ADINKES
(ASOSIASI DINAS KESEHATAN) PROVINSI BANTEN
HOTEL ARYADUTA, LIPPO KARAWACI 13 APRIL 2016
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO.455/MENKES/ SK/XI/2013 TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN
Asosiasi fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi : 1. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai perwakilan asosiasi rumah sakit; 2. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagai perwakilan pusat kesehatan masyarakat dan praktik perorangan bidan; 3. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik; dan
4. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) sebagai perwakilan klinik dan praktik perorangan dokter/dokter gigi
PERSI, ADINKES, ASKLIN dan PKFI tergabung dalam ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN PERSI, ASKLIN dan PKFI melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam hal pembahasan tarif INA CBG’s bagi Rumah Sakit dan Klinik Utama; dan ADINKES, ASKLIN dan PKFI melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam hal pembahasan tarif kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas Puskesmas, praktik perorangan dokter/dokter gigi, klimik pratama, dan rumah sakit kelas D pratama. Negosiasi untuk membahas tarif kapitasi untuk pertama kali dibawah koordinasi ADINKES dan untuk selanjutnya ditunjuk koordinator lain secara bergantian.
TUGAS
FUNGSI
• Melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial • Memberikan masukan dan Kesehatan mengenai besaran petimbangan kepada Menteri pembayaran pelayanan kesehatan Kesehatan tentang besaran kepada fasilitas kesehatan pembayaran pelayanan kesehatan penyelenggara jaminan kesehatan kepada fasilitas kesehatan; dan nasional; dan • Mensosialisasikan hasil kesepakatan • Menyelenggarakan rapat forum sesuai besaran pembayaran kepada anggota kebutuhan. masing-masing
ADINKES Pembentukan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) * diharapkan menjadi wadah sinkronisasi dan sinergi kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang diimplementasikan dalam program pembangunan kesehatan di daerah Dengan demikian, kinerja Dinas Kesehatan tetap * tinggi dalam menjamin pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, dan merata.
ADINKES ADINKES adalah asosiasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan * Kabupaten/Kota ADINKES diharapkan menjadi wadah bersama untuk * komunikasi, advokasi, dan fasilitasi sesama dinas kesehatan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta asosiasi yang sudah ada seperti Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Asosiasi Pemerintah Daerah (APPSI, Apeksi, Apkasi), Asosiasi DPRD (Adeksi, Adkasi), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Peduli Kesehatan dan dunia usaha yang bergerak di bidang kesehatan, serta organisasi profesi dan perguruan tinggi
PEMBINA
:
KEPALA DINKES PROVINSI BANTEN
KETUA
:
KEPALA DINKES KAB TANGERANG
WAKIL KETUA
:
KEPALA DINKES KOTA CILEGON
KEPALA DINKES KOTA TANGSEL
SEKRETARIS
:
WAKIL SEKRETARIS
:
KEPALA DINKES KOTA SERANG
BENDAHARA
:
KEPALA DINKES KAB SERANG
WAKIL BENDAHARA
:
KEPALA DINKES KAB LEBAK
1.
:
BIDANG ORGANISASI
2. BIDANG PROGRAM
:
3. BIDANG SUMBER DAYA
:
4. BIDANG ADVOKASI, HUKUM DAN PEMBINAAN
:
: :
5. BIDANG DATA DAN INFORMASI : :
:
TUPOKSI : 1. MEMFASILITASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN 2. MEMFASILITASI KEBIJAKAN KEPESERTAAN (CATCHMENT AREA) 3. MEMFASILITASI RENCANA PENGEMBANGAN USAHA ORGANISASI 4. MEMFASILITASI DALAM HAL KERJASAMA DENGAN BPJS
TUPOKSI; 1. MENYUSUN KEBIJAKAN PROGRAM
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TUPOKSI : 1. MEMFASILITASI DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN 2. MEMFASILITASI PENINGKATAN TENAGA KESEHATAN 3. MEMFASILITASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 4. MEMFASILITASI PENINGKATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN 5. TERMASUK BLUD (?)
BIDANG ADVOKASI, HUKUM DAN PEMBINAAN
TUPOKSI : 1. MEMFASILITASI PERMASALAHAN BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL ANGGOTA ORGANISASI
2. PERLINDUNGAN DAN PEMBELAAN HUKUM KAITANNYA DENGAN PERMASALAHAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN 3. PEMBINAAN KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
BIDANG DATA DAN INFORMASI TUPOKSI : 1. MANAJEMEN DATA 2. PEMETAAN FASILITAS KESEHATAN, TENAGA, KEPESERTAAN 3. MEMFASILITASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN (WKP) I WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN (WKP) II
KOTA TANGERANG : KOTA TANGERANG SELATAN KOORDINASI DENGAN BPJS KAB . TANGERANG
KOTA SERANG : KAB SERANG KOTA CILEGON.
WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN (WKP) III
KAB . PANDEGLANG : KAB. LEBAK
:
KABID YANKES DINKES KOTA CILEGON
USUL DAN SARAN
