Kuliah Ke-10
Formulasi Kebijakan : Perumusan Alternatif dan Penetapan/Adopsi Kebijakan
Perumusan Alternatif Kebijakan
Tahap perumusan alternatif menuntut sensitivitas dan perhatian yang tinggi dari pada ilmuwan, aparat pemerintah, dan politisi. Mengapa demikian?
Perumusan Alternatif Kebijakan •Ilmuwan :sebagai ilmuwan sebelumnya telah diperkenalkan dengan berbagai teori dan model selama di bangku kuliah, misalnya tentang penyebab munculnya isu-isu dan masalahmasalah kebijakan. Isu atau masalah dimaksud misalnya tentang ledakan penduduk, kedaulatan dan ketahanan pangan, pengangguran, kesejahteraan, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya. •Agar dapat mengidentifikasi alternatif yang tepat, dia harus mencari teori-teori yang tepat untuk mengkaji penyebab timbulmya masalah itu dan kemudian melakukan pengumpulan data, mengolah dan menentukan faktor yang paling dominan sebagai penyebabnya.
Perumusan Alternatif Kebijakan •Penyebab masalah itu kemudian diterjemahkan ke dalam alternatifalternatif kebijakan. •Misalnya : Akar masalah pengangguran : terbatasnya lapangan kerja, bertambahnya jumlah usia produktif, terkonsentrasinya pencari kerja di satu tempat, mutu SDM rendah.
Perumusan Alternatif Kebijakan •Sebagai aparat pemerintah : tentunnya telah memiliki pengalaman dalam mengkaji dan merumuskan berbagai alternatif kebijakan. •Berbagai kasus yang mungkin terjadi sebelumnya dan memiliki kesamaan terhadap masalah kebijakan yang baru, dapat dijadikan dasar dalam merumuskan alternatif kebijakan.
Perumusan Alternatif Kebijakan •Biasanya, jika aparat pemerintah terusmenerus meningkatkan kemampuannya, seperti melalui reschooling, perumusan alternatif kebijakan tidak lagi menjadi persoalan. Namun demikian, sensitivitas itu tetap dibutuhkan. •Sebagai politisi : dia menjadi analis yang dapat menilai seberapa besar perhatian pemerintah dan elit-elit politik dalam mengutamakan kepentingan publik pada setiap tahun anggaran.
Perumusan Alternatif Kebijakan •Misalnya : apakah anggaran itu mengarah pada pengurangan pengangguran? •Sebagai politisi dapat saja berasumsi bahwa pengangguran selama ini terjadi karena anggaran tidak pro pembukaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, dia dapat mengajukan alternatif-alternatif bagaimana anggaran itu dapat menekan dan mengurangi jumlah pengangguran.
Perumusan Alternatif Kebijakan •Aspek teoritis dan praktis seperti di atas harus menjadi acuan dalam mengidentifikasikan alternatif-alternatif kebijakan. •Alternatif kebijakan yang disajikan hendaknya tidak dipolitisir, artinya jumlah dan jenisnya tidak direkayasa demi kepentingan pribadi atau kelompok. •Prinsip identifikasi alternatif yang biasanya dipegang adalah menghadirkan sebanyak mungkin alternatif pemecahan yang dapat diukur, dibandingkan dan dievaluasi. •Akan tetapi, patut dicatat bahwa semakin banyak alternatif, maka akan semakin kompleks untuk menyediakan data dan informasi serta pengolahannya, dan tentunya akan mengganggu proses seleksi alternatif. (Keban, 2004)
Perumusan Alternatif Kebijakan •Patton dan Sawicki (1993) mengidentifikasi berbagai metode untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan : 1. Research Analysis; 2. No-Action Analysis; 3. Quick Survey; 4. Literature Review; 5. Comparison of Real-World Experience; 6. Passive Collection and Classification; 7. Development of Typologies; 8. Analogies; 9. Metaphor; 10. Synectics; 11. Brainstorming; 12. Comparison with an Ideal; 13. Feasible Manipulation; dan 14. Modifying Existing Solution.
Penetapan Alternatif Kebijakan Menurut Bardach 4 Kriteria penting dalam menyeleksi alternatif kebijakan : 1. Technical Feasibility 2. Political Viability 3. Economic and Financial Possibility 4. Administrative Operability
Penetapan Alternatif Kebijakan Menurut Bardach
Effectivenes
Technical Feasibility
Adequacy
Bagaimana peluang kebijakan atau program akan mencapai apa yang diinginkan. Kriteria ini dapat diukur dalam jangka pendek, menangah, dan panjang; langsung atau tidak langsung; secara kualitatif atau kuantitatif; dan pantas atau tidak pantas
Mempertanyakan apakah kebijakan atau program yang disarankan akan mampu memecahkan masalah. Jika ya, apakah akan memecahkan masalah secara keseluruhan atau parsial?
Penetapan Alternatif Kebijakan Menurut Bardach Political Viability
Acceptability
Apakah satu kebijakan dapat diterima oleh aktor=aktor politik dan para klien serta aktoraktor lainnya di masyarakat?
Appropriatenes
Responsiveness
Legal
Equity
Apakah kebijakan yang disarankan tidak bertentangan dengan nilainilai yang sudah ada?
Apakah kebijakan yang disarankan akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Misalnya alternatif itu dianggap efisien dan efektif, tetapi setelah dijalankan memiliki banyak masalah. Cth : Pemberian kupon makanan untuk pekerja yang di PHK saat krisis ekonomi 1997.
Apakah kebijakan yang disarankan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi? Mis. Kenaikan harga BBM tahun 2005 sesuai Prepres No.5/2005 yg konsideransnya UU No. 22/2001 ttg Migas yang sudah dianulir oleh MK.
Apakah kebijakan yang disarankan akan mempromosika n pemerataan dan keadilan di masyarakat? Mis. Mana yang lebih adil, menggunakan satu atau dua harga BBM.
Penetapan Alternatif Kebijakan Menurut Bardach Change in Networth Economic Efficiency Economic & Financial Possibility
Apakah kebijakan yang disarankan dapat merubah kemampuan ekonomi, khususnya dalam aset dan liabilitas, seperti perubahan dalam GDP, human capital (tkt pendidikan secara keseluruhan), human resources ( hasil hutan dan pertambangan)
Apakah kebijakan yang disarankan mengarah pada penggunaan sumber daya yang ada dan yang selanjutnya akan diperoleh manfaat yang lebih tinggi?
Profitability
Apakah perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan dari proyek akan menguntungkan atau tidak, khususnya dalam konteks keuangan (misalnya cost revenue analysis).
CostEffectiveness
Apakah tujuan yang akan dicapai melalui biaya yang paling minim?
Penetapan Alternatif Kebijakan Menurut Bardach Apakah cukup tersedia berbagai dukungan, seperti peralatan , fasilitas fisik, dan fasilitas pelayanan lainnya? Apakah semua dukungan itu tersedia pada saat dibutuhkan?
Berkaitan dengan kewenangan mengimplementasikan kebijakan/program. Organisasi yang mengimplementasikan memiliki otoritas yang cukup dan jelas untuk melakukan kerjasama dengan unit yang lain dalam menentukan prioritas.
Organization Support
Authority Administratif Operability
Capability Apakah organisasi yang akan mengimplementasikan kebijakan/program dinilai mampau, baik secara skill para staf maupun finansial?
Institutional Commitment
Berkaitan dengan komitmen para administrator pada level atas dan bawah, kantor dan pelaksana lapangan. Hal ini penting untuk melihat apakah kebijakan yang disarankan realistis atau tidak.
Penetapan Alternatif Kebijakan Kriteria yang hampir sama dikemukakan oleh Dunn (2004) yang dikenal dengan sebutan Multirational : 1. Technical Rationality
2. Economic Rationality
3. Legal Rationality
4. Social Rationality
5. Substantive Rationality
Penetapan Alternatif Kebijakan •Technical Rationality : Pilihan yang melibatkan perbandingan antara alternatif berdasarkan kemampuan dari masing-masing alternatif dalam mempromosikan pemecahan masalah publik. Misalnya : pilihan untuk memilih sekolah unggul atau sekolah model. •Economic Rationality : Pilihan yang melibatkan perbandingan antar alternatif berdasarkan kemampuan dari masing-masing alternatif tersebut dan mana yang paling efisien. Biasanya dibandingkan antara total cost dengan benefits. •Legal Rationality : berkaitan dengan perbandingan antar alternatif berdasarkan kemampuan masing-masing alternatif dalam tingkat konformitas legal, sejalan tidaknya, dengan peraturan perundangan yang sudah ada.
Penetapan Alternatif Kebijakan • Social Rationality : berkaitan dengan perbandingan antar alternatif
berdasarkan kemampuannya dalam memelihara dan mempertahankan serta memperbaiki institusi-institusi sosial. Atau dengan kata lain, apakah satu alternatif kebijakan memperomosi institusionalisasi norma atau nilai yang diakui oleh masyarakat. •Substantive Rationality : berkaitan dengan satu bentuk gabungan dari rasionalitas yang terkait dengan kriteria-kriteria di atas. Dengan demikian, menggunakan substantive rationality saja sebenarnya sudah cukup untuk melakukan pilihan alternatif kebijakan. Cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem ranking. Alternatif yang memiliki total skor yang paling kecil dianggap sebagai yang terbaik. Tetapi cara ini dapat dilakukan apabila bobot dari masing-masing kriteria adalah sama.
Kasus : Kebijakan Harga BBM 2014
.
Terimakasih
