ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga SE&3GEETA INBOUESXA VIETNAM MENGENAI STATUS LANDAS. KOHTIIiJSM D I SEKITA R KEPULAUAN NATIJNA SKRIPSI OLEH

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SE&3GEETA INBOUESXA VIETNAM MENGENAI STATUS LANDAS KOHTIIiJSM D I SEKITA R KEPULAUAN NATIJNA

SKRIPSI

OLEH H E R N 0 W 0

FAKUITA5 HUKUti U l i l V m i T A S A1KLAKGQA S U R A B A T A

1982

Skripsi

SENGKETA INDONESIA VIETNAM MENGENAI STATUS LANDAS KONTINEN DI SEKITAR KEPULAUAN NATUNA

HERN0W0



U /jfe SKRIPSI /k ) DIAJUKAN UNTUK MELEKGKAPI TUGAS DAN MEKBNUHI

J

STARAT-SIARAT UNTUK

MBNCAPAI .GEM * SARJANA HUKUy

M1LII

PERPUSTAKAAN "■NIVERSITAS AIRLANOOA*

SURABAYA OLEH H E R N 0 W 0 057810549

EAKULTAS HUKUM UNIVERSIIAS AIRLANGGA S U R A B A T A 1982

Skripsi

'


HERN0W0


KATA POGAKTAR

Skxipsi ini eaya susun dalam rangka memenuhi perayaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam pada itu karena adanya keeulitan teknis serta literature, 3ug& pokok permaaalahannya maeih merupakan rahasia negara, ma ka dalam hal ini saya terpaksa beruaaha keraa dan menggunakan literature seadanya. Sehin^ga apabila ekripsi ini mempunyai banyak kekurangan adalah wajar. Untuk itu saya mohon maaf yang sebeaar-besarnya. Di samping itu eaya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik raoril maupun materiil sehingga akhirnya eetelah mengalami hambatan-hanbatan dapat saya wujudkan. Semoga ekripsi ini dapat member! eedikit gambaran mengenai kqsus pokoknya sehingga dapat dicari jalan penyelesaiannya yang terbaik. Akhirnya saya ucapkan selamat berjuang kepada an^gota team perunding yang bertugas menyelesaikan tugas tersebut,. Tegakkan kebenaran dan keadilan di mana eaja anda berada. Surabaya,

1 Juni

1982.

Penyusun

( H e r n o w o ) iii

Skripsi


HERN0W0


DAFTAR ISI Halaman KATA HEIJGANTAR'......................................................................................... .. DAFTAR I S I

iii

.......................................................................................................

IT

*£M3)AHtfLtfAM ....................................................................................................

1

B A D ;

I. 3&NGARUH LETAK GE'OGRAFI ................

16

1. Bidang Ekonomi ......................

17

2. Bldang Hankam ............ ..........

21

3. Bldang Idiologi - Politik ...........

28

II. DASAK HUKbto IUHISDIKSI If:DUiK>lA........

34

1. Masa Sebelum Pen;)a 3ahan .............

35

2. Masa Penjajahan .......... .

41

3* Sotelah Kemerdekaan ............... .

50

III. LAllIRNlA WAWASAfi WUSABTARA SERTA HJJGAKWiMIA TERHADAP NEkARA IAKG BLRSEBELAJiAH ...*

,56

IV. SUMBER HfflSENOKETAAK DAI* PiMElltAIAMilA..

73

V. AllALISA BAN KLSIttPbLAN .................

.94

DAFTAR BACAAN.

LAMPIKAN.

iv

Skripsi


HERN0W0


irEHDAHULUIN

1. Latar Belakan# Bagi kehldupan bangsa, maka laut memegang peranan penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arti pentingnya laut ; 1. dari segi Sankara; 2. untuk kepentingan pelayaran; 3. maoalah-maBalah yang berkaitan dengan pemanfaatan suraber-Bumber alam di lautan; 4. ditujukan bagi kepentingan politik luar negeri. Thayer Mahan mengemukakan suatu teori tentang arti pentingnya lautan dalam hubungannya dengan perkembangan wilayah suatu negara. Dalam teorinya dia mengemukakan bahwa : "Barang eiapa menguasai lautan maka dia akan menguauai perdagangan dan oleh karenanya pula diajakan menguasai dunia11.^ Tetapi kesulitannya adalah belum adanya cuatu ketentuori hukum yang seragam yang mengatur mengenai masalah laut bngi oemua negara. Maeih ada negara-negara yang ti dak menyetujui Konvensi Hukum Laut III, misalnya Amerika Serikat* Meskipun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada

^Materi kuliah Kewiraan dari i3apak Sularno, Fahultcs Hukum Universitas Airlan^ga, Surabaya, 1978.

1

Skripsi


HERN0W0


2 usaha untuk menciptakan ketentuan hukum yang berlaku bagi seraua negara. Dalam sejarah tercatat usaha-usaha untuk mengerabangkan ketentuan-ketentuan hukum laut ke arah suatu kodifikasi dan unilikasi yang diharapkan dapat berlaku secara luas. Konvensi Jenewa 1958 telah raeraberikan angin baru terhadap hukum laut yang telah ada waktu itu. irada konven si itu diatur mengenai rezim-resim laut teritorial dan jalur tambahan, landae kontinen, laut lepae serta pelestarian dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepae, Perlu diketahui, bahwa untuk masalah landas kontinen, sebelumnya telah banyak negara-negara yang secara ssndirisendiri dan sepihak mengaturnja dalam ketentuan nasional mereka, sebagai contoh : 1. .Pemyataan Jtresiden Xruman tahun 1945 tentang lan das kontinen serta kemudlan tentang perikanan di laut 2 bebas. 2* Ketentuan hukum laut Mexico yang tidak menyebutkan dengan tegas lebar landas kontinennya, dikeluarkan pacia*tahun 1945. Kemudian pada 13 Desember 1966 dikeluarkanlah Undang-undang mengenai zone perikanan eksklusip dengan lebar 20 mll,(Lampiran l)f

9 Mochtar Kusuniaatmaja, hukum Laut International. BiHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 3.976, h . 63.

Skripsi


HERN0W0


MILIK PERPUSTAKAAN •UNIVERS1TAS AJRLANQQA" S U R A B A y a

3 3# Deklarani tentang landas kontinen, lebar laut terito rial 200 rail dari neâra-negara Amerika Latin, >aitu ieru, Chile dan Equador pada ti>hun 1947* Tindakan-tindakan mereka umumnya Qidasarkan atas pertimbangan demi kepentingan naeional mereka masing-masing. Ketentuan dalam konvensi Jenewa 1958 dapat dijadikan pedoman (sebagai titik anjak) bagi perkembangan hukum laut selanjutnya, Untuk Indonesia oendiri perkembangan hukum lautnya dimulai sejak tahun 1957, yang ditandal dengan keluarnya pengu&uman pemerintah tanggal 13 Desember 1957 yang berisi konoep negara Nueantara. *ei>gumuman pemerintah tersebut merupakan korekoi total yaitu berupa pencabutan terhadap ketentuan pacal 1 ayat 1 ordonansi teritorial 1939 paaal 1 ayat 1 ordonansi ini memuat ket*ntuan yang menâtakan bahwa lebar laut Indonesia adalah 3 mil ditarik dari garis prngkcl roaBing-maoing pulau, eehingga antara pulau yant satu dengan yang lain terpisah oleh lautan bebas, Dalam Deklarasi 1957 dinyatakan bahwa s 1* iPenentuan batas laut teritorial seperti ttrmaktub dalau paaal 1 ayat 1 Teritorial *.ee en Maritime Arin, en Ordonante 1939 tide.k eesuai lagi dengan kepentingan keamanan aerta kesatuan wilayah dan kekayaan alam; 2, juerdaearkan pertimbanân-pertimbanân tersebut,

3Ibid., h. 93.

Skripsi


HERN0W0


4

%

maka pemerintah menyatakan bah*a segala perairan yang ada di Bekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang terraatiuk Negara Indonesia derigan tidak raeraandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan .Negara Indo nesia dan tunduk para yurisdiksi Republik Indonesia; lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil diukur tiari garis pangkal, Negara-negara lain yant menânut prinsip negara ke-

pulauan adalah Philipina; Mauritius dan Fiji, Dengan keluarnya Undang-undang nomor 4 tahun I960 maka konsepsi negara Husantara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Dalam tahun I960 konsep wilayah tadi berubah menjadi wawasan politis yang menghendaki kesatuan wilayah dan kesatuan politisj bangsa Indonesia serta 36tala sesuatu yan^ berhubunân dengannya. Kelemahan Undang-undang nomor 4 tahun I960 adalah tidak disebut-sebutnya wilayah landas kontinen di luar laut teritorial* Masalah landas kontinen baru diatur pada tahun 1969, dengan pengumuman pemerintah tanggal 17 iebruarl 1969* Jadi 9 tahun setelah konsep negara Kusantara tercetus dalam Undang-undang. Hal ini adalah eanât aneh dan menimbulkan kesan seakan-akan pemerintah raemandang remeh masalah landas kontinen,' Di samping itu Juca situasi g-olitik di dalam dan di luar negeri waktu itu ikut mempentaruhi kelancaran perjuangan ojin^ca Indonesia di dalam menegakkan wawasan I.usan-

^'Dimyati Hartono, liukum Laut Internasional. Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 197*? * h. 45.

Skripsi


HERN0W0


5 tara. letapi bukan berarti bahwa pemerintah tidak berusaha unturt menguasai cembali daerah yang berdasarkan keten tuan hukum internasional menjadi hak dari tiap-rtiap ne gara pantai. Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen; antara lain : Pasal 1 i For the purpose of these articles, the terra 11continental shelf” is used as referring i a* to the seabed and subsoil of the subma rine areas adjacent to the coast but out side the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the depth or the superation of the natural resources of said area; b. to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of island. Pasal 2 ; (1) the coasts state exercised over the con tinental shelf sovereign rigllt for the purpose of exploring and exploiting its natural resources* Atas dasar konvensi tersebut serta dengan melihat paar. ketentuan dari negara-negara lain yang juga telah raengambil tindakan-tindakan sepihak terhadap "kontinental shelf"p maka pemerintah Indonesia pada tahun 1969 telah menêluarkan ketentuan, yaitu pengumuman pemerintah tahun 1969f sebagai realisasi ketentuan konvensi Jenewa tentang lmdas kontinen, Alasan lain dari keluarnya ketentuan Uncang-undang

5Ibid.. h. 159 dan 161.

Skripsi


HERN0W0


6 Ho. 1 tahun 1973 adalah didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia, atas landas kontinen, yaitu pengeksplorasian kekayaan alam, baik yesi^ berupa niinyak, gae alam Berta organisme-organisme hidup di dasar lautnya.

Perlu diketahui bahwa Undang-undang iio. 1 tahun 1973 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pengumuman

Pemerintah 17 Februari 1969 mengenai landas kontinen.

2. Permaaalahannya Dengan tindakannya mengeluai kan Undang-undang No. 1 tahun 1973 tersebut, pemerintah Indonesia mempunyai wewenang eksklusip atas sumber-sumber alam di wilayah kontinentalnya, di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 m atau lebih eelama masih memungkinkan untuk melakukan eksploitasi. Hak-hak tersebut meliputi : 1, Hrk, atas segala kekayaan alam yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya, yang berupa mineral, organisme hidup yang merupakan jenis sedentair, serta uoahp-uaaha untuk eksplorasi, eksploitasi serta untuk mengadakan penyelidikan ilmiah beserta segala seeuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. 2. hembangun instalasi dan peralatan lainnya dalam rangka eksplorasi dan penyeAidirtan, Wilayah laut di sekitar inatalasi tersebut adalah merupakan daerah pabean Indonesia*

Skripsi


HERN0W0


3* Pemerintah berhak untuk menerapkan ketentuan hukum Indonesia terhadap setiap pelan. garan di wilayah ter sebut, Sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Undang-undang j;o* 1 tahun 1973 landas kontinen adalah daerah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut territorial, Sedangkan kita ketahui bahwa ketentuan hukum nasional Indonesia tentang masalah penarikan lobar laut terito rial, yaitu Undang-undang No. 4 tahun I960 sifatnya ada lah sepihak aerta belum diakui secara aklamasi oleh semua negara, fcasih ada negara-negara yang belum (tidak) mengakui prinsip wawasan J*usantara, mifcalnya : Amerika Serikat, karena tanpa pengakuan dari negara-negara lain maka ketentuan hukum Indonesia tersebut tidak mengikat mereka, Jadi mereka bisa melanggar tanpa daât dipidana oleh pemerintah Indonesia. Pengesahan ketentuan dari ISKT aoalah berdaaarkan suara tcrbanyak dan bukannya secara aklamasi* Jadi bag! mereka yang tidak mei.andatangani pengesahan artikel IS1*T adalah tidak terikat pada keten tuan tersebut, Penarikan garis batas landas kontinen Indonesia telah menyababkan timbulnya permasalahan dengan negaranegara oekitarnya, kai'ena baik Indon sia maupun negaranegara disekitarnya punya kepentingan senairi-sendiri atas wilayah itu.

Skripsi


HERN0W0


Untuk monyelesaikan masalah ini, berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1973 maka peme rintah menempun jalan perundirigan. Perundingan-perundingan yang telah disepakati bersama adalah antara Republik Indonesia dengan ; 25 Mei 1973 : Singapura, yaitu mengenai landas konti nen di daerah oekitar pulau I3uton dan kepulauan Natuna. 27 Oktober 1969 : Malaysia, tentang landas kontinen di sekitar laut China selatan dan Selat Malaka. 15 Januari 1974 : Dengan India, tentang landas konti nen di oekitar Samodra Indonesia. 17 Desember 1971 s Dengan Thailand, tentang landas kontinen di sekitar laut Andaman. 21 Desember 1971 ; Dengan Thailand tentang landas kontinen di sekitar selat Malaka Utara. 18 Mei 1971 • Dengan Australia, sekitar laut Saparua dan Papua Newguinea. 9 Oktober 1973 : Dengan Australia, tentahg landas kontinen di Selat Tanimbar dan Timor. Meskipun sudah banyak permasalahan yang dapat dioclesaikan, namun masih ada satu masalah yan^ sarapai rekarang belum bisa diteroboa, yaitu perundingan tentang t tatua landas kontinen di oekitar kepulauan hatuna yang berbatasan dengan Vietnam, i’idak adanya kesepakatan terrebut dilandari oleh ketidaksesuaian prinsip antara Republik Indonesia dengan Vietnam menLenai penentuan ba tes

landas kontinen masing-masin^ berawal ketika peme

rintah Vietnam (Selatan) âda tahun 1971 mengeluarkan deklaraai tendinân terhadap dikeluarkannâ Pengumuman

^Mochtar Kusumaatmaja, op. cit.t h. 200

Skripsi


HERN0W0


Pemerintah Republik Indonesia 17 Februari 1969. Persengketaan antara Indonesia dengan Vietnam ini telah menirabulKan pertanyaan-pertanyaan ; Apakah kexentuan hukum Indonesia itu dapat dipertahankan dan dipaksakan berlakunya* Adakah ketentuan-ketentuan hukura internasional yang raendukun^nya. Adakah unsur-unsur lain yang mendaeari perbedaan pendapat ini, sehingga sulit dicapai auatu kompromi yang adil* Benarkah pernasalahannya hanya aekedar mengenai perbedaan prinsip penarikan &aria batas laut teritorial oaja, sehingga landas kontinennyapun ikut berbeda* Permasalahan inilah yan^ akan saya bahas dalam rangka hukum international dengan nelihr.t fakta-fakta i politis yang ada paaa negara-neâra sekitar laut China Selatan.

3. Judulfl Penjelaoan dan Alasan Pemlllhann.ya Sebat,airaana telah tertulis di muka bahva judul yang saya arabil adalah "Masalah sengketa antara Indonesia Vietnam mengenai landas kontinen di sekitar pulau Katuna”. Delata perobahasan selan;)utnya akan bertitik tolak pada nacalah perbedaan penaapat mengenai landas kontinen anta ra Indonesia-Vietnam. Perbedaan itu diLebabkan karena Indonesia menânut prinsip yan^ terdapat dalam Undangund ng ilo. 1 tahun 1973, yant, mana ketentuan ini mirip dengan ketentuan dalam konvenei Jenewa. Sedfin^kan Viet

Skripsi


HERN0W0


nam mengikuti prinsip-prinsip penarikan garis batas berdasarkari ketentuan hukum thalweg, yang mana ketentuan ini adalah merupakan ketentuan tentang pen&rikan garis perbatasan di sungai*

7

Sebenarnya bila Vietnam merati-

fisir konvensi Jenewa 1958 sepexti yan^ dilakukan Indo nesia, maka terhadapnya dapat dikenai ketentuan konvensi itu* Tapi masalahnya adalah karena Vietnam tidak ikut dalam konperensi Jenewa dan tidak meratifisirnja. Sedangkan perundingan yang diaaakan antara keduanya sainpai kini belum memberikan haBil yang kongkrit. baya katakan sebagai sengketa, karena pengertian sengketa bukan hanya berarti suatu konflik secara terbuka, melainkan juga berarti suatu perbedaan konsepsi yang sulit didamaikan untuk mencapai kompromi. Sedangkan alaoan pemilihan judul itu didasarkan atas berbagai pertimban&an, antara lain : 1* aacalah tersebut sampai sekarang masih belum ada penyeleoaiannya secara kongkrit dan masih dalam taraf perundingan; 2. nasalnh itu menyan* kut dan berkaitan erat dengan maoalah keamanan serta integritas toritorial Indonesia; 3, masalah ini berkaitan erat dengan perkembangan hukum

7 Adi Suraardiman, "Kaidah Hukum Thalweg dalam Hukum laut", Hukum dan Pembanfiuran. No. 6, Tahun XI, IJopember, I9 ei, h. 589.

Skripsi


HERN0W0


laut internasional pada umumnya, serta Indonesia pada khuausnya. Di samping alasan-alasan tersebut, masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menyebabkan raemilih judul ini, yaitu belum adanya kejelasan mengenai kedudukan hukum wilayah landas kontinen di sekitar pulau Ratuna ditinjau dari segi hukum internasional, Ketentuan dalam Undang-undeng h o , 4 tahun I960 dimakeudkan untuk mempersatukan seluruh wilayah daratan dan lautan yang ada di sekitarnya* Integrasi ini terutama ditujukan untuk merapertahankan keamanan wilayah Indonesia terhadap ancaman yant datang baik dari dalam maupun dan »

terutama dari luar negeri. Untuk tercapainya tujuan itu adalah apabila status dari masing-masing wilayah tersebut audah bisa diselesaikan secara tuntas. Apabila Vietnam dan Indonesia bisa mencapai kesepakatan bersama, maka kesepakatan itu tentunya akan didatsarkan pada suatu ketentuan/kriteria tertentu yang biaa men^gambarkan kepentingan masi..g-masing pihak. Hal ini tentunya akan memberikan input baru bag! hukum laut yang sudah ada, sehingga daya berlrkunya dapat diperta hankan.

Skripsi


HERN0W0


12 4-, Tu.juan Penullsan SkripBi ini soya tulie dalam ran^ka memenuhi persyarrtan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada tingkat Btrata Batu. Selain itu juga saya mrksudkan agar tulisan ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai permaaalahan yang sedang terjadi serta bagaimana kodudukan landas kontinen di sekitar kepulauan flatuna ditinjau dari hukum internasional.

5* Metodologl Telah saya ainggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwa titik anjak dari penulisan ini adalah dari Undangundang Ho. 4 tahun I960 dari Undang-undang h o , 1 1 tahun

,

1973 serta ketentuan hukum laut internasional. i’okus pembahasannya adalah mengenai pelakoanaan penarikan garis brtao laut teritorial, landas kontinen serta kaitannya dengan ketentuan hukum laut internasional serta ketentuan hukum laut Vietnam yang menyangkut ir.asalah-masalah tersebut. Terhadap masalah-masalah tersebut dipergunakan metode pendekatan secara historis, komparatip, analitis. Ketode-metode tersebut ada dalam kaitannya dengan bidang yuridis maupun dalam Undang-undang lainnya, yang kesemuanya itu saya maksudkan untuk pegangan dalam rangka mencari penyelesaian atas masalah dan Jawaban atas pertanyaan

Skripsi


HERN0W0


13 yang tirabul.

6. Sumber Data Mengingat maaalahnya yang masih tertutup, karena adanya kesepakatan, maka dalam penyusunaii tulisan ini mempergunakan data-data yang ada aalam kepustakaan serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan masalah ini. Li samping itu juga melalui media yang memuat masalah. tersebut.

7* Slstematika Penullsan Perreasalahan utama yang mendorong lahirnya Undangundang No. 4 tahun i960 adalah faktor letak geografis kepulauan Indonesia yang terletak dalam jalan silang dunia antara Saraodera Pasifik - Samodera Indonesia dan antara t:enua Asia - Australia, Maka sudah sewajarnya bahwa pembrhasan itu dimulai dengan memebicarakan tentang letak geoâfia kepulauan Katuna. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Aguntus 1945 maka kepulauan Katuna dimasukkan dalam brgian dari propinsi hiau. Pada «aman Hindia Belanda, Natuna termasuk propinsi Sumatera, Permasalahan ini timbul karena penarikan ^,aris batas laut teritorial dan landas kontinen, nebagai reali ses! dari ketentuan Undang-undang Ko. 4 Tahun I960 yang

Skripsi


HERN0W0


14 merencanakan prinsip negara kepulauan. Ketentuan ini belum bisa diterima oleh Vietnam, karena mereka berpegang pada prinsip thalweg system. Thalweg system ini bila dilaksanakan tidak akan sesuai karena merupakan ketentuan hukum yang berlaku untuk perbatasan wilayah yang berupa sungai dengan berbagai kelemahannya. Di samping itu akan mengakibatkan bahwa sebagian wilayah landas kontinen Indonesia akan masuk dalam yurisdiksi Vietnam. Maka tentu Baja tidak bisa diterima, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen dan ketentuan tentang konsep negara kepulauan serta berdasarkan praktek yang telah dianut oleh negara-negara lain secarc sendiri-sendiri, sebagai suatu kebiasaan internasional. Sebatai contoh ; Proklamasi Presiden Truman 1945 tentang landas kontinen certa praktek negara-negara Amerika latin, Denmark, Spanjol dan yan^ lain (Lihat lampiran 2), Berdasarkan halhal ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindckan pemerintah Itepublik Indonesia bisa dibenarkan. Kcnyataar ini didukung oleh fakta bahwa makin banyak negara lain yrr.g mengakui prinsip Indonesia tersebut. Hal ini secara tidak langsung berarti juga suatu persetujuan atas penatikan betas laut teritorial serta landas kontinen di daerah sekitar kepulauan Natuna oleh Indonesia. Kemenangan besar dari bangsa Indonesia serta

Skripsi


HERN0W0


penganut prinsip negara kepulauan yant lain dalam rangka perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan secara in ternasional terjadi pada awal Mei 1962 dengan diteriraanya hasil konperensi hukum laut dalam UNC10S III menjadi naskah konvensi internasional, di mana prinsip negara kepulau an {.archipelagic state) tercantum di dalamnya.

M Il lH PERl’USTAKAAN -UNIVERSITAS AIRLAKOOA"

S U R A B A / A

Skripsi


HERN0W0


BAB

I

PEHGARUH XiETAK GiiOGRAFIS

Kepulauan Natuna terletak antara 105° dan 110° Bujur Timur serta antara 0° dan 10° Lintang Utara. Mempunyai arti yan^ oax.gat penting bagi negara Kepublik Indonesia, karena : 1. terletak pada jalur pelayaran Internasional yang menghubungkan Asia £imur dan Paaifik dengan Asia êlatan, Asia Barat dan Afrika melalui Lelat M&laka. 2. terletak di daerah laut China kelatan yang kaya akan sumber-sumber kekayaan alam, baik yang berupa rainyak dan mineral maupun kekayaan hayati lautnya. 3. merupakan daerah yang sangat rawan, karena di. elilingi oleh negara-neâra yang sedang bergolak dan situasi politiknya beluro stabil. Hal mana bertambah rawan dengan masuknya pengaruh asinu di Sana. Ketiga faktor tersebut di atas mempunyai efek-efek positip bagi negara Indonesia, yaitu : 1. menjadi sumber kekayaan alam yang besar. 2. dilalui jalur pelayaran internasional yan^ -aendorong menii*gkatr.ya peranan Indonesia dalam perdagangan serta peranan pelabuhan di sekitarnya. Di samping etek positip tadi, ada juga efek negatipnya, yaitu i 16

Skripsi


HERN0W0


1. Karena letaknya di daerah yang ramai pelayarannya, akan sulit diketahui, apakah semua kapal yang lewat mempunyai tujuan Jang baik terhadap negara Indonesia. 2, Dengan ditetapkannya wilayah kepulauan Riau bukan sebagai wilayah pabean Indonesia, dapat menjadi titik anjak bagi usaha penyelundupan.8 Meskipun faktor-faktor yang terkait dalam hal ini sebenarnya cukup banyak, namun yang penting adalah faktor ekonomi, pertahanan dan kearaanan serta faktor Idiologikpolitis, yang akan saya bahas secara khusus di sini. Bidang okonomi. Perekonomian raemegan0 peranan penting bagi kehidupan suatu negara. Barang siapa dapat menguasai perekonomian suatu negara, maka dia dapat menguasai negara tersebut. Segi-aegi yang dapL*t mempunyai manfaat ekonomis banyak terdapat di kepulauan Natuna. Tetapi yang saat ini eudah dimanfaatkan adalah dalam pertambangan minyak tanah nerta kekayaan perikanan. Hal ini suaah menunjukkan adanya euatu kemajuan dibandingkan dengan jaman penjajahan. Dalam raaoa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda 9

kurang menaruh perhatian pada daerah kepulauan toatuna* Mungkin penyebabnya adalah bahv.a titik berat kebijaksanaan pemerintah waktu itu pada perdagangan hasil pertanian dan perkebunan. Juga teknologi kurang begitu maju (belum mam-

Q Jlochmad Soemitro, Dasar-daear Hukum Pp, 1ak dan Pa.iak Pendap- tan. Dreaco, Bandung, I960, h. 8•

Skripsi


HERN0W0


18 pu mengekeplorasi/mengeksploitaBi sumber-suraber di dasar laut), Kebutuhan akan minyak dan mineral dipenuhi dengan melakukan usaha pertambangan di daratan,

Setelah Indonesia merdeka keadaannya menjadi sangat lain, Proklamasi Kemerdekaan adalah merupakan pendobrakan eiutera hukum kolonial untuk digantikan dengan siateia hukum nasional, Pemerintah Republik Indoneoia kemudian menge« luarkan pengumuman pemerintah tangtal 17 Eeaember 1957 mengenai koneepsi negara Nusantara seba&ai dasar hukum untuk melaksanakan ekaplorasi kekayaan alam di laut lepas pfu tai negara Republik Indonesia baik di landao kontinen, laut teritorial maupun laut pedalaman, Ketentuan paeal 33 bndang-undang Dasar 1945 adalah merupakan titik anjak brgi pelaksanaan eksploraoi serta eksploitasi tersebut. Sedangkan Undang-undang tlo, 4/Prp,/60 serta Undang-undang I.o, 1 tahun 1973 tidak lebih dari Undang-undang pelaksana oaja, kalau seandainya kita bandin^kan. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas >ang didorong oleh kebutuhan untuk melak&an?kan eksplorcai di daerah landas kontinen, maka pada tahun I960* pemerintah telah meraberikan konsesi untuk melaksanakan eksplonaei di daerah lepas pantai ( o f f shore) di luar laut teritorial kepulauan Natuna. Maksud yang mendapat-

Skripsi


HERN0W0


19 kan konseal tersebut adalah AGIP dari Italia.10 Ironisnya, Justru pada waktu itu Indonesia masih belum mempunyai Undang-undang yang mengatur masalah eksplorasi di luai laut wilayahnya. Timbul pertanyaan : apakah dasar hukum pemberian konsesi tersebut? Menurut Mochtar Kusuniaatmaja dasar hukumnya adalah Pengumuman Pemerintah 17 iebruari 1969* Namun perlu diketahui, bahwa pengumuman pemerintah tanggal 17 Februari 1969 terBebut tidak diakui oleh eidang hukum laut Internasional. Sebagai alasan pembenar yan^ lain adalah bahwa tindakan tersebut didasarkan pada asas kedekatan (contiguity) dan prinsip lembaga landas kontinen yang dianut dalam praktek negaranegara. Tetapi dengan diteriraanya rancangan hukum laut Internasional menjadi ketentuan hukum resmi dan rcengikat, pada awal Mei 1982, konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen diterima dan berlaku bagi negara yan^ ikut menandatangani (meratifikaci). Dikeluarkannya pengumuman pemerintah 17 Februari 1969 adalah terdorong oleh kebutuhan untuk melakukan ckoplornsi di landas kontinen laut Cina Selatan yang kaya rkan sumber minyak bumi. fckeplorasi serta eksploitasi landa3 Aontinen me-

10Mochtar Kusumaatmaja, Bunga Kampai iiukum Laut. Bina Cipta, Jakarta, 1978, h. 302.

Skripsi


HERN0W0


20 merlukan biaya yang lebih beear daripada apabila dilaksanakan di daratan, di samping itu diperlukan teknologi tin^gi* Kedua faktor tersebut belum sopenuhnya bisa di* jangkau oleh Indonesia* Maka keraudian timbul iniaiatip dari pemerintah untuk men&adakan kerja sama dengan pernBahaan-peruoahaan asing berdasarkan sietem production sharing. Production sharing meliputi 24 perueahaan* Di antara ke 24 porusahaan tersebut, di antaranya beroperasi di wilayah laut Cina Selatan, yaitu : Continental, Frontier, Gulf dan Agip SA. iientuk kerja sama yang disepckati adalah kontrak bagi hasil.^ Selain kekayaan alam yang berupa minyak bumi dan mineral, maka kekayaan hayati (living resources) sebenarnya cukup potensial* Hasil perikanan di laut Cina Selatan aencapai 5 juta ton per tahun dan dlperkirakan akan meningkat dengan eebanyak 3 juta ton per tahun.

Tetapi

eayang sekali belum bisa dimanfaatkan eecara maksimal, padahal kalau bisa dikelola dengan baik, maka dapat men* jadi bahan makanan yang utama. Penyebabnya adalah kurangnya sarana yang meliputi alat-alat penangkap ikan serta

n i M d . . h. 107.

12 Âsnani Usman, "konflik Batas-batas Teritorial di Kawaoan Perairan Asia Timur”, Analiaa, Vol. II, 1981, h. 136.

Skripsi


HERN0W0


21 kapal-kapal* Juga banyaknya kapal-kapal nelayan asing yang beroperasi secara liar di wilayah Indonesia menjedl saingan berat bagi nelayan-neiayan Indonesia. Sebenarnya perlu diterapkan tindakan yang keras bagi nelayan-nelayan aaing teroebut sebab di Bamping melakukan penangkapan ikan tanpa ijin, Juga melanggar wilayah Indonesia, yang terbentuk berdasarkan fclndang-undang Mo, 4/Prp/60 jo Pie Ho. 8/62* Juga apabila pelanggaran itu terjadi di zone ekonomi ekflllusip, karena zone itu lerada di bawah yuris13 diksi negara pantai* Manfaat lain dari letak geo^rafia kepulauan Natuna di dalam jalur lalu lintas pelayaran Internasional yang ramai, adalah merapermudah eksport bagi hasil pei tambangan serta haail produksi yang lain. Juâ apabila ditanâni dengan baik, maka di situ dapat ditangun suatu pelabuhan transit bagi kapal-kapal yang lewat, hal mana dapat mendatcngkan manfaat yang sangat besar, Mdang Hankam* Kepulauan Katuna raerupakan ujung tombak wilayah Bepublik Indonesia di sebelah utarc, terpisah cukup jauh dari wilayah Indonesia yang lain dan dari pemerintahan pueat, Terletak di laut Cina Selatan yang merupakan

‘'Aenani Usman, "Masalah Penetapan Betas Zee 200 Mill Indonesia”, Analisa, Vol* VIII, Tahun, Agustus, 1981, h, 712.

Skripsi


HERN0W0


22 lautan rawan. Seperti kita ketahui Asia Tenggara saat ini telah menjadi arena perebutan pengaruh dari negaranegara super power, Kapal-kapal perang mereka hilir raudik di kawasan tersebut, sehingga menimbulkan kecemasan dari negara^negara di kawasan ini. Di samping itu laut Cina Selatan di mana kepulauan Natuixa terletak ada lah merupakan alur pelayaran niaga yang ramai. Nelihat fakta-fakta ini, maka bisa disimpulkan bahwa Xaktor utama yang terkait adalah Xaktor pertahanan dan keamanan. Stabilitas keamanan di kawasan ini akan tangat berpengaruh terhadap stabilitas di wilayah yang lain, karena merupakan pintu gerbang untuk masuk ke wilayah pedalaman. Gangguan terhadap keamanan liasional dapat merupa kan gangguan yang berupa serangan langsung terhadap wilayah (salah satu wilayah Republik Indonesia), infiltraoi fisik, penyusunan ideologi lain yang bertentangan dengcn ideologi bangsa Indonesia serta tindakan-tindakan lain yang bersiiat bermusuhan terhadap keutuhan negara Kepublik Indonesia. Asia tenggara, dewasa ini adalah merupakan kawasan yang Sevang menjadi pusat peraaingan antara kekuatankekuatan asing yang berusaha raenanamkan serta memperkuat pengaruhnya di wilayah ini dengan berbagai dalih. Negara-

Skripsi


HERN0W0


23 negara yang terlibat langsung dalam perebutan pengaruh tersebut adalah Republik Rakyat China, Uni Soviet dan Amerika Serikat* Konflik-kontlik yang terjado di kawasan ini, sebenarnya hanyalah merupakan manifestasi dari pengaruh asing itu di sana. Indonesia, salah satu negara yang terletak di kawasan ini tak luput dari pengaruh tersebut* Ancaman terhadap stabilitaa dan integritas negara Republik Indonesia terutaraa datang dari utara baik yang berupa serangan langBung maupun penyusunan ideologic Dalam hal ini maka kepulauan Batuna sangat penting karena dapat dijadikan batu loncatan oleh muauh untuk menyerang Indonesia* fcebaliknya kalau kedudukan kita kuat, maka Xepulauan Matuna dapat dijadikan basis pertahanan untuk nenghadapi

m uB u h

yang akan menyereng.

Sejak berakhirnya perang dunia II, pertentangan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat makin meruncing* Persaingan antara kedua super power tadi taropak menonjol dalam wujud perlorabaan peningkatan persenjataan dan perlombaan mencari pengaruh di luar kelompoki.ya. Pada hakekatnya persaingan tersebut adalah didorong oleh ambioi pribadi untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, hanya caranya berbeda. Di satu pihak Uni Soviet menganut sistem komunistis, di raana dipertahankan prinsip derookrasi protetor, dengan pemerintahan partai bertindaK sebagai

Skripsi


HERN0W0


M IL IK PERPUSTAKAAN "IW IVERSirAS AIRLANOOA"

S U B A B A Y A

24

pemegang policy yang mutlak. Di pihak lain, Amerika Serikat menganut alstem pemerintahan literal, yang membolehkan adanya persaingan secara bebae, Tetapi fase persaingan total antara kedua pihak, yang terkenal dengan eebutan fase perang dingin itu tidak berlangsung lama dan terakhir dengan ditandatanganinya detente antara ke dua pihak (1973) di Moskow. Maaing-maaing pihak menyadari bahwa apabila perang benar-benar meletus, maka bukan kemakmuran, melainkan kehancuran yang akan didapat, Untuk menghindari hal itu, maka mereka mengubah strategi dari perang total menjadi perang secara lokal dan berusaha agar perang yang terjadi, tidak mellbatkan secara langeung negaranya, Juga perjanjian mengenai perbedaan ketegangan detente, meski tidak sepenuhnya berhasil, tapi paling tidak telah dapat men&urangi keteganân-ketegangan yang terjadi, Peralihan strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan negara-negara satelit guna raemenuhi ambisinya. liegara-negara satelit ini pulalan yang terlibat dalam perang secara langsung dan menjadi pusat penumpukan Benjata dari kedua super power tersebut. Contoh kongkrit adalah apa yang terjadi di Indo China, Baik Republik hakyat China, Uni Soviet maupun Amerika herikat, raesingmpsing mempunyai kepentingan dalam konflik di Indo China,

Skripsi


HERN0W0


25 Setelah jatuhnya Indo China ke dalam kekuasaan komunis dan terdepaknya Amerika Serikat dari Vietnam Se latan pada tahun 1975, maka terbentuklah dua buah kutub yang aama-oaroa komunis, tetapi saling bertentangan. Di satu pihak Kamboja di bawah pencaruh Republik Rakyat Chi na, serta di pihak lain adalah Vietnam dan Laos, ada di bawah pengaruh Uni Soviet. Republik Rakyat China berueaha untuk meluaskan pentar>ihnya ke arah selatan dalam rangka membentuk daerahdaerah pengaruh yang baru, serta memperniudah pembentukan negara Cina di seberang lautan. Kedaulatan Vietnam di bawah pengaruh Soviet dipandang sebagai sangat berbahaya bagi keamanan Republik Rakyat China cert- menghalangi tujuannya. Raka dia beruaaha untuk mengenyahkan pengaruh Soviet dari Vietnam. Uni Soviet dalam rangka pencarian pelabuhan yang bebas dari ee eepanjang tahun, serta untuk mengimbangi pGnâruh Amerika Serikat dan Kepublik Kakyat China di wilryah Aeia Timur dan P^sifik terue memv.erkuat kedudukannya di Vietnam, yaitu antara lain dengan membentuk pangkalan rniliter di oana* Serangan militer Kamboja dipakai cebagai alasan untuk membantu Vietnam menyerang Karaboja dan Laos dan menjadikannya daerah pengaruh yang raelingkari negara inti adalah merupakan kebiaoaan bagi negara

Skripsi


HERN0W0


26 komunis*^ Ini dimaksudkan untuk menghindari eerangan langsung terhadap jantung wilayahnya. Dalam pada itu mereka akan terus mengembangkan pengaruh terhadap negaranegara di sekitarnya baik dengan serangan langsung maupun dengan cara penyusupan-penyusupan* Teori domino, meski tidak seratus persen benar. Namun seringkali dapat dilak15 canakan dengan baik. ' Amerika Serikat setelah kekalahannya di Indo China, terus beru: aha mempeitahankan pengaruhnyad di wilayahwilayah Asia Tenggara yang lain. Bantuan-bantuan, baik railiter maupun financial adalah merupakan salah satu Jalnn untuk menanamkan pengaruh tersebut* Melihat gelagatriya, ada kecederunân untuk mengadakan penumpukan senjata di wilayah ini, yang sewaktuwr.ktu dapat Wledak dan membakar negara-negara yang terletak di kawasan ini. Kapal-kapal perang mereka terus hilir mudik melayani sekutu-sekutunya dan meninggalkan bom waktu. Juga seringkali melakukan pelangâran terhadap wilayah negara-negara lain. Dengan oemakin meningkatnya ketet,angan di wilayah Asia Tenggara serta Asia Timur, maka lalu lintas kapal-

^Goenadi Brahmantyo, FKbS IKIP Malang, Masalah Vietnam dan Domino Theory, ffimbar Ilmu, lio* 15, Tahun 1 1 9 Kp.lang, Deeember 1975, h. 15Ibld.

Skripsi


HERN0W0


27 kapal parang lewat selat Malaka juâ semakin meningkat. Peningkatan ini akan membawa pengaruh yang sangat jelek bagi Indonesia khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Indonesia yang bertekad untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang netral dan daraai, merasakan ancaman yang besar bagi kedaulatannya. Bentuk wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan adalah sulit dikontrol dan diamankan. Semakin banyak pengungsi yang menâlir, serta adanya lmigron gelap yang masuk wilayah Indonesia lewat Hatuna,^ mengharuskan pemerintah dah segenap bangsa Indonesia raeningkatkan daya tahan dan kewaspadaan nasional, karenq bukan tidak mungkin kalau di antara mereka ada terselip agen-agen rahasia yang diselundupkan untuk tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan nasionalnya* Offenaif diplomatik yang dilakukan akhir-akhir ini baik oleh Vietnam maupun Republik Rakyat China harus ditanggepi dengan hati-hati. Tindakan yang utama harus dila kukan adalah meningkatkan daya tahan serta daya serang nasional melalui suatu pemuangunan yang terencana, dalam segala bidang. Juga perlu ditingkatken konnep netralitas untuk kawasan Asia Tenggara dengan penarikan kekuatan asing dari wilayah ini.

^"Orang Vietnam diperairan flatuna"# Tempo. 4 September 1976, h. 4*

Skripsi


HERN0W0


28 Bldang ideologik-politik* Dalam membicarakan bldang saya Ini, tak dapat raelepaskan diri dari kaitannya dengan bldang keamanan, Pada hekekatnya maning-masing negara mempunyai Idiologi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Selama tidak ada gangguan terhadap idiologi yang dianutnya, mereka akan dapat hidup berdampingan secara damai, Tetapi ada kalanya, bahkan seringkali ouatu negara memaksakan idiologinya paca negara lain, baik secara damai maupun dengan kekuatan senjata* Dorongan dari tindakan tersebut dapat bermacammr-cam, antara lain adalah iaktor ekonomi, keamanan dan lain-lain. Blasanâ cara yang ditempuh adalah dengan menf.adakan penyusupan-penyusupan ke dalam sektor-sektor kehldupan yang vital, miaalnya bldang perekonomian, imigraol, pantan dan lain-lain, Juga di samping itu penyucupan dilakukan melalui daerah-daerah yang kurang mendapat pengawasan dan sukar dijantkau oleh pemerintah pusat serta bcrbatasan dengan negara lain. Sebagai contoh adalah keravanan di daerah perbatasan antara Malaysia-Thailand, ihiliplna belttan dan sebagainya. Kelengahan yang sekejap cr.ja* akan dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk memasukkan idiologi serta pengaruhnya, Kemelut yan^ terjadi di kawacan Asia Tenggara, yang disusul dengan membanjirnya pcngungoian aecara besar-beaaran adalth merupakan media yang sangat baik bagi penyebaran pengaruh tadi, yang meng-

Skripsi


HERN0W0


29 haruekan pemerintah dan segenap rakyat Indonesia raening katkan kewaspadaannya. Infiltrasi maupun subversi asing tidak akan parnah berhenti untuk mengadakan teror di mana-mana dan kapan saja* Satu-satunya kekuatan yang bisa mengendalikan hanyalah negara induknya masing-maaing. Seringkali Buatu negara menghindarl tekanan dari super power yang satu dengan jalan mencari perlindungan di bawah payUng super power yang lain, ibarat torlepas dari 17 mulut hnrimau niasuk ke mulut buaya. ;:aka sama bahayanya. Kembali pada uraian di atas, oektor yang paling rawan adalah sektor perekonomian dan produksi pangan. Apabila lawan dapat menguasai atau paling tidak raenghancurkan kedua sektor tersebut, Maka bisa dikatakan bahwa mtreka telah dapat men, uasai 50 person dari negara ter18 sobut, Kewenangan niutlak baru ter jadi apabila negara yang bereangkutan mampu menguasai dan menduduki serta mcnjalankan aktiXitas pemerintahan di Sana. i:enguasaan kodua sektor tadi, dapat raenyebabkan kelumpuhan perekonoinian oerta kehancuran produksi pangan* Akibatnya akan

17 'Ruslan Abdul Gam, Indo China dalam Kawasan Asia ônftKara Dewasa ini, Idayu, Jakarta, 1^1u , h* 4l. lft Iiadi Susastro, HInterdependenoi Ekonorai di Asia fasifik dalam Tahun 1980 anH, Analisa, lio. 10, Tahun VIII, Oktober , 1979, h. 892.

Skripsi


HERN0W0


30 timbul resesi serta infIasi dan kekurangan pangan yang apabila berlarut-lasut dapat menyebabkan kehancuran serta pemberontakan raasal. Situasi demikian ini adalah merupa kan fase pematangan bagi pihak asing untuk masuk dan raenghancurkan rezim yang berkuaBa. Khusus untuk koraunisme yang terkenal akan keagresipan serta militansin>a, dikenal adanya tiga fase perkembangan yang mereka lalui dalam mewujudkan kesejahteraan bangsanya agar survive, yaitu : fase isolasi, iase perabentukan berikade dan fnse pembentukan negara-nogara setelit. Dalam tahap awal dari perkerabangannya, mereka cenderung untuk menutup diri dan menjauhi komunikasi se cara bebas dengan negara lain* Kereka khawatir bahwa pengaruh asing akan menyebabkan kekacauan di dalam negeri serta menggagalkan rencana pembangunan mereka, Tindakan ini dilakukan selama mereka memandang dirinya belum mampu untuk menghadapi pengaruh asing tadiPada saat berikutnya, yaitu apabila merasa cukup kuat, mereka mulai membuka kerabali Uubungan dengan luar neteî* Meski, un demikian, dia tetap berutiaha untuk menghindari pengaruh buruk dari luar, terutama terhadap eerangan langsung terhadap wilayahnya. Oleh t,ebab itu ditentuklah barikade-barikade di aekltarnya, yaitu dengan nengubah negara-negara di sekitarnya raenjadi negara-

Skripsi


HERN0W0


31 negara boneka yang tunduk pada perintahnya, 3ehingga apa bila ada serangan dari luar, maka negara-negara boneka inilah yang harua lebih dulu diserang. Sedangkan negara induknya dapat menyusun kekuatan di belakang* Pada fase Belanjutnya, raulailah mengembangkan sayap untuk mencari daerah pengaruh yang lebih luas, de ngan mempengaruhi negara-negara yang letaknya lebih jauh. liegara-negara tadi, setelah berhaeil dipengaruhi, kemudian dijadikan satelit-satelit yang mengemban aspirasi negara induknya. Untuk selanjutnya satolit-satelit inipun mulai membentuk barikade-barikade juga. Tidak seluruhnya praktek ini berhaeil. Ada juga kegagalan-kegagalan yang dialami, miaalnya lepasnya Republik Rakyat China dari kelompok Soviet serta pembebasan Iran dari penduduKan boviet oleh Amerika Serikat dan yejig lainnya. Namun tidak berarti bahwa fase-faae ini dltin^galkan. hehadiran Soviet di Vietnam serta intervensi Vietnam ke Karnboja serta Laos yang telah menyebabkan kereeaîan dan kttrângan di kawasan Asia Tenggara semakin neningkat adalah sebagai akibat dari proses tersebut. Lebih-lebih kalau mengingat bahwa letak pangkalan Uni Soviet di Vietnam begitu dekatnya dengan pangkalan Ame rika Serikat di i'hilipina, serta dengan melihat keagresipan Vietnam sendiri, yang telah menimbulkan kotidakpercayaan

Skripsi


HERN0W0


dari negara-m gara di sekitarnya. Sehingga akibatnya ada lah terjadinya penumpukan senjata di Thailand serta pembaharuan Angkatan Bersenjata di negara-negara ASEAH lainnya. Di samping itu juga edanya pernyataan-pernyataan dari Amerika Serikat, Republik Rakyat China serta Republik Indonesia yang menyatakan akan membantu Thailand apabila negara tersebut diserang Vietnam. Meskipun dominasi Soviet di Vietnam adalah berbahaya, namun pada hakekatnya ada juga segi pooitlpnya. Dengan adanya Vietnam yang pro Soviet, maka gerakan ke arah selatan dari Republik Rakyat China dapat terhalang (meokipun tidak terhenti sama sekali). Seandainya Vietnam jatuh ke tangan Republik Rakyat China, gerakan Republik Rakyat China akan lebih bebas. Lentan bantuan gerilya komunis di negara-negara Asean serta orant-orang Cina yang niasih berorientasi ke Peking, mereka akan lebih cepat dapat menanamkan pengaruhnya di negara-negara ters«but daripada Soviet. Di camping itu cita-cita pembentukan negara Cina di seberang lautan akan dapat terlaksana. Maelh kita ingat, bagaimana peristiwa pemberontakan "Xomunia Indonesia1’, serta penyusupan-penyusupan di Kalimantan Barat, aituasi yang rawan di wilayah Kepulauan Riau dan lainnya. Sedantkan Vietnam aendiri masih cukup sulit untuk menerobos ke oelatan karena dukungan dari negara-negara tersebut di atas (Amerika Serikat, Republik

Skripsi


HERN0W0


33 Hakyat China dan Indonesia), juga Thailand adalah bekas anggota SEATO, yang mana raeskipun telah bubar, tetapi hubungan baik dengan negara-negara blok Barat yan0 raasih dapat diharapkan bantuannya tetap terjalin. Jadi secara tidak langsung, telah terjadi perimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia eendiri, sudah eemestinya ikut tarapil dalam setiap perubahan yang terjadi, mengingat ked^dukannya sebagai negara terbesar di kawasan ini, sehingga mau tidak mau paati akan terkena pengaruh perubahan tersebut. Indonesia harus raemainkan kartunya untuk ikut berpartiaipasi mewujudkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang netral dan damai, di raana masing-masing negara nierapunyai kedudukan yang sama yang Baling dihormati. Penyelesaian secara diplomatis adalah lebih pelting dari^cda perang, 19 9

■^Ruslan Abdul Gani, Ioc« cit., h. 17

Skripsi


HERN0W0


BAB

II

DASAR HUKUM YURISEIKSI 1KD0KESIA ATAS XEFULAUAD KATTJÂ

Sehelum membahas mengenai dasar hukum kekuasaan Indonesia atas landas kontinennya, terlebih dahulu akan saya bahas mengenai dasar hukum kekuasaan Indonesia atas kepulauan Watuna itu sendiri. ffanpa berpijak pada dasar hukum yang terakhir ini, maka kekuasaan Indonesia atas kepulauan liatuna adalali tidak sah, sehingga penguasaan atas landas kontinennyapun tidak sah karena pada hakekatnya landas kontinen adalah /rerupakan sambunân alami dan merupakan banian yang tak terpisahkrn dari daratarmya, Menurut O'Connel ada beberapa cara untu* meraperoleh wilayah, yaitu dengan cara : pendudukan, hak-nak yrng didasarkan atas sejarah, kadaluwarca, pertumbunan, anekaaai, penyerahan dan pent,ambil alihan dalam perang, Dalam pembahaoan bab ini, aaya fjcan meninjaunya dari rektor sejarah penguasaan yang dilakukan oleh Indonesia at. o kepulnuen Hr tuna telah berlangsung lama, yaitu sejak macn-nuâ sebelum penjajahan. Untuk mempermudah uraian, maka aken saya bagi dalam tica tahap, yaitu : seLelum pen-

20Ibld., h. 43. 34

Skripsi


HERN0W0


35 jajahan; raasa penjajahan dan masa setelah kemerdekaan. Mengingat sangat kurangnya literature yang membahas mengenai kepulauan Natuna secara khusus, maka dalam uraian ini eaya banyak berpegang pada peta, baik waktu penjajahan, sebelumnya maupun sesudahnya* Kurangnya literature~literature tersebut, mungkin disebabkan oleh kurang pentingnya kepulauan tersebut waktu itu. Baru kemudian secara mendadak daerah tersebut menjadi pusat perhatian karena letak geografienya yang demikian strategis ditinjau dari segi perdagangan maupun pertahanan serta lebih-lebih dengan diketemukannya sumber-sumDer kekayaan alam yang cukup potential. Selanjutnya uraian akan saya buat eesuai dengan tahap-tahap yang telah saya sebutkan di atas.

1. Hasa Sebelum Pen.1a,1ahan 1.1. Zaman Sriwijaya. Pada sekitar abad VII di daerah Palembang muncul dan berkembang kerajaan Sriwijaya. aanan keeraaoan Sriwi jaya terwujud pada waktu pemerintahan Bala l>utera Dewa. Dengan angkatan perang yang kuat, terutama bertulang punggung pada angkatan laut, dia mengemban^kan wilayah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarn>a. Ekspanoi terutama ditujukan ke arah utara dan barat. Hal ini disebabkan karelia di daerah selatan dan timur, kerajaan

Skripsi


HERN0W0


36 Matarara, yang kemudian diteruskan oleh Meaang adalah eangat dominan. Jadi waktu itu ada dua kerajaan besar di Indonesia, yaitu Sriwijaya di eebelah barat dan Mataram di eebelah tiraur, Apabila wilayah dari kedua kerajaan tersebut dlsatukan, akan raeliputi seluruh wilayah Indo nesia dewasa ini ditambah dengan Kalimantan Utara, Malaya, Singapura, sebagxan Thailand serta Kadagaakar.

21

Sebagai kekuatan yang baru inuiicul, Sriwijaya terktnal sanfjat agresip dan merupakan satu-satunya Kerajaan di Indonesia yan^ mengandalkan kekuatannya pada angkatan laut* Menurut berita-berita dari'bina, maka pada tahun 670 sampai dengan tahun 673 Sriwijaya telah mengirirakan utusan ke Cina.

22

Jadi waktu itu telah terjalin hubuntan

yang baik antara Sriwijaya dongan Cina. £ent,aruh Cina dan India demiKian kuatnya. Balk India, Cina maupun Indonesia (Lriwijaya) vaktu itu merupakan pcmegang moijopoli perdauanân ar*tr.ra Asia Barat dan Afrika dengan Asia Timur. Seorang muaafir Cina, I Teing pada tahun 671 telah singgah di Sriwijaya dalam perjalannya ke India. Dia menyat&kan bahwa briwijaya telau menûaoai selat

21 Sanuoi Pane, Se.larah Indonesia, Jilid II, Cetakan Y1I, Bclai iûBtaka, Jakarta, 1^65, h. 110, 22

"Sukmono, Tentang Lotalisasi Criwijaya, Syailendra dan Sanjaya", Makalah untuk mahaoiswa IKI^ Malang, 1971, h. 36,

Skripsi


HERN0W0


37 Malaka sampai ligox dan pada akhir abad VII menguasai seluruh Sumatera dan seluruh semenanjung Malaka. Di samping kedua daerah tersebut, wilayah-wilayah yang telah dikuaoai adalah Kepulauan Hiau, yang mana Kepulauan Natuna terletak di dalamnya, Kalimantan Barat, Pulau Jlikobar, Sunda dan Laut Cina Selatan. Dengan ditopang oleh armada yan^ kunt, maka kunci perdagangan dunia, yaitu selat Malaka dan tanah genting Kra (di Malaka) dapat dikuasai. Pada sekitar abad XIII Sriwijaya mulai mengalami kemunduran-kemuriduran akibat serangan dari negara-negara yang selama ini menjadi musuh tetapi tidak berani raenentang kekuacaan Sriwijaya. Juga ktmerosotan perdagangan serta pemberontakan dalam negeri yang o ilit dlatasi. Pada tahun 1377 Sriwijaya ditaklukOA kan ol'ah Majapahit. 1.2. Zornan Majapahit, Pada tahun 1293 di Jawa Timur berdiri kerajaan Kr.japahit dengan rajanya yang pertrma adalah Haden Wijaya (12^3-1309)* Majapahit c.engalami pcrkembangan yang pecct, bcrkat Jasa dari Mshapatih Gajah Mada. Pada tahun 1231» setelah diangkat sebagai Kangkubumi Majapahit, nulaiâh dia bergerak dan dengan semboyannya yrng terkenal, yaitu "Amukti Palapa" menyerbu daerah-daerah di cekitarnya. Daliun waktu ypng singkat daerah-daeraft :

Lapore dan H. Sutedjo, Se.jarah I S?.P* A3iaAirika, Surabaytr, 1975, h. 22. 24Ibid.. h. 26.

Skripsi


HERN0W0


38 Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Eali, 25 Sunda, Palembang dan ‘Turaaslk ditaklukkan« y Untuk mempermudah jalannya pemerintahan maka dikenal adanya pembagian atas : pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pemerintah pusat terdiri dari pejabat-pejabat kerajaan yang berkedudukan di pusat kerajaan dan dipifcpin oleh raja sendiri. Pemerintah daerah terdiri dari raja-raja bawahan atau bupati-bupati yang diangkat oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah membawahi desa-desa yang masing-masing dipirapin oleh Kepala Desa. Pembagian ini hanya secaia garis besarnya eaja. Di antara tingkatan-tin^katan tadi sebenarnya masih ada tingkatan-tingkatan lagi yang tidak kurang pentingnya. Ptmerintahan dilaksanakan secara sentral, artinya semuanya ditentukan dari pusat, daerah tin^gal melaksanakan saja*2^ Pada tahun 1377, sebagaimana telah saya uraikan di atas Majapahit telah mengakhiri kekuasaan Sriwijaya. Untuk selanjutnya daerah-daerah bekas wilayah kekuasaan Sriwiâya berhaeil disatukan kembali oleh Majapahit. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia

2**Bm. i'S&yitno, et. al., Intisarl Sejarah Kebangsaan, Sojarah Dunla, Civies, Pen^rbit, tahun dan tempat pentrbit tXSak ada, hV £. Sanusi Pane, op* cit., h. 55*

Skripsi


HERN0W0


m i l i k

FERPUSTAKAA'N “UNIVERSITAS AIRLANGGA”

S U R A B A Y A \------------------

39

sekarang ini ditambah dengan Kalimantan Utara, Singapura serta Semenanjung Malaka besorta seluruh pulau-pulau dan kepulauan di sekitarnya (termasuk juga kepulauan Natuna).^ Dengan demikian untuk kedua kalinya terbentuk negara naoional yang berkuasa mutlak atas wilayah darat dan laut di sekitarnya, Di bawah Laksamana Nala, Majapahit dapat nerapertahankan eksistensinya atas lautan tanpa gangguan dari negara-negara lain, Seperti halnya Sriwijaya, Maja pahit juga menguasai kunci pelayaran dunia yaitu selat Malaka serta jalan lintas darat lewat tanah genting Kra. Hubungan âhg bersahabat dibina dengan Cina, India dan Campa. lahun 1364 (rajah Mada meninggal dunia dan kemudian dicusul oleh Hayam Wuruk pada tahun 1389. Kematian kedua tokoh tersebut menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi pudar, Di berbagal daerah timbul pemberontakan untud melepaskan diri dari pemerintah pusat. Tetapi pukulan yang terberat adalah pemberontakan Bhra ftira Ehumi pada tahun 1401 yang terkenal dengan peraug Parereg di mana dia bcruBaha merebut t^bta Majapahit* Meskipun pemberontakan dapat dipadamkan, namun keadaan Majapahit eudah demikian parahnya, hingga akhirnya dapat ditaklukkan oleh raja

27 ‘D, Martodihardjo, Se.jarah. Indonesia dari jaman ke jaman, Jilid 1, Up Spring, jogyakartaV 1972• h. 36,

Skripsi


HERN0W0


40 po Girindra Wardhana dengan mudah pada tahun 1493* Bintan, Setelah kehancuran Sriwljaya, di pulau Bintan muncul kerajaan Bintan dengan rajanya, lakandar Syah. Wilayah kekuaoaannya meliputi pulau-pulau di sekitarnya, termasuk juga Singapura. Salah seorang pengganti Iskandar Syah, yaitu Mila Utama mendirikan kerajaan di Singapura dan menjadi raja di sana. Seciang untuk kerajean Bintan diserahkan pada Tun Telani. Pada abad XIV yan^ menjadi raja di Singapura adalah Paramesura. Dia menterabangkan Singa pura menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka. Sewaktu pcraerintahannya, pasukan-pasukan Majapahit datang menyerang dan berhasil mentuasai Singapura, Paramesura melarikan diri ke Semenanjung Malaka dan menjadi raja di sana. tetapi pasukan Majapahit terue mengejar ke Bemenanjung 2Q dan Paramesura melarikan diri ke pedalaman. Sejak perang parereg, Majapahit mulai memudar kekuaEaannya. u^nyak daerah jajahannya yang raelepaskan

tiiri, termasuk juga Malaka.^ Di bawah pemerintahan Janeyur iiyah Malaka mengalami perkcmbanLan yang eangat

28I M d . , h. 38. pq *])• t;artodihardjo, op, cit,. h. 42. 30 Bm. JPrayitno, loc. cit.

Skripsi


HERN0W0


41 pesat balk sebagai pusat perdagangan raaupun luas wilayahnya. Daerah-daerah yang tunduk pada kekuaaaan Malaka meliputi : Seluruh Semenanjung Malaka, Sumatera Tengah (ter masuk kepulauan Riau)p Brunai, Serawak dan Tanjung Pura, 31 Indragiri, Palembang. Kerajaan Malaka berakhir tahun 1511, ketika Portugal mulai mendarat dan menguasai wilayah tersebut. Maea penjajahan, Pada tahun 1511, dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah, Portugis mulai mendapat di Kalaka. Semua dia hanya nienampung rempah-rempah yang datang dari Maluku melalui pedafiang-pedagang Maluku. Tetapi laraa-kelamaan timbul keinginannya untuk dntang sendiri ke Maluku dan menegang monopoli perdagangan di sana. Untuk melindungi kepentingannya teraebut, didirikanlah benteng yang kuat di Malaka. Malaka dijadikannya pusat perdagangan serta puaat kekuaeaan untuk tujuan hegeraoni. 'J-etapi ucaha mere ka untuk raemperluao penâruhnya di eekitar selat Malaka conâlami kegagnlan, bahkan mereka selalu mendapatkan tantt-uan dari raja-raja di wilayah tersebut, antara lain : Serangan Pati Unus dari Demak pada tahun 1513; perlawanan Aceh di bawah Iskandar Kuda, juga kega£,alannya dalam

in ^ rroyek Fengembangan Media Kebudayaan, Monograii Riau. Bitjen Kebudayaan Bepartemen p dan K Kepuhlik Indo nesia, 1975, h. 3*

Skripsi


HERN0W0


42 ueaha untuk menguasai Sirnda Kelapa. Meskipun mereka memegang raonopoli perdagangan rempah-rempah selama hanipir eatu abad (1511 - 1611), namun hal itu tidak membawa pengaruh yang terlalu jauh, malahan pada tahun 1641 *p VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis, Belanda mendarat pertama kali di Indonesia adalah di Danten pada tahun 1597. Semula tujuan mereka adalah berdagang rempah-rempah. Hamun tuûan tersebut akhirnya diwarnai oleh faktor politik dan faktor ini makin lama makin menonjol. Sedikit demi sedikit Belanda memperluas pengaruhnya dan mulai molakukan pendudukan atas wilayah kerajaan-kerajaan yang semula adalah sahabatnya dalam berdagang, Sehingga akhirnya terbukalah kedok sebenarnya dari VOC, yaitu sebagai agen kolonial# Makin lama makin banyakvwilayah yang diduduki, yaitu antara lain : Jawa, Maluku, Sumatera, Malaka dan daerah-daerah lain.

33

Pada tahun 1800, VOC secara ream! dibubarkan dan semua tanggung jawab mengenai wilayah jajahan diambil alih oleh pemerintah Belanda di Amsterdam, Sejak oaat itu Indonesia secara resmi menjadi oafrah koloni Belinda, yang meliputi i Pulau Jawa, sebaîan Sumatera, Malaka, Maluku, Irian Jaya, Kusa Tenggara, sebaîan Kalimantan dan

*p ^ Bm. Prayitno, op. cit. t h. 4. Soewarno, Se.j^rah Indonesia, IJtusan, ftalang, 1969, h. 4.

Skripsi


HERN0W0


43 Sulawesi* Sedangkan daerah kepulauan Riau dan beberapa daerah lainnya masih merupakan daerah merdeka* Kepulauan 9A

Riau ada di bawah pengaruh Aceh* Pada tanggal 14 Juli 1789 di Perancie telaii pecah revolusi meiientang kekuas&an absolut dari raja Louis XVI dan berhasil menggulingkan raja aerta membawanya ke ba*ah pisau Guilotine bersama permaisurinya Maria Antoinnete* Dalam kekacauan itu muncul Napoleon Bonaparte yang ber hasil menguasai keadaan dan kemudian mengangkat dirinya sebagai kaisar di Perancis. Napoleon begitu ambiaius untuk menguasai Eropa dan tanpa segan-segan mulai melakukan intervensi ke negara-negara di sekitarnya. Bersamasama dengan bangsa Belanda dalam pelarian (golongan patriot) Napoleon menyerbu Nederland. Raja Wilhelm V raelarikan diri ke Xnggris dan minta bantuan agar Inggris mau mempertehankan wilayah-wilayah jajahan Nederland. ^ Semula peperan&an selalu dimenan^kan oleh Peran cis* Tetapi sewaktu Napoleon menyerang Husia, mulailah terjadi titik balik. Perancis mulai men&alami kemunduran di berbr* ai front* Dalam perterapuran yang menentukan di Leipzig tabun 1813 Napoleon mengalami kekalahan dan diasingkan ke pulau Elba* tetapi dengan berbagai usaha

34I M d . , h . 13. XC "^Sartono Kartodihardjo, et al, Se.jarah Naaional Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1977,n. Y2.

Skripsi


HERN0W0


44 berhasil melarikan diri den kembali ke Perancis, Dalam pertempuran yang terulang lagi di Water Loo, kembali Perancis menderita kekalahan. Napoleon tertengkap dan di1C

buang ke pulau St. Helena sampai meninggal, Sampai tahun 1808, sebagian bestr wilayah Hindia Belanda telah dikuasai Inggris, bahkan pada tahun 1811 berakhirlah pemerintahan Belanda di Indonesia. Sebagai gantinya masuklah Inggris yang menguasai Indonesia sampai tahun 1816 di bawah Letnan Jendral Thomas Stamford 37 Raffles yang raenggantikan Gubernur Jendral Jansen* ' Kasuknya Inggris kurang mendapatkan perlawanan yang berarti j Hal ini disebabkan karena : 1. Pada waktu sebelum Inggris mendarat, banyak rajaraja yang mengetahui adanya kekosongan kekuasaan, Dengan dldorong oleh keinginan untuk memerdekakan diri, raereka membantu Inggris yeng sewaktu mendarat telah menyebarkan propaganda anti Belanda di kalangan raja-raja yang sedang tertindas. 2. Adanya kemerosotan eemangat pada an^gota tentara Belanda karena ditinggalkan oleh sebagian besar rekannya yang telah dikirim ke £ropa untuk memperkuat pasukan gabungan Perancis - Belanda. 2. Armada Inggris telah melancarkan blokade terhadap wilayah lautan Indonesia, sehingga perekonomian pemerintah Hindia - Belanda menjadi lumpuh dan hubungan dengan Nederland terputua.38 Selama 5 tahun Inggris menguasai seluruh wilayah ilindia-

36Ibld.. h. 73. 37rbldU, h. 25. 38D.Q.E., Hall, A Hlatorv of South F.aet A d a . Mac. Millan, St. Martin’s Press, London, 19?0, h. 213.

Skripsi


HERN0W0


45 Belanda, yaitu mulai tahun 1811 sampai dengan tahun 1816, yaitu meliputi daerah Indonesia sekarang ini ditambah dengan Malaka, Singapura, Kalimantan Utara beserta pulau3q pulau kecil di sekitarnya. Setelah perang Napoleon, keadaan negara-negara pada umumnya sangat memprihatinkan. Perekonomian hanour, industri mengalami kemacetan dan pengangguran meraja lela. Itelihat keadaan yang demikian ini, maka dipandang perlu untuk meng&dakan pengaturan kembali atas eegala aesuatu yang menjadi korban dari peperanân yang timbul. Berangkat dari maoalah ini, maka pada tahun 1814 - 1815 diadakanlah Kongres Wina* Isinya antara lain adalah mengenai peraulihan wilayah. JChuous

engenai wilayah Hindia -

Belanda telah diadakan perjanjian antara pemerintah IxiCgris dengan pemerintah Belanda di London pada 13 ALUttus 1814 yang terkenal dengan perjanjian London. Di dalamnya antara lain dinyatakan bahwa : Pemerintah Belanda memperoleh kembali daerah-daerah yang dulu dimilikinya sobel^m 1 Januari 1803, kecuali daerah-daerah : Tanjung Hnrapan. Beberapa daerah di luar flusantara serta Sailan (Sri Lanka) yang sebelum tangâl tersebut telah terlepaa dari kekuasaaxmya. Daerah-daerah tersebut belakangan ini tetap dipegang oleh Inggris. 40 Meakipun pexjanjian tersebut telah ditandatangani

Soewarno, op. clt«. h. 55. ^Sanusi Pane, op. cit.# h. 117-

Skripsi


HERN0W0


namun pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan. Inggris menyadari bahwa seandainya perjanjian benar-benar dilaksanakan, berarti daerah-daerah : Malaka, Singapura serta Sumatera yang merupakan jaian roasuk ke laut Cina akan tertutup. Tertutupnya kunci lalu lintas di selat Malaka tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan Inggris di laut Cina dan di daerah koloninya, yaitu Hongkong dan Makao. Akibatnya Raffles telah merobuat suatu keputusan secara sepihak dengan menyatakan bahwa perjanjian London adalah merupakan perjanjian antara Inggris dengan Belanda dan Inggris tidak menâkui perjanjian yang dibuat peme rintah Belanda dengan raja-raja di Indonesia dan raengan^gapnya telah hapus dengan kalahnya Wilhelm V. Dari oini bisa dilihat bahwa seolah-olah Inggris mengakui ■ kedaulatan raja-raja tersebut dan untuk itu dia bebas men*;adakan perjanjian dengan mereka tanpa harus tunduk pada Pemerintah Belanda- Sehingga timbullah persaingan yang seru antara Inggris dengan Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah yang dieebut dalam ptrjanjian London, Pada 1 Agustua 1816, yaitu saat perjanjian dilakcanakan Inggris menyatakan bahwa wilayah Kus^ntara harus tetap dikuasai olehnya. Pada tahun 1818 Belanda telah mentuaeai kembali daerah Malaka. Tetapi pada tahun itu juga Inggris dapat merebut Singapura dan kemudian mendi-

Skripsi


HERN0W0


47 rikan pangkalan angkatan laut di situ. Pada saat-saat berikutnya Belanda menduduki kembali Sambas dan Pontianak* Keadaan makin lama makin penuh pertentangan yang di&hawatirkan akan meledak menjadi perang, \Jntuk mengfetasi pereengketaan eerta mencegah konflik terbuka. Maka pada tahun 1820 diadakan perjanjian lagif teta{>i mengalami kegagalan. Pada tahun 1823 kembali dibuka perundingan, yang mana menghaailkan keputusan yang ditandatangani pada 17 Maret 1823. Isinya antara lain : 1. Kedua negara berhak memasuki daerah jajahannya se bagai neêri yang berhak sepenuhnya. 2, iêngkulu beserta semua jajahan Inggris di Andalas diser&hkan pada Belanda, 3, Malaka dioerahkan Belanda pada Inggris. 4. Belitung diserahkan pada Belanda. 5* Belanda mengakui hak Inggris atas Singapura dan Inggris berjanji tidak akan meluaskan daerahnya ke arah selatan dari Singapura. Pelaksanaan perjanjian ini adalah tanggal 1 Maret 1825. Masalah yang penting dari perjanjian tahun 1924 adalah dimaoukkannya Sumatera dan pulau-pulau di aekitarnya ke dalam wilayah kekuasaan Hindia Belanda, karena menyangkut juga kepulauan Riau yang raenjadi bagian dari daerah

Skripsi


HERN0W0


48 Riau daratan.^1 Khusus tentang Riau akan saya bahas di sini dengan beranjak dari tahun 1745, yaitu saat kerajaan Riau diperintah oleh Daeng Karaboja. Daeng Kamboja ada lah seorang Bugis yang menjadi Bendahara (Wali negara) kerajaan Riau. Dia raemperoleh kekuasaan dengan jalan mendepak Sultan Sulaiman, sebagai raja yang sah. Daerah kekuasaannya meliputi : Selangor, Kalimantan Barat, Riau daratan serta kepulauan iiiau. Tahun 1755 Riau menyerang Malaka yang waktu itu dikuasai Belanda, tetapi gagal. Tahun 1784 kembali Malaka diserang oleh Riau di bawah rajanya yaitu Sultan Haji, eebagai pengganti Daeng Kamboja, Tetapi untuk kedua kalinya serangan ini gagal, bahkan Sultan Haji sendiri tewas dalam pertempuran. Ia digantikan oleh Sultan Ali, tetapi Belanda terus mengejar mereka, sehingga Sultan Ali terpakaa harus melarikan diri ke Kalimantan Barat. Setelah kekalahan £>ult**n Ali, maka yan^ menjadi raja adalah keturunan Sultan Ismail yang dulu sewaktu digulingkan oleh Daeng Kamboja masih totap diberi hak sebagai raja tetapi tidak punya kekuasaan apa-apa, Belanda yang merrsa raemenan^kan perang, hing&a Riau kembali dikuesai

^ S a n u e i Pane, op. nit., h. 120,

Skripsi


HERN0W0


49 keturunan Sultan Ismail, menuntut imbalan dari Sultan Mahmud, sebagai ahli waris kesultaiian Riau yang sah,^ Akibatnya pada tahun 1784 ditandatanga&ilah perjanjian antara Belanda dengan Sultan Mahmud yang isinya adalah Sultan Mahmud harus menyerahkan daerah-daerah Johor, Pahang, Riau dan daerah taklukamxya kepada Belanda. Komudian Belanda akan menyerahkan daerah tersebut pada Sultan Mahmud eebagai tanah pinjaman aecare turuntecmrun, dengan oyarat-sstarat : 1. Ia har»

membasmi bajak laut di daerah sekitar

selat Malaka. 2. Akan berdagang dengan Belanda saja. 3. f-iengangkat putera mahkota dengan ijin Belanda. 4. Kengangkat bendahara pengganti Sultan Ali dan Majelis kerajaan

terdiri dari 4 orang.

5. Mengijinkan kompeni mendirikan tangsi di hiau. 6. Tidak mengijinkan lagi orang Bugis masuk.^ Sultan Mahmud meraoa keberatan dengan ayarat-syarat tereebut. Kemudian dengan bantuan Sultan Sulu dan Sul tan Ali mengadakan perlawanan terhadap Bel. nda dan berhasil mengusirnya* Tetapi setelah kemenanân tersebut

^2Sanuoi Pane, op. cit,, h. 42. ^Sanuei Pane, op. cit.. h. 43.

Skripsi


HERN0W0


50 pengaruh. orang Sulu dan Bugis semakin kuat di Riau. Mereka berusaha untuk berkuasa lagi di sana, tetapi maksudnya ini ditentang oleh Sultan Mahmud, Dalam pertentangan yang akhirnya berubah menjadi perang, Sultan Mahmud dapat dikalahkan dan melarikan diri dari Riau, Pada tahun 1975 Belanda menyerang Riau dari Malaka eerangan mereka berhasil menghalau paeukan Bugis dan dengan demikian untuk kesekian kalinya Riau menjadi 44 daerah jajahan Belanda* Setelah kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah merupakan titik kulminrsi perjuangan porgerakan kemer dekaan Indonesia, Seâk waktu itu Lan^sa Indonesia untuk kesekian kalinya berhasil membentuk negara ke satuan. Rejayaan Sriwijaya dan Mrjapahit telah menîlhami bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 disebutkcn mengenai wilayah Indonesia : "... menântar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia

Kemudian dalam alinea erapat di-

cebutkan : "... melindungi segenap ban£,3a Indonesia dan

^ John Candy, South East Asia. Its Historical Development. Me* Graw Hill, New York, U.S.A.,1964, h. lupa.

Skripsi


HERN0W0


51 seluruh tumpah darah Indonesia .

Tetapi dalam pem-

bukaan ini tidak terdapat batasan mengenai luas wilayah Republik Indonesia yan^ pasti. Baru pada 19 A&ustus 1945 PH.I'telah membuat ketetapan mengenai wilayah Negara Republik Indonesia# Ketetapan tersebut berisi : Untuk sementara waktu, daerah Indonesia dibagi dalam 8 propinsi yang masing-raasing dikepalai oleh seoran& Gubernur, yaitu : 1* Propinsi Djawa Barat. 2. Propinsi Djawa Tengah. M i ll * 3. Propinsi Djawa Timur. PERPUST AKA AN 4* Propinsi Sumatera. TJNIVERSITAS A1RLANGOA" 5. Propinsi Borneo. s u r a b A V A 6. Prop nsi Sulawesi. 7. Propinsi Maluku. 8* irropinsi :,unda Kecil. Daerah propinsi dibagi dalam karesidenan yang di kepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.45 Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pembogian wilayah Republik Indonesia, pada tahun 1948 dikeluarkan Undang-undang No. 10 tahun 1948 tentang pembagian wilayah atas propinsi-propinsi, Untuk Sumatera berdasarkan Undang-undsng No. 10 tahun 1948 dibagi atas 3 propinsi, yaitu : propir.si Sumatera Utara, propinsi Lumatera Tengah, propinsi Sumatera Selatan, Dalam pada itu pada tanggal 6 Desember 1948 di Jakarta telah ditandatangani perjanjian Renville yang ieinya antara lain raenyebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia hanya

45 ^Koesnodiprojo, Himpunan Undanft-undanK, Peraturan-peraturan, Fenotapan-penet'apan Pemerintah Keuublik Indonesia 1945V Sit Seno. Jakarta. 1951. fa.

Skripsi


HERN0W0


52 meliputi daerah karesidenan Togyakarta saja. Maka sejak 6 DeBember 1948 tersebut wilayah Kepulauan Riau terlepae dari kekuasaan Indonesia, Tetapi sebelum adanya persetujuan Renville, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No, 22 tahun 1948 tentang pembaîan pemerintahan secara hirarkie atas Propinsi, Kabupaten dan wilayah. 3. Wilayah. Khusus untuk Propinsi Sumatera Tengah, telah dikeluarkan peraturan Aleh Komisariat pemerintah di Sumatera, yaitu peraturan no. 81/K0M/1948, yang membagi Propinsi Sumatera Tengah atas 11 Kabupaten, di mana kepulauan Riau dinyatakan Bebagai kabupaten tersendiri, terpisah dari Riau daratan. Kabupaten Kepulauan Riau, wilayahnya terdiri dari gugusan pulau-pulau yang meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gugua pulau Rintan; Gugus pulau Lingga; Gugus pulau .Tambelan; Gugus pulau Tujuh; Gugus pulau Bunguran; Gugus pulau Karinrun; Gugus pulau Matuna, yan^ terdiri dari pulau Natuna dan pulau Anambas.46 Pada maea-masa berikutnya, tepatnya tanggal 17

Aguotutj 1950 keluarlah Undang-undang No. 50 tahun 191)0 tentang pembagian wilayah Propinsi Sumatera Tengah atas

^^Proyek Penêmbangan Media Kebudaya. n, op. cit.. h. 3.

Skripsi


HERN0W0


53 tiga propinsi, yaitu Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Kiau serta Propinsi Jambi* Peraturan-peraturan tersebut dibuat pada saat wilayah Sumatera ada di xangan Repu blik Indonesia Serikat, sebagai negara bagian yang t

merupakan bentukan Belanda (BFO), maka sedikit banyak mereka condong ke jNederland. Pada waktu kepulauan Riau terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai akibat dari perjanjian Renville, maka di daerah tersebut timbul usahausaha dari nasyarakat setempat untuk men^gabungkan ke pulauan Riau ke dalara Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali. Hal ini terbukti dengan adanya resolusi-resolusi yang menuntut penggabungan tersebut. Hasilnya ada lah bahwa Dewan Riau yang merupakan bentukan kolonial dan semulf. memegang kekuasaan atas kepulauan Riau, dalam sidangnya tanggal 18 Maret 1950 memutuskan : 1, Dewan Riau raembubarkan diri. 2, Mendesak pemerintan Republik Indonesia Serikat agar daerah istimewa Riau digabungkan ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 3# Menyerahkan kekuasaan atas daerah Riau kepada pihak tentara Republik Indonesia*47 Dalam Konperensi Meja Bundar disebutkan bahwa daerah kepulauan Riau berstatus sebagai daerah istiwewa. Ada tiga kategori wilayah dalam Konperensi Keja

47Ibld., h. 253.

Skripsi


HERN0W0


54 Bundar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara federal (j&FO) h Daerah-daerah istimewa yang tidak termasuk dalam keuua kategori di atas* Baru setelah, adanya pernyataan pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang pembatalan seluruh ketentuan yan& dihasilkan dalam Konperensi Meja Bundar secara sepihak dan pembubaran negara surikat -untuk dikembalikan pada bentuk negara kesatuan, maka daerah kepulauan Riau dan datrah-daerah lainnya secara resmi menjadi wilayah negara kesatvan Republik Indonesia* Untuk memperlancar jalannya adminietrasi pemerintahan eerta mempernmdah pengawas n daerah maka dian^gap perlu untuk membagi wilayah Indonesia yan^, ada menjadi daerah-daerah yang lebih kecil* Sebagai realisaeinya, maka pada tahun 1957 pemerintah telah mengeluarkan Indang-undang Mo. 19 tahun 1957, Lit 1957-75 yang membagi daerah iTopinsi Sumatera iengah ataa tiga daerah Swatantra Tingkat I, yaitu ; Daerah Swatantra i.'ingkat I Sumatera B;.rat, Daerah Swatantra Tingkat I Jaubi, dan Daerah Swatantra Eintkat I Hiau. Selanjutnya Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi 4 Daerah swatantra Tingkat

II serta sebuah Kotapraja, Salah satu dari

Daerah Swatantra Tingkat II tersebut adalah Daerah Swa tantra

Skripsi

Tingkat II Kepulauan Riau. Terakhir Daerali Swa-


HERN0W0


55 tantra Singkat X Riau diatur dalam Undang-undang No* 61 tahun 1958, LN 1958-112. Kesimpulannya, daerah Kepulauan Natuna sebagai bagian daripada kepulauan Riau yang eemenjak dahulu kala telah menjadi wilayah negara Indonesia, setelah mengalarai masa pasang surut, akhirnya tetap menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini* Tiada suatu kekuatan asing manapun juga yang dapat menghalangi kedaulatan Indonesia atas wilayah Natuna. Setiap gangguan ter hadap wilayah itu dalam bentuk apapun juga adalah berarti t angguan terhadap seluruh wilayah Indonesia. Apabila ini terjadl maka pemerintah dapat menggerakkan seluruh kekuat an yang ada untuk menghalau dan akhirnya menghancurkan nmsuh tadi.

Skripsi


HERN0W0


BAB

III

LAHIRNTA WAWASAN NUSANTARA SERTA PENGARUHNTA TERHADAP NEGARA TANG BERSEBEIAHAN

Dalam masa penjajahan, pemerintah Hindia*Belanda telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur masalah hukum laut yaitu Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939. Pasal 1 ayat 1 dari ketentuan tersebut menyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah tiga mil diukur dari garis air surut di pantai masing-masing pulau# Melihat bentuk geografl Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan sifatnya yang khaB, yang tersebar di antara Sabang oampai Merauke 2 48 dan menempati ruang aeluas w + 2,5 juta km n. dengan maslng-masing punya ciri-ciri budaya yang berbeda-beda, maka dikeluarkannya ketentuan tersebut di atas te lah mengabaikan wilayah Indonesia raenjadi terpecah-pecah* Hal itu disebabkan karena dengan masing-masing pulau punya laut teritorial sendirl-seridiri akan mengakibatkan di antara masing-maeing pulau tadi terdapat lautan bebao. Keadaan ini sangat tidak. menguntungkan bagi Indonesia, karena :

48 A. Xatemin et al, Geografl pntuk SEP dan yanp, Sederajat, Karuniat Surabaya, 1975, ii. 12. 56

Skripsi


HERN0W0


57 1. Dengan adanya laut "bebas tersebut akan menyebabkan lalu lintas kapal-kapal asing di wilayah tereebut sulit dapat diawasi, padahaj. pengawasan itu diperlukan dalam rangka menjaga keamanan wilayah Indo nesia secara keseluruhan. 2. Terpecah belahnya wilayah Indonesia adalah bertentangan dengan asas negara kesatuan yang sejak dulu diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, Di samping itu juga pelaksanaan tugas dalam rangka raenjalankail pro gram nasional dapat mengalami hambatan karena koniunikasi antar wilayah dapat terputus, misalnya kare na adanya blokade musuh. 3. Kekayaan alam yang terdapat di landas kontinen yang semula adalaji milik Indonesia dengan adanya keten tuan di atas menjadi milik Internasional dan tunduk di bawah jurisdiksi internasional, padahal berkat kemajuan teknologi dapat diketahui bahwa wilayah ini mengandung eumber-sumber kekayaan alam yang cukup potensial* Fakta-fakta tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan keamanan dan kepentingan yang lain bagi bangsa dan negara Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, pemerintah Repubiliik Indonesia dengan didorong oleh keadaan-keadaan di atas telah mengambil

Skripsi


HERN0W0


keputusart untuk menyatakan bahwa ketentuan dalam pa sal 1 ayat 1 Territoriale 2ee en Maritime Kringen Ordonantie 1939 tidak berlaku lagi. bebagai gantinya te lah dikeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai kon sepsi negara Jiusantara. Baik pencabutan pasal 1 ayat 1 Territoriale Zee en Maritime Krin^^n Ordonantie maupun penetapan konsepsi negara Busantara di atas dinyatakan dalam bentuk Pengumuman iremerintah tahun 195? yang terkenal dengan deklarasi Juanda. Hakekat deklarasi Juanda adalah sebenarnya meru pakan usaha penêmbalian wilayah Indonesia yang telah terlepas karena penjajahan. Penguasaan atas laut sebelum penjajahan sifatnya adalah mutlak. Dalam deklarasi Juanda ditentukan bahwa lebar laut teritorial adalah dua belas mil diukur dari titik-titik yang terluar. Akibatnya maka laut yang terletak di antara pulau-pulau tadi di raana semula adalah merupakan laut bebas nasional, dengan demikian menjadi laut wilayah serta laut pedalaman Indonesia. Untuk itu pemerintan Indo nesia berhak untuk menerapkan rezim laut teritorial serta laut pedalaman yang secara garis besarnya meli puti dua hak yang utama, yaitu hak di bidang ekonomis dan hak di bldang keamanan. Hak di bidang ekonomis meliputi : 1. unsur pelayaran;

Skripsi


HERN0W0


m i l i k ___ p e r p u s t a jc a a n U N IV E R S IT A S AIRLAN’O qah

---g-U R A B

a

Y A

I

59

2. penggunaan pelabuhan terbuka untuk kapal-kapal da ri dalam raaupun dari luar negeri; 3. hak untuk mengadakan eksplorasi serta eksploltasi sumber-sumber alamnya; 4* hak untuk mengadakan penelitian ilmiah dan sebagainya. Sedangkan hak-hak di bidang keamanan antara la-* In meliputi ; 1. menahan kapal-kapal asing yang dalam pelayarannya di laut teritorial maupun laut pedalaman tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang telali ditetapkan oleh pemerintah Indonesia; 2. melaksanakan kegiatan-keîatan untuk memberantas penyelundupan dan sebagainya. Dalam rangka mendapatkan pengakuan internasio nal maka pada 1958 prinsip negara Kueantara dibawa ke pcrsidanân hukum laut internasional pertama di Jene wa, tetapi belum diterima oleh karena : 1. konsepsi Nu3entara belum begitu dikenal oleh kebanyakan negara oehingga perlu dipelajari lebih lan3ut; 2. kurangnya negara yang berkepentingan lan^sung de ngan masalah tersebut, Menjelang berlangsungnya konperensi Jenewa II, tahun I960 pengumuman pemerintah tahun 1957 tersebut

Skripsi


HERN0W0


60 di atas dituangkan dalam bentuk formal yaitu Undangundang No. 4/jPrp/1960 tentang wawaean Nusantara. Makeudnya adalah : 1. Agar konsepsi yang dianut Indonesia ltu lebih dikenal oleh masyarakat bangea-bangsa. Apabila maksud ini telah terlaksana, diharapkan agar dukungan dari negara-negara lain pada umumnya dapat memperkuat atau bukan menyebabkan berhasilnya perjuangan Indonesia.^ 2. Dengan pongundangan tersebut berarti telah terpenuhinya bentuk formil yang terdapat dalam hirarki perundang-undangan Indonesia, yang berarti jaminan bagi kepastian hukumnya.^ Kalau dibandingkan aniara konsepsi Ilusantara dengan wawasan Nusantara, maka perbedaannya adalah kalau konsepsi Luoantara adalah merupakan konsep kewilayahan* artinya bahwa tujuan dari Pengumuman Pemerintah tahun 1957 adalah penyatuan vilayah laut yang terdapat di antara pulau-pulaunya yang aemula berdasarkan paoal 1 ayat 1 tferritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie adalah merupakan

^Mochtar Kusumaatraaja, op, clt+, h. 191. 50

Muhono, Himpunan Ketetapan MPflS dan Peraturan Keg^ra yang Pen ting Bagi Anftgauta An^katan jjersenjata, ianpa tenerbit, Jalcarta, 19o6. hV l5?5.

Skripsi


HERN0W0


61 laut “ betas menjadi laut pedalaman/laut terltorial yang merupakan Jembatan untuk mempersatukan wilayah daratnya. Sedangkan wawasan Nueantara adalah merupakan usaha lebih lanjut untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan menguo&hakan porsatuan di bidang idiologi, politlk, ekonomi, soBial budaya serta pertahanan dan kearaanan. Atau yang biaaa diaebut dengan panca gatra, di raana pelaksanaannya didasarkan pada kesatuan wilayah yang telah saya eebutkan di atas. Di samping itu masih ada faktor lain yang perlu diperhatikan dalarn rangka menuju kepersatuan nasional, yaitu : faktor letak geografis, kekayaan alam, 51 kemampuan penduduk. Faktor letak geografis meraeeang peranan penting mengingat latak neâra Indonesia adalah di tei.gah-teng'h persilantan dunia antara lautan Indonesia dengan lautan Pasifik serta antara benua Atia dengan benua Australia* Lagi pula dengan memperhatikan bentuk negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu (+ 13.000) pulau dengan sifrtnya yang khas. Behingga maaalah yang utama terkait 52 adalah raasalah keamanan naoional.

Cl ^ ST. Munadjat Banusaputro, Wawasan Nusantara (dalam Impementasi dan Impllkaal hukumnyaj, Alumni, Bandung, Iy80, h. 3 6 * 5? y ST. Munadjat Danusaputro, loc. cit.

Skripsi


HERN0W0


62 Faktor kekayaan alam perlu diperhitungkan karena laut wilayah Indonesia ternyata sangat kaya akan sumber*-ouinber alam baik yang berupa mineral raaupun minyak dan kekayaan hayati laut. Untuk eksplorasi maupun eksploitaeinya diperlukan kemampuan teknologi yang memadai. Faktor kekayaan alam sangat besar pengaruhnya bagi peningkatan pendapatan penduduk. Sedangkan tingkat pendapatan ini berpengaruh terhadap daya tahan maByarakat terhadap infiltrasi dari luar. Hakin tin^gi tingkat pendapatan penduduk, raakin besar daya tahan mereka. Sebaliknya makin rendah tingkat pendapatan tadif makin rendah pula kualitas resistensi mereka dan makin mudah dieusupi pengaruh dari luar yang bertujuan untuk menghancurkan kesatuan dan peraatuan bangsa 53 serta idiologi nasional, yaitu Pancaoila. Dalam pada itu untuk mengurangi tentangan-tentangan dari luar maka Undang-undang too. 4/¥rp/19bQ te lah memberikan jaminan bagi kendaraan-kendaraan air asing untuk melakukan lintas damai lewat laut teritorial raaupun laut pedelaman. Di samping itu alasan daripada pengakuan tersebut “adalah adanya kenyataan bahwa hak lintan bag! kapal-kapal dari seraua negara ada-

Kunadjat Uanueaputro( op. cit., h. 37.

Skripsi


HERN0W0


63 lah merupakan hak alamiah yang tidak boleh dihilangkan dan yan& telah berlangsung semenjak dahulu kala* Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No, 4/ Prp/1960 tadi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 8/1962 yang mengatur mengenai

maBalah

lintas laut

damai bagi kendaraan air asing dalam perairan Indone sia, Tang dimaksudkan dengan lintas damai.x«nurut pasal 2 Undang-undang No* 8/1962 adalah pelayaran untuk maksud damai yang molintaci laut wilayah dan perairan pedalaman Indonesia, yaitu eelania tidak bertentangan dengan keananan, ketertiban umum* kepentir.gan dan atau tidak mengganggu perdamaian negara Kepublik Indonesia dan arahnya adalah dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia dan acbaliknya dan dari laut bebas menuû ke arah laut bebas lagi. Untuk keperluan lintac laut damai ini akan ditetapkan aliir-alur pelayaran yan^ harus dilewati oleh kendaraan asing tadi. Dalam Undang-undang No. 8/1962 dibertakan antara berbagai jenie kendaraan aoing, yaitu : kendaraan air asing pada umumnya, kendaraan air penangkap ikan asing, kendaraan air penyeJidik ilmiah asing dan kapal perang den kapal pemerintah bukan kapal niaga asin^. Dalam pasal 5 Undang-undang No. 8/1962 disebutkan untuk kendaraan air penangkap ikan rsing dipersyaratkan brhwa mereka harus menyimpan alat-*lat penangkap

Skripsi


HERN0W0


ikannya dalam keadaan terbungkus dalam palka^palka oerta harus raelalui alur-alur pelayaran yang telah ditetap kan oleh Menhankam/KSAIi. Untuk kendaraan penyelidik ilraiah asing dipersyaratkan untuk mendapatkan ijin dari Presiden Republik Indonesia, Sedangkan bagi kapal pe rang dan kapal pemerintah bukan kapal niaga diperlakukan syarat peraberitahuan (notification), artinya harus memberitahukan pada Menteri/XSAL, kecuali kalau lewat alur-alur yang ditetapkan. Untuk kapal selam selama melakukan lintas damai harus muncul di permukaan air (pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No. 8/1962). Di eamping itu dalam Undang-undang Ho. 4/Prp/ I960 masih terdapat kelemahan-keleraahan, antara lain adalah tidak disebut-sebutnya landas kontinen Indone sia. Dengan adanya kemajuan teknologi, terutama dalam bidant, pertambangan, maka pada periode eekitar tahun enan puluhan dapat diketahui adanya oadangan numbereunber kekayaan alam yang cukup potensial di daerah landaa kontinen tadi, terutama landas kontinen di eekitar pulau Natuna atau sekitar laut Cina Selatan. Untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi terhadap wilayah tereebut oleh pemerintah telah dikaluarkori pengumuman tertanggal 17 i'ebruari 1969* Meskipun ratifikaoi In donesia atas ketentuan dalam konvenoi Jenewa tidak diakui, namun berdasarkan pada "Praktek Negara" pada

Skripsi


HERN0W0


65 umumnya serta berdasarkan aaaa contiquity (kedekatan) 54 .

maka tindakan Indonesia tersebut bisa dibenarkan. Juga hukum Internasional sendiri (konvensi Jenewa 1958) memberikan jaminan bahwa suatu negara pantai mempunyai. wewenang eksklusip ataa kekayaan alam yang terletak di dasar laut maupun t&i:ah dibawahnya di luar laut teritorial

hingga kedalaman 200 meter atau lebih dari Itu

selama masih memungkinkan untuk melakukan eksplorasi dan ekeploitasi (pasal 1 konvensi IV). Bagian pertama dari pengumuraan pemerintah Hepublik Indonesia itu menyebutkan bahwa semua sumber mi neral dan sumber kekayaan alam lainnya, termasuk kekayann hayati lautnya yang terletak di dasar laut dan tanah dibawahnya, di landas kontinen tet£.pi di luar perairan Indonesia hingga keualaman yang memungkinkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, adalah merupakan milik Indonesia dan berada di bawah Turisdiksinya yant keeklusip. Mahkamah Internasional sendiri, dalam putueannya mengenai sen^keta landas kontinen antara Denmark, Jerman Earat dengan liecterland, telah menâkui hak ne55 gara pantai atas landas kontinennya.

•^Mochtar Kusumaatmaja, op. cit.. h* 302. 55

Lay et al, New Directions in the law of the êa» o p > cit.i h, 154.

Skripsi


HERN0W0


66

Keluarnya prinsip wawasan Nusantara telah membawa efek-efek terhadap negara yang terletak bersebelahan maupun yang berdekatan, Akibat-akibat tersebut raeliputi antara lain perbedaanperbedaan raengenai penetapan garis batas laut territo rial serta landas kontinennya. tiencenai laut teritorial. Sepcrti telah eaya uraikan di atas lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil diukur dari titik terluar dari pulau terluar dalam wilayah Indonesia. Akibatnya di sini terjadi perbenturan perbatasan de ngan Malaysia dan Singapura, Kalimantan Utara, Papua liew luinea. Kalau kita lihat di sini ada dua macan perbenturan, yaitu perbatasan yan* berupa Belat ya itu antara Indonesia dengan Malaysia rerta Singapura raengenai perbatasan di »elat Nalaka. Tang keaua ada lah perbatasan yang berupa daratan antara Indonesia dengan Papua New Guinea serta antara Indonesia dengan Kalimantan Utara yang menjadi wilayah Malaysia. Untuk kedua jenis perbatasan ini, maeing-masing akan diselesaikan berdasarkan perjenjian bilateral. Untuk perbatasan yang berupa selat pasal 1 ayat 2 Undmg-undahg lio. 4/irp/60 menetapkan fcahva untuk se lat ya, g lebarnya tidak lebih dari 24 mil, yang mana

Skripsi


HERN0W0


67 Indonesia tidak merupakan satu-satunja negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah eelat (median line) yang ditarik antara titik terluar dari pulau terluar dari maoing-masing pihak. Sedangkan apabila letak masing-masin^ negara Baling berdampingan pada pulau yang sama, maka batas

laut teritorial ditarik dari titik-titik yang sama jauhnya dari titik-titik terdekat pada &aris ppngkal laut teritorial raaBin^-masing negara, Berdaoarkan ketentuan teroebut di atas, maka pemeiintah Republik Indonesia mengadaKAn: perjanjian dengan negara-negara yang berdekatan tentang penetapan batas laut teritorial, antara lain : 1. Tanggal 17 Maret 1970 penanda tanânan perjanjian batas laut teritorial antara R1 dengan Ma laysia mengenai penetapan batas di selat Malaka dan Kalimantan Utara. 2* Tanggal 25 Mei 1975 penanda tanganan perjanjian batae laut teritorial antara HI dengan Singapura mengenai laut teritorial di Selat Malaka berlaku JO Agustus 1974. 3* Perjanjian penetapan batas laut teritorial an tara itl dengan Papua Kew Guinea tentong perbatasan di darat dan di laut yang ditanda tanâni di Jrkarta 1973.56 I'enganai landas kontinen. Sebagai tindak lanjut dari penerapan prinoip wawasan fiusantara, maka pada 17 Februari 1969 pemerintah

56 J Mochtar Kusumaatmaja, op. cit.. h. 200.

Skripsi


HERN0W0


68 telah mengeluarkan pengumuman mengenai klaim Indonesia atas landas kontinen yang berbatasan dengan laut teritorialnya. DaBar hukura dikeluarkannya pengumuman peme rintah tersebut adalah : 1. Berdasarkan praktek-praktek negara-negara pada umumnya. Sebagai contoh adalah klaim Amerika Se~ rikat yang tcv?uat dalam deklarasi Presiden Tru man tahun 1945 yan^ jnenuntut wilayah landas kon tinen seluas 750.000 rail * Kemudian klaim nega ra-negara Amerika Latin yan^ menuntut lebar laut teritorial 200 mil adalah juga dipengaruhi oleh pertimbangan akan faktor landas kontinen dan lain-lain, 57 2, Berdasarkan asae kedekatan (contiguity). Berdasarkan asas ini maka setiap negara pantai adalah dibenarkan untuk menguasai secara ekaklusip segala kekayaan alam di landas kontinen serta mengeksplorasi dan mengeksploitasinya* karena landas kontinen pa da hakekatnya adalah merupakan bagi an yang tak terpiaahkan dari daratan teritorialnya karena merupakan 58 sanbungan alami, Dalam konvensi Jenewa 1958 disebutkan bahwa lan das kontinen adalah dasar laut aerta tanah dibawahnya sanpri kedalaman 200 meter atau lebih dari itu eelama maaih diaungkinkan untuk eksplorasi serta ekcploitasi

57

Lay, et al, op, cit,, h. ?31,

^Kochtar Kusumaatmaja, op. cit.. h, 114.

Skripsi


HERN0W0


69 kekayaan alamnya. Dengan berpegang pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalam pengumuman pemerintah itu dinyatakan bahwa t Segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya termasuk kekayaan hayati laut yang terdapat di dasar laut dan tahah dibawahnya di landas kontinen tetapi di luar daerah perairan Indonesia* hingga suatu kedalaman yang men>inf>kinkan untuk penggalian dan pengucaliaannya, merupakan milik Indonesia dan berada di bawah yurisdiksinya yang eksklusip* Tujuan daripada pengeluaran pengumuman tersebut adalah didorong oleh keinginan untuk melaksanakan eksploraoi kekayaan alamnya, terutama kekayaan alam di landas kontinen laut China Selatan. Hak-hak negara pan tai atas landas kontinen meliputi : 1. Hak untuk mengadakan eksplorasi dserta eksploitasi kekayaan alamnya, baik yang berupa mineral, minyak bumi maupun kekayaan hayati lautnya. Dalam rangka eksplorasi serta eksploitasi tersebut, mereka berhak untuk mendiîkan instalasi-instalasi sexta bangiman-bangunan lainnya* Dari instalaei tersebut dapat dibuat garis v/ilayah yang mengelilinginya eebagai daerah terlarang maupun daerah terbatas

Skripsi


HERN0W0


70 yang berfungsi (berstatus) aebagai daerah pabean Indo5q neeia dan di bawah yurisdiksi Nasional. * 2. Melindungi kepentingan-kepentingan pertahanan dan keamanan, mencegah penyelundupan dan perhubungan (koraunikasi)* Sebagai akibat dari penetapan pemerintah mengenai landas kontinen tersr.but terjadilah persengketaanpersengketaan dengan negara-negara lain yang berdekatan. Menurut prinsip yang terkandung dalam pengumuman Pemerintah 17 I'ebruari 1969 ditekankan cara penyelesaian berdasarkan perundingan sesu&i dengan prinsip hukum dan keadilan. Sebelum perundingan yang diad&kan mencapai haoil kongkrit* pemerintah akan menetapkan garis batas yang berupa garis tengah (media line) yang ditarik melalui titik-titik yang sama jauhnya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari teritorial masing-masing pihak, Atas dasar prinsip ini, maka pemerintah Repubiik Indonesia telah aengadakan perundingan dengan negara-negara yang bersangkutan, yaitu : 1. êrsetujuan antara Republik Indonesia dengan Malaysia tentang penetapan garis bat;8 landas kontinen di selat ftalaka dan Laut Cina Se latan, Ditanda tangani di Kuala Lumpur pada

59I M d . . h, 302.

Skripsi


HERN0W0


m il

i n:

PERPUSTAKAAN •TO IV ER SITA S AIRLANOOA"

SURABAYA

71

tanggal 27 Oktober 1969- Mulai berlaku pada tanggal 7 November 1969. 2* Persetu;)uan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Thailand tentang garis batas landas kontinen di selat Maiaka bagian utara dan laut Andaman* Ditanda tangani di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971 mulai berlaku pada tang gal 7 April 1972, 3. Persetujuan antara pemerintah Kepublik Indonesia dengan pemerintah Malaysia serta pemerintah Thai land mengenai penetapan batao landas kontinen di selat Malaka bagian utara. Ditanda tangani di Kuala Lumpur pal* tanggal 16 Jul. 1973.60 Di samping keberhasilan Indonesia tersebut dalam mengadakan perundinân mengenai penetapan batao landas kontinen dengan negara-negara tetangga eebagaimana tertulis di atas, namun masih ada permasalahan yang sama yang belum dapat diselesaikan yaitu : 1. Antara Indonesia dengan Vietnam yang kini masih ada dalam taraf ptrundingan (yang telah berlangsung enam kali). Penyebab utama sulitnya dicapai kata sepakat adalah adanya perbedaan prinsip yang dipakai oleh masing-niasing pihak serta aaanya pengaruh faktor-faktor lain yr.ng ikut mewarnai61 jalannya perundingan, terut^ma faktor politis. 2. Antara Indonesia dengan RRC* Perlu diketahui bahwa sebagai akibat klaim RRC atas Inndas kontinen di seluruh laut Cina (terraaouk laut Cina Selatan) adalah timbulnya suatu vilayah tumpang tixjdih, artinya dialaim oleh Vietnara, RRC serta Indonesia, disamping tumpang tindih antara Indonesia - RRC serta Indonesia Vietnam dan RRC - Vietnam.62

6QIbld., h. 200. ^■^Vawancara dengan petugaa yang bersan^kutan dari Departemen luar Negeri, namanya lupa, 13 Februari 1982,

6?

Asnani Usman, Konflik Batas-batas Laut Teritorial di Kawasan Peralran Asia tl'lmur. op. cit.. h. 126,

Skripsi


HERN0W0


72 Dasar tuntutan RRC adalah dengan melihat dari sudut historis, di mana tuntutannya dikaitkan dengan penguasaan RRC dijaraan daliulu kala atas pulau-pulau disekitarnya, raiaalnya pulau paracel dan Spratly, Bagi Indonesia, klaim RRC belum menjadi permasa'lahan yang terbuka karena antr-ra keduanya tidak ada hu/ bungan diplomatik* Tang perlu diperhatikan untuk saat ini adalah permasalahan dengan Vietnam. Permasalahan ytng ada cukup

sulit disnleoaikan

karena menyangkut berbagai aepek yang kompleke* Jadi tidak aekedar mengenai penetapan batas landas kontinen Kaitan utamanya adalau situasi di Aoia Tenggara umumnya serta konflik Indo Cina khueusnya, Dalam konflik yang Ihelibatkan negara-negaxa raksaoa seperti Amerika Serikat, RRC dan Uni Soviet telah merabawa Vietnam pada posisi yang tidak menguntungkan. Untuk melunakkan sikap negrra-negara tetan^ganya tersebut Vietnam telah berusaha melalui berbagai bidang, terutama dengan meraanfaatkan keuletan melakukan perundingan. Akibatnya persengketaan yrng terjadi, terus berkepanjangan.

Skripsi


HERN0W0


BAB

IV

SUMER H£RSENGKE!CAA» DAK fLNTELE£»A1AKNXA

Pada tahun 1969 pemerintah telah memberikan konseai pada maekapai perrainyakan Agip dari Italia untuk melakukan eksp&orasi minyak bumi di landas kontinen lepas pantai pulau Katuna.

Tindakan pemberian koneesi

tersebut telah raenimbulkan pertanyaan pada sementara pihak karena sebagairaana diketahui pemerintah belum pernah mengeluarkan ketcntuan hukum yang mengatur mengenai manalah landas kontinen Indonesia* Denman dioetujuinya rancangan hukum laut pada Konperensi Hukum Laut II maka tindakan pemerintah tahun 1969 di atas telah mendapatkan dasar hukum yang kuat. herbeda de ngan kasus landas kontinen antnra Indonesia dengan Vietnam, maka kaBua landas kontinen antara Indonesia dengan Australia lebih wudah diseltsaikai^ karena keduanya baik Indonesia maupun Australia sama-sama menjadi pihak d; lam konvensi Jenewa 1958*^ Jadi terhadap kcduanya dikenakan ketentuan pasal 6 konvensi, karena

£1 "Landas Kontinen tailik Indoêsin f*tau milik Vietnam", Tempo, 4 September 1976, h. 40. 64 Houston lry, Robin Chur chill, Kyron Lordquist, I,ew Directions in the h of the sea, vol. I, Ocana blicf tions Inc.7 iDoits i'erry, New lork, 1975, h. 101. 73

Skripsi


HERN0W0


pada hakekatnya ketentuan tentang landas kontinen dalain ICKT adalah berasal dari konvensi Jenewa 1958. Menyadari akan hal itu serta didorong oleh keinginan untuk segera melakukan eksplorasi di wilayah Laut Cina Selatan secara besar-besaran maka pada tanggal 17 Februari 1969 dikeluarkanlah Pengumuman Peinerintah yang mengatur mengenai landas kontinen Indone6S sia. Meskipun semula ratifikasi yan^ dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak diakui ceoara Internatio nal, namun dengan diterimanya ketentuan konvensi me ngenai hukum laut pada awal Mei 1982, koadaan menjadi sebaliknya* Pada tahun 1971 setelah keluarnya pengumuman pemerintah tcrsebut* konseai yang telah diberikan pa da tahun 1969 telah dikukuhkan dengan Keputusan irresiden tahun 1971. Luas wilayah yant, raenjadi hak amsKapai p tercebut untuk eksplorasi adalah 104,620 km I Sebagai reaksi terhadap tindakan pemberian koneesi oleh pemerintah Indonesia terBetut, pada tahun 1971 itu Juga pemerintah Vietnam Selatan telah menge-

6S ^Mochtar Kusuraaatmaja, op. cit.. h. 120. ^"Milik Indonesia atau Vietnam”, op. cit.. h. 39.

Skripsi


HERN0W0

I ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

75 luarkan doktrin mengenai landas kontinennya sendiri. Dasax yang diambil sebagai pedoraan adalah kaidah hu kum Thalweg,^ Deklarasi Vietnam tersebut telah menyebabkan tlmbulnya wilayah yang tumpang tindih, artinya satu wilayah yang diklaim baik oleh Indonesia maupun Vietp £q nam dan meliputi wilayah aeiuas + 57.600 km • Jadi jelaslah bahwa penyebab utama utama sengketa ini adalah perbedaan sistem hukum yang dipakai oleh kedua belah pihak. Di satu pihak Indonesia berpegang teguh pada Pengumuman Pemerintah tanggal 17 iebruari 1969; Di pihak lain Vietnam juga berpegang teguh pada prinsip hukum Thalweg. Prinoip hukum Thalweg. Thalweg berasal dari kata Tal dan Keg, yang berarti jalan di lembah, pada hakekatnya adalah merupakan 6q kaidah hukum perbata&ari di wilayah daratan, atau tepatnya'sesuai dengan praktek adalah penetapan perbatas-

Âdi Sumardinian, "Kaidah Hukum Thalwe0 dalam Hu kum Laut”, Hukum dan Pembangunant 1981, No. 6, h. 589. 68

"Milik Indonesia atau Vietnam", op> cit., h. 40.

Âdi Sumardiman, op. cit.. h, 591.

Skripsi


HERN0W0


76 an di sungai. Tetapi tidak eemua perbatasan di sungai merupakan kaidah hukum Thalweg. Ada empat macam cara penetapan perbatasan di sungai : j 1, Dengen menetapkan titik tengah dari kedua te~ pian sungai. Melalui titik tersebut kemudian ditarik garis tengah (Median Line). 2* Terlebih dulu ditetapkan garis air surut atau garis yang selalu terendam air, Kemudian dari garis tersebut ditetapkan suatu garis yang raempunyai jarak sama ;)auh dari kedua tepinya (Me dium Jfilum Acquae). 3. Dengan menarik garis batas melalui daerah aliran yang paling dalam. 4. Henman memakai sungai itu sendiri secara utuh \ sebegai garis bptac, aitinya kedaulatan neâra berakhir pada tepian sungai.70 j Cara penetapan yang nomor tiga, yaitu dengan menarik gcric batas melalui titik-titik yan6 terletak pada daerah aliran yang paling dalam biasa dioebut penetapan berdasarkan ktidah hukum Thalweg. Kelei ahan kaidah hukum Thalweg. Thalweg sebagai kaidah hukum penetapan batae di dcxat adalah tidak aesuai apabila ditetapkan untuk me netapkan batae wilayah di laut (landas kontinen). Ada beberapa alasan yang dapat diajukan yang merupakan kelenahan dari kaidah itu, yaitu :

70 1 Adi Sumardiman, loc. cit., h. 69.

Skripsi


HERN0W0


77 1* Dengan penarikan garis batas pada titik terdalara akan menyebabkan luas wilayah dari maaing-masing negara tidak sama karena be &ian yang terdalam ti dak selalu terletak pada tengah-tengah aungai. Bahayanya, justru karena tidak raencerminkan keadilan secara obyektif, padahal justru keadilanlah yang harus diutamakan dalam mencapai perdamaian, 2. Masing-maaing pihak berdaulatan eecara mutlak ataa wilayah sungai di sebelah dalam dari garis bataa yang berbatasan dengan wilayah daratnya. êlayaran di atas sungai tunduk pada yurisdiksi masingmasing pihak, kecuali bila sebelumnya telah ada kesepakatan antara mereka. Ketentuan ini jelas sangat berbeda dengan ketentuan mengenai pelayaran di landas kontinerw Untuk pelayaran di landas kontinen berlaku reaiu laut bebas. 3. Bentuk aliran sungai tidaklah selamanya tetap melair.kan dap: t beruban, mi8aln>a karena erosi, banjir dan lain-lain. Akibatnya maka gari.: ba tas yang telah uitetapkau tersebut ju6a ikut herubah. Maka aetiap kali harus ditetapkan f.aris batas yang baru. Dus ini berarti delam kai dah hukum Thalweg tidak acia kepaetian hukum me ngenai penetapan garis bata3 tersebut,71 Jadi dari ketiga uraian tersebut, bise disimpulkan bah wa di dalam kaidah hukum Thalweg tidak dikenal adanya keprxtian hukum serta keadilan, dua unsur utama dan mutlak dari setiap ketentuan hukum. ketentuan hukum ywig tidak raen(andung kedua unsur itu berarti bukun merupakan ketentuan hukum. Sedan^kan ketentuan hukum tersebut diperlukan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, termasuk juga sengketa mengenai lan das kontinen. Akibat dari dipegang teguhnya kaidah hu-

71

'Adi Suraardiman, op. cit., h. 592.

Skripsi


HERN0W0


76 kura Thalweg oleh Vietnam adalah tetap terkatung-katungnya permasalahan yang terjadi. Lalu tirabul pertanyaan, siapakah sebanarnya yang berhak atas wilayah yang tumpang tindih tersebut* Pemerintah Indonesia, sebagaimana termuat dalam pengurauman pemerintah 17 Februari 1969 menetapkan bahwa apabila terjadi sengfeeta dengan negara lain yang letaknya berbatasan ataupun berhadapan, mengenai pe netapan garis batas landas kontinen, maka penyelesaiannya adalah dengan jalan perundlngan, Tetapi dalam kenyataannya perundingan yang telah diadakan sampai tujuh kali temyata tidak membawa hasil sebagaimana dihrrapkan. Ditinjau dari hukum internasional, ada beberapa alasan yang membenarkan tindakan pemerintah Republik Indonesia, yaitu : 1. Berdasarkan pada ketentuan dalam konvensi Jenewa 1958 mengenai landas kontinen yang baru-baru ini telah diterima sebagai ketentuan hukum yang Bah. 2. Berdasarkan pada kebiasaan internasional yang tira bul dari praktek negararnegara pada umumnya. 3* Berdasarkan keputUsan hakim dfiri Mahkamah Interna sional. Di samping tinjauan dari segi hukum internasional, ada

Skripsi


HERN0W0


79 juga tinjauan dari segi historis. 2. Berdasarkan konvensi Jenewa 1958. Konvensi Jenewa 1958, sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya terdiri dari empat konvensi, yaitu ! kon vensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, konven si tentang laut lepas, konvensi tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas dan konvensi tentang landas kontinen. Kangenai konvensi landas kontinen, pasal 1 nya menyatakan ; For the purpose of these artivles, the term "Conti nental shelf" is used as refferring (a) to the sea bed and sub soil of the sub marine areas adjacent to the coast but out side the area of the territo rial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the depth of the superdjacent wa ters admits of the exploitation or the natural res ources of the said areas; (b) to the seabed and of siallar sub marine areas adjacent to the coast of island.72 Kemudian dalam pasal 6 diatur mengenai status lsndas kontinen antara dua negara yang berdekatan, baik negara-negara yang letaknya berhadapan maupun yang letaknya berdampingan pada pulau yang sama. Dikatakan bahwa penetapan batas landas kontinen dilakukan dengan percetujuan bersama dari para pihak yang bersan^kutan.

72 1 Lay, EA, JD, et al., op, cit.» h. 101.

Skripsi


HERN0W0


80 Apabila persetuûan seperti yan^ diraaksudkan tadi ti dak ada ataupun kriteria lain diperbolehkan berdasar pada pertimbangan khusus, maka : 1. Bagi negara yang landas kontinennya berhadapan, dipakai ptinsip penaxikan garis tengah (median line) yang ditarik dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari raana lebar laut teritorial diukur. 2. Bagi negara yang landas kontinennya berdampingan di pantai prinsip jarak cane ,jauh yang ditarik da ri titik-titik terdekat pada garis pangkal dari ma-oa laut teritorial diukur. lalMa pasal 48 ICKT, penarikan bataB landas kontinen adrlah dari batas terluar (outer line) laut teritorial, 73 bukan dari garis pangkal. Kedua prinsip ini dapat diterapkan apabila kedua pihak ikut serta menanda tangani konvensi. Jadi bagi mereka dikenakan pasal 26 konvensi Jenewa ta hun 1958, Jika salah eatu pihak tidak menanda tangani kon vensi maka mereka tidak terikat pada ketentuan paoal 6 konvensi, Apabila terjadi persengketaan, mereka dapat mengajukan ketentuan hukum Internasional di luar kon-

^Hasyim Abu DJalal* Per.luarman Indonesia Dlbidang Hukum Laut, Bina Cipta, Jakarta, 1976,"h. 175.

Skripsi


HERN0W0


Mf LIK PERPUSTAKAAN "0N IV E R S IT A S AIRLAN Q OA"

SURABAYA 81 vensi atau menyerahkan perkaranya pada mnhkamah internaaional. Dalam kasusu ini kedua pihak memilih cara penyelesaian melalui perundingan. 2.

B erd asark an

k e b ia s a a n

in te r n a s io n a l.

Kebiaaaan yang sama maksudkan di sini adalah ke biasaan berdasarkan pada praktwk negara-neâra pada umum~ nya, yaitu berhubungan dengan tinde&an sepihak yang mereka lakukan terhadap landas kontinen yang berbatasan dengan pantainya. Dorongan utama dari tindakan mereka adalah kebutuhan untuk mengksplorasi kekayaan alamnya. Sebagai contoh adalah t 1. Deklarasi Truman. Pada tahun 1945, Presiden Truman, atas nama eeluruh rakyat Amerika Serikat telah memproklamirkan kekuasaan Amerika Serikat atas wilayah landas kontinen yan& berbataoan dengan pantainya. Tujuannya tidak lcin adalah untuk mencadangkan serta menguasai seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya demi memenuhi kepentingan naeionalnya. Di dalaro pertimbangannya dinyatakan bahwa sudah oewajaraya bila negara pantai menguaeai landas kontinen yrji; berbatasan dengan pantainya karena sebenarnya landaa kontinen adalah merupakan eambungan alami yang tak terpisahkan dari daratan teritorialnya.

Skripsi


HERN0W0


82 Jadi jelaelah bahwa proklamasi Amerika .tersebut menitikbertatJi pada alasan perpanjangan alarai dari pantainya. Berdasarkan itu pulalah maka Amerika Serikat menguaaai landas kontinen seluas 750.000 rail . Sejalan dengan proklamasi di atas, pada tahun 194-5 itu juga pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan raengenai kebijaksanaan perikanan dilepas pantainya tetapi di luar laut teritorial. Alasan yan& dikemukakan adalah untuk melindungi serta menjamin kelestarian ikan di wilayah tersebut dari ancaman kepunahan sebagai akibat dari adanya pangngkapan yang melampaui batao kemampuan populasi ikan itu sendiri. Apa bila keadaan ini dibiarkan terus, dapat berakibat fa tal , yaitu hilangnjya salah satu sumber makanan yang utama. Sehingga perlu dijaga keleatariannya.^ Proklafflasi Truman tersebut telah membawa angin baru dan membuka babak baru bagi perkembanân hukum laut internasional. Hal ini terbukti dengan diikutinya tindakan yang aifatnya sepihak tersebut oleh negara-negara lainnya yang memproklamirkan kekuasaannya atr.c landas kontinen yang berbatasan dengan pantainya secara sepihak. Pada dasarnya tindakan Amerika Serikat itu di-

^Mochtar Kusumaatraaja* op. cit.. h. 82.

Skripsi


HERN0W0


83 dorong oleh tiga faktor, yaitu ; kemajuan teknologi yang pesat di ne&ara-negara Barat* menyebabkan adanya kemungkinan untuk melakukan eksplorasi dan eksploita&i kekaya an alam di wilayah landas kontinen, setelah Perang Bunia II selesai, kebanyakan negara dilanda oleh kekurangan aknn mineral dan rainyak bumi, sebagai akibat perang dan kemajuan industri dan makin menipisnya sumber-sumber yang ada di daratan maka dirasakan perlunya mengadakan pencadangan untuk jangka panjang. 2. Eeklarasi Chili, Peru dan Equador. Pada tahun 1947, pemerintah ketiga negara tersebut telah raengumumkan kekuasaan mereka ata3 jalur laut teri torial dengan lebar 200 mil dari tar*s pangkal. Siiat kekuaoaan yang mereka tuntut adalah ekskluoip yang meliputi Ir.ut, dasar laut dan tanah dibawahnya oerta ruang angkasa dir t/ enya. Alaaan pembenar yang mereka ajukan adalah alasan geologia dan biologis. Alaean geologic. Bahwa kedalaman laut di daerah pantainya adalah cangat dalara. Di samping itu kemampuan teknologi yang me reka miliki masih begitu eederhana, Oleh karena itu mere ka tidak mampu untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam di wilayah landas kontinennya* Mereka kelah bersaing de-

Skripsi


HERN0W0


84 ngan negara-negara yang sudah raaju. Maka untuk melindungi kepentingannya, mereka menuntnt lebar laut teri torial 200 mil dari garis pangkal. Alasan biologis. Laut di sekitar negara-negara Amerika Selatan umumnya kaya akan Buraber-sumber alara, terutaraa kekayaan hayatinya yang berupa flora maupun fauna. Hal ini diaebabkan oleh adanya arus Kurabold, yaitu pertemuan anta ra arus laut Pasifik yang panas dengan arus kutub aelatan yang dingin*

Pertemuan kedua arus ini telah menarik

den menjadi pusat kehidupan berbagai satwa karena auhunya yang dideal. Dengan maksud untuk melindungi dan mengembangkan sertn ment,elola eatwa-satwa tadi agar survive dan dapat dijadikan cadangan nasioixal maka balk pemerintah i'eru, Chili maupun Lquador memandang perlu untuk memasukkan ic wilnyah tersebut ke dalam kekuasaannya. 3. Deklarasi Arab Saudi. Pada tanggal 7 September 1968, raja Paisal dari Arab Scudi telah memproklamirkan kedaulatannya atas landac kontinen yang berbatasan dengan pantainya di laut

76

'•'Mochtar Kusumaatmaja, op. cit.. h. 106.

HC\ Lay, et al.f op. cit.. h. 232.

Skripsi


HERN0W0


85 Merah* Kedaulatan tersebut meliputi tindakan-tindakan untuk eksplorasi serta eksploitasi kekayaan alamnya, yang meliputi barang-barang tambang dan mineral. Tidak disinggung-ainggung mengenai eksplorasi dan eksplftitasi kekayaan hayati lautnya. Sebagai dasar hukum dari proklamasi tersebut ada lah pasal 19 dari pengumuman Dewan Menteri yang diumumkan dengan penetapan raja nomor 28, tan^gal 22 Syawal 1377 Hijrah dan dalam kaitannya dengan resoluai Dewan 9

Menteri nomor 1006, tanggal 7 Juli 1388 Rijrah.

77

Basal 1 proklamasi tersebut menyatakan bahwa : The Saudi Arabia Kingdom owas all the hydrocar bon nateriale and mineral existing in the strata of the sea bed and this is in respect to the zone extending in the red sea bed adjacent to the Saudi continental efcfclf, which materiale and minerals8 are here in, after reffered to as "resources”, 3 3. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Internasional. Keputusan Mahkamah Internasional di eini adalah keputusan Mahkamah dalam sengketa mengenai landas kon tinen di laut utara antara Itepubllk I’ederasi Jarman di aatu pihak dengan Kerajaan Jielanda dan Kerajaan Denmark di pihak lain, Xesulitan yang terjadi dalam ueaha menetapkrn garis batas landas kontinennya adala- adanye ke-

77Ibld., h. 119* 78Lay, et al., loc. cit., h, 77,

Skripsi


HERN0W0


86

nyataan bahwa salah satu pihak yang bersengketa, yaitu Republik Jerman tidak ikut menanda tangani konvensi hukum laut Jenewa 1958* Akibatnya dia tidak terikat pada bunyi ketentuan pasal 6 konvensi tersebut* Untuk menembus jalan buntu tersebut, mereka bersepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Mahkamah Internasional. Sebelumnya sudah ada perjanjian khusus secara se pihak antara pemerintah Republik Federaei Jerman dengan pemerintah Kerajaan Belanda serta antara pemerintah Republik Eederasi Jerman. dengan pemerintah Keraâan Denmark* Perjanjian mana tidaklah membawakan hasil yang memuaskan ba&i ketiga pihak eerta sifatnya hanya sebaâi penâjagan eaja. Pada tanggal 16 iebruari 1967 êrjanjian khuBus tezsebut telah ditanda tangani oleh ketiânya* DI dalam protokol dari perjanjian tersebut ditentukan bahwa setelaii ênandt tanânan tersebut maka keti£,rnya berpepakat untuk mengarabil tindakan-tindakan : 1. Peuerintah Kerajaan Belanda dalam satu bulai* setelah penanda tan&anan akan menyerahkan naskah, kedua perânjian khuous tersebut secara serentck lenfckap denân protokolnya pada Mahkamah Internasional* 2* Setelah pengumuman tersebut, para pihak akan mentajukan permohonan poda Mahkamah International untuk mem-

Skripsi


HERN0W0


87

berikan keputusan mengenai kasue tersebut, 3, Ketiga pihak setuju bahwa untuk maksud raenunjuk pada hakim khusus, pemerintah kerajaan Denaark dan pemerin tah Kerajaan Belanda dipandang sebagai satu pihak ka79 rena adanya kepentingan yang sama, Setelah mendengar pernyataan para pihak, Kahkamah kemudian memutuskan antara lain

;

1. Fenggunaan metode jarek sama jauh (equise distance) terhadap penentuan garis batas eebagc.imana terdapat da lam pasal 6 konvensi Jenewa 1958 tidak mengiRat para pihak yang tidak menjadi pihak penandatanganan kortvenei tersebut. 2. Terhadap para pihak dapat diterapkan ketentuan hukum internasional yang lain (di luar konvensi), 3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Inter nasional dalam memutuskan sengekta mengenai penetapan batas landas kontinen adalah ; 3.1. Bentuk umum dari pantai masing-m sing pihak, seperti miBalnya : adanya kekhusuean atau gambaran ysng ietimewa. 3.2. Sejauh yang diketahui atau daprt ditentuksn aengan segera yaitu mengenai struktur fisik dan geplogi serta kekayaan alam deri landas kontinen.

^lay,

Skripsi

et a l . f op, cit., h, 138.


HERN0W0


88

3.3. Elemen dari kepantasan dan keBeimbangan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip yang diterapkanf dengan maksud agar merapunyai efek penggunaan baik untuk masa sekarang maupun untuk raasa mendatang serta dapat diterapkan untuk menetap kan batas bagi landas kontinen lainnya (univerell).80 Setiap negara. mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda terhadap landas kontinennya masing-masing, iierbagai pertimbangan baik dari segi ekonomi, politik maupun hankam ikut mempengaruhi kebi jahsanaan yang mereka tetapkan. Di samping itu faktor lain yang berhubunân dengan bentuk geologis serta letak geografis dari ne^tvra beeerta landas kontinennya juga tak dapat diremehkan. Kalau dilihat secara seksaraa, dap^tlah kiranya dibuat ouatu kesirapulan bahwa lahirnâ itu untuk mencetuskan Ketentuan hukum kodifikasi dan unifikaoi, eeperti raisalnya konvensi Jenewa 1950 adalah didorong oleh adanya ueah< untuk menyatukan kepentingan yang terdc-pat di anta ra mereka. Tetapi meskipun demikian, ketentuan hukum kodilikasi dan unifikasi tersebut belumlah mencerminkan kepentingan semua pihak. Ma3ih ada masalah-masalah yang belum diatur didalamnya. Akibatnya banyak negera yeng

80 Aonani Usman, op. cit,« h. 125*

Skripsi


HERN0W0


89 tidak ikut menanda tangani konvensi tersebut dengan inakBud untuk tidak terikat padanya (lihat lampiran 2), Faktor ini dapat memperlemah kekuatan berlakunya ketentuan tersebut, Artinya konvensi tersebut tak dapat diterapkan terhadap semua negara, Untuk mengatasi masalah sengketa landas kontinen di luar ketentuan konvensi, Mahkamah Internasional se* bagai badan yudikatif telah menetapkan ketentuan-ketentuan bcru, di samping memperlakukan hukum internasional di luar kor.vensi, Contoh : keputusan Mahkamah Internasional tahun 1969 (lihat lampiran 3), Namun sifat dari ketetapan ttrhkamah Internasional tersebut adalah khusus, artinya hanya diterapkan untuk kasus-kasus tertentu saja, meskipun tidak mengeBampintikan kemungkinan ditetapkannya ketetapan tersebut terhadap kasus yang lain (diperlakukan secara universal), Ketetapan Mahkamah Internasional tersebut yang didatmrkan pada adanya keKhususan bantuk landas kontinen negari pantai bisa diterapkan untuk menyeleEaikan sengke ta ini terdapat unsur-unsur y&ng sifatnja ictimev.a sehing*a pcrlu diatur secara tersendiri dengrn pereetujuan an tara keaua pihak. Keduanya dapat raenetapuan batas landas kontinenn.ya dengan peruhdingan sebagai me.na dianjurkan dalam protokol dari putusen Mahkamah Internasional tahun 1969.

Skripsi


HERN0W0


90 Kalau toh perundingan belum bisa menghasilkan suatu keputusan yang kongkrit, hal itu hanyalah disebabkan oleh faktor-faktor ekstern yaitu terutama karena fak tor politik, Jadi bukan karena landas kontinennya, i'aktor ekstern itu antara lain adalah sikap Indonesia yang ti dak menyetujui interven3i Vietnam ke Kambofla, Persengketaan itu seperti yang telah berkali-kali saya singgung pada bnb-bab sebelumnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor eehingga mempersulit penyelesaiannya. taktor-faktor ekstern yang ikut berperan adalah terutama faktor politik* Sebagdimana kita ketahui sewaktu perang Vietnam sedang raendekati saat-saat terakhir, telah ter jadi perpecahan antara RHC dengan Vietnam mengenai siapa kelak yang akan memegang dorainasi atas wilayah Indo Cina* Selnma waktu itu Vietnam terny^ta iQenunjukkan Bikap yang lebih condong ke arah Moskow, Hal ini terlihat jelas de ngan adanya pengiriman bantuan pangan dan militer dari Uni Soviet secara langsung padahal oebelumnya setiap pe nt iriman yang datan^ mesti lev;at RKC dulu. Akibatnya timbul kecurigaan peda pihak KRC bahwa Uni Soviet bermaksud mcmonopoli hubungan dengan Vietnam, Fertentangan dipertajam mengenai ideologi yan& sebelumnya median*, telah terjrdi dalam ran^ka menetapkan siapa di antara mereka yang

Skripsi


HERN0W0


paling dominan dan yang akan raemimpln komunisme dunia*

91 81

Meraaa kalau kedudukannya terancam, RKC lalu raengambil langksh-langkah yan& sangat kontroversial, yaitu dengan memperbaikl kembali hubungannya dengan Amerika Se rikat* Suatu tindakan yang juga menjadi bukti bahwa sebenarnya antara negara. yang menganut paham Komunis dengan negara liberalis dapat bekerja sama. t

Setelah Xndo Cina jatuh ke tanân komunis keadaan tidak menjadi lebih baik, melainkan bertambah parah* Baik Uni Soviet maupun RKC sama-eama merapunyai daerah pengaruh disitu, yaitu Vietnam dan Laos ada di bawah Moekow sedang Karaboja ada di bawah pengaruh RRC* Pertentan, an yang eemula terjadi antara RRC dengan Uni Soviet berganti menjadi pertentangan antara Vietnam dan Laos melawan Karaboja* Pertentangan ini berakhir dengan pendudukan Kemboja oleh Paaukan Vietnam dan kemudiari di at^s reruntuhan rejira Khieu Samphan dan Polpot dibangun rejim baru yan^ pro Vietnam, di bawah pimpinan Heng Shamrin, Sementara itu gerilya paoukan Polpot yang dibantu RRC cemakin gencar. Bahkan bentrokan-bentrokan antara me reka dengan Vietnam serin^kali melanggar wileyah Thailand* Oleh cebab itu demi menjaga kearnanan wilayahnya, Amerika

8 fionald Hanggoi, "Sikap Amerika Serikat Terhadap Keianrman kawasan Asia Tenggara", Anallsa. \ol* 8, 1981, h. (j67*

Skripsi


HERN0W0


92 Serikat telah memberikan bantuan-bantuan militer dan ekonomi pada negara tersebut, Di earaping itu juâ ada pemyataan-pernyataan railiter yan& isinya akan membela ee,penuhnya Thailand apabila negara itu di£>ei>ng. Pernyataan-pernyataan itu datang baik dari Amerika Serikat, Op RKC maupun Indonesia. Di samping itu RRC secara eepihak telah melakukan intervensi terhadap Vietnam, namun terpaksa menarik ke«bali pasukarmya. Juga bersama-sama dengan A6EAK mensponsori pembentukan kelompok koalisi anti Vietnam serta berusaha untuk membawa kepersidangan Majelis Ulnura PBB, masa~ lah serbuan Vietnam terhadap Xamboja untuk dieelesaikan. Khueus dengan RRC Vietnam masih mempunyai permasalahan lainnya, yaitu mengenai sengketa landas kontinen yang belum dapat diselesaikan, aorta masalah sengketa niengenai Pulau Paracel serta Spratl.8^ Jadi dalam hal ini Vietnam telah dihadspkan pada suatu probleraa yang sangat pelik, di mana auatu penyelesaian yang tidak topat akan cangat membahayakan posisinya. Keuletan yang ditunjukkan Vietnam dalam perundingan-perundingan yang diadakan adalah merupakan euatu usaha untuk raempertahankan diri* Sehingga seraua permasalahan

op Radio Australia, tanggal lupa. 8*5

Asnani Usman,

Skripsi

oy*

cit«, h. 125.


HERN0W0


93

yang menyangkut dirinya dapat diselesaikan dengan adil.®^ Jadi jelaslah sudah bahwa euatu penyelesaian se cara sepihak dan hanya raengenai suatu masalah tertentu Baja tanpa mencakup yang lain adalah eulit dilaksanakan. Maka salah satu caxa yang terbaik untuk nsenyelesaikan sengheta ini serta untuk mewujudkan suatu ketertiban dan perdamaian abadi di wilayah Asia Tenggara adalah dengan jalan menyelesaikan semua perraasalahan yang terkait sampai tuntao y$ng menyangkut semua pihak yang berkepentingan.

64Ibld.. h. 126.

Skripsi


HERN0W0


BAB

V

ANALISA BAN KESIMPULAN

Tiada sesuatu yang abadi di dunia ini, baik manusia, hewan maupun yang lain, Semuanya senantiaaa mengalarni masa paeang dan masa-masa surut. Demikian juga halnya dengan wilayah suatu negara# Sebagai contoh adalah wilayah negara Indonesia* Seringkali proses ini disertai dengan ketcganganketegangan, bahkan mungkin dengan bentrokan-bentrokan fisik. Sengketa antara Indonesia dengan Vietnam pada hakekatnya merupakan perwujudan dari proses tadi- Keduanya, baik Vietnam maupun Indonesia sama-sama raenginginkan wilayahnya bertambah luas* Dengan begitu masing-masing akan nendapatkan keuntungari yang besar dari aunber kekayaan alaia di wilayah tambahan tadi (landas kontinen di antara wilayah kedua negara ini). Baik. Vietnam maupun Indonesia sama-sama mengajukan argumentasi yang mendukung tuntutannya maeing-masing. Eitinjau dari segi historis, raemang Vietnam pernah nencuaoai #ilaya*i perairan yang dituntutnya sekarang, ya itu Bfcv
Skripsi


HERN0W0


95 Cina Selatan. Kekuasaan Sriwijaya diteruskan oleh Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain, hingga datangnya masa penjajahan. Dimasa ini banyak wilayah Indonesia yang le pas dan dikuasai oleh bangsa asing. Tetapi setelah Indo nesia merdeka, maka dimulailah perjuangan mengembalikan wilayah-wilayah tadi, Xembali pada masalah sengketa landas kontinen ta di, untuk mendapatkan dasar pengakuan dari negara lain, maka pada tahun 1971 pemerintah Vietnam Selatan telah menteluarkan dekrit tentang penguasaan Vietnam Selatan atrc landas kontinen diperairan Hatuna. Tindakan pemerintah Vietnam Selatan tersebut jelas menunjukkan sikap bermusuhan dengan pemerintah Republik Indonesia. Betapa tidak, pengumuman yang dikeluarkan oleh Vietnam Selatan tadi datangnya setelah pemerintah Repu blik Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah mengenai batas-batas landas kontinen Indonesia, tanggal 17 J'ebruari 1969. Sedangkan Vietnam Selatan sendiri adalah pecerta da ri konvensi Jenewa 1958, yang mestinya tunduk pada ketentu an yang tercantum dalam pasal 6 konvensi tadi, Keadaannya menjadi sangat lain setelah jatuhnya Vietnam Selatan ketangan Vietnam Utara. Dalam hal ini pemerintah Vietnam Utara telah melakukan suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap pemerintah Indonesia, yaitu mengambil alih kebi-

Skripsi


HERN0W0


96 jaksanaan bekas pemerintah Vietnam Selatan dalam masalah landas kontinen. Sebagai akibat dari deklarasi tahun 1971 tadi menyebabkan Bebagian landas kontinen Indonesia masuk ke dalam kekuasaan Vietnam secara tidak sah. Jadi oalam hal ini pemerintah Vietnam Utara telah melakukan aneksasi ataa wilayah Republik Indonesia. Seharusnya apabila Vietnam Utara mengarabil alih kebijaksanaan Vietnam Selatan, dia juga harus mengakui konvensi Jenewa 1958 di mana Vietnam ikut menanda tanganinya. Di dalam keputusan Mahkamah Internasional dalam Ben^keta landas kontinen di laut utara antara Republik *ederasi Jerman dengan pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah kerajaan Denmark pada tahun 1969 telah di tetapkan bahwa apabila para pihak atau salah sati pihak tidak ikut menanda tangani konvensi Jenewa 1958, maka terhadap mereka dapat dikenakan ketentuan di luar pasal 6 konvensi* Tetapi lebih dulu akan diselesaikan dengan perun dingan antara kedua pihak, Di dalam hal ini baik Indoneoia naupun Vietnam telah memilih untuk menyelesaikan maralUi tersebut melalui perundingan. Walaupun perundingan oudah berkali-kali diadakan, tetapi belum juga nampak haeil-haoil yang kongkrit. Vietnam maaih terus memperta-

Skripsi


HERN0W0


97 hankan prinsip hukumnya, yaitu hukum Ihalweg. Keadaan ini akan mempersulit dicapainya kompromi* Selamc ukedua pihak masih tetap tegak pada prinoipnya masingmasing, maka tidak akan dapat dicapai suatu penyelesaian yang tuntae, walaupun sulit dibayangkan bahwa Viet nam akan raelepaskan prinsipnya dengan begitu saja. Sebenarnya banyak masalah yang terfcait. drâm kabud

ini. Jadi adalah salah seandainya ada pendapat yang

mengira masalahnya hanya melulu mengenai landas kontinen saja. Kalau demikian halnya tidaklah begitu sulit penyelesaiannya. MaBalah yang terkait adalah terutama masalah politik. Dalam sengketa antara Vietnam Selatan dengan Viet nam Utara sedikit banyak Indonesia lebih condong ke Viet nam belatan yang non komunis, Kemudian eetelah Vietnam menyerbu Kamboja, maka ASEAN menentang intervenni ter sebut, bahkan telah membantu dibentuknya kelompok perlawonan anti Vietnam dan membiarkan gerilyawan Khmer Merah mclarikan diri ke Thailand (Prisma 1980 dan 1982). Dalam kaitannya dengan Republik Ralcyat Cina, penerintah Vietnam juga masih punya masalah cukup pelik, yaitu : 1. Men;enai masalah landae kontinen di sekitar pulau Spratly dan Paracel serta sengketa mengenai pulaunya itu cendiri (Analiea No, 2 , 1981).

Skripsi


HERN0W0


98 2. Persengketaan mengenai tapal batas di darat antara keduanya maslh terue berlangsung yang mencapai puncaknya dengan penyerbuan wilayah Vietnam oleh Repu blik Rakyat Cina, dengan alasan hendak memakea Agresor Vietnam mengundurkan diri dari Kamboja (Priama

1980 - 1982). 3* Aktivitas gerilyawan Khmer Merah, di bawah pimpinan Polpot yang terus mengganas di âraboja, serta geril yawan dari kelompok-kelompok non komunia (priama 1980 - 1982). Keadaan seroacam ini adalah sangtt tidak menguntuni kan bagi Vietnam bahkan dapat mengancam kelangsun^.an hidupnya dan menghalangi penyebaran idiblogi yang dianut ke negara-negara diseKitarnya. Maka buatu penye-

leeaian akan dapat oegera tercapai apabila unour politik aeperti tersebut di atas ikut serta dibicarakan di dalam perundingan. Tetapi ini bukan berarti bahwa Indonesia hrrut fljentakui intervenei Vietnam di Kamboja. Kaidah hukum Thalweg adalah merupakan suatu ketentuar. yan4 beroifat sepihak dan jauh dari unsur keadilan can ktpastian. Dua unsur yang esensial dalam aetiap peraturan hukum. Kalau Vietnam tetap berpegang pada kaidah hukum thalweg, maka sudah bisa dipastikan bahwa memang ada mHtnud-niaksuc tertentu dari Vietnam sehubungan dengan hal itu.

Skripsi


HERN0W0


99 Jadi bisa disimpulkan bahwa kaidah hukum yang diajukan oleh Vietnam adalah tidak

Bah

ditinjau dari segi

hukum internasional dan tidak diakui oleh negara-negara lain. Juga berdasarkan praktek dari negara-negara lain, tidak pernah distfcnggung-singgung mengenai pemakaian asas yang tersirat dalam prinsip hukum Thalweg, Hal ini terlihat mulai dari keluarnya doktrin dari presiden Amerika S',rikat Uarry S. Truman mengenai landae kontinen serta mengenai wilayah perikrjnan diperairan yan^ berbatasan deni.an pantainya pada tahun 1945* Kemudian disusul oleh net rr-negart. Amerika Latin, miaalnya : Leklarasi i'eru, Chill dan twuador yang menuntut lebar laut teritorial 200 mil. Alt tan y*>ng dipakai adalah keadaan geologi dan £,co(rafi. Alaean goologi yaitu banyaknya kekayaan alam baik flora maupun fauna yang terdapat di laut yanc berb*3tr an dengan pantainya* Sedan*, alaean

yaitu

kedrl,'man laut di eekitar neâranya adalah lebih dari 200 aeter, sehingga apabila mereka mema».uhi konvensi Je newa 1^58 mengenai landas kontinen seperti yang terdapat dclam pafcal 1 nya, mereka tidak akan mempunyai lendas kon tinen. Di 6ampihu lautnya yang sangat dalam maka teknologi untuk eksplorasi yaiig mereka miliki adalah masih rend* h* Tang terakhir adalah bahwa kaidah hukum Thalweg tidak diBin^gung-singgung dalam naskah hukum laut yang

Skripsi


HERN0W0


100

dihasilkan dalam konperensi hukum laut internasional III tahap yang terakhir. Ditinjau dari segi histDris, pengumuman Indonesia atas wilayah laut Cina Selatan telah berlangsung berabadabad, secara terus-menerus. Bahkan Bifat penguasaannya adalah eksklusip, maksudnya menyeluruh seperti penguasaan atas wilayah daratnya. Pada hakekatnya penguasaan In donesia atas landas kontinennya sekarang ini adalah me rupakan kemunduran dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun sengketa antara Indonesia dengan Vietnam ini uasih belura menunjukkan titik terang, namun pada haktkrtnya ada Juga segi poeitipnya bagi hukum laut internacional. Segi por.itip itu adalah andaikata perundingan antrrxa keduanya telah menghasilkan suatu percetujuan ber6ama, maka hal ini akan merupakan satu ketentuan baru yang dapr.t diterapkan terhadap kauus-kasus yang perupa, misalnya : diterapkan terhadap kasue sentkhta landao kontinen mtrra Vietnam dengan Republik Rakyat Cina, cehin^ga khaianah ketentuan hukum di dalam hukum lrut aemakin diperk-ya. Kembali pada masalah keputusan Kahkar ah Interna tional, mengenai sengketa antara Indonesia dengan Vietnam ini tid,:.k pcrlu dibawa ke Kahkaraeh Internasional. Moskipun eudr.h pc rnah ada keputusan Mahkamah Internasional raentcnoi landas kontinen, yaitu dalam kasus penetapan batas

Skripsi


HERN0W0


101

landas kontinen antara Republik Fedorasi Jerman dengan Kerajaan Belanda dan Kerajaan Denmark di laut utara, na mun keadaannya adalah lain dengan kaaus antara Indonesia dengan Vietnam ini ada keadaan khusus yang tidak mempunyai oangkut-paut dengan masalah landas kontinen itu sendiri, yaitu seperti yang telah saya uraikan di atas, yaitu maealah politik. Jadi mengenai kasus Ini tidak perlu dibawa kepada ftahkamah Internasional, karena untuk menyelesaikan se cara tuntaa hanya Indonesia dengan Vietnam cendiri yang dapat menentukan. Bagaimana bentuk dan isi dari keputusan bercama yang mereka kehendaki, yang berisi kepentingan maEing-raasin£> pihak, baik mengenai landas kontinen maupun

kepentingan dalam bidan^ politik dan bidnng-bidang yang lain, Kei2anL biea saja Mahttmah International menjadi juri, tetapi hal itu tidak perlu untuk aaat ini, di mana tneckipun belum dapat dicapai hasil kongkrit, namun uedikit banyak eudah ada kemajuan dibandingkan dengan dahulu (Wawancara di Departeraen Luar Ncteri), Meskipun konvensi hukum laut yang baru telah dicepakati, namun dalam hal ini pemeri/.tah Republik indonrsia telah menâmbil kebijaksanaan untuk tetap mempertahankan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan de ngan negara-negara tetangga berdasarkan ketentuan dalam

Skripsi


HERN0W0


102

konvensi Jenewa tahun 1958 (Hasyim Abu Djalal "Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum LautH). Jadi tentunya juga tidak ada perubahan konsep dalam perundingan dengan pi hak Vietnam* Jadi oekali lagi jalan penyelesaian yang terbaik adalah melalui perundingan seperti yang sekarang ini dilakukan berdasarkan pada keaenaan derajat dan rasa keadilan di antara para pihak* Di samping itu Juga nengikut sertakan faktor-faktor non juridis yang erat sangkut pautnya dengan masalah yang eedang dibahas bersama, seperti telah saya uraikan di atas, Sambil raenunggu selesainya perundingan tersebut, raaka tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah memperkuat armada Hepublik Indonesia khususnya

eks kader Barat

aengan membangun pangkalan di wilayah kepulauan Natuna. Hal Itu bukan untuk tujuan intervensi, raelainkan untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan yang mungkin aaja terjedi, seperti apa yang telah tercatat dalam sejarah, yaitu penyerangan Jepang atas Pearl harbour, raenjelang terjcdinya perang Asia Timur Raya. Di samping itu juga ,erlu membangkltkan kewaspadaan dalam negeri, sebab mungkin saja ada kekuatan-kekuatan oubversi yang mengi. unakan kelengahan-kelentahan yang ada untuk tujuan-tujuan tertentu, Masih ttringat dengan jelas brgîmcna masa prolog gerakan tanggal 30 September 1965 (G 30 S PKI) yang menggunakan situasi konflik antara Indo-

Skripsi


HERN0W0


nesia dengan Malaysia untuk mengadakan pemberontakan.

Skripsi


HERN0W0


DAFTAR BACAAN

A. Katemin et al., Geo^rafl untuk S.M.f. dan yan# Sedera.jat. Karunia, Surabaya, 1975. Bm* Prayitno, et al., Intisari Sed.jarah KebanRsaan« Sed.ic rah Dunia, Civics, Penerbit, tahun dan temuat aenerbitan tidak atia. Biro Xewiraan Universitas Airlancga, Ketahanan Naslonal, Universitas Airlangga, Surabaya. Candy, John >\ , SouthLast Asia. Its Hlstoyical Develops 4--.*nt. 4 ;-c Grew Hill, J«ew Tork, ISA, 1964* D.G.K. Hall, A history of South Hast Asia, Mac Millan, St. Hartin i^reBB, London, 1970. Dimyati Hartono, Hukum Laut Internasional. Bhratara Karya Aksara, Jakarta, T^YT. B. nartodihardjo, Sed.jarah Indonesia dari .iaman ke .jamanlt Up Spring, Sogyakarta, 1972. Goenedi Brahaantyo, Mimbar Ilmu. FK5S IKIP Malang, Lo. 15» Xahun XX, halan&, December 1975* Harjin ;*bu Djalal, Perf juan&an Indonesia Ul bidan# hukum jjaut, Bina Cipta," Jakarta," 1978. J. Larope dan K. Sutedjo, Sed.jarah 1, SRP. Asia-Afrika, Surabaja, 1975* Ken.enterian leneranân hi, itoiitik Luar i«eêri« fepora.l* 1945. Xoeonodiprodjo, Hlmpunan UndanF-undang, Per^turan-peraturr.n , Penetrpan-penetapan Peaerlntan Kcpubllk Indonesia, &K. Seno, Jakarta, ly5lV Lay et al., Low of the sea, part I, ftew Direction in the ■- w of the Sea, nouston, UbA. x.uhono, nli..^,aii Ketetapan I-UrnS dan ireraturan JNpMara yang, Pentln^ BaKl An^Rauta An^katan hersen.lataT I'a* pa nama .Jtnerbit, Jakarta, i960.

Skripsi


HERN0W0


Mochtar Kusumaatma3a# Bunga Rampai Hukum Laut, Bina Cipta, Jakarta, 1978. . Hukum Laut Internasional. BPKN, Jakarta, 1978. liu^roho Notosusanto,et al., Se.jarah Naslonal Indonesia, Untuk SMA, Jilid II, Departemen Pendidikan dan~~Xebudayaan, Jakarta, 1977* Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Kono/rrafi Sumatera Tcnn/; ,ah« DitJen'Kebudayaan Departemen P dan K Republik Indonesia* R.H. Soewarno, Sedrlarah Indoneola. Utusan, Malang, 1969Rochmad Soemitro, Dasar-daoar Hukum Panak dan Pa.iak Pendapatan. Erfinco, Bandung, Ruolan Abdulgani, Ixido China dalam Kawasan Asia TentKara Dewasa ini. Idayu, Jakarta. Sanusi Pane, Se.jarah Indonesia. Ji.Lid II, Cetakan II, Balai ructaka, Jakarta, 1965. ST. Kunadjat Danusaputro, Wawasan 3»unantara (dalam lmple~ mentasi dan lmpllkasi ûkunmya).AlumniT Bandung. 1980*

Skripsi


HERN0W0


Vanpirnn 1

N A T I O N A L C L A I M S T O MARINE A R EAS

M E X IC O

A c t ’ o k 13

1966 0 * r i r r ' . . v l i i v .

-:si'iN
A n k le I 'file United Mexican States establish their exclusive jurisdiction for fishing purposes in a /one twelve rur. tical nules (22,224 metres) wide, measured from the base line rrom whic'i the breadth of the territorial sea is measured.

A n ir h 2 The legal regime on !x,e exploitation of the living resources of the sea. within the territorial sea. >:'a!l be ex. -'Jed to the whole o f the exclusive fish::' • /one of the na'ion mentioned in vhv preceding a tide.

Article 3 No provisions o f this Act shall .n any way modify the legal provisions1 establishing the breadth of thi. .erritorial sea. T R A N SIT lO N A l. A K T ’f "

1HKW

The Federal Executive shall <*s; ’<\h the conditions and terms under which nationals of countries which hi* vc tfadiito ialjy c . v ’oited the living rcsoukv, ’'the sea in the /one three nuutica' tis-cs outside the territorial sea may be atmon/vd !o continue their act". rm^ a \ ••od which sh -I not exceed five years from I January 19(>8. In ) W :tionc.‘!s oi such countrie- • ay continue t!.o^' activities without being subjcci to any spec, con '••ions.

Skripsi


HERN0W0


■cun?iro n 2

LATI N’ A M E R I C A N D K C 1A RATIONS

A<;iM KMICNTS 3 III '.'1W XJ’.V '.'mU.K. I ’.CIUUOM ANI> S IC M li .VI Tilt-; F iw yr tlo N K K iir.M .' o n : r t Kxi-i.otTAitON w i > C!o \ s k u v a t k w o i ' i v »• M a r i t i m e R f.sc«' K crso F-.,'?K S o u t h P a w ' c . S a n t i .v .'K IK A r i ^ . w ri.V i O k c i.a k a tio n hn T iir

M A fU TiM i' /.om- 4

1. ('o v o rn m c n ts nrrr btnim l to ensure for t lir ir p ro p li's access To ncr'fssaiv CcihI Mipj>li.w and (o furnish ifirm w iih th r ■ v.n '^ 'fV lrv cl'ip iD i: ib rin v M in .n iy '. 2 . l i is i h n r f o r r the d u ty o fr n c h C o v e n n rm ?o nnsutv (hi; « nns.'n-arion an d jirn K T iio n o f its n n ln n t! resources an d m r<:\'u!aJc flic use ihi-rrof id (!»• 1'HMtrsi possible advntiuu'.i* o f its r o u n 'r w 1 Ratified by nil the signatory .Staler. Costn-Ricrt hns si<.v<-<)<-d, 1 Hrvi.Un Pftuarn (it Derecho Jntrtndcifln'if. i' . m. M V . .No. -ir», 1KS 4 , pp. IU '1 W Wf. Tm m lM ion by th<* Si’rrciariai ol J.uR-d XM iom .

Skripsi


HERN0W0


N A T I O N A L C L A I M S T O MAK1NU AUKA

A. Hence ii likewise die d u ly o f eaeli (/ovenim eiu ! " pteseut ihe \aid iVMiitrvi's fro "; be int.' use-.’. <••t'side ihe are,- *if i i >juri.v lie i i<m so ;is to endant.'/T their cxisie: ir 'rarity and eonser\Mi.'*n to the prt , m ' < • ol )!••«»•» so .situated ^coi;raphii at'.v ,K..- h*.*ir sras i !>!«• •.nurre> <•! • -s<-ii(i.i! food ;iik 1 ecoo-unu ih.il' J'ur the loieôin1 .; ir.tsi • •. the (iovcrnm * ul oj C hile. h a i.u lo r d be inn re v iv e d *<* - .erve U■ r and make available l<> their j< -i i .r peoples the h atuiai v v .u iv e s o f the ;irc:i> of sea ad ja icn i to their eoastv hereby deel.uv a> K»iK>n,s: I \ C.iwiui' H) t hr t/■•.»!Ua;» a I I actors .it In i inn die exist'-!" cousetvation and development of* tlir m arine f.iuna ami llora w an i s adjaeeni to the coasts o f the declarant countries, i lie lonuer exieni ul i he i erriturial sea and coiniijuot.' /one is im ulUcieni to permit of the eonserv.ttiou, development .old n.se o! those resources. to w h iih the coastal cnimtries a re entitled. ill) Tlu* (.iovernmcuts o) C hile. Kcuador am! I’em ihcrelore proel.uni as .< principle o f their international m aritim e policy that each ul’ them pus-- --es sole sovereignty ai.d jurisdico >eer the area •»! sea adjacent to the »' >.ist «>!’ ils ow n c>am try ami e.xten ’ .01 less than ^v)l) n.uil ie.il miles lim n ihi- .said co.isi. (Ill) T h e ir sole jurisdiction a rd sm rre n 'n tv owv p. !•t* /one thus de scribed includes sole sovcrvij/niy .old jnrismetion u w r :he sea llnor and subsoil thereof. ( 1\'\ 1‘hc Kune o| 200 nautical miles shall extend in every direction frotn any island ot' uroup o f islands Ibrmion p an ol die lerritot oJ‘a declai ant country. T h e iti.iriti«• yum* o f an isl.unt or Î'l-up o f is’. ..s bclonîm; to one declarant co u n in and situated l-\ss lhan 20U nan t is .1 tniles Iroiu the j'cncra! m a n in u e /.one o| anoth. uv-clar.rii countrv shall be bounded bv die p.n.ille! o| la'p-ude draw n from tin- .tint at which ihe land frontier ! iw een the kh> countries reaches the sea. ( V ) T h is Declaration slndl not be Construed as disregard!' die neces sary restriction^ on the e.xen i»ii i;.*‘ so ve iviin ty and jurisdiciiufi iu'ooscd bv intern.nionnl law 10 perniit the innocent and inulfensivt’ passaiji' of vessels ol all nations t!troo;.;h the zone afoie.iaid. (\J) I h e Ciovertuuents ol' C hile. Kcuador and I’eui state that they intend to .siyn a ” t ements or conv'.'iiiions io put into d lect ihe '.u'ineiple.> m : i ti.rtli in this LV< I.iratioii .tod to c.tabhsh ticneral rej’ulaMoas fc-r the control a .d pron.'dio ul huutim-' and fishing in Uieir respe(ti\- •uaritime /ones a.,., the control and co-ordination o 1 die use ;»nd v\ur. "uall other naiur.il products or rcsouivc'! o f common inten-.a present in the s.iiil w,,ii is.

Skripsi


HERN0W0


Lnnpirccn 3

R E F E R E N C E M A T E R I A L S ON T HE JJWV OF Till*: SI-A

TAfJLH 1.

THE t;r '.i!:vA COMVlNTlftJS AffiJ CA

CutivL'iilicin

C onvention on C O '; " r *»on or ilic T o r r i t o f i - the <..'i ter.* ,i) ! .m l Con’ u juoir. 2une

U.itu o f Sinim -

tul'O

2 9 .4.1950 .

*

? ! M . 1 'J 5 B .

C o nvention »_;i I'is in n<j "and Con’j'Ji'i/o ti on o f tnc l.iv iM j Ri.'iuurC'jL, ot' tin.1 M ijh Seus

2:».4.1958.

C o nvention on O p tiu n o ! Pro tiv „"!t.ini>n- i-col u f 5 i »jsi a la I ‘>r;i-' i Lure u>ru:r(iin*] tin; Cu1” • u l:» jr y ‘ n o i l u f I'lsp L.L-%. ? 9 . ‘i . l (>5tt.

1^G«.

Al«]t»r»u

l
pijnJMO C.nm.*r C'0n

15.10.1962.

Ci’iit r .t l Atri<>

,111 ..

Ccngo. R-'| ijol i c cf

Hdhomey Cqn..' v io l

uU lllcJ E th io p ia Gdbon

U-Ma Chilli <J

?y.9.

fitii noo Iv o ry Coo:.t <«*nya

20 . u . 19 C9.

20.G.1969.

2 0 . 6 .19G9.

2 0 . 6 .1*JC9.

l.ps p tho l.ib iiria

27.5.1950.

Libya

îlo-,.. ub11C

.’P-

Mo 1•u.'i

M .’•!uuri U n i « M«iuri

Skripsi

31.7 19C2.

31.7.1962

3 1 .7 .V . , ?

31.7.1902 .

10.0.19(12.

3 .1 1 . 1965.,

3.1 1.1903 .

3. “ I -I9C5;

3.11.19G5.

17.12.19CT>.

5.10.1970.

. j , '9 ? 0 .

t ,‘'I .t‘i 5 .1 0 .1 9 7 0 .'

5 .1 C .T 9 7 ?.

5.1C


*70.

HERN0W0


o

TABLES Or RATIFICATION

AFRICA ( c o n t . )

t.onv«ntU'n

Convention on Uie T e rH to v 'al Sea ant! C o n tin u e s lo w

Convention on the H itfi Seas _

C cn v n itio on r ' l.''lng and Conservation of tr-* U v in q Resouruir. of ‘ In: High Seas

Convention on Opt.ion.*1• I’mto co l o ' »■!.(the 1 - a ’ T \ j? . iir i

lun*

i ' ! 1] M'- Coi'ipi r l 'o r v Si'tt.!-’-

ino1 ! I'1' ut

.

Morocco N ig e ria

26.6.1961

2 6 .6.1961 .

"6 .6 .1 9 6 1 .

Rwanda Senegal

25.4.196V.( 1)

2 5 .A . 1561.

2 5 .4 .1 0 6 1 ( "

S ie r r a U o n e

13.3.1962.

13.3.1962 .

13.3

9 ,4 .1 9 6 3 .

9.4 .1 9 C •.

?}'.■■.] ‘>71.

'.1 9 6 1 .

f.7t.

? .5 .n .1 « r ,6 .

9 .4 .1 9 6 3 .

'J.i.W .; .

H.r.inr.l,

S tvifl H a South A f r ic a

Sudan Swjwjjjwd Tanzania T090

1 6 .1 0 .1 9 7 0 .,

16.10.1970.

16.10.

T un isia 14.9.1964 .

14,9.1964.

14.9.1964.

4.1 0.1965 .

4.10.1965.

14.9.19!-

1 5 . 9 .19M.

18.3.1960.

?.?. 1.1970.

12.10.197C.

2<M. VlV t.

Umtpd Arab
Vr.^voUfl Zaire /.ti'Ma

ASIA AND THE FAR EAST

Afghanistan

28.4.1959.

&»ih re in R an g la d rsh

P’ûtan Bum a

Cwvbodla

18.3.1960 .

1 8.3.1960 .

18.3. " 6 0 .

C hina, People*!i Republic of 0 |i lid , Repub l i c of

Skripsi

111’


HERN0W0


3

R E F E R E N C E M A T E R I A L S ON T H E L A W OF THE SEA

A S IA M O T H C FA>; '-AST (c o n t.) C onvention

C o n tritio n or> the fiir'ri *.Qria l S e a ami

Con.c^ttoa on

the »,.%'hSeas

Contiguous Zuim

19.3. '.971.

Pi

19.3.1971.

C o nven tio n on

r is h if 'y ami Conservation of thii l.lv in o ftCSOurt :S Of t>ie H'.ijli Si?os

19.3.1971.

Convontiji in O ptional Vrot* Nip Continu'd- ou>l of Siijn.it,\i b n d f tu n 1 concLMnii ;

Conp-

u'r.oiy S e ttle * rr-csi t of 0 •.i>-

LU-5.

19.3 1971.

1nd1a 10.S . 190’ .

Indonesia Ira n Iraq Is r a e l

6.9.1901.

Ja p a n

10.6.I960.

6.9.1961

Jordan

K o rea * N o rth K o r c i , RepuO-

lid of

Kuxait 1005, Lebanon

Malaysia

21.12,1960.

21.12.19(0.

21.12.1960.

21.1?.1960.

1,5.1901.

M aldives Mungo)i a Nauru

t!£]

28.1?.1962.

"

29.4.19511,

6.11.1958.

■ 'ppincS (ja u r

Sa u d i A ra b ia - iilQaporv 5 o u U ie rn

Vniion

S r i Lfi:'.!;a

30.10.1958. S y r ia

Skripsi


HERN0W0


TABJJ .

OF R A TI I- I CAT IO r

!A ANO THE. TAR CAST (•.o n ♦. )

tonvcrUiim

1lui Ulfiil

TcmM

C o nven tio n on the Ti’. r r i t o r ia ! Suo Co'itiijuou> "7-'ne

C o nvention on the H ie h Sea?i

2.7. 1908.

2.7.196R

29.6.1971.

29.fi.1971.

Cc’- v n t i'if i on 9 vuui ‘c*«v.?rV(!fio» o f t ! ' ■ L 'v i o q R'’ Souru.“ ' of t.lK l(tc>U W / .

u * ' v n t i o ' t ■• U v Com • t-d

.I . I t V

0 1 ' ; <•;>• H' i fo ’iriti HVi th'‘ ul V'*-l

i' v

S.-t 11

lit'

P. . . 29.7.1,171

I-!/ '

V i »' •>>m , >W f!\

Vi>'’>irn, i I’l.1 ' lie of Y.‘miMi

Eft&TtW tWOPC 7.12,1964.

7 . 1 2 . 1 % ‘i.

31.8.1962.

31.8.1962..

JI.R.iyCT.

27.2.1961.

27.2.1961.

27.2.1061.

31.8.1961.

31.8.1961.

3 1 .S . 1901.

G.12.1961,

0.12.1961.

Abani a M'i

a

NyL'Im'USSi-

ii'i!>*.«'i C.'i'irhoôv.-i \.l

tVm.io lVivi•'i im *, ic Ropul' I i c

ilun.I'iry. F'ol.ind

Homan i .1 U k i'.iin l <>n * $ ir ............ USSR Y u g o s la v l a

29.6.1962.

29.6.1962.

12.12.1961.

12.12.1961.

12.12.1961.

12.1.1961,

i? .l.1 9 r ,

12.1.1961.

22.11.1960.

22.11.1960,

22.11.1960,

28.1.1966.

28.1.1966.

2.8.1.1966.

? f l . 1.1960.

fl.1. I960.

LAT1H AMERICA W0 THE CARimjfAH Av ! ) ( " ■ 'tie

hît»udos ttnl i v 1o

17 . 10. 1

l
C!)ili: Ci)h'-.. C osta R ic a

Skripsi

3.1.1963.

16.2.1972.

o .r.

16.2.1971'.

•m .iof,n. 2 .C.19S8.


HERN0W0


R E F E R E N C E M A T E R I A L S ON T HE L A W OF T HE SEA

M O THE. CMtltM.fcK U o n O

U T IH C o n ven tio n

C o n v en tio n on Oie T e r r i t o r ia l Sea and C ontiguous Zone

C o n ven tio n on the High Seas

• •

C o nven tio n on f is h in g and C o n s e rv a tio n o f tlio l i v i n g R c s o u rc c i o f

the High Seas

Cor.'C-ntion on O p tio n a l P r o t tfio -yj -tinen- ocol o f S ig n a tu re con cern u i She < in g the Comp u ls o r y S e t t l e ment. o f 0 isp-

Utl'S ? 9 .'1.1958.

Cut) a

Ocmfnicdt)

11.8.1964.

11.8.1964.

11.fl.19yt.

11.8.1964.

2 9 .4 .1 9 5 *.

Republic

Ecuador E l Sa lvad o r

27,11.1961.

27.11.1961.

'CuiHumala Guyana Hd i t )

29.3.1960.

29.3.1960.

29.3.1900.

2 9 .2 .1960.

8 .1 0 .1 9 6 5 .

8.10.1955.

16.4.1964.

8.10.'965.

PJJ.196G,

2 .S . 1966.

29.

I960.

>iur -luras

Jamaica

2.&.!':•

Mexico

2.8.1Vf-6.

Nicaragua Pana’v.

2.5.1958.

P a ra g u ay

Ptf'-U

11.4.1966.

T rin id a d and

H .4 .1 % 6 .

11.4.1966.

11.7.1968

UrO'ju^y

29. <>. 1958.

Venezuela

15.B . 1961.

I^ .C .I^ i.

10.7.1953.

15.0.1961

W E SJ m j . EUROPE AKl) OTHERS

14.5.1963.

Aui It'd M a

14.5.1963.

M.s.iyui.

14.5.1963.

1963.

A » s t r t_a

Belgium

6.1.1972.

(

1972.

6.1.1972.

Canada

6 .1 .1 9 7 2 .

6.2.1970.

Cyprus

26.9.19CS.

Denmark F in la n d "

*

France G etvw n y, Fed o r a ! R e p u b lic

1

2 6 .,.196C.

2^.9.1 °'>f3.

i : ’ .'J.1 9 6 3 .

*6.9.I960.

16.2)1965.'' *' 'lG.2.l 1965.

16.2. ; % s ,

MC..-.19C5.

1ij.?.l<W5.

“ J . 9 . 1970.

6,1965.

JO.' iU. ■'95:1. 30.1C.1958.

Ctvetc Skripsi


HERN0W0


T A B L E S OF R A T ' ’ ■'fCATtON

C

WSSTCW EUROPE M O OTHERS ( c o n t . ' C o nvention

C o nvention on the T e r n t o r i a l Sea and Contlguous Zone

C o nven tio n on th e High Seas

•

Convex FlshiTig jm ) Cf.;. .o rv n tlo n o f the _iv1 n g Resources o f tlie H iy ii Seas *

Holy See

C onvention on O p t V t a 1. P ro tthe Conti non- ucol ' ) ( 519nsta1 j 'l . - l f «• *'•.* >.ono:rnin n the Compu h o r y 5*-tt)cnumt. IJ r .j . u tes

30.4.19 58.

Ic e la n d Ir e la n d

I t a ly

17.12.19C4.

17.12.1964.

Luxembourg f'ftlta

19.5.1966.

19.5.1966.

19.5.1906.

18.2.’ % G .

Ui.2.1966.

18.1.1965.

2^.4.1958.

Monaco aetherUnds

18.2.1906.

18.2.'96G.

10.2.1966.

rlew Zealand Wotvay

9.1971.

Portugal

8.1.1963.

8.1.1963.

u . 1.1963.

8.1.1963.

25.2.1971. '

25.2.1971.

25.2.1971.

25.2.1971.

8.1.1963.

San Marino Spain

’

S^den Sw1t?erland

1.0.1966.

20.6.10GG.

18.5.1966.

1 8 .5 .1 9 6 6 .1 8 .5 .1 9 6 6 .

1H.5.19M,.

18.5.1966.

United Kingdom

14.3.1960.

14.3.1960.

14.3.1960.

11.6.19' .

9 .9 .I ' M .

United States o f America

12.4.1961.

12.4.1961.

12.4.1961.

1 2 .'.l% 1 .

Turkey

To t #1 number o f r a t if ic a t io n s

Skripsi

43

51

34


HERN0W0


Lanpiran 4

N A T I O N A L C L A I M S T O M AR IN E A RE AS

JU D G M E N T Present: President Bu stam an te y R iv i:ro ; Vice-Prcsidcnt KoRF.tsky; Judges Sir G erald FrrzMAURicr:, T a n a k a , Jessup, M o re u .i, S ir Muham m ad Z a f r u l l a K h a n , P a d i l l a N e rv o , F o rs tk r , G ro s , Ammoun, I)i-nozon, P e tr£ n , L a c h s, O nyeam a; Judges ad hoc M o s u n , Su>u.nsun; Registrar A q u aro n e, In the N orth Sea Continental Shelf cases, between the Federal Republic o f Germ any, represented by Dr. G . Jacnicke, Professor of International L a w in the U niversity of Fran k furt am M ain, as Aj'.cnt, assisted by Dr. S. Oda, Professor o f International L a w in the University o f Sendai, as Counsel* Dr. U. Scheuncr, Professor o f International L a w in the University o f Bonn, D r. E . Mcnzcl, Professor o f international La w in the University o f K iel, Dr. M cnry Herrmann, o f the Massachusetts Bar, associated with Messrs. Goodw in, Procter and H oar, Counscllors-at-Law, Boston, D r. H . Blomcycr-Bartenstein, Counsellor Jst Class, M inistry o f Foreign AHairs, D r, H , D . Trcviranus, Counsellor, M inistry o f Foreign Affairs, as Advisers, and by M r. K . W itt, M inistry o f Foreign Affairs, as Expert, and

»

the Kingdom o f Denmark, represented by M r. Bent Jacobsen, Barrister at the Supreme Court o f Denmark, as Agent and Advocate, assisted by S ir Hum phrey W aldock, C .M .G ., O .B .E ., Q .C., Professor o f International L a w in the University o f Oxford, as Counsel and Advocate, H .E . M r. S. Sandagcr Jeppcsen, Ambassador, M inistry o f Foreign Affairs, M r. E. Krog-M eycr, Head o f The Legal Department, M inistry o f Foreign Alfairs, D r. I. I*oighc1, Professor in the University o f Copenhagen, M r. E . Lauterpacht, Member o f the English B a r and Lccturcr in the U n i versity of Cambridge.

Skripsi


HERN0W0


C O N T I N E N T A L SHELF

M r. M . Thnmsborg, Head o f Department, Hydrographic Institute, as Advisers,

.

and by M r. P. liocg, Head ofSccrctari.it, M inistry o f Foreign Affairs, M r. U . Engel, Head o f Section, M inistry o f Foreign Affairs, as Sccrciarics, and between the Federal Republic o f Germany, represented as indicated above, and the Kingdom o f the Netherlands, represented by Professor W . Riphagcn, Legal Adviser to the M inistry o f Foreign Affairs, Professor o f International Law at the Rotterdam School o f Economics, as Agent, assisted by S ir Humphrey W aldock, C .M .G ., L a w in the University o f Oxford,

Q .C ., Professor o f International

as Counsel, Rear-Adm iral W . Langcraar, Chief o f the Hydrographic Department, R o ya l Netherlands Navy, M r. (5. W . Maas Gccslcranus, Assistant Ix g a l Adviser to tlie M inistry of Foreign Affairs, ' Miss F. V. van dor W a l, Assistant Legal Adviser to the M inistry o f Foreign Affairs, as Advisers, and by M r. H . Rombaeh, Divisional Head, Hydrographic Department, R o ya l Netherlands N avy, as Dcputy-Adviscr, Tun

Court,

composed as above, delivers the following Judgment:

1

Hy a letter of 16 February 1967, received in the Registry on 20 February 1967, the Minister for Foreign Affairs o f the Netherlands transmitted to the Registrar: ( a ) an original copy, signed at Bonn on 2 February 1967 for the Governments o f Denmark and the Federal Republic o f Germ any, o f a Special Agree ment for the submission to the Court o f a dilTercncc between those two States conccrning the dclimituiion, as between them, of the continental shelf in the N orth Sea; ( b ) an original copy, signed at Bonn on 2 February 1967 for the Governments oT the Federal Republic o f Germ any and the Netherlands, o f a Special Agreement for the submission to the Court o f a difference between those

Skripsi


HERN0W0


N A T I O N A L C L A I M S T O MARINE A R E A S

two States concerning the delimitation, as between them, o f (he continental shelf in the N orth Sea; ( c ) an original copy, signed at Bonn on 2 February 1967 for the three G o vern ments aforementioned, o f a Protocol relating to certain procedural ques tions arising from the above-mentioned Special Agreements, Articles 1 (o 3 o f the Special Agreement between the Governments o f Den mark and the Federal Republic o f Germ any are as follows: "A rtic Ic J (1) The International Court o f Justice is requested to decide thd follow ing question: W h a t principles and rule, o f international law arc applicable to the delimitation as between the Parties o f the areas o f the continental shelf in the N orth Sea which af.pertain to cach o f them beyond the partial boundary determined by the above-mentioned Convention o f 9 June 1965? (2) The Governments o f the Kingdom o f Denmark and o f the Federal Republic o f Germ any shall delimit the continental shelf in the North Sea as between their countries by agreement in pursuance o f the decision requested from the International Court o f Justice. A riiclc 2 (1) The Parties shall present their written pteadings to the Court in the order stated below: 1. a M em orial o f the Fcdcrat Republic o f Germ any to be submitted within six months from the notification of the present Agreement to the m rt; 2. a Counter-Memorial o f the Kingdom o f Denm ark to be submitted within six months from the delivery of the Germ an Mem orial; 3. a Germ an Reply followed by a Danish Rejoinder to be delivered within such time-limits as the Court may order. (2) Additional written pleadings may be presented if this is jointly proposed by the Parties and considered by the Court to be appropriate to the ease and the circumstances. (3) The foregoing order o f presentation is without prejudice to any question of burden o f proof which might arise. * Article 3 The present Agreement shall enter into force on the day o f signature thereof." Articles 1 to 3 o f the Special Agreement between the Governments o f the Federal Republic o f Germ any and the Netherlands are as follows: “ A rticle J (I) The International Court o f Justice is requested to decide the follow ing question: W hat principles and rules o f international law arc applicable to the delimitation as between the Parties o f the areas o f the continental shelf in the N orth Sea which appertain to cach o f them beyond the partial boundary determined by the above-mentioned Convention o f I Decem ber 1964?

Skripsi


HERN0W0


C O N T I N E N T A L SHELF

(2) The Governments o f the Federal Republic o f Germ any and o f the Kingdom o f the Netherlands shall delimit the continental shelf o f the N o rth Sea as between their countries by agreement in pursuance o f the decision requested from (he International Court o f Justice. A rficlc 2 (1) The Parties shall present their written pleadings lo the Court in the order stated below: 1. a M em orial o f the Federal Republic of Germ any to be submitted within six months from tlie notification o f the present Agreement to the C ourt; 2. a Counter-Memorial o f (lie Kingdom o f the Netherlands to be sub mitted within six months from the delivery o f the Gorman M em orial; 3. a Germ an Reply followed by a Netherlands Rejoinder to be delivered within such time-limits as the Court may order. (2) Additional written pleadings may be presented if this is jointly proposed by the Parties and considered by the Court to be appropriate to the case and the circumstances, (3) The foregoing order o f presentation is without prejudice lo any question o f burden o f proof which might arise. /trficlc 3

(

The present Agreement shall enter into force on the day o f signature thereof." The Protocol between the three Governments reads as follows:

‘

“ Protocol A t the signature o f the Special Agreement o f today’s date between the Government of the Federal Republic o f Germ any and the Governments o f the Kingdom o f Denm ark and the Kingdom o f the Netherlands respec tively, on the submission to the International Court o f Justice o f the dif ferences between the Parlies concerning the delimitation o f the continental shelf in the North Sea, the three Governments wish to state their agreement on the following:^ 1. The Government o f the Kingdom o f the Netherlands will, within a month from the signature, notify the tw.i Special Agreements together with the present Protocol lo the International Court o f Jusiiec in accor dance with Article 40, paragraph I, o f the Statute o f the Court. 2. After the notification in iccordancc with item I above the Parties w ill ask the Court to join the 'w o cases. 3. The three Governments agree that, for the purpose o f appointing n Judge ad line, the Governments o f the Kingdom o f Denmark anti t he K ing dom o f the Netherlands shall be considered parties in the same interest ii within the meaning o f Article 31, paragraph 5, o f the Statute o f the C ourt.'1 Pursuant to Article 33, paragraph 2, o f the Rules o f Court, the Rcgistrar’at oncc informed the Governments of Denmark and the Federal Republic of Germ any of the filing of the Special Agreements. In accordance with Article 34, paragraph 2, o f the Rules o f Court, copies o f the Special Agreements were transmitted (o the other Members of the United Nations and to other noni member States entitled to appear before the Court. ,

Skripsi


HERN0W0


N A T I O N A L C L A I M S T O MARINE A R E A S

B y Orders o f 8 M arch 1967, taking into account the agreement readied between the Parties, 21 August 1967 and 20 February 1968 were fixed respec tively as the time-limits for the filing o f the Mem orials and Counter-Memorials. These pleadings were filed within the time-limits prescribed. B y Orders of 1 M arch 1968, 31 M a y and 30 August 1968 were fixed respectively as the time limits for the filing o f the Replies and Rejoinders. Pursuant to Articlc 31, paragraph 3, o f the Statute of the Court, the G o vern ment o f the Federal Republic o f Germ any chosc Dr. Hermann Moslcr. Profes sor o f International L a w in the University o f Heidelberg, to sit as Judge ad hoc in both cases. Referring to the agreement concluded between them according to which they should be considered parties in the same interest within the meaning o f Articlc 31, paragraph i, o f the Statute, the Governments of Den mark and the Netherlands chosc L'»r. Max Sorensen, Professor o f international La w in the University o f Aarhus, to sit as Judge ad hoc in both eases. B y an O rder o f 26 A p ril 1968, considering that the Governments o f Denmark and the Netherlands were, so far as the choicc o f a Judge ad hoc was concerned, to be reckoned as one Party only, the Court found that those two Governments were in the same interest, joined the proceedings in the two cases and, in modi fication of the directions given in the Orders o f 1 M arch 1968, fixed 30 August 1968 as the time-limit for the filing o f a Common Rejoinder for Denm ark and the Netherlands. The Replies and the Common Rejoinder having been filed within the time limits prescribed, the cases were ready for hearing on 30 August 1968. Pursuiint to A rticlc 44, paragraph 2, o f the Rules o f Court, the pleadings and annexed documents were, after consultation o f the Parties, made available to the Governments o f Brazil, Canada, Chile, Colom bia, Ecuador, Finland, France, Honduras, Iran, N orw ay, Sweden, United Kingdom o f Great Britain and Northern Ireland, United States o f Am erica and Venezuela. Pursuant to paragraph 3 o f the same Articlc, those pleadings and annexed documents were, with the consent o f the Parties, made accessible to the public as from the date o f (he opening o f the oral proceedings. Hearings were held from 23 to 25 October, from 28 October to 1 November, and on 4, 5, 7, 8 and I I November 1968, in the course o f which the Court heard, in the order agreed between the Parties and accepted by the Court, the oral arguments and replies o f Professor Jacnicke, Agent, and Professor Oda, Counsel, on behalf o f the Government o f the Federal Republic o f Germ any; and of M r. Jacobsen and Professor Riphagen, Agents, and S ir Humphrey W aldock, Counsel, on behalf o f the Governments o f Denmark and the Nether lands. In the course o f the written p-occcdings, the following Submissions were presented by the Parties: 1

On behalf o f the Government o f the Federal Republic o f Germany, in the Mem orials: “ M a y it please the Court to recognize and declare: 1. The delimitation o f the continental shelf between the Parlies in the N orth Sea is governed by the principle that cach coastal State is entitled to a just and equitable share.

Skripsi


HERN0W0


WILAYAH ttEPUBLIK INDONESIA M E N U R U T P R O K L A M A S I 17 A G U S T U S 1945

REPUBLIK INDONESIA M E N U R U T PG R S E T U JU A N LIN G O A JA T I 26 M A R E T

1947

WILAYAH REPUBLIK INDONESIA M EN U R U T P ER SET U JU A N R E N V IL L E

Skripsi 17 J A N U A R Y 1948


HERN0W0


WILAYAH REPUBLIK INDONESIA V\ ^ \

DI D A L A M N E G A R A

^ _5s§^

R E P U B L I K IN O O N E S IA S E R I K A T f S E J A K 17 o r S C M P E R 19<19>

WILA.YAll REPUOLIK INOONPSIA K l - M H A l l S E B A G A I N P G A M A K l SA T U A N G C J A K I S A G U f ’. f U S I'.IPO K E C U A t l D A G H A H I P IA N H A H A T Y A N ( “ M A !» IH T L T A P D I D U D U K I H I LANIN A

Skripsi


HERN0W0

391

SOUTH CHINASEA C >e *>«io .»■- o'',w ♦« ■© >li>ou',Oo»**« I. •” ' —* * . , . « I I " ---- - V cte-") j ‘———


f

t>ou»do«»

•j

I j___ . '

J

> *C'k'n* clo^ '-mbcud o«

in -

‘-v**dc.-.**6oti «*>tc»* d«oJoln n*j

_J■t'-’tin.'C5"f«oC'fOB fep'W—t r “w- roo . -i "■*4 ! 1__ n^WonfllllW'jO"*!

J /

7-1 /.'// |

: , I - ... .-7 >dc.-'»ii3-C-if'c c .clou

rs w

v

~

\ U7 ' •i

- -V«OW

* 4w Jc--N >

/

f •“ » ran \j

\ r. j

/

Luisn

\

%z» hj uugn

SOUTH

aMf

CUISA

/

j

/

!

SEA

< «« PH it -PPiNES

Somber:

S cli* 5. H arrison. Chino Oil, and Asia: Conflict Ahead?, ( N t w Y o rk : C olu m bia University Press, 1977)

Skripsi

Sumcer:


Seiig S. H a rrijan , China Oil, ami Asia: Conflict Ahead*. (N e w \ork.: C z l C a iveisit? ?ress, 1577)

HERN0W0

95° ___ ^ .i - ' ' ^ xj

no° \ ; - L A U T -j,.— * V\ x--; • "\ ’ „:.

•

sum.k X c ‘/-yv/

\

' •

_i£

' k'nrp' ^ ■ 2 r y > \ C C J___ C IN A ' ' . S E L A T A N


^

A

■ J- r P i i T ^ ^ A . •

KT _L1S_ [pERTAMINA I D J A K A R T A J ,£ P' PtiQ Situasi 15 AGU1>' 1976. WtLAYAH PER?AM8AW0A H MJNYAK OAN GAS 3UMI NEGARA ■ (PERTAMINA DAN K0NTRAKTCA2 ASISO) 01 INOONESIA SK AL A \ :iO. 000.0 00_____ Qiqambar cSchM.S.Kusnadi JQP_EP ^ 0 . 0 7 6 lOisusua okh :OcaT.Sula«>tri

12P

>

K

.

V

:

' fr i'

t T * -^ I

*

'

<=z> i

*

2 p -^

.

:-■ :. ; ’ - . V . -..

JA P E X

.

^}r,T*L*U»

fmosctt^.-vu. PERTA KBN A . . j

r Tssofo ,

A

'

t f t~HJktf Cx.JtKWEY Wy ? «► \! ~ ^

t-V -

Ci

PETROWER TREND ^

\> \ :

'

*

V

\ ;-

Efjf^NEy - n V Mv\ C I?n C I

Tc*a<

V

’ K

V:

^

'Vv>s£-

“T \ ^^ W HH ,IT rr :H W, rL,O n'V : -- , W E«S IE Gun on

--• "■ . Warn* ~i«genda mmun/ukan Vfilayah

1

2. S u b r t iM r a 'p c ^ r a t a u O p e rato r ^ i w n j y k a n

TESORQ PETROLEUMCWP«x Pro^Pf.w'pHiLUPS A r < o «

| ^ V ^ V j

" T..i ^^---- |' / '•

S

~E

o

it~C o~n o c 0

n

- •%v •1 INC.,CULT . K __ i^/T l— --------•\ i % •:OC»ATEO AUSTRALIAN RCSOUgCSS " t THELOUISIANALANQ&EXPLCOY., Jn d .Gulf Oil

kyu~snli ~s—~~~*~ ‘ Jx'

!\ r ^ r

r *..^N—— --. ^ ^

'■ ■ P .c r}* / K o n tr* k . d «n s*n

h u iu f

k « c il

d'b2v/att nama Kor.traktornva, scpcrt,i ^5-^ —Ashland r 3. Bata* W.K. yang Utah diktmbaSkan______ 6. Perubahcn : ?f linûtshmcr't w k fan CCTan On CO^F

r

I ---- -- -

:

Ex.JAWA SHELL '■•vCjT .. Cadis'Keajiarnan SOOm. f ^ N O .C ^ T S H O R E O P ER A T O ?

A*

o

£-/r\

[ INTERNATJCMAI

/V .JV

Skripsi

v:-vi j. SENGKETA INDONESIA VIETNAM MENGENAI STATUS LANDAS KONTINEN DI SEKITAR KEPULAUAN NATUNA

laut

a

p

af

0RU

'■ J , *4*as'~ -L— ^

C0Y ; r

■r H E R N 0 W 0- r f F 1

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga SE&3GEETA INBOUESXA VIETNAM MENGENAI STATUS LANDAS. KOHTIIiJSM D I SEKITA R KEPULAUAN NATIJNA SKRIPSI OLEH

Recommend Documents