 Tahun

TANGGAL

: 31 Maret 2010

2010

Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cq. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Direktur Penataan Bangunan dan LingkunganjKepala Dinas PU Provinsi ..... di .....

FORM E (Anak Sah)

Lampiran Perihal PERMOHONANPENGALIHANHAKRUMAHNEGARA Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 1. N a m a . 2. Tempat dan tanggal lahir . 3. P eke r j a an . 4. Tunjangan pensiun jandaj duda: . 5. Nama almarhum jandaj duda . 6. Tempat dan tanggal meninggalnya jandaj duda 7. Instansi tempat bekerja terakhir almarhum 8. Masa kerja almarhum A. Letak: Jalan Blok KelurahanjKecamatan KabupatenjKota B. Huruf Daftar Nomor 9. Tanggal dan nomor Kepu tusan Izin Pengh unian . Mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang saat ini saya huni, berdasarkan Undang-Undang No.72 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 jis Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005. Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Materai Rp.6000 (

)

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja

Salinan resmi sesuai de. Kepala Biro

S SH MH

n aslinya n KSLN

MM

Pem na Tk. I (IV/b) NIP. 19630220 198903 1 001

(

)

MENTER! PERHUBUNGAN

37 LAMPIRAN 6.7 PERATURAN MENTERI NOMOR

: KM 23 Tahun

TANGGAL

: 31 Maret 2010

PERHUBUNGAN

2010

SURAT KETERANGANTENTANGMASA KERJA *) NOMOR Yang bertanda tangan di bawah ini, N am a Pangkat / Golongan Jab a tan Dengan ini menerangkan Nama Pangkat / Golongan

.

. .

bahwa,

NIP

Jabatan Penghunian dan Pemohon pengalihan hak Rumah Negara, A. Letak: Jalan Slok Kelurahan/ Kecamatan Kabupaten/Kota B. Huruf Daftar Nomor Telah mempunyai masa ketja pada ( ) tahun.

Pemerintah selama

Demikian keterangan ini dibuat untuk hak Rumah Negara yang bersangkutan.

melengkapi

(

NIP.

)

38 LAMPIRAN 6.8 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL : 31 Maret 2010

Saya yang bertanda tangan di bawah ini . Nama Penghuni dan Pemohon pengalihan hak Rumah Negara : A. Letak: Jalan Blok Kelurahanj Kecamatan KabupatenjKota

.

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah dengan jalanjcara apapun memperolehjmembeli rumah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku . Apabila pernyataan saya ini tidak benar, maka pengalihan hak Rumah Negara yang saya mohon ini dapat dibatalkan secara sepihak dan saya bersedia memikul kerugian-kerugian Negara dan sanksi-sanksi yang ditimbulkan karenanya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya . , Hormat saya,

.....................

Materai Rp. 6000 ) *) Diisi oleh Instansi tempat bekerja (

Salinan resmi sesuai Kepala Bir

UMAR

S SH MH MM

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630220 198903 1 001

.

39 LAMPIRAN 6.9 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR

:KM 23 Tahun

TANGGAL

: 31 Maret 2010

2010

SURAT KETERANGANRUMAHTIDAK SENGKETA *) NOMOR:

Nama Pangkat j Golongan Jab a tan Dengan ini menerangkan A.

. ,

. bahwa Rumah Negara Golongan III :

Letak: Jalan Blok Ke1urahanj Kecamatan KabupatenjKota

B.

Huruf Daftar Nomor Yang dihuni oleh : Nama Pangkat j Golongan NIP Jabatan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi pengalihan hak Rumah Negara yang bersangkutan.

(

NIP.

8alinan resmi sesuai de . Kepala Biro

UMAR

S 8H MH MM

Pembina Tk. I (IVIb) NIP. 19630220

.

198903 1 001

)

LAMPlRAN

7 PERATURAN

NOMOR

:

TANGGAL

:

MENTERI

PERHUBUNGAN

KM 23 TAHUN 2010 31 Maret 2010

Sb :Sewa bangunan per bulan 2,75 %:Prosentase sewa terhadap nilai bangunan Lb :Luas bangunan dalam meter persegi Hs :Harga satuan bangunan per meter persegi Ns :Nilai sisa bangunanjlayak huni (60%) Fkb:Faktor klasifikasi tanahjkelas bumi ( % ) Fk :Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)

1. PROSENTASE SEWA Prosentase sewa terhadap nilai bangunan 2,75 %. 2. LUAS BANGUNAN(Lb) Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as ke as. 3. HARGASATUAN (Hs) a. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Setempat (KabupatenjKota) pada tahun yang berjalan. b. Harga satuan bangunan, dengan : 1) Luas bangunan 36-95 m2 mengikuti harga satuan Tipe C,D,E. 2) Luas bangunan 96-185 m2 mengikuti harga satuan Tipe B. 3) Luas bangunan 186 m2 ke at as mengikuti harga satuan Tipe A. c. Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batujbatako dan bagian atas papanj anyaman bambu) 50 % x Hs. 4. NILAISISA BANGUNAN(Ns) Nilai sisa bangunan ditetapkan 60 % sebagai bangunan layak huni. (Nilai sisa bangunan an tara 20 % sjd 100 % dengan rata-rata 60 %). 5. FAKTOR KLASIFlKASITANAH(Fkb) Faktor klasifikasi tanah adalah besar prosentase sewa terhadap klasifikasi tanahjkelas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut : Klasifikasi Tanah Penggunaan Tanah Rumah

6. FAKTORKERINGANAN(Fk) Faktor keringanan sewa untuk PN8 (5 %) 7. 8EWA RUMAH NEGARA DENGAN LUA8 TANAHMELEBIHI 8TANDAR 8tandar luas tanah Rumah Negara sesuai Tipe : Tipe A B C D E

Luas Bangunan 250 m2 120 m2 70 m2 50 m2 36 m2

Luas Tanah 600 m2 350 m2 200 m2 120 m2 100 m2

Rumah Negara yang berdiri di atas persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih dari 20 % dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut: 8t = 2 % x [(Lt x NJOP) x Fk] j tahun 8t: 8ewa kelebihan tanah per tahun 2 %: Prosentase sewa terhadap nilai tanah Lt: Luas kelebihan tanah dari standar, dalam meter persegi NJOP: Nilai Jual Objek Pajak sesuai 8PPT Fk: Faktor keringanan sewa untuk PN8 (5 %) 8. Contoh Perhitungan 8ewa untuk Lokasi DKI Jakarta: Kelas bumi : (A9), Fkb = 80 % a. Es I = 2,75% x [250 m2 x Rp. 864.000 x 60% x 80%] x 5% b. Es II = 2,75% x [120 m2 x Rp. 779.000 x 60% x 80%] x 5% c. Es III = 2,75% x [70 m2 x Rp. 775.000 x 60% x 80%] x 5% d. Es IV = 2,75% x [50 m2 x Rp. 775.000 x 60% x 80%] x 5% e. Es V = 2,75% x [36 m2 x Rp. 775.000 x 60% x 80%] x 5%

Salinan resmi sesuai d Kepala Biro u

IS SH MH MM

Pe ina Tk. I (IV/b) NIP. 19630220 198903 1 001

Rp. 142.500,-jbln Rp. 61.697,-jbln Rp. 34.881,-jbln Rp. 24.915,-jbln Rp. 17.798,-jbln

LAMPIRAN 8.1 PERATURAN MENTERI NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

PERHUBUNGAN

MONITORING SfWA RUMAH NfGARA PAIiA KANTOR/ESElON I •.•••••••..••.•.•••••..•••• 01 L1NGKUNG DEPARTfMEN PERHUBUNGAN U·N .•.•.••.•.•.

NO.

NO. SIP

~AS~ 8ER.LAKU

NAMA PENGHUNI

G<;)LJ

ripE

1

2. 3; 4,

5.

t.. 7. 8.

Salinan resmi sesuai e Kepala Hiro u

..•""'----------

SH MH MM Pembin k. I (IV/b) NIP. 19630220 198903 1001

SEVI/'A PER BULAN (~p.)

PEMBAYARAN 1

2

a

4

5

Rp.

Rp.

~p.

R.p.

Rp.

'"

Rp.

HJNGGA ICAN

SEWA (BULAN) 7

8

.,

10

11

12

Rp.

Rp.

~p.

RP.

Jlp.

({p.

KET.

LAMPIRAN 8.2 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010

••.••. ,•..•• ,'>".., .••..••...••.•••..•.,•• '"' ,." ••,:,.-•..•.. ~~. -.-~.""

III PHHUBUNGAN

UN

.

K.s·.sqctl~.n tstO

NO. SIP

~~~~

•.

BERI..AJi(U

p..t~A flENGHUNI

G<:;>"f llPE

'.nQJ"l~~qrl.~.~"

fiu

S~m 1 1.

2. 3.

4. 5.

6.. 7.

a

~ SH MH MM Pembin Tk. I (IVIb) NIP. 19630220 198903 1 001

iftu~qh

KEt'.

• f,l:~ti¢J

SIP

Sem

2

LAMPlRAN 8.3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 23 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Maret 2010 lAPORAN MONITORING RUMAH NEGARA PADA ESELON I ............••••••.•..•.... Olllt4GKUNGAN OEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN .

NO.

NO.

SIP

MASA BERlAKU

NAMA PI:NGHUNf

~OLl TlP'E

SEWA PSR BULAN (Rp.)

t 2 3

4' 5 G 7 8

Balinan resmi sesuai d Kepala Diro Hu

UMARARI Pembin Tk. I (IV/b) NIP. 19630220 198903 1 001

PEMBAYARANSEWA

1

2

3

4

5

6

7

(BULAt41

8

'1

10

fUNGGA KAl\l

n

12

rEHAMDA lANGAH ANSII'

"~E$UAlA~ Fl,Il\lGSlItLlMAH Jil'EGAItA

SEM I

SEM II

Ka.