AKAD SALE AND LEASE BACK PADA TRANSAKSI SUKUK RITEL DI PT. BNI SECURITIES
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: Dani Arsyad Anwar 205046100662
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/ 2010 M
AKAD SALES AND LEASE BACK PADA TRANSAKSI SUKUK RITEL DI PT. BNI SECURITIES Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Oleh :
Dani Arsyad Anwar NIM : 205046100662
Di Bawah Bimbingan Pembimbing I
Pembimbing II
DR. Euis Amalia, M.Ag NIP. 197107011998032002
DR. Hj. Mesraini, M. Ag NIP. 150 326 895
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul AKAD SALES AND LEASE BACK PADA TRANSAKSI SUKUK RITEL DI PT BNI SECURITIES telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 18 Maret 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 18 Maret 2010 Mengesahkan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof.DR.H.Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 195505051982031012
PANITIA UJIAN Drs. Djawahir Hejazziey, SH., MA 195510151979031002
(…………………….)
1. Ketua
:
2. Sekretaris
: Drs.Ahmad Yani, MA. 196404121994031004
(…………………….)
3. Pembimbing I
: DR. Euis Amalia, M.Ag 197107011998032002
(…………………….)
4. Pembimbing II :
DR.Hj.Mesraini, M.Ag 150326895
(…………………….)
5. Penguji I
:
Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag 19740725200112001
(…………………….)
6. Penguji II
: Drs.H.Burhanuddin Yusuf, MM 195406181981031005
(…………………….)
بسم اهلل الرحمن الر حيم KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat manusia untuk kehidupan yang lebih baik serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul “Akad Sales and Lease Back pada Transaksi Sukuk Ritel di PT BNI Securities” dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik. Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak baik dukungan moril maupun materil. Penghargaan yang tidak dapat terlukiskan, penulis berikan kepada orang-orang tersayang dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, do’a, dan pengorbanan demi selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada: 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Euis Amalia, M. Ag., dan Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta Drs. Djawahir Hejazziey dan Drs. H. i
Ahmad Yani, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Koordinator Teknis Program Non-Reguler. dan Pembimbing Akademik penulis, Asmawi, M.Ag. 3. Dr. Euis Amalia, M. Ag dan Dr. Hj. Mesraini, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, memberikan arahan, dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan peranan dalam hal pembelajaran dan ilmunya kepada penulis selama masa kuliah. 5. Seluruh Staff dan Karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan. 6. Bapak Sandy, Bapak Robitirtanto, selaku Manajer Debt Capital Maket PT BNI Securities, Bapak Adrian Mailangkay, selaku Corporate Secretary PT BNI Securities, dan seluruh karyawan serta staf PT BNI Securities yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian dan membantu perolehan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. 7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Papah Ali Nurdin S.Ag dan Mamah D. Yarnalis, yang kasihnya sepanjang masa tidak bisa terbayarkan oleh apapun. Yang terus mengorbankan tenaga, fikiran, tenaga, dan harta demi selesainya pendidikan anak-anaknya. Nasehat berharga, motivasi bernilai, dan dukungan yang kuat terus menerus diberikan kepadaku. ii
8. Bapak dan ibu mertua, (alm) Moch. Nuh dan Azmah yang selalu memberikan support, cinta, dan kasih sayangnya, memberikan penulis ruang yang nyaman untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk Kak Alamsyah dan Kak Hildah terima kasih atas komputernya, saya dan Rahma harus bergadang di rumah untuk revisi skripsi ini. 9. Isteriku tersayang, Rahmawati yang selalu setia menemaniku di kala suka dan duka, walaupun dalam keadaan hamil, tetapi masih bisa semangat menemani, men-support, dan menyelesaikan pendidikan ini bersama, dengan kekompakkan dan komitmen. Dan buah hatiku yang kunantikan kehadirannya, menambahku semangat untuk tetap komitmen dan konsisten fi sabililah. 10. Adik-adiku yang tercinta, Annisa Ulfah (Icha) dan Putri Insan Kamilah (Uthi), yang terus memotivasiku, menyemangatiku, pinjaman laptopnya yang berharga, walaupun jarang aku berada di sisi kalian selama menempuh pendidikan ini. Sepupuku Eko Saputra, Eki Sentosa terima kasih atas do’a kalian. 11. Ali Sakti, S.E, M.Ec dan keluarga yang senantiasa meluangkan waktunya di selasela kesibukannya setiap minggu untuk membimbing kami menjadi pribadipribadi tangguh. Dan teman-teman kajian, Daris, Abdurrahman, Iqbal, Nurkholis.
Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang diberikan kepada penulis diberikan ganjaran berupa pahala dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi iii
semua pihak. Skripsi ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk skripsi-skripsi berikutnya, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam terselesainya skripsi ini. Jazakumullah khairon katsiron. Wassalamu’alikum
Jakarta, Maret 2010 H Rabiu-t-Tsani 1431 M Penulis,
Dani Asyad Anwar
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
vi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
7
D. Metodologi Penelitian
9
E. Review Studi Terdahulu
11
F. Kerangka Teori
14
G. Sistematika Penelitian
15
TINJAUAN KEPUSTAKAAN A. Konsep Ijarah (Sewa) dalam Fiqh Mu’amalat
17
1. Pengertian Ijarah
17
2. Prinsip-prinsip Ijarah
20
3. Pendapat Fuqaha Klasik dan Kontemporer
32
4. Mekanisme Ijarah
35
B. Konsep Al-Bay’ (Jual Beli) dalam Fiqh Muamalat 1. Pengertian Al-Bay’ (Jual Beli)
v
38 38
2. Dasar Hukum Al-Bay’
41
3. Hukum Al-Bay’
43
4. Rukun dan Syarat Jual Beli
44
C. Konsep Sales and Lease Back 1. Pengertian Sale and Lease Back
48
2. Prinsip-prinsip Sale and Lease Back
48
3. Mekanisme Sale and Lease Back
49
D. Konsep Sukuk
BAB III
51
1. Pengertian Sukuk
51
2. Prinsip-prinsip Sukuk
57
3. Jenis-jenis Sukuk
59
4. Mekanisme Sukuk
69
SUKUK RITEL DI PT. BNI SECURITIES A. Profil PT. BNI Securities
72
1. Sejarah Singkat PT. BNI Securities
72
2. Visi dan Misi PT. BNI Securities
87
3. Struktur Organisasi PT. BNI Securities
88
4. Produk dan Jasa PT. BNI Securities
89
B. Mekanisme Sukuk Ritel di PT BNI Securities BAB IV
48
ANALISA DAN TEMUAN A. Mekanisme Akad Sale and Lease Back pada Transaksi
vi
96
Sukuk Ritel di PT. BNI Securities
101
B. Analisa Konsistensi Akad Jual Beli (Al-Bay’) Pada Struktur Akad Sales and Lease Back dalam Transaksi Sukuk Negara Ritel
102
1. Bentuk dan Jenis SBSN
102
2. Struktur Akad Jual Beli (Al-Bay’) pada Sukuk Ritel
103
3. Rukun Jual Beli Bersyarat (bay’ wafa’) pada Akad Sales and Lease Back
105
4. Syarat-syarat pada Akad al-bay’ (Jual Beli) dalam Struktur Akad Sales and Lease Back
108
5. Hukum Jual Beli Bersyarat (Bay’ Wafa’)
108
C. Analisa Konsistensi Akad Sewa (Ijarah) Pada Struktur Akad Sales and Lease Back dalam Transaksi Sukuk Negara Ritel
111
1. Akad Ijarah (sewa) pada Struktur Akad Sales and Lease Back dalam Sukuk Negara Ritel
111
2. Mekanisme Akad Ijarah (sewa) pada Transaksi SBSN Sukuk Negara Ritel
112
3. Rukun Ijarah (sewa) pada Akad Sales and Lease Back dalam Sukuk Negara Ritel
vii
113
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan
116
B. Saran
118
DAFTAR PUSTAKA
120
LAMPIRAN
123
viii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Beberapa usaha dilakukan pada tahun 1980-an untuk mengembangkan instrumen sekuritas Islam yang dapat diperdagangkan, akan tetapi proses yang baik untuk menerbitkan sukuk dimulai pada tahun 1992 di Malaysia dan pada tahun 2001 di Bahrain. Setelah itu pasar sukuk meningkat dengan cepat hampir di seluruh bagian dunia. Selama tahun 2001-2004 volume investasi pada sukuk diperkirakan mencapai US $ 8 sampai 9 miliar, di mana senilai lebih kurang US $ 6 miliar sukuk ijarah dan sisanya berdasarkan syirkah, salam atau aset gabungan. Penerbitan sukuk di Malaysia sebagian besar berdasarkan konsep bay’al ‘ínah berupa aset utama dan konsep tabarru, sementara perdagangan pada pasar sekunder dengan melalui bay’ al-dayn, mereka juga telah menerbitkan sukuk ijarah.1 Di Indonesia saat ini instrumen sukuk mulai dilirik oleh pemerintah setelah beberapa perusahaan swasta meluncurkan Obligasi Syariah. Pemerintah melalui Departemen Keuangan (Depkeu) melalui Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu telah menunjuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki izin usaha dari Bank Indonesia (BI), dan perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai penjamin emisi efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
1
Mustafa Edwin Nasution dan Nurul Huda, Investasi pada Pasar Modal Syari’ah, Jakarta: Kencana Predana Media Group h. 149.
1
2
Keuangan (Bapepam-LK) untuk menjadi agen penjual Sukuk. Agen penjual yang dipilih ini wajib memiliki komitmen terhadap pemerintah dalam pengembangan pasar sukuk dan berpengalaman dalam menjual produk keuangan syariah. Instrumen sukuk tersebut adalah Sukuk Ritel Indonesia yang menjadi prioritas dalam menambah defisit anggaran tahun 2009 di tengah pasar obligasi konvensional yang mengalami kesulitan akibat krisis keuangan global.2 Pemerintah telah menerbitkan Sukuk Ritel tersebut pada akhir Februari 2009 silam. Tujuan penerbitan sukuk ini untuk diversifikasi instrumen pembiayaan dan mengembangkan pasar Sukuk di Indonesia. Sukuk Ritel merupakan instrumen yang menyasar investor-investor masyarakat individual karena di tengah situasi krisis keuangan global yang masih gonjang-ganjing, investor individual menjadi alternatif ketika banyak perusahaan yang terkena imbas krisis ekonomi. Menariknya investorinvestor sukuk tidak hanya berasal dari institusi-institusi syariah saja, tetapi juga investor konvensional.3 Dari beberapa sosialisasi yang dilakukan, pemerintah telah berhasil menjaring calon-calon investor potensial. Pertama, mereka adalah para investor yang membeli sukuk dengan pertimbangan syariah compliance (kepatuhan syariah). Kedua, mereka para investor yang memiliki institusi kelebihan dana, seperti bank syariah (Bank Muamalat), Asuransi Takaful. Institusi ini kelebihan dana, namun tidak ada
2
M.Gunawan Yasni. “Syariah Dan Implikasinya Atas Pengembangan Sukuk Khususnya Ijarah & Pasar Modal Ke Depan” artikel diakses pada 4 November 2009 dari www.wordpress.com 3
Ibid.
3
instrumen yang dapat dijadikan sarana investasi. Dalam hal ini potensi Sukuk Ritel sangat besar, apalagi diprediksikan pertumbuhan perbankan syariah akan mencapai 15-20%. Ketiga, potensi pasar internasional, yaitu mereka para investor asal Timur Tengah yang memiliki akses likuiditas seiring melambungnya harga minyak mentah dunia. Para Investor Timur Tengah lebih tertarik menempatkan uang mereka di instrumen berbasis syariah. Ini semakin menambah potensi demand Sukuk Indonesia. Makanya Sukuk Ritel ini tidak hanya diterbitkan di dalam negeri tapi juga luar negeri.4 Belum lagi sukuk memiliki kelebihan di mata investor yang sangat memperhatikan syariah compliance. Bagi investor ini, sukuk adalah instrumen yang paling tepat. Antara sukuk dengan non sukuk yang menarik adalah dari sisi penentuan yield dan penerbitnya. Pemerintah adalah sebagai penerbit yang bebas dari resiko, sukukpun adalah instrumen bebas resiko, inilah yang membuat sukuk semakin menarik, disamping itu, yieldnya sepadan dengan instrumen lain terutama bagi para investor. Perkembangan Sukuk Ritel terbukti dari waktu enam hari masa penawaran sukuk ritel perdana dari masa penawaran yang dibuka pemerintah sejak 30 Januari sampai 20 Februari 2009, jumlah penjualan mencapai Rp 1,487 triliun atau 82% dari target yang disampaikan oleh 13 Agen Penjual sukuk ritel yaitu sebesar Rp1,7 triliun. Minat masyarakat membeli Sukuk Ritel cukup besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh
4
M.Yasni Gunawan. Ibid.
4
perkembangan tingkat suku bunga yang trennya downturn yang terlihat dari berlanjutnya kebijakan penurunan BI Rate menjadi 8,25%. 5 Perkembangan harga sukuk ritel lebih kurang sama dengan perkembangan harga obligasi nasional ritel (ORI 001-005). Sebab, sukuk ritel secara risiko, penerbit, dan imbal hasilnya dijamin oleh pemerintah. Selain itu, kedua instrumen tersebut juga memiliki prinsipal yang sama yaitu undang-undang. Trend yield ORI periode 2007-24 Februari 2009 sebagai pembanding yield sukuk karena ORI jatuh temponya tidak jauh berbeda dengan sukuk. Dalam periode tersebut ORI yang sudah berumur dua tahun, yield awalnya 12 persen. Saat ini, setelah umurnya tinggal satu tahun, yield-nya di secondary market 11-12 persen, bahkan ada yang 10 persen untuk satu tahun. Namun untuk ORI yang jatuh temponya masih lebih panjang, yieldnya masih berada di level 13 persen.6 Selain masalah harga, transaksi harian sukuk diperkirakan juga meningkat seperti layaknya rata-rata transaksi ORI 001-005 sejak diterbitkan tahun 2006. Pada tahun 2006 nilai frekuensi ORI di secondary market mencapai Rp14,73 miliar per hari. Di tahun 2007, frekuensinya naik menjadi Rp110 miliar per hari, dan di 2008 meningkat menjadi Rp 209 miliar per hari.7
5
Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan, “Tawarkan Bagi Hasil 12% Depkeu: Peminat Sukuk Ritel Luar Biasa Besar” Artikel diakses pada 30 Juli 2009 dari www.vivanews.com 6
Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan. ibid
7
Ibid.
5
Setelah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), harga sukuk ritel seri SR001 naik 30 basis poin. Saat itu, sukuk ritel ditransaksikan pada harga terendah sebesar 100 persen par dan harga tertinggi 100,30 persen par dengan volume Rp 55 miliar.8 Jumlah nominal sukuk ritel yang diterbitkan mencapai Rp5,556 triliun dengan imbal hasil tingkat kupon (fixed rate) 12 persen per tahun. Pencapaian penjualan sukuk ritel, melampaui 200 persen dari target. Sukuk ritel ini akan jatuh tempo pada 25 Februari 2012 atau memiliki jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan 25 Februari 2009. Di samping pentingnya peningkatan permodalan dan penambahan anggaran negara disertai dengan semakin naiknya demand terhadap sukuk dan meningkatnya potensi sukuk di Indonesia, yang menjadi elemen terpenting adalah syariah compliance akan sukuk itu sendiri. Kepatuhan syariah dari penerapan transaksi itu mulai dari penawaran, penjualan, sampai perdagangannya di pasar modal. Transaksi dalam Sukuk Ritel Indonesia pada seri SR 001 adalah dengan menggunakan akad al-bay’ (jual beli) dan ijarah (sewa), atau lebih dikenal dengan akad sales and lease back. Yaitu satu kesatuan transaksi antara dua transaksi yang terpisah antara sales (penjualan) dan lease (sewa). Dalam transaksi ini Lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada Lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan
8
M. Yasni Gunawan. loc cit.
6
kontrak sewa guna usaha antara Lessee (pemilik semula) dengan Lessor (pembeli barang modal tersebut). Lessee membutuhkan dana untuk modal kerja, sehingga seolah-olah dia menjual asset-nya (meskipun sebenarnya tidak karena memang masih dubutuhkan). Selain masalah-masalah di atas yang berkaitan dengan sukuk yang memberikan pengaruh jangka panjang terhadap integritas sistem keuangan Islam 9 di antaranya adalah: 1. Tingkat return yang dipastikan pada sukuk 2. Akad bay’ ad-dayn 3. Metodologi jual dan sewa kembali (sales and lease back) 4. Penguasaan Sukuk Ijarah 5. Sukuk untuk pembiayaan sektor publik yang defisit Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka topik ini menjadi sangat menarik untuk dibahas, terutama analisa pada metodologi jual dan sewa kembali (sales and lease back) pada instrumen Sukuk Ritel Indonesia di salah satu agen penjual SRI yaitu PT. BNI Securities. Dengan demikian maka penulis ingin membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Akad Sales and Lease Back Pada Transaksi Sukuk Ritel Indonesia di PT. BNI Securities”
9
Mustafa Edwin, Nurul Huda dan Nasution. Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. Kedua, h. 150
7
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Mengingat banyaknya tempat agen penjualan Sukuk Ritel Indonesia dan luasnya segmen yang dapat dibahas dari pembahasan Sukuk Ritel Indonesia, maka penulis membatasi tempat penelitian pada PT.BNI Securities objek pembahasan adalah seputar analisis pada akad yang dijalankan yaitu Sales and Lease Back yang masih relevan dengan Ijarah, mekanisme dan aplikasi Sukuk Ritel Indonesia (SRI) pada PT.BNI Securities. Bertolak dari latar belakang masalah di atas, untuk mempermudah pembahasannya maka yang diajukan dalam perumusan masalah ini, yaitu: 1. Bagaimana konsep akad Sukuk Ritel di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN MUI? 2. Bagaimana konsistensi akad al-bay’ (jual beli) pada struktur akad sales and lease back pada instrumen Sukuk Ritel Indonesia? 3. Bagaimana konsistensi akad al-ijarah (sewa) pada struktur akad sales and lease back pada instrumen Sukuk Ritel Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui mekanisme Sukuk Ritel Indonesia berdasarkan Fatwa DSN MUI? 2. Untuk mengetahui konsistensi akad al-bay’ (jual beli) pada struktur akad sales and lease back pada Sukuk Ritel Indonesia.
8
3. Untuk mengetahui konsistensi akad al-ijarah (sewa) pada struktur akad sales and lease back pada Sukuk Ritel Indonesia. Adapun manfaat dari penulisan dan penelitian ini adalah: 1. Bagi Penulis, penulisan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme Sukuk Ritel Indonesia mulai diperjualkan melalui agen penjual Sukuk Ritel Indonesia sampai diperdagangkan di pasar sekunder, dan menambah pangetahuan mengenai hukum transaksi dengan menggunakan akad sales and lease back pada SRI . 2. Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dalam khazanah ekonomi Islam dan menambah referensi serta acuan dalam menunjang penelitian selanjutnya yang mungkin cakupannya jauh lebih luas sebagai bahan perbandingan. 3. Bagi praktisi (penjual dan pembeli SRI), dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperdagangkan Sukuk Ritel Indonesia berdasarkan prinsip syariah. 4. Bagi PT. BNI Securities sebagai salah satu agen penjualan Sukuk Ritel Indonesia, penelitian
ini
diharapkan
dapat
dijadikan
bahan
pertimbangan
dalam
mempertimbangkan prinsip syariah (syariah compliance) terhadap produk Sukuk Ritel.
9
D. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Pada penelitian ini akan digunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, dan tidak dapat dinyatakan dengan angka-angka, mendeskripsikan mekanisme Sukuk Ritel Indonesia, serta konsistesi akad al-bay’ dan al-ijarah di dalamnya. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang penulis lakukan yakni pendekatan studi kasus di PT BNI Securities, yaitu salah satu agen penjual Sukuk Ritel yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pendekatan studi kasus ini menjabarkan keadaan objek yang sedang diteliti serta menganalisanya. 3. Objek Penelitian Objek dari penelitian ini adalah transaksi Sukuk Ritel Indonesia, yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia yang kemudian diperjualkan melalui agen penjual Sukuk salah satunya adalah PT.BNI Securities. 4. Jenis Data a. Data Primer Yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya seperti wawancara langsung ke bagian Debt Capital Market PT. BNI Securities, Ditjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia, para praktisi dan akademisi seperti Prof. Dr. Hasanuddin AF dan Ali Sakti, M.Ec.
10
b. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh bank. Selain itu, diperoleh dari internet, literatur kepustakaan seperti buku, kitab sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini. 5. Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library riset) dan melakukan wawancara/studi lapangan (field riset) sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas. Kajian kepustakaan penulis lakukan guna mencapai pemahaman secara menyeluruh (komprehensif) tentang konsep dari permasalahan yang sedang dibahas. a. Library Riset (Studi Kepustakaan) Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, serta artikel yang terkait dengan penelitian mengenai Sukuk Ritel Indonesia yang sedang dilakukan. b. Field Riset (Studi Lapangan) Yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung dengan melakukan wawancara kepada bagian Debt Capital Market PT.BNI Securities atau seorang authoritas (seorang yang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).10 Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan digarap.
10
Gorys Keraf, Komposisi, (Semarang: Bina Putera, 2001, cet. Ke-12), h. 161.
11
6. Teknik Analisa Data Bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian baik berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan dari majalah, surat kabar, artikel, dan pengamatan langsung melalui wawancara kemudian diseleksi dan dipilah sesuai kebutuhan penelitian, kemudian disusun dan diklasifikasikan berdasarkan kepada masalah yang akan dibahas. Setelah bahan-bahan tersebut terklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa studi pustaka untuk sebuah temuan masalah. 7. Teknik Penulisan Teknik penulisan ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2007.
E. Review Studi Terdahulu 1. Ani Khoironi, 2008. “Potensi Sukuk Bagi Pertumbuhan Investasi di Pasar Modal Indonesia”. Temuan inti dari skripsi ini bahwa saudari Ani Khoironi menganalisa potensi sukuk secara umum bagi pertumbuhan investasi di pasar modal Indonesia dengan menggunakan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treath), dan juga menganalisa potensi sukuk dengan analisa Eksternal-Internal, Internal-Eksternal sukuk itu sendiri.
12
Dalam skripsi ini ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan sukuk ke depan setelah diketahui kekuatan dan peluangnya, dan ditemukan pula strategi-strategi yang harus ditempuh oleh penerbit dan Bapepam-LK didasarkan pada analisa SWOT. Sementara skripsi yang dibuat oleh penulis lebih membahas kepada aplikasi objek yang lebih spesifik yaitu Sukuk Ritel Indonesia, penulis juga menganalisa transaksi akad sales and lease back pada salah satu agen penjual sukuk ritel yaitu PT.BNI Securities berdasarkan pada akad ijarah dalam fiqh mu’amalat. 2. Susanto Abdillah, 2005. “Konsep dan Mekanisme Obligasi Syariah serta Kontribusinya Terhadap Aspek Permodalan (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia).” Dalam kripsi ini saudara Susanto Abdillah menggunakan metode studi lapangan langsung ke tempat penerbit sukuk korporasi yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia ditambah studi kepustakaan dari literatur-literatur yang tersedia. Skripsi ini membahas konsep dan mekanisme obligasi syariah mudaharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan efektifitasnya terhadap peningkatan permodalan di PT. Bank Muamalat Indonesia, dijelaskan pula pemeringkatan efek hutang BBB Obligasi Syariah Mudharabah dan rencana penggunaan dana dari hasil penawaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia.
13
3. Rachmi Handayani, 2003. “Obligasi Syariah Upaya Kreatif Menghindari Riba: Analisis Obligasi Mudharabah pada PT. Indosat, Tbk Jakarta .” Dalam skripsi ini saudari Rachmi Handayani membahas manfaat dan efektifitas Obligasi Syariah Mudharabah terhadap penghindaran transaksi ribawi dan perannya dalam peningkatan permodalan pada PT. Indosat, Tbk. Dijelaskan pula struktur Obligasi Syariah Mudharabah mulai dari dana Obligasi yang ditetapkan, harga penawaran, jatuh tempo dana obligasi, perhitungan pendapatan bagi hasil, rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Syariah, dan pemeringkatan oleh Bapepam yaitu peringkat AA+ (Stable Outlook). Perbedaan skripsi saudari Rachmi Handayani dan skripsi ini diantaranya: objek yang akan dibahas yaiitu sukuk ritel dengan menggunakan akad sales and lease back, bentuk sukuk/obligasi syariah yang dibahas adalah sukuk pemerintah yang dijual ritel dan bukan sukuk korporasi, dalam skripsi ini penulis akan lebih menganalisa seputar aplikasi akad sales and lease back pada transaksi sukuk ritel pada salah satu agen penjual sukuk yaitu PT.BNI Securities. 4. Joko Wahyu, 2009. “Akad Ijarah pada SBSN (Analisa Fiqh Muamalat)”. Dalam skripsi ini saudara Joko membahas mengenai akad Ijarah pada SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional) dengan pendekatan analisa fiqh muamalat.
14
Perbedaan skripsi saudara Joko dengan skripsi penulis adalah, pada skripsi ini penulis membahas mengenasi konsistensi akad sales (al-bay’/jual beli) dan Lease (al-ijarah/sewa) pada akad Sales and Lease Back dalam transaksi Sukuk Negara Ritel.
F. Kerangka Teori Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dengan instrumennya yaitu Sukuk Ritel Indonesia berdasarkan prinsip syariah adalah atas pertimbangan bahwa negara akan mengalami defisit anggaran pada Tahun 2009, maka Pemerintah melalui Ditjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Sukuk Ritel Indonesia untuk memenuhi kebutuhan defisit anggaran tahun 2009 di tengah pasar obligasi konvensional yang sulit akibat krisis keuangan global, atas dasar itu Depkeu memilih beberapa lembaga keuangan Perbankan, dan non perbankan untuk menjadi agen penjual SBSN seri SR 001. Sampai saat ini penjualan Sukuk Ritel Indonesia mengalami peningkatan bahkan melebihi dari target penjualan sebelumnya. Kenaikan bahkan dialami pada secondary market, target sukuk naik samapai 200% melebihi target dan menambah 14 ribu investor baru. Sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya perlu menjadi pertimbangan maslahat dan mudharat berdasarkan perspektif ekonomi Islam terlihat dari kebutuhan pasar terhadap instrumen keuangan syariah sebagai solusi dari instrumen ekonomi konvensional yang tidak konsisten dalam menjaga prinsip-prinsip keadilannya.
15
G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penyusunan penulisan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, review studi terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN Dalam bab ini, penulis membahas konsep ijarah dalam fiqh mu’malat, pengertian ijarah (sewa), prinsip-prinsip ijarah (sewa), pendapat fuqaha klasik dan kontemporer, mekanisme ijarah (sewa), konsep al-bay’ (jual beli) dalam Fiqh Muamalat, pengertian al-bay’ (jual beli), dasar hukum al-bay’ (jual beli), hukum albay’ (jual beli), rukun dan syarat al-bay’ (jual beli), pengertian sale and lease back, prinsip-prinsip sale and lease back, mekanisme sale and lease back, pengertian Sukuk, prinsip-prinsip sukuk, jenis-jenis sukuk, mekanisme sukuk
BAB III SUKUK RITEL DI PT. BNI SECURITIES Dalam bab ini, penulis menguraikan sejarah singkat PT. BNI Securities, visi dan misi PT. BNI Securities, struktur organisasi PT. BNI Securities, produk dan jasa PT. BNI Securities, dan mekanisme sukuk ritel di PT BNI Securities.
16
BAB IV ANALISA DAN TEMUAN Pada Bab ini penulis membahas akad sale and lease back pada transaksi sukuk ritel di PT. BNI Securities, analisa konsistensi akad jual beli (al-bay’) pada struktur Akad Sales and Lease Back dalam transaksi Sukuk Negara Ritel, bentuk dan jenis SBSN, struktur akad jual beli (al-bay’) pada Sukuk Ritel, rukun jual beli bersyarat (bay’ wafa’) pada Akad Sales and Lease Back, syarat-syarat pada Akad albay’ (jual beli) dalam struktur akad Sales and Lease Back, hukum jual beli bersyarat (Bay’ Wafa’), analisa konsistensi akad sewa (ijarah) pada struktur akad Sales and Lease Back dalam transaksi Sukuk Negara Ritel, akad ijarah (sewa) pada struktur akad Sales and Lease Back dalam Sukuk Negara Ritel, mekanisme akad ijarah (sewa) pada transaksi SBSN Sukuk Negara Ritel, rukun ijarah (sewa) pada akad Sales and Lease Back dalam Sukuk Negara Ritel.
BAB V PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian yang berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
A. Konsep Ijarah dalam Fiqh Mu‟amalat 1. Pengertian Ijarah Lafal al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. AlIjarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Pertama, Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:
1
“Transaksi terhadap suatu mafaat dengan imbalan.”
Kedua, ulama Syafi‟iyah mendefinisikannya dengan:
2
1
Al-Kasani, al-Bada‟i‟ al-Shana‟i‟, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), Jilid IV h.174.
17
18
“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”
Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:
3
“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”
Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan objek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing adalah materi. Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi. Hal ini sejalan dengan sebuah riwayat dari Rasulullah saw yang berbunyi: 2
3
Asy-Syaibani al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), Jilid II, h.233.
Syihab ad-Din al-Qarafi, al-Furuq, (Beirut: Dar al-Fikri, 1982), Jilid IV, hlm. 4. Dan lihat juga Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Riyadh al-Haditsah, 1982), Jilid V, h.398.
19
4
)
“Rasulullah saw melarang penyewaan mani hewan pejantan. (HR al-Bukhari, Ahmad ibn Hanbal, an-Nasa‟i, dan Abu Daun dari „Abdillah ibn „umar)”.
Demikian juga para ulama fiqh tidak memperbolehkan al-ijarah terhadap nilai tukar uang, seperti Dirham dan Dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam al-ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.5 Akan tetapi Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), pakar fiqh Hanbali, menyatakan bahwa pendapat jumhur pakar fiqh itu tidak didukung oleh alQur‟an, as-Sunnah, ijmak, dan qiyas. Menurutnya, yang menjadi prinsip dalam syari‟at Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing. Oleh karena itu, Ibn al-Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam wakaf. Menurutnya, manfaat pun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk
4
Al-Kasani, op. cit., h.175.
5
Ibid.
20
dimanfaatkan susunya. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (al-ijarah) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh, seperti susu kambing, dan manfaat rumah; karena kambing dan rumah itu, menurutnya tetap utuh.6
2. Prinsip-prinsip Ijarah Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad al-ijarah adalah firman Allah dalam surat az-Zukhruf, 43: 32 yang berbunyi:
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain....”
Di samping itu, para ulama fiqh juga beralasan kepada firman Allah dalam surat ath-Thalaq, 65: 6 yang berbunyi: 6
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‟lam al-Muwaqqi‟in „an Rabb al-„Alamin, (Beirut: Dar-al-Jail, 1973), Jilid II, h.15.
21
“...Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka..”
Dalam surat al-Qashash, 28: 26 Allah juga berfirman:
“Salah seorang dari dua wanita itu berkata: “Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”
Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan dari beberapa buah sabda Rasulullah saw., di antaranya adalah sabda beliau yang mengatakan: 7
7
)
Al-Kasani, al-Bada‟i‟ al-Shana‟i‟, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), Jilid IV h.174.
22
“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.” (HR Abu Ya‟la, Ibnu Majah, ath-Thabrani, dan at-Tirmidzi).
Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa‟id al-Khudri Rasulullah sam bersabda: 8
)
“Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya.” (HR „ abd ar-Razzaq dan Baihaqi)
Selanjutnya dalam riwayat „Abdullah ibn „Abbas dikatakan:
9
)
“Rasulullah saw berbeka, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal).”
8
Al-Kasani, al-Bada‟i‟ al-Shana‟i‟, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), Jilid IV h.174.
9
Ibid, h. 174
23
a. Rukun al-Ijarah Menurut ulama Hanafiyyah, rukun
al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab
(ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah ada empat, yaitu: 1) Orang berakad 2) Sewa/imbalan 3) Manfaat, dan 4) Shighat (ijab dan qabul) Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukun-rukunnya.10 b. Syarat-syarat al-Ijarah Sebagai sebuah transaksi umum, al-I jarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:11 1) Untuk kedua orang yang berakad (al-muta‟aqidain), menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah
10
Al-Khathib Asy-Syarbaini, Mugni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid II, h.233.
11
Imam al-Kasani, op. cit., h.176.
24
berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad al-ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.12 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa‟, 4: 29 yang berbunyi:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka...”
3) Manfaat yang jadi objek al-ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek al-ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan
12
Ad-Dardir, asy-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr. Tt) Jilid IV, h.2.
25
manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama syafi‟iyyah memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 150.000,- sebulan, maka akad sewa menyewa batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut mereka, akad sebenarnya belum ada, yang berarti al-ijarah pun batal (tidak ada). Di samping itu, menurut mereka, sewa menyewa dengan cara di atas, menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewa dengan harga sewa Rp. 1 juta setahun, maka akad seperti itu adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 100.000,- sebulan, maka, menurut jumhur ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa seharga Rp. 100.000,- maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama, sebagaimana halnya
26
dalam ba‟i al-mu‟athah (jual beli tanpa ijab dan qabul, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli).13 4) Obyek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akad al-ijarah hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudharat bagi penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya. 5) Obyek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non Muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, obyek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:
13
Syihab ad-Din al-Qarafi, al-Furuq, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), Jilid IV, h.4, dan lihat juga as-Sarakhsi, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid XI, h.43.
27
14
“Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”
6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikankan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa. Terkait dengan masalah itu juga, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal menyewa/menggaji seseorang untuk jadi mu‟adzin, menggaji imam shalat, dan menggaji seseorang yang mengajarkan al-Qur‟an. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah15 mengatakan tidak boleh atau haram hukumnya menggaji seorang mu‟adzin, imam shalat, dan guru yang akan mengajarkan al-Qur‟an, karena pekerjaan seperti ini, menurut mereka, termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah), dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji. Alasan mereka adalah sebuah riwayat dari „Amr ibn al„Ash yang mengatakan:
14
Ad-Dardir, op. cit., h.21.
15
Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Riyadh: Maktabah ar-Roiyadh al-Haditsah, tt.), Jilid V, h.506.
28
16
“Apabila salah seorang di antara kamu dijadikan mu‟adzin (di Masjid) maka janganlah kamu minta upah atas azan itu.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa‟ i)
Akan tetapi, ulama Malikiyah17 dan Syafi‟ iyyah18, menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan Al-Qur‟ an, karena mengajarkan AlQur‟ an itu merupakan suatu pekerjaan yang jelas. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah saw, yang menjadikan hafalan al-Qur‟ an seseorang menjadi mahar, sebagaimana yang terdapat dalam sabda beliau yang berbunyi:
) (19 “Rasulullah saw menikahkan seorang laki-laki dengan mahar ayat-ayat AlQur‟an yang ada (hafal) padanya”. (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad ibn Hanbal).
16 17
Ibid. Ad-Dardir, op. cit., h.16.
18
Asy-Syarbaini al-khathib, Mughni al-Muhtaj, jilid II, h.344.
19
Ibid.
29
Menurut mereka, Hadits ini mengandung pengertian bahwa ayat AlQur‟an boleh dijadikan mahar, sedangkan mahar biasanya bermakna harta. Di samping itu, Rasulullah saw bersabda:
) ( 20 “Upah yang lebih berhak kamu ambil adalah dari mengajarkan Kitab Allah.” (HR. Ahmad ibnu Hanbal, Abu Daud, Tirmidzi, dan ibnu Majah dari Sa‟ id alKhudri).
Berdasarkan sabda Rasulullah saw di atas, ulama malikiyyah berpendapat boleh hukumnya menggaji seseorang untuk menjadi mu‟adzin dan imam tetap di Masjid. Akan tetapi ulama Syafi‟iyyah tidak membolehkan menggaji imam shalat. Akan tetapi seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama, seperti Fiqih dan Hadits, maupun ilmu umum, seperti bahasa, sejarah, dan ilmu-ilmu eksakta, karena mengajarkan seluruh ilmu itu, menurut mereka, bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif (fardhu kifayah). Selanjutnya terdapat pula perbedaan pendapat ulama dalam
20
Asy-Syarbaini al-khathib, ibid.
30
hal mengambil upah dalam penyelenggaraan jenazah, seperti memandikan, mangafani, dan menguburkannya. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh mengambil upah dalam penyelenggaraan jenazah, karena hal itu merupakan kewajiban seorang Muslim. Akan tetapi, jumhur ulama membolehkannya, dengan alasan bahwa penyelenggaraan jenazah termasuk kewajiban kolektif (fardhu kifayah), bukan kewajiban pribadi (fardhu „ain).21 7) Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian. 8) Upah/sewa dalam akad al-ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad al-ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam. 9) Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.22 Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka al-ijarah seperti ini
21
Ibnu Rusyd, Bidayah Mujtahid wa Nihayah Muqtashid, (Beirut: Darul Fikri, 1978) Jilid I,
h. 221. 22
Imam al-Kasani, al-Bada‟i al-Shana‟i, Jilid IV, h.194.
31
dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan cara mempertukarkan rumah, seperti Munaf menyewakan rumahnya pada Indra. Indra dalam membayar sewa rumah itu menyewakan pula rumahnya pada Munaf, sebagai sewa; sedangkan dari segi kualitas dan kuantitas tidak berbeda. Sewa menyewa seperti ini, menurut mereka, tidak sah. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menyetujui syarat ini, karena menurut mereka antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh sejenis, seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah di atas.23 c. Sifat Akad al-ijarah Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad al-ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.24 Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak boleh
23
Ibid.
24
.
Az-Sarakhsi, op. cit, h.2
32
diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah.25
3. Pendapat Para Fuqaha Klasik dan Kontemporer Pendapat para fuqaha; antara lain: a. Al-Syairazi :
26
“Boleh
melakukan
akad
.
ijarah
(sewa
menyewa)
atas
manfaat
yang
dibolehkan…karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”
b. Ibnu Qudamah:
27
.
25
Ibnu Qudamah, op. cit., h.409, dan Ibnu Rusyd, op. cit., Jilid II, h.
26
Al-Syairazi, al-Muhadzdzab, al-Ijarah, juz I, h. 39
(
)
33
“Ijarah adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan sama dengan benda.”
c. Imam al-Nawawi, Ad-Dimyati, dan As-Syarbini:
28
.
“…kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda.”
d. Ibnu Qudamah: 29
27
.
Ibnu Qudamah, al-Mughni al_Muhtaj, (Riyadh: Maktabah ar-Roiyadh al-Haditsah, tt.), Jilid
VIII, h.7. 28
Imam al-Nawawi, al-Majmu‟ Syarah al-Muhadzdzab, juz XV, h.308; al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz II h. 332; al-Dimyathi, I‟anah al-Thalibin, Ijuz II, h.108.
34
“Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa; jika rusak bukan disebabkan kelalaian, penyewa tidak diminta harus bertanggung jawab (mengganti).”
Pendapat para ulama tentang kebijakan pemerintah; antara lain: a. Pendapat Ibn Nujaim
30
“Imam (kepala negara, pemegang otoritas) boleh melakukan kebijakan terhadap kekayaan negara untuk hal-hal yang dipandangnnya mengandung maslahat bagi mereka (warga negara); di antara kemaslahatan tersebut adalah menjual 29
30
Ibnu Qudamah, op. cit., h.113.
Ibn Nujaim, al-Asybah wa al-Nazha‟ir, tahqiq: ‟Abd al-‟Aziz Muhammad al-Wakil, (alQahirah: Mu‟assasah al-Halabi, 1968), h. 124; Walid Khalid al-Syayiji, al-Madkhal ila al-Maliyah al‟Ammah al-Islamiyah, (Yordan: Dar al-Nafa‟is, 2005), h. 201-202).
35
sebagian kekayaan baitul mal (perbendaharaan negara) guna menghimpun dana yang cukup untuk membiayai kemaslahatan dan kebutuhan umum mereka. Hal itu mengingat bahwa kebijakan Imam, apabila didasarkan pada maslahat yang berhubungan dengan urusan umum, dipandang tidak sah menurut hukum Syariah kecuali jika sesuai dengan maslahah; jika tidak sesuai dengan maslahah maka kebijakan tersebut tidak sah”. b. Pendapat Ibnu „Abidin
.
31
“Sultan (kepala negara) boleh menjual tanah baitul mal….karena imam (kepala negara, pemegang otoritas) memiliki kekuasaan umum; dan ia boleh melakukan kebijakan untuk kemaslahatan umat Islam.
4. Mekanisme Ijarah Dilihat dari segi objeknya, akad al-ijarah dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Al-ijarah
31
Ibn ‟Abidin, Hasyiyah Radd al-Muhtar, (Beirut:Dar al-Kutub al-‟Ilmiyah, 2003), jilid 6, h.
298.
36
yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.32 Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggeji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.33 Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka, menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah
32
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Darul Fikri 1984), jilid IV, h.759 dan seterusnya. 33
Ibid.
37
piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya. Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam abu Hanifah, Zufar ibnu Huzail, ulama Hanbilah dan Syafi‟iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.34 Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran35 Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti binatu, juru masak, dan bururh angkat (kuli), maka baik sengaja
34
Imam al-Kasani, op. cit., h.195.
35
Ibnu Qudamah, op. cit., h.404.
38
maupun tidak disengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti.36
B. Konsep Al-Bay‟ (Jual Beli) dalam Fiqh Muamalat 1. Pengertian Al-Bay‟ Jual Beli Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay‟ yang berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bay‟ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira‟ (beli). Dengan demikian, kata al-bay‟ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:37
Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau
36
Ad-Dardir, op. cit., h.4
37
Ibnu „Abidin, Radd al-Muhtar „ala ad-Darr al-Mukhtar, Jilid IV, hlm. 3, dan lihat juga Iman al-Kasani, al-Bada‟i‟u ash-Shana‟i‟u, Jilid V, hlm. 133.
39
Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan Ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benada itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Definisi lain dikemukakan ulama Maliiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:38
Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (Ijarah). 38
Imam Nawawi, al-Majmu‟ Syarhul Muhazzab, (Beirut:Darul Fikri, 1980). Jilid IX, hlm. 65; Asy-Syarbaini al-Khathib, Mughni al-Muhtaj, Jilid II, hlm. 2. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid III, hlm.559; dan ad-Dardir, Asy-Syarhul Kabir „ala Hasyiyah ad-Dasuqi, Jilid III, hlm. 2.
40
Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-maal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanfiyah dengan Jumhur Ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur Ulama, yang dikatakan al-maal adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjualbelikan.39Ulama Hanfiyah mengertikan al-maal dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.40 Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (al-muqayadah), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam istilah fiqh disebut dengan al-muqayyadah.41 Setelah manusia mengenal nilai tukar (uang), jual beli al-muqayyadah mulai kehilangan tempat. Akan tetapi, dalam perkembangan dunia modern dalam hubungan dagang antar negara, menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas
39
Ibid
40
As-Sarkhsi, al-Mabsuth, Jilid XII, hlm. 108.
41
Mustafa Ahmad Zarqo‟, al-„Uqud al-Musammah, (Damaskus: Darul Kitab, 1968), hlm. 34.
41
Damaskus, Syria, bentuk jual beli inilah yang berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap perhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Akan tetapi, esensi al-muqayyadah masih dipakai. Misalnya, indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu sesuai dengan nilai spare part yang diimpor Indonesia itu.
2. Dasar Hukum Al-Bay‟ (Jual Beli) Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat A-Qur‟an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat Al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....
Tiada salahnya kamu mencari rezeki dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah: 198)
42
.....Kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu.....(QS. An-Nisa: 29).
Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. Diantaranya adalah hadits dari Rifa‟ah ibn rafi‟ bahwa:
Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).
Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadits dari Abi Sa‟id al-Khudri yang diriwayatkan oleh AlBaihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw, menyatakan:
43
Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka. Dalam riwayat At-Tirmizi Rasulullah saw bersabda:
Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para shiddiqiin, dan para Syuhada‟.
3. Hukum Al-Bay‟ (Jual Beli) Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan kebutuhan
44
pemerintah.42Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras
dan para pedagang ini wajib
melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.
4. Rukun dan Syarat Al-Bay‟ (Jual Beli) Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam menentukan rukun43 jual bei, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu iijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transasksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut 42
Abu Ishaq Asy-Syathibi, Al-Muwafaqot fi Ushul As-Syari‟ah, (Beirut: Darul Ma‟rifah, 1975), Jilid II, hlm. 56. 43
Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut. Lihat Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 263.
45
mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qobul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta‟athi).44 Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:45 a. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli). b. Ada shighat (lafal ijab dan qobul). c. Ada barang yang dibeli. d. Ada nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah, orang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:46 a. Syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat: 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yng belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa
44
Ibnu „Abidin, Radd Al-Mukhtar „Alad Dirr al-Mukhtar, Jilid IV, hlm. 5.
45
Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina‟, (Beirut: Darul Fikri, tt), Jilid II, hlm. 125, Ad-Dardir, AsySyarhul Kabir, Jilid III, hlm. 2, dan Asy-Syarbaini Al-Khatib, Al-Mughni Al-Muhtaj Jilid II, hlm. 3., 46
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Jilid IV, hlm. 354.
46
keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, menghibhkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli baangnya sendiri.
b. Syarat orang yang terkait dangan Ijab Qobul Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:47 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. 2) Qabul sesuai dengan ijab 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis . c. Syarat barang yang dijualbelikan Syarat-syarat terkait dengan barang yang dijualbelikan adalah:48 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
47
Muhammad Yusuf Musa, Al-Amwaal wa Nazhariyatul „Aqd, (Mesir: Darul Fikri Al-„Arabi, 1976), hlm. 255. 48
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Jilid IV, hlm. 356.
47
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 3) Milik seseorang.Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan. 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang) Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah Ats-Tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat atstsaman sebagai berikut:49 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. 3) Apabila barang itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara‟.
49
Mustafa Ahmad Zarqa‟, Al-„Uqud Al-Musammah, hlm. 67.
48
C. Konsep Sales and Lease Back 1. Pengertian Sales and Lease Back Sales and lease back adalah teknik jual dan sewa kembali. Suatu aset dapat dibeli dari satu pihak dan kemudian disewakan pada pihak tersebut. Dalam kasus ini, seharusnya kontrak ijarah tidak diputuskan kecuali sampai lembaga keuangan telah memiliki aset tersebut. Aset-aset yang disewakan dengan teknik ini dapat dijual lagi pada pemilik pertama, sebagaimana sebagian besar kasus penerbitan sovereign ijarah sukuk. Walaupun demikian para pakar syari‟ah menyarankan agar klien sebaiknya membeli kembali aset paling tidak satu tahun setelah penjualan. Hal ini untuk menjamin bahwa teknik ini tidak digunakan sebagai “back door to interest”. Sebagai contoh, dalam transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut). Lessee membutuhkan dana untuk modal kerja, sehingga seolah-olah dia menjual asetnya (meskipun sebenarnya tidak karena memang masih dibutuhkan).
2. Prinsip-prinsip Sales and Lease Back a. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title); b. Pendapatan berupa imbalan sewa (kupon). c. Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir;
49
d. Memerlukan underlying asset. e. Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah
3. Mekanisme Sales and Lease Back a. Penerbitan Pemerintah/Obligor
Purchase & Sale Undertaking
1) Penjualan Aset
Aset
3) Penyewaan Kembali Aset Rp
SPV (Penerbit)
2) Penerbitan Sukuk
Sukuk Rp Pemegang Sukuk (Investor)
1) SPV dan Obligor melakukan transaksi jual-beli aset, disertai dengan Purchase and Sale Undertaking di mana Pemerintah menjamin untuk membeli kembali aset dari SPV, dan SPV wajib menjual kembali aset kepada Pemerintah, pada saat sukuk jatuh tempo atau dalam hal terjadi default,. 2) SPV menerbitkan sukuk untuk membiayai pembelian aset.
50
3) Pemerintah menyewa kembali aset dengan melakukan perjanjian sewa (Ijara Agreement) dengan SPV untuk periode yang sama dengan tenor sukuk yang diterbitkan. 4) Berdasarkan servicing agency agreement, Pemerintah ditunjuk sebagai agen yang bertanggungjawab atas perawatan asset b. Mekanisme Pembayaran Imbalan Rp
Rp
Pemerintah (Obligor)
SPV
Pemegang Sukuk
1) Obligor membayar sewa (Imbalan) secara periodik kepada SPV selama masa sewa. 2) Imbalan dapat bersifat tetap (fixed rate) ataupun mengambang (floating rate). 3) SPV melalui agen yang ditunjuk akan mendistribusikan imbalan kepada para investor. c. Mekanisme Saat Jatuh Tempo Rp
Rp SPV
Pemerintah (Obligor) Aset
Pemegang Sukuk Sukuk
1) Penjualan kembali aset oleh SPV kepada obligor sebesar nilai nominal Sukuk, pada saat sukuk jatuh tempo. 2) Hasil penjualan aset, digunakan oleh SPV untuk melunasi sukuk kepada investor.
51
D. Konsep Sukuk 1. Pengertian Sukuk Kata-kata Sakk, Sukuk, dan Sakaik dapat ditelusuri dengan mudah pada litelatur Islam komersial klasik. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata hawalah (menggambarkan transfer/pengiriman uang) dan mudharabah (kegiatan bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam/Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata Sakk merupakan kata dari suara Latin “cheque” atau “Check” yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer.50 Suatu kenyataan dari keseluruhan sistem Islam bahwa alternatif yang berlandaskan syariah keberadaannya seharusnya merupakan alternatif terhadap aktivitas yang tidak berlandaskan syariah, yang selalu berlanjut sepanjang masa dan diakui, yang dipraktikkan oleh umat manusia pada seluruh aspek kehidupan. Dalam hal ini, para sarjana muslim selama bertahun-tahun telah memberikan pemikiran mendasar, untuk mencari alternatif Islam terhadap instrumen keuangan konvensional yang dapat diperdagangkan. Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk
50
Mustafa Edwin Nasution dan Nurul Huda, Investasi pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2008), h.136
52
surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Berkaitan dengan perspektif dan kepentingan sejarah, asal produk dalam konteks kontemporer merupakan satu dari keputusan pertama dari Dewan Perundangundangan Islam (IJC) yaitu “bahwa kombinasi aset tertentu (atau manfaat dari aset tersebut) dapat diwakili dalam bentuk instrumen pembiayaan tertulis yang dapat dijual pada harga pasar dengan ketentuan bahwa komposisi kelompok aset yang diwakili oleh sukuk mayoritas terdiri dari aset yang tangible.”51 Penetapan aturan oleh IJC ini, walaupun tidak ada hubungannya dengan pihak tertentu, bagaimanapun dipandang sebagai terobosan syariah demi kepentingan umat di dunia muslim. Dengan dukungan dari IJC, dan diikuti dengan periode pembangunan teori dan model, maka pada tahun 2001 adalah pertama kalinya program sukuk diluncurkan di pasar, inisiatif oleh Agen Moneter Bahrain (Bahrain Monetary Agency/BMA) berkaitan dengan sukuk salam jangka pendek (91 hari) senilai 25 juta $erika diluncurkan pada bulan Juni 2001 dan telah diterima dengan baik di pasar. BMA melanjutkan program sukuk salam-nya dengan sukuk ijarah berjangka panjang sebelum Malaysia (Juni 2002) dan Qatar (2003) untuk menangkap pasar Internasional dengan menawarkan sukuk mega sovereign.
51
Mustafa Edwin Nasution dan Nurul Huda, ibid, h.136
53
Dengan debut pada pasar jutaan ini, standar syariah dengan tema “sukuk investasi” berdasarkan Akuntansi dan Auditing Organisasi untuk Institusi Keuangan Islam” (AAOIFI) yang diterapkan pada bulan Mei 2003, sesungguhnya penting dari operasionalnya sebagaimana juga penting dipandang dari perspektif aturan. Standar yang menjadi efektif dengan pengaruh dari 1 Januari 2004 mencatat bahwa “sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa atau (kepemilikan dari) aset dari suatu proyek atau aktivitas investasi khusus.”52 Standar AAOIFI yang berasal dari institusi yang memperhatikan dengan baik aspek perbankan Islam dan konvensional sesungguhnya tepat pada waktunya, karena hal ini memberikan dukungan yang diperlukan untuk pokok persoalan ini. Misalnya, adalah cukup membantu dalam hal menciptakan beberapa bentuk syariah lintas batas/negara di dunia Islam, dikarenakan standar ditandatangani oleh 14 sarjana muslim yang terdiri dari sarjana muslim terkemuka dari aliran (mazhab) utama negara-negara muslim Timur Tengah, juga dari Malaysia, Pakistan, dan Sudan. Meskipun demikian, debut dari sukuk telah menyebabkan pergeseran paradigma terhadap sifat produk keuangan Islam yang secara umum dianggap tidak likuid dan juga kurang berkualitas dalam orientasi pasar.
52
Ibid, h. 137.
54
Dengan melihat sifat-sifat umum dari sukuk akan memperlihatkan bahwa sukuk cukup memiliki kualitas yang sama dengan semua pasar lain yang berorientasi asset keuangan konvensional, termasuk hal-hal berikut ini:53 Dapat diperdagangkan
Sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset atau kegiatan
bisnis
dan
juga
dapat
diperdagangkan pada harga pasar Dapat diperingkat
Sukuk dapat diperingkat dengan mudah oleh Agen Pemberi Peringkat regional dan internasional
Dapat ditambah
Sebagai tambahan terhadap aset utama atau kegiatan bisnis, sukuk dapat dijamin dengan bentuk kolateral berlandaskan syariah lainnya
Fleksibilitas hukum
Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan pajak yang berbeda
Dapat ditebus
Struktur
sukuk
diperbolehkan
memungkinkan penebusan
53
Ibid, h. 138.
untuk
55
Dilihat dari persamaannya, sukuk sering disamakan dengan surat obligasi (bond) dan bahkan produk-produk pasar modal konvensional lainnya, walaupun produknya agak berbeda dengan sifatnya, sebagaimana yang terlihat dari perbandingan berikut ini: Dibandingkan Surat obligasi
Surat
obligasi
murni Sukuk
mewakili utang pada penerbit
mewakili
memiliki
aset
pihak yang
yang
berwujud
dan/atau jelas, kegiatan ekonomi dan jasa Saham
Saham mewakili pihak yang Sukuk memiliki sebuah perusahaan
yang
perusahaan
diterbitkan yang
sepenuhnya
oleh
mewakili kepemilikan
perusahaan pada aset, proyek, jasa, dan
kegiatan
tertentu
yang
berhubungan dengan perusahaan Derivatif
Derivatif mewakili turunan Sukuk berhubungan hanya dengan berganda dari kontrak yang satu
kontrak
berbeda yang dibuat dari kesinambungan kontrak dasar utama Sekuritisasi
Sekuritisasi berhubungan
secara
dan aset
memelihara sepanjang
waktu umum Sukuk (menurut definisi AAOIFI) dengan adalah sertifikat yang bernilai sama
56
mengubah
pinjaman
dan yang mewakili bagian kepemilikan
tagihan dalam berbagai jenis yang sepenuhnya dari aset yang menjadi sekuritas yang dapat tangible, manfaat aset, dan jasa dipasarkan dengan mengemas pinjaman
menjadi
satu
kesatuan, kemudian menjual saham kepemilikan
Pada prinsipnya sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasar suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transaction), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah, atau yang lain. Sukuk yang sekurang-kurangnya banyak diterbitkan adalah berdasarkan akad sewa (sukuk al-ijarah), di mana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Meskipun demikian sukuk dapat pula diterbitkan berdasarkan akad syariah yang lain. Penerbitan instrumen investasi ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah. Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga (riba), seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu underlying asset dengan prinsip syariah yang jelas.54
54
Ibid, h. 138.
57
Sukuk (jamak dari kata sak) secara luas digunakan oleh masyarakat muslim di Era Pertengahan sebagai surat berharga yang merupakan obligasi keuangan yang berasal dari perdagangan atau kegiatan lainnya. Bagaimanapun, struktur sukuk saat ini berbeda dari sukuk yang mula-mula digunakan dan mirip dengan konsep sekuritisasi konvensional; suatu proses di mana kepemilikan aset-aset utama dipindahkan kepada sejumlah besar investor melalui surat berharga yang umum diketahuinya
sebagai
sanat,
sertifikasi,
sukuk,
atau
instrumen
lain
yang
menggambarkan proporsi nilai dari aset yang relevan.
2. Prinsip-prinsip Sukuk Seluruh bentuk struktur hukum bisa digunakan untuk penawaran sukuk asalkan ketentuan berdasarkan syariah dilakukan sepanjang siklus hidup dari perjanjian/kontrak. Ketentuan syariah berlaku untuk pelaksanaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap transaksi dan keseluruhan gambar harus dilihat untuk menentukan apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya. Prinsip-prinsip sukuk itu antara lain: a. Bahwa sukuk, harus menggambarkan keterbukaan secara menyeluruh tentang seluruh informasi yang berkaitan dengan penawaran dan informasi tentang asetaset utama. Hal ini untuk menghindari bentuk-bentuk penipuan atas aset yang tidak diketahui (jahala) atau perjudian (maysir), dan spekulasi (gharar)
58
b. Bahwa sukuk bukan dokumen moneter yang berkaitan dengan receivables (tagihan), tetapi mewakili bentuk kepemilikan yang aktual dan legal terhadap aset tangible, usufruct (manfa‟ah) dan jasa yang spesifik. c. Bahwa sukuk hanya dapat diterima sebagai sekuritas, yang menunjukkan kepemilikan, yang dapat diperjualbelikan dengan sah jika diterbitkan setelah penerimaan nilai dari sukuk, penandatanganan dan penempatan dana yang dimobilisasi untuk tujuan di mana sukuk diterbitkan. d. Bahwa sukuk tidak mewakili utang dari orang yang diberi utang oleh penerbit kepada pemegang sukuk, tetapi merupakan pemegang sertifikat yang berbagi return sebagaimana yang telah ditetapkan pada perjanjian dan menanggung kerugian sesuai porsi dari sertifikat yang dibeli. e. Bahwa sukuk yang diterbitkan dan diperdagangkan didasarkan pada kontrak investasi yang berlandaskan syariah dan sesuai dengan aturan syariah tertentu yang dapat menentukan kontrak tersebut. f. Bahwa tidak ada satu aktivitas pun dari penawaran yang terjadi, melibatkan penjualan tertentu dari obligasi utang (receivables), atau penjualan dari arus kas yang diharapkan atau berhubungan dengan obligasi berdasarkan bunga. 55
55
Muatafa Edwin Nasution dan Nurul Huda, ibid. h. 162
59
3. Jenis-jenis Sukuk Sukuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk syariah sebagai kontrak atau subkontrak utama, yang paling penting adalah syirkah, ijarah, salam, dan istishna‟. Menurut aturan dasar syariah, investasi sukuk harus distruktur, pada satu sisi berdasarkan prinsip mudharabah. Pada sisi lain, bisnis dapat dilaksanakan melalui bentuk/instrumen partisipatory (keikutsertaan) atau fixed return. Jadi, tingkat return pada sukuk akan berupa variabel atau quasi fixed (pada kasus dalam bentuk fixed return). Sukuk pada kategori kedua dapat dibuat sukuk dengan fixed return melelui provisi berupa jaminan pihak ketiga.56 Dalam istilah penggunaan dana-dana yang dimobilisasi oleh institusi keuangan, berikut ini merupakan kategori dari sukuk: sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk kepemilikan pada aset yang disewa jual, sukuk kepemilikan usufructs, sukuk salam, sukuk istishna‟dan sukuk murabahah. Karena prinsip mudharabah adalah dasar untuk semua sukuk, kategori lain dari sukuk.
a. Sukuk Mudharabah Sukuk
atau
sertifikat
mudharabah
dapat
menjadi
instrumen
dalam
meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi dalam suatu perekonomian. Jenis ini merupakan sertifikat yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah dengan menunjuk partner atau pihak lain sebagai
56
The Council of Islamic Fiqh Academy, Resolutions and Recommendation‟s, (Jeddah: IRT, 2000), h.65.
60
mudharib untuk manajemen bisnis. Berdasarkan keputusan Islamic Fiqh Academy dari OIC, berikut ini adalah ciri-ciri yang melekat pada sertifikat mudharabah:57 1) Sukuk mudharabah (SM) mewakili kepemilikan umumdan memberi hak pemegangnya untuk berbagi pada proyek khusus. 2) Kontrak sukuk mudharabah didasarkan pada pengumuman resmi dari penerbit atau prospektus, yang harus memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh syariah untuk kontrak Qiradh seperti jenis modal, rasio untuk distribusi profit dan kondisi lain yang berhubungan dengan penerbit, yang harus disesuaikan dengan syariah. 3) Pemegang sukuk mudharabah diberikan hak untuk memindahkan kepemilikan dengan menjual sertifikat di pasar sekuritas sesuai nilainya. Nilai pasar sertifikat mudharabah bervariasi berdasarkan status bisnis dan keuntungan yang diantisipasi atau diharapkan dari proyek yang dijalankan. Penjualan sukuk mudharabah harus mengikuti aturan berikut ini: a) Jika modal mudharabah, sebelum beroperasinya proyek tertentu, adalah masih berbentuk uang, perdagangan sukuk mudharabah akan seperti pertukaran uang dengan uang dan hal tersebut harus memenuhi aturan bay‟al-sarf. b) Jika modal muqaradhah adalah dalam bentuk utang, harus didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan utang dalam hukum Islam.
57
Ibid, h. 61-65.
61
c) Jika modal muqaradhah adalah dalam bentuk kombinasi tunai, tagihan, barang, aset, dan manfaat riil, perdagangan harus didasarkan pada harga pasar yang berkembang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 4) Manager/supervisor yang menerima pendanaan yang dikumpulkan dari pelanggan untuk sukuk mudharabah juga dapat menginvestasikan dananya sendiri. Ia akan memperoleh keuntungan untuk kontribusi modalnya sebagai tambahan pada bagian keuntungan sebagai mudharab. 5) Tidak prospektus dan tidak juga sukuk mudharabah yang berisi jaminan, baik dari pihak penerbit atau manajer pendanaan, untuk modal atau keuntungan berdasarkan persentase modal. Oleh sebab itu: a) Prospektus atau Penerbit sukuk mudharabah sesuai dengan hal tersebut, tidak boleh menerapkan pembayaran atau jumlah tertentu kepada pemegang sukuk mudharabah; b) Keuntungan harus dipisahkan, sebagaimana yang ditentukan oleh aturan yang diterapkan syariah; bahwa sejumlah kelebihan dari modal dan bukan penerimaan atau hasil; c) Perhitungan
Laba
dan
Rugi
dari
proyek
harus
dipublikasikan
dan
disebarluaskan pada pemegang sukuk mudharabah. 6) Diperbolehkan untuk membuat cadangan untuk kondisi tak terduga, seperti hilangnya modal, dengan mengurangi dari keuntungan sejumlah persentase tertentu setiap periode.
62
7) Prospektus juga dapat berisi janji yang dibuat oleh pihak ketiga, yang secara keseluruhan tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang melakukan kontrak, dalam bentuk entitas hukum atau status keuangan, untuk sumbangan dalam jumlah tertentu, tanpa balasan keuntungan, untuk mengatasi kerugian pada proyek tertentu; diberikannya komitmen semacam ini adalah independen dalam kontrak mudharabah. Bagaimanapun, tidak diperbolehkan bagi pihak penerbit untuk menjamin modal yang berasal dari mudharabah.58 b. Sukuk Musyarakah Ini merupakan sertifikat nilai yang sama yang diterbitkan untuk memobilisasi dana,
yang
digunakan
berdasarkan
persekutuan/firma
sehingga
pemegang-
pemegangnya menjadi pemilik dari proyek yang relevan atau memiliki aset berdasarkan bagian masing-masing yang merupakan bagian dari portofolio aset mereka. Sukuk musyarakah dapat diterbitkan sebagai sertifikat yang ditebus oleh, atau,
untuk
sektor
perusahaan
atau
untuk
individu-individu
untuk
rehabilitasi/kepegawaian mereka, untuk pembelian kendaraan bermotor untuk penggunaan komersial mereka atau untuk pengembangan klinik, rumah sakit, pabrik, pusat perdagangan dengan standar tinggi.59 Sukuk musyarakah yang dapat ditebus relatif sama dengan sukuk mudharabah. Untuk itu, aturan dasar syariah yang berhubungan dengan mudharabah juga akan
58
The Council of Islamic Fiqh Academy, Ibid, h. 61-65
59
Mustafa Edwin Nasution dan Nurul Huda, op. cit., h. 143
63
diterapkan untuk sertifikat musyarakah. Perbedaan utamanya hanyalah pada pihak perantara yang akan menjadi partner dari kelompok yang melakukan perjanjian, yang diwakili oleh badan pemegang sertifikat musyarakah sebagaimana cara yang sama pada perusashaan pemegang saham gabungan.60 Contoh yang sangat bagus dari sukuk musyarakah adalah Term Finance Certificates (TFCs) 5 tahun setara dengan 360 juta Pak Rupee, yang diterbitkan oleh Industri Kimia Sitara, perusahaan terbatas publik di Pakistan pada bulan Juni 2002. TFCs ini untuk periode 5 tahun, didasarkan pada mekanisme bagi keuntungan dan kerugian dengan pemegang TFCs yang dihubungkan dengan operasional keuntungan atau kerugian perusahaan. Tingkat keuntungan yang pasti dari investasi pada TFCs tidak dapat ditentukan terlebih dahulu untuk setiap tahun. Berdasarkan data akhir Desember 2004, Sitara memberikan return yang bagus selama dua tahun terakhir (masing-masing 21,3 persen dan 22,8 persen).61 Di Sudan, sejumlah aset Menteri Keuangan dan Bank of Sudan, Bank of Khatoum, nilai bank dan entitas publik lainnya telah diidentifikasi untuk tujuan sekuritisasi dengan dasar musyarakah. Instrumennya dikenal sebagai Sertifikat Musyarakah Bank Sentral dan Sertifikat Musyarakah Pemerintah yang diterbitkan
60
Hamoun Hasan Sami, Islamic Financial Instrument Based on Intermediary Contracts, (Jeddah: IRTI, 1998). 61
Mustafa Edwin Nasution dan Nurul Huda, op. cit., h. 144.
64
untuk para investor. CMCc dijual (atau dibeli) oleh Bank Sentral melalui pelelangan dan dapat diperdagangkan pasar antarbank sekunder.62 c. Sukuk Ijarah Sukuk ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease), sewa di mana pembayaran return pada pemegang sukuk. Berkat fleksibilitas pada aturan ijarah, pelaksanaan sekuritisasi kontrak ijarah merupakan likuiditas dan untuk pembiayaan kebutuhan-kebutuhan sektor publik di negara-negara berkembang. Pembayaran dari sewa manfaat oleh penyewa. Hal ini bisa dibuat sebelum memulai keputusan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Fleksibilitas dapat digunakan untuk mengubah bentuk yang berbeda dari kontrak dan sukuk dapat disesuaikan untuk tujuan berbeda dari penerbit dan para pemegang sukuk. Pemerintah dapat menggunakan konsep ini sebagai alat alternatif dari peminjaman berdasarkan bunga asalkan, mereka memilki aset jangka panjang yang dapat digunakandalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Penggunaan aset oleh pemerintah dimungkinkan, tidak masalah apakah aset ini meningkatkan pendapatan atau tidak. Berikut ini ciri-ciri yang harus dipertahankan dalam memandang sekuritisasi dengan ijarah: 1) Penting untuk kontrak ijarah bahwa baik aset yang disewa beli dan jumlah yang disewa diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terkait pada saat kontrak dan
62
Muhammad Ayub, Islamic Banking and Finance: Theory and Practice, (Pakistan: State Bank of Pakistan), h. 128-131.
65
jika kedua hal ini diketahui, ijarah dapat dikontrakkan pada suatu aset atau suatu bangunan yang belum dikonstruksi, selama hal tersebut dijelaskan sepenuhnya dalam kontrak asalkan pihak yang menyewakan secara normal mampu mendapatkannya, membangun atau membeli aset yang disewakan pada saat yang ditentukan untuk pengirimannya kepada penyewa.63 Pihak yang menyewakan dapat menjual aset yang disewa asalkan hal itu tidak menghalangi penyewa untuk mengambil manfaat dari aset tersebut. Pemilik baru mempunyai hak untuk menerima penyewaan pada sisa periode yang ada. Dengan cara yang sama, mereka dapat mengatur bagian dari aset mereka kepada pemilik baru secara individu atau secara kolektif. 2) Penyewaan dalam ijarah harus ditetapkan dalam bentuk yang jelas untuk bentuk yang pertama dari sewa beli, dan untuk bentuk perubahan di masa yang akan datang,
mungkin
saja
konstan,
meningkat
atau
menurun
oleh
pencontohan/benchmarking atau menghubungkannya dengan variabel-variabel yang jelas, seperti tingkat inflasi, indeks harga yang diumumkan secara teratur, atau bentuk lain yang ditetapkan berdasarkan persentase. Para pakar syariah mengizinkan pencontohan dengan referensi tingkat bungan tertentu, walaupun ini bukan praktik yang ideal bagi mereka. 3) Menurut aturan syariah, pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan karakteristik utama atau dasar dari aset merupakan tanggung jawab pemilik,
63
Saiful Azhar Rosly dan Sanusi Mahmood, The Application of Bay al-Inah dan Bay Dayn in Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis. (Malaysia: AAOIFI, 2003), h. 140-157.
66
sementara
pengeluaran
untuk
pemeliharaan
yang
berhubungan
dengan
operasionalnya ditanggung oleh penyewa. Untuk itu, return yang diharapkan yang mengalir dari sukuk semacam ini tidak dapat ditetapkan dan ditentukan di muka secara pasti. Dalam perspektif sukuk ijarah ini seharusnya diberlakukan sebagai instrumen Quasi fixed return dalam keuangan Islam. Bagaimanapun, dapat disetujui antara pihak-pihak terkait bahwa penyewaan akan terdiri dari dua bagian, satu untuk pembayaran kepada pihak yang menyewakan dan yang lain sebagai pembayaran “pada rekening”, yang dilakukan oleh penyewa untuk biaya-biaya tertentu yang berhubungan dengan pemilik aset. 4) Sebagai prosedur yang harus diperhatikan untuk penerbitan sukuk ijarah, SPV diciptakan untuk membeli aset yang mengeluarkan sukuk kepada para investor, yang memungkinkannya untuk membuat pembayaran untuk pembelian aset tersebut. Aset tersebut kemudian disewakan kepada pemerintah atau bentuk perusahaan tertentu untuk digunakan. Penyewa membuat pembayaran sewa secara teratur kapada SPV yang kemudian mendistribusikan hal yang sama kepada pemegang sukuk. Jadi, pihak yang menyewakan dapat menetapkan peningkatan penyewaan, peningkatan penyewaan pada sukuk dapat diindikasikan dengan kemungkinan variasi yang sangat kecil, yang mungkin dapat disebabkan oleh pembayaran dari pengeluaran-pengeluaran tidak terduga oleh pemilik oleh pihak yang menyewakan atau kemungkinan adanya pembatalan oleh penyewa.
67
d. Sukuk Istishna‟ Istishna‟ adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran di masa depan dan pengiriman di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol. Di samping kontrak istishna‟ yang paralel dengan subkontraktor, bankbank Islam dapat melakukan pembangunan aset tertentu dan menjualnya untuk harga yang ditunda, dan melakukan subkontrak pembangunan aktual kepada perusahaan khusus.64 Pada istishna‟, keepemilikan penuh dari bagian yang dibangun segera dipindahkan kepada pembeli dengan harga jual yang ditunda yang secara normal tidak hanya menutupi biaya pembangunan tetapi juga keuntungan yang dapat disahkan, termasuk hal-hal lain, biaya pengikatan dana untuk jangka waktu periode pembayaran kembali. Pembayaran harga yang ditunda dapat didokumentasikan dalam form sukuk (sertifikat dalam bentuk utang) yang dikenal sebagai sukuk istishna‟. Larangan terhadap riba mencegah penjualan sertifikat utang ini kepada pihak ketiga pada harga selain pada harga yang tercantum (face value). Bagaimanapun, mereka dapat memindahkan face value kepada pihak ketiga. Para pembangun, industriindustri besar, dan pemasok-pemasok besar dapat menjual aset tertentu dariIFIs
64
Ibid. h. 158.
68
berdasarkan istishna‟ dengan pembayaran yang ditunda dan menerbitkan sukuk istishna‟ yang dapat ditebus secara periodik berdasarkan perjanjian pembayaran mereka. Pemegang sukuk istishna‟ dapat membeli properti barang-barang dagangan untuk harga yang ditunda. Begitu diperoleh, properti atau barang-barang dagangan tersebut dapat diatur dalam berbagai cara. e. Sukuk Salam Salam adalah kontrak dengan pembayaran harga di muka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu, penerima tidak boleh menjual kembali komoditas salam sebelum menerimanya, akan tetapi ia boleh menjual kembali komoditas-komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama. Dalam kasus ini, kontrak pertama dan kedua harus independen satu sama lain. Spesifikasi dari barang dan jadwal pengiriman dari kedua kontrak harus sesuai satu sama lain, tetapi kedua kontrak dapat dilakukan secara independen.65 Kemungkinan untuk memiliki sertifikat salam yang dapat diperjualbelikan belum dapat diputuskan. Sejauh ini, para pakar cenderung belum dapat menerimanya. Diperlukan analisis tentang penjualan kembali barang yang dibeli dengan menggunakan salam sebelum dimiliki oleh pembelian pertama, khususnya pada situasi di mana ia harus memelihara persediaan dari barang tersebut.
65
Ibid, h. 159.
69
f. Sukuk Murabahah “Surat Berharga” yang mewakili obligasi moneter, yang dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank, tidak dapat menciptakan instrumen yang dapat diperjualbelikan. Sementara tagihan (receivable) murabahah tidak dapat mengambil return tertentu, perjanjian mereka juga harus berdasarkan nilai yang tercantum. Sukuk murabahah lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik. Dalam kasus pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga yang tinggi, maka dimungkinkan untuk membelinya melalui penjualan kredit dengan membayar angsuran. Penjual akan melakukan amortisasi biaya dan return-nya (margin keuntungan) untuk keseluruhan periode angsuran. Pemerintah akan menerbitkan sertifikat berdasarkan jumlah angsuran. Setiap sertifikat memiliki tanggal jatuh tempo, yang mewakili hak kepemilikan dari penjual yang tidak dapat dipindahtangankan dan sejumlah klaim yang tidak dapat diubah. Penjual atau pemegang sertifikat pertama dapat memindahkan hak kepemilikannya kepada pihak lain, di mana pembayaran akan sama dengan nilai yang tercantum pada sertifikat dikurangi biaya pengumpulan. 66
4. Mekanisme Sukuk Walaupun memiliki sifat berbeda dan diatur secara ketat oleh batasan-batasan syariah, sukuk memiliki daya tarik bagi seluruh tipe investor internasional karena
66
Ibid, h.160.
70
kecocokannya dengan struktur sekuritas konvensional. Akan tetapi, keserbagunaan produk ini membutnya dapat diaplikasikan pada seluruh jenis aset yang sah yang dapat menghasilkan aliran pendapatan yang dapat diprediksi. Sukuk Ijarah (sukuk yang disewakan berdasarkan penjualan aset dan disewakan kembali) mengikuti mekanisme parameter transaksi sebagai berikut:67 1) Ketersediaan aset masyarakat yang memenuhi syarat dan penjualannya (terpisah) oleh pemilik (ahli waris). Aset utama harus ada dalam bentuk yang terdefinisikan dengan baik dan secara hukum dapat dilaksanakan. Aset sebaiknya juga mempunyai volume yang cukup besar dan homogen, untuk memudahkan analisis statistik. 2) Tidak ada gangguan aliran keuntungan dan pembayaran pinjaman pokok kepada pemegang sukuk selama jangka waktu transaksi. 3) Penebusan sukuk dan pembayaran kembali dari pemegang sukuk dan pengembalian hak milik kepada pemilik semula aset. 4) Pemilik (ahli waris) dari suatu aset (yang disewakan) menjual hal yang sama kepada “bankrupty remote”, perusahaan untuk tujuan khusus (penerbit) dalam bentuk yang dikualifikasikan sebagai “true sale”. Berdasarkan pandangan syariah, penjualan semacam ini tidak bisa menjadi nyata melalui perpindahan nama secara nyata, tetapi juga harus dilengkapi secara konstruktif melalui pemahaman dokumen secara tepat.
67
Jama Adam Nathif, Sukuk: A Panacea for Convergance and Capital Market Development in the OIC Countries. (Jakarta: 2008).
71
5) Penerbitan dan penjualan dilakukan oleh penerbit, baik dalam bentuk penerimaan swasta atau penawaran umum, dari sekuritas (sukuk) kepada pemegang sukuk – biasanya kepada investor lembaga. Dukungan hukum untuk transaksi akan menjamin bahwa sukuk diterbitkan melalui jalur sekuritas, yang memungkinkan pertisipasi langsung bagi investor dalam mengabungkan aset. Dengan kata lain, sukuk mewakili kepentingan investor pada aset utama dan juga dalam menghasilkan aliran kas. Pinjaman pokok dan dan keuntungan yang terkumpul dari aset diterima pemegang sukuk. Saat penawaran ditutup, dana berpindah dari pemegang sukuk kepada penerbit dan dari penerbit kepada pemilik aset. Pemegang
sukuk,
memperdagangkan
begitu
kontrak
(menjual)
sukuk
ditutup pada
memiliki pasar
kebebasan
sekunder
dan
untuk untuk
mempertahankannya. 6) Dividen (keuntungan) sukuk dan pembayaran modal (pinjaman pokok) selanjutnya dipenuhi dari uang sewa penyewaan yang diterima dari penyewa dan dari bagian penting aset lainnya. Jadi, aset yang dibeli secara khusus mewakili sumber kas pinjaman poko untuk memenuhi kebutuhan sukuk.
BAB III SUKUK RITEL DI PT. BNI SECURITIES
A. Profil PT. BNI Securities 1. Sejarah Singkat PT. BNI Securities PT. BNI Securities (“Perseroan”) didirikan berdasarkan akta No. 22 tanggal 12 April tahun 1995 yang diubah dengan akta No. 39 tanggal 3 Mei 1995. Persero Perusahaan Efek yang menjalankankegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjaminan emisi efek dan penasehat investasi, serta kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal berdasarkan keputusan Bapepam-LK. Perseroan merupakan anak perusahaan PT BNI (Persero) Tbk dengan komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2007 adalah 99,85% sedangkan sisanya sebesar 0,15% dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT BNI Securities. Pada awal didirikan, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 30 miliar dengan modal disetor RP 15 miliar. Guna mengantisipasi aktivitas pasar modal yang terus berkembang, modal dasar Perseroan ditingkatkan, menjadi Rp 200 miliar dan modal disetor menjadi Rp 100 miliar.1
1
Corporate Secretary Divisioan PT. BNI Securities, Annual Report 2008, (Jakarta: PT. BNI Securities, 2008), h. 9
72
73
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengelompokannya ke dalam Divisi Utama dan Divisi Penunjang. Divisi utama adalah unit bisnis yang melakukan kegiatan inti perseroan dalam menghasilkan pendapatan, sedangkan Divisi Penunjang adalah unit yang bertugas mendukung kegiatan dari Perseroan maupun unit bisnis divisi utama dalam menjalankan kegiatannya.2 Divisi utama terdiri dari :
Equity Brokerage
Debt Capital Market
Asset Management
Investment Bank
Divisi penunjang terdiri dari :
Treasury
Riset
Akunting dan Keuangan
Teknologi Informasi (IT)
Sumber Daya Manusia
Internal Audit
Risk Management
Quality Assurance & KYC
2
Corporate Secretary Division PT. BNI Securities, ibid, h. 10.
74
Corporate Secretary @ Legal
Settlement
a. Divisi Utama 1) Divisi Equity Brokerage Menjalankan kegiatan sebagai perantara dan pedagang efek dengan terus berupaya meningkatkan peran pemodal ritel lokal dan kelembagaan (institusi) baik dalam negeri aupun luar negeri. Salah satu yang perlu dicatat adalah kinerja remote trading yang telah dijalankan oleh Perseroan sejak 2005. Hingga kini terus menuai sejumlah kemajuan. Salah satunya adalah memungkinkan nasabah di seluruh outlet perseroan dapat mengeksekusikan order mereka melalui terminal yang terhubung langsung (online) dengan BB. Kecepatan, kemudahan dan ketepatan untuk bertransaksi merupakan kebutuhan pertama dan utama bagi para investor. Menyadari arti penting hal itu, Perseroan berusaha keras mewujudkannya, untuk kepentingan para nasabah, termasuk bagi mereka yang tinggal di luar Jakarta. Sebagai wujud kepedulian akan kemudahan akses bagi nasabah, Perseroan mengembangkan outlet-nya secara online. Perseroan berusaha keras meningkatkan kemampuan pelayanan melalui teknologi, sesuai dengan perkembangan internasional, dan juga mempertahankan daya saing Perseroan sebagai salah satu pemimpi pelaku pasar.
75
Perseroan telah menetapkan satu bagian (desk) di dalam organisasi yang bertanggung jawab menagani transaksi marjin, sehingga memungkinkan lebih banyak variasi produk yang tersedia bagi nasabah. Mereka yang ingin menjalankan transaksi marjin melalui BNI Securities kini dapat menggunakan akses yang mudah ini. Perseroan selalu mencari layanan baru yang dapat menambah kemudahan dan nilai investasi bagi nasabah sebagai pernyataan sikap untuk berusaha memberikan yang terbaik. 2) Divisi Debt Capital Market Divisi Debt Capital Market, memberikan perhatian penuh terhadap aktivitas pengelolaan perdagangan surat utang baik yang difokuskan untuk kepentingan nasabah (brokerage) maupun kepentingan sendiri (proprietary trading), sehingga pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan.3 Jangkauan aktivitas dan pelayanan yang dijalankan Divisi Debt Capital Market sangat luas dan beragam mencakup perdagangan surat utang baik yang difokuskan untuk kepentingan sendiri (proprietary trading), sehingga pada akhirnya mampu memberikan kotribusi yang baik terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan.
3
Ibid., h. 11
76
Jangkauan aktivitas dan pelayanan yang dijalankan Divisi Debt Capital Market sangat luas dan beragam mencakup perdagangan obligasi pemerintah maupun korporasi pada pasar perdana dan sekunder, Promissory notes (PN), Medium term notes (MTN), dan produk-produk perbankan seperti Negotiable Certificate of Deposit (NCD), dan Roating Rate Notes (FRN) serta transaksi Repurchase Agreement (REPO) baik saham maupun obligasi. Meningkatnya aktivitas pasar keuangan dan pasar modal secara global membuka peluang untuk menggarap dan melakukan penetrasi pasar bagi nasabah institusional asing. Selain itu, Divisi Debt Capital Market juga melakukan sinergi terbatas dengan prifit center yang lain dalam lingkup Perseroan sebagai upaya memberikan layanan terpadu (one stop services) kepada nasabah tertentu. Salah satu contoh penerapan yang telah ditempuh adalah melakukan cross selling product yang berasal dari unit bisnis Perseroan yang lainnya. Sebagai unit bisnis, Divisi Debt Capital Market dituntut untuk mampu menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan sehingga tetap mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian laba perusahaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian melalui penyempurnaan risk management system dan standard operating procedure serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia.
77
3) Divisi Asset Management Divisi Asset Management bertugas melakukan pengelolaan dana pihak ketiga terutama dalam bentuk pengelolaan reksa dana, baik itu reksa dana berbasis efek saham, efek pendapatan tetap dan efek campuran, baik yang konvensional maupun syariah. Untuk memasarkan reksa dana, Perseroan telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, perbankan dan non perbankan. Divisi ini beroperasi guna memanfaatkan peluang yang masih besar bagi reksadana untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, hal ini terjasi didukung oleh perkembangan produk-produk unit dan dengan strategi pemasaran yang efektif. Selain dari reksadana, Perseroan juga berusaha meningkatkan peran discretionary funds, suatu bentuk manajemen dana yang didasarkan pada kontrak antara Perseroan sebagai manajer investasi dengan investor dalam jangka waktu tertentu. Selama 2008, Divisi Asset Management PT BNI Securities bekerja keras membangun kembali keyakinan, kepercayaan, dan minat para investor dan masyarakat umum, terutama mengenal potensial keuntungan reksadana pada masa kini dan masa akan datang. Perbaikan teknologi juga memungkinkan kami menghasilkan Laporan Unit Registry. Dokumen Manajemen Portofolio, dan Laporan Keuangan yang berkualitas.
Perbaikan
fungsi
sistem
informasi
dilaksanakan baik di front maupun back offices.
manajemen
berhasil
78
4) Divisi Investment Banking Divisi ini menyediakan layanan penjaminan emisi saham dan obligasi, yaitu membantu calon emiten dalam persiapan dan pelaksanaan penawaran umum perdana saham maupun penerbitan obligasi dan efek hutnag lainnya. Selain itu juga menyediakan jasa sebagai penasihat keuangan (financial advisory), private placement, dan merger dan kauisisi. Selama tahun 2008, Perseroan bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham Bank BTPN dan beberapa kegiatan advisory lainnya. Selain divisi-divisi tersebut di atas, Perseroan juga didukung oleh divisi penunjang yang membantu kegiatan operasionalnya. b. Divisi Penunjang Divisi penunjang tersebut antara lain:4 1) Divisi Treasury Divisi ini berfungsi untukmenjaga likuiditas dana atas transaksi keuangan eperusahaan, investasi, trading pada surat-surat berharga pasar modal (capital market) dan pasar uang (money market). Atas fungsi tersebut, Divisi Treasury dibagi dalam beberapa bagian: a) Bagian Kredit
4
Corporate Secretary Division PT. BNI Securities, ibid, h. 14.
79
Bagian yang mengelola fasilitas dana untuk transaksi saham nasabah yang terdiri dari Fasilitas Margin dan Fasilitas Reguler. b) Bagian Proprietary Trading Fixed Income Bagian yang mengelola dana perusahaan pada instrumen trading obligasi/SUN, Repo Obligasi/Saham, dan instrumen fixed income lainnya. c) Bagian Proprietary Trading Equity Bagian yang mengelola dana perusahaan pada instrumen trading saham. d) Bagian Liquidity Management Bagian yang menangani likuiditas perusahaan. 2) Bagian Riset Memberikan dukungan divisi lainnya dalam bentuk laporan analisa ekonomi, analisa fundamental dan analisa teknikal, baik untuk saham maupun instrumen pendapatan tetap beserta turunannya. Laporan tersebut dikeluarkan secara rutin maupun secara berkala. Riset-riset mengenai outlook perekonomian, riset fundamental suatu pasar maupun emiten dan riset mengenai pergerakan instrumen keuangan melalui pendekatan analisis, teknikal merupakan informasi yang sangat penting bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Menyadari akan kebutuhan informasi tersebut serta memahami bahwa kebutuhan investor semakin meningkat terhadap informasi pasar baik pasar saham, pasar obligasu, pasar komoditas baik di lingkungan global, regional, maupun domestik, maka Bagian Riset terus mengembangkan produk-produk
80
riset yang semakin berkembang tersebut. Bagian Riset memiliki tenaga analis fundamental yang profesional di bidangnya untuk melakukan valuasi-valuasi dan memberikan rekomendasi yang independen, dan juga memiliki analis teknikal yang secara khusus menyajikan hasil riset terutama bagi investor yang berorientasi investasi jangka pendek. 3) Divisi Akunting dan Keuangan Bertugas melakukan pembukuan atas setiap pendapatan maupun pengeluaran yang terjadi pada operasional perusahaan. Divisi ini juga membuat laporan setiap hari kepada otoritas pasar modal mengenai modal kerja bersih disesuaikan dengan Perseroan. 4) Divisi Teknologi Informasi (IT) Bagian ini melakukan pengembangan sistem informasi dan teknologi baik melalui pembaharuan aplikasi back office dan front office yang terintegrasi, penataan infrastruktur jaringan dan penataan ruang data centre. Pengembangan teknologi tinformasi yang memadai, akan sangat mendukung strategi bisnis Perseroan, baik sebagai broker perdagangan efek maupun manajer investasi. Dengan teknologi informasi Perseroan memberikan kemudahan dalam layanan transaksi bagi para nasabah melalui penyediaan aplikasi online trading “esmart”. Selain memberikan kemudahan dalam layanan transaksi, sistem yang dikembangkan juga mendukung penerapan manajemen resiko yang memadai, penerapan ‘single customer id with multiple account’
serta membentuk
81
database nasabah yang akurat sehingga dapat digunakan untuk pengembangnan bisnis ke depan. 5) Bagian Internal Audit Fungsi internal audit adalah menjain implementasi aktivitas kerja setiap unit telah sejalan dengan kebijakan, sistem, dan prosedur yang berlaku. Hal ini juga berarti bahwa banyak peraturan dan garis besar operasi yang ditentukan oleh Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dari pasar modal yang harus ditatati. Kewajiban-kewajiban yang ada di antaranya adalah sebagai berkut: a) Memantau pola transaksi harian nasabah melalui sistem kontrol otomatis, sehingga menghasilkan Laporan Aktivitas Nasabah dan Jejak Audit. b) Memeriksa akurasi dan validitas akun perusahaan, yang telah dicatat dalam sistem; sehingga dengan demikian laporan keuangan akan tersusun sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku secara umum. c) Menjalankan audit berkala yang mencakup setiap unit dalam organisasi. d) Menindaklanjuti hasil dari audit eksternal, BAPEPAM-LK, BNI dan lainlain. 6) Bagian Risk Management Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Resiko dan Bagian Resiko sebagai unsur pendukung. Fungsi dari komite ini adalah untuk menentukan kebijakan dasar manajemen resiko, baik resiko pasar, resiko kredit, maupun resiko operasional. Kebijakan tersebut di atas termasuk toleransi resiko (resiko yang dapat diterima) alokasi toleransi resiko bagi masing-masing unit
82
bisnis kami, batas transaksi dan fasilitas untuk nasabah, batasan eksposure terhadap surat-surat berharga, batasan counterpart transaksi, wewenang tiap pejabat dalam menjalankan transaksi, kebijakan cuttting loss dan profit-taking, selain dari kebijakan manajemen resiko lain yang diperlukan oleh unit bisnis. Pelaksanaan kebijakan manajemen resiko yang tersebut di atas dipantau oleh Unit Kontrol Internal dan Kepatuhan, dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur dan Komite Manajemen Resiko. Selain itu, Perseroan juga melaporkan Profit Resikonya kepada para pemegang saham setiap triwulan, sehingga para pemegang saham itu sendiri dapat memantau tingkat resiko Perseroan secara keseluruhan. 7) Bagian Quality Assurance & KYC Untuk memastikan seluruh peraturan perusahaan dituangkan dalam Standard
Operating
Procedure
(SOP)
serta
untuk
meminimalisir
penyimpangan (non compliance) di setiap unit kerja. Bagian ini berfungsi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan SOP dan pemantauan pelaksanaan SOP dan kebijakan perusahaan di setiap unit kerja. Melakukan quality assurance atas aktivitas tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. 8) Bagian Corporate Secretary & Legal Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memantau dan melaporkan perkembangan peraturan dalam pasar modal, sekaligus memberikan informasi yang relevan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal dan
83
prosedur pelaksanaan di Indonesia. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab sebagai penghubung antara Perseroan dengan Bapepam-LK, Bursa Efek, analis, dan antara Perseroan dengan masyarakat umum, baik pemegang obligasi, nasabah maupun pihak lainnya. Bagian Legal mengkonfirmasikan hubungan kerja dan bisnis antara Perseroan dengan para mitranya dalam batas hukum yang berlaku, selain juga memenuhi seauh mungkin kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam usaha mengimplementasikan fungsi ini, bagian legal bekerja berdampingan dengan konsultan legal eksternal dan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dan institusi hukum. 9) Bagian Settlement Bertugas menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan oleh divisi equity brokerage maupun divisi debt capital market. 10) Bagian Sumber Daya Manusia Berfungsi mengembangkan manajemen sumber daya manusiasecara optimal dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme karyawan Perseroan melalui personal development maupun organizational development, implementasi budaya kerja BNI Securities, sehingga pegawai dapat bekerja lebih efisien dan optimal. PT BNI Securities menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasional serta mengantisipasi
84
persaingan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan profesionalisme mereka. Selain itu Perseroan juga berupaya melakukan pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal dengan cara menempatkan karyawan secara tepat dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui program pendidikan yang terarah secara berkesinambungan, baik melalui pendidikan internal maupun eksternal. Untuk itu Perseroan tidak segan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai program pendidikan, kursus, lokakarya yang diselenggarakan lembaga pendidikan di dalam maupun luar negeri.5 Dalam hal sistem penggajian, manajemen senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawan dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Perseroan juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, Jaminan Sosisal Tenaga Kerja (Jamsostek), upah karyawan di atas upah minimum regional dan pemberian jaminan kesehatan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit sampai dengan batas tertentu, dan
5
Corporate Secretary Division PT. BNI Securities, ibid, h. 19.
85
program insentif. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh karyawan Pereroan yang telah berstatus karyawan tetap. Untukmeningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Perseroan juga selalu rajin mengadakan sejumlah jenis pendidikan dan training secara berkala untuk meningkatkan kredibilitas karyawan. Pelatihan dan pendidikan itu antara lain: a) Training Internal Ketatnya persaingan menuntut manajemen Perseroan berusaha untuk secara terus menerus melakukan perbaikan dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal itu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Perseroan akan mempersiapkan program training perkenalan khusus bagi pegawai baru dalam bentuk program orientasi yang ditujukan untuk pengenalan dasar pasar modal, produk-produk Perseroan, prosedur operasional, dan kebijakan/peraturan kepegawaian. Selain dari training internal yang diberikan kepada pegawai baru, pengembangan juga diberikan bagi karyawan yang sudah ada, untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan keahlian mereka, selain juga untuk menggerakan motivasi invidual dalam peningkatan kinerjanya. Melalui usaha-usaha ini, diharapkan kinerja pegawai Perseroan akan meningkat.
86
b) Training Eksternal Perseroan memberikan kesempatan bagi para pegawainya untuk mengikuti trainig, kursus, dan seminar yang diadakan oleh pihak eksternal. Hal ini mencakup:
Seminar Mengenai Perencanaan Hukum Tentang Pasar Modal
Seminar Mengenai Pasar Modal
Pendidikan Analis Keuangan, Chartered Financial Analyst (CFA)
Workshop Manajemen Resiko
Seminar mengenai Corporate Finance, Investment Banking
Seminar tentang Obligasi dan Fixed Income Instruments
Kursus Analisis Fundamental dan Teknikal
Seminar Reksa Dana
Kursus Pajak
Kursus Konsultasi Keuangan
Kursus tentang Wealth Management
87
2. Visi dan Misi PT. BNI Securities6 a. Visi PT BNI Securities tahun 2011: Perusahaan dengan layanan investasi terbesar di Indonesia b. Visi PT BNI Securities tahun 2016 : Acuan bagi perusahaan-perusahaan sekuritas di ASEAN c. Misi PT BNI Securities : Menyediakan solusi-solusi financial secara lengkap untuk menjaga dan meningkatkan kekayaan nasabah dengan prudent, inovatif dan responsif. Layanan kami disajikan oleh para profesional yang kompeten dan terpercaya yang mengutamakan kepentingan nasabah.
6
Ibid, h. 1.
88
3. Struktur Organisasi PT. BNI Securities7
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CEO Office & Corsec Risk Management
Human Resource
Internal Control
Corporate Secretary & Legal
Research
General Services
Quality Assurance/KYC
Customer Service
Sharia Business
Information Technology
Investment Banking
Investment Management
CHIEF OPERATING OFFICER
7
CHIEF OPERATING OFFICER
Equity
Finance & Accounting
Outlet
Treasury
Debt Capital Market
Settlement
Corporate Secretary Division PT. BNI Securities, ibid, h. 2.
89
4. Produk dan Jasa PT. BNI Securities8 a. Equity Brokerage Divisi ini menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek yang terus berupaya meningkatkan peran pemodal ritel dan kelembagaan (institusi) baik dalam negeri maupun luar negeri di pasar modal Indonesia. Salah satu visi Perseroan adalah menjadi perusahaan dengan layanan investasi ritel terbesar di Indonesia. Untuk mensukseskan hal ini Perseroan memiliki outlet-outlet yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia serta masih akan terus membuka outlet-outlet di daerah-daerah potensial lainnya di Indonesia. Selain itu, Perseroan saat ini sudah menyediakan layanan online trading yang kami namakan "Esmart" yang bertujuan untuk memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi perdagangan efek. Semua layanan ini kami berikan semata untuk kepuasan nasabah. 1) E Smart E Smart hadir untuk memberikan kemudahan bagi nasabah BNI Securities dalam melakukan transaksi saham sendiri secara online di manapun. E Smart merupakan perangkat lunak yang dapat menghadirkan transaksi di Bursa Efek Indonesia langsung di computer siapapun. Dengan
8
Corporate Secretary Division PT. BNI Securities, ibid, h. 46.
90
menggunakan aplikasi trading equity dari esmart, nasabah dapat melakukan berbagai kegiatan transaksi seperti input order, amend, dan withdraw secara langsung, di manapun dan kapanpun, selama jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk menunjang keputusan investasi nasabah, esmart juga dilengkapi dengan aplikasi Market Info yang menampilkan pergerakan transaksi ekuitas secara raltime sehingga nasabah tidak kehilangan momen dalam mengambil keputusan untuk investasinya. Bagi nasabah yang memiliki mobilitas tinggi, esmart memberikan kemudahan dengan fasilitas bantuan langsung dan Sales/Account Officer BNI Securities yang handal dan terpercaya, untuk me-maintain order nasabah serta menyediakan informasi teraktual yang bermanfaat untuk kegiatan transaksi nasabah selanjutnya. 2) Market Info-Equity Market
Info
adalah
aplikasi
yang
disediakan
esmart
untuk
menampilkan rangkaian data teraktual dari bursa sekaligus merekam histori pergerakan harga saham. Dengan informasi dari Market Info, investor dapat memprediksi perubahan yang akan terjadi dengan mudah, sekaligus menjadi yang terdepan dalam pengambilan keputusan bertransaksi. 3) Trading-Equity Trading merupakan aplikasi esmart yang menawarkan fleksibilitas dalam bertransaksi. Trading berisikan fitur-fitur yang membuat investor dapat
91
bertransaksi di mana saja dan kapan saja secara realtime, langsung dari computer pribadi investor. Sangat cocok bagi investor yang sibuk tetapi ingin tetap mengikuti perdagangan ekuitas yang terus bergerak tiap mildetik. Fasilitas yang terdapat pada esmart a) Trading (Buy, Sell, Amend, Withdraw) b) Running Trade c) Order Watch d) Last Order e) Open Order f) Trade Watch g) Trade Summary b. Debt Capital Market Divisi Debt Capital Markets BNI Securities, memberikan perhatian penuh terhadap aktivitas pengelolaan perdagangan surat utang baik yang difokuskan untuk kepentingan nasabah (brokerage) maupun kepentingan sendiri (proprietary trading). Jangkauan aktivitas dan pelayanan yang dijalankan Divisi Debt Capital Markets sangat luas dan beragam, mencakup: 1) Obligasi Pemerintah maupun Korporasi, baik perdana ataupun sekunder 2) Promissory Notes (PN) 3) Medium Term Notes (MTN)
92
4) Floating Rate Notes (FRN) 5) Repurchase Agreement (REPO) Sebagai unit bisnis, Divisi Debt Capital Markets dituntut untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian melalui penyempurnaan risk management system dan standard operating procedures serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. c. Asset Management Divisi Asset Management memberikan layanan pengelolaan dana pihak ketiga terutama dalam bentuk pengelolaan reksa dana, baik itu reksa dana berbasis efek saham, efek pendapatan tetap dan efek campuran, baik yang konvensional maupun syariah. Selain dari reksa dana, Perseroan juga berusaha meningkatkan peran discretionary funds. Peningkatan
sistem
teknologi
informasi
memungkinkan
kami
menghasilkan Laporan Unit Registry, Dokumen Manajemen Portfolio, dan Laporan Keuangan yang berkualitas. Peningkatan fungsi sistem informasi manajemen telah dilaksanakan baik di front maupun back offices. Saat ini terdapat beberapa produk reksadana yang dikelola oleh Perseroan. Penting untuk diperhatikan setiap calon nasabah reksadana sebelum memutuskan untuk membeli unit penyertaan di reksadana, harus terlebih dahulu membaca dan memahami isi prospektus unit penyertaan tersebut dan faktor-
93
faktor resiko yang mungkin akan dihadapi. Kinerja reksadana sebelumnya tidak mencerminkan kinerja dimasa mendatang NO
PRODUK REKSA DANA
1
DanaPlus Syariah
2
Berkembang
3
Dana Berbunga Tiga
4
Dana Lancar
5
Dana Syariah
6
Dana Fleksibel Dua
7
Dana Merah Putih
8
Dana Plus
9
BNIS Proteksi IX
10
BNIS Proteksi V
11
BNIS Proteksi IV
12
BNIS Proteksi III
13
BNIS Proteksi I
14
BNIS Proteksi XII
15
BNIS Proteksi X
16
BNIS Proteksi VIII
17
BNIS Proteksi VII
18
BNIS Proteksi VI
19
BNIS Saham Syariah
20
BNIS Proteksi II
21
BNIS Penyertaan Terbatas I
Gambar 2. Produk Resadana BNI Securities
94
Produk BNI Reksa Dana 1) BNI Dana Syariah Adalah Reksa Dana yang melakukan investasi ke dalam Efek Pendapatan Tetap yang bersifat Syariah yang bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar. 2) BNI Dana Plus Syariah Adalah Reksa Dana yang melakukan investasi ke dalam Efek Pendapatan Tetap yang bersifat Syariah yang bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar. 3) BNI Dana Berkembang Melakukan investasi ke dalam Efek Saham yang tercatat di Bursa Efek. Komposisi portofolionya adalah minimum 80% di Efek Saham dan maksimum 20 % di Efek kas dan/ atau Efek lain. 4) Dana Berbunga Tiga Melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang untuk mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok. Denominasi Obligasi, kas dan/atau Efek lainnya yang dipilih tersebut adalah dalam Rupiah.
95
5) Dana Fleksibel Dua Melakukan investasi ke dalam instrument yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif, sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia. Reksa Dana ini melakukan alokasi asetnya dengan aktif pada Obligasi, Instrumen Pasar Uang, Saham-saham dan/atau Right dan/atau Warrant yang tercatat di Bursa Efek, dan pada instrumen Pasar Uang dalam denominasi mata uang asing. 6) Dana Lancar Dua Melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang untuk mendapatkan bunga dan menyediakan likuiditas bagi para pemodal dengan resiko minimal. Komposisi portofolio adalah 0 % sampai dengan 100 % di Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang denominasi yang dipiih tersebut adalah dalam Rupiah. d. Investment Banking Divisi ini menyediakan layanan penjaminan emisi saham, yaitu membantu calon emiten dalam persiapan dan pelaksanaan penawaran umum perdana saham maupun penerbitan obligasi dan efek hutang lainnya. Selain itu juga menyediakan jasa sebagai penasihat keuangan (financial advisory), private placement, dan merger & akuisisi. BNI Securities telah bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) atas emisi saham PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Capital Indonesia Tbk, PT Laguna Cipta Griya Tbk dan emisi Obligasi Panin Sekuritas
96
III serta akan menyusul transaksi berpotensi lainnya. Selain itu, BNI Securities juga turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan penjaminan emisi baik saham maupun obligasi. Jasa Investment Banking 1. Penjaminan Emisi Efek 2. Penasihat Keuangan 3. Restrukturisasi Hutang 4. Penempatan Terbatas (Private Placements) 5. Merjer dan Akusisi
B.
Mekanisme Sukuk Ritel di PT BNI Securities
1. Persyaratan Investasi pada Sukuk Ritel a. Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). b. Investasi minimum Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari kelipatan Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). c. Mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum (bank umum syariah/bank umum konvensional) dan rekening surat berhargadi salah satu subregistry. 2. Prosedur Investasi pada Sukuk Ritel a. Investasi di Pasar Perdana
97
1) Membuka rekening tabungan di salah satu bank umum (bank umum syariah/bank umum konvensional) dan rekening surat berharga di salah satu subregistry. 2) Mengisi formulir pemesanan dari Agen Penjual yang ditunjuk Pemerintah dengan melampirkan fotokopi KTP. 3) Menyetor dana tunai ke rekening khusus Agen Penjual, dan menyampaikan bukti setor dana kepada Agen Penjual sesuai dengan jumlah pemesanan. 4) Memperoleh hasil penjatahan pemerintah dari Agen Penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Menerima bukti kepemilikan Sukuk Ritel dari Agen Penjual. 6) Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya dimenangkan. b. Investasi di Pasar Sekunder 1) Pembelian Sukuk Ritel yang dilakukan dengan mekanisme bursa harus melalui Perusahaan Efek. 2) Pembelian Sukuk Ritel yang dilakukan dengan mekanisme non bursa (over the counter) dapat melalui perusahaan efek, Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional. 3. Mekanisme Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal Pemerintah melalui Bank Indonesia mentransfer dana tunai sebesar jumlah pembayaran imbalan dan/atau nilai nominal Sukuk Ritel ke sub-registry.
98
Selanjutnya sub-registry mentransfer dana tunai ke rekening tabungan investor pada tanggal jatuh tempo pembayaran imbalan dan/atau nilai nominal Sukuk Ritel. Pihak yang tercatat sebagai pemegang Sukuk Ritel pada sub-registry dalam 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran imbalan dan atau nilai nominal Sukuk Ritel berhak atas imbalan dan/atau nilai nominal Sukuk Ritel. a. Ilustrasi Perhitungan Hasil Investasi Sukuk Ritel 1) Harga Par Investor A membeli Sukuk Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp 10.000.000,00 dengan nilai indikatif imbalan 12% dan tidak dijual sampai jatuh tempo, maka hasil yang diperoleh adalah:9
Imbalan = 12 % x Rp 10.000.000,00 x 1/12 = Rp 100.000,00 setiap bulan sampai dengan jatuh tempo
Nilai Nominal pada saat jatuh tempo = Rp 10.000.000,00
Total yang diperoleh pada saat jatuh tempo = Imbalan + Nilai Nominal = Rp 10.100.000,00 2) Harga Premium Investor B membeli Sukuk Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp
10.000.000,00 dengan kupon 12% dan dijual di Pasar Sekunder dengan harga 105%, maka hasil yang diperoleh adalah :
9
Corporate Seretary PT. BNI Securities, Sukuk Ritel: Investasi Rakyat Penuh Manfaat,, (Jakarta: BNI Securities, 2009), h. 4.
99
Imbalan = 12 % x Rp 10.000.000,00 x 1/12 = Rp 100.000,00 setiap bulan sampai dengan saat dijual
Capital Gain = Rp 10.000.000,00 x (105-100)% = Rp 500.000,00
Nilai Nominal yang diterima saat dijual Rp 10.500.000,00 yang berasal dari Nilai Nominal Sukuk Ritel sebesar = Rp 10.000.000,00 + Capital Gain.
Total yang diperoleh pada saat dijual = Imbalan + Nilai Nominal pada saat dijual = Rp 10.600.000,00 3) Harga Discount Investor C membeli Sukuk Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp10.000.000,-
dengan kupon 12% dan dijual di Pasar Sekunder dengan harga 95%, maka hasil sukuk yang diperoleh adalah:
Imbalan = 12 % x Rp 10.000.000,00 x 1/12 = Rp 100.000,00 setiap bulan sampai dengan saat dijual
Capital Loss = Rp 10.000.000,00 x (95%-100%) = - Rp 500.000,00
Nilai Nominal yang diterima saat dijual Rp 9.500.000,00 yang berasal dari Nilai Nominal Sukuk Ritel sebesar =Rp 10.000.000,00 + Capital Loss.
Total yang diperoleh pada saat dijual = Imbalan + Nilai Nominal pada saat dijual = Rp 9.600.000,00
Catatan:
Ilustrasi di atas belum memperhitungkan biaya-biaya transaksi dan pajak.
100
Transaksi penjualan di Pasar Sekunder dengan asumsi penjualan terjadi pada saat pembayaran Imbalan, sehingga tidak memperhitungkan accrued yang ada.
b. Penatausahaan 1) Pencatatan kepemilikan dilakukan secara elektronik (scripless). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar imbalan dan nilai nominal Sukuk Ritel dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selanjutnya BI telah menunjuk 12 sub-registry untuk membantu pelaksanaan penatausahaan tersebut. 2) Daftar sub-registry yang telah ditunjuk oleh BI adalah Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia 1946, Bank CIMB Niaga, Bank Rakyat Indonesia, Citibank NA, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank Permata, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).10 3) Biaya atas Kegiatan Penatausahaan yang dibebankan pada investor tergantung pada kebijakan masing-masing sub-registry.
10
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-001, (Jakarta: Depkeu RI, 2009), h. 11.
BAB IV ANALISA DAN TEMUAN
A. Mekanisme Akad Sale and Lease Back Pada Transaksi Sukuk Ritel di PT. BNI 5d
Securities
5b PEMERINTAH
BANK INDONESIA 8b
1
4
5a
8a
5e
5c 6 AGEN PENJUAL
2
3
SUBREG
7
8c
INVESTOR
1. Penunjukan Agen Penjual. 2. Agen Penjual memasarkan Surar Berharga Syariah Negara ke investor. 3. Investor menyampaikan minat beli ke agen penjual dengan menyetor dana tunai. 4. Agen Penjual menyampaikan semua minat pembelian investor ke Pemerintah. 5. a. Pelaksanakan Allotment oleh pemerintah.
101
102
b. Penyampaian Terms & Cond‟t Surat Berharga Syariah Negara ke Bank Indonesia. c. Agen Penjual mentransfer dana sesuai hasil penjatahan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan setelmen. d. Bank Indonesia mentransfer dana tunai sesuai hasil penjualan Surat Berharga Syariah Negara ke Rekening Pemerintah. e. Subreg menerima Term & Cond‟t Surat Berharga Syariah Negara dari Bank Indonesia. 6. Subregistry menerima daftar hasil penjatahan dari agen penjual, dan membuat daftar kepemilikan Surat Berharga Syariah Negara sesuai dengan hasil penjatahan. Bukti kepemilikan diserahkan ke Agen Penjual. 7. Agen Penjual menyampaikan bukti kepemilikan dari Subregistry kepada investor yang mendapat penjatahan, dan mengembalikan dana ke investor yang tidak mendapat penjatahan. 8. Proses pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal pada saat Surat Berharga Syariah Negara.
B. Analisa Konsistensi Akad Jual Beli (Al-Bay’) Pada Struktur Akad Sales and Lease Back dalam Transaksi Sukuk Negara Ritel 1. Bentuk dan Jenis SBSN Bentuk SBSN yang diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (scripless) dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dengan akad Sale and Lease Back. SBSN ini
103
diterbitkan khusus untuk investor ritel warga negara Indonesia, dengan pembatasan investasi untuk investor institusi di pasar perdana, sehingga untuk selanjutnya disebut dengan Sukuk Negara Ritel.
2. Struktur Akad Jual Beli (Al-Bay’) pada Sukuk Ritel Dalam transaksi jual beli pada SBSN, penjual dalam hal ini Pemerintah mensyaratkan agar Barang Milik Negara (BMN) yang telah dijual kepada para pemegang SBSN tidak boleh diklaim kepemilikannya oleh individu, lembaga, dan institusi, dan tidak boleh dipindahtangankan kecuali dijual kembali kepada Pemerintah setelah masa sewa berakhir (jatuh tempo). Jual beli dalam bentuk ini disebut sebagai jual beli bersyarat (Bay’ Wafa’). Dalam jual beli ini si Pembeli dengan bebas memanfaatkan barang itu, hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula (Pemerintah). Apabila penjual telah memiliki uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat waktu jatuh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual (pemerintah). Dengan cara jual beli ini, kemungkinan terkadinya riba dapat dihindarkan.1 Sebenarnya jual beli yang dibarengi dengan syarat itu termasuk kepada jual beli yang dilarang oleh syara‟. Hal ini sesuai dengan sebuah Hadits yang berbunyi:
1
Abdur Rahman As-Shabuni, Al-Madkhal Li Dirasatir-Rasyri’ Al-Islamiy, (Damaskus: Mathba‟ah Riyadh, 1980), Jilid I, hlm. 64.
104
Rasulullah saw, melarang jual beli yang diiringi dengan syarat. (HR. Muslim, AnNasa‟i, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah). Dari gambaran jual beli bersyarat di atas (bay’ wafa’), menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa‟, terlihat bahwa akad jual beli wafa’ itu terdiri dari tiga bentuk, yaitu:2 a. Pertama, Dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, melalui ucapan penjual “Saya menjual tanah saya kepada engkau seharga Rp 10.000.000 selama 5 tahun”. b. Kedua, Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk ijarah (sewa/menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati, dan c. Ketiga, di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, bay’ wafa’ ini sama dengan rahn, karena, dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa bay’ wafa’ diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana tolong menolong antara pemilik modal dengan pihak yang memerlukan uang dalam jangka waktu
2
Musthafa Ahmad Az-Zarqa‟, Syarhul Qonun As-Suri: Al-‘Uqud Al-Musammah, (Damaskus: Darul Kitab, 1968), hlm. 23.
105
tertentu. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah menganggap bay’ wafa’ adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw. Yang melarang jual beli yang dibarengi syarat, karena, sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada kepada pemilik semula, namun pengembalia itupun harus melalui akad jual beli. Di samping itu, inti dari jual beli ini adalah adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan transaksi yang mengandung riba. Kemudian dalam masalah pemanfaatan obyek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan gadai (rahn), karena barang itu benar-benar telah dijual kepada pembeli.
3. Rukun Jual Beli Bersyarat (bay’ wafa’) pada Akad Sales and Lease Back Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam bay’ wafa’ sama dalam rukun jual beli pada umumnya, yaitu: a. Ijab (pernyataan menjual) dan qabul (pernyataan membeli). Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara ritel seri SR-001, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut : 1) Perjanjian Jual Beli (Sale and Lease Back)Perjanjian ini mengatur kesepakatan antara pemerintah selaku penjual dan Perusahaan Penerbit SBSN selaku pembeli mengenai Jual Beli Barang Milik Negara/BMN (akad al-ba’i) untuk digunakan sebagai Aset SBSN, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian Jual Beli BMN.
106
2) Perjanjian
Sewa
Menyewa
(Lease/Ijarah).
Perjanjian
ini
mengatur
kesepakatan antara Perusahaan Penerbit SBSN sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengenai sewa-menyewa Aset SBSN.. 3) Perjanjian Pengelolaan Aset SBSN (Servicing Agency Agreement). Perjanjian ini mengatur mengenai kesepakatan antara Perusahaan Penerbit SBSN sebagai pemberi sewa dan pemerintah selaku penyewa bahwa Pemerintah akan memelihara dan menjaga kondisi Aset SBSN serta menanggung seluruh biaya atas kegiatan dimaksud. 4) Pernyataan Untuk Menjual (Sale Undertaking). Dokumen ini berisi pernyataan/janji Perusahaan Penerbit SBSN untuk menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat masa sewa berakhir/jatuh tempo SBSN. 5) Pernyataan Untuk Membeli (Purchase Undertaking). Dokumen ini berisi pernyataan/janji Pemerintah untuk membeli Aset SBSN dari Perusahaan Penerbit SBSN pada saat masa sewa berakhir/jatuh tempo SBSN. Dokumendokumen tersebut ditandatangani oleh pemerintah dan perusahaan penerbit SBSN Indonesia. b. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli). Pemerintah selaku penjual dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pembeli telah mengadakan perjanjian jual beli BMN (Barang Milik Negara) dengan akad al-bay’ (jual beli) untuk digunakan sebagai Aset SBSN, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian Jual Beli BMN. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia menerbitkan SBSN
107
sebagai bukti penyertaan/kepemilikan investor atas Aset SBSN dan menggunakan dana hasil penerbitan SBSN sebagai pembayaran atas pembelian BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN. c. Barang yang dibeli/Aset SBSN yang diperjualbelikan. Aset SBSN dalam rangka penerbitan SBSN Sale and Lease Back ini berupa tanah dan bangunan milik negara. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN. d. Harga barang. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setara dengan 5 (lima) unit dan selebihnya dengan kelipatan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan 5 (lima) unit. Tidak ada batas maksimal pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-001
108
4. Syarat-syarat pada Akad al-bay’ (Jual Beli) dalam Struktur Akad Sales and Lease Back a. Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel.3 b. Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel kepada pihak lain. c. Perusahaan Penerbit SBSN berjanji untuk menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat masa sewa berakhir/jatuh tempo SBSN. d. Pemerintah menyatakan/berjanji untuk membeli Aset SBSN dari Perusahaan Penerbit SBSN pada saat masa sewa berakhir/jatuh tempo SBSN Sukuk Negara Ritel berlaku tiga tahun dari tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012.4
5. Hukum Jual Beli Bersyarat (Bay’ Wafa’) Menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa‟, dan Abdur Rahman As-Shobuni, dalam sejarahnya, bay’ wafa’ baru mendapatkan justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan
3
Ibid., h. 4.
4
Ibid., h. 4.
109
bay’ wafa’ telah telah menjadi ‘urf (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jenis jual beli ini. Imam Najmuddin An-Nasafi (461-573 H) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhoro mengatakan: “Para Syaikh kami (Hanafi) membolehkan bay’ alwafa’ sebagai jalan keluar dari riba”. Muhammad Abu Zahroh, tokoh fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan bay’ al-wafa’ di tengah-tengah masyarakat Bukhoro dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kayapun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah bay’ al-wafa’ .5 Jalan fikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap bay’ alwafa’ adalah didasarkan pada istihsan ‘urfiy (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat). Akan tetapi, para ulama fiqh lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini.6Alasan mereka adalah:7
5
Muhammad Abu Zahra, Tarikhul Mazahib Al-Islamiyyin, (Mesir: Darul Fikri Al-„Arabi, tt),
hlm. 243.
110
a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena, jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak miik secara sempurna dari penjual kepada pembeli. b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga semula. c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah saw, maupun di zaman sahabat, d. Jual beli ini nerupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud-maksud syara‟ pensyari‟atan jual beli. Namun demikian, para ulama fiqh muta’akhkhirin (generasi belakangan) dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa‟, bay’ al-wafa’ sudah menjadi „urf. Dia melihat bahwa akad ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba. Sebagaimana pembahasan di atas, akad al-bay’ (jual beli) yang terdapat pada struktur akad Sales and Lease Back dalam transaksi SBSN Sukuk Negara Ritel adalah akad jual beli bersyarat (bay’ al-wafa’) yang konsisten dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku secara umum pada akad al-bay’ (jual beli) dan akad 6
Ahmad Fahmi Abu Sunnah, Al-‘Urf wal-‘Aadah fi Ro’yi-l-Fuqaha’, (Mesir: Mathba‟ah Klliyyat Azhar, 1949), hlm. 186. 7
Abdur Rahman As-Shobuni, Al-Madkhal fi-t-Tasyri’ al-Islamiy, (Damaskus: Darul Kitab, 1976), hlm. 73.
111
bay’ al-wafa’ (jual beli bersyarat) yang dibolehkan oleh syara‟ berdasarkan ‘Urf Istihsan.
C. Analisa Konsistensi Akad Sewa (Ijarah) Pada Struktur Akad Sales and Lease Back dalam Transaksi Sukuk Negara Ritel 1. Akad Ijarah (sewa) pada Struktur Akad Sales and Lease Back dalam Sukuk Ritel Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa telah mengadakan perjanjian sewa (akad ijarah) atas Aset SBSN. SBSN dengan akad Ijarah- Sale and Lease Back diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan jual-beli dan penyewaan Barang Milik Negara (BMN) yang dijadikan sebagai Aset SBSN. Transaksi dalam rangka penerbitan SBSN dengan akad Ijarah – Sale and Lease Back, terdiri dari kegiatan/ perikatan sebagai berikut:8 a. Penjualan BMN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN. b. Penerbitan SBSN oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai bukti atas penyertaan/kepemilikan investor terhadap aset SBSN. c. Pembayaran Imbalan atas penyewaan (al-ijarah) Aset SBSN oleh Pemerintah sebagai Obligor kepada Pemilik SBSN melalui Agen Pembayar, dan
8
Ibid., h. 8.
112
d. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar nilai nominal SBSN pada akhir periode sewa (al-ijarah) untuk membayar nilai nominal SBSN.
2. Mekanisme Akad Ijarah (sewa) pada Transaksi SBSN Sukuk Negara Ritel Penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-001 dengan akad ijarah – Sale and Lease Back dan dalam denominasi Rupiah di pasar perdana dalam negeri ini dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. Perusahaan Penerbit Indonesia SBSN merupakan badan hukum khusus (spesial legal entity) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN. Dalam rangka penerbitan SBSN Ijarah- Sale and Lease Back ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai counter party Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN. Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan SBSN adalah sebagai berikut: a. Membeli BMN dari Pemerintah untuk digunakan sebagai Aset SBSN. b. Menyewakan Aset SBSN kepada Pemerintah, dan c. Menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada akhir periode sewa Aset SBSN/Tanggal Jatuh Tempo SBSN untuk membayar Nilai Nominal SBSN .
113
3. Rukun Ijarah (sewa) pada Akad Sales and Lease Back dalam Sukuk Negara Ritel Menurut ulama Hanafiyah, rukun iijarah itu hanya satu, yaitu iijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada empat, yaitu: a. Orang yang berakad, dalam hal ini Pemerintah sebagai penyewa atas asset yang dijual, dan para pemegang SBSN sebagai pemberi sewa b. Sewa/Imbalan/ Kupon 1) Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (fixedcoupon). 2) Imbalan/kupon per unit Sukuk Negara Ritel adalah sebesar 12% (dua belas per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan. 3) Frekuensi Imbalan/Kupon. Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima). Imbalan/Kupon pertama diberikan pada tanggal 25 Maret 2009. Dalam hal tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari kerja adalah hari pada saat operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 4) Jumlah Pembayaran Imbalan/Kupon. Rp * ,00 (* rupiah) untuk setiap Unit Sukuk Negara Ritel (1/12 x tingkat Imbalan/Kupon x Rp 1.000.000,00 untuk setiap unit Sukuk Negara Ritel). Jumlah Pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama
114
dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp 1,00 (satu Rupiah). 5) Hak atas Imbalan/ Kupon dan/ atau Nilai Nominal SBSN. Pihak yang tercatat dalam Daftar Pemegang SBSN pada Bank Indonesia dan Pemilik Penerima Manfaat yang tercatat dalam rekening efek pada Subregistry 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Imbalan/ Kupon dan/ atau Nilai Nominal SBSN berhak atas Imbalan/ Kupon dan/ atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel. c. Manfaat, Pemerintah dalam hal ini sebagai penyewa mendapatkan manfaat berupa penggunaan aset yang telah dijual yang kemudian disewa kembali. d. Shighat,(Ijab dan qabul), Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara ritel seri SR001, khususnya terkait dengan transaksi penyewaan Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut : 1) Perjanjian
Sewa
Menyewa
(Lease/Ijarah).
Perjanjian
ini
mengatur
kesepakatan antara Perusahaan Penerbit SBSN sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengenai sewa-menyewa Aset SBSN. 2) Perjanjian Pengelolaan Aset SBSN (Servicing Agency Agreement). Perjanjian ini mengatur mengenai kesepakatan antara Perusahaan Penerbit SBSN sebagai pemberi sewa dan pemerintah selaku penyewa bahwa Pemerintah akan memelihara dan menjaga kondisi Aset SBSN serta menanggung seluruh biaya atas kegiatan dimaksud. Dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh pemerintah dan perusahaan penerbit SBSN Indonesia.
115
Dalam hal ini, akad al-ijarah pada struktur akad Sales and Lease Back dalam transaksi Sukuk Negara Ritel sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku pada rukun dan syarat al-ijarah sebagaimana yang telah dibahas di atas.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara menggunakan akad Ijarah - Sales and Lease Back sesuai dengan prinsip syariah, yaitu kombinasi antara akad al-bay’ (jual beli) dan akad al-ijarah (sewa). 2. Akad al-bay’ (jual beli) yang terdapat pada struktur akad Sales and Lease Back
adalah bentuk akad al-bay’ (jual beli) bersyarat (bay’ al-wafa’), yaitu mensyaratkan pembeli Aset Barang Milik Negara untuk menjual kembali BMN (underlying asset) kepada penjual semula (Pemerintah) setelah masa jatuh tempo selama 5 tahun, dari tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012.1Dan bentuk jual beli bersyarat (bay’ al-wafa’) ini dibolehkan berdasarkan ‘Urf Istihsan (kebiasaan yang berlaku), karena dapat menghindarkan masyarakat dari transaksi ribawi.
1
Ibid., h. 4.
116
117
3. Akad al-ijarah (sewa) yang terdapat pada struktur akad Sales and Lease Back sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku pada akad al-ijarah (sewa), rukun dan syarat itu di antaranya: a. Al-muta’aqidain (dua pihak yang berakad). Dalam hal ini Pemerintah sebagai penyewa (musta’jir), dan pihak pemegang sukuk sebagai pemberi sewa (mu’jir). b. Imbalan/sewa/nominal. Pemerintah memberikan imbalan atas sewa Barang Milik Negara kepada pihak pemegang sukuk sebesar 1 % dari nilai pokok pembelian SBSN selama 5 tahun. c. Manfaat. Penyewa (Pemerintah) mendapatkan manfaat dari penyewaan Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan (Gelora Bung Karno). d. Shighot, Ijab dan Qabul. Dalam hal ini Pemerintah membuat akad Ijarah berupa dokumen perjanjian antara Pemerintah (penyewa) dan pemegang Sukuk Negara Ritel (yang menyewakan).
118
B. Saran 1. Pemerintah (Departemen Keuangan RI) diharapkan memperhatikan syari’ah compliance (kepatuhan syari’ah) pada transaksi Sukuk Negara Ritel, di samping memperhatikan keamanan, resiko, dan pangsa pasar syari’ah. 2. Pemerintah (Departemen Keuangan RI) diharapkan dapat menggunakan instrumen keuangan Islam bukan hanya penghindaran dari transaksi ribawi (hilah) untuk meraih potensi investor syari’ah. Tetapi lebih dari itu, pemerintah juga diharapkan memanfaatkan instrumen keuangan Islam untuk sektor produktif sesuai dengan tujuannya (maqashid syari’ah) 3. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat ikut andil dalam pengawasan pada aplikasi Surat Berharga Syari’ah Nasional di lapangan, selain bertugas memutuskan fatwa kehalalan akad Sales and Lease Back Surat Berharga Syariah Negara. 4. Pihak PT BNI Securities dapat memaksimalkan pangsa pasar syari’ah dengan instrumen pasar modal/reksadana syari’ah selain instrumen Sukuk Negara Ritel. 5. Pihak Akedemisi dapat menyumbangkan ide dan gagasan untuk mendukung terciptanya formula keuangan Syari’ah
yang ungul,
bermaslahat, dan
menguntungkan semua pihak. 6. SBSN dengan akad Sales and Lease Back harus seiring sejalan dalam aplikasi transaksinya. Seiring dalam memenuhi kebutuhan (hajiyat) dan mencapai tujuan (maqashid syariah). Sejalan dengan misinya menjalankan syariah secara kaffah
119
ke dalam berbagai aspek kehidupan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. 7. Perlunya kerjasama antara akademisi, ulama dan praktisi. Sehingga kebutuhan pasar akan instrumen keuangan akan terpenuhi tanpa harus meninggalkan nilainilai syariahnya.
DAFTAR PUSTAKA
Darmadji, Tjiptono dan Hendry M Fakhruddin. Pasar Modal di Indonesia. ED 1. Jakarta: Salemba Empat, 2001. Achsien, Iggi H. Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, cet. ke-2. Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana, 2007. Pontjowinoto, Iwan. Prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi. Jakarta: Modal Publication, 2003. Rusyd, Ibnu. Bidaayatul Mujtahid Wa Nihaayatul Muqtashid. Cairo: Darul Fikri, 1989 Sulistyastuti, Dyah Ratih. Saham dan Obligasi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002. Widiatmodjo, Sawiji. Cara Sehat Investasi di Pasar Modal: Pengetahuan Dasar. Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 1996, cet. ke-4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI “Tentang Obligasi Syariah”, No: 32/DSN-MUI/IX/2002. --------------------------------------------------------“Tentang Mudharabah”, No: 33/DSN-MUI/IX/2002.
120
Obligasi
Syariah
121
Ahmad Hamur, Sami Hasan, Dr. Tathwiiru-l-A’maal al-Mashrifiyyah. Cairo: Maktabtu Darit Turats,1991. Qal’ah, Muhammad Rowwas. Al-Mu’aamalat al-Maaliyah fi Dhoui-l-Fiqhi wa-sSyarii’ati. Kuwait: Fakultas Syariah Universitas Kuwait, Daarun Nafaais, 1999. Sayyid Thonthowi, Muhammad, Dr. Mu’aamalatu-l-Bunuuk wa Ahkaamuha alSyar’iyyah. Cairo: Nahdhoh Mesir, 1997. Ashraf Usmani, Muhammad Imran, Dr. Meezanbanks’Guide to Islamic Banking. Karachi: Daarul Ishaat, 2000. Direktorat Perbankan Syariah. Kajian Gharar dan Maysir dalam Transaksi Keuangan. Jakarta: Bank Indonesia, 2007. Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press, 2004. Khallaf, Abdul Wahhab, Prof, Dr. Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali Press, 2002. Firdaus. Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. Zuhaili, Wahbah. Fiqh Muamalah Perbankan Syariah. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2002. Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan, “Tawarkan Bagi Hasil 12% Depkeu: Peminat Sukuk Ritel Luar Biasa Besar” Artikel diakses pada 30 Juli 2009 dari www.vivanews.com
122
M.Gunawan Yasni. “Syariah Dan Implikasinya Atas Pengembangan Sukuk Khususnya Ijarah & Pasar Modal Ke Depan” November 2009 dari www.wordpress.com
artikel diakses pada 4
Wawancara mengenai PT. BNI Securities 1. Apa sebenarnya PT. BNI Securities ini? 2. Produk dan jasa apa saja yang ditawarkan di PT. BNI Securities ini?Mohon dijelaskan produk dan jasa tersebut? 3. Bagaimana cara bergabung dengan PT. BNI Securities ini? 4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk bergabung di PT. BNI Securities ini? 5. Produk apa yang menjadi andalan PT. BNI Securities? 6. Apa hubungan antara PT. BNI Securities dengan Bursa Efek Indonesia? 7. Produk syariah apa saja yang ditawarkan PT. BNI Securities? 8. Dalam penawaran produk syariah apakah PT. BNI Securities memiliki Dewan Pengawas Syariah? 9. Apa saja keuntungan yang diperoleh investor bergabung dengan PT. BNI Securities? 10. Bagaimana PT. BNI Securities mendapatkan profit sebagaimana PT. BNI Securities Badan Usaha? Wawancara mengenai Sukuk Ritel 11. Bagaimana mekanisme sukuk ritel di PT. BNI Securities mulai dari penawaran sampai penjualannya? (Jika ada diktat/flow chart mengenai prosedur penjualan sukuk di PT. BNI Securities) 12. Apa keuntungan yang diperoleh PT. BNI Securities sebagai agen penjual sukuk? 13. Bagaimana cara membeli sukuk ritel di PT. BNI Securities? 14. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah/investor untuk membeli sukuk ritel di PT. BNI Securities? 15. Apa saja peran (hak dan kewajiban) PT. BNI Securities sebagai agen penjual Sukuk Ritel? 16. Berapa minimal sukuk yang dijual kepada nasabah/investor? 17. Berapa lama jatuh tempo Sukuk Ritel Seri SRI 001 ini? 18. Berapa yield yang ditawarkan pemerintah? 19. Bagaimana proses transfer imbalan tiap bulan kepada investor? 20. Dalam transaksi sukuk ini apa posisi PT.BNI Securities dan nasabah/investor? 21. Ketika investor bertransaksi adakah kontrak jual beli? Seperti apakah kontrak tersebut? 22. Dalam kontrak yang ada, apa posisi PT. BNI Securities? 23. Apakah perusahaan penerbit yang dijelaskan di memorandum informasi DEPKEU adalah agen penjual seperti halnya PT. BNI Securities? 24. Apakah ada pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi sales ini? 25. Apa keuntungan yang diperoleh investor berinvestasi pada Sukuk Ritel di PT. BNI Securities? 26. Adakah resiko berinvestasi pada sukuk ritel?Apa saja resiko-resiko tersebut? 27. Mohon dijelaskan mengenai perdagangan sukuk di pasar sekunder? 28. Apa keuntungan yang dapat diperoleh investor dengan memperdagangkan sukuk dalam mekanisme bursa?
Data-data lain yang diperlukan 1. Company Profile PT. BNI Securities? a. Sejarah berdiri PT. BNI Securities b. Struktur Organisasi PT. BNI Securities c. Visi dan misi PT. BNI Securities d. Produk dan jasa yang ditawarkan di PT. BNI Securities e. Produk dan jasa Syariáh apa saja yang ditawarkan? 2. Brosur mengenai produk dan jasa PT. BNI Securities 3. Memorandum Informasi Mengenai Sukuk Ritel Indonesia seri SRI 001 yang diterbitkan DEPKEU 4. Kontrak jual (sales) dan kontrak sewa (lease) 5. Form pengajuan pembelian sukuk ritel
