ADV Gamma. 2

www.jakarta.go.id

1

ADV Gamma

2

www.jakarta.go.id

DARI

REDAKSI

EDITOR IN CHIEF : Eko Hariadi

EDITORS :

Foto: Ari Setiobudi

Alberto Ali R. Fauzy Riezka Novia Bewinda Syali Gestanon Efi Habson Imam Priyono

REPORTERS : Roirike Bewinda Eva Nurfatima Kartining Ajeng Putri Yuliansari

FOTOGRAFER : Eka Nugraha Ari Setiobudi

CREATIVE DESIGNER : Fadli Martin Gamma Satra Dimas Aji Saputro

WEB APPLICATION : Agus Sugiharto Doni Maulana Rahan Yama Gusta Galih Setiawan

ALAMAT REDAKSI : Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: [email protected]

S

etelah melewati proses panjang, Jakarta e-Mag akhirnya bisa terbit secara online pada edisi kedua. Pada edisi kedua ini, redaksi mengulas berbagai informasi tentang perkotaan, terutama tentang transpotasi di Jakarta yang terintegrasi. Pada fokus kali ini Jakarta e-Mag mengulas tentang sejarah transpotasi busway, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta serta Monorel yang saat ini dilanjutkan kembali, bukan hanya itu saja sebagai alat transportasi massal, Jakarta juga sudah mempunyai moda transportasi bus yang terintegrasi dengan busway antar wilayah penyangga ibukota ini. Selain itu kami juga mengulas informasi tentang layanan informasi layanan aspirasi publik yang tercatat dari Desember 2013 sampai 23 Januari 2014 sekitar 3.826 aspirasi masyarakat. Informasi tersebut berasal dari berbagai sumber kanal yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Setidaknya terdapat 6 posisi trending topik dari bulan Desember 2013, yakni masalah Kartu Jakarta Pintar (KJP), pedagang kaki lima, transjakarta, banjir dan jalan rusak. Dalam mengingatkan masyarakat tentang kesehatan dimusim hujan, juga Jakarta e-Mag juga memberikan tips-tips sederhana namun jitu ala dr Atiek. Dari tips tersebut tergambar bagaimana sederhananya menjaga kesehatan yang konsisten di musim hujan untuk mengindari berbagai macam penyakit. Dari tiga point diatas, Jakarta e-Mag juga mengulas beberapa hal informasi yang tidak kalah penting, salah satunya daftar nama jurusan serta pemilik yang dicabut trayeknya karena banyak melanggar aturan, ayo silahkan membaca. Anda juga bisa menulis artikel yang dikirimkan melalui email Jakarta.go.id. (redaksi)

www.jakarta.go.id

3

4

www.jakarta.go.id

CONTEN TS

EDISI KEDUA, FEBRUARI 2014

cover story “Untuk saat ini khususnya dimusim penghujan, sangat rentan berbagai serangan penyakit seperti pernafasan dan gatal-gatal juga flu, makanya kita harus perhatikan kebiasaan kita sehari-hari “ kata dokter kelahiran Bandar lampung 1980.

6

13

Fokus ERA TRANSPORTASI JAKARTA MENUJU INTEGRASI MODEREN

Aspirasi Publik DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KELURAHAN

17

Regulasi

20

Regulasi

23

26

DISHUB DKI CABUT 62 IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

BERANI TERBUKA, SIAPA TAKUT?

Serba-serbi BERGERAK DARI BATAS KOTA BERSAMA SI BIRU

Serba-serbi 24JAM BERSUARA MENGAWAL AIR TERKIRIM KE IBUKOTA

Foto: Ari Setiobudi

www.jakarta.go.id

5

F OKU S

ERA TRANSPORTASI JAKARTA MENUJU INTEGRASI MODEREN PEMBANGUNAN POLA TRANSPORTASI MAKRO (PTM) MERUPAKAN KENISCAYAAN YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI IBUKOTA. PASALNYA, KEPADATAN LALU LINTAS SUDAH SANGAT MEMPRIHATINKAN.

B

erdasarkan data Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menyebutkan jumlah kendaraan roda empat di wilayah Jakarta mencapai 2.541.351 unit, sedangkan kendaraan roda dua mencapai 9.861.451 unit atau mengalami peningkatan 11 persen dari tahun 2012. Pertumbuhan jumlah kendaraan ini tak sebanding dengan pertumbuhan panjang ruas jalan di DKI Jakarta yang hanya 0.01 persen setiap tahun. Pola Transportasi Makro adalah sebuah sistem yang diciptakan secara komprehensif untuk menciptakan penataan sistem transportasi yang

6

www.jakarta.go.id

terintegrasi di Jakarta. Tujuan akhirnya tentu membuat sebuah sistem lalulintas dan transportasi yang bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Pemprov DKI Jakarta memang memiliki segudang proyek infrastruktur berskala besar. Proyek besar itu meliputi sarana transportasi, tata kelola air dan infrastruktur lainnya. Pada era kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, telah dibangun tujuh koriodor seiring terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2004 tentang Penetapan Pola Transportasi Makro yang mengintegrasikan empat moda

yakni busway, monorel, subway, dan angkutan air. Menurut Sutiyoso, pengoperasian busway dimaksudkan agar transportasi di Jakarta benar-benar lancar, tampil representatif, tertata, dan terintegrasi sehingga ke depan Jakarta memiliki daya saing dan memiliki angkutan umum yang dapat dibanggakan. Pria kelahiran 6 Desember 1944 ini optimis pembaharuan transportasi di Ibukota memiliki nilai strategis. Pertama, meningkatkan produktivitas masyarakat Jakarta melalui kebijakan pembangunan transportasi yang pada dasaranya

FO K U S

sama dengan meningkatkan produktivitas nasional karena perputaran ekonomi di Jakarta hampir 65 persen dari skala nasional. Kedua, pembaharuan transportasi mampu menghemat konsumsi bahan bakar nasional. “Konsumsi premium di Jakarta sangat tinggi dilihat dari sisi populasi kendaraan berbanding dengan jarak tempuh yang panjang. Kelancaran transportasi akan menghemat konsumsi bahan bakar sehingga meningkatkan saving keuangan masyarakat Jakarta,” katanya. Sutiyoso menambahkan, koridor busway di Jakarta saat ini merupakan yang terpanjang di dunia, dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki transportasi busway. Mantan Wadan Kopassus ini juga berharap agar Organda berperan lebih aktif untuk dapat berpartisipasi dalam PTM dengan ikut serta menjadi sub bagian operator angkutan jalan, baik menjadi feeder maupun mengisi armada busway pada koridor-koridor yang akan datang.

Karena itu, Sutiyoso meminta Fauzi Bowo melanjutkan model PTM yang telah diriset hingga tujuh tahun tersebut. Dalam PTM dijelaskan soal solusi jangka menengah dan panjang mengurangi kemacetan di DKI. Solusi tersebut yakni membangun 15 koridor busway hingga 2010, Mass Rapid Transit (MRT), serta angkutan massa berbasis rel dan berbasis air (water way). Pada era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo, tercatat sejak tahun 2007 hingga 2012 telah beroperasi 11 koridor busway dengan peningkatan armada Transjakarta hingga 554 bus. Hal tersebut cukup efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Dengan peningkatan jumlah armada serta koridor ini diharapkan peningkatan kualitas pelayanan dan ketepatan waktu operasional pun semakin maksimal. Terobosan lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan maksimal dibidang transportasi massa yaitu peluncuran Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Pada periode ini, Gubernur Fauzi Bowo merumuskan 7 langkah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Ketujuh langkah tersebut

adalah pengembangan angkutan umum massal berbasis rel dan bus (BRT), pembatasan lalu lintas, dan peningkatan kapasitas jaringan jalan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), flyover dan underpass, pembangunan jalan-jalan tembus (missing link), dan pembangunan jaringan jalan tol dan jalan layang nontol. Fauzi Bowo telah memulai pembangunan MRT untuk jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas dalam proses tender. Untuk pengembangan jaringan jalan telah diselesaikan pembangunan Jalan Tol W-1 Kembangan-Kamal. Pembangunan missing link Jalan Joglo Raya, Jalan Bekasi Raya dan Kelapa Gading-Terminal Pulo Gadung perlu mendapat prioritas. Adapun jalan tol Ulujami-Kembangan diharapkan dapat berfungsi pada tahun 2013, sedangkan pembangunan tol akses Tanjung Priok akan dimulai pada tahun 2011 dan diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2014. Di samping itu, saat ini juga sedang berlangsung pembangunan Jalan Layang Non Tol Pangeran AntasariBlok M dan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang yang diharapkan berfungsi pada tahun

www.jakarta.go.id

7

2012. Pembangunan dua ruas jalan tol dalam kota dari Kalideres-Pulo Gadung diharapkan dapat dimulai pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014. “Penyiapan infrastruktur yang menunjang aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang akan berpengaruh kuat pada penanganan dan pengelolan problem-problem pokok di Kota Jakarta dan kota-kota sekitarnya,” katanya. Sementara pada era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) yang hampir satu tahun, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan berbagai upaya. Salah satunya mendorong masyarakat Jakarta agar mau berpindah

8

www.jakarta.go.id

menggunakan trasportasi massal. Selain itu, Jokowi juga mengaku sedang membuat peta transportasi untuk mengatur transportasi massal. Peta transportasi massal, seperti penambahan KRL, penambahan armada busway yang baru, pembangunan monorel dalam tempo tiga tahun dan melanjutkan pembangunan MRT. Selanjutnya, akan disinkronisasikan dengan penerapan aturan ganjil genap dan ERP. “Harus kalkulasi total, KRL harus tambah, busway kita komplit tahun ini dengan pengadaan bus baru, monorel 3 tahun lagi selesai, MRT selesai, baru itu rampung. Itu pun

harus didampingi dengan kebijakan, pajak parkir tinggi, genap ganjil dan ERP,” tuturnya. Untuk penambahan armada busway, Pemprov DKI Jakarta akan mendatangkan 158 bus untuk mengisi koridor 1,2, dan 3. Ditargetkan pada tahun 2014 akan ada 1.353 bus. Jumlah ini terdiri dari 669 bus yang saat ini beroperasi dan 684 bus baru yang akan datang. Penambahan bus ini dirasa makin mendesak karena Gubernur DKI Joko Widodo juga berencana mengoperasikan busway pada malam hari. Menurut Jokowi, rencana operasional bus busway sampai malam ini masih menunggu perbaikan sejumlah bus. Sementara ini, pelayanan busway malam hari sudah berjalan di koridor IX (Pinang Ranti-Pluit). Persentase penumpang terbesar pada busway malam hari ini didominasi penumpang menuju Cililitan. Sedangkan untuk pembangunan MRT, Jokowi mengatakan akan bersamaan dengan pembangunan monorel. Rencananya akan dibangun bulan Oktober 2013. “Monorelnya juga sama, pertengahan sampai Oktober juga berbarengan (dengan MRT),” katanya. Jokowi mengatakan pembangunan nantinya akan dimulai dari Kuningan, Jakarta Selatan. Estimasi pembangunan Monorel menurut Jokowi akan lebih cepat ketimbang MRT. “MRT kira-kira lima sampai enam

tahun, Monorel kira-kira tiga tahun,” kata mantan Walikota Solo ini. PT Jakarta Monorel juga menyatakan kesiapannya untuk memulai pembangunan fisik monorel yang ditandai dengan ground breaking pada tanggal 16 Oktober 2013. PT Jakarta Monorel juga telah melaporkan beberapa rencana pembangunan, salah satunya dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggunakan kereta buatan dalam negeri. Kemudian untuk ERP, Jokowi menegaskan, tidak akan mempercepat penerapan sistem ini sebelum armada busway dan bus sedang terpenuhi. “Enggak mungkin ERP dipercepat, karena sebelum bus datang, kita enggak bisa apa-apa. Jadi tunggu alternatif transportasinya ada,” kata Jokowi. Armada bus sedang dan busway diperkirakan tiba di Jakarta pada bulan November-Desember 2013. Bila armada sudah siap, pihaknya baru akan mengkaji ganjil-genap yang kemudian diteruskan ke ERP. Menurutnya, solusi mengentaskan kemacetan di Jakarta baru bisa dilakukan melalui cara demikian. Artinya, sistem ERP dan ganjil genap baru bisa diterapkan jika armada transportasi telah siap. “Nanti kalau ganjil-genap berjalan dan di lapangan tidak ada masalah, baru masuk lagi ke ERP, tapi nunggu armada siap,” pungkasnya.

Foto: Eka Nugraha

Jalan Panjang Monorel Jakarta Sarana transportasi massal sudah menjadi kebutuhan bagi kota-kota besar di dunia, termasuk DKI Jakarta. Karena itu, sejak tahun 2004 era Gubernur Sutiyoso, Pemprov DKI Jakarta menggagas pembangunan transportasi massal berbasis rel, yakni Kereta Monorel atau sering disebut Monorel Jakarta. Pada bulan Juni 2004, Presiden Megawati meresmikan pemancangan tiang pancang pertama pembangunan monorel Jakara. Dalam sambutannya Mega mewanti-wanti Gubernur DKI Sutiyoso untuk tidak main-main dalam

proyek monorel ini. “Saya wanti-wanti kepada Pak Sutiyoso agar jangan main-main. Karena proyek ini cukup besar. Jadi harus dihitung secara komprehensif untuk bisa juga mendatangkan tenaga kerja yang cukup banyak,” kata Mega. Diharapkan dua tahun pembuatan dan kalau semua planning matang, maka insya Allah tahun 2006 monorel sudah bisa digunakan. Ditilik dari perjalanannya, pembangunan monorel sebenarnya bukan ide dari PT Jakarta Monorel. Ide pembangunan ini awalnya diprakarsai oleh gabungan perusahaan PT Adhi Karya, PT Global Profex Sinergy, dan PT Raidant Utama yang

membentuk konsorsium bernama PT Indonesia Transit Central (ITC) pada tahun 2001. Perusahaan gabungan ini melakukan studi awal (pre feasibility study) teknologi dan memaparkannya kepada Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada tahun 2002. Kemudian PT ITC merekrut mitra baru yakni Mtrans Holding Sdn Bhd untuk membangun transportasi massal itu. Dukungan pembangunan itu juga terlihat jelas dari pemerintah daerah saat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sutiyoso, mengeluarkan Surat

Keputusan Gubernur tanggal 29 Desember 2003 Nomor 4136/2003 tentang Penguasaan Perencanaan atau Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalur Monorel. Kedua dukungan tersebut menjadi langkah awal dibangun dan diresmikannya tiang-tiang pancang monorel tahun 2004 oleh Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri. Pada tahun itu juga, tepatnya 31 Juni 2004, proyek tersebut diambil alih oleh konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. PT ITC kembali masuk tahun 2005 dan mengambil saham 45 persen PT Omnico Singapura

www.jakarta.go.id

9

Foto: Eka Nugraha

yang gagal memenuhi tenggat setoran modal awal pembangunan. Masuknya PT ITC dalam konsersium PT JM tidak serta-merta memenuhi kebutuhan dana pembangunan. Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, saat itu, akhirnya turut mencarikan investor dan mendapatkan isyarat akan adanya bantuan dana dari Dubai Islamic Bank, Uni Emirat Arab, lebih dari 4,6 triliun rupiah. Sayangnya, Kementerian Keuangan saat itu tidak bersedia menjadi penjamin bantuan dana tersebut. Kegagalan melobi pemerintah pusat tersebut akhirnya menjadi awal tertundanya pembangunan transportasi massal tersebut. Kesulitan mencari investor juga dialami oleh PT JM. Setelah masa jabatan Sutiyoso habis, rencana pembangunan monorel tahun 2008-2012 resmi menjadi bagian dari Rencana Pembagunan Jangka Menengah (RPJMD) DKI Jakarta masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo. Pembangunan transportasi massal tersebut ini menjadi salah satu perencanan yang diprediksi Gubernur Fauzi Bowo, akan membutuhkan investasi sebesar 5 triliun rupiah. Namun, rencana pembangunan monorel ini hingga masa kepemimpinan Fauzi Bowo berakhir tidak terealisasi. PT JM mengalami kesulitan pendanaan, yang berujung pada tuntutan ganti rugi pembangunan tiang monorel antara PT JM dan Pemerintah Provinsi DKI

10

www.jakarta.go.id

Foto: Eka Nugraha

Jakarta. PT JM menuntut ganti rugi 600 miliar atas investasi pembangunan tiang-tiang monorel dari Senayan hingga Kuningan. Tuntutan ini tidak disetujui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebab, PT JM gagal memenuhi target pembangunan. BPKP hanya mengizinkan Pemprov DKI membayar maksimal 204 miliar rupiah. Dirut PT JM, Sukmawati, saat itu, mengakui pihaknya mengalami kesulitan pendanaan terutama untuk memenuhi persyaratan bank. Satu persyaratan yang diminta adalah Pemprov DKI Jakarta, namun ditolak, yakni DKI diminta terlibat dalam pendanaan dengan menjadi pemegang saham 30 persen dari total biaya 450 juta dollar AS atau sekitar 144 juta dollar AS. Target dua jalur monorel yang direncanakan dibangun dibagi dengan istilah green line dan blue line yang diusung pun berakhir usang. Monorel jalur hijau sepanjang 14,2 kilometer akan melayani rute Semanggi-Kuningan, sementara Jalur biru sepanjang 12,2 kilometer melayani Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy. Rencana untuk melanjutkan monorel akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, 20 September 2011. “Saya sangat ingin monorel ini supaya ada ketegasannya. Karena itu kami akan melakukan pengakhiran masa perjanjian

dikatakan Jokowi pihaknya telah menerima dokumen pernyataan kesiapan pendanaan, karena proyek ini dikerjakan oleh swasta, tidak dibiayai dari APBD DKI. “Kalau sebuah proyek dikerjakan dengan serius dan fokus, pagi siang malam, saya kira tidak ada kata lain, pasti tepat waktu. Dengan catatan juga uangnya siap. Ini dari swasta, dan saya sudah dapat pernyataan uang siap. Dokumen yang kita minta sudah diberikan. Sehingga saya tanda tangan untuk dilanjutkan kembali oleh PT JM,” katanya. Direktur Utama PT Jakarta Monorail, John Aryananda, optimis proyek ini tidak akan mangkrak lagi. Menurutnya dalam sebuah proyek ada tiga visibility yang harus diperhatikan yakni teknik, finansial dan hukum. Pihaknya berusaha untuk memperkuat ketiga faktor tersebut sehingga pembangunan bisa diselesaikan. “Tiga faktor ini kita perhatikan semua agar tidak mangkrak lagi,” katanya. Selain dimulainya pembangunan proyek monorel, PT Jakarta Monorail juga melakukan penandatanganan perjanjian awal (pre contract agreement) dengan China CNR Corporation Limited untuk pengadaan kereta monorel. “Kami memang akan menggunakan kereta buatan CNR untuk proyek ini. Saat ini masih dalam tahap penyelesaian dokumen teknis rolling stock,” tandasnya. (Red JakGo)

terhadap konsesi dengan PT Jakarta Monorel. Karena permintaan pergantian dana investasi yang diminta perusahaan itu sebesar Rp 600 miliar tidak bisa kami penuhi. Kembali berpulang kepada rekomendasi BPKB yang terakhir, saya berpegangan pada rekomendasi BPKP maksimal Rp 204 miliar,” kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, (19/9/2011). Kini, pembangunan Monorel kembali dilanjutkan. Gubernur DKI Jakarta saat ini, Joko Widodo, resmi menghidupkan kembali proyek tersebut. Komitmen serius Jokowi ini terlihat dengan adanya permintaan kepada PT JM untuk segera melakukan kajian yang mendalam dan terbaru terkait jalur, biaya, dan tarif tiket. “Setelah proyek ini terhenti lebih dari 5 tahun, saya nyatakan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail dilanjutkan kembali,” kata Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, yang secara simbolis mengoperasikan alat bor, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2013). Diakui Jokowi, semua pihak harus optimis agar proyek ini tidak mangkrak lagi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan membentuk tim khusus untuk mengawasi proyek monorel. Ia pun meminta kepada PT JM untuk serius membangun monorel, sehingga proyek tersebut bisa tepat waktu pengerjaannya. Namun, harus dipastikan juga kesiapan dana dalam pembangunan. Sejauh ini, Foto: Ari Setiobudi

www.jakarta.go.id

11

12

www.jakarta.go.id

A S P I RAS I P UBLI K

Foto: Roirike Bewinda

P

emerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebenarnya sejak 2009 telah memiliki dana pemberdayaan ekonomi masyarakat kota dengan nama Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) yang telah dikucurkan dananya dalam bentuk kredit simpan pinjam di beberapa wilayah kelurahan. Dana bergulir ini dioperasikan melalui koperasi jasa yang mengelola keuangan atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan sumber dananya salah satunya berasal dari dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dan terdapat kerjasama antara Pemprov DKI dengan Bank DKI seperti dijelaskan dalam Peraturan Gubernur No.84 Tahun 2010. Dana ini dapat digunakan oleh masyarakat perorangan atau melalui kelompok masyarakat pemanfaat (KOMAT) di tingkat RW. Dari website BPM Pemprov DKI Jakarta mengenai PPMK, dana ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro yang telah mempunyai usaha, pengembangan industri rumah tangga; perdagangan barang dan jasa (jenis komoditi yang tidak terlarang); pengembangan usaha kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja (job seeker) dan pertanian peternakan yang terfokus pada argopolitan. Namun PPMK tidak akan mendanai usaha untuk pembukaan warung baru atau usaha baru tidak dianjurkan, terutama pada kawasan yang keadaan pasarnya telah mencapai titik jenuh (pertimbangan kelayakan usaha);pembuatan atau penjualan komoditi yang dilarang, seperti obatobatan terlarang, minuman keras dan sejenis senjata api atau tajam;kegiatan usaha yang memberikan pengaruh negatif terhadap tatanan sosial, moral dan lingkungan hidup di masyarakat

www.jakarta.go.id

13

Foto: Roirike Bewinda

dan pendepositoan dana pada lembaga keuangan atau pinjaman uang untuk dipinjamkan kembali kepada pihak ketiga. PPMK sendiri bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang berbasis di komunitas RW, mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel; meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya; memanfaatkan institusi yang ada di masyarakat (Dewan Kelurahan), kepengurusan RW, RT, dengan membentuk TPK RW dan Forum Warga; menggerakan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi dan mensinergikan

14

www.jakarta.go.id

program bantuan dari pemerintah (matching fund) dan menyiapkan kemampuan perorangan & keluarga melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada kelompok usaha kecil dan menengah. Sehingga dana PEMK ini dapat digunakan masyarakat, bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya. Walaupun begitu pihak bank-bank baik negeri maupun swasta yang ada di Jakarta, juga menyiapkan dana diluar dana PEMK untuk warga yang mau berwirausaha, seperti Bank DKI memiliki produk KUMK Monas dan Kredit Pundi Monas. Ada juga koperasikoperasi simpan pinjam yang mengkhususkan kepada perempuan yang

ingin membuka usaha. Menuju Jakarta 2015 Harapan pemerintah yang besar atas berkembangnya usaha mikro dan usaha kecil di Jakarta, melalui dukungan baik dana dari bank maupun dana bergulir yang dikelola oleh KSP, dan pengetahuan ketrampilan usaha yang lebih baik bagi sumber daya manusianya, ini bila ditinjau lebih jauh juga dilatarbelakangi oleh hadirnya persetujuan Indonesia akan Asean Economic Community di 2015. Pemerintah Indonesia, khususnya Pemprov Jakarta saat ini sedang berusaha menyambut hadirnya ASEAN Community (AEC) 2015 di seluruh negara ASEAN dengan meluaskan peluang bagi warga Jakarta untuk andil dalam arena pasar bebas di lingkup Asia Tenggara.

Dari website ditjenkpi. kemendag.go.id yang diperoleh Jakarta E-Mag, menyatakan bahwa AEC adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC tersebut, para Pemimpin Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan Nopember 2007, di Singapura, menyepakati AEC Blueprint, sebagai acuan seluruh Negara Anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC. Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka

peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. AEC 2015 sendiri baru akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2015 di seluruh ASEAN. Selain pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, usaha menengah pun mendapat perhatian pemerintah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam Bisnis.com berjanji akan mempercepat pelayanan perizinan guna mendukung AEC 2015, yang selama ini dirasa menyulitkan pengusaha. Jokowi mengharapkan agar Jakarta dapat bersaing dengan negara tetangganya dalam penerbitan perizinan. Prasarana dan sarana penunjang juga sedang ditingkatkan untuk memudahkan pergerakan ekonomi menyongsong 2015, salah satunya dengan rencana perbaikan di Pelabuhan Tanjung Priok yang diharapkan menjadi pintu gerbang dan pusat pasar bebas ASEAN di Jakarta.”Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi gudang logistik yang luas dan tertata dengan rapi, seperti yang ada di negara tetangga, Singapura,” seru Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Gubernur DKI dalam jurnalmaritim.com. Pelabuhan Tanjung Priok pun diharapkan Ahok dapat menjadi pelabuhan laut dalam, dengan kedalaman 18-20 meter, sehingga memudahkan pengangkutan barang logistik, untuk itu Pemprov akan bekerjasama dengan BUMN, Pelindo untuk membangun

pelabuhan dan gudang yang lebih baik, seperti dikutip dari BeritaJakarta.com. Selain infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan keseriusan pemerintah juga dirasa perlu oleh ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Sarman Simanjorang, untuk AEC 2015. Dalam Tribunnews. com, ia mengharapkan agar Pemprov DKI serius membina UKM sehingga UKM di Jakarta tidak hanya berperan sebagai penonton. “Kami berharap UKM di Jakarta mampu menjadi pemain utama di era AEC 2015. Termasuk kesiapan tenaga kerja di DKI Jakarta, sehingga mampu berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara-negara Asean lainnya,” ujar Sarman. Seni Tanpa batas Dibalik kesiapan pemerintah dan masyarakat, ternyata juga masih terdapat celah kendala yang dapat dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan persiapan menuju AFTA 2015. Sebagian masyarakat masih merasa khawatir akan hadirnya AFTA 2015, Sarman dari HIPPI DKI juga merasakan kekhawatiran tersebut, jika tenaga kerja seperti perawat, tukang las, bengkel, maupun hotel dikuasai dari negara tetangga. Sedangkan tenaga kerja lokal hanya sebagai berperan sebagai penonton, karena tidak mampu bersaing kata Sarman dalam Tribunnews.com. Senada dengan kekhawatiran Sarman, Alfitra Salam Deputi

Foto: Roirike Bewinda

Pemberdayaan Pemuda Kementrian Pemuda dan Olahraga dalam RMOL.com mengkhawatirkan pemuda yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menuntut karena lahan pekerjaan semakin kompetitif dengan masuknya pekerja dari negeri tetangga yang mendapat peluang lebih baik. Untuk itu Alfitra menginginkan agar Masyarakat Komunitas ASEAN 2015 digalakkan sejak sekarang, sehingga pemuda mampu berkompetisi dan bekerja keras mendapatkan peluang di 2015. Begitu pula dengan Sarman dalam Tribunnews. com ia mengharapkan agar Jakarta dapat menghasilkan tenaga yang produktif, “Sedangkan peluang sangat terbuka untuk bekerja di

negara tetangga jika tenaga kerja kita unggul dalam skill dan kemampuan,” tuturnya. Sarman menambahkan, pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMK di Jakarta agar semakin ditingkatkan sehingga mampu mencetak tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Jokowi mengharapkan bahwa hadirnya AEC 2015 ini dapat membuat pengaruh positive bagi Indonesia. Ia mengharapkan agar Indonesia dapat saling belajar dengan negara lain dalam AEC 2015.”Kita saling belajar sehingga nanti saat dibukanya Asean Community, baik namanya perdagangan, pertukaran barang, pertukaran pekerja tidak menimbulkan gesekan, masalah, problem, itu saja,” terang Jokowi.

www.jakarta.go.id

15

16

www.jakarta.go.id

R E G ULAS I Foto: Ari Setiobudi

DISHUB DKI CABUT 62 IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

S

EBANYAK 62 angkutan umum di cabut izin trayeknya oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Pencabutan izin trayek yang diberlakukan sejak 27 Desember 2013 yang sebelumnya pada April 2012 melalui SK Nomor 179/2012 juga menganulir izin 504 angkutan umum yang tidak tertib administrasi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, di Jakarta, mengatakan, pihaknya sudah memberikan peringatan kesatu, kedua, ketiga, hingga pembekuan terhadap izin trayek. “Pencabutan izin trayek ini dalam rangka penertiban izin angkutan umum dan peningkatan pelayanan bus kota yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur,”

tegas Pristono di Jakarta. Dalam mencabut izin trayek tersebut Dishub Provinsi DKI Jakarta mengacu pada perundangundangan yang berlaku diantaranya adalah UU No 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan, PP No 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, PP No 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

PP No 43 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi, KemenPerhub No 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum, Perda Provinsi DKI Jakarta No 12 tahun 2003 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, sungai, dan danau serta Penyebrangan di wilayah Jakarta. (Red JakGo)

www.jakarta.go.id

17

18

www.jakarta.go.id

A. Kode Trayek P02 Trayek Senen - Muara Angke ; No No No No No No No No No No No

Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat

B7310NP, Pemilik Ahmad Fatah, Masa berlaku 7 September 2013 B7450NP, Pemilik Djambi, Masa berlaku 5 Mei 2013 B7019NP, Pemilik Fabian Effendi, Masa berlaku 16 Februari 2013 B7023NP, Pemilik Fabian Effendi, Masa berlaku 16 Februari 2013 B7031NP, Pemilik Fabian Effendi, Masa berlaku 16 Februari 2013 B7357GD, Pemilik Rachnuri, Masa berlaku 6 Februari 2013 B7568NP, Pemilik Sujiono, Masa berlaku 5 Februari 2013 B7481SS, Pemilik Gustaf S, Masa berlaku 4 Februari 2013 B7628NP, Pemilik Hendra Jaya, Masa berlaku 4 Februari 2013 B7021NP, Pemilik Moch Asrop, Masa berlaku 24 Mei 2013 B7011NP, Pemilik Santoso, Masa berlaku 7 Nov 2013

B. Kode Trayek P12 Trayek Senen - Kalideres ; No No No No No No

Plat Plat Plat Plat Plat Plat

B7865DG, Pemilik Saijo, Masa berlaku 7 September 2013 B7452NP, Pemilik Tama SC, Masa berlaku 7 September 2013 B7060NP, Pemilik Salomo, Masa berlaku 7 September 2013 B7555NP, Pemilik P Sinaga, Masa berlaku 7 September 2013 B7531NP, Pemilik Musdar Pasaribu, Masa berlaku 30 Juni 2013 B7312NP, Pemilik B Simanjorang, Masa berlaku 27 Juni 2013

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat

B7010NP, Pemilik Sudarma, Masa berlaku 19 Juni 2013 B7451NP, Pemilik B Siagian, Masa berlaku 30 Mei 2013 B7674GD, Pemilik Elly Johan, Masa berlaku 2 Mei 2013 B7489NP, Pemilik B Sitorus, Masa berlaku 11 Februari 2013 B7489SS, Pemilik Herwin SG, Masa berlaku 8 Februari 2013 B7667DG, Pemilik Ruyab, Masa berlaku 6 Februari 2013 B7355GD, Pemilik Didik M, Masa berlaku 31 Desember 2012 B7068NP, Pemilik MG Panjaitan, Masa berlaku 6 November 2012 B7864DG, Pemilik Sumara S, Masa berlaku 8 September 2012 B7033NP, Pemilik Kopami Jaya, Masa berlaku 7 September 2012 B7123NP, Pemilik Tatang, Masa berlaku 7 September 2012 B7491SS, Pemilik R Sinurat, Masa berlaku 7 September 2012 B7038NP, Pemilik P Sibarani , Masa berlaku 7 September 2012 B7346NP, Pemilik Atak BN, Masa berlaku 7 September 2012 B7493SS, Pemilik Amran, Masa berlaku 6 September 2012 B7356GD, Pemilik D Simbolon, Masa berlaku 3 September 2012 B7030NP, Pemilik DJ Simbolon, Masa berlaku 2 September 2012 B7397NP, Pemilik Djoni S, Masa berlaku 8 September 2011 B7487SS, Pemilik Madinah, Masa berlaku 8 September 2011 B7544NP, Pemilik Herry S, Masa berlaku 8 September 2011 B7487NP, Pemilik Sulaeman, Masa berlaku 8 September 2011 B779DG, Pemilik Karna, Masa berlaku 8 September 2011

A. Kode Trayek BS07 Trayek Tanah Abang – Kampung Melayu ; No Plat B7619PV, Pemilik Jewa R, Masa berlaku 19 Agustus 2013 No Plat B7621PV, Pemilik Jellyni Yani, Masa berlaku 22 Juli 2013

A. Kode Trayek 102 Trayek Tanah Abang – Ciputat ; No No No No No No No No No No No No

Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat Plat

B7753DG, Pemilik JN Ginting, Masa berlaku 15 Januari 2011 B7819DG, Pemilik M Rachman, Masa berlaku 31 Agustus 2011 B7154DG, Pemilik D Kasim, Masa berlaku 9 Agustus 2013 B7087NL, Pemilik Johanes B, Masa berlaku 5 Agustus 2013 B7473NL, Pemilik Haris S, Masa berlaku 17 Juni 2013 B7057DG, Pemilik Bintang S, Masa berlaku 16 Februari 2013 B7021AZ, Pemilik P Girsang, Masa berlaku 8 Februari 2013 B7022AZ, Pemilik P Girsang, Masa berlaku 8 Februari 2013 B7861DG, Pemilik Elisdawati P, Masa berlaku 14 Oktober 2013 B7103NP, Pemilik Kurnia SS, Masa berlaku 4 Desember 2011 B7881NP, Pemilik Asmansyah, Masa berlaku 14 Agustus 2011 B7178NL, Pemilik Husni Bachrudin, Masa berlaku 22 April 2011

B. Kode Trayek T 509 Trayek Kampung Rambutan – Lebak Bulus ; No No No No No

Plat Plat Plat Plat Plat

B7645NL, Pemilik Berlaba P, Masa berlaku 3 September 2013 B7327NP, Pemilik Resdilia BRG, Masa berlaku 25 Mei 2013 B7673DG, Pemilik Mauren Limbong, Masa berlaku 20 Mei 2013 B7478NL, Pemilik J Nambah Ginting, Masa berlaku 28 Mei 2012 B7581NL, Pemilik J Nambah Ginting, Masa berlaku 14 Agustus 2011

C. Kode Trayek T 509A Trayek Lebak Bulus - PRJ Kemayoran ; No Plat B7303NP, Pemilik Mogito MS BCHK, Masa berlaku 25 Mei 2013 D. Kode Trayek T 510 Trayek Kampung Rambutan - Ciputat ; No Plat B7141NP, Pemilik K Butar-Butar, Masa berlaku 22 Agustus 2013 No Plat B7095PV, Pemilik Sutrisno, Masa berlaku 3 Maret 2013 No Plat B7057PV, Pemilik Mambang PP, Masa berlaku 20 Februari 2013

www.jakarta.go.id

19

REG U LA S I

BERANI TERBUKA, SIAPA TAKUT?

T

ahukan anda bahwa 15% tweets yang ada di dunia, diproduksi oleh orang Indonesia. Menempati peringkat ketiga setelah Brazil dan Amerika dalam kepemilikan akun twitter. Ada 4.883.228 akun twitter milik orang Indonesia dan 22.707.725 tweet yang berasal dari Indonesia. Data ini diambil sampai Januari 2011. Isi dari tweet beragam

20

www.jakarta.go.id

dari mulai berbicara pribadi hingga opini termasuk informasi. Informasi kini menjadi bagian penting khususnya bagi kaum urban yang tinggal di kota besar. Keterbukaan informasi kini merupakan tuntutan bagi masyarakat. Pemerintah juga diharapkan dapat mengadaptasi kebutuhan masyarakat terkait informasi. Seiring dengan perkembangan

jaman, infomasi mengenai kemacetan misalnya dari TMC menjadi sangat penting. Demikian pula saat terjadi banjir, informasi tinggi muka air yang dipublish portal resmi pemprov DKI Jakarta, www. jakarta.go.id. Senti demi sentimeter menjadi titik perhatian warga karena tinggi muka air Katulampa akan mempengaruhi air yang bermuara di pintu air

REG U L A SI

akhir. Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan beragam informasi seiring dengan era keterbukaan informasi. Terobosan seperti pemuatan rapat di Youtube, hingga keterbukaan anggaran di website sempat mengejutkan sebagian pihak. Keberanian untuk terbuka menuai beragam pendapat. Bagi publik, langkah berani diapresiasi namun tidak sedikit yang memberikan pendapat negatif mengenai keterbukaan informasi ini. Langkah lain yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta adalah dengan terbitnya Peraturan Gubernur 48 tahun 2013. Latar belakang terbitnya produk hukum ini adalah, permohonan informasi publik seringkali mengalami keterlambatan penyampaian informasi disebabkan kendala birokrasi. Permohonan informasi diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, sementara informasi yang dibutuhkan sangat teknis dan dikuasai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang berada di dinas teknis. Masyarakat yang mengalami kendala pemenuhan kebutuhan informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID dan seringkali menyebabkan permohonan informasi

menjadi kasus informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi bahkan ke Komisi Informasi Pusat. Kasus tersebut akan melalui proses mediasi hingga ajudikasi terkait keterbukaan informasi. Mengantisipasi keterlambatan pemenuhan kebutuhan informasi, melalui Pergub 48 tahun 2013 PPID berada di Satuan Kerja Perangkat DInas dan Unit Kerja Perangkat Dinas. Hal ini dimaksudkan mempersingkat waktu dan lebih spesifik khususnya dalam memenuhi permohonan. Dalam upaya mengimplementasi amanah Undang Undang No 14 Tahun 2008, perlu kiranya SKPD dan UKPD menyiapkan diri. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan SK pembentukan PPID. Surat Keputusan penting bagi pelaksanaan kegiatan

keterbukaan informasi publik. Selanjutnya masingmasing PPID harus mengklasifikasikan informasi yang diumumkan sebagai bagian kewajiban dari PPID. Perlu beberapa fasilitas seperti papan pengumuman hingga website dalam rangka menyajikan informasi kepada publik secara sederhana, singkat dan murah. Sebagai langkah awal akan diterbitkan kebijakan bagi masingmasing Kelurahan untuk membuat website dan diharapakan website menjadi jembatan penghubung informasi bagi SKPD kepada masyarakat. Dalam memohon informasi, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar pemohon informasi bertangunggung jawab atas permohonan dan alasan permohonan dapat memberikan manfaat positif

bagi pembangunan negara. Keberanian SKPD dalam membuka informasi diharapkan dapat membawa angin segar perubahan bagi keterbukaan informasi. Menjadi pemerintah yang melayani merupakan salah satu atmosfer yang mempengaruhi kebaruan pelayanan masyarakat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterbukaan informasi juga dapat menepis dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh keterbukaan anggaran yang dipublikasikan di website. Masyarakat dapat melihat rencana kegiatan di Jakarta berikut anggarannya. Tentu sesuai dengan UU Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, masyarakat merupakan informan atau penyampai informasi terhadap lembaga resmi yang ditunjuk terkait pidana korupsi. Masyarakat diharapkan juga melengkapi bukti dan bertanggung jawab terhadap pengaduan penyalahgunaan wewenang tersebut. Adanya perubahan paradigma di sisi lembaga publik diiringi sikap positif, membangun dan bertanggung jawab warga diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi perubahan pelaksanaan pemerintahan yang jujur, adil dan bebas korupsi.

www.jakarta.go.id

21

Foto: Ari Setiobudi

BERGERAK DARI BATAS KOTA BERSAMA SI BIRU

22

www.jakarta.go.id

“

Foto: Ari Setiobudi

S E RBA S E RBI

Jadi kalau mau ke Mangga dua tinggal balik badan aja?” tanya ibu berjilbab coklat kepada ibu berjilbab ungu yang duduk di area wanita.” Iya ibu. Kalau mau ke Mangga dua, ibu tinggal balik badan aja. Gak usah keluar koridor. Saya sering kok.” Hari menjelang siang. Hujan di bulan Januari 2014 yang turun masih cukup deras, menguyur kota Jakarta. Kedua ibu bersiap turun di pemberhentian terakhir Blok M, setelah sebuah perjalanan cukup panjang dari Cileungsi. Salah satunya sempat tertidur sepanjang perjalanan Cileungsi- Blok M itu. Rasa dingin AC ditambah hujan di luar, membuat suasana hari itu dirasa nyaman oleh ibu berjilbab coklat. Ini pertama kali ia mencoba bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) menuju Blok M, sebelumnya ia selalu naik bus hijau Mayasari dari rumahnya di Cileungsi. Hari ini ia berencana mencari sale baju di Pasaraya, namun di lain kesempatan ia ingin mencoba naik transjakarta ke Manggadua. Sementara ibu berjilbab ungu, karena kantornya di salah satu pertokoan Blok M, sejak adanya bus APTB ia jadi pelanggan rutin bus berwarna biru itu. Hari ini ia masuk agak siang ke kantor katanya, sebab ada rapat orangtua di sekolah anaknya. Keduanya saling bertegur sapa di bus APTB. Oleh ibu berjilbab ungu, disarankan agar tidak perlu keluar karidor ke Mangga dua, tempat tujuan yang direncanakan ibu berjilbab coklat tersebut. Hanya perlu berbalik badan lalu naik yang menuju ke arah jurusan Kota. Dari sana tinggal naik mikrolet ke Manggadua satu kali. Menurut supir bus APTB yang Jakarta eMag yang enggan disebut

www.jakarta.go.id

23

Foto: Ari Setiobudi

SER B A SERB I

nama(*menurut supir bus yang enggan disebut namanya kepada Jakarta eMagz menuturkan), untuk rute Cileungsi baru ada trayek ke Blok M belum ada tambahan tujuan di Jakarta. Banyak masyarakat Cileungsi yang berminat, namun kebanyakan baru mulai mencoba bus yang ia kendarai. Seperti salah seorang mahasiswi yang kuliah di Jakarta, Rini dan akan pulang ke rumahnya di Cileungsi. Ia baru pertama kali naik bus APTB, karena biasanya naik bus hijau dari Blok M. Walaupun sama operator busnya, tapi ia ingin merasakan naik kendaraan baru di tahun ini. Menepis Macet, Ditolak Angkot Kehadiran bus APTB sebenarnya sudah dapat dirasakan oleh warga

24

www.jakarta.go.id

Jabodetabek sejak tahun 2012. Dari data yang diolah, setiap harinya ada 6,9 juta kendaraan pribadi yang datang dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tercatat oleh Dishub Pemprov DKI Jakarta. Dan dari Bekasi setiap harinya ada 2,5 juta perjalanan dilakukan oleh 1,3 juta jiwa. Pemprov DKI Jakarta kemudian bekerjasama dengan pihak pemerintah penyangga untuk mengembangkan bus jenis APTB. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa bus ini menjadi alternatif bagi warga di perbatasaan yang akan bepergian ke Jakarta dan bila pengadaan bus ini menguntungkan ia akan menambah armada bus APTB, Kepala Dishub Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa APTB

hadir untuk meminimalisasi pengunaan kendaraan pribadi dan diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di kota ini.”Saat ini 1,9 juta kendaraan yang mondar-mandir Jakarta. Kalau ada penambahan APTB atau angkutan massal yang nyaman, kan, bisa dikurangi,” kata Pristono. Beberapa trayek bus APTB, kemudian dimunculkan di tahun 2013. Sampai saat ini bus dengan trayek yang sudah berjalan diantaranya adalah Pulogadung-Bekasi, Tangerang – Tomang, Poris Plawad–Grogol, Bogor–Rawamangun, Bekasi– Tanahabang, Ciputat-Kota, Cibinong– Grogol, Kalideres–Tangerang, Cileungsi–Blok M dan sisanya beberapa rute menyusul diantaranyan Ciputat-Senen, Ciledug-Senen,

Foto: Ari Setiobudi

S ERB A SER BI

Tangerang-Tanahabang, Cimone-Blok M, Bekasi-Kp.Rambutan, BekasiTanahabang, Depok-Senen, DepokGrogol, Bogor-Tanahabang, BogorBlok M, Bogor-Grogol. Dengan tarif yang berbeda setiap trayeknya. Namun perjalanan dengan APTB berada diantara kisaran harga Rp 6.500 sampai Rp 14.000/trip (per November 2013). Bus- bus ini dikelola oleh operator perusahaan penyedia transportasi diantaranya ada Sinar Jaya, PPD, Mayasari Bakti, Bianglala & Damri. Namun perubahan rute terjadi misalnya perpanjangan rute, pada rute Poris Plawad ke Kalideres lalu Mal Taman Anggrek, atau pindah lokasi keberangkatan dari terminal Bubulak ke pool sementara di sekitar

perumahan Yasmin, untuk APTB BogorRawamangun. Untuk kasus di Bogor tidak hanya perubahan rute, namun terjadi juga penolakan oleh organisasi massa yang menolak kehadiran bus APTB, selain di tolak di Bogor bus juga ditolak angkot di Cileungsi. Angkutan kota jurusan Cileungsi-UKI K-56 mengeluhkan turunnya pendapatan mereka sejak hadirnya bus APTB. Butuh dan Tambah Armada Walau mengalami penolakan, bus APTB ternyata dibutuhkan oleh warga yang tinggal di perbatasan kota namun bekerja di kota Jakarta. Salah satunya adalah Made Yogi Pranasatya, ia mengunakan jasa bus APTB seharihari untuk berangkat ke kantornya di bilangan Sudirman.

Menurut salah satu pengguna bus tersebut, Yogi (29) merasa bahwa tarif Rp 8.000 cukup puas, ditambah dengan kondisi bus yang ber-AC sayangnya armada Ciputat-Kota masih dirasa kurang. Jumlah penumpang membludak sehingga tidak lagi terasa nyaman dan jam bus terakhir yang sering berubah. ”Jadinya kalo penumpang udah membludak di dalam bis, jadinya kenyamanannya sangat tidak berasa. Dan waktu akhir bisnya juga tidak jelas, terkadang jam 8 malam sudah dibilang tidak ada lagi bis APTB-nya. Terkadang jam 9 malam last APTB. Tapi secara keseluruhan bis APTB sangat membantu untuk warga Ciputat yang hendak bekerja di daerah pusat Jakarta.” Katanya.

www.jakarta.go.id

25

26

www.jakarta.go.id

www.jakarta.go.id

27

JAKARTA KI TA Foto: Galih Setiawan

I

ntensitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Crisis Center (BPBD) DKI Jakarta di ruang call center 164 sepanjang musim penghujan ini semakin tinggi, bagaikan mata robot para tenaga operator sibuk 24 jam memantau kondisi banjir hingga pengungsi. Dari pantauan Jakarta e-Mag, Kesibukan kian bertambah saat banjir melanda Ibu Kota karena mereka harus memantau beberapa kawasan yang terkena dampak air rob seperti diwilayah Jakarta Utara. kembali bekerja di ruangan BPBD, Di ruangan yang berbeda, terlihat beberapa operator sedang berdiskusi mengenai Tinggi Muka Air (TMA) di Jakarta sambil mengamati layar monitor besar bergambar peta wilayah-wilayah DKI Jakarta, CCTV Katulampa, CCTV beberapa ruas jalan di DKI, juga grafik TMA di dinding depan. Ada puluhan tenaga operator terlatih yang dipekerjakan di tempat ini dan terbagi dalam empat shift. Adapun alat monitor di Crisis Center bisa memantau kondisi di 100 titik di Jakarta. Gambar yang tampak di layar monitor berasal dari kamera pengawas atau CCTV yang disebar di berbagai titik, baik di sudut-sudut jalan maupun di sejumlah gedung tinggi. Selain lewat layar monitor, pemantauan juga

28

www.jakarta.go.id

dilakukan di sejumlah pintu air. Pintu air Katulampa, Bogor, Jawa Barat, adalah yang paling penting untuk diamati. Ini mengingat banjir kiriman menuju Jakarta akan melewati pintu air ini. Karena itu, debit air di pintu air Katulampa menjadi indikator apakah Jakarta akan kebanjiran atau tidak. Wajar, jika laporan debit air dari petugas penjaga pintu air menjadi amat penting. Debit air normal di pintu air Katulampa adalah 80 sentimeter diukur dari permukaan laut. Disela-sela kesibukannya sebagai salah satu penanggungjawab monitoring bencana di Jakarta, Kepala Seksi Informasi BPBD Bambang Suryaputra, mengatakan bahwa informasi tentang curah hujan yang pertama kali didapat merupakan

informasi dari instansi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), “Pertama kali informasi cuaca terlebih dahulu, informasi tersebut dari pihak BMKG,” kata Bambang yang lengkap dengan rompi kerja BPBD berwarna biru. Ditambahkan Bambang, Informasi tersebut diteruskan ke pimpinan yang oleh Gubernur DKI Jakarta lalu berkoordinasi dengan beberapa dinas dan badan terkait mengenai update info cuaca hingga pengungsian serta dapur umum. Untuk early warning ke publik, BPBD DKI Jakarta menurut Bambang mengunakan beberapa jenis media yang dimilikinya, seperti website BPBD DKI Jakarta, Twitter, Facebook dan aplikasi khusus untuk relawan di mydki. Sedangkan untuk infomasi

update didapatkan pihak dari beberapa pihak. “Informasi didapat dari banyak pihak. Diantaranya BMKG, BPPD, LAPAN untuk citra satelitnya, Kementrian PU, Badan Informasi Geospasial dan sebuah NGO dari Belanda bernama Deltares,” jelasnya. Pihaknya juga bekerjasama dengan pihak jasa komunikasi provaider yakni Telkomsel yang membantu menyiarkan Short Message Service (SMS) peringatan dini kepada penguna Telkomsel yang tinggal di sekitar bantaran kali di seluruh Jakarta. Selain SMS peringatan tersebut, bahwa pihaknya juga menginformasikan TMA melalui Location Base Advertising (LBA) [1].”Proses kerjasama ini sudah sejak dari tahun lalu. Bentuknya CSR dan tidak

JAK ARTA K I TA Foto: Galih Setiawan

dipunggut biaya,” terang Bambang. Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga bekerja sama dengan negara seperti Jepang. Melalui kerjasama ini BPBD mendapatkan sumbangan Radio Company (JRC) senilai kurang lebih 6 milyar Rupiah, donasi perangkat Broadcast Warning System (BWS) berupa alat yang dapat mendeteksi ketinggian muka air yang nantinya akan dipasang di pinggir sungai per 2 km. Alat ini nantinya akan menginformasikan kepada warga agar bersiap dengan datangnya bencana banjir. Alat ini mirip sirene tsunami namun dilengkapi dengan rekaman suara pemberitahuan dan pada saat ini akan dipasang di 15 titik di wilayah DKI Jakarta yang pada 21 Januari 2014 izin dari Kementrian Kominfo telah dikeluarkan, Selain BWS, pihak Jepang juga memberikan alat early warning berkelanjutan bernama SESAME, merupakan hibah namun untuk operational costnya ditanggung oleh BPBD sekitar 300.000/bln mengunakan dana APBD. Saat ini pihaknya sedang memesan 20 buah. Dalam pelaksanaan operasional di ruang Pusdalops, pihaknya dibantu dibantu oleh 10 orang PNS, 16 orang non PNS, Menwa yang bekerja selama 24 jam dan tim relawan sejumlah 12 orang.

Dalam sehari terdapat 3 shift kerja dan operator di call center BPBD menerima 1.680 telepon setiap harinya selama Januari.“1 shift 8 jam kerja, terkadang full 24 jam dan tidak tidur. Tujuannya supaya bisa melayani semua untuk mendapatkan bantuan,”kata Bapak Bambang. Tinggi Muka Air dan Aspirasi Publik Pemprov DKI Jakarta juga menginformasikan siaga bencana banjir yang salah satunya melalui kanal update Tinggi Muka Air (TMA) yang bisa di akses melalui www. jakarta.go.id. Situs yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) selain peringatan dini kesiagaan bencana kepada masyarakat juga menyediakan aspirasi publik. Data-data informasi peringatan dini tersebut didapat dari berbagai sumber, selain adanya kerjasama antara pihak

Diskominfomas dengan Dinas PU DKI Jakarta, BMKG serta BPBD juga jejaring pertemanan. “Informasi data dari berbagai sumber, selain itu juga dari hubungan pertemanan dengan mereka yang tinggal di Bogor, bila mereka menginformasikan dari pagi sampai malam tidak berhenti, maka akan dicheck Katulampa dan Dinas PU,” ungkap Alberto Ali, Kepala Seksi Data dan Informasi, Diskominfomas Pemprov DKI Jakarta. Sementara untuk informasi TMA menurut Alberto, pihak Diskominfomas mempunyai aplikasi yang di update tiap jam melalui data dari Posko PU yang kemudian disajikan informasinya kepada masyarakat melalui website. “Informasi yang penting bagi mereka dalam menghadapi banjir khususnya mereka yang tinggal di bantaran kali sehingga memudahkan evakuasi jiwa dan

pemindahan barang pun terselamatkan,” terangnya. Untuk kedepan pihaknya juga akan menambah teknologi informasi, agar masyarakat memperoleh informasi lebih tentang siaga bencana banjir dengan menghadirkan CCTV live di websitenya. CCTV ini nantinya akan memperlihatkan kondisi TMA di Katulampa, Manggarai dan Waduk Pluit. Namun baru akan ditayangkan pada akhir awal tahun ini. “Karena membutuhkan bandwith yang besar maka tampilannya di website akan dibuat dalam snap shoot. Namun tetap live, hanya ada delay beberapa detik,” imbuh Alberto. Selain info TMA, pihaknya juga menerima aspirasi publik melalui tim respon opini publik (ROP) melalui berbagai kanal, diantaranya balai warga, email, facebook, kliping media, LAPOR, media news online, sms center dan twitter. Bila ada aspirasi yang masuk langsung di follow up. Apa yang dibutuhkan kemudian disampaikan ke BPBD sehingga tanggapnya cepat,” ungkap Habson koordinator tim ROP di ruang kerja lantai 3. Pihaknya terus berkoordinasi dan kembali mengecheck dalam 1-2 jam apakah bantuan yang dibutuhkan sudah didapat atau belum ke warga yang menyampaikan aduan terkait. (rke)

www.jakarta.go.id

29

Foto: Ari Setiobudi

WAWANCARA

JURUS JITU ALA DR ATIEK DI MUSIM HUJAN

D

r Atiek begitulah sapaan akrab dokter umum pada pelayanan kesehatan pegawai Pemprov DKI Jakarta lulusan Universitas Trisakti tersebut menebar senyum saat Jakarta eMag, Jum’at (24/1/2014) menyambangi staf Dr Frans itu dilantai 3 Blok F Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Setelah menyapa pasien dengan ramah, dari senyumnya yang manis tersebut, Dr Atiek lalu tidak sungkan berbagai tips

30

www.jakarta.go.id

kesehatan dengan kami, Bahkan menurutnya sejak musim penghujan beberapa minggu ini, banyak pasien yang datang dikarenakan faktor-faktor cuaca, salah satunya adalah gangguan pernafasan dan kulit dengan gatal-gatal. “Untuk saat ini khususnya dimusim penghujan, sangat rentan berbagai serangan penyakit seperti pernafasan dan gatal-gatal juga flu, makanya kita harus perhatikan kebiasaan kita sehari-hari “ kata dokter kelahiran Bandar lampung

1980. Dalam menjalankan profesi sebagai dokter yang sudah delapan tahun di Pemprov DKI Jakarta tersebut, banyak pengalaman yang menarik bagi dirinya, selain pengawai yang ramahramah juga ada kejadian yang tak terlupakan yakni menangani pasien jantung. “Selain pegawainya ramah-ramah, juga ada kejadian cukup langka bagi saya, yakni ada pasien yang tiba-tiba mendapat serangan jantung dan situ kita sedikit

kaget. Namun kita cepat atasi dengan kelengkapan peralatan disini, karena kita sudah AED. ketika pasien kita langsung mendiagonas dan kita atasi dan dirujuk ke rumah sakit,” ungkapnya. Nah, langsung saja untuk para pembaca Jakarta eMag ada beberapa tips kesehatan di musim hujan seperti saat ini, yang biasanya daya tahan tubuh akan menurun dan jika Anda tidak berhati-hati dalam menjaga kesehatan, maka akan gampang terserang penyakit.

WAWA N C A R A

BERIKUT INI TIPS KESEHATAN ALA DR ATIEK 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dalam konsumsi makanan usahakan untuk selalu makan makanan bergizi dan mengkonsumsi vitamin C agar meningkatkan kekebalan tubuh. Berolahraga secara teratur agar tubuh tetap bugar, olahraga yang dimaksud adalah olah raga ringan seperti berjalan kaki, lari pagi atau melakukan senam ringan. Bersihkanlah tempat-tempat penampungan air sehingga terhindar dari serangan penyakit DBD. Mencuci tangan agar bersih selalu, khususnya saat sering menyentuh wajah dikarenakan Virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh melalui hidung, mulut bahkan mata. Minumlah air putih usahakan untuk selalu minum air putih 7 atau 8 gelas sehari untuk membuang racunracun yang ada di dalam tubuh Anda. Istirahatlah yang cukup 6-8 jam adalah waktu ideal yang bisa Anda berikan untuk tidur setiap harinya. Kenakan jaket atau pakaian yang tebal untuk melindungi tubuh dari suhu dingin. Dan jika anda bepergian lebih baik gunakan jas hujan yang tebal.

Foto: Ari Setiobudi

www.jakarta.go.id

31

32

www.jakarta.go.id