PEMBENTUKAN JABATAN FUNGISONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SESUAI ARAH KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ASN DAN RPP MANAJEMEN PNS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2016
JABATAN ASN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
UTAMA MADYA PRATAMA
ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI
PENGAWAS
PELAKSANA
KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL KETRAMPILAN
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL: SEKELOMPOK JABATAN YANG BERISI FUNGSI DAN TUGAS YG BERKAITAN DGN PELAYANAN FUNGSIONAL YG BERDASARKAN PADA KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TERTENTU. PEJABAT FUNGSIONAL: PEGAWAI ASN YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PADA INSTANSI PEMERINTAH UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 13, Pasal 18.
JABATAN FUNGSIONAL 1. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan 2. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan Jabatan fungsional keterampilan: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. Jabatan fungsional keahlian : a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama
Jabatan fungsional yang telah di tetapkan 142 Jabatan fungsional
KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL
PEJABAT FUNGSIONAL berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada: 1. pejabat pimpinan tinggi pratama, 2. pejabat administrator, 3. pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
JABATAN FUNGSIONAL
JF
• KEAHLIAN • KETERAMPILAN
PNS
NON PNS (PPPK)
POKOK-POKOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ASN
PROFESIONAL PELAYANAN PRIMA, INOVATIF, KERJASAMA
1. 2.
NOMENKLATUR JABATAN TUGAS POKOK
3.
HASIL KERJA/OUTPUT KEGIATAN 4. URAIAN KEGIATAN/TUGAS 5. KOMPETENSI 6. JENJANG JABATAN 7. KUALIFIKASI PENDIDIKAN 8. PENGANGKATAN DALAM JABATAN 9. PENILAIAN PRESTASI KERJA 10. DIKLAT 11. UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI 12. FORMASI JABATAN
KOMPETENSI JABATAN ASN
JPT
JA
JF
TEKNIS
HARD COMPETENCY
SOSIAL KULTURAL
MANAJERIAL
SOFT COMPETENCY
UNSUR TUGAS DAN KINERJA JABATAN ASN
TUGAS JABATAN
UTAMA
UTAMA ANGKA KREDIT
PENUNJANG
NON JABATAN
TAMBAHAN
TAMBAHAN
KINERJA JPT, JA
KINERJA JAFUNG
NON ANGKA KREDIT
PERENCANAAN KINERJA
KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
TARGET YG HARUS DICAPAI
MANFAAT YG DIHASILKAN
HASIL KERJA/OUTPUT JABATAN FUNGSIONAL
APABILA TIDAK TERCAPAI
SANKSI SESUAI PERATURAN PUU
KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL KOMPETENSI Jabatan Fungsional Keahlian
Jabatan Fungsional Keterampilan
PERSYARATAN
1. memiliki kemampuan pengetahuan di bidang tertentu 2. memiliki kemampuan menggunakan metodologi 3. memiliki kemampuan berfikir analitis dan konseptual 4. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik dan metoda dalam bidang tugas didasarkan pada keilmuan tertentu
1. Profesional dengan pendidikan minimal Sarjana (strata –1) atau D.IV; 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengkajian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
1. memiliki pengetahuan vokasional/kejuruan 2. mampu melaksanakan kegiatan teknis vokasional/ kejuruan 3. mampu menerapkan prosedur dan teknik vokasional/ kejuruan tertentu
1. Teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan minimal SLTA dan setinggi-tingginya Diploma III (D-3); 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan teknis operasional; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PNS diberhentikan dari JF apabila: 1. mengundurkan diri dari Jabatan; 2. diberhentikan sementara sebagai PNS; 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 5. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau 6. tidak memenuhi persyaratan Jabatan. Pengaktifan Kembali:
PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan di atas dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan
PENGEMBANGAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL DALAM ASN
BERDASARKAN
MEMPERTIMBANGKAN
1. 2. 3. 4.
Kualifikasi Kompetensi Penilaian kinerja, dan; Kebutuhan Instansi Pemerintah
1. Integritas dan; 2. Moralitas
BATAS USIA PENSIUN
58 (lima puluh delapan) tahun bagi JF Ketermapilan, Ahli Pertama, dan JF Ahli Muda; 60 (enam puluh) tahun bagi JF Ahli Madya;
65 (enam puluh lima) tahun bagi JF Ahli Utama;
POLA KARIR JABATAN ASN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
UTAMA
POSISI
PPPK
MADYA PRATAMA KARIER
PNS
ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN
PENGAWAS KETRAMPILAN
PELAKSANA
PPPK
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INPASSING (PENYESUAIAN) PENGANGKATAN PERTAMA
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PROMOSI
PENGANGKATAN PERTAMA berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV untuk keahlian, SLTA untuk keterampilan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan instansi pembina; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV untuk Keahlian dan SLTA untuk Keterampilan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan instansi pembina; memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; berusia paling tinggi: * 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Keterampilan, JF ahli pertama dan JF ahli muda; * 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan * 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki
PROMOSI mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan instansi pembina; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
Harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki
PENYESUAIAN (INPASSING) berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV untuk keahlian, SLTA untuk keterampilan; memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan
JPT JPT JPT JPT JPT JPT
JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) I II III IV V VI
JABATAN ADMINISTRASI (JA), JABATAN FUNGSIONAL (JF) JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF JA, JF
Kelas 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGANGKATAN PERTAMA)
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN INPASSING (PENYESUAIAN
PROMOSI
KONSEP INPASSING NASIONAL Pengertian: Inpassing nasional adalah pengangkatan Pejabat Administrasi (PA) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) yang telah melaksanakan tugas-tugas Jabatan Fungsional (JF) menjadi Pejabat Fungsional (PF) melalui penyesuaian (inpassing) yang dilaksanakan secara nasional dalam jangka waktu tertentu.
Ketentuan:Mempertimbangkan kebutuhan instansi, kualifikasi, dan kompetensi serta dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB. Pelaksanaan: 1 (satu) kali secara nasional Dengan: 2 (dua) tahun untuk masa persiapan; dan 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan.
PELAKSANAAN INPASSING NASIONAL
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PENYUSUNAN PETA JABATAN SETIAP UNIT ORGANISASI
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INPASSING INSTANSI
PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN JF PADA SETIAP UNIT ORGANISASI
PENYUSUNAN RENCANA AKSI BERDASARKAN RENCANA INPASSING INSTANSI
PENYUSUNAN DAFTAR PA DAN PPT YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DIINPASSING
PELAKSANAAN INPASSING SESUAI RENCANA AKSI OLEH INSTANSI DAN INSTANSI PEMBINA
PELAKSANAAN ABK UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENJANG JF
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN INPASSING
PENYUSUNAN RENCANA IMPASSING INSTANSI
PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN INPASSING KEPADA KEMENTERIAN PAN DAN RB
INSTANSI MENGUSULKAN INPASSING PA DAN PPT MENJADI PF KEPADA INSTANSI PEMBINA JF
INSTANSI PEMBINA JF MELAKUKAN PEMBAHASAN USULAN INPASSING
INST.PEMB. JF, KEMENPANRB, BKN MENILAI KELAYAKAN USULAN
KEMENPANRB MENETAPKAN USULAN INPASSING DARI INSTANSI
INSTANSI MENERIMA PENETAPAN INPASSING PA DAN PPT MENJADI PF
ISU STRATEGIS JABATAN FUNGSIONAL
Perubahan Nomenklatur Sesuai Jenis JF Pemisahan PermenPANRB Untuk JF Keahlian dan JF Keterampilan Kompetensi JF (Teknis, Manajerial Dan Sosial Kultural) Kegiatan Berbasis Output Kinerja JF Terkait dengan Kinerja Institusi Masih memerlukan Angka Kredit Penilaian Kinerja terkait dengan SKP Tidak Ada Rangkap Jabatan Tidak Ada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Tidak Ada Pemulihan Kembali dari Jabatan JF Dapat diduduki oleh PPPK Keseragaman BUP Pengisian dengan Asesmen Memiliki Pola Karir Inpassing Nasional
PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL
KEUNTUNGAN PEMBENTUKAN JAFUNG • Wadah/sarana pembinaan karier bagi kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai ASN • Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil • Meningkatkan kinerja unit atau organisasi • Memperluas untuk menduduki jabatan tertentu; • Kedudukan, Tugas terstruktur dan berjenjang, kemandirian melaksanakan profesi; • Memperoleh tunjangan sesuai kinerja • Batas Usia Pensiun lebih dari 58 Tahun atau lebih sesuai kebutuhan organisasi • Peluang naik pangkat/jabatan
KRITERIA PEMBENTUKAN JAFUNG 1. mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi; 2. memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; 3. dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan kompetensi; 4. pelaksanaan tugas bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; 5. jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
USULAN PEMBENTUKAN JAFUNG 1. TUNTUTAN PELAKSANAAN TUGAS 2. AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3. PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 4. PENINGKATAN KINERJA INDIVIDU, UNIT KERJA DAN ORGANISASI
• Surat Pimpinan K/L kepada Menteri PANRB dengan tembusan Kepala BKN, dengan dilampirkan: 1 .Naskah Akademik Jabatan Fungsional yang akan diusulkan; 2. Data pendukung lainnnya yang diperlukan
PROSES USULAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
USULAN PEMBENTUKAN JAFUNG KE KEMENPANRB
EXPOSE NASKAH AKADEMIK
PERUMUSAN KEGIATAN JF
UJI BEBAN KERJA
KOMPILASI DAN VALIDASI UJI BEBAN KERJA
PENYUSUNAN KONSEP PERMENPANRB JF SETUJU?? PENETAPAN JF OLEH MENTERI PANRB
KETENTUAN TEKNIS OLEH INSTANSI PEMBINA
NASKAH AKADEMIK Kata Pengantar
Daftar Isi BAB I. Latar Belakang A.
Perlunya Jabatan Fungsional
B.
Maksud dan Tujuan Penetapan Jabatan Fungsional
C.
Manfaat Jabatan Fungsional
BAB II. Gambaran Umum A.
Keadaan Sekarang
B.
Keadaan Yang Diinginkan
BAB III. Konsep Jabatan Fungsional A.
Dasar Hukum;
B.
Instansi Pembina;
C.
Keberadaan Jabatan Fungsional Dalam Organisasi;
D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O.
Pengertian/Definisi; Rumpun Jabatan; Kedudukan; Tugas Pokok; Hasil Kerja/Output Kegiatan; Uraian Tugas/Uraian Kegiatan; Kompetensi; Jenjang Jabatan dan Pangkat; Pengangkatan Dalam Jabatan; Pendidikan dan Pelatihan; Uji Kompetensi Kompetensi; Formasi Jabatan Fungsional;
BAB IV. Penutup Lampiran-Lampiran
KETENTUAN TEKNIS OLEH INSTANSI PEMBINA • petunjuk teknis tentang pedoman pengangkatan melalui penyesuaian; • petunjuk teknis tentang penilaian angka kredit; • petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pelatihan fungsional; • petunjuk teknis tentang organisasi dan tata kerja tim penilai kinerja JF; • petunjuk teknis tentang penyusunan formasi; • petunjuk teknis tentang standar kompetensi JF; • petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat dan jabatan, perpindahan jabatan, dan pemberhentian JF; • petunjuk teknis tentang penetapan kebutuhan jabatan; dan • syarat lain dalam pengangkatan JF
PROFIL JF KEMENHUB SAAT INI NO
NAMA JF
KETERANGAN
1
Pengendali Frekuensi Radio
No. KEP/51/M.PAN/4/2004
2
Teknisi Penerbangan
No. KEP/192/M.PAN/11/2004
3
Pengawas Keselamatan Pelayaran
No. KEP/195/M.PAN/12/2004
4
Penguji Kendaraan Bermotor
No. 150/KEP/M.PAN/11/2003
5
Inspektur Navigasi Penerbangan
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
6
Inspektur Keamanan Penerbangan
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
7
Inspektur Angkutan Udara
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
8
Asisten Inpektur Angkutan Udara
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
9
Inspektur Bandar Udara
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
10
Asisten Inspektur Bandar Udara
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
11
Insektur Kelaikudaraan
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
12
Asisten Insektur Kelaikudaraan
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
13
Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
14
Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
Usul Baru, Persiapan Uji Beban
TERIMA KASIH 34
