Akuisisi Bank Swasta Nasional di Indonesia (Perseptif Hukum Perbankan) Gambaran Umum Akusisi Bank Swasta di Indonesia Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang keuangan dan perbankan, yang dimulai sejak paket deregulasi tahun 1983, yang kemudian terus berlanjut dengan paket deregulasi pakto-88 dan seterusnya telah membawa hasil yang menggembirakan bagi perbankan nasional. Namun harus diakui, masih terdapat beberpa masalah yang sifatnya menghambat. Sebagai hasilnya, sebelum pemerintah melakukan likuidasi atas 16 bank umum swasta nasional tanggal 1 november 1997 yang lalu, jumlah bank umum demasa ini meningkat menjadi 239 dari 124 pada oktober 1988. (Supraptomo, 1997) Jika dilihat kecendungan sebelum tahun 1998, terdapat beberapa bank yang melakukan akuisisi, yaitu Bank Danamaon yang mengakuisisi Bank Sampoerna yang dahulu bernama Bank Delta. Pada Juli 1997, dimana Tirtamas milik Hasjim Djojohadikusumo telah mengambil alih
Bank Niaga dengan
mengakuisisi saham sendiri dengan pemilik lama bank tersebut yaitu keluarga Julius Tahija. Selain itu rencana akan akuisisi akan dilakukan pula terhadap saham keluaraga Usman Adimadjaja di Bank Danamon sebesar 19 % oleh Group Salim dan sebear 10 % oleh Credit Suisse first Boston (CSFB) yang merupakan suatu lembaga keuangan Internasional dengan nilai transaksi Rp.455Miliar. Namun, rencana akuisisi mengalami kegagalan karena Bank Danamaon menjadi bank bermasalah
dan berstatus di bawah BPPN. Berikut adalah daftar bank yang
melakukan merger dan akuisisi sebelum tahun 1998 :
Tabel 1: Daftar Bank Swasta yang diakusisi/merger sebelum tahun 1998 No Nama bank 1
BCA
Bank yang diakuisisi/merger Bank Sarana Indonesia, Bank Gemerl dan Indo Comercial Bank
2
Bank Danamon
Asia Afrika Banking Corp Bandung dan Bank Delta
3
BII
Bank Tabungan untuk umum 1859
4
Bank LIPPO
Central Commercial Bank Ltd, Bank Umum Asia dan
10
Bank Umum Majapahit 5
Bank NIAGA
Bank Tabungan Bandung dan Bank Amerta
6
BAN Bali
Bank Dharma Usaha
7
BUN
Bank Djasa Dana
8
Bank Panin
Bank
Industi dan Dagang, Bank Kemakmuran, Bank
Industri Djaja Indonesia, BAD, BLH, BPE dan BPS 9
Bank Bukopin
Bank umum keperasi, bank umum koperasi jabar, Kasel, sulsel, Kahoeripan
Menurut riset terbaru yang dilakukan lembaga KATADATA, sejak krisis keuangan 1998, lebih dari 20 bank swasta nasional yang berpindah tangan ke bank ataupun lembaga asing. Akuisisi bank swasta nasional dilakukan oleh bank raksasa di kawasan regional atau bahkan dunia. Yang masih hangat adalah akuisisi bank danamon oleh DBS group yang memiliki kepemilikan 67% dengan nilai transaksi US$6.2miliar (www.bisnis.com). Kini ada sejumlah bank lagi yang menanti proses akuisisi oleh bank asing. Bank-bank tersebut adalah; Bank Ina Perdana, Bank Maspion, dan Bank Mestika Dharma.
Tabel 2 :Daftar Bank Swasta nasional yang dikuasai Badan HukumAsing setelah tahun 1998 Bank Swasta
Akuisisi oleh
Nilai aset
Kepemilikan
Mayband malaysia
US$10miliar
97,5%
CIMB Group
US$8,6miilar
97,9%
Indonesia Bank Internasional Indonesia (BII) CIMB Niaga
Malaysia Bank Ekonomi
HSBC Holding Plc
US$166,1miliar
98,94%
OCBC NISP
OCBC Bank
US$20,2miliar
85.05%
Bank Swasdesi
Bank of India
US$4 miliar
76%
Bank Permata
Standard Chartered
US$41,4miliar
44,5%
US$18,4miliar
98,99%
Bank Bank UOB
United Overseas
11
Indonesia
Bank
Bank QNB
Qatar National Bank
Kesawan
Group
US$11,7 miliar
69,56%
Analisis Yuridis Akuisisi Bank Swasta Nasional di Indonesia dari Perspektif Hukum Perbankan Saat ini banyak perusahaan asing mengakuisisi bank yang ada di Indonesia setelah krisis moneter 1998, perkembangan akuisisi perlu disikapi secara seksama oleh semua pihak, terutama pemerintah, Bank Indonesia dan pengusaha nasional, apakah berbagai kegiatan akuisisi saham yang dilakukan ada manfaatnya bagi pembangunan perekonomian Indonesia, apakah kegaiatan tersebut telah diakomodir dalam regulasi hukum bisnis saat ini UU Perbankan, dan lain-lain. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tidak secara tegas mengatur tentang akuisisi sebagaimana dalam pasal 37 ayat 1 ditentukan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang menbahayakan kelangsungan usahanya , Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar : a. Pemegang saham menambah modal. b. Pemegang saham menggantikan dewan komisaris dan/atau direksi bank. c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. d. Bank melakukan merger atau konsilidasi dengan bank lain.. e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. f. Dll Demikian juga halnya PP No.28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank. Dalam pasal tersebut di tentukan bahwa a. Akuisisi bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak mengakuisisi.
12
b. Pengambilalihan saham bank baik secara langsung maupun melalui bursa efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham
oleh pemegang saham
perorangan atau badan hukum menjadi 25% (duapuluh lima perseratus) dari saham bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara sama, dinaggap mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. c. Pengambilalihan saham bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih 25% atau kurang dari saham Bank yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendaliian bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendak untuk mengendaikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan bank tersebut Untuk memperoleh izin akuisisi wajib dipenuhi persyaratan berikut : a. Telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dari Bank yang akan diakusisi atau rapat sejenis dari bank yang berbadan hukum bukan Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. b. Pihak yang mengakuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan c. Dalam hal Akuisisi dilakuakan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh bank yang diatur oleh bank Indonesia Ketentuan diatas berhubungan dengan ketentuan kepemiliakan tunggal pada perbankan Indonesia sebegaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomer : 8/16/PBI/2006 pasal 1. Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana satu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank. Pemeganga saham pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang : a. Memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dkeluarakan bank dan,
13
b. Memiliki saham bank kurang dari 25% dari jumlah saham yng dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara
namun dapat dibuktikan telah
melkaukuan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung Demikian juga halnya perusahaan induk di bidang perbankan (bank holding company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oelh pemegang saham pengendali untuk mengkondolidasi secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang merupakan anak perusahannya. Selanjutnya lebih tegas dalam pasal 2 bahwa : a. Setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 bank b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekecuailiakan bagi : 1. Pemegang saham pengendal pada 2 bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda yakni secara konvensional dan berdasarkan syariah 2. Pemegang saham pengendali pada pada 2 bank yang salah stunya merupakan bank campuran 3. Bank holding company sebagaimana yang dimasud dalam pasal ayat 1 huruf. Beberapa harus yang harus di bawahi disini adalah apakah pihak acquirer telah melakukan akuisisi bank sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari data yang diperoleh tidak semua acquirer mematuhi ketentuan yang ditetapkan, seperti saham BII oleh Maybank tidak dapat dilakukan secara hukum perbankan indonesia, karena Maybank telah menjadi saham pengendali lebih dari satu, yaitu bank Lippo, berarti jika akuisisi BII tetap dilaksanakan maka akan melanggar PBI No.8/16/PBI2006. Sedangkan jika terjadi pemegang pengendali pada lebih dari stu bank, maka Bank tersebut wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukuan Maybank, yaitu membentuk perusahaan induk perbankan atau merger/konsolidasi. Lain hal yang dilakukan oleh Bank Danamon yang diakuisisi Bank oleh DBS Group, Bank Danamon belum memasukkan aksi korporasi kedalam rencana bisnis bank (RBB), pada akhirnya Bank Indonesia belum memberi keputusan
14
mengenai akuisisi tersebut. Akuisisi terlaksana jika Bank Indoneisa telah memberi izin sesuai dengan PP No.28 tahun 1999 pasal 36 ayat 2. Namun Bank Indonesia takam memberi sanksi bagi bank yang tidak measukan rencana strategis atau aksi korporasi ke dalam RBB
Tata Cara Pelaksanaan Akuisisi Bank di Indonnesia Berikut ini dikemukakan tentang tata cara pelaksanaan akuisisi bank yang berbentuk perusahaan bukan publik maupun perusahaan publik. a. Perusahaan Non Publik (bank) Tahap Pertama : Penyampaian maksud untuk mengambil alih Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud untuk pengambilalihan kepada direksi bank yang akan diambil alih. Tahap Kedua : Penyususnan usulan rancangan pengambilalihan Direksi bank yang akan diambilalih dan pihak yang mengambil alih masing-masing menyusun usualan rencana pengambilalihan. Usulan tersebut wajib mendapat persetujuan dari komisaris perseroan yang akan diambilalih dan yang akan mengambil alih. Tahap Ketiga : Penyususnan rancanagan pengambilalihan Direksi bank yang akan diambilalih bersama-sama pihak yang akan mengambilalih menyusun rancangan pengambilalihan yang bahannya berdasarkan usulan rencana pengambilalihan yang telah mendapat persetujuan komirsaris. Tahap keempat : Pemberitahuan kepada kreditor Direksi bank yang akan diambil alih, wajib menyampaikan dengan surat tercatat rancangan pengambilalihan kepada seluruh kreditor paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.. Tahap kelima : Pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan Ringkasan “rancangan pengambilalihan “ wajib diumumkan oleh direksi bank dalam surat kabar harian, serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang saham.
15
Tahap keenam : Pemanggilan rapat umum pemegang saham Direksi bank melakukan pemanggilan RUPS dengan surat tercatat paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan. Tahap ketujuh : pelaksanaan RUPS Keputusan RUPS untuk melakukan pengambilalihan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham mewakili paling sedikt ¾ (tiga per empat bagian) dari seluruh saham. Tahap kedelapan : permohonan izin akuisisi kepada menteri keuangan Direksi bank yang mengambil alih dan pihak yang akan mengambil alih mengajukan permohonan kepada menteri keuangan dengan tebusan kepada Bank Indonesia.
Tahap kesembilan : penandatangan akta pengambilalihan Setelah keputusan menteri keuangan perihal izin akusisi diterima, kemudian konsep akta pengambilaalihan
yang telah disetejui RUPBS
selanjutntya dituangkan dalam “akta pengambilalihan” yang dibuat notaris dalam bahasa indonesia. Tahap kesepuluh : permohonan persetujuan atau penyampaian laporan perubahan anggaran dasar. Pengambilalihan yang dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri kehakiman, direksi bank yang diambil alih wajib mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar kepada menkumham. Tahap kesebelas : tanggal efektif berlakunya pengambilaalihan Apabila pengambialihan bank disertai perubahan anggaran dasar maka pengambilalihan berlaku sejak tanggal persetujuan menteri menkumham. Tahap keduabelas : pendaftran dan pengumuman Direksi bank wajib melakukan : mengumumkan hasil pengambilalihan dalam surat kabar paling lambat 30 hari sejak pengambilalihan selesai dilakukan,
mendaftarkan pengambilalihan tersebut dalam daftar
perusahaan berikut akta perubahan dasar bersetra persetujuan dari
16
menkumham serta menjajukan permohonan pengumuman penggabungan dalam Tambahan Berita Negara Repblik indonesi paling lambat 30 hari setelah pendaftaran.
b. Perusahanan Non Publik (bank) Tahap Pertama : Pengumuman rencana penawaran tender Pihak yang melakukan tender wajib mengumumkan dalam sekurangkurangnya 2 surat kabar harian berbahasa indonesia mengenai rencana penawaran tender. Tahap kedua : Penyampaian pernyataan penawaran tender. Selambat-lambatnya 5 hari sejak pengumuman setelah tahap pertama, pihak yang melakukan tender wajib menyampaikan pernyataan tender sesuai dengan peraturan Bapepam kepada bapepam, bursa efek, perusahaan sasaran dan pihak lain yang telah melakukan tender. Tahap ketiga :pernyataan penawaran tender efektif Pernyataan penawaran tender menjadi efektif pada hari ke 15 sejak diterimanya pernyataan penawaran tender secara lengkap oleh bapepam atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh bapepam. Tahap keempat : pengumuman pernyatan penawaran tender Pernyataan penawaran tender wajib diumumkan
oleh pihak yang
melakukan penawaran tender sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian berbahasa indonesia sejak surat penawaran tender menjadi efektif. Tahap kelima : Sanggahan dari direksi atau komisaris perusahaan sasaran Apabila direksi atau komisaris dari perusahaan sasaran mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup bahwa infomasi yang dimuat dalam penyataan penawaran tender menyesatkan atau tidak benar, perusahaan sasaran
wajib
membuat
penyataan
informasi
disyaratkan oleh peraturan bapepam. Tahap keenam : jangka waktu penawaran tender
17
sebagaimana
yang
Jangka waktu penawaran tender adalah sekurang-kurangya 30 hari dan dapat diperpanjang palinglama menjadi 90 hari, kecuali disetujui oleh bapepam. Tahap ketujuh : perpanjangan waktu penawaran Setiap masa perpanjangan penawaran tender wajib dilaksanakan sekurangkurangnya 15 hari dan diumumkan dalam waktu dua hari sebelum masa perpanjangan dimulai. Pengumuman wajib dimuat dalam surat kabar. Teks pengumuman wajib disampaikan kepada bapepam Tahap kedelapan : tahap peneyelesaian transaksi Transaksi penawaran tender wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu dua belas hari setelah penawaran beakhir dengan menyerahkan uang, penyerahan efek sebagai penukarnya atau dikembalikanya efek yang ditenderkan jika kondisi khusus yang ditetapkan dalam penawaran tender tidak dipenuhi atau penawaran tender dibatalkan. Tahap kesembilan : penyampaian laporan akhir Pihak yang melakukanpenawaran tender dalam jangka waktu sepuluh hari wajib menyampaikan laporan hasil atau pembatalan dari penawaran tender tersebut kepada bapepam
18
