ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga BAB 1 PENDAHULUAN. Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Partai yang kurang lebih sepuluh tahun terakhir setelah kemunculannya menjadi partai pemenang pemilu dan partai yang berkuasa di Indonesia dalam satu dekade belakangan. Lima tahun pertama kemunculannya Demokrat sudah berhasil mengantarkan Susilo bambang Yudhoyono yang termasuk salah seorang penggagas berdirinya partai ini menjadi presiden RI yang ke 5 pada pemilu presiden tahun 2004. Di pemilu legislatif Partai ini meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR 1. Melihat perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Kenyataan tersebut memasukkan nama partai demokrat sebagai salah satu partai besar dan diperhitungkan yang ada di Indonesia. Setelah itu pada pemilu tahun 2009 Partai Demokrat menjadi pemenang, baik pemilu legislatif maupun pemilu preseiden, dengan kembali menjadikan Susilo bambang yudhoyono menjadi presiden RI yang ke 5 untuk periode ke dua. Dari hasil Pemilu legislatif 2009, Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%) 2. Dari hasil tersebut Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu 1

KPU Kota Surabaya, Hasil rekapitulasi Suara pemilu 2009.

2

__________. http://www.kpu.go.id/ver2/ Hasil Perhitungan Pemilu legislatif 2009, diakses dari Google.com

.

1 Skripsi

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK ...

ARYA WIRARAJA MALIZA


sebelumnya tidak terjadi. boleh di bilang partai ini merupakan partai yang sakti. Ungkapan demikian agaknya pantas di berikan, jika mengingat partai ini dalam waktu singkat dapat menjadi pemenang pemilu presiden di lima tahun pertama kemunculannya dan berhasil mempertahankan salah satu pendirinya untuk di menjadi presiden selama dua periode berturut-turut. Prestasi partai demokrat ini bukan hanya di raih di tingkat Nasional tetapi prestasi tersebut di ikuti dengan kemenangan di berbagai daerah tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Baik itu pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif yang ada di tingkatan Provinsi dan Kota/Kabupaten. Di kota Surabaya sendiri partai Demokrat memperoleh hasil suara yang signifikan, Apabila pada Pemilu tahun 2004 hanya memperoleh 5 (lima) kursi di DPRD kota Surabaya, maka pada Pemilu 2009 berhasil memperoleh 16 (enam belas) kursi. Terbagi menjadi 5 (lima) daerah pemilihan (Dapil). Berdasar hasil final rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, perolehan suara partai politik untuk DPRD kota Surabaya adalah sebagai berikut: Tabel I.I Lima partai peraih suara tertinggi pada Pemilu Legislatif 2009 kota Surabaya No.

Partai Politik

Perolehan Suara

Prosentase

1.

Partai Demokrat

311.792

31.30%

2.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

189.010

18.97%

3.

Partai Keadilan Sejahtera

65.358

6.56%

4.

Partai Kebangkitan Bangsa

64.242

6.45%

5.

Partai Damai Sejahtera

54.960

5.52%

2 Skripsi




Sumber: KPUD Kota Surabaya 2009 Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran dan fungsi strategis. Secara ideal partai politik dapat menentukan serta menyeleksi kandidat pejabat publik. Tidak hanya itu, partai politik juga berperan dan bertanggung jawab besar dalam pendidikan politik warga negara supaya mereka bisa lebih mengerti secara politik, terutama kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, di sisi lain Berdasarkan fungsinya, partai politik memiliki beberapa fungsi.

Pertama yakni, partai politik sebagai sarana

komunikasi politik. Dalam artian partai politik sebagai penyambung lidah bagi masyarakat guna di aspirasikan yang nantinya akan di jadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk di konversikan menjadi kebijakan-kebijakan publik yang diperuntuhkan bagi kemaslahatan bersama. Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Hal ini bertujuan menjadikan masyarakat faham dan mengerti kebijakan-kebijakan yang sudah di buat oleh pemerintah dan yang Ketiga yakni sebagai sarana rekrutmen politik. Dalam hal ini fungsi partai politik di tuntut untuk menyiapkan kader-kadernya agar dapat mejadi pemimpin politik berikutnya. Setelah itu partai politik di wajibkan untuk memilih dan memperjuangkan kader-kadernya yang berkualitas agar mendapatkan jabatan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Belakangan Prestasi partai demokrat tidak di imbangi dengan kredibilitas Partai yang semakin menurun. kepercayaan rakyat indonesia kepada partai serta pemerintah yang di usung oleh partai Demokrat semakin menurun. Salah satu penyebab permasalahan ini dikarenakan tidak sedikit dari kader partai demokrat baik itu di tingkat nasional maupun di daerah yang akhir-akhir ini di beritakan ikut

3 Skripsi




terlibat dalam berbagai kasus hukum dan korupsi. Contohnya nyata kasus korupsi mantan bendahara umum partai Demokrat yang belakangan marak diberitakan dimedia. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang kongkrit dalam partai. Boleh dibilang kader partai sedikit banyak memberi pengaruh didalam tubuh partai. Ketika kader tersebut tersangkut kasus hukum atau kasus korupsi maka nama baik partailah yang menjadi taruhan disini. Karena di anggap partai gagal atau tidak mampu mencetak atau mengkader kader - kadernya dengan baik. Terlebih lagi partai demokrat mengangkat isu – isu anti korupsi dalam bebagai kampanyenya. Permasalahan ini layaknya perlu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, di samping kita melihat dari dalam sistem pengkaderan yang ada di dalam partai kita juga kembalikan lagi kepada kader-kader partai tersebut. Bisa jadi kader-kader tersebut memiliki cacatan atau jejak rekam yg hitam artinya kader tersebut sebelumnya pernah terlibat kasus korupsi dan memiliki kredibilitas buruk, kader kutu lompat dalam artian kader yang mencari kenyamanan dan keamanan politis dengan berpindah-pindah partai dan kader tersebut pindah ke partai Demokrat yang notabene saat ini partai tersebut menjadi partai yang berkuasa. Perlu kita cermati ada juga kader yang masuk ke dalam partai memang memiliki tujuan, kredibilitas dan kemampuan yang bagus, namun setelah dia masuk dalam partai, kader tersebut berubah dan menjadi kader yang hitam. dalam artian kader tersebut berubah menjadi kader yang buruk karena keadaan yang ada di dalam partai. Selama periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Kader-kader yang ada di tubuh demokrat boleh dibilang murni kader partai Demokrat karena kebanyakan dari mereka yang ada di pengurus partai merupakan

4 Skripsi




orang-orang yang ikut secara langsung membangun dan membidani partai mulai dari awal berdiri atau mulai dari nol, bisa di simpulkan orang-orang ini memiliki tujuan dan ideologi yang jelas yakni membangun partai dari awal sarana 3. semakin besar organisasi, maka otomatis anggotanya juga semakin besar. Dan itu berimplikasi kepada kepentingan politik para anggotanya. Ketika memasuki periode kedua pemerintahan SBY, kader- kader yang telah bergabung boleh dibilang sudah memiliki kepentingan atau bisa di artikan sudah tidak murni lagi orientasinya ketika kader tersebut bergabung dengan Partai. ada yang orientasinya sekedar mencari keamanan secara politis. Dan ada juga kader yang ikut bergabung hanya sekedar ingin mencicipi kekuasaan. Bisa di bilang kader – kader seperti inilah yang merupakan kader kutu loncat. Dengan kata lain Tidak sedikit kader yang bergabung dengan tujuan – tujuan pragmatis dan politis semata. Namun ada juga kader yang bergabung dengan partai dengan tujuan yang mulia dengan kata lain kader-kader ini masih memiliki tujuan dan visi serta misi dan tujuan yang jelas saat bergabung. namun ketika kader tersebut bergabung dengan partai adalah orientasi pragmatis dan politis, maka dapat berakibat buruk bagi masa depan partai tersebut. Jika merujuk dari salah satu fungsi partai, yakni fungsi pengkaderan. Partai dalam hal ini bisa di bilang telah gagal karena para kader hanya berlandaskan kepentingan dan tidak memiliki ideologi yang sejalan dengan apa yang di harapkan dan di gariskan oleh partai dan hanya mementingkan dirinya semata. Namun jika partai dapat mempengaruhi atau merubah tujuan dari kader – kader tersebut menjadi visi dan misi yang diperjuangkan Partai Demokrat dalam konteks membangun Indonesia.

3

Jawapos , Jakarta, Juli 2011.

5 Skripsi




Mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie pada media Jawapos. Marzuki alie mengatakan bahwa Sistem dan pola karier kepartaian politik di Indonesia memang belum menjamin mampu menghasilkan kader-kader yang siap menjadi pemimpin bangsa dan calon-calon negarawan yang duduk di DPR. Tidak jelas dari mana dan lalu menjadi pengurus partai, setelah itu masuk di DPR. Beliau mengatakan Kader masuk ke dalam partai kebanyakan belum melalui proses rekrutmen politik yang terukur. dan dalam partai sendiri tidak jelas pola pendidikan yang dijalani kader tersebut sebelum menjadi anggota DPR. Beliau mengatakan sudah saatnya sistem pengaderan di partai dibenahi dan dinilai secara terukur sehingga jenjang karier di kepartaian berjalan secara jelas, sebab negara membutuhkan orang-orang yang siap di DPR dan di jabatan – jabatan kenegaraan lainnya. Beliau menambahkan jika pola pengaderan di partai sudah berjalan baik, maka akan lahir kader-kader partai sebagai negarawan yang siap membela kepentingan rakyat, bukan lagi semata-mata kepentingan pribadi dan partai.

1.2. RUMUSAN MASALAH 1.

Bagaimana sistem perekrutan calon legislatif partai Demokrat di Kota Surabaya ?

2.

Apakah Pola rekrutmen calon legislativ DPC partai demokrat kota Surabaya sudah menggambarkan pelembagaan partai yang baik?

3.

Adakah kendala yang dihadapi oleh partai Demokrat dalam merekrut calon legislatif di Kota Surabaya ?

6 Skripsi




1.3. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menjelaskan bagaimana Pola perekrutan calon legislatif Partai Demokrat yang ada di Kota Surabaya. 2. Dapat menjelaskan pola rekrutmen calon legislativ DPC partai demokrat kota Surabaya sudah menggambarkan pelembagaan partai yang baik ataukah tidak. 3. Menjelaskan pengaruh Pola perekrutan calon legislatif Partai Demokrat di Kota Surabaya dapat mempengaruhi perolehan suara Partai Demokrat yang meningkat pada pemilu legislatif 2009 Kota Surabaya.

1.4. MANFAAT PENELITIAN 1. Sebagai syarat formal untuk meraih gelar sarjana Ilmu Politik. 2. Secara pribadi, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam penulisana karya ilmiah. 3. Secara umum, penulis mengharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran tentang topik yang penulis diteliti, terutama di dalam bidang Ilmu Politik.

7 Skripsi




1.5. KONSEPTUALISASI 1.5.1 PARTAI POLITIK Partai politik merupakan salah satu acuan dalam satu masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis. Seiringdengan berkembangnya sistem demokrasi sekarang ini sepertinya partai politik merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik. Partai politik merupakan salah satu manifestasi dari sebuah adanya kebebasan yang diberikan oleh Negara yaitu kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Dalam sistem politik demokrasi modern terdapat sistem demokrasi perwakilan yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan partai politik. Di negara demokrasi, partai politik adalah suatu keniscayaan karena berkaitan erat dengan kemunculan

lembaga-lembaga

perwakilan

sebagai

sarana

politik

untuk

mewujudkan aspirasi rakyat. Prinsip pemerintahan demokrasi, yakni "oleh rakyat" diwujudkan dengan adanya partai politik dan "dari rakyat" dapat diukur dari hasil pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas, rahasia, dan adil. Sedangkan menurut Masad Masrur sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. MenurutUU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, bahwasanya partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8 Skripsi




Banyak para ahli yang mendefinisikan partai politik, diantaranya Roy C. Macridis dalam tulisannya menyatakan bahwa partai sebagai suatu asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat - pendapat yang bersaing dan memunculkan kepemimpinan politik. Partai juga merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah. Menurut Sartori bahwasanya partai politik ialah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan- jabatan publik”. Dengan kata lain Partaipolitik artinya suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintah melalui proses pemilihan umum. Dengan demikian partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan kebijakan mereka. Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Definisi partai politik menurut Ramlan Surbakti adalah suatu kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan idiologi tertentu dan yang berusaha mencari dan mempertahankan

9 Skripsi




kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Setidaknya ada tiga teori yang menjelaskan tentang kemunculan partai politik menurut Joseph Lapalombara dan Myron Weiner. Pertama, teori kelembagaan. Teori itu menyatakan bahwa munculnya partai politik karena dibentuk oleh kalangan legislatif untuk mengadakan kontak dengan masyarakat. Kedua, teori situasi historis yang menyatakan bahwa adanya partai politik sebagai jawaban untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh perubahan masyarakat secara luas berupa krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi seiring dengan modernisasi di Eropa. Ketiga, teori pembangunan yang mengungkapkan bahwa kelahiran partai politik merupakan hasil produk modernisasi sosial ekonomi yang mana memunculkan kelompok-kelompok sosial baru dan membutuhkan tempat untuk menyalurkan kepentingan - kepentingannya. Menurut Samuel P. Huntington pertumbuhan dan perkembangan partai politik melalui 4 tahap 4. Pertama, tahap faksionalisasi.masyarakat kurang mengenal tuntutan organisasi politik modern yang melibatkan isu stabilitas dan penataan kehidupan politik. Pada tahap ini separuh dari kesadaran politik masyarakat sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk organisasi politik tradisional. Namun pada saat yang bersamaan belum menemukan penggantinya yang sesuai dengan tuntutaan keadaan. Kedua, tahap polarisasi. Kesadaran politik semakin meluas sehingga meningkatkan partisipasi politik, akibatnya tumbuh berbagai kelompok – kelompok politik yang menghasilkan sebuah masyarakat

4

Hutington, Samuel, Tertib Politik, Rajawali Pers, Cetakan I Januari 2003

10 Skripsi




majemuk dan kompleks dan secara perlahan – lahan menumbuuhkan polarisasi kelompok yang disebabkan heterogenitas masyarakat modern di tengah-tengah perubahan sosial-ekonomi. Ketiga, tahap ekspansi. Partai berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan massa. Dalam tahap ini partisipasi politik masyarakat meluap dan memerlukan kontribusi partai sebagai agregator kepentingan umum. Keempat, tahap pelembagaan. Pada tahap ini sistem partai relatif telah mapan. Hal ini ditandai dengan terbnetuknya sistem dua partai, sistem multi partai, atau sistem partai tunggal dominan. Para pakar politik menyebutkan partai politik dengan beberapa definisi, berikut ini mewakili pakar klasik dan kentemporer, yakni : Carl J. Frederick menuliskan bahwa Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan oleh pemimpin partainya dan berdasarkan pengusaan ini, dapat memberikan kemanfaatan kepada anggota partainya secara idiil dan materil (a politic, party is group of humanbeing, stabilly organized with the objective of securing or maintaining for leader the control of government, with the future of giving to members of the party, though such control ideal material benfit and advantages) 5. Sigmund Neumand dalam bukunya Modern Political Parties, mengemukaan definisi Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah seta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. (A political party is the articulate organization of society’s active political agents; those who are concerned with the

5

Fredrich , Constitutional Govenrnment and democracy. Hal 419

11 Skripsi




control of gonvernmental polity power, and who compote for popular support with other group or groups holding divergent views) 6. Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Demikian beberapa ahli menjelaskan bahwa partai politik adalah sebagai wadah resmi untuk mengakomodir artikulasi kepentingan masyarakat, dalam rangka pengelolaan kekuasaan pemerintah. Negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter maupun demokratis sama-sama membutuhkan partai politik. Berikut ini ada beberapa sistem partai, yaitu : a. Sistem Partai tunggal Beberapa pemikir berpendapat bahwa istilah partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal dirinya, sebab suatu sistem selalu mengundang lebih dari satu bagian. Pada negara dengan sistem partai tunggal, partai memegang kendali dan mendominasi pemerintahan. Tidak terdapat kompetisi, meskipun ada partai lain namun keberadaannya tidak terlalu signifikan dalam pengelolaan pemerintahan. Otoritas pemegang kekuasaan dan partai cukup besar. Negara-negara yang memberlakukan sistem partai tunggal antara lain adalah : China, Afrika dan Kuba. b. Sistem Dwi-partai Sistem dwi-partai dapat diartikan sebagai dua partai yang memegang kekuasaan secara dominan diantara partai-partai lainnya. Partai tersebut memenangkan dua tempat teratas secara bergiliran di pemerintahan, dengan demikian memiliki kedudukan dominan. Belakangan ini hanya beberapa 6

Sigmund Neumand” Modern Political Parties” dalam comparative politic: a reader. Hal 352

12 Skripsi




negara yang memiliki ciri sistem dua partai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada dll. Dalam sistem ini, partai akan terbelah menjadi dua secara jelas, yaitu partai penguasa dan partai oposisi. c. Sistem Multipartai Perbedaan suku, ras, dan agama cenderung mendorong kelompok-kelompok dengan jalinan-jalinan demikian untuk berusaha

menyalurkan artikulasi

kepentingannya. Mereka melihat bahwa partai merupakan wadah yang sesuai untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan demikian, maka akan muncul banyak partai sebagai cerminan pluralitas dan keberagaman artikulasi kepentigan. Setidaknya multi partai mampu menjadi jembatan pluralitas tersebut. Negara-negara yang menggunakan sistem multipartai antara lain adalah : Indonesia, Malaysia, Prancis, Netherland dan sebagainya. Indonesia sendiri memang cukup sesuai apabila menggunakan sistem multipartai karena tingkat pluralitas berdasarkan suku, ras, agama dan satu lagi ditambah dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan sehingga dengan multi partai, akan memberikan ruang gerak dan kesempatan mewadahi aspirasi dan harapan masyarakatnya. Apalagi setelah orde baru, undang-undang No.3 tahun 1999 tentang partai politik telah memberikan ruang untuk mendirikan partai politik. Banyak diantara kekuatan-kekuatan politik yang selama ini tidak mendapat ruang, akhirnya memutuskan untuk mendirikan partai politik sebagai saluran artikulasi kepentingan politiknya. Tokoh Nahdalatul Ulama (Gus Dur) mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Tokoh Muhammadiyah (Amien Rais) mendirikan Partai Amanat Nasional. Tokoh Nasionalis/ marhaenis (Megawati) mendirikan Partai Demokrasi

13 Skripsi




Indonesia Perjuangan. Beberapa contoh partai-partai besar yang lahir pada masa setelah orde baru. Yang terakhir dari tokoh militer (Purnawirawan) yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil mendirikan Partai Demokrat. Bisa dibilang termasuk partai yang sakti, demikian yang menarik dari partai ini yakni partai Demokrat bisa di bilang anak kemarin sore didirikan kurang lebih baru 10 tahun namun di tahun pertama partai tersebut mengikuti pemilu tepatnya tahun 2004. Partai ini telah berhasil mengusung pendirinya menjadi Presiden RI yang ke 5, dan pada pemilu pada tahun 2009 partai ini berhasil mempertahankan kesuksesannya dengan menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi presiden untuk periode ke dua.

1.5.2 PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK Pelembagaan adalah proses organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil. Tingkat pelembagaan sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan

untuk

menyesuaikan

diri,

kompleksitas

dan

otonomi

dan

keterpaduannya. Apabila ciri-ciri tersebut dapat diidentifikasikan dan kemudian diukur, maka sistem politik dapat juga dibandingkan satu sama lain berdasarkan tingat kelembagaannya. Selain itu terbuka juga kemungkinan untuk mengukur peningkatan dan surutnya pelembagaan organisasi dan tatacara tertentu dalam sistem politik7. Semakin mudah organisasi atau tatacara dalam menyesuaikan diri, semakin tinggi pula pelembagaannya; sebaliknya apabila kurang menyesuaikan

7

.talcott parson, dengan judul Essay in Sociological Theory hal. 143. 239.

14 Skripsi




diri dan lebih kaku, pelembagaannya akan semakin rendah pula. Kemampuan menyesuaikan diri merupakan ciri khas yang harus dicapai. Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada dasarnya dapat di ukur dari segi umur organisasi 8. usia organisasi dapat di ukur menurut tiga cara. Salah satu perhitungan sederhananya adalah kronologis; semakin tua eksistensi suatu organisasi semakin tinggi pula tingkat kelembagaannya. Dengan demikian lembaga politik tidak dapat dibentuk sehari saja, kadang-kadang konflik yang tajam dan beberapa tantangan yang serius dapat mengubah suatu organisasi. Tolak ukur yang kedua ialah usia generasi. Selama suatu organisasi masih memiliki tokoh-tokoh angkatan pertama dan tatacara masih dilakukan oleh mereka, sampai sebegitu jauh kemampuan penyesuaian diri organisasi tersebut perlu diragukan. Semakin sering organisasi dapat mengatasi masalah suksesinya dengan cara-caranya yang luwes dan menggantikan tokoh-tokoh pimpinannya maka akan semakin tinggi pula tingkat pelembagaan organisasi tersebut, Tolak ukur yang ketiga yaitu dari segi fungsi. Sudah tentu fungsi organisasi dapat di definisikan melalui cara-cara yang hampir dikatakan tidak terbatas. Biasanya organisasi dibentuk untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu. Apabila fungsi tersebut tidak diperlukan lagi maka organisasi tersebut akan menghadapi krisis. Organisasi harus mencari fungsi yang baru jika tidak organisasi tersebut akan menerima kenyataannya mati perlahan-lahan. Tolak ukur yang tepat dalam mengkaji tingginya tingkat pelembagaan organisasi

bukanlah

dari

sudut

sejauhmana

organisasi

tersebut

dapat

8

.Samuel Hutington, Tertib Politik hal. 17, 18.

15 Skripsi




melaksanakan fungsi tertentu, melainkan justru sejauh mana ia dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan fungsi 9.

1.5.3 REKRUTMEN PARTAI POLITIK Anggota merupakan basis sebuah partai. Semakin banyak anggota semakin kuat partainya. Semakin banyak yang aktif anggota partai dan semakin banyak yang bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk partai, maka semakin kuatlah partai tersebut. Melihat kenyataan diatas, maka partai harus berusaha untuk merekrut sebanyak mungkin anggota, selama mereka setuju dengan ideologi dan nilai-nilai dasarnya. Dan setelah itu, juga menjaga agar yang sudah menjadi anggota tetap puas sebagai anggota partai. Pada umumnya terdapat dua model partai yang berbeda: partai kader (atau partai pemilih) dan partai anggota (atau massa). Partai kader tidak memiliki terlalu banyak anggota. Biasanya hanya pengurus atau kandidat direkrut oleh partai, bukan anggota biasa. Tingkat organisasi partai kader kurang tinggi. Partai ini lebih mementingkan sukses di pemilu, maka disebut partai pemilih. Jumlah pemilih dibanding jumlah anggota sangat tinggi, akan tetapi pada umumnya keterikatan pemilih pada partai tidak terlalu kuat. Seleksi kandidat biasanya melalui primaries (pemilu pendahuluan) yang sering melibatkan publik. Karena jumlah anggota kecil partai kader membutuhkan penggunaan media (dengan biaya tinggi) untuk komunikasi dengan pemilih. Partai Republik dan Partai Demokrat di AS adalah contoh partai kader.

9

.Philip selzmick, Leadership in administrasion (New York, Harper and Row, 1957) hal. 5 dan seterusnya.

16 Skripsi




Partai anggota membutuhkan struktur dan organisasi yang lebih lengkap (dari tingkat lokal sampai nasional) dan kuat dibanding partai kader. Jumlah anggota tinggi dan keterikatan pada partai lebih kuat dan mendalam. Keterlibatan anggota dalam partai (seleksi kandidat, formulasi kebijakan) lebih tinggi dibanding partai kader dan bersifat bottom-up. Tingginya jumlah anggota dan aktifis merupakan suatu kelebihan partai anggota. Anggota adalah suatu sumber daya yang penting. Mereka membayar iuran, dapat dimobilisir pada masa kampanye secara gratis dan sukarelawan dan selalu berinteraksi dengan masyarakat dan mempromosikan program partainya. Oleh karenanya, politisi berasal dari partai anggota lebih dekat dengan pemilihnya. Partai-partai besar di Eropa pada umumnya merupakan partai anggota. Adapun beberapa alasan mengapa perekrutan anggota baru dalam partai politik begitu penting yakni: 1. Keberagaman anggota yang tinggi berarti partai lebih representatif. Dukungan dari konstituen semakin besar. 2. Anggota mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dapat digunakan oleh partai. 3. Semakin banyak anggota, semakin banyak ide, opini dan pendapat terdapat di dalam partai. Proses pengambilan keputusan yang mengintegrasikan sebanyak mungkin ide dan pendapat yang berbeda pada umumnya menghasilkan keputusan yang lebih bagus (kalau dilakukan secara demokratis). Partai tidak hanya harus merekrut anggota biasa, akan tetapi juga aktifis partai, pengurus partai, calon legislatif, dan staf profesional (misalnya untuk

17 Skripsi




Akuntansi, praktisi Hukum dan lain sebagainya). Sebagai salah satu instrumen pengkaderan, Pendidikan dan pelatihan anggota hari ini sangat penting untuk pengembangan partai, karena Anggota baru diberikan introduksi mengenai ideologi, visi dan misi, program dan gagasan partai. Anggota diberikan pengetahuan dan keterampilan tertentu agar dapat menjalankan fungsi dalam partai. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu anggota memahami masalah yang dihadapi agar dapat melibatkan diri dalam proses debat dan pengambilan keputusan yang demokratis. Disamping itu partai juga menyiapkan dan mendidik pimpinan - pimpinan partai selajutnya agar dapat mengelola partai dengan baik. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan untuk menyiapkan calon kepala daerah maupun legislatif agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Memang fenomena yang terjadi belakangan ini partai politik cenderung lebih merekrut orang – orang diluar partai untuk di calonkan untuk menjadi kepala daerah maupun calon legislatif. Fenomena ini menjadi menarik dalam artian secara tidak langsung terdapat permasalahan yang sangat mendasar di dalam partai – partai tersebut dalam hal pengkaderan. Jika partai – partai tersebut mengkader, mendidik dan percaya kepada kadernya atas dasar apa partai masih mencalonkan orang – orang di luar partai ?, apakah dengan begitu partai baru bisa membuka diri untuk merekrut orang – orang tersebut. Memang muncul anggapan bahwa partai mengambil kebijakan demikian dengan tujuan utama yakni mencari kemenangan dalam pemilu kepala daerah dan pemilu legislatif. Namun hal ini menjadi masalah ketika kader – kader tersebut masuk dalam partai tanpa ideologi dan visi-misi yang sama dengan partai. Mereka bergabung dengan partai hanya di

18 Skripsi




dasari oleh kepentingan politis dan pragmatis semata bisa di simpulkan hal – hal yang semacam inilah yang melahirkan kader – kader kutu loncat dalam partai.

1.5.4. KADER Pengertian kader menurut kamus besar bahasa indonesia adalah 10 : orang yang di harapkan atau di persiapkan untuk memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai atau ssebagainya. Pengertian kader menurut kamus bahasa indonesia kontemporer adalah 11 : 1. Kader adalah orang yang dicalonkan untuk memegang pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai, perusahaan dan sebagainya. 2. Kader adalah orang yang diharapkan memangku jabatan yang penting dikemudian hari. Pengertian kader menurut kamus umum disini maksudnya sama sengan pengkaderan yakni : proses, cara, mendidik atau membentuk seseorang kader. Pengertian kader menurut kamus umum, khususnya bidang hukum dan politik adalah binaan untuk dijadikan pimpinan suatu organisasi, partai dan sebagainya 12. Kaderisasi adalah suatu bagian dari rekrutmen politik dimana adanya proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik13.

10

Umichulsum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Kashiko Press, 2006 Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English, 2002 12 Zainul Bahri, Kamus Umum, Khususnya Bidang Hukum dan Politik, Bandung: Angkasa Bandung, 1996 13 Nova,Wahyuningtyas. Bab 1, Upaya partai Politik dalam menjaring dukungan massa (Studi kasus Strategi Politik Partai Demokrat dalam pemilu Legislatif 2009). 11

19 Skripsi




Kemapuan sebuah partai untuk melakukan pematangan terhadap SDM-nya sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara lebih intensif di bidang-bidang tertentu terhadap kadernya. Hal ini dilakukan sejauh menyangkut peningkatan kemampuan simultan dan terencana pada semua tingkatan kepengurusan partai. Bagaimanapun partai membutuhkan kaum muda terdidik yang berkualitas untuk menjadi ssaran pengkaderan ini. Kaum muda sangat menentukan masa depan dan kualitas sebuah partai politik di masa mendatang.

1.5.5 FUNGSI PARTAI POLITIK Berdasarkan fungsinya, partai politik memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Masyarakat memiliki bermacam-macam aspirasi, mereka membutuhkan medium untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, selain menyampaikan, mereka memiliki kepentingan agar apa yang mereka inginkan bisa terwujud. Dengan demikian, maka partai politik berperan untuk menyerap aspirasi tersebut, untuk selanjutnya dibuat sebuah rumusan kepentingan. Dengan demikian, sistem komunikasi politik dengan konstituen bisa mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkannya dalam sebuah kebijakan. Dengan keberadaan organisasi masyarakat, maka komunikasi politik antara partai dan masyarakat bisa memperoleh media. Media komunikasi politik melalui ormas dinilai lebih mudah karena sistem dan struktur yang ada diormas akan mempermudah hal itu. Bahkan pengelolaan kepentingan ormas bisa terfasilitasi dengan lebih optimal. Denga demikian terjadi simbiosis mutualisme antara kedua organisasi tersebut.

20 Skripsi




Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (civil society). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal. Dalam kaitan ini, sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 14 Ketiga sebagai sarana rekrutmen politik. Peran partai politik sebagai sarana rekruitmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: 1. Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; 2. Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta 14

Gaffar, Afan, “Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,” Pustaka Pelajar Indonesia, Cetakan I, Mei, 1999

21 Skripsi




3. Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yangbersifat strategis.

Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut akan semakin mudah terwujud apabila memiliki hubungan yang baik dengan organisasi masyarakat. Karena setiap anggota organisasi masyarakat yang aktif, lebih berpeluang besar untuk menjadi kader. Modal sosial seperti jaringan, intelektualitas, kemampuan mengelola organisasi dan pemahaman kaderisasi menjadi sebuah nilai jual tersendiri. Daripada merekrut kader baru yang masih belum memiliki latar belakang organisasi, maka kader yang berasal dari ormas akan menjadi nilai tambah tersendiri. Bahkan kader partai tersebut bisa membawa kepentingan ormasnya agar bisa mempermudah penyaluran kepada pemegang kekuasaan. Tidak jauh berbeda, Miriam Budiardjo mengutarakan terdapat empat fungsi partai politik, yakni meliputi sarana 15: pertama sarana komunikasi politik, kedua sosialisasi politik (political socialization), ketiga sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan keempat pengatur konflik (conflict management). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp 16, fungsi partai politik itu mencakup fungsi pertama mobilisasi dan integrasi, kedua sarana pembentukan

15

Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 163-164. Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press, 1998. 16

22 Skripsi




pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns). ketiga sarana rekruitmen politik dan keempat sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau “political interests” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political socialization). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan ‘feedback’ berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur-antara atau ‘intermediate structure’ yang harus memainkan peran dalam membumikan citacita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggungjawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggungjawab

23 Skripsi




yang sama untuk itu. Yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangat lah besar. Dari Fungsi ketiga partai politik dapat disimpulkan bahwa partai merupakan sarana rekruitmen politik (political recruitment). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawai-negerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (poticial appointment), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (political appointment). Untuk menghindarkan terjadinya percampuradukan, perlu dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu dengan jabatanjabatan yang bersifat teknis-administratif dan profesional. Di lingkungan kementerian, hanya ada 1 jabatan saja yang bersifat politik, yaitu Menteri. Sedangkan para pembantu Menteri di lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. Jabatan dibedakan antara jabatan negara dan jabatan pegawai negeri. Yang menduduki jabatan negara disebut sebagai pejabat negara. Seharusnya, supaya sederhana, yang menduduki jabatan pegawai negeri

24 Skripsi




disebut pejabat negeri. Dalam jabatan negeri atau jabatan pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil, dikenal adanya dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Dari Fungsi keempat partai politik yakni pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (conflict management). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partaipartai politik yang menawarkan ideologi, program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Dengan kata lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (conflict management) partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (aggregation of interests) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengeloa konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

1.6. METODE PENELITIAN 1.6.1 PENDEKATAN DAN FOKUS PENELITIAN Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu tipe dalam penelitian yang menelaah pada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam,

25 Skripsi




mendetail dan komprehensif37. Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang kasus yang akan diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berharap dapat mendeskripsikan fenomena, keteraturan dan kekhususan tentang kasus yang akan diteliti yaitu tentang rekrutmen calon anggota DPRD Partai demokrat dalam Pemilu Legislatif 2009 di kota Surabaya.

1.6.2 TIPE PENELITIAN Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai meneliti tentang jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak pula dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel – variabel yang menjelaskan suatu gejala atau kenyataan social. Karenanya pada penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis berarti tidak dimaksudkan untuk membagun dan mengembangkan perbendaharaan teori. Tipe penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (yang sementara berlangsung). Menurut Travers, metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tersebut. Metode penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

26 Skripsi




Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya39. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif diharapkan dapat memperoleh data dan gambaran yang jelas dan lengkap dengan analisa – analisa yang mendalam tentang cara rekrutmen yang dilakukan partai demokrat untuk memilih calon anggota DRPD Kota Surabaya pada pemilu legislative 2009.

1.6.3. LOKASI PENELITIAN Penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya. Lokasi dipilih oleh peneliti atas pertimbangan Surabaya Merupakan Kota terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta. Terlebih lagi Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawatimur, dimana Provinsi Jawatimur merupakan barometer politik Indonesia. Banyak pemimpin dan organisasi besar lahir serta besar dikota Surabaya dan Provinsi Jawatimur. maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut layaklah penulis memilih Kota Surabaya Sebagai Lokasi penelitian.

27 Skripsi




1.6.4. SUBJEK YANG DITELITI Informan dalam penelitian kualitatif dibedakan menjadi 2 jenis, yang pertama adalah irforman subjek yaitu orang – orang yang terlibat secara langsung dengan objek penelitian ini, peneliti menjadikan para anggota legislatif dari Partai Demokrat yang telah terpilih pada pemilu legislatif tahun 2009 untuk menjadi subjek subjek, kesemuanya berjumlah 3 orang yakni terdiri dari salah seorang anggota tim panitia Seleksi Rekrutmen calon anggota Legislatif Demokrat Kota Surabaya yakni Dedy Prasetyo, SH adalah Sekertaris OKK DPC Demokrat Kota Surabaya, berikutnya adalah anggota DPRD yang terpilih dari Partai Demokrat yaitu Irwanto limantoro adalah ketua Fraksi partai Demokrat di DPRD kota Surabaya. Kedua adalah informan non subjek yaitu orang – orang yang tidak terlibat secara langsung namun mengerti problem yang di hadapi oleh subjek subjek, dalam hal ini, peneliti akan menjadikan Salah Satu Kader Partai Demokrat Kota Surabaya yang terlibat langsung dalam seleksi rekrutmen calon anggota DPRD sebagai subjek non subjek. Informan tersebut DRA. Ratih retnowati, Msi adalah anggota Fraksi partai Demokrat di DPRD kota Surabaya beliau juga anggota komisi A DPRD kota Surabaya.

1.6.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap subjek yang telah terpilih. Teknik wawancara mendalam adalah wawancara informal yang dilakukan pada saat konteks dianggap tepat, guna mendapatkan data yang mempunyai kedalam dan dapat dilakukan berkali-kali secara frekuentif sesuai

28 Skripsi




dengan kemampuan peneliti. Teknik ini bertujuan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari subjek 17. Teknik wawancara yang di lakukan oleh penulis dimulai dengan menguhubungi subjek yang akan di wawancarai dan mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi tentang daftar pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan di ajukan kepada subjek. Dan pada saat melakukan wawncara mendalam, peneliti merekan semua pembicaraan yang dilakukan antara peneliti dengan subjek, nantinya hasil relaman wawancara tersebut di transkip sehingga nantinya dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

1.6.6. TEKNIK ANALISA DATA Analisis data menurut Patton (1980), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar 18. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan. Menurut Moleong 19, proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dan dokumen pribadi. Analisa data ini didasarkan pada suatu upaya dan pertimbangan bahwa setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian maka selanjutnya data akan dianalisis untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga diharapkan

17

Milles and Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. UI-Press. Jakarta. Hal 15. Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal 280. 19 Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.Hal 190 18

29 Skripsi




dapat berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Analisa data terdiri dari tiga kegiatan yang bersifat interaktif, yaitu: 1. Reduksi data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan – pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. 2. Pengkategorian, yaitu menyusun data dalam satu kesatuan. 3. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu kegiatan menyimpulkan makna – makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.

30 Skripsi



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga BAB 1 PENDAHULUAN. Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27

Recommend Documents