Ahok Jalani Pemeriksaan Selama 9 Jam
Ahok sesaat akan meninggalkan gedung KPK FOTO : RUL
tegas.co., JAKARTA – Setelah diperiksa hampir sembilan jam, Basuki T Purnama (Ahok) tersangka dugaan penistaan agama keluar dari Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ahok dicecar sebanyak 27 pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut. Dia ditemani Ketua Tim Kuasa Hukum yakni, Sirra Prayuna. “Proses pemeriksaan Basuki, ada 27 pertanyaan yang diajukan penyidik dan dijawab dengan baik,”kata Sirra Prayuna sebagai penasehat hukum Ahok di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, (23/11/16). Banyaknya pertanyaan yang disodorkan penyidik, membuat proses pemeriksaan menjadi lama. Namun dalam pemeriksaan tersebut sempat diberikan waktu dua kali untuk mantan Bupati Belitung Timur ini istirahat.“Lama Karena 27
pertanyaan, jadi kan break dua kali, lama 27 pertanyaan,” ujarnya. Polri Brigjen Agus Andrianto selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim mengaku balum dapat memastikan apakah hasil pemeriksaan hari ini akan cukup. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan kembali apabila penyidik masih membutuhkan keterangan lagi. “Kalau kita perlu keterangan lagi akan panggil,” sambungnya. Usai memberikan keterangan, Ahok pun langsung dikawal ketat Provost ke mobilnya. RUL/NAYEF
Proses Hukum Ahok Mendekati Tahap Akhir tegas.co, JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini sudah memasuki tahap akhir. Tito menyebut dalam waktu tidak lama lagi berkas perkara akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.Tito Karnavian memastikan, berkas perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan segera rampung.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian FOTO : RUL
“Saya ingin menekankan bahwa untuk proses hukum kasus Pak Ahok sudah mendekati tahap akhir, 2 minggu lagi akan diserahkan ke jaksa,”kata Tito Karnavian selaku Kapolri saat menggelar konferensi pers di Markas Besar Kepolisian RI, jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/16). Bareskrim Polri telah menggelar perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hasilnya, Bareskrim menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dia menargetkan kepada para penyidiknya untuk melengkapi berkas tidak lebih dari dua pekan. Sehingga berkas perkara bisa langsung diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk diteliti lebih lanjut. Bila masih ada yang bermaksud menggelar unjuk rasa sampai menutup jalan, maka dia menyerahkan penilian itu kepada masyarakat. “Saya yakin masyarakat sudah cerdas, paling tidak dua minggu lagi akan diserahkan ke Kejaksaan,”tutup Tito. RUL/MAS’UD
Ahok Divonis Tersangka, Mari Kawal Prosesnya Dengan Damai tegas.co JAKARTA – Setelah rangkaian gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian RI sehubungan dengan, kasus dugaan penistaan agama Bareskrim Polri menetapkan Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak Selasa hingga Rabu (16/11/2016) lalu. Kabareskrim Komjen Ari Dono di Mabes Polri mengatakan, sehubungan dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, diraih kesepakatan meskipun tidak bulat didominasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan di pengadilan terbuka. Dengan demikian, (perkara ini) akan ditingkatkan dengan tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka. Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, merespon status Ahok yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta semua pihak bisa menerima. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (16/11/2016). MUI menghargai Polri yang menetapkan Ahok sebagai tersangka. Ia menegaskan, Ini membuktikan bahwa kepolisian bekerja secara proporsional, profesional, independen dan tidak diintervensi oleh kekuatan mana pun. MUI mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menerima keputusan ini. Menurut Zainut, keputusan yang diambil Polri sudah melalui mekanisme yang baik, didahului dengan dilaksanakannya gelar perkara terbuka terbatas. Pihak yang dihadirkan dalam agenda itu juga berimbang. Sehingga keputusan yang diambil benar-benar memiliki akuntabilitas publik dan tidak menimbulkan syak wasangka. MUI mengharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal proses hukum selanjutnya dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan dan tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, sambung Zainut menambahkan. Mencermati vonis Bareskrim Polri dan Pernyataan MUI, kabar ini tentunya menjadi jawaban atas serangkaian aksi Bela Islam yang dilakukan oleh kelompok Ormas Islam di Indonesia. Selanjutnya, tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah bagaimana menjaga situasi Indonesia tetap aman dan damai serta menolak berbagai macam intervensi dari kelompok kepentingan yang ingin merusak kekondusifan situasi Indonesia saat ini. Hal yang tidak kalah penting adalah upaya kita untuk mengawal penegakan
hukum kasus Ahok yang damai dan menghormati hukum, sesuai arahan MUI bahwa penegakan hukum saat ini telah menunjukan itikad yang baik dan benar sehingga diharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal proses hukum selanjutnya dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan dan tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Mari kawal prosesnya dan tetap jaga kondisinya. Penulis ; Moch. Irfandi *) Pengamat Politik Ekonomi Indonesia
Ahok Dijerat Pasal 156 UndangUndang Ite tegas.co., JAKARTA – Bareskrim Polri resmi menetapkan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sabagai tersangka kasus penistaan agama. Kasus ini menggunakan Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat Ahok. Usai gelar perkara kasus ini dan diumumkan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono, Rabu (16/11/16). Dikatakan oleh Kabareskrim, pihaknya memeriksa secara rinci video asli penyataan Ahok, artinya video asli adalah video yang belum diedit atau ditambahkan frame baru. Selain itu, ada beberapa dokumen, dan keterangan saksi ahli. “Bukti-bukti itu semua yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Ahok,” kata Komjen Polisi Ari Dono. Berdasarkan Pasal 156 a KUHP, menyatakan, ‘Dipidana dengan pidana penjara
selama- lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi sebagai berikut : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Berdasarkan hal tersebut, pihak penyedik pun menaikan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Sayang, Ari Dono belum menjelaskan secara rinci dokumen-dokumen apakah yang menjadi alat bukti dalam kasus tersebut. RUL/NAYEF
Ahok Merasa Difitnah Dan Dizalimi tegas.co., JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan komentarnya usai ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama oleh Bareskrim. Ahok mengaku ia tidak merasa malu karena kasusnya bukan kasus korupsi. Dirinya juga meyakini tidak bersalah dan siap berjuang lewat pengadilan. Ahok calon Gubernur petahana DKI Jakarta itu memberikan komentarnya di Rumah Lembang, Jl Lembang No. 27, Menteng, Jakarta Pusat.
“Tersangka, jadi tersangka saja. Yang malu itu tersangka koruptor. Kalau tersangka belain orang, bangga saya. Ahok dipenjara karena difitnah dan dizalimi. Saya minta pendukung Ahok-Djarot ikhlas menerima ini,” kata Ahok dihadapan awak media, di Rumah Pemenangan Ahok-Djarot Lembang, Jakarta, Rabu (16/11/16). Menurut Ahok, penetapan tersangka ini justru akan membuat kubunya kian bersemangat untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Kasus dugaan penistaan agama yang ia hadapi bukanlah hal yang direncanakan dan diniatkan oleh dirinya. Ia siap diproses secara hukum dan membiarkan publik melihat secara transparan. Masyarakat nanti akan bisa melihat dengan rasional kasus yang melibatkan dirinya tersebut. “Kalau kasus penistaan agama tuduh saya dinaikkan ke persidangan, itu bagus menurut saya, biar semua orang menonton, melihat masuk akal apa tidak. Untuk para tim, saya harap pendukung tetap semangat. Kita buat satu putaran untuk Ahok-Djarot,”ujar Ahok. Ahok menambahkan, jika perkara ini sampai ke pengadilan, debat dugaan penistaan agama dapat dilakukan secara terbuka. Ahok mengatakan, akan tetap berkampanye untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta dan tetap beraktivitas seperti biasa. “Kalau memang ditentukan saya tersangka pun proses pemilihan masih berjalan, kami akan fight di Pengadilan,”tutupnya. RUL/NAYEF
Jadi Tersangka, Ahok Dilarang Tinggalkan Indonesia tegas.co., JAKARTA – Penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tersangka penistaan agama terkait surat Al Maidah ayat 51. Atas
penetapan tersebut, Ahok kini dilarang bepergian ke luar negeri. Keputusan ini keluar setelah Bareskrim melakukan gelar perkara semi terbuka, rapat internal dan pemeriksaan sejumlah saksi, ahli maupun barang bukti.
“Setelah diskusi penyelidik dicapai kesepakatan, tidak bulat namun perkara ini harus dilakukan ke peradilan terbuka. Proses penyelidikan ini akan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka,” kata Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/16). Dalam peningkatan kasus ini menjadi tahap penyidikan, polisi akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penanganan berkas perkara. Bareskrim juga memutuskan mencegah Ahok pergi ke luar negeri.“Melakukan pencegahan tidak meninggalkan wilayah RI,” lanjutnya. Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok diduga telah melanggar Pasal 156 a KUHP Tentang Penodaan Agama terkait ucapan kontroversialnya surat Al Maidah ayat 51. RUL/NAYEF
Tersangka, Ahok Dicekal
tegas.co., JAKARTA – Hasil gelar perkara yang disampaikan Kabareskrim Komjen Ari Dono, Rabu, 16 November 2016. Gubernur DKI non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama /Ahok ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penistaan agama. Atas penetapan ini, Ahok untuk ke luar negeri. Demikian yang dilansir tegas.co dari berbagai sumber di media elektronik. MAS’UD
Eko Patrio Penuhi Panggilan Bareskrim tegas.co., JAKARTA – Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menyambangi Bareskrim Mabel Polri, Gambir, Jakarta, Jumat (16/12/16). Maksud dan tujuan kunjungan Eko diutarakan oleh sang pengacara, Firman Nurwahyu, SH. Ia akan diklarifikasi soal berita di media online yang menuliskan bahwa Eko menganggap pengungkapan kasus terorisme yang dilakukan Polri hanya pengalihan isu.
Eko Patrio FOTO : RUL
Pihak Eko Patrio rupanya merasa dirugikan dengan pemberitaan di sejumlah media online yang mengutip tulisan di akun Twitter Eko. Tulisan itu mencakup pernyataan bahwa peristiwa ditemukannya bom di Bekasi merupakan pengalihan isu dari kasus Ahok. “Kedatangan kami hari ini bersama pak Eko, klien kami dalam rangka meluruskan dan klarifikasi isu yang berkembang di media online. Jadi Pak Eko tidak pernah diwawancara tujuh media tersebut,” kata Firman selaku Pengacara Eko, Jakarta, Jumat, (16/12/16).
Melalui pertemuan itu, pihak Eko Patrio melakukan koordinasi dengan pimpinan Mabes Polri tentang penyelesaian masalah yang terlanjur melebar itu. Hasilnya, ketujuh media yang terlibat harus melakukan klarifikasi. Eko Patrio menyambangi Bareskrim Mabes Polri kira-kira pukul 13.46 WIB dengan menumpang mobil Cadillac Escalade dengan plat nomor B 2 RYN. Pertemuannya dengan pimpinan Mabes Polri berlangsung singkat, yaitu hanya sekitar satu jam. “Kita berkoordinasi dengan pimpinan Mabes Polri. Lalu yang ketiga, kami dalam hal ini mengklarifikasi tujuh media online tersebut, bahwa Pak Eko tidak pernah diwawancara. Kami memberi waktu 1×24 jam bagi ketujuh media untuk mengklarifikasi bahwa klien kami tak pernah diwawancara, baik via telepon maupun tatap muka,” ujarnya. RUL/MAS’UD
Eko Patrio Dipanggil Bareskrim Polri tegas.co, JAKARTA – Anggota DPR Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau yang karib juga dikenal dengan Eko Patrio, dipanggil Bareskrim Polri terkait komentarnya soal penangkapan teroris di Bekasi beberapa waktu lalu. Namun, Agus selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tak mau menjelaskan masalah apa yang hendak diklarifikasi Polri dari Eko.
Kabagreskrim Polri Brigjend Agus Andrianto saat memberikan keterangan Pers di mabes Polri FOTO : RUL
“Kami akan meminta klarifikasi atas pernyataan yang dia (Eko) sampaikan. Kami sudah layangkan surat ke dia (Eko). Hanya kan batasnya tiga hari. Kalau dia datang hari ini ya bagus,” kata Brigjen Agus Andrianto selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kamis (15/12/16). Jenderal Bintang satu itu mengaku, belum mengetahui secara detail pertanyaan yang akan diajukan kepada Eko. Namun intinya, pihaknya ingin mengetahui maksud pernyataan Eko mengenai penangkapan teroris sebagai pengalihan isu kasus Ahok. “Kami bakal klarifikasi,” ujarnya. Sementara itu Eko Hendro Purnomo atau biasa di panggil Eko Patrio yang hubungi, hingga saat belum belum mendapat jawaban, terkait pemanggilannya di bareskrim Polri, untuk dimintai keterangan terkait pernyataannya soal penangkapan Teroris di Bekasi. RUL / MAN
Pks Minta Penistaan Agama Ditangani Serius
Nasir Jamil
Tegas.co, – JAKARTA Penistaan Agama yang dilakukan Gubernur non aktif Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok saat ini sudah memasuki babak-babak akhir, setelah Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkaranya di Pengadilan Jakarta Uatara untuk dilakukan persidangan. Meski telah dilakukan pelimpahan untuk disidangkan, sejumlah pihak masih sanksi dan prihatin. Salah satunya datang dari Nasir Jamil salah seorang Politisi PKS. Menurutnya Kasus Penistaan Agama yang menyeret Gubernur non aktif agar ditangani secara professional dan serius. “Penanganan kasus penista agama ini akan menjadi ujian bagi korps Adhyaksa untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat luas di Indonesia. Untuk itu mulai dari penuntutan hingga dijatuhkannya vonis terhadap calon Gubernur DKI Jakarta itu dapat dilakukan secara transparan,”ujar Nasir
saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu (7/12). Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu, beberapa waktu lalu saat menggelar rapat bersama antara DPR RI dan jaksa Agung HM Prasetyo telah disampaikan bahwa kasus penistaan Agama merupakan kasus besar yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia. “Inilah yang harus menjadi dokus dan perhatian bagi Kejaksaan untuk melakukan penangananya agar dilakukan secara professional dan dapat dipertangguingjawabkan kepada publik,”katanya. Ditambahkan, proses persidangan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok tersebut diminta kepada Kejaksaan Agung melalui Jaksa Penuntut Umumnya agar bekerja secara maksimal dan memberikan suport agar persidangan yang akan dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik, sampai adanya tuntutan dan vonis yang diberikan kepada terdakwa. “kami selalu wakil masyarakat Indonesia menitip harapan besar kepada Kejagung dan pengadilan untuk memberikan keputusan yang berkeadilan,”harapnya. Nasir menambahkan bahwa, dalam menangani kasus Ahok, Kejaksaan harus menunjukkan keseriusan. Terutama, menunjukkan kemampuan dalam mengurai kasus penistaan agama. “Dengan demikian kasus penistaan agama tersebut harus benar-benar di tangani dengan baik dan tuntutannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas,” tandasnya. RUL/EBRI
