Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Nanga Bulik Bukit Hibul Telp (0532) Kode Pos

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Nanga Bulik Bukit Hibul Telp (0532) 2071048 Kode Pos 74662 Email : [email protected]

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program-program serta sasaran pembangunan sektor pendidikan yang berlaku untuk wilayah Kabupaten Lamandau. Selanjutnya program-program yang tertuang dalam Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau dan menjadi acuan setiap tahunnya. Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategik Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau priode 5 (lima) tahunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun dari semua pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya. Semoga program-program yang teruang dalam Dokumen Rencana Strategik ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pembangunan pendidikan di wilayah Kabupaten Lamandau tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat di Bumi Bahaum Bakuba yang tercinta.

Nanga Bulik, 01 April 2014 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau,

LIDAN HODER, S. Pd NIP. 19580909 198009 1 002

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

i

DAFTAR ISI Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran KATA PENGANTAR ................................................................................................................i DAFTAR ISI ...........................................................................................................................ii DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN ..........................................................................................iii

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………....... ................................……..……..1 1.1 Latar Belakang

………………………………………………………………………………………1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………………………………3 1.3 Maksud dan Tujuan

………………………………………………………………………………5

1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………………………………….7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PENDIDIKAN

...............................9

2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ……………………….9 2.2 Sumber Daya SKPD ………………………………………………………………………………12 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………………………………………………18 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD …………………….19

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .............................24 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ....24 3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...............................................................29 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi ....................32 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis...................................................................


41

ii

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..........................................................................................44 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

...................................................................45

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN...............................48 4.1 Visi dan Misi SKPD………………………………………………………………………………….. 48 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ………………………………..………….50 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidika ……………………………………..…………….51

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ...................................................................... 53

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

.................................................................. 58


ii

DAFTAR LAMPIRAN/TABEL

TABEL 2.1

: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan

TABEL 2.2

: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

TABEL 4.1

: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TABEL 5.1

: Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pendidikan.

TABEL 6.1

: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau sebagai penanggung jawab sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lamandau bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut dengan berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP) Tahun 2010-2015, Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJPP) Tahun 2005-2025, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program pembangunan. Demikian juga Bupati selaku kepala pemerintahan di daerah, sebagaimana halnya Bupati Lamandau juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah, disamping memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat Daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah menjadi acuan/pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD tahun 2013 – 2018. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

1

Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau ini, disusun sebagai dokumen perencanaan dan menjadi pedoman utama dalam upaya pembangunan sektor pendidikan diseluruh Kabupaten Lamandau.Dalam dokumen ini dituangkan visi, misi, tujuan, kebijakan kabupaten, program-program serta sasaran pembangunan sektor pendidikan yang berlaku untuk Kabupaten Lamandau.Kebijakan pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan dan pembangunan sektor pendidikan adalah memperhatikan kebijakan pendidikan nasional yang tertuang

dalam

RPJM

Nasional

serta

Renstra

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan.Penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dilakukan sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan di Kabupaten Lamandau. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Restrandik) Kabupaten Lamandau dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun para pakar.Hal ini dilakukan dengan harapan adanya masukan dari berbagai pihak dalam perumusan RESTRANDIK sehingga dapat mendorong partisipasi dari masyarakat luas yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab bersama dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan pendidikan di wilayah Kabupaten Lamandau. Dengan memperhatikan jabaran operasional Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau adalah suatu dokumen perencanaan sektoral yang berskala daerah yang disusun secara sistematis dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pendidikan yang tertuang dalam RPJM daerah Lamandau dengan memperhatikan RPJM Nasional dalam upaya menata perbaikan dan pembaharuan pendidikan nasional di Kabupaten Lamandau. Juga Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis perencanaan sektoral seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata pendidikan dewasa ini untuk semua jalur maupun jenjang pendidikan di daerah Lamandau. Selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurung waktu 2013 – 2018. Disadari bahwa pembangunan pendidikan menghadapi permasalahan yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak secara saling terkait dan luas.Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi pendidikan, diharapkan bahwa upaya pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara hati-hati dan bertahap, hal ini karena menyangkut upaya profesionalisme dan mutu pembangunan nasional di daerah Kabupaten Lamandau.


2

Kebijakan-kebijakan dan program yang tertuang dalam RENSTRA SKPD Dikjar ini, diharapkan dapat memberi arah, acuan serta sinkronisasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di kabupaten Lamandau. Walaupun didasarkan pada kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah Kabupaten Lamandau mempunyai penekanan prioritas program pembangunan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan serta kondisi daerah. Oleh sebab itu renstra ini dirancang sebagai dokumen perencanaan nasional yang dapat dipakai sebagai pedoman serta acuan dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi para perencana, pengelola maupun penyelenggara pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau. RESTRANDIK Kabupaten Lamandau ini kemudian dijabarkan dalam RENJA SKPD sektor pendidikan. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa upaya-upaya pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembanguan tersebut di wilayah Kabuapten Lamandau diharapkan tetap dalam kerangka jalinan koordinasi serta semangat persatuan dan kesatuan nasional. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di daerah Kabuapten Lamandau tidak hanya sebagai kontributor untuk suksesnya pembangunan pendidikan nasional, tetapi juga sekaligus dapat menjadi satu pilar utama bagi tetap terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya jalinan keterkaitan baik secara organisatoris maupun secara manajerial yang saling mempengaruhi dari seluruh penyelenggara pembangunan pendidikan diharapkan mampu menciptakan keterbukaan, keselarasan, keserasian serta saling mendukung, sehingga suasana kondusif dibidang pembangunan pendidikan dapat selalu terjaga dengan baik.

1.2 Landasan Hukum Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Lamandau disusun berdasarkan landasan Idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 serta landasan operasional berupa ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan Daerah termasuk Pendidikan, dan RPJMD tahun 2013-2018RPJMD adalah dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam perencanaan pembangunan daerah. Landasan hukum penyusunan RPJM Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3

3.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 01Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E); Selanjutnya penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 2013 – 2018akan mengacu kepada perencanaan pembangunan yang disusun dalam RPJMD 2013 - 2018. Dalam pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh SKPD yang bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu lima tahun (2013 – 2018).

1.3 Maksud dan Tujuan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 adalah dokumen Rencana Strategik jangka menengah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandauyang memberikan pedoman bagi kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten


5

Lamandau secara komprehensif, terintegrasi dan inovatif sesuai dengan tantangan dan potensi daerah dalam kurun waktu lima tahun. Secara spesifik dokumen Renstra SKPD dimaksudkan: 1. Sebagai dokumen induk perencanaan pendidikan jangka menengah periode tahun 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten Lamandau. 2. Untuk memberikan acuan dasar dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau dalam kerangka Regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif setiap tahun. Untuk mencapai maksud tersebut Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau disusun agar menjadi pedoman lengkap yang memuat: A.

Hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan kependidikan, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini untuk memperoleh perhatian khususnya lima tahun ke depan.

B. Rumusan agenda pokok pembangunan kependidikan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan kependidikan sebagai penjabaran pokok dari visi misi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandauyang mengacu pada visi misi Bupati, dan menuangkannya menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi pendidikan yang diinginkan 5 tahun ke depan. (2013 – 2018). C. Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Lamandau. Dokumen Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Pengajaran bertujuan: 1. Sebagai pelaksanaan poin (1) dan (2) di atas. 2. Sebagai kerangka dasar pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai misi Dinas Pendidikan dan Pengajaran. 3. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan bidang Kependidikan. 4. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi baik antara SKPD Daerah, antara ruang dan waktu maupun antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Daerah. 5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 6. Menggalang partisipasi masyarakat. 7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan daerah yang tertinggi hirarkinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.Selanjutnya RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

6

program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dokumen perencanaan berikutnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya setiap tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan berikutnya adalah Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau sebagai satu organisasi Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Desentralisasi dan pembantuan di bidang Pendidikan, menyusun Rencana Strategi periode 2013 – 2018, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan pendidikan di wilayah Kabupaten Lamandau yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Lamandau periode 2013 – 2018 dan kebijakan Nasional bidang Pendidikan. Selanjutnya Renstra Disdik tersebut akan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Renja Disdikjar yang memuat program dan kebijakan setiap tahun. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan terintegrasi sebagai sebuah kesatuan yang saling mendukung dan tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan: Bab I.

Pendahuluan Pada Bab I dijelaskan mengenai: latar belakang Renstra, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD Bab II memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber


7

daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capain penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu.

Bab III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada bagian ini dikemukakan indetifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Telaahan Renstra Dinas Pendidikan ,Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pada bab IV ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Dinas Pendidikandan Pengajaran Kabupaten Lamandau.

Bab V.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab V menggambarkan program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2013 – 2018 yang meliputi: program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD, program dan kegiatan lintas SKPD, dan program dan kegiatan kewilayahan.

Bab VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau; serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerjaa Dinas Daerah Kabupaten Lamandau. Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian (a) yang tersebut di atas Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Pembinaan pendidikan dasar, menengah; 3. pembinaan pendidikan non formal dan informal; 4. pembinaan pengembangan standar nasional pendidikan; 5. pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan; 6. penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009. Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau terdiri dari: 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau; 2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau : a. Kepala Sub Bagian Perencanaan; b. Kepala Sub Bagian Keuangan ; c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.


10

3. Bidang terdiri dari : a. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa, membawahkan : 1) Kepala Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Luar Biasa; 2) Kepala Seksi Sekolah Dasar 3) Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama.

b. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan : 1) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas ; 2) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

c). Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan: 1) Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan ; 2) Kepala Seksi Masyarakat ; 3) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

d). Kepala Bidang Pengembangan Standart Nasional Pendidikan, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pengembangan Data Pendidikan; 2) Kepala Seksi Pengembangan Standart Mutu Pendidikan ; 3) Kepala Seksi Pengembangan Standart Akses Pendidikan; 4. Kelompok Jabatan Fungsional ; 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).


10

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LAMANDAU LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 05 MARET 2012

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN LUAR BIASA

SUBBAG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

BIDANG PENGEMBANGAN STANDART NASIONAL PENDIDIKAN

SEKSI TK DAN SEKOLAH LB

SEKSI PENDIDIKAN MENENGAH ATAS

SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

SEKSI PENGEMBANGAN DATA PENDIDIKAN

SEKSI SEKOLAH DASAR

SEKSI PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT

SEKSI PENGEMBANGAN STANDART MUTU PENDIDIKAN

SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN GENDER

SEKSI PENGEMBANGAN STANDART AKSES PENDIDIKAN

SEKSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

SUBBAG KEUANGAN

UPTD


11

2.2 Sumber Daya 2.2.1

Kepegawaian 1) Berdasarkan Eselon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau tahun 2014 berdasarkan: Eselon - Eselon IIb

= 1 orang

- Eselon IIIa

= 1 orang

- Eselon IIIb

= 3 orang

- Eselon IV

= 13 orang Jumlah = 18 orang

2) Berdasarkan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau tahun 2014 berdasarkan: Pendidikan - Pascasarjana (S2)

= 4 orang

- Sarjana

= 18 orang

- Sarjana Muda (D3)

= 3 orang

- SLTA

= 9 orang

- SLTP

= - orang Jumlah

= 34 orang

3) Berdasarkan Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau tahun 2014 berdasarkan: Golongan - Golongan IV

= 16 orang

- Golongan III

= 10 orang

- Golongan II

= 8 orang

- Golongan I

= - orang Jumlah

= 34 orang


Selain jumlah di atas terdapat pula Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 37 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut : - S1

= 10orang

- D3

=

- SMA

= 24 orang Jumlah

3 orang

= 37 orang

Ada Juga terdapat unit kerja pendidikan dikecamatan dan pengawas : - Pengawas SD /SMP/SLTA

= 38 orang

- Penilik PLS/TLD/FDI

= 10 orang

Jumlah

= 48 orang

Sedangkan Tenaga Fungsional yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas mengajar dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Tenaga Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau Per Pebruari 2014 No

Tugas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Guru TK Guru SD Guru SMP Guru SMA Guru SMK Penilik Pengawas TK/SD Pengawas Dikmen Jumlah

SD -

SMP 67 23 -

SLTA 279 539 38 -

4

90

852

Pendidikan D1 D2 6 52 26 1.215 27 24 1 17 1 2 25 61

1.335

D3 3 27 45 6 7 15 1

S1 13 210 370 170 69 7 21 5

S2 1 1 4 7 3 2

104

865

18

Sumber data NUPTK ( Peb 2014)


Jumlah 421 2.041 508 201 82 22 46 8 3.196

2.2.2

Aset Atau Modal Daftar Peralatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau Per Desember 2014

No.

1

2

3

4 5 6 7

8 9 10

Nama Barang

Jumlah /

Jumlah Harga

Ukuran

Satuan

Merk / Ukuran

Komputer

HP Pavilion 2007

Note Book/Laptop

Compac 2007/Sedang,Plastik

4 Buah

Note Book/Laptop

Dell 2007/Sedang

1 Buah

AC Split

Uchida 2007

5 Buah

Kipas Angin Berdiri

Matsunichi 2007

6 Buah

Printer Laser Jet Setara 1020

HP 1200

2 Buah

Printer IP 1200

Canon IP 3000

6 Buah

UPS Setara ICA

Protech Pro 808

6 Buah

UPS 600 VA

Bravo

1 Buah

Gorden Tarik


6 Buah/15 Inch

25 Meter

9,400,000

4,233,500

16,900,000

3,000,000 320,000

1,827,000

1,096,000

1,041,200

250,000

11

12

13 14 15

16

17

18

Instalasi Intercom

Panasonic

16 Buah

Air AP 1131 AG - AK9

1 Unit

Air AP 121 AG - AK9

5 Unit

Kipas Angin Gantung

3 Buah

Komputer

Accer

5 Buah

Printer

Canon

6 Buah

Gorden Tarik

Kain/Plastik

Note Book/Laptop

Toshiba 2008

245 Meter

3 Buah

1,315,200

8,325,000

3,165,000 480,000

8,125,000

1,096,000

200,000

16,000,000

13,500,000

19

20

21

22

Kursi Tamu

1 Set

Rak Arsip

Sedang

15 Buah

Almari

Sedang

15 Buah

Meja Kerja

OD.260 SAGA Brow

15 Buah


1,500,000

1,445,457

945,000

23

24

25

26

Kursi Kerja

Inschachi D.610 Oscar/Pabrik/Nijlan,Hidrolic,Packing,Heavy Duty.T

6 Buah

Kursi Putar Biro 1/2 besar

Inschachi D.830 Oscar/Pabrik/Nijlan,Hidrolic,Rocking, T.Control Arm Kest

14 Buah

Kursi Rapat

Caesar N.Crome Planting-Alock/Brown

50 Buah

Kamera Digital

Nikon D 60 18-55 mm 11 Kit

27

Sound Sistem

28

Speaker Actif 15"

29 30

31 32

33 34

35

BMG 6 chanelPMX 602

Stand Speaker

Mic Wireless

Mic Wireless B/J Canel

Kabel Speaker

1 Unit

1 Buah

1 Buah

1 Pasang

1 Set

1 Pasang

2 Rol

Ampli TOA 120 Wat

1 Buah

Colom 10 Wat

10 Buah

Mic Meja Drig Dong

1 Buah


3,060,000

1,635,000

498,000

6,950,000

2,500,000

6,500,000

1,500,000

2,000,000

1,000,000

350,000

2,000,000

250,000 750,000

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Kabel Amplifire

2 Rol

250,000

Printer

Canon LBP 2900

2 Buah

2,800,000

Monitor LCD

LG.17" LCD

4 Buah

1,800,000

CPU

Intel Pentium

2 Buah

3,600,000

UPS

IP 600 PA.ICA

5 Buah

980,000

Hardisk External

HD 250 GB Axio

2 Buah

950,000

Mesin Tik Portabel

Olimpia SM 18

3 Buah

2,375,000

Kalkulator

Casio GX 16

6 Buah

220,000

Mesin Hitung Uang Digital

ZSA 2710

2 Buah

2,950,000

AC.LG 1/2 PK

LG.1/2 PK 300 Wat

3 Buah

3,700,000

Komputer PC Unit

Sedang/Plastik

6 Unit 9,950,000

47

Pengadaan Teralis

142 M 1

48

Pengadaan Meubelair

49

Meja rapat & Kursi

Active Galant MKO 120 +Issabel

Pengadaan Kursi Rapat

Chitose Innovation /by Your Inspiration, Sakata Caesar Broww(Abu-Abu), Caesar N.Crome, Planting-Brown/Black

Pengadaan Sofa

Sedang/Kanpas

14,950,000

50

51

1 Set

19 Kotak (75 Buah)

495,000

3,450,000

Daftar Tanah dan Bangunan


2 set

No.

Nama Aset

Bahan Bangunan

Keterangan

1

Bangunan Gedung Kantor Permanen

Beton Semenisasi

Baik

2


Beton Semenisasi

Baik

3


Beton Semenisasi

Baik

4

Rumah Negara Gol.I Tipe C Semi Permanen

Beton Semenisasi

Baik

5


Beton Semenisasi

Baik

6

Rumah Dinas/Mess Guru

Kayu

Rusak Ringan

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Indikator Kinerja Pelayanan Pendidikan Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuan yaitu : 1)

Pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah.

2)

Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik secara berkesinambungan dan terarah.

3)

Terwujudnya sumber daya manusia yang berbudi pekerti,tangguh, berkualitas, dan berwawasan kebangsaan.

4)

Meningkatnya pemerataan program penuntasan buta aksara dan wajar 12 tahun dan Sekolah Gratis.

5)

Meningkatnya daya tampung siswa

6)

Terlaksananya program penyetaraan guru Sarjana S1 dan S2 Pendidikan.

7)

Terpenuhinya tenaga pengajar mulai SD sampai Sekolah Menengah Atas.


8)

Terlaksananya rekrutmen guru kontrak dan guru bantu melalui Insentif Guru Daerah.

9)

Meningkatnya prosentase kelulusan yang masuk perguruan tinggi.

10) Meningkatnya mutu prestasi akademik dan potensi keterampilan siswa sekolah menengah. 11) Meningkatnya mutu prestasi akademik dan potensi keterampilan siswa sekolah menengah 12) Meningkatnya mutu penguasaan kompetensi dasar melalui Ujian Nasional. 13) Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana Laboratorium sekolah. 14) Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana ruang belajar. 15) Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana olah raga sekolah. 16) Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan gedung perpustakaan sekolah.1 17) Meningkatnya referensi buku wajib dan buku bacaan di sekolah. 18) Terwujudnya pembentukan gugus sekolah dan komite sekolah 19) Meningkatnya rasa kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan. 20) Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. 21) Terwujudnya administrasi, pelaporan yang akurat dan tepat waktu. 22) Terwujudnya SDM yang berkualitas dan profesional. 23) Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan 2.4.1

Tantangan Pembangunan pendidikan tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global.Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan yang memiliki persoalan dan tantangan yang semakin kompleks. Dalam dimensi sektoral tersebut, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada SDM dalam rangka menyiapkan tenaga kerja tapi juga dapat menjawab tantangan antara lain : 1.

Masih adanya buta aksara tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) masih ada anak putus sekolah, walaupun sangat kecil khususnya pada kelas-kelas rendah di SD, (2) sebagian dari pekerja yang berasal dari daerah lain berusaha di Kabupaten Lamandau; dan (3) menurunnya perhatian masyarakat terhadap upaya pemberantasan buta aksara. Di samping putus sekolah, masih terdapat pula sejumlah anak-anak usia sekolah yang tidak


dapat bersekolah sama sekali karena persoalan ekonomi sehingga jika tidak ditangani segera akan menambah jumlah buta aksara secara signifikan 2. Akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan dan perawatan melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) masih terbatas dan tidak merata. Dari sekitar 46% anak usia 0-6 tahun, yang memperoleh layanan PAUD termasuk pendidikan di TK. Di antara anak-anak yang memperoleh kesempatan PAUD tersebut, pada umumnya berasal dari keluarga mampu di daerah perkotaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak perdesaan belum memperoleh kesempatan PAUD secara proporsional. 3. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun sudah mencapai 85,75% dan 68,97%. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar 14,25% anak usia 7-12 tahun dan sekitar 31,21% anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Penyebab utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan ekonomi, yang bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah serta harus bekerja dan mencari nafkah. 4. Masalah guru atau pendidik lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan guru dilihat dari keahliannya. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya (mismatch) yang masih banyak terjadi terutama pada jenjang TK, SD dan SMP. Dalam kaitannya dengan kelayakan mengajar guru, data Profil Disdik tahun 2005 menyebutkan bahwa persentase guru yang tidak layak mengajar masih cukup tinggi, terutama pada jenjang TK/RA yaitu sekitar 267 orang (75,42%) dan jenjang SMP yaitu sekitar 388 orang (45,49%) baik pada sekolah negeri maupun sekolah swata. 5. Faktor lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan daya saing adalah anggaran pendidikan yang belum memadai, baik ketersediaannya maupun dalam efisiensi pengelolaannya. Angaran pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah minimal 25%. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini, anggaran pendidikan baru mencapai 9,2% dari APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat. 6. Hal lain dalam kaitannya sarana dan prasarana pendidikan adalah penggunaan dan pemanfatan tehnologi komunikasi dan informasi (information and communication


technology/ITC). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada sekolah yang ada di Kabupaten Kotabaru masih sangat terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan dalam penggunaan TIK, maka perlu diintensifkan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan: pertama, untuk dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan pendidikan melalui otomatisasi pendataan, pengelolaan, dan perkantoran; kedua, pendayagunaan TIK baik sebagai materi kurikulum maupun sebagai media dalam proses pembelajaran interaktif.

Selain itu, pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2.4.2 Peluang 1. Sampai dengan tahun 2014, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, pendanaan biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar 12 tahunmenempati prioritas pertama. Total anggaran untuk program Wajar Dikdas 12 tahun pada tahun 2014 adalah sekitar Rp. 218.268.446 Adapun alokasi perinciannya adalah untuk: pembiayaan bantuan operasional satuan pendidikan SD/SMP/SMA sederajat; penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perbaikan gedung/ruang kelas; perluasan akses SLB dan sekolah inklusif; serta pengembangan sekolah wajar layanan khusus. 2. Adanya program BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Komponen pembiayaan yang termasuk dalam BOS


adalah uang formulir pendaftaran, buku, pemeliharaan, ujian sekolah dan ulangan, honor guru/tenaga kependidikan honorer, serta kegiatan kesiswaan. Secara bertahap, BOS dikembangkan menjadi school funding formulation yang memperhitungkan kemampuan masyarakat kaya dan miskin, serta harga setempat. Dengan kebijakan BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan pendidikan dasar bebas biaya terbatas. Selain itu, pemerintah tetap akan memberikan bantuan biaya personal bagi siswa dan bagi sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga miskin dan daerah bermasalah. 3. Program PAUD dianggarkan sekitar Rp.

2.807.642.500 (2014), diperuntukkan bagi

kebijakan strategis yang termasuk dalam tema pemerataan dan perluasan akses, yaitu perluasan akses PAUD. Anggaran tersebut berangsur-angsur meningkat signifikan hingga tahun 2018. Pendidikan menengah dianggarkan sekitar Rp. 9.828.917.000 miliar (2014) dan akan ditingkatkan terus hingga tahun 2018, yang antara lain untuk membiayai kebijakan strategis yang termasuk dalam tema pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, yaituperluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu; perluasan pendidikan kecakapan hidup; pengembangan sekolah berkeunggulan lokal; akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi. 4. Anggaran Wajar Dikdas 9 Tahun diperuntukkan juga untuk penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan.

Penyediaan

sarana/prasarana

SD/MI/sederajat

mencakup

rehabilitasi dan revitalisasi sarana/prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/sederajat, kegiatan penyediaan sarana/prasarana antara lain diarahkan untuk membangun unit sekolah baru dan ruang kelas baru. Pembangunan USB/RKB hanya dilakukan pada jenjang SMP/MTs/sederajat, untuk lebih mendorong peningkatan APM SMP/MTs/sederajat makin mendekati angka APM SD/MI/sederajat yang sudah lebih baik.

5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang dianggarkan sekitar Rp. 14.326.561.522 miliar (2014), selain untuk rekrutmen guru dalam rangka program Wajar Dikdas, juga akan digunakan untuk pembiayaan kebijakan strategis yang termasuk dalam tema peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, yaitu pengembangan guru sebagai profesi dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan organisasi profesi pendidik dan tenaga kepemendidikan. Kebijakan yang strategis untuk membenahi persoalan guru tersebut akan terus berlanjut hingga tahun 2018.


DATA PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2013/2014 KABUPATEN LAMANDAU

No

sekolah

Jenjang Pendidikan

Murid

Status Guru

Negeri

Swasta

Negeri

Swasta

PNS

Non PNS

Rombel Jumlah Guru

Ruang Kelas

Negeri

Swasta

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

12

13

14

578

20

5

Putus Sekolah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

TK/RA

9

79

420

2873

75

198

273

20

160

2

SD

104

6

8789

731

789

90

879

628

34

3

MI

2

2

418

121

24

11

35

15

7

4

SMP

48

-

3184

-

233

-

233

146

-

182

-

-

-

5

MTs

1

1

176

89

11

-

11

6

3

9

-

-

-

6

SMA

11

-

1629

-

140

14

154

72

-

69

-

3

-

7

MA

1

1

39

8

11

21

32

3

2

5

-

-

8

SMK

6

-

617

-

64

12

76

36

-

36

-

-

JUMLAH

183

89

15.272

3.822

1.347

346

1.693

926

206

869

20

8


15

0

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pendidikan mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.Semakin tinggi pendidikan penduduk, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam pembangunan. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lamandau relatif tinggi dibanding lima tahun yang lalu, karena adanya program pemerintah wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis di Kabupaten Lamandau. Untuk itulah pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam bidang pendidikan, namun hasilnya masih belum maksimal khususnya di tingkat SLTA. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai indikator yang menggambarkan kondisi pendidikan pada saat ini, antara lain pada aspek kesempatan belajar dan mutu pendidikan diberbagai jenjang pendidikan. Pencapaian dalam kesempatan belajar dapat dilihat dari indikator : (1) angka partisipasi; (2) angka mengulang kelas; (3) angka putus sekolah; (4) angka kelulusan; (5) angka melanjutkan; dan (6) angka penyelesaian. Sedangkan mutu pendidikan dapat diketahui melalui indikator : (1) Nilai Ujian Akhir Nasional / Ujian Nasional; (2) Rasio siswa guru; Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

24

(3) Rasio siswa-kelas; (4) Rasio kelas-ruang kelas kelas; (5) Rasio laboratorium-sekolah; (6) Tingkat kelayakan mengajar guru. Berikut gambaran pencapaian pada masing-masing komponen : Akses pada Kesempatan Belajar Angka Partisipasi Berdasarkan data partisipasi penduduk terhadap pendidikan tahun 2012/2013 didapatkan bahwa angka partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI sebesar 100%, SMP/MTs sebesar 100%, dan SMA sederajat sebesar 50,88%. Data ini menunjukkan bahwa anak usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan pendidikan SD, untuk usia 13-15 tahun juga telah mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs, dan untuk usia 16-18 tahun yang belum mendapatkan pelayanan SMA sederajat sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lamandau yang belum mendapatkan layanan pendidikan seluruhnya hanya pada tingkat SMA. Perlu diakui bahwa fasilitas pelayanan pendidikan di wilayah Kabupaten Lamandaucukup baik, termasuk SMA/SMK telah ada di semua wilayah kecamatan.Layanan pendidikan merupakan salah satu tuntutan hak dasar masyarakat yang mutlak diupayakan. Dapat terpenuhinya tuntutan atas layanan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang kemudian pada gilirannya, secara makro dapat diharapkan akan membawa peningkatan kinerja serta daya saing dalam produktivitas kerja. Angka Mengulang Kelas Pada tahun ajaran 2012/2013 angka mengulang SD/MI sebesar 0,031%, SMP/MTs sebesar 0,03%, dan SMA sederajat 0,04%. Data angka mengulang kelas untuk tiap tingkatan dapat dilihat pada Tabel 1.1.1 berikut ini :


25

Tabel 1.1.1 Angka Mengulang Kelas SD/MI, SMP/MTs, dan SMA Tahun 2012/2013 Tingkat

Jenjang No. Pendidikan

I

II

III

IV

V

VI

0,03%

0,04%

0,02%

1.

SD/MI

0,05%

0,03%

0,02%

2.

SMP/MTs

0,03%

0,03 %

0,03 %

3.

SMA

0.04%

0,04%

0,04%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Lamandau 2013 Data tersebut di atas menunjukkan angka mengulang kelas pada SD dan SMA sederajat masih sangat tinggi. Tingginya angka mengulang kelas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pola pembelajaran kurang menarik, (2) bekal awal mereka kurang baik, dan (3) sarana yang dimiliki siswa maupun sekolah sangat kurang, sehingga tidak mampu memberikan kemudahan siswa belajar. Ketiga faktor penyebab tersebut perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan angka mengulang kelas. Angka Putus Sekolah

Di wilayah Kabupaten Lamandau pada tahun 2012/2013angka putus Sekolah Dasar SD 0,04%, SMP, 0,03 % dan SMA, 0,04 % Angka putus sekolah di wilayah Kabupaten Lamandauterus menurun. Tabel 1.1.3 Menunjukkan angka putus sekolah per tingkatan. Tabel 1.1.3 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA Tahun 2012/2013 Tingkat

Jenjang No. Pendidikan

I

II

III

IV

V

VI

0,05%

0,04%

0,02%

1.

SD/MI

0,04%

0,05%

0,02%

2.

SMP/MTs

0,03%

0,03 %

0,03 %

3.

SMA

0.04%

0,04%

0,04%

Sumber: LPPD, Dinas Pendidikan 2013 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

26

Untuk mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah perlu diupayakan: (1) sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan; (2) memberikan motivasi kepada siswa bahwa mereka dapat menyelesaikan pendidikan apabila rajin belajar; (3) memberikan dukungan bea siswa; (4) melakukan pendekatan social budaya agar anak tidak terkendala sosial budaya setempat dalam menyelesaikan pendidikannya, serta (5) mempersiapkan anak yang baru masuk sekolah. Lima upaya tersebut perlu dimaksimalkan untuk menekan siswa putus sekolah. Angka Kelulusan Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Di wilayah Kabupaten Lamandauangka kelulusan pada tahun 2012/2013 sebesar 100%, 98%, 96% untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Kelulusan terkait dengan erat dengan mutu proses pembelajaran. Siswa dapat lulus jika proses pembelajaran bermutu sehingga daya serap mereka bagus sehingga lulus ujian akhir. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan parallel dengan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Peningkatan Mutu Pendidikan Nilai Ujian Akhir Nasional/Nilai Ujian Nasional Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan adalah hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian Nasional (UN). Berdasarkan data hasil hasil Ujian Akhir tahun ajaran 2009/2010 rata-rata nilai UAS/UN untuk SD/MI adalah 7,40, untuk SMP/MTs rata-rata 6,87, dan untuk SMA sederajat rata-ratanya 6.40 Rasio Siswa-Guru dan Siswa-Kelas Rasio siswa-guru merupakan indikator mutu input pendidikan, karena dengan rasio siswaguru yang baik diharapkan proses pembelajaran berjalan baik pula. Idealnya perbandingan antara siswa dan guru untuk SD 1:30, untuk SLTP dan SLTA 1: 24, sehingga jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar tidak terlalu besar dan beban jam mengajar juga tidak terlalu benyak.


27

Berdasarkan data tahun 2009 rasio siswa-guru untuk jenjang pendidikan SD/MI, SLTP, dan SLTA telah memenuhi standar ideal (SD 1:20, SLTP 1:11, dan SLTA 1:11). Namun masalah yang terjadi adalah ketidakmerataan distribusi guru.Gambaran tersebut menunjukkan bahwa disamping penambahan guru, perlu upaya meratakan guru untuk mengurangi kelebihan di satu sekolah dan kekurangan di sekolah lainnya. Kelayakan Mengajar Guru Guru mempunyai peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga diperlukan kelayakan untuk mengajar pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kelayakan mengajar guru, dapat dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kesesuaian mengajar dengan latar belakang pendidikannya. Berdasarkan data tahun 2013, persentase guru yang dinilai tidak layak mengajar sebesar 19,40% untuk tingkat TK/RA, 70,00% untuk SD/MI, 80,00% untuk SMP/MTs, dan 95% untuk tingkat SMA sederajat. Data tersebut menunjukkan perlunya upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualifikasi guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, maupun guru SMA. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pengiriman guru mengikuti pendidikan kualifikasi ke kampus dapat menyebabkan sekolah kekurangan guru, sehingga proses pembelajarn dapat terganggu. Oleh karena itu perlu diupayakan cara agar guru dapat mengikuti program kualifikasi, tetapi proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar.

Kondisi Gedung Sekolah Kondisi sekolah dan ruang kelas dapat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, jika dilihat dari fungsi dan kegunaan gedung dan ruang kelas.Tabel 1.2.4 berikut menunjukkan kondisi gedung sekolah yang ada di Kabuapaten Lamandau.


28

Tabel 1.2.4 Kondisi Ruang Kelas SD/MTs, SMP/MTs, dan SMA/MA Tahun 2012/2013 Kondisi No. Jenjang Pendidikan

Rusak Berat

Rusak Ringan

Baik

(%)

(%)

(%)

1.

TK/RA

0

20,00

80,00

2.

Sekolah Dasar

0

10,25

89,75

3.

SMP

1,50

10,50

88,00

4.

SMA

0

0,50

99,50

Sumber: Profil Disdik 2012/2013 Data di atas menunjukkan bahwa kerusakan gedung sekolah sudah mulai dapat diatasi. Untuk tingkat TK/RA gedungnya rusak berat belum ada, rusak ringan 20,0%, untuk SD gedungnya rusak berat belum ada, rusak ringan 10,25%, tingkat SMP gedungnya rusak berat 1,50%, rusak ringan 10,50%, dan tingkat SMA gedungnya rusak ringan 0,50%. Kerusakan gedung dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan. Oleh karena itu dalam rangka menuntaskan Wajar 9 tahun, kerusakan tersebut perlu diatasi, sehingga dapat memberikan kenyamanan pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

3.2 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan 3.2.1 Target Dengan memperhatikan profil pendidikan Kabupaten Kotabaru, target yang hendak dicapai pada kurung waktu 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut: 1. Lembaga Pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang tersedia : - TK

= 65 buah, kondisi baik

- SD/MI


- SMP/MTs



29

- SMA/SMK

= 19buah, kondisi baik

2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Lamandau - Penuntasan Buta Aksara sebanyak100% - Tamat/Lulus SLTA minimal sebanyak 97% - Siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi minimal sebanyak 40% - Angka Putus Sekolah SLTP sebanyak 0% - Angka Putus Sekolah SMA sebanyak maksimal 0% 3. Keadaan sarana prasarana pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs - Kondisi baik 99% - Kondisi rusak ringan maupun rusak berat 1% 4. Mutu lulusan - Hasil Ujian Akhir SD 60% berkategori baik ( Nilai > 7,5 ) - Hasil Ujian Akhir SLTP 50% berkategori baik ( Nilai > 7,5 ) - Hasil Ujian Akhir SMA sederajat 50% berkategori baik (Nilai > 7,5) 5. Ketersediaan tenaga pendidik - Rasio Guru-Siswa pada tingkat SD/MI 1: 30 - Rasio Guru-Siswa pada tingkat SLTP 1: 24 - Rasio Guru-Siswa pada tingkat SLTA 1: 24 - Terlaksananya pemerataan distribusi guru 6. Tingkat pendidikan tenaga pendidik - Guru SD berkualifikasi pendidikan keguruan minimal D2 sebanyak 2,00% S1 98,00 % - Guru SLTP berkualifikasi pendidikan S1 sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan sebanyak100% - Guru SLTA, berkualifikasi pendidikan minimal S1 (100%) sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.


30

Angka Proyeksi SD/MI Tahun 2014 Sampai 2018

Komponen

Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

Angka Putus Sekolah

0,04%

0,03%

0.02%

0,01%

0%

Angka Lulusan

100%

100%

100%

100%

100%

32

32

32

32

32

APM

100%

100%

100%

100%

100%

Siswa Baru Tingkat 1

1.500

1.600

1.800

2.000

2.300

0

200

500

750

1.000

7.861

8.061

8561

9.211

10.211

2017

2018

Angka Rasio Murid Guru

Tambahan Siswa Baru TK 1 Jumlah Siswa

2. Angka Proyeksi SMP Angka Proyeksi SMP Tahun 2014 Sampai 2018 Komponen

Tahun 2014

2015

2016

Angka Putus Sekolah

0.03

0,03%

0,02%

0.1%

0%

Angka Lulusan

95%

100%

100%

100%

100%

24

28

32

32

32

APM

100%

100%

100%

100%

100%

Siswa Baru Tingkat 1

1.050

1.200

1.400

1.600

1.800

0

150

300

450

600

3.050

3.250

3.650

3.850

4.050

Angka Rasio Murid Guru

Tambahan Siswa Baru TK 1 Jumlah Siswa


31

Angka Proyeksi SMA Tahun 2014 Sampai 2018 Komponen

Tahun

Angka Putus Sekolah Angka Lulusan

2014

2015

0,04%

0,03%

0,02%

0,01%

0%

96%

97%

98%

99%

99%

11

15

19

24

24

50,99%

52,20%

55,35%

57,18%

60,00%

530

600

800

1.000

1.200

0

70

200

200

200

1.600

1.670

1.800

2.000

2.200

Angka Rasio Murid Guru APM Siswa Baru Tingkat 1 Tambahan Siswa Baru TK 1 Jumlah Siswa

2016

2017

2018

3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi

pedoman perencanaan bagi seluruh stakeholder

pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan Kebijakan Pembangunan selama lima tahun. Arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan mencermati gambaran umum situasi daerah guna mencapai tujuan strategis

pembangunan

daerah,

maka

Pemerintahan

Kabupaten

Lamandau

kedepan

memprioritaskan delapan bidang pengembangan, yaitu:


32

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; 2. Meningkatkan SDM agar generasi muda memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan mampu mandiri; 3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan anak menurun; 4. Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan msyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; 5. Membuka keteisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancar angkutan orang, barang dan jasa; 6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN, agar

pemerintahan

menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 8. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhn Yang Maha Esa. 9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan. 10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Adapun proritas pengembangan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang berhubungan langsung

dengan

SKPD

Dinas

Pendidikan

adalah

Peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia,diarahkan untuk mencapai SDM yang berkualitas yang mampu mengelola sekaligus mempertahankan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lamandau dengan baik. Begitu pula halnya untuk pengembangan bidang-bidang yang lain, dan akan melibatkan program dan kegiatan utama dan pendukung dalam koordinasi SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab terhadap bidangnya yang di jabarkan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.


33

VISI

: “Terwujudnya KesejahteraanMasyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yng Maha Esa”

Visi tersebut diatas sejalan dengan visi Dinas Pendidikan yaitu : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lamandau yang cerdas,Terampil, Mandiri, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya” dan berkesesuaian dengan Misi 2Kabupaten Lamandauyaitu : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia agar Generasi Muda memiliki Pengetahuan, Ketrampilan dan Mampu Mandiri. Adapun program strategi Dinas Pendidikan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih antara lain :  Program Pendidikan Anak Usia Dini  Program Pendidikan Dasar  Program Pendidikan Menengah  Program Pendidikan Non Formal  Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  Program Pendidikan Tinggi (Politeknik Lamandau)

Tabel C.11 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi

:

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yng Maha Esa”.

1. Misi 2: Meningkatkan SDM agar generasi muda memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan mampu mandiri; . Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

34

Misi dan Program N o

Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD

KDH dan Wakil KDH terpilih

(1)

(2)

(3)

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Soal Pemerataan , Blum maksimalnya Lembaga PAUD di Pedesaan

Adanya Program Paudisasi Oleh Kemdiknas

Misi 2Meningkatka

n SDM agar generasi muda .

memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan

mampu

mandiri;

1

Program Pendidikan Usia Dini

1 Anak

Akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan dan perawatan melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) masih terbatas dan tidak merata. Dari sekitar ....anak usia 0-6 tahun, yang memperoleh layanan PAUD adalah baru (%). Untuk anak usia 5-6 tahun yang jumlahnya sekitar .....anak, baru sekitar ....anak (atau sekitar .....%) yang memperoleh layanan pendidikan di TK. Di antara anak-anak yang memperoleh kesempatan PAUD tersebut, pada umumnya berasal dari keluarga yang punya


35

perhatian terhadap perkembangan anaknya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak-anak perdesaan belum memperoleh kesempatan PAUD secara maksimal/proporsional .

Angka partisipasi Murni (APM) penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun sudah mencapai100% . Hal tersebut menunjukkan semua anak usia 7-12

1.

tahun dan anak usia 13-15 tahun telah Program 2 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

bersekolah, kecuali

2.

karena putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Penyebab utama anak putus sekolah atau tidak

3.

Pertambahan Penduduk dan Migrasi penduduk dari daerah lain, Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam pendidikan, Adanya Anak Usia Sekolah mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga.

Program BOS danPendidikan Gratis bagi siswa SD dan SLTP.

melanjutkan sekolah adalah karena alasan ekonomi, yang bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah serta harus bekerja dan mencari nafkah.


36

Program ini bertujuan untuk

meningkatkan

akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah

yang

bermutu

dan

terjangkau bagi semua penduduk, laki-laki dan perempuan,

melalui

pendidikan

formal

yaitu SMA, SMK, MA, atau bentuk lain yang sederajat.

Program

pendidikan menengah didorong

1.

untuk

mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah Program 3

menengah

pertama

sebagai

dampak

positif

pelaksanaan

Wajib

Belajar

2.

3.

Pendidikan

Dasar 9 Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui

4.

Pertambahan Penduduk dan Migrasi penduduk dari daerah lain, Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam pendidikan, Adanya Anak Usia Sekolah mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Siswa putus Sekolah

Penyelenggaraan Wajib belajar 12 tahun melalui Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) APBD II, dan didirikannya SMK seluruh kecamatan sehingga tercapainya perluasan Akses Pendidikan Menengah.

sekolah/madrasah umum

maupun

sekolah/madrasah kejuruan

dan

pendidikan nonformal, guna lulusan

mempersiapkan yang

tidak

melanjutkan jenjang

ke

pendidikan

tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Program Pendidikan Formal

4 Non

Masih adanya buta aksara tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu

1.

Kurangnya perhatian masyarakat dalam upaya pemberatasan buta aksara


Adanya Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) bagi Warga Belajar (WB) dan Pendataan Buta

37

(1) masih terjadinya

2.

anak putus sekolah, khususnya pada kelaskelas rendah di SD anak (tahun 2013) yang sebagian besar akan menjadi buta aksara, (2) sebagian dari aksarawan baru

3.

Adanya sejumlah anak usia sekolah tidak dapat bersekolah sama sekali Biasanya orang malu disebut buta huruf sehingga tidak mau mengikuti kegiatan Keaksaraan Fungsional.

Huruf By Name By Addres.

akan kembali menjadi buta aksara (relapse illiteracy) karena kemampuan literasi yang telah dimiliki tidak digunakan lagi; dan (3) menurunnya perhatian masyarakat terhadap upaya pemberantasan buta aksara. Keadaan ini membutuhkan perubahan strategi dalam pemberantasan buta aksara dengan menggunakan pendekatan yang lebih inovatif dalam program keaksaraan untuk memberantas buta aksara secara efektif dan massal. Di samping putus sekolah, masih terdapat pula sejumlah anak-anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah sama sekali karena persoalan ekonomi sehingga jika tidak ditangani segera akan menambah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

38

jumlah buta aksara secara signifikan. Masalah guru atau pendidik lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan guru dilihat dari keahliannya. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya

1.

(mismatch) yang masih banyak terjadi terutama pada jenjang Program 5 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

TK dan SMP. Dalam kaitannya dengan kelayakan mengajar

2.

guru, data Profil Disdik tahun 2012 menyebutkan bahwa

Faktor penghambat adalah masalah sebaran guru, di kota cendrung berlebih sehingga di kecamatan dan desa dianggap masih kurang. Guru yang tidak layak mengajar dan tidak berkesusuaian(Mism atch)

1.

2.

3.

persentase guru yang

Pengangkatan guru lulusan PGSD yang disesuaikan dari daerah asal. Penigkatan Mutu melalui pelatihan guru mata pelajaran Penerimaan CPNS disesuaikan kualifikasi jurusan.

tidak layak mengajar masih cukup tinggi, terutama pada jenjang TK/RA yaitu sekitar ....orang (.....%) dan jenjang SMP yaitu sekitar ..... orang (........%) baik pada sekolah negeri maupun sekolah swata.

Program Pelayanan Pendidikan

6

Hal lain dalam kaitannya sarana dan prasarana pendidikan adalah penggunaan dan pemanfatan tehnologi komunikasi dan informasi (information

1.

2.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada sekolah yang ada di Kabupaten Lamandau masih sangat terbatas. Sarana TIK di sekolah dirasa masih kurang


1.

2.

Kegiatan Pelatihan mata pelajaran TIK untuk guru SMP dan SMA Adanya Program School Net

39

and communication technology/ITC). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada sekolah yang ada di Kabupaten Lamandau masih sangat terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan dalam penggunaan TIK, maka perlu diintensifkan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan: pertama, untuk dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan pendidikan melalui otomatisasi pendataan, pengelolaan, dan perkantoran; kedua, pendayagunaan TIK baik sebagai materi kurikulum maupun sebagai media dalam proses pembelajaran interaktif.

Program Pelayanan Pendidikan (Politeknik Lamandau)

7 Tinggi

Masih belum bisa menerima mahasiswa baru karena belum keluarnya ijin Operasional Penyelenggaraan Politeknik Lamandau.

1.

2.

3.

Tanah Politeknik masih dalam prosees serifikasi, Kampus tempat pelaksanaan Kuliah masih perlu dilengkapi sarana dan Prasrana; Tenaga Pengajar dan tenaga administrasi terbatas.


1.

2.

3.

Telah melakukan penyelesaian sertifikasi; Tiap tahun secara bertahp untuk melengkapinya; Secara bertahab untuk meminta bantuan dari tenaga Pengajar Undip Semarang;

40

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra SKPD Dalam

menyusun

rencana

strategis

2013-2018,

diperlukan

analisis

kondisi

internalpendidikan nasional pada periode 2011-2015 sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi.Rangkuman hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut.

Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 35,20% padatahun 2008 menjadi 55,68% pada tahun 2013.

Pendidikan Dasar Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintahtelah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikansekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat.APK jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terus mengalami peningkatan dari 118,08% padatahun 2008 menjadi 123,66% pada tahun 2013. Pada periode yang sama, angkapartisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A juga telah maksimal 100% tetap100%. Selanjutnya, pada jenjang SMP/MTs/sederajat, APK juga meningkat dari100,13% pada tahun 2008 menjadi 100,18% pada tahun 2013.Pada periode yang sama, angkapartisipasi murni (APM) SMP/MTs/sederajat/Paket B juga meningkat dari70,49% menjadi100%. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru.Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, makaketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, sertadistribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.Pada Pada jenjang SMP secara nasional rasio guru terhadap siswa telah mencapai 16siswa per guru, tetapi jika dilihat data per provinsi, nampak disparitas rasio guruterhadap siswa yang cukup lebar antarprovinsi. Bila rasio guru terhadap siswa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

41

di Indonesia dibandingkan dengan rasio guruterhadap siswa di negara-negara lain, secara nasional, rasio guru terhadap siswa diIndonesia pada jenjang SD sudah mendekati rasio. Sementara itu, pada jenjangSMP, bahkan lebih baik dibandingkan dengan rasio di Amerika Serikat dan Inggris.Namun demikian, disparitas rasio guru terhadap siswa antarprovinsi di Indonesiakhususnya pada jenjang pendidikan dasar masih sangat lebar. Pendidikan Menengah APK SMA/SMALB/SMK/MA/MAK/Paket C mengalami peningkatan dari 53,00%pada tahun 2008menjadi 72,42% pada tahun 2013. Padaperiode yang sama, peningkatan angka partisipasi pendidikan jenjang menengahtersebut juga diikuti dengan menurunnya disparitas APK antara kabupaten dan kotadari 36,00% menjadi 50,88%.Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK) rasio guru terhadapsiswa secara nasional masing-masing telah mencapai 15 dan 16 guru per siswa.Namun, seperti halnya pada SD/MI dan SMP/MTs sebaran guru antarprovinsi tidakmerata.Rasio

guru

terhadapsiswa

yang sangat

baik (11

siswa

per guru)

pada

SMK/MAK.Sementara itu, rasio guru terhadap siswaSMA/MA sangat masih jauh. Pendidikan Nonformal Pendidikan nonformal mempunyai peranan penting untuk mengembangkan potensipeserta didik ddngan penekanan pada penguasaaan pengetahuan dan keterampilanfungsional untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal daninformal juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, angka butaaksara penduduk usia 15 tahun ke atas menurun dari 1,32% pada tahun 2008menjadi 0,90% pada tahun 2013. Tata Kelola Penguatan

tata

kelola

di

tingkat

satuan

pendidikan

dilakukan

melalui

penerapanManajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkankemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat.Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusatmaupun di tingkat daerah, telah disusun PsP Nomor 17 Tahun 2010 TentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas Nomor

15

Tahun2010

Tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Pendidikan

Dasar

di

Kabupaten/Kota.Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakansecara bertahap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

42

sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan berbasis kompetisi.Seiring dengan meningkatnya komitmen dari semua pihak untuk mendanaipendidikan, sejak tahun 2009 anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sepertiyang diamanatkan UUD 1945 telah terpenuhi. Dengan dipenuhinya komitmentersebut, anggaran pendidikan dalam APBN meningkat signifikan yangdialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah.Di samping itu,kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pendanaan pendidikan juga terusmengalami perkembangan.Untuk memperjelas peran pemerintah, pemerintahdaerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan telah disusun PP Nomor 48Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraannya; (2) prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal; (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran; dan (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sampai dengan tahun 2013/2014 terdapat sekitar 1.287 guru PNS dan 722 guru Swasta dari jenjang pendidikan di TK hingga pendidikan menengah, baik pada sekolah negeri maupun swasta. Namun jumlah tersebut belum memadai. Dalam kaitan dengan tenaga Pengawas Sekolah, data Disdik Kabupaten Lamandautahun 2013/2014 jumlah pengawas 43orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan sekolah yang menjadi sasaran supervisi, selain itu letak geografis sekolah yang menyulitkan supervisi, sehingga pengawasan proses pembelajaran belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemerintah telah berusaha menambah tenaga pendidik, khususnya guru. Upaya tersebut belum dapat memenuhi kekurangan guru di setiap jenjang pendidikan sebagai akibat adanya guru yang mencapai usia pensiun, berhenti, mutasi, dan meninggal dunia. Padahal jumlah siswa setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Untuk mengatasi kekurangan guru, telah mengajukan formasi pengadaan CPNS untuk tahun 2013. Kekurangan guru tersebut apabila dilihat dari rasio guru terhadap siswa akan menjadi kontras. Menunjukkan rasio guru terhadap siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA tahun 2013 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

43

yaitu20, 11, dan 11. Apabila dibandingkan dengan rasio guru terhadap siswa berdasarkan standar nasional pendidikan, maka jumlah guru pada jenjang tersebut sudah sangat ideal.Rasio ini tidak diikuti dengan pendayagunaan guru secara efisien. Beberapa faktor penyebab ketidakefisienan tersebut adalah terjadinya penumpukan guru di daerah perkotaan, kurikulum yang

sangat

terspesialisasikan pada pendidikan menengah, dan banyaknya sekolah dasar kecil dengan rata-rata jumlah murid di bawah 100 orang. Rasio pelayanan siswa per guru tersebut akan menjadi isu kebijakan penting dalam peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan, karena akan menghambat pemenuhan pembiayaan untuk biaya operasi satuan pendidikan dan upaya untuk meningkatkan gaji guru.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Masalah tata ruang dan lingkungan hidup yang menjadi isu sentral dalam pembangunan wilayah dan tertuang dalam Melinium Deplovmen Golds, halnya Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandausangat mendukung program dan masalah lingkungan hidup dibuktikan dengan penghargaan lomba kebersihan dan ke indahan lingkungan kantor se Kabupaten Lamandau dan lingkungan sekolah, Dinas Dikjar Kabupaten Lamandau mendapat juara I tahun 2012lomba kebersihan dan keindahan antar Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Untuk tingkat sekolah dinas pendidikan menggalakan UKS (usaha kesehatan sekolah dan juga dalam membangun sarana prasarana pendidikan Dinas Pendidikan mengacu standar sarana prasarana sekolah (Permendiknas No. 24 Tahun 2007) diantarannya antara lain : 1. Luas lahan memadai. 2. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. 3. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kendaraan. 4. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut : a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air. b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.


44

c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan. 5. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut : a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah,kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan. c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif lingkungan. Disamping standar sarana prasarana sekolah di atas di lingkungan kantor juga digalakan kebersihan setiap hari jumat dengan membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon hijau terutama menanam pohon gaharu minimal 20 pohon tiap sekolah.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis Pemerintah Pusat maupun Daerah khususnya Pemda Kabupaten Lamandautelah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 yang menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah. RPJM Daerah ini telah ditetapkan dalam Perda sehingga menjadi amanat rakyat kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. RPJM Daerah mengamanatkan arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja yang dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan atau pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun. Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandauyang telah disusun berdasarkan RPJM Daerah, melalui visi, misi, tujuan, kebijakan Kabupaten, program-program serta sasaran pembangunan sektor pendidikan yang berlaku untuk Kabupaten Lamandau. Dengan memperhatikan jabaran operasional Renstra Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandauselanjutnya setiap awal tahun anggaran disusun Rencana Kerja (Renja) SKPD


45

yang merupakan dasar untuk mengusulkan anggaran tahun yang akan datang setelah memperhatikan dinamika perkembangan aspirasi masyarakat dari hasil Musrenbang. Tujuan Stratejik adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari perryataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau. Berikut ini Isu Strategik yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau: 1. Perluasan Akses dan Meningkatkan Manajemen Pelayanan Pendidikan; 2. Meningkatkan Kualitas dan kesejahteraan Guru, serta mutu Lulusan (mutu pendidikan); 3. Meningkatkan kualitas & Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan; 4. Meningkatkan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Kesetaraan. Penguatan Program Pemerataan dan Perluasan Akses : • Pendanaan BOS dan BOS DAERAH APBD II Wajib Belajar 12 Tahun; • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Wajar; • Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif; • Perluasan akses PAUD • Pendidikan kecakapan hidup; • Perluasan akses SMA/SMK; • Pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh; • Pembangunan Politeknik Lamandau, • Penyediaan sarana dan prasarana Politeknik Lamandau;

Penguatan Program Peningkatan Mutu : • Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP; • Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana; • Perluasan pendidikan kecakapan hidup; • Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal ; • Pembangunan sekolah percontohan; • Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi; • Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan; Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

46

• Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pendidik (Guru dan Dosen). Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik : • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai; • Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran; • Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial pegawai; • Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; • Penataan regulasi pengelolaan pendidikan; • Peningkatan pencitraan publik; • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan; • Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Itjen, BPKP, dan BPK • Pengembangan aplikasi SIM dan memahami aplikasi secara terintegrasi (keuangan, aset, kepegawaian, dan data lainnya);


47

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Visi adalah gambaran atau pandangan tentang masa depan yang diinginkan. Dalam konteks perencanaan, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebuah visi diperlukan untuk menjadi pegangan dalam menghadapi masa depan. Dengan visi, gerak antisifatif dan inovatif organisasi diarahkan agar tetap fokus dan konsisten menuju rumusan harapan yang diinginkan di masa depan. Pembangunan Kabupaten Lamandau ke depan mengacu pada visi:“Terwujudnya KesejahteraanMasyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa antara potensi dan kekuatan realistik yang dimiliki dengan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi dan memperhatikan kesesuaiannya dengan kecenderungan pertumbuhan daerah.Visi tersebut juga disusun dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fungsi dan peran daerah dalam kerangka pembangunan wilayah.Di dalam fungsinya kegiatan-kegiatan yang dibangun untuk mewujudkan visi sehingga dapat menggerakkan dinamika internal daerah secara efektif dan pada gilirannya memberikan pengaruh yang positif dalam mendukung kemajuan daerah dalam bingkai wilayah yang lebih luas.Selain itu secara praktis visi haruslah mencerminkan kondisi realistis, dapat dicapai, dan terukur. Berdasarkan pendekatan di atas, Visi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau dalam pembangunan bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Lamandau dituangkan ke dalam rumusan sebagai berikut;

“TERWUJUDNYA

LAYANAN

PENDIDIKAN

YANG

PRIMA,

UNTUK

MEMBENTUK INSAN LAMANDAU CERDAS KOMPREHENSIF, MANDIRI, BERIMANDAN BERTAQWA SERTA BERBUDAYA”


48

Yang dimaksud dengan Layanan Pendidikan yang Prima adalah layanan pendidikan yang diprioritaskan secara cepat, tepat dan akurat serta melayani dengan ikhlas; Insan yang cerdas Komprehensif adalah insanyang cerdas secara menyeluruh baikintelektual,spiritual, emosional, dan sosial. Unggul dan gandrung akan keunggulan,Sedangkan Mandirimenunjukkan suatu kedewasaan sehingga tidak bergantung kepada orang lain, merupakan agen perubahan,inovatif dan produktif, disiplin tinggi serta mampu bersaing, Beriman adalah mempunyai iman atau ketetapan hati, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bertaqwa merupakan ketergantungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan segala perintahNya, menjauhi segala laranganNya dan ikhlas menerima hukum-hukum serta ketentuanNya, sedangkan Berbudaya bermakna bahwa dalam menjalankan tugas tetap ramah, sopan, santun, simpati, empati, mengedepankan musyawarah mufakat, menunjukkan budaya yang tetap dijaga dan dilestarikan. Misi Misi adalah tindakan yang seharusnya ditempuh atau dilakukan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi. Dengan demikian, berdasarkan visi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau yang juga sejalan dengan misi Kemdiknas 5 K, maka misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : Misi Dinas Pendidikan dan Pengajaran KabupatenLamandau 1. Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan saranaprasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah)dan penunjanglainnya. 2. Memperluas KETERJANGAUAN

layanan

pendidikan.

Mengupayakan kebutuhan

biaya

pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat. 3. Meningkatkan KUALITAS/MUTU dan relevansi layanan pendidikan. Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing. 4. Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa membedakan layanan pendidikan, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender. 5. Menjamin KEPASTIAN memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi.


49

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan visi dan misi Dinas pendidikan Kabupaten Lamandau, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2013-2018 sebagai berikut: Tujuan : 1.

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan sebagai upaya menyediakan sarana prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.

2.

Meningkatkan pelayanan mutu yang mencakup : penyempurnaan program pendidikan (kurikulum), penataan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan.

3.

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di kecamatan dan desa.

4.

Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Sasaran : 1.

Pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah.

2.


3.

Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana laboratorium sekolah.

4.

Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana ruang belajar.

5.

Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana olah raga sekolah

6.

Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan gedung perpustakaan sekolah.

7.

Meningkatkan pemerataan program wajib belajar sembilan tahun.

8.

Bantuan kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan formal non formal.

9.

Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan yang mencakup : peningkatan efisiensi manajemen pendidikan yang berlandaskan kepada sistem informasi yang akurat, tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan perkembangan teknologi.

10. Meningkatnya anak usia sekolah, warga belajar dan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. 11. 70 % Lulusan SMK bekerja pada tahun kelulusan.


50

4.3 Strategi dan Kebijakan Berdasarkan strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Lamandau dalam kurung waktu lima tahun (2013-2018), maka arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lamandau meliputi: 1.

Meningkatkan angka partisipasi pada pendidikan dasar dan menengah. Perluasan TK Binaan diharapkan dapat menjangkau setiap desa di kecamatan Kabupaten Lamandau. Untuk SD, SMP SATU ATAP, dan SMK, perluasan pendidikan diarahkan bagi kecamatan-kecamatan yang yang layak sesuai kriteria. Peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar 12 tahun dengan mempertahankanpendidikan dasar 12 tahun yang bebas biaya bagi masyarakat Kabupaten Lamandau.

2.

Muatan kurikulum yang bersifat nasional dan lokal yang berlandaskan pada konsep Broad Base Education dalam upaya mewujudkan konsep life skills, yang dapat memberikan bekal berupa kemampuan belajar sepanjang hayat (Learning Capacity) kepada peserta didik untuk masa depannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, prioritas ke depan, pendekatan pembelajaran yang inovatif, seperti pembelajaran yang berbasis model portofolio, perlu diterapkan di SMP dan Sekolah Menengah.

3.

Pendidikan akhlak, budi pekerti dan kewarganegaraan, pengembangan kemampuan belajar melalui membaca dan menulis, serta kemampuan matematika dan logika angka dan ruang perlu mendapat prioritas dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Untuk itu pembelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris perlu menitikberatkan pada penanaman kemampuan ekspresif dalam membaca, berbicara, dan menulis sebagai bahasa ilmu pengetahuan serta sarana untuk dapat belajar berkelanjutan.

4.

Peningkatan kualitas setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan juga perlu mendapat prioritas dengan menitikberatkan pada pengembangan akreditasi, serta penilaian yang berbasis kompetensi pada setiap satuan pendidikan yang mampu menanamkan sikap, perilaku dan prestasi unggul bagi peserta didik untuk memacu daya saing bangsa.

5.

Pengembangan kurikulum dan program pendidikan menengah kejuruan yang berbasis luas (broad base education), khususnya di kejuruan pertanian, perkebunan, otomotif dan informatikadiharpkan mendapat prioritas dalam menghasilkan lulusan yang mampu memiliki kemampuan usaha tani (agribisnis), perikanan, dan perkebunan, serta informatikabukan menghasilkan lulusan yang hanya mampu dalam persoalan teknik pertanian, perkebunan, otomotif dan informatika;disamping itu, kemampuan seluruh lembaga pendidikan dalam


51

mengelola dan memanfaatkan kegiatan unit produksi sebagai salah satu wahana pelatihan keahlian, produksi dan kewirausahaan. 6.

Meningkatkan status, profesionalisme dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lain, peningkatan penghasilan guru secara bertahap melalui penghasilan pada golongan tertentu; pengembangan sistem pembinaan karier guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan menyempurnakan sistem jabatan fungsional guru, tenaga akademik, dan peneliti secara lebih obyektif dan mendidik; pembinaan dan pemberdayaan organisasi profesi yang memiliki kewenangan profesional tenaga pengajar dan tenaga kependidikan lain melalui strategi pengembangan ketenagaan dengan sistem akuntabilitas yang relevan, bermutu, terarah, dan terstandar.

7.

Mewujudan Manajemen Berbasis Sekolah dengan meningkatkan otonomi dan kemandirian kepada setiap satuan pendidikan dan masyarakat dalam pengelolaan satuan pendidikan.

8.

Pengembangan pendidikan luar sekolah yang mengarah kepada pendidikan yang berkelanjutan perlu mendapat prioritas. Hal ini sesuai dengan kebutuhan daerah Lamandau yang mengarah kepada sektor agribisnis, perkebunan, dan pariwisata.

9. 10.

Pembinaan olahraga sejak dini dan berkelanjutan. Secara khusus kebijakan pendikan terdiri dari 3 pilar utama, yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan; (3) Tata Kelola,Akuntabilitas, dan Citra Publik


52

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan

dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tersaji (Tabel 6.1) Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan Indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah atau Rencana Strategis. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan (3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah dan terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018)

58

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Bukit Hibul Nanga Bulik Telp. (0532) 2071048 – 2071053. Fax. 2071048. Email [email protected] Kode Pos 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 420/081/IV/Pend2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LAMANDAU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/219/III/HUK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas DIKJAR Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018; Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ….

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik ….

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU

:

Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas DIKJAR Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis (Renstra) Dinas DIKJAR Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas DIKJAR Kabupaten Lamandau.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Pada tanggal

: :

di Nanga Bulik 01 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau,

LIDAN HODER, S. Pd Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19580909 198009 1 002

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a) Partisipasi anak bersekolah (PAB)

95%

95%

95%

98%

98%

98%

100%

92%

95%

95%

97%

98%

96,84

96,94

96,94

98,98

98,00

b) Angka putus sekolah (APS)

<1%

<1%

0,70%

0,60%

0,50%

0,30%

0,04%

0,50%

0,60%

0,50%

0,30%

0,04%

0,50%

0,60%

0,50%

0,30%

0,04%

c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

89%

89%

89%

89%

89%

98,89

98,89

98,89

98,89

98,89

d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

85%

88%

90%

90%

90%

94,44

97,78

100

100

100

e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100

100

100

100

111

f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

93%

93%

94%

94%

94%

97,89

97,89

98,95

98,95

98,95

g) Jumlah siswa per kelas

30-40

30-40

32

32

32

32

32

35

35

35

36

38

35

35

35

36

38

h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

87%

90%

90%

94,44

94,44

96,67

100

100

i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

97%

98%

98%

99%

99%

102

103

103

104

104

SPM A.

Pendidikan Formal

1

SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)

2

SMP/MTs

Tabel 2.1

Page 1

Target Renstra SKPD Tahun ke-



NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a) Partisipasi anak bersekolah

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

98%

98%

98%

98%

100

109

109

109

109


<1%

<1%

0,70%

0,60%

0,50%

0,45%

0,04%

0,70%

0,60%

0,50%

0,45%

0,00%

c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

75%

80%

85%

85%

90%

83,33

88,89

94,44

94,44

100

d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100

100

100

100

100

e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

75%

75%

80%

80%

80%

83,33

83,33

88,89

88,89

88,89

f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

85%

85%

88,89

88,89

88,89

94,44

94,44

g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

100%

100%

95%

95%

98%

98%

100%

75%

80%

85%

98%

99%

78,95

84,21

86,73

100,00

99,00

h) Jumlah siswa per kelas

30-40

30-40

32

32

32

32

32

40

40

32

32

32

i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

90%

90%

90%

94,44

94,44

100

100

100

j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK

70%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

78%

78%

80%

80%

80%

78,00

78,00

80,00

80,00

80,00

a) Partisipasi anak bersekolah

60%

60%

60%

60%

60%

75%

75%

58%

58%

60%

75%

75%

96,67

96,67

100

100

100


<1%

<1%

0,70%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,70%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

3

SMA/MA

Tabel 2.1

Page 2




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

60%

60%

65%

75%

75%

66,67

66,67

72,22

83,33

83,33

d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

62%

60%

60%

75,00

75,00

77,50

75,00

75,00

e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

72%

72%

74%

75%

75%

80,00

80,00

82,22

83,33

83,33

f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

60%

60%

63%

65%

65%

66,67

66,67

70,00

72,22

72,22

g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

100%

100%

95%

96%

98%

98%

98%

90%

90%

92%

92%

90%

94,74

93,75

93,88

93,88

91,84

h) Jumlah siswa per kelas

30-40

30-40

30

30

30

30

30

34

34

34

40

45

i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional

90%

90%

85%

89%

89%

90%

90%

78%

80%

85%

87%

90%

91,76

89,89

95,51

96,67

100

j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

25%

25%

25%

30%

40%

50%

60%

25%

28%

35%

50%

60%

100

93,33

87,50

100

100

<1%

<1%

0,80%

0,70%

0,70%

0,60%

0,60%

0,80%

0,70%

0,70%

0,60%

0,60%

4

SMK a) Angka putus sekolah (APS)

Tabel 2.1

Page 3




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

b) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

72%

75%

75%

78%

80%

80,00

83,33

83,33

86,67

88,89

c) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

80%

80%

75%

75%

75%

75%

75%

60%

60%

65%

68%

70%

80,00

80,00

86,67

90,67

93,33

d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

85%

85%

85%

94,44

94,44

94,44

94,44

94,44

e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

70%

70%

75%

75%

75%

77,78

77,78

83,33

83,33

83,33

f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

100%

100%

95%

95%

98%

99%

100%

92%

92%

95%

95%

95%

96,84

96,84

96,94

95,96

95,00

g) Jumlah siswa per kelas

30-40

30-40

32

32

32

32

32

42

40

40

33

33

h) Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

15%

15%

16%

17%

17%

75,00

75,00

80,00

85,00

85,00

i) Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

20%

20%

15%

15%

20%

20%

25%

12%

12%

15%

15%

15%

80,00

80,00

75,00

75,00

60,00

100%

100%

98%

98%

99%

100%

100%

99%

99%

100%

100%

100%

101

101

101

100

100

B. 1

Pendidikan Non Formal Pendidikan Keaksaraan a) Bisa membaca dan menulis

Tabel 2.1

Page 4




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun

<7%

<7%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

100

50,00

100

100

100

c) Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 tahun

< 30%

< 30%

10%

5%

5%

5%

5%

8%

4%

4%

2%

5%

80,00

80,00

80,00

40,00

100

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

100

100

100

100

100

d) Ketersediaan data dasar keaksaraan yang diperbarui terus menerus

2

Kesetaraan SD (program Paket-A) a) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/MI b) Peserta didik Paket A yang tidak aktif c) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan e) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/MTs) atau Program Paket B

85%

85%

70%

70%

75%

80%

85%

20%

20%

20%

20%

20%

28,57

28,57

26,67

25,00

23,53

< 10%

< 10%

5%

5%

5%

5%

5%

2%

1%

1%

1%

1%

40,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

90%

100%

100%

85,00

85,00

90,00

100,00

100,00

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

95%

98%

100%

100%

100%

100,00

98,00

100,00

100,00

100,00

95%

95%

90%

95%

95%

98%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

100

100

100

102

100

Tabel 2.1

Page 5




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

82%

82%

85%

85%

90%

91,11

91,11

94,44

94,44

100,00

g) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

h) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100

100

100

100

100

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

5%

5%

5%

10%

15%

5,56

5,56

5,56

11,11

16,67

100%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

101

100

100

100

100

91%

96%

97%

98%

100%

91%

96%

97%

98%

100%

100

100

100

100

100

75%

80%

85%

87%

90%

25%

25%

25%

24%

20%

33,33

31,25

29,41

27,59

22,22

f) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

i) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran j) Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar k) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui terus menerus. 3

Kesetaraan SMP (Program Paket B)

a) Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MT

90%

90%

Tabel 2.1

Page 6




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

< 10%

< 10%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

2%

1%

1%

1%

100

100

100

100

100

100%

100%

95%

98%

98%

99%

100%

87%

90%

98%

99%

99%

91,58

91,84

100

100

99,00

80%

80%

90%

95%

95%

95%

95%

90%

90%

90%

90%

90%

100,00

94,74

94,74

94,74

94,74

50%

50%

30%

35%

40%

45%

50%

5%

0%

5%

5%

5%

16,67

0,00

12,50

11,11

10,00

50%

50%

60%

60%

65%

75%

85%

50%

60%

65%

70%

83%

83,33

100,00

100,00

93,33

97,65

90%

90%

75%

80%

86%

88%

90%

50%

50%

55%

60%

75%

66,67

62,50

63,95

68,18

83,33

h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

i) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90%

90%

75%

85%

90%

90%

90%

75%

85%

85%

85%

90%

100

100

94,44

94,44

100

b) Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif c) Kepemilikan modul program paket B oleh peserta didik d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan e) Jumlah lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja f) Jumlah lulusan Program Paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C)

g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

Tabel 2.1

Page 7




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

90%

90%

30%

35%

40%

45%

50%

20%

25%

25%

30%

40%

66,67

71,43

62,50

66,67

80,00

90%

93%

95%

97%

100%

90%

93%

95%

97%

100%

100

100

100

100

100

j) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMP yang diperbarui terus menerus. 4

Kasetaraan SMA (Program Paket C) a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK

70%

70%

60%

65%

67%

69%

70%

54%

50%

60%

69%

70%

90,00

76,92

89,55

100,00

100,00

b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif

<5%

<5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0

100

100

100

100

0

60%

60%

30%

40%

50%

60%

60%

25%

35%

45%

55%

55%

83,33

87,50

90,00

91,67

91,67

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

60%

60%

30%

40%

45%

50%

60%

20%

25%

25%

25%

25%

66,67

62,50

55,56

50,00

41,67

c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja

Tabel 2.1

Page 8




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi

10%

10%

2%

4%

6%

6%

10%

2%

2%

3%

3%

3%

100,00

50,00

50,00

50,00

30,00

90%

90%

80%

80%

85%

87%

90%

75%

80%

80%

85%

85%

93,75

100,00

94,12

97,70

94,44

h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang diperlukan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

95,00

100

100

100

100

i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

100

100

100

100

100

90%

90%

80%

80%

80%

90%

90%

75%

75%

75%

75%

75%

93,75

93,75

93,75

83,33

83,33

90%

95%

98%

99%

100%

90%

95%

98%

99%

100%

100

100

100

100

100

g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

j) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang diperbarui terus menerus 5

Pendidikan Keterampilan dan Bermatapencaharian

Tabel 2.1

Page 9




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25%

25%

8%

15%

15%

20%

25%

5%

10%

15%

20%

25%

62,50

66,67

100,00

100,00

100,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

25%

25%

5%

10%

15%

20%

25%

5%

10%

15%

20%

25%

100

100

100

100

100

d) Kursuskursus/pelatihan/kelo mpok belajar usaha/magang yang dibina secara terus menerus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

e) Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja

90%

90%

60%

70%

80%

85%

90%

50%

65%

65%

75%

85%

83,33

92,86

81,25

88,24

94,44

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

a) Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursuskursus/pelatihan/kelo mpok belajar usaha/magang b) Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah c) Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi

f) Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursuskursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan

Tabel 2.1

Page 10




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

90%

90%

85%

90%

90%

90%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

82,35

83,33

88,89

94,44

100

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

60%

60%

65%

70%

75%

80,00

80,00

86,67

93,33

100

90%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

87%

100

100

100

100

96,67

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

40%

40%

40%

50%

50%

40%

40%

40%

50%

50%

100

100

100

100

100

g) Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursuskursus/pelatihan/kelo mpok belajar usaha/magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan h) Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat

i) Jumlah kursuskursus/pelatihan/kelo mpok belajar usaha/magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan j) Tersedianya data dasar kursuskursus/pelatihan/kelo mpok belajar usaha/magang yang diperbarui terus menerus 6

Pendidikan Taman Kanak-kanak a) Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA

20%

20%

Tabel 2.1

Page 11




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

b) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

65%

65%

70%

75%

75%

72,22

72,22

77,78

83,33

83,33

c) TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

90%

90%

75%

75%

80%

80%

85%

75%

75%

80%

80%

85%

100

100

100

100

100

60%

60%

50%

55%

60%

60%

60%

25%

30%

45%

50%

50%

50,00

54,55

75,00

83,33

83,33

8

10

15

20

25

4

5

6

7

8

50,00

50,00

40,00

35,00

32,00

d) TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri 7 Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat a) Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat

b) Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD jalur non formal. c) Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD

65%

65%

250

300

350

400

500

94

102

150

173

208

37,60

34,00

42,86

43,25

41,60

50%

50%

100

150

200

250

300

105

125

142

155

186

105

83,33

71,00

62,00

62,00

45%

45%

50%

50%

50%

35%

40%

50%

50%

50%

77,78

88,89

100

100

100

50%

50%

Tabel 2.1

Page 12




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C. Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No 73 Tahun 2009) 1

Angka Rata-rata Lama Bersekolah

98%

98%

99%

99%

99%

95%

96%

97%

97%

98%

96,94

97,96

97,98

97,98

98,99

2

Angka Melek Huruf

97%

98%

99%

99%

99%

95%

97%

98%

99%

99%

97,94

98,98

98,99

100

100

3

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

6

Pembinaan Guru jenjang SD/MI

100%

100%

100%

100%

100%

85%

90%

95%

99%

100%

85,00

90,00

95,00

99,00

100,00

7

Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

98%

99%

100%

95,00

95,00

98,00

99,00

100,00

8

Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA

98%

98%

98%

99%

100%

95%

95%

98%

99%

100%

96,94

96,94

100,00

100,00

100,00

Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan

98%

98%

98%

98%

98%

25%

25%

25%

25%

25%

25,51

25,51

25,51

25,51

25,51

10

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

60%

65%

70%

75%

80%

40%

42%

45%

50%

51%

66,67

64,62

64,29

66,67

63,75

11

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99,02

98,98

100

100

99,45

99,97

9

12

13

14

97,83

97,56

97,78

99

99,05

96,83

97,56

97,78

98,46

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

82,23

86,07

95,94

96,62

97,06

81,23

85,07

92,94

93,62

96,86

98,78

98,84

96,87

96,90

99,79

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

62,69

63,08

65,8

68,60

77,80

61,69

62,08

65,8

67,99

76,80

98,40

98,41

100,00

99,11

98,71

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

26,20

28,60

35,90

42,94

25,20

28,23

33,9

40,94

42,06

96,18

98,71

94,43

95,34

92,24

45,60

Tabel 2.1

Page 13




NO


Target SPM

Target IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

120

120

120

120

120

15

16

17

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

128

128

128

128

128

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

18

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

99

99

99

99

100

97

98

97

98

99

97,98

98,99

97,98

98,99

99,00

19

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

99

99

100

100

100

96,66

97

98

99

99

97,64

97,98

98,00

99,00

99,00

20

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

99

99

99

100

100

95

96

96

95

96

95,96

96,97

96,97

95,00

96,00

21

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

99,67

99,67

100

100

100

99

99,67

99,67

99,67

99,67

99,33

100

99,67

99,67

99,67

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

98,43

98,43

98,43

100

100

98,43

98,43

98,43

98,43

98,43

100

100

100

98,43

98,43

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

84,45

85,40

90

95

100

75

80

82

85,4

85,5

88,81

93,68

91,11

89,89

85,50

22

23

Tabel 2.1

Page 14

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 1

Belanja Langsung

Tidak

Belanja Langsung

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

30.759.085.000

81.365.927.045

84.556.436.399

84.873.541.809

84.783.541.809

78.482.886.052

28.216.406.956

76.632.603.895

82.559.564.210

80.726.108.586

91.807.192.795

109,01%

106,18%

102,42%

105,03%

108,64%

59.991.312.718

53.626.936.729

28.394.451.105

18.182.796.040

29.318.755.016

32.811.362.214

32.811.362.214

25.913.830.715

26.585.202.250

15.514.923.395

28.978.116.812

31.384.624.117

36.288.984.971

106,81%

117,20%

101,18%

104,55%

107,92%

22.436.865.848

20.492.573.315

Nanga Bulik, Pebruari 2014 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

LIDAN HODER, S. Pd Pembina Utama Muda NIP. 19580909 198009 1 002

Tabel 2.2

Page 1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah APK SD APK SMP/MTs APK SMA/SMK/MA APM SD/SDLB/MI APM SMP APM SMA Pendidikan Dasar : Angka Partisipasi Sekolah SD Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Rasio Guru terhadap Murid Rasio Guru terhadap Murid per kelas ratarata Pendidikan Menengah : Angka Partisipasi Sekolah SMP

99,20 7,90 118,62 109,39 65,20 100 100 48,92

99,40 8,10 118,82 109,59 65,40 100 100 50,12

99,60 8,30 118,82 109,79 65,60 100 100 50,32

99,80 8,50 119,02 109,99 65,80 100 100 50.52

100,00 8,70 119,22 110,09 67,00 100 100 50,72

118,42

118,62

118,82

118,82

119,02

1:15

1:17

1:19

1:21

1:23

1:15

1:17

1:19

1:21

1:23

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

109,39

109,59

109,99

109,99

109,09

88,00

92,00

96,00

98,00

100,00

1:16

1:18

1:20

1:22

1:24

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

99,4

99,6

99,8

100

100

65,20

65,40

65,60

65,80

67,00

PENDIDIKAN

1

2

3

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Rasio Guru terhadap Murid Rasio Guru terhadap Murid per kelas ratarata Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek huruf (tidak buta aksara ) Angka Partisipasi Sekolah SMA

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia Sekolah Menengah Atas Rasio Guru Terhadap Murid Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Fasilitas Pendidikan : Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)

1:15

1:17

1:19

1:21

1:23

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

92%

94%

96%

98%

100%

92%

94%

96%

98%

100%

92%

94%

96%

98%

100%

56,25

58,25

60,25

62,25

65

0,02

0,02

0,01

0,01

0

0,03

0,02

0,01

0,01

0

0,03

0,02

0,01

0,01

0

0,01

0,01

0,01

0

0,01

100 100 95,67

100 100 96,60

100 100 98,67

100 100 98,87

100 100 99,00

99,67

100

100

100

100


98,43

99,12

99,20

99,30

99,50

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

50,1

60,20

70,40

80,50

90,50

Sekolah pendidikan SMP/M.Ts kondisi bangunan baik (%)

4

5

Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%) Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah : Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/M.Ts

6

0

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Penurunan Angka Putus Sekolah Angka Kelulusan : Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan Sekolah: Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

1

Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

Meningkatnya kualitas

Jumlah Unit Sekolah Baru yang terbangun.

7 buah

100%

100%

100%

100%


Terbangunnya Rumah Dinas Kepsek / Guru.

11 Unit

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana Laboratorium sekolah.

Jumlah Laboratarium

0 Buah

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pembangunan dan Pembangunan Ruang Kelas penyempurnaan sarana ruang belajar. Baru,Rehabilitasi Sekolah

20 Buah

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana olah raga sekolah.

Jumlah Lapangan dan tempat bermain

7 Paket

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan gedung perpustakaan sekolah.

Pembangunan Perpustakaan sekolah

5 Buah

100%

100%

100%

100%

Tabel 4.1

Page 1

2

Meningkatkan pelayanan mutu yang mencakup : penyempurnaan program pendidikan (kurikulum), penataan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kuantitas dan kualitas Meningkatkan pemerataan program Wajar 12 tahun tenaga kependidikan.

Tepenuhinya Biaya Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Jumlah Warga Belajar Paket Bantuan kepada masyarakat untuk A,B,C dan Keaksaraan menempuh pendidikan formal non formal Fungsional

3

4

1.218.268.446

100%

100%

100%

100%

23 Kelompok

100%

100%

100%

100%

Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, yang mencakup : peningkatan efisiensi manajemen pendidikan yang berlandaskan kepada sistem informasi yang akurat, tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan perkembangan teknologi

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Materi Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

50 Guru

100%

100%

100%

100%

Penyediaan dan peningkatan sarana danprasarana pendidikan formal berkualitasyang merata di Kecamatan dan Desa

Meningkatnya anak usia sekolah,warga belajar dan Masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Peningkatan Angka Partisifasi Sekolah

98,43%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan primapendidikan nasional

70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan

Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

7 Buah

100%

100%

100%

100%

Tabel 4.1

Page 2

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau TARGET KINERJA PADA TAHUN KENO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah Unit Sekolah Baru yang terbangun.

7 buah

100%

100%

100%

100%

Terbangunnya Rumah Dinas Kepsek / Guru.

11 Unit

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pembangunan dan Jumlah Laboratarium penyempurnaan sarana Laboratorium sekolah.

0 Buah

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana ruang belajar.

20 Buah

100%

100%

100%

100%

7 Paket

100%

100%

100%

100%

Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan. Sebagai upaya 1 menyediakan sarana-prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.

Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan


Pembangunan Ruang Kelas Baru,Rehabilitasi Sekolah

Terlaksananya pembangunan dan Jumlah Lapangan dan penyempurnaan sarana olah raga tempat bermain sekolah.

Terlaksananya pembangunan dan Pembangunan Perpustakaan sekolah penyempurnaan gedung perpustakaan sekolah. Meningkatkan pelayanan mutu yang mencakup : penyempurnaan program pendidikan (kurikulum), penataan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan.

Meningkatkan pemerataan program Wajar 12 tahun

Bantuan kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan formal non formal

Meningkatkan pelayanan mutu yang mencakup : penyempurnaan program pendidikan (kurikulum), penataan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan.

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitasyang merata di Kecamatan dan Desa Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan primapendidikan nasional

Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, yang mencakup : peningkatan efisiensi manajemen pendidikan yang berlandaskan kepada sistem informasi yang akurat, tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan perkembangan teknologi Meningkatnya anak usia sekolah,warga belajar dan Masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan

5 Buah

100%

100%

100%

100%

Tepenuhinya Biaya Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu

1.218.268.446

100%

100%

100%

100%

Jumlah Warga Belajar Paket A,B,C dan Keaksaraan Fungsional

23 Kelompok

100%

100%

100%

100%

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Materi Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

50 Guru

100%

100%

100%

100%

Peningkatan Angka Partisifasi Sekolah

98,43%

100%

100%

100%

100%

7 Buah

100%

100%

100%

100%

Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Ketersediaan dan Keterjangkauan serta Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Ketersediaan dan Keterjangkauan serta Meningkatkan Kualitas Mutu Wajar Sembilan Tahun

Ketersediaan dan Keterjangkauan serta Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan Menengah

Ketersediaan dan Keterjangkauan serta Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan Non Formal

Ketersediaan dan Keterjangkauan serta Meningkatkan Kualitas Mutu Tenaga Pendidik

Meningkan Layanan Pendidikan

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Pengaajaran Kabupaten Lamandau Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode 4

3

5

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6

1

1

0

0

PENDIDIKAN

1

1

1.01 .01

0

DINAS DIKJAR

Cakupan Pelayanan Administrasi 01 Perkantoran

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Penyediaan jasa Terlaksananya penyediaan 02 komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya air daya air dan listrik dan listrik

01

01

01

06

01

01

01

Penyediaan jasa 07 administrasi keuangan

01

01

01

10

01

01

01

Penyediaan barang 05 cetakan dan penggandaan

01

01

01

05

01

01

01

05

01

01

01

05

01

01

01

05

01

01

01

05

01

01

01

05

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 7

Tahun 2014

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa Surat Menyurat

Tersedianya Materai Kegiatan

Tahun 2018

Kondisi Akhir

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

41.764.672

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2015

4.896

800 lmbr

5.018

800 lmbr

5.144

4000 lmbr

24.658

Disdik

Nanga Bulik

12 Bulan

12 Bulan

248.600

12 Bulan

248.600

12 Bulan

253.572

12 Bulan

259.911

12 Bulan

266.409

60 Bulan.

1.277.092

Disdik

Nanga Bulik

20 Blangko Pajak

20 Blangko Pajak

20.549

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bulan

12 Bulan

2.377.765

12 Bulan

3.377.765

12 Bulan

3.445.320

12 Bulan

3.531.453

12 Bulan

3.619.740

60 Bulan.

16.352.043

Disdik

Nanga Bulik

Penyediaan alat tulis Terlaksananya penyediaan alat kantor tulis kantor

12 Bulan

12 Bulan

442.375

12 Bulan

442.375

12 Bulan

451.223

12 Bulan

462.503

12 Bulan

474.066

60 Bulan.

2.272.541

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan barang catakan dan penggandaan

12 Bulan

12 Bulan

28.045

12 Bulan

85.650

12 Bulan

87.791

12 Bulan

89.986

12 Bulan

92.236

60 Bulan

383.708

Disdik

Nanga Bulik

Penyediaan Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi komponen instalasi Listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan kantor

14 Jenis

14 Jenis

4.400

14 Jenis

4.400

14 Jenis

4.488

14 Jenis

4.600

14 Jenis

4.715

70 Jenis

22.603

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

1 paket

214.000

1 paket

105.450

1 paket

107.559

1 paket

110.248

1 paket

113.004

5 paket

650.261

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

13 Jenis

13 Jenis

39.391

13 Jenis

59.941

13 Jenis

61.140

13 Jenis

62.668

13 Jenis

64.235

65 Jenis

287.375

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

10 jenis

10 jenis

37.760

10 jenis

37.760

10 jenis

38.515

10 jenis

39.478

10 jenis

40.465

50 jenis

193.978

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya kebutuhan penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

12 Bulan

12 Bulan

15.000

12 Bulan

38.000

12 Bulan

38.760

12 Bulan

39.729

12 Bulan

40.722

60 Bulan.

172.211

Disdik

Nanga Bulik

50 kali

50 kali

138.223

50 kali

141.223

50 kali

144.047

50 kali

147.649

50 kali

151.340

25 kali

722.482

Disdik

Provinsi

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

Tabel 5.1

20 Blangko Pajak

5.474.336

4.287

100%

207.847.672

800 lmbr

4.182

100%

0

4.800

20 Blangko Pajak

5.340.815

43.553.000

800 lmbr

4.080

100%

0

4.800

4.000 20 Blangko Pajak

5.210.552

42.215.000

800 lmbr

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyedaiaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

(0)

800 lmbr

20 Blangko Pajak

5.107.964

40.739.000

21

100%

4.000

100%

-

Lokasi

100%

Penyediaan jasa Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan dan perizinan perizinan kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

4.140.359

39.676.000

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab 20

100 Blangko Pajak

25.274.026

Page 1

Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran

4

3 01

01

01

01

01

01

Cakupan pelayanan sarana dan 01 prasarana aparatur

01

02

01

01

02

01 01

Tingkat Kepatuhan Pegawai


Kode

01 01

5 Rapat-rapat koordinasi dan 05 konsultasi Kedalam daerah 05

03

02 02

01

01

02

05

01

01

02

22

01

01

02

24

01

01

02

26

01

01

02

28

01

01

02

43

01

01

02

44

01

01

02

48

01

01

02

01

01

02

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah

Tahun 2014


Tahun 2015

Tahun 2018

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

200 kali

561.000

12 bukan

12 bulan

25.000

100%

100%

772.699

100%

Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor

1 Paket

1 Paket

75.000

2 Paket

835.000

2 Paket

851.700

2 Paket

872.993

2 Paket

Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

1 Paket

-

-

2 Paket

110.000

2 Paket

112.200

2 Paket

115.005

Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas

1 Paket

-

-

2 Paket

340.000

2 Paket

346.800

2 Paket

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/Operasional

Paket

1 Paket

324.073

1 Paket

500.000

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

12 Bulan

12 Bulan

28.566

12 Bulan

28.566

12 Bulan

29.137

Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

12 Bulan

12 Bulan

56.560

12 Bulan

58.560

12 Bulan

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bulan

12 Bulan

12.000

12 Bulan

12.000

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

12 Bulan

32.000

12 Bulan

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional

12 Bulan

12 Bulan

17.000

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan

12 Bulan

27.500

Tersediannya Website Dinas

1 paket

1 paket

200.000

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Tersediannya aplikasi pembayaran uang Makan Pegawai Terpeliharanya Website Dinas

-

12 Bulan

200 kali

558.000

-

2.193.626

-

12 Bulan

-

200 kali

569.160

-

200 kali

-

100%

1.642.839

583.389

-

-

597.974

-

2.371.418

120 kali

2.869.523

Disdik

Kab. Lamandau

12 bulan

25.000

Disdik

Kecamatan

9 Paket

3.529.510

Disdik

Kab. Lamandau

2 Paket

117.880

8 Paket

455.085

Disdik

Kab. Lamandau

353.736

2 Paket

360.811

8 Paket

1.401.347

Disdik

Kab. Lamandau

-

1 Paket

650.000

3 Paket

1.474.073

Disdik

Nanga Bulik

12 Bulan

29.866

12 Bulan

30.612

60 Bulan

146.747

Disdik

Nanga Bulik

59.731

12 Bulan

61.224

12 Bulan

62.755

60 Bulan.

298.831

Disdik

Nanga Bulik

12 Bulan

12.240

12 Bulan

12.546

12 Bulan

12.860

60 Bulan.

61.646

Disdik

Nanga Bulik

32.000

12 Bulan

32.640

12 Bulan

33.456

12 Bulan

34.292

60 Bulan.

164.388

Disdik

Nanga Bulik

-

12 Bulan

17.340

12 Bulan

17.774

12 Bulan

18.218

48 Bulan.

70.331

Disdik

Nanga Bulik

27.500

12 Bulan

28.050

12 Bulan

28.751

12 Bulan

29.470

60 Bulan.

141.271

Disdik

Nanga Bulik

-

100%

21

894.817

-

1.681.665

-

Lokasi

8.662.247

-

100%

200 kali


100%

-

-

-

-

-

-

-

1 paket

200.000

Disdik

Nanga Bulik

-

-

-

-

-

-

1 paket

100.000

Disdik

Nanga Bulik

48 Bulan.

206.857

Disdik

Nanga Bulik

-

-

1 paket

100.000

-

-

12 Bulan

50.000

12 Bulan

51.000

12 Bulan

1 Keg.

50.000

1 Keg.

51.000

1 Keg.

52.020

1 Keg.

53.060

4 Keg.

206.080

Disdik

Nanga Bulik

1 Keg.

50.000

1 Keg.

51.000

1 Keg.

52.020

1 Keg.

53.060

4 Keg.

206.080

Disdik

Nanga Bulik

100%

-

100%

102.500

100%

105.063

100%

407.563

-

1 Jenis

102.500

1 Jenis

105.063

4 Jenis

407.563

Disdik

Nanga Bulik

01

01

02

Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat

01

01

02

Sosialisasi Pelaksanaan Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Dana Pelaksanaan Kegiatan DAK Alokasi Khusus Kalteng Harati (DAK) Kalteng Harati

01

01

03

PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Kepatuhan Pegawai DISIPLIN APARATUR

100%

100%

100.000

100%

100.000

01

01

03

Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian Khusus Hari05 Khusus Hari-Hari Hari Tertentu Tertentu

1 Jenis

1 Jenis

100.000

1 Jenis

100.000

Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Pusat

Kondisi Akhir

target

200 kali

Bulan-Bakti Gotong Tersedianya bahan baku Royong Masyarakat bangunan untuk gotong royong PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pembangunan Rumah Dinas Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat mobil Jabatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Pembuatan WEBSITE DINAS Pembuatan Softwere pembayaran uang Makan Pegawai Pemeliharaan Website Dinas


1 Keg.

Tabel 5.1

-

52.275

12 Bulan

53.582

Page 2

Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran


Kode 4

3

5

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki 01 kompetensi sesuai bidangnya

01

05

01

01

05

01

PROGRAM Persentase sumber daya PENINGKATAN aparatur yang memiliki KAPASITAS SUMBER kompetensi sesuai bidangnya DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

01

01

05

Pelantikan Dalam Jabatan Fungsional 04 Kepsek, Pengawas Dan UPS/PLS

01

01

05

05

01

01

05

08

01

01

05

09

Tingkat ketepatan menyerahkan 01 laporan kinerja dan keuangan

01

06

01

01

06

01

01

06

01

01

18

01

01

18

01

01

15

Pameran Pembangunan

Meningkatnya APK PAUD

01

01

15

01

01

15

01 01 01

01

01

01 01 01

01

01

15 15

16

Pemberian BOP PAUD Non Formal Pembangunan 01 Gedung Sekolah Pengadaan Alat 18 Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan 19 Mebeluer Sekolah

15

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Lokasi 21

198.497

80%

203.460

80%

208.546

80%

Keikutsertaan Aparatur dalam diklat formal

10 Kali

10 Kali

44.605

10 Kali

44.605

10 Kali

45.497

10 Kali

46.635

10 Kali

47.800

50 Kali

229.142

Disdik

Provinsi

Terlaksananya pelantikan dalam jabatan fungsional kepsek, pengawas dan UPS/PLS

1 Kali

1 Kali

100.000

1 Kali

100.000

1 Kali

102.000

1 Kali

104.550

1 Kali

107.164

5 Kali

513.714

Disdik

Kab. Lamandau

Terlaksananya penyusunan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru

2 Kali

2 Kali

50.000

2 Kali

50.000

2 Kali

51.000

2 Kali

52.275

2 Kali

53.582

10 Kali

256.857

Disdik

Nanga Bulik

1 Kali

1 Kali

350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali

350.000

Disdik

Nanga Bulik

1 Kali

1 Kali

115.440

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali

115.440

Disdik

Nanga Bulik

20.000 Tepat Waktu

47.500

Tepat Waktu

7 Dokumen

27.500

Terlaksananya Pelatihan dan Penyusunan SPM Terlaksananya Pelatihan Bendaharawan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

Tepat Waktu Tepat Waktu

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

-

-

-

1.465.153

48.450 Tepat Waktu

49.661 Tepat Waktu

50.903 Tepat Waktu

216.514

7 Dokumen

28.050

7 Dokumen

28.751 7 Dokumen

29.470

28 Dokumen

113.771

Disdik

Nanga Bulik

Disdik

Nanga Bulik

Disdik

Nanga Bulik

8 Laporan

8 Laporan

20.000

8 Laporan

20.000

8 Laporan

20.400

8 Laporan

20.910

8 Laporan

21.433

40 Laporan

102.743

Ada

Ada

25.000

Ada

25.000

Ada

25.500

Ada

26.138

Ada

26.791

Ada

128.428

Terpublikasinya Hasil Pembangunan Daerah

1 Kali

1 Kali

25.000

1 Kali

25.000

1 Kali

25.500

1 Kali

26.138

1 Kali

26.791

5 Kali

128.428

Meningkatnya APK PAUD

100%

100%

2.807.642

100%

3.948.462

100%

2.652.802

100%

4.205.841

100%

3.988.471

Pameran Pembangunan

Tersedianya BOP Pendidikan PAUD Non Formal Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah

-

12 Bulan

550.000

563.750

12 Bulan

577.844

12 Bulan

592.290

48 Bulan

2.283.884

Disdik

Kab. Lamandau

714.000

6 Paket

2.011.418

-

-

6 Paket

2.061.703

6 Paket

1.113.246

19 Paket

5.900.367

Disdik

Kab. Lamandau

Terlaksananya pengadaan AlatAlat Praktik dan Peraga Siswa

1 paket

1 paket

100.000

-

-

-

105.063

2 paket

307.563

Disdik

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pengadaan Mebeluer Sekolah

1 Paket

1 paket

67.500

7 paket

127.067

7 paket

129.608

7 paket

132.849

7 paket

136.170

29 paket

593.194

Disdik

Kab. Lamandau

12 Bulan

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.020.000

12 Bulan

1.045.500

12 Bulan

1.071.638

60 Bulan

5.137.138

Disdik

Kab. Lamandau

1 Kegiatan

1 Kegiatan

198.142

996.705

Disdik

Kab. Lamandau

2 RKB

2 RKB

648.000

-

1 keg.

1 keg.

50.000

1 keg.

1 keg.

30.000

-

-

-

-

1 Kegiatan

193.023

12 Bulan

17.603.218

1 Paket

Terlaksananya Pembebasan Tanah/ Lahan untuk pemb. Gedung TK, PAUD dan Kelompok Bermain

-

100%

1 Paket

Terlaksananya Lomba Kreativitas 70 Lomba Kreatifitas TK TK Lomba Kreatifitas Terlaksananya Lomba reatifitas 69 Siswa PAUD Tingkat Siswa PAUD Tingkat Kabupaten Kabupaten Pembebasan Tanah/Lahan Pembangunan Gedung

target


80%

15

15

Kondisi Akhir

194.605

Penambahan Ruang Tersedianya Ruang Kelas Baru 67 Kelas Baru Sekolah Sekolah

01

Tahun 2018

80%

15

01


Tahun 2015

660.045

Pelatihan Tersedianya Pendidik PAUD 57 Kompetensi Tenaga yang memiliki kompetensi Pendidik

15

Tahun 2014

80%

15

01

01

04

Penyusunan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pelatihan dan Penyusunan SPM Pelatihan Bendaharawan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


70%

Pemberian Bantuan Tersediannya Bantuan 68 Operasional TK Operasional TK

01

01


1 Kegiatan

196.883

-

2 RKB

660.960

-

-

1 keg.

51.000

-

-

1 keg.

30.600

- 6 Surat Tanah

30.000

Tabel 5.1

-

-

-

1 Kegiatan

102.500

201.806

1 paket

1 Kegiatan

206.851

5 Kegiatan

-

2 RKB

677.484

6 RKB

1.986.444

Disdik

Kab. Lamandau

1 keg.

52.275

1 keg.

53.582

4 Keg.

206.857

Disdik

Nanga Bulik

1 keg.

31.365

1 keg.

32.149

4 Keg.

124.114

Disdik

Nanga Bulik

30.000

Disdik

Kab. Lamandau

-

-

-

-

- 6 Surat Tanah

Page 3

Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran

4

3

APK Pendidikan Non Formal

APK Pendidikan dasar Sembilan Tahun


Kode

01

01

15

01

01

18

5 Manajemen, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Kalteng Harati PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pelaksanaan UNPK 15 Paket A, B dan C Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Penyelenggaraan 21 Pelatihan Kursus Keterampilan Pendataan Warga 22 Buta Aksara

01

01

18

01

01

18

01

01

18

01

01

18

01

01

16

01

01

16

01

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 Tersusunnya Laporan Tentang Pelaksanaan DAK Kalteng Harati

16

Rp (000)

target

Rp (000)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

156.317

-

8 Dokumen

1 kali

88.539

1 kali

90.752

1 kali

93.021

1 kali

95.347

5 kali

416.409

Disdik

Kab. Lamandau

-

1 keg.

27.706

1 keg.

28.260

1 keg.

28.967

1 keg.

29.691

4 keg.

114.624

Disdik

Kab. Lamandau

148.958

5 Kali

641.929

Disdik

Nanga Bulik

107.164

5 keg.

454.415

Disdik

Kab. Lamandau

66.867

1 Kali

139.000

1 Kali

141.780

1 Kali

145.325

1 keg.

100.000

1 keg.

102.000

1 keg.

104.550

114.21%

12.511.921

114.41%

14.651.216

114.61%

14.878.728

-

1 paket

1.767.677

1 paket

1.800.953

1.122.817

9 paket

1.145.273

9 paket

1.176.531

1.363.000

20 RKB

1.390.260

32 RKB

1.418.065

714.091

16 Paket

728.373

16 Paket

742.940

16 Paket

761.514

-

-

-

Terlaksananya pembangunan gedung sekolah

1 paket

1 paket

1.732.025

9 paket

9 paket

1.728.225

9 paket

10 RKB

10 RKB

1.710.103

20 RKB

10 paket

10 paket

227.266

16 Paket

-

-

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepsek,Guru,Penjaga Sekolah

5 Paket

6 Paket

294.250

Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjang SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP

1 Keg.

1 Keg.

1.218.268

-

7 Paket

-

775.215

-

7 Paket

-

790.719

16

01

01

16

67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A Setara SD

8 Kelompok

8 Kelompok

10.000

8 Kelompok

20.000

8 Kelompok

20.400

01

01

16

68

Penyelenggaraan Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Paket B Setara SMP

8 Kelompok

8 Kelompok

10.000

8 Kelompok

20.000

8 Kelompok

20.400

Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan DAK

1 Keg.

1 Keg.

15.000

Terlaksananya Pelaksanaan Lomba OSN Tingkat Kabupaten dan Prov

2 Keg.

2 Keg.

100.000

01

01

16

Kab. Lamandau

48.749

01

16

Disdik

1.627.376

01

01

36.954

55%

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjang SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTs serta 63 Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP

01

8 Dokumen

381.159

Pembangunan Gedung Sekolah

Sosialisasi Pelaksanaan 80 Kegiatan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Lomba OSN Tingkat 85 Kabupaten dan Provinsi

-

55%

40.701

-

-

371.862

14.326.559

-

-

54.8%

114.01%

Tersedianya Perpustakaan Sekolah

-

362.793

113.81%

Terlaksananya Pengadaan Mebeluer Sekolah

-

54.6%

PROGRAM WAJIB BELAJAR APK Pendidikan dasar Sembilan PENDIDIKAN DASAR Tahun SEMBILAN TAHUN

Pengadaan 19 Mebeluer Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat 42 Rumah Dinas Kepsek,Guru,Penjag a Sekolah

-

21

355.245

1 Kali

Penambahan Ruang Terlaksananya Penambahan Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah

36.954

Lokasi

54.4%

1 keg.

03

01

target

1 Kali

16

01

Rp (000)

1 keg.

01

16

target

1 kali

01

01

Rp (000)

1 kali

16

01

target

54.2%

01

16

Rp (000)

-


Kondisi Akhir

target

54%

Tersedianya Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Yang Memiliki Skill Terlaksananya Pendataan Warga Buta Aksara

Tahun 2018

Rp (000)

-

Tersusunya Laporan tentang pelaksanaan pendidikan kesetaraan


Tahun 2015

target

Terlaksananya Pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C

01

01

Tahun 2014

APK Pendidikan Non Formal

Pembangunan Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Kepala 02 Rumah Dinas Kepala sekolah, sekolah, Guru, Guru, Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah

01


-

-

2 Keg.

Tabel 5.1

-

-

-

314.354

-

2 Keg.

-

7 Paket

-

-

114.81%

1 paket

9 paket

32 RKB

7 Paket

15.188.583

114.81%

71.457.008

1.836.967

4 paket

7.137.622

Disdik

Kab. Lamandau

1.193.425

45 paket

6.366.271

Disdik

Kab. Lamandau

1.412.933

114 RKB

7.294.361

Disdik

Kab. Lamandau

74 Paket

3.174.184

Disdik

Kab. Lamandau

-

-

Disdik

Kab. Lamandau

34 paket

3.493.415

Disdik

Kab. Lamandau

1 keg

1.218.268

Disdik

Kab. Lamandau

826.697

-

-

-

8 Kelompok

20.808

8 Kelompok

21.328

40 Kelompok

92.536

Disdik

Kab. Lamandau

8 Kelompok

20.808

8 Kelompok

21.328

40 Kelompok

92.536

Disdik

Kab. Lamandau

-

-

-

1 Keg.

15.000

Disdik

Nanga Bulik

335.230

10 Keg.

1.297.279

Disdik

Kab - Provinsi

-

320.641

806.534

1 Kali 1 keg.

-

2 Keg.

327.054

2 Keg.

Page 4

Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran

Kode 4

3 01

01

16

01

01

16

01

01

16

01

01

16

01

01

16

01

APK Pendidikan Menengah

01

16

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 5 6 Lomba O2SN Tingkat Terlaksananya Pelaksanaan 86 Kabupaten dan Lomba O2SN Tingkat Kabupaten Provinsi dan Prov Manajemen dan Terlaksananya Manajemen dan 89 Monitoring BOS Monitoring BOS Program dan Kegiatan

93

01

01

16

99

01

01

16

100

01

01

16

01

01

16

01

01

17

01

01

17

01

01

01

17

04

01

01

17

13

01

01

17

14

01 01

01 01

01

01

17

01

01

17

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Lokasi 21

2 Keg.

469.764

2 Keg.

479.159

2 Keg.

488.742

2 Keg.

500.961

10 Keg.

2.088.627

Disdik

Kab - Provinsi

100.000

1 keg.

100.000

1 keg.

102.000

1 keg.

104.040

1 keg.

106.641

5 keg.

512.681

Disdik

Kab. Lamandau

1 Keg.

1 keg.

50.000

-

1 keg.

51.000

1 keg.

52.020

1 keg.

53.321

4 keg.

206.341

Disdik

Kab - Provinsi

1 Keg.

1 keg.

97.500

1 keg.

407.564

1 keg.

415.715

1 keg.

424.030

1 keg.

434.630

5 keg.

1.779.439

Disdik

Kab - Provinsi

1 Keg.

1 keg.

217.290

1 keg.

259.859

1 keg.

265.056

1 keg.

270.357

1 keg.

277.116

5 keg.

1.289.679

Disdik

Kab. Lamandau

1 Keg.

1 keg.

205.550

1 keg.

246.925

1 keg.

251.864

1 keg.

256.901

1 keg.

263.323

5 keg.

1.224.563

Disdik

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SD)

25 Paket

26 Paket

3.308.811

26 Paket

3.496.061

26 Paket

3.565.982

26 Paket

3.637.302

26 Paket

3.728.234

130 Paket

17.736.390

Disdik

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMP)

25 Paket

25 Paket

3.152.271

25 Paket

3.152.271

25 Paket

3.215.316

25 Paket

3.279.623

25 Paket

3.361.613

125 Paket

16.161.094

Disdik

Kab. Lamandau

-

1 paket

70.380

1 keg.

51.000

Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Terlaksananya Pelaksanaan US dan UASBN SD/MI

Terlaksananya Penataan Halaman Sekolah Terlaksananya Manajemen dan Monitoring BSM APK Pendidikan Menengah

1 paket -

-

-

-

-

-

1 keg.

-

9.828.917

65.4%

50.000

1 Paket

70.380

Disdik

Kab. Lamandau

1 keg.

-

52.020

1 keg.

-

53.321

-

5 keg.

206.341

Disdik

Kab. Lamandau

46.727.832

65%

65.2%

2 paket

2 paket

2 unit

2 unit

535.000

-

-

2 unit

545.700

2 unit

556.614

2 unit

570.529

Terlaksananya Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1 paket

1 paket

120.000

-

-

1 paket

122.400

1 paket

124.848

1 paket

127.969

Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1 paket

1 paket

50.000

60.903

1 paket

62.121

1 paket

63.363

1 paket

Terlaksananya Pengadaan mebeluer sekolah

2 paket

2 paket

300.000

-

2 paket

306.000

2 paket

312.120

8 kelompok

8 Kelompok

10.000

8 Kelompok

8 Kelompok

10.200

8 Kelompok

1 Kali

1 Kali

5.000

1 Kali

1 Kali

5.100

1 Kali

Terlaksananya Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya Penambahan ruang guru sekolah

17

17

target


150.000

Penyelenggaraan Terlaksananya Penyelenggaraan 63 Paket C satara SMU Paket C satara SMU

01

Kondisi Akhir

1 keg.

19

01

Tahun 2018

2 Keg.

17

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai 67 informasi pendidikan menengah 70 Gebyar SLTA Lomba Cerdas 71 Cermat UUD 45


Tahun 2015

1 Keg.

Pelaksanaan UN dan Terlaksananya Pelaksanaan UN 97 US Tingkat SLTP dan US SLTP Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SD) Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMP) Penataan halaman sekolah Manajemen dan Monitoring BSM PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan mebeluer sekolah

Tahun 2014

2 Keg.

Lomba Penelitian Terlaksananya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja(LPIR) Ilmiah Remaja(LPIR)

Festival dan Lomba 95 Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pelaksanaan US dan 96 UASPN SD/MI


Terlaksananya Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Terlaksananya Gebyar SLTA Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat UUD 45

01

01

17

Pelaksanaan Lomba Terlaksananya Pelaksanaan 72 Keterampilan Siswa Lomba Keterampilan Siswa (LKS/SMK) (LKS/SMK)

01

01

17

Pemberian Bantuan Terlaksananya Pemberian 73 Operasional Sekolah Bantuan Operasional Sekolah SLTA SLTA

01

01

17

Pelaksanaan Lomba Terlaksananya Pelaksanaan 76 Olimpiade Sains Lomba Olimpiade Sains Nasional Nasional

1.100.000

3 paket

1 paket -

8.654.523

65.6%

9.801.713

65.8%

9.107.496

67%

9.335.183

67%

1.884.133

3 paket

1.921.816

3 paket

1.070.000

3 paket

1.096.750

14 paket

7.072.699

Disdik

Kab. Lamandau

8 unit

2.207.843

Disdik

Kab. Lamandau

4 paket

495.217

Disdik

Kab. Lamandau

64.948

5 paket

301.335

Disdik

Kab. Lamandau

2 paket

319.923

8 paket

1.238.043

Disdik

Kab. Lamandau

10.404 8 Kelompok

10.664

48 Kelompok

51.268

Disdik

Kab. Lamandau

5.332

5 Kali

25.634

Disdik

Kab. Lamandau

10.000

5.000

5.202

1 Kali

1 Kali

1 Kali

50.000

1 Kali

50.000

1 Kali

51.000

1 Kali

52.020

1 Kali

53.321

5 Kali

256.341

Disdik

Kab. Lamandau

2 Keg.

2 keg.

95.000

2 keg.

114.950

2 keg.

117.249

2 keg.

119.594

2 keg.

122.584

10 keg.

569.377

Disdik

Kab . - Provinsi

2 keg.

2 keg.

50.080

2 keg.

50.080

2 keg.

51.082

2 keg.

52.103

2 keg.

53.406

10 keg.

256.751

Disdik

Kab . - Provinsi

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.176.520

12 bulan

1.254.653

60 bulan

6.455.275

Disdik

Kab. Lamandau

2 keg.

2 keg.

142.899

10 keg.

706.943

Disdik

Kab . - Provinsi

1.600.000

153.950

2 keg.

Tabel 5.1

134.000

2 keg.

1.200.050

136.680

12 bulan

2 keg.

1.224.051

139.414

12 bulan

2 keg.

Page 5

Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran

4

3

5



Tahun 2014

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

17

01

01

17

Pelaksanaan Lomba Terlaksananya Pelaksanaan 78 Debat Bahasa Lomba Debat Bahasa Inggris Inggris

2 keg.

2 keg.

69.450

2 keg.

17

Festival dan Lomba Terlaksananya Festival dan 79 Seni Siswa Nasional Lomba Seni Nasional

2 keg.

2 keg.

75.000

1 keg.

1 Keg.

2 keg.

78.030

2 keg.

79.981

10 keg.

384.511

Disdik

Kab . - Provinsi

75.000

2 keg.

76.500

2 keg.

78.030

2 keg.

79.981

10 keg.

378.961

Disdik

Kab . - Provinsi

2 keg.

75.000

2 keg.

76.500

2 keg.

78.030

2 keg.

79.981

10 keg.

384.511

Disdik

Kab . - Provinsi

10.000

1 Keg.

10.000

1 Keg.

10.200

1 Keg.

10.404

1 Keg.

10.664

5 keg.

51.268

Disdik

Kab. Lamandau

2 keg.

75.000

2 keg.

75.000

2 keg.

76.500

2 keg.

78.030

2 keg.

79.981

10 keg.

384.511

Disdik

Kab . - Provinsi

19 Sekolah

19 Sekolah

180.990

19 Sekolah

180.990

19 Sekolah

184.610

19 Sekolah

188.302

193.010

95 sekolah

927.901

Disdik

Kab. Lamandau

2 keg.

2 keg.

80.000

2 keg.

80.000

2 keg.

81.600

2 keg.

83.232

85.313

10 keg.

410.145

Disdik

Kab . - Provinsi

Terlaksananya Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan SMA

13 paket

13 paket

1.996.181

10 paket

1.911.738

10 paket

1.949.973

10 paket

1.988.972

10 paket

2.038.697

53 paket

9.885.560

Disdik

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab RKB, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan SMK

12 paket

12 paket

2.526.766

17 paket

2.611.209

17 paket

2.663.433

17paket

2.716.702

17 paket

2.784.619

80 paket

13.302.729

Disdik

Kab. Lamandau

Terlaksananya Penataan halaman sekolah

3 paket

3 paket

671.500

-

3 paket

671.500

Disdik

Kab. Lamandau

Disdik

Kab. - Provinsi

17

01

01

17

01

01

17

85

17

Lomba Cerdas Terlaksananya Lomba Cerdas 86 Cermat Bidang Studi Cermat Bidang Studi

17

Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab RKB, 88 Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMA)

01

01

01

01

01

17

01

01

17

01

01

01

01

Pelaksanaan US dan Terlaksananya Pelaksanaan US UN Tingkat SLTA dan UN Tingkat SLTA

Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab RKB, 89 Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan {SMK) Penataan halaman 90 sekolah

75.000

2 keg.

75.000

21

2 keg.

01

2 keg.

Lokasi

76.500

Terlaksananya Manajemen BOS SMA Terlaksananya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)

2 keg.


2 keg.

01

01

Kondisi Akhir

Rp (000)

01

Manajemen BOS 82 SMA Olimpiade Penelitian 84 Siswa Indonesia (OPSI)

Tahun 2018

target

01

01


Tahun 2015

Pelaksanaan Lomba Terlaksananya Pelaksanaan 77 Olimpiade Olah Raga Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Siswa Nasional

01

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memilikiSertifikat Pendidik


Kode

-

-

-

-

-

19 Sekolah

2 keg.

-

17

Lomba Debat Bahasa Indonesia

Terlaksananya Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Indonesia

2 Keg.

20

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memilikiSertifikat Pendidik

43.57%

50.1%

Terlaksananya Seleksi dan penghargaan Guru, Kepsek dan Pengawas berprestasi tingkat kabupaten dan pengiriman ke provinsi

2 keg

2 keg

41.160

1 keg

1 keg

50.015

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Keg.

3.550.511

60.2%

2 keg

-

2 Keg.

76.500

2 Keg.

78.030

2 Keg.

79.981

8 Keg.

309.511

2.313.744

70.4%

2.288.619

80.5%

2.345.834

90.5%

2.476.230

90.5%

12.974.938

59.364

2 keg

60.551

2 keg

62.065

2 keg

63.617

10 keg

286.757

Disdik

Kab. - Provinsi

-

-

1 keg

50.015

Disdik

Nanga Bulik

75.000

01

01

20

Seleksi dan penghargaan Guru, Kepsek dan Pengawas 23 berprestasi tingkat kabupaten dan pengiriman ke provinsi

01

01

20

25

01

01

20

Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan 26 Pelatihan Informasi Informasi Comunication Comunication

1 keg

1 keg

36.485

-

-

-

-

-

-

-

-

1 keg

36.485

Disdik

Nanga Bulik

01

01

20

Pendidikan dan 27 Pelatihan Tindakan Kelas

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tindakan Kelas

1 keg

1 keg

45.615

-

-

-

-

-

-

-

-

1 keg

45.615

Disdik

Nanga Bulik

20

Manajemen 29 Sertifikasi Pendidik

Terlaksananya Manajemen Sertifikasi Pendidik

1 keg

1 keg

10.000

72.781

5keg

290.978

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya Pendataan dan Pencetakan NUPTK

1 keg

1 keg

Terlaksananya Manajemen UKG

1 keg

1 keg

01

01

Pelatihan Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Karakter Pendidikan Karakter

01

01

20

Pendataan dan 30 Pencetakan NUPTK

01

01

20

31 Manajemen UKG

25.000 25.000

67.916

1 keg

69.274

1 keg

71.006

1 keg

1 keg

-

-

-

-

-

-

-

-

1 keg

25.000

Disdik

Kab. Lamandau

-

-

-

-

-

-

-

-

1 keg

25.000

Disdik

Nanga Bulik

Tabel 5.1

Page 6

Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran

4

3 01

Persentase satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip - prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

APK Pendidikan Tinggi


Kode

01

5



Tahun 2014


Tahun 2015

Tahun 2018

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

target

Rp (000)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pelatihan Kurikulum Terlaksananya Pelatihan 39 Tingkat SD Kurikulum Tingkat SD

1 keg

1 keg

2.217.237

1 keg

1 keg

392.369

1 keg

268.484

1 keg

273.854

1 keg

280.700

1 keg

-

-

-

-

-

-


Kondisi Akhir

-

-

Lokasi 21

1 keg

2.217.237

Disdik

Nanga Bulik

287.718

5 keg

1.503.124

Disdik

Nanga Bulik

01

01

20

Pelatihan Kurikulum Terlaksananya Pelatihan Tingkat SMA Kurikulum Tingkat SMA

01

01

20

Pelatihan Kurikulum Terlaksananya Pelatihan Tingkat SMK Kurikulum Tingkat SMK

1 keg

1 keg

311.817

1 keg

165.484

1 keg

168.794

1 keg

173.014

1 keg

177.339

5 keg

996.447

Disdik

Nanga Bulik

01

01

20

Pelatihan Kurikulum Terlaksananya Pelatihan Tingkat SLTP Kurikulum Tingkat SLTP

1 keg

1 keg

395.813

1 keg

556.884

1 keg

568.022

1 keg

582.222

1 keg

596.778

5 keg

2.699.719

Disdik

Nanga Bulik

01

01

20

01

01

20

01

01

20

01

01

20

01

01

20

01

01

20

01

01

20

01

01

20

Pelatihan Kurikulum Tingkat Pengawas sekolah Pelatihan Kurikulum Tingkat SMA/MA/SMK (Kepsek) Pelatihan Kurikulum Tingkat SMP/MTS (Kepsek) Pelatihan Kurikulum Tingkat SD/MI (Kepsek) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Tingkat SD/MI Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTS Pelatihan Kompetensi Kepala Sekolah Tingkat SMA/MA/SMK Olimpiade Sains Guru MIPA Tingkat SMP/MTS Olimpiade Sains Guru MIPA Tingkat SMA/MA/SMK Pengadaan Mesin Scanner Ujian Manajemen DAPODIK Bantuan Beasiswa Berprestasi tingkat SD, SLTP dan SLTA

Terlaksananya Pelatihan Kurikulum Tingkat Pengawas Sekolah

1 keg

-

-

100 org

107.084

100 org

109.226

100 org

111.956

100 org

114.755

400 org

443.021

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya Pelatihan Kurikulum TingkatSMA/MA/SMK (Kepsek)

1 keg

-

-

20 org

106.164

20 org

108.287

20 org

110.994

20 org

113.769

80 org

439.215

Disdik

Nanga Bulik

1 keg

-

-

55 org

141.184

55 org

144.008

55 org

147.608

55 org

151.298

220 org

584.098

Disdik

Nanga Bulik

1 keg

-

-

114 org

301.444

114 org

307.473

114 org

315.160

114 org

323.039

456 org

1.247.115

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Tingkat SD/MI

1 keg

-

-

114 org

220.624

114 org

225.036

114 org

230.662

114 org

236.429

456 org

912.752

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTS

1 keg

-

-

55 org

98.384

55 org

100.352

55 org

102.860

55 org

105.432

220 org

407.028

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Kepala Sekolah Tingkat SMA/MA/SMK

1 keg

-

-

20 org

71.694

20 org

73.128

20 org

74.956

20 org

76.830

80 org

296.608

Disdik

Nanga Bulik

Terlaksananya Olimpiade Sains Guru MIPA Tingkat SMP/MTS

1 keg

-

-

233 org

29.517

233 org

30.107

233 org

30.860

233 org

31.632

932 org

122.116

Disdik

Kab. - Provinsi

1 keg

-

-

154 org

29.517

154 org

30.107

154 org

30.860

154 org

31.632

616 org

122.116

Disdik

Kab. - Provinsi

1 buah

-

-

1 Buah

-

1 Buah

71.750

2 buah

141.750

Disdik

Nanga Bulik

1 keg

-

-

1 keg.

20.910

1 keg.

21.433

4 keg.

82.743

Disdik

Nanga Bulik

1 keg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disdik

Kab. Lamandau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disdik

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pelatihan Kurikulum Tingkat SMP/MTS (Kepsek) Terlaksananya Pelatihan Kurikulum Tingkat SD/MI (Kepsek)

Terlaksananya Olimpiade Sains Guru MIPA Tingkat SMA/MA/SMK Terlaksananya Pengadaan Mesin Scannner Ujian Terlaksananya Manajemen DAPODIK Terlaksananya Bantuan Beasiswa Berprestasi tingkat SD, SLTP dan SLTA

01

01

20

01

01

20

01

01

20

01

01

20

01

01

20

Sosialisasi Ujian Nasional

Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional

1 keg

01

01

22

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Persentase satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

50%

52%

01

01

22

Raker Perencanaan Bidang Pendidikan

Terlaksananya Raker Perencanaan Bidang Pendidikan

1 keg.

1 keg.

200.000

1 keg.

400.000

1 keg.

Terlaksananya Pemeliharaan Layanan Jaringan Dapodik (Internet)

1 keg.

1 keg.

35.000

1 keg.

35.000

20%

20%

5.141.623

20%

3.788.410

01

01

22

01

01

23

01

01

23

01

01

23

22

Pemeliharaan 23 Layanan Jaringan Dapodik (Internet) PROGRAM PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Seleksi masuk 01 perguruan tinggi Pembangunan 04 Gedung

APK Pendidikan Tinggi

Terlaksananya Seleksi masuk PT

1 keg.

1 keg.

Terlaksananya Pembangunan Gedung

1 Paket

2 Paket

235.000

100.000 4.015.200

-

70.000 20.000

54%

1 keg. 2 Paket

Tabel 5.1

435.000

75.000 3.678.410

56%

20.400

1 keg.

58%

454.793

60%

466.162

60

2.034.655

408.000

1 keg.

418.200

1 keg.

428.655

5 keg.

1.854.855

Disdik

Nanga Bulik

1 keg.

35.700

1 keg.

36.593

1 keg.

37.507

5 keg.

179.800

Disdik

Nanga Bulik

20%

3.412.319

20%

3.446.207

20%

3.480.155

20%

19.268.714

Disdik

410.285

Disdik

Nanga Bulik

17.687.206

Disdik

Desa Kujan

1 keg. 2 Paket

443.700

1 keg.

76.500 3.300.119

1 keg. 2 Paket

78.413 3.331.202

1 keg. 2 Paket

80.373 3.362.275

1 keg. 10 Paket

Page 7

Tujuan 1

Sasaran 2

Indikator Sasaran

Kode 4

3 01

01

23

01

01

23

01

01

23

1

1

23

Program dan Kegiatan 5 Penyediaan 09 Operasional PT Politeknik Manajemen dan Monitoring 10 Beasiswa Mahasiswa Sosialisasi Pendidikan Vokasi/Politeknik dan Bimbingan Belajar bagi siswa 12 Kelas XII SLTA serta persiapan UN/seleksi Nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 Terlaksananya Penyediaan Operasional Politeknik


Tahun 2014


Tahun 2015

target

Rp (000)

target

8

9

10

Rp (000)

target

11

12

13

14

15

1 keg.

1 keg.

25.000

Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Vokasi/Politeknik dan Bimbingan Belajar bagi siswa Kelas XII SLTA serta persiapan UN/seleksi Nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri

1 keg.

1 keg.

71.640

-

-

-

-

-

-

1 paket

1 paket

500.000

-

-

-

-

-

-

Tabel 5.1

35.700

-

1 keg.

-

36.593

Kondisi Akhir

Rp (000)

16

Terlaksananya Manajemen dan Monitoring Beasiswa Mahasiswa

1 keg.

-

target

429.783

35.000

-

Rp (000)

12 Bulan

1 keg.

-

target

12 Bulan

Pembangunan Jalan Terselenggaranya Pembangunan 13 Masuk/Jalan Jalan Masuk/Jalan Lingkungan Lingkungan

-

Rp (000)

Tahun 2018

17 -

Rp (000)

18

19

Lokasi 21

12 Bulan

429.783

Disdik

Nanga Bulik

37.507

5 keg.

169.800

Disdik

Nanga Bulik

-

-

1 keg.

71.640

Disdik

Nanga Bulik

-

-

1 paket

500.000

Disdik

Desa Kujan

1 keg.

-

target


Page 8

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun O

1 2.1

2

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2018

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

3

4

5

6

7

8

9

2.1.1 Angka Melek Huruf

99,00

99,20

99,40

99,60

99,80

100,00

100

2.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

7,70

7,90

8,10

8,30

8,50

8,70

8,70

118,42

118,62

118,82

118,82

119,02

119,22

119,22

PENDIDIKAN

2.1.3 APK SD

4

APK SMP/MTs

109,19

109,39

109,59

109,79

109,99

110,09

110,09

5

APK SMA/SMK/MA

65,00

65,20

65,40

65,60

65,80

67,00

67,00

6

APM SD/SDLB/MI

100

100

100

100

100

100

100

7

APM SMP

100

100

100

100

100

100

100

8

APM SMA

48,72

48,92

50,12

50,32

50.52

50,72

50,72

118,42

118,42

118,62

118,82

118,82

119,02

119,02

Pendidikan Dasar : 9

Angka Partisipasi Sekolah SD

10

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar

0,75

1:15

1:17

1:19

1:21

1:23

1:23

11

Rasio Guru terhadap Murid

1:13

1:15

1:17

1:19

1:21

1:23

1:23

12

Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

109,19

109,39

109,59

109,99

109,99

109,09

109,09

88,00

92,00

96,00

98,00

100,00

100,00

1:16

1:18

1:20

1:22

1:24

1:24

1.1.2 Pendidikan Menengah : 13

Angka Partisipasi Sekolah SMP

14

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama

15

Rasio Guru terhadap Murid

1:14

Tabel 6.1

Page 1

16

Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

17

Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek huruf (tidak buta aksara )

99,2

99,4

99,6

99,8

100

100

100

Angka Partisipasi Sekolah SMA

65,00

65,20

65,40

65,60

65,80

67,00

67,00

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia Sekolah Menengah Atas

1:65

0

1:13

1:15

1:17

1:19

1:21

1:23

1:23

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

1:36

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

54,25

56,25

58,25

60,25

62,25

65

65

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0

0

0,04

0,03

0,02

0,01

0,01

0

0

0,04

0,03

0,02

0,01

0,01

0

0

0

0,01

0,01

0,01

0

0,01

0,01

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

95,67

95,67

96,60

98,67

98,87

99,00

99,00

18 19

Rasio Guru Terhadap Murid Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Fasilitas Pendidikan : Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/M.Ts kondisi bangunan baik (%)

22

Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%) Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah : Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

23

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/M.Ts

20

21

25 26

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Penurunan Angka Putus Sekolah Angka Kelulusan : Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

27

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

24

Angka Melanjutkan Sekolah: 28

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

99,67

99,67

100

100

100

100

100

29


98,43

98,43

99,12

99,20

99,30

99,50

99,50

30

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

43,57

50,1

60,20

70,40

80,50

90,50

90,50

Tabel 6.1

Page 2

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Nanga Bulik Bukit Hibul Telp (0532) Kode Pos

Recommend Documents