SKRIPSI
AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGURUS KOPERASI YANG MELAMPAUI ANGGARAN DASAR (ULTRA VIRES)
I GEDE PARAMA ISWARA NIM. 1203005123
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGURUS KOPERASI YANG MELAMPAUI ANGGARAN DASAR (ULTRA VIRES)
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
I GEDE PARAMA ISWARA NIM. 1203005123
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 21 MARET 2016
Pembimbing I
Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, S.H, S.U NIP. 19560419 198303 1 003
Pembimbing II
I Nyoman Darmadha, S.H, M.H NIP. 19541231 198103 1 003
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 27 MEI 2016
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 119/UN14.1.11/PP.05.02/2016 Tanggal 04 April 2016
Ketua
: Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, S.H, S.U NIP. 19560419 198303 1 003
(...........................)
Sekretaris
: I Nyoman Darmadha, S.H, M.H NIP. 19541231 198103 1 003
(...........................)
Anggota
: 1. Ngakan Ketut Dunia, S.H, M.Hum NIP. 19520104 198003 1 001
(...........................)
2. Ida Bagus Putra Atmadja, S.H, M.H NIP. 19541231 198303 1 018
(...........................)
3. A.A Ketut Sukranatha, S.H, M.H NIP. 19570605 198601 1 002
(...........................)
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Tindakan Pengurus Koperasi yang Melampaui Anggaran Dasar (Ultra Vires)” dapat terselesaikan. Selain tujuan membuat skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Udayana, penulis juga merasa bangga karena melalui skripsi ini dapat memberikan sebuah karya tulis bagi seluruh civitas academica Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami dan tidak akan berhasil dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena demikian, izinkan penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak Dr. Gede Made Swardhana, S.H, M.H, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak Dr. Ni Ketut Sri Utari S.H, M.H, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak Dr. I Gede Yusa, S.H, M.H, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
v
6. Bapak Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, S.H, S.U, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan respon cepat atas layanan pesan singkat yang penulis layangkan perihal kapan dan dimana Beliau dapat ditemui serta dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. 7. Bapak I Nyoman Darmadha, S.H, M.H, Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. 8. Seluruh Dosen Pengajar, terutama Dosen Bidang Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan wawasan keilmuan kepada penulis. 9. Seluruh Staff Laboratorium Hukum, Perpustakaan, dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 10. Bapak I Nengah Suandra, S.H dan Ibu Ni Ketut Suci Anggreni, kedua orang tua penulis yang sangat penulis hormati yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada henti serta seluruh keluarga besar penulis yang selama ini mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini. 11. Bapak Ida Bagus Made Parwata, S.E, M.Si, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali yang telah memberikan bantuan kepada
penulis
dengan
menugaskan
Staffnya
menerbitkan
izin
rekomendasi yang penulis perlukan untuk melakukan penelitian di Dinas
vi
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem. 12. Bapak I Dewa Nyoman Patra, S.H, M.H, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang telah memberikan bantuan kepada penulis dengan menugaskan Staffnya, yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan Badan Hukum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali untuk memberikan informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 13. Bapak I Nengah Taman, S.Sos, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS) Kabupaten Karangasem yang telah memberikan bantuan kepada penulis dengan menugaskan Staffnya menerbitkan izin rekomendasi sebagai landasan untuk melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem. 14. Bapak I Nengah Mindra, S.E, M.M, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem yang telah menugaskan Staffnya, yaitu Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem untuk memberikan informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 15. Rekan-rekan di Asian Law Student’s Association Local Chapter Universitas Udayana, terutama rekan-rekan di Public Relation Division selama periode kepengurusan tahun 2014-2015 yang saling mendukung serta tidak pernah berhenti memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap berusaha dan berpikir positif.
vii
16. Rekan-rekan di Student Community for International Law Universitas Udayana yang telah mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 17. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2012 yang telah mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna sehingga dengan demikian maka penulis dengan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Denpasar, 21 Maret 2016
Penulis
viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 21 Maret 2016 Yang Menyatakan,
I Gede Parama Iswara NIM. 1203005123
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................................... i HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ....................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ......................................... iii HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ...................................... iv KATA PENGANTAR .................................................................................................... v SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ......................................................................... ix DAFTAR ISI ................................................................................................................... x ABSTRAK ...................................................................................................................... xiii ABSTRACT ..................................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................... 9 1.3 Ruang Lingkup Masalah ................................................................................ 9 1.4 Orisinalitas Penelitian .................................................................................... 11 1.5 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 13 1.5.1 Tujuan umum .......................................................................................... 13 1.5.2 Tujuan khusus ......................................................................................... 14 1.6 Manfaat Penelitian........................................................................................... 14 1.6.1 Manfaat teoritis ...................................................................................... 14 1.6.2 Manfaat praktis ...................................................................................... 14 1.7 Landasan Teoritis ........................................................................................... 15 1.8 Metode Penelitian ........................................................................................... 25
x
1.8.1 Jenis penelitian ........................................................................................ 25 1.8.2 Jenis pendekatan ..................................................................................... 25 1.8.3 Sumber bahan hukum ............................................................................. 27 1.8.4 Teknik pengumpulan bahan hukum ........................................................ 29 1.8.5 Teknik analisis bahan hukum.................................................................. 29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR KOPERASI 2.1 Koperasi ....................................................................................................... 31 2.1.1 Pemahaman koperasi secara umum ..................................................... 31 2.1.2 Pengertian koperasi dan dasar hukum koperasi ................................... 31 2.2 Sejarah Koperasi di Indonesia ...................................................................... 33 2.2.1 Zaman penjajahan Belanda ................................................................. 33 2.2.2 Zaman penjajahan Jepang .................................................................... 36 2.2.3 Zaman pembangunan atau kemerdekaan ............................................ 38 2.2.4 Zaman orde baru ................................................................................. 40 2.2.5 Zaman reformasi .................................................................................. 42 2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi .................................................................... 45 2.3.1 Asas koperasi ...................................................................................... 45 2.3.2 Keanggotaan ....................................................................................... 45 2.3.3 Struktur organisasi koperasi ................................................................ 47 2.3.4 Sistem pertanggung jawaban perangkat organisasi koperasi .............. 52
xi
BAB III
ANALISIS
MENGENAI
KONSEP
HUKUM
TINDAKAN
PENGURUS KOPERASI YANG MELAMPAUI ANGGARAN DASAR 3.1 Perbandingan Konsep Ultra Vires dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) .............................................................. 54 3.2 Ultra Vires Sebagai Konsep Tindakan Pengurus Koperasi Yang Melampaui Anggaran Dasar ................................................................. 65 3.3 Dasar Hukum Penerapan Konsep Ultra Vires Dalam UU Perkoperasiaan Tahun 1992 dan Anggaran Dasar KKM...................... 74
BAB IV
UPAYA
RAPAT
ANGGOTA
DALAM
MELAKUKAN
PEMULIHAN ATAS TINDAKAN PENGURUS KOPERASI YANG MELAMPAUI ANGGARAN DASAR 4.1 Keabsahan Rapat Anggota ..................................................................... 77 4.2 Peluang Pemulihan Tindakan Pengurus Koperasi Yang Melampaui Anggaran Dasar Oleh Rapat Anggota .................................................. 80
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 99 5.2 Saran-Saran ................................................................................................... 100
DAFTAR PUSTAKA
xii
ABSTRAK Sejarah koperasi di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah koperasi di dunia. Sejarah lahirnya koperasi modern pertama di dunia dimulai pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris dan selanjutnya pada tahun 1896 terbentuk International Cooperatieve Alliance (ICA) dimana dengan terbentuknya ICA tersebut maka koperasi menjadi suatu gerakan internasional. Dalam wacana sistem ekonomi dunia, koperasi dinyatakan sebagai the third way atau jalan ketiga dimana maksud dari ungkapan the third way atau jalan ketiga tersebut adalah koperasi difungsikan sebagai sistem ekonomi yang berkedudukan sebagai penengah antara sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Dalam pengelolaan koperasi tidak menutup kemungkinan pengurus koperasi melakukan tindakan yang melampaui anggaran dasar oleh karena pengurus koperasi bertanggung jawab penuh atas pengurusan koperasi sehingga memiliki peluang untuk melakukannya. Tindakan melampaui anggaran dasar ini serupa dengan ultra vires yang pada umumnya dikenal dalam lingkup Perseroan Terbatas dan dapat merugikan pihak ketiga yang berperan dalam menunjang kelangsungan usaha koperasi. Oleh karena demikian pihak ketiga tersebut sangat membutuhkan perlindungan hukum, akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan tidak mengaturnya secara jelas. Bertumpu pada istilah ultra vires tersebut maka yang menjadi persoalan adalah apakah tindakan pengurus koperasi yang melampaui anggaran dasar dapat dikatakan sebagai ultra vires dan bagaimana akibat hukum atas tindakan pengurus koperasi yang melampaui anggaran dasar tersebut ? Untuk mendapatkan jawaban dan menguraikan masalah yang dibahas maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengumpulannya dilakukan dengan teknik studi dokumen ditunjang dengan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang perkoperasiaan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi, teknik evaluasi, teknik argumentasi, teknik konstruksi, dan teknik sistematisasi. Hasil yang diperoleh adalah bahwa tindakan pengurus koperasi yang melampaui anggaran dasar dapat dikatakan sebagai ultra vires karena istilah ultra vires sering disebut sebagai doktrin dimana konsekuensi dari doktrin adalah menciptakan dasar-dasar yang sifatnya umum sehingga dengan demikian konsep ultra vires dikenal pula dalam lingkup badan hukum koperasi disamping dikenal secara umum dalam lingkup badan hukum Perseroan Terbatas. Kemudian akibat hukum dari tindakan pengurus koperasi yang melampaui anggaran dasar adalah rapat anggota dapat melakukan ratifikasi atas tindakan pengurus koperasi yang melampaui anggaran dasar dengan catatan tindakan melampaui anggaran dasar yang diratifikasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kebiasaan yang terjadi dalam praktek dunia usaha. Langkah ratifikasi ini didukung dengan upaya pemberian ganti rugi yang dikenal dengan substitution. Kata Kunci : Akibat Hukum, Pengurus Koperasi, Tindakan Melampaui Anggaran Dasar
xiii
ABSTRACT The history of cooperative in Indonesia can not be separated from the history of first modern cooperative in the world that started on 1844 in Rochdale, England. Then, on 1896 was formed International Cooperative Alliance (ICA) where the formation of cooperative into an international movement. In discourse of world economic system the cooperative declared as third way, cooperative is functioned as a economic system that serves as a mediator between capitalism and socalism economic system. The cooperative administrator can act beyond the scope of powers by charter or laws of cooperative because hold full responsible cooperative management. That act is similar with ultra vires commonly known in corporate limited veil. Ultra vires may damage to the third party that hold significant role for the business of the cooperative. There is no clear and specific certain provisions concerning ultra vires in Indonesia Cooperative Act (Act of 1992 Number 25 about Cooperative). Therefore its legal problems emerged are about the terminology of cooperative administrator act that beyond the scope of powers and remedial means for the third party’s damages. This research is designed as a normative legal research that employs three kind approach namely the statute approach, the analitical and conceptual approach, and the comparative approach. The legal materials are collected through the library research and support by interview with the parties that competent in cooperative. The legal materials also employs five kind technic of legal analysis like description, evaluation, argumentation, construction and systematization technic. Beyond the scope of powers by charter or laws of cooperative act that did by cooperative administrator can be defined as ultra vires act because ultra vires terminology is known as doctrine which consequention the doctrine is invent common based so that the ultra vires concept is also known in cooperative legal entity beside in limited corporate legal entity and meeting members can ratificate that act according not against the statute, decency, and custom in exertion practice. The ratification can be implemented through the process of substitutions. Key Words : Legal Result, Cooperative Administrator, Beyond the Scope of Powers by Charter or Laws of Cooperative
xiv
