ABSTRAK PELAKSANAAN SISTEM KERJA OUTSOURCING DI KABUPATEN GRESIK Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh induk peraturan mengenai ketenagakerjaan yang bersumber pada hukum perikatan sebagaimana termaktub pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Hukum Perikatan yang kemudian terurai lagi pada Buku Ketiga Tentang Perjanjian.
Pada awalnya, konsentrasi pemegang otoritas ketenagakerjaan lebih
banyak tertuju pada upaya perlindungan bagi pihak yang dipandang lemah Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada Undang-Undang terakhir mengenai Ketenagakerjaan yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan muncul pengaturan khusus mengenai perikatan antar institusi yakni pada ketentuan Pasal : 64, 65 dan 66. Khusus mengenai
Penyediaan Jasa Pekerja
atau banyak disebut sebagai
outsourcing dan pemborongan pekerjaan. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat outsourcing di Kabupaten Gresik, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Kata kuci : Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja
I. PENDAHULUAN
membenarkan
Latar Belakang dan Rumusan Masalah
dikemukakan.
atas
argumentasi
yang
Setelah diundangkannya Undang-
Berdasarkan pada pengujian Pasal
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66
Ketenagakerjaan, khususnya
ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Pasal 64, 65 dan 66, fenomena Penyerahan
tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
huruf D Ayat (2) Undang- Undang Dasar
Perusahaan
kepada
Perusahaan
lain
semakin marak. Pro
dan
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
kontra
atas
fenomena
dilakukan
dimohonkan
Mahkamah
oleh
Lembaga
Konstitusi, Swadaya
tersebut senantiasa mengiringinya, masing-
Masyarakat Aliansi Petugas Pembaca Meter
masing pihak baik yang pro dan kontra
Listrik Indonesia. Mahkamah Konstitusi
berpijak
masing-
memutuskan aturan untuk pekerja kontrak
masing menyatakan pendapat yang mencoba
atau outsourcing dalam Undang-Undang
pada
argumentasinya
1
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat
atau
Ketenagakerjaan
bersyarat.
64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang
sebagai berikut :
Nomor
1) Sampai
2003
tentang
Seluruh
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas,
Tahun
di
Indonesia.
Berdasarkan pada pengujian Pasal 59, Pasal
13
Provinsi
maka dirumuskan permasalahan
sejauhmana
Standarisasi
Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28 huruf D
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja di
Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara
Kabupaten Gresik.
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan
Mahkamah
dimohonkan
oleh
Konstitusi,
Lembaga
Swadaya
2) Bagaimana
kedudukan
serta
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing?.
Masyarakat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia. Mahkamah Konstitusi memutuskan aturan untuk pekerja kontrak
II. STANDARISASI
PERUSAHAAN
PENYEDIA JASA PEKERJA
atau outsourcing dalam Undang-Undang Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan
1. Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan a. Pemborongan Pekerjaan
hukum mengikat atau bersyarat.
Pemborongan
pekerjaan
lebih
Keputusan Mahkamah Konstitusi itu
banyak diorientasikan pada penyerahan
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran untuk
pelaksanaan pekerjaan pada aspek hasil
mengatur dengan lebih tepat lagi mekanisme
akhir
yang selama ini sudah berjalan, sehingga
pekerjaan. Dalam hal ini yang penting
hak-hak para pekerja outsourcing benar-
adalah bagaimana suatu hasil dari proses
benar terjamin, Jaminan tersebut tertuang
penyerahan
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
dipertanggung
Pembinaan
dan
bagaimana proses diselesaikannya pekerjaan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
itu, tidak terlalu menjadi persoalan, bahkan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
tidak penting.
Indonesia
mau tahu hasil dari pelaksanaan pekerjaan
Hubungan
Nomor
Industrial
B.31/PHIJSK/I/2012
dari
proses
penyelesaian
suatu
pelaksanaan
pekerjaan
jawabkan.
Mengenai
Pemberi pekerjaan hanya
tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah
yang
diserahkannya.
Setelah
Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal
pelaksanaan
17 Januari 2012 itu ditujukan kepada Kepala
dipertanggung jawabkan dan diserahkan
Instansi yang bertanggungjawab di bidang
kembali
pekerjaan
hasil tersebut
kepada pemberi kerja, maka ia
akan meminta balik sejumlah harga tertentu 2
dari
biaya
penyelesaian
pelaksanaan
pekerjaan sebagaimna yang telah disepakati
bertindak sebagai industriawan, mereka hanya tahu bahwa pola hubungan kerja
sebelumnya. Ketentuan
pemborongan
pekerjaan
a) Waktu Penyelesaian pekerjaan; Pelaksanaan
Pekerjaan
c) Harga atas penyelesaian pekerjaan itu.
kebanyakan dilakukan
kondisi-kondisi pemborongan
menurut
buruh.
Majikan yang membutuhkan jasa
buruh
langsung
yang
diserahkan; dan
Dengan
pola
hubungan kerja antara majikan dengan
disepakati atas dasar-dasar :
b) Jenis
hanya ada satu macam saja yakni
diatas,
memberikan
perintah
kepada buruhnya, dan jika perintahnya telah dilaksanakan
maka
majikan
langsung
pekerjaan
asas-asas
yang
terkandung dalam ketentuan Pasal 1601 huruf b KUH Perdata, dimana pihak-pihak
membayar upah atas pekerjaan buruh itu. Pada saat itu majikan belum banyak memiliki dan menanggung risiko-risiko atas
secara bebas saling mengikatkan diri atas dasar kesederajatan. Masing-masing pihak yang mengikat perjanjian pemborongan pekerjaan memiliki kekuatan dan daya tawar menawar
yang sama,
tanpa
hubungan kerjanya dengan para buruhnya. Pada saat itu majikan dan buruh masih saling percaya mempercayai. Majikan masih
adanya
keterpaksaan untuk menerima atau tidak menerima pekerjaan dari Pihak Pemborong atau penerima pekerjaan, dan membayar
dapat
dengan
mudah
secara
langsung
menerima dan menyeleksi sendiri para buruh yang akan dipekerjakannya. Terjadi
atau tidak membayar harga atas hasil penyerahan
pelaksanaan
pekerjaan
dari
hubungan yang intens diantara mereka, bahkan hubungan itu mempribadi, sehingga
Pihak Pemberi Kerja. b. Penyediaan Jasa Pekerja Dapat dikatakan bahwa
ketulusan menjadi dasar dari hubungan antar terdapat mereka itu. Kedekataan hubungan itu
latar
belakang
mengapa
fenomena mampu
menekan
risiko-risiko
yang
ketenagakerjaan berupa penyediaan jasa mungkin timbul dalam hubungan kerja itu. pekerja/buruh ini berkembang sedemikian Disinilah dimulainya
saling tidak
rumit sampai sekarang ini. Ketika dahulu mengenal antara majikan dengan para para pemilik modal masih berfikir dan buruhnya. Hubungan buruh dengan majikan 3
menjadi formal, keterikatan buruh dengan majikan menjadi renggang dan tidak pribadi,
Perusahaan
Penyedia
Jasa
Pekerja
diterbitkan dengan catatan-catatan, baik mengenai ketentuan administratif lanjutan
majikan menjadi dingin terhadap para buruhnya, dan sebaliknya buruh menjadi semakin merasa berhak menuntut majikan.
yang harus dipenuhi sebagai Perusahaan Penyedia
Jasa
Pekerja
utama mengapa majikan lebih memilih menghindari kerjanya
risiko
dengan
dalam para
hubungan
buruh/pekerja
sehingga lebih memilih mengalihkan atau menyerahkan
sebagian
pelaksanaan
pekerjaan usahanya kepada para perusahaan penyedia jasa pekerja.
Pertama
Surat
dalam
Pernyataan,
Operasional
klausul
Surat
para
Pemohon
Ijin
Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh
telah
menandatangani
Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi
dan
Pengaturan
Menyelesaikan
Masalah
Ketenagakerjaan yang mungkin timbul di kemudian hari; 2)
Secara khusus di wilayah Kabupaten
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
Kerja; 3)
dilakukan dengan mengajukan Permohonan
Tertentu dengan Pekerja/Buruh; 4)
Berkas Pengajuan Surat Permohonan Ijin Operasional, dan jika perlu akan dilakukan peninjauan
Lapangan
Pemohon
maupun
baik
Perusahaan
Penyedia
melakukan
kegiatannya,
ke
Alamat
Lokasi
tempat
Jasa
Pekerja
apabila
sudah
mendapat penyerahan Pekerjaan nantinya. dianggap terutama
memenuhi persyaratan
Mendaftarkan Kesepakatan Kerja, baik Waktu Tertentu maupun Waktu Tidak
Setelah Surat Permohonan diajukan, Petugas Dinas Tenaga Kerja akan memverifikasi
Mendaftarkan setiap Kontrak dan Nota Kesepahaman dengan Pihak Pemberi
Gresik, pengajuan Ijin Operasional sebagai
persyaratan
bahwa
setidaknya 5 (lima) hal :
a. Proses Perijinan.
data
dapat
Permohonan Ijin Operasional yang dilampiri
Outsourcing
Setelah
catatan
diinformasikan dari Proses Perijinan ini.
1) 2. Persyaratan
yang
berkaitan dengan Ketentuan Normatif. Beberapa
Inilah yang sekarang menjadi argumen
terutama
Membuat dan Mengesyahkan Peraturan Perusahaan; dan
5)
Melaporkan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Pekerja setiap Tahun. b. Pendaftaran Nota Kesepahaman. Sebagaimana klausul
dinyatakan
kesanggupan
Operasional
Perusahaan
dalam
pemohon
Ijin
Penyedia
Jasa
Pekerja, maka setiap Pengusaha menyatakan sanggup
mendaftarkan
setiap
Nota
administratif, maka Ijin Operasional Sebagai 4
Kesepahan dengan Pihak Pemberi Kerja.
pelaksanaan
Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 4
dilakukan.
dan 5 Ketentuan Keputusan Menteri Tenaga kerja
dan
Transmigrasi
pemberi
kerja
c. Syarat Kerja
KEP-
Syarat kerja merupakan pengaturan
Tatacara
hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja
Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja
yang tidak/belum diatur dalam Ketentuan
serta dipertegas lagi dalam Surat Keputusan
Peraturan
101/MEN/VI/2004
Nomor
pekerjaan
Tentang
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
perundang-undangan.
Tidak
ubahnya seperti Perusahaan lainnya yang
Gresik, bahwa Perusahaan Penyedia Jasa
mempekerjakan pekerja/buruh, Perusahaan
Pekerja yang memperoleh pekerjaan dari
Penyedia Jasa Pekerja juga mempunyai
pemberi kerja wajib membuat perjanjian
kewajiban-kewajiban dalam hubungan kerja,
tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :
baik dalam masalah-masalah upah kerja,
1 ) Jenis Pekerjaan yang akan dilakukan
jam kerja, keselamatan kerja, kesejahteraan
pekerja/buruh;
pekerja, tunjangan hari raya, jaminan sosial
2 ) Penegasan bahwa hubungan kerja terjadi antara
buruh
dengan
Perusahaan
tenaga
kerja.
memerlukan
Persoalan-persoalan Pengaturan
suatu
Kewajiban
antara
Pedoman
jawab
Pengusaha dan Pekerja/Buruh, baik berupa
kerja
ada
pada
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja; dan 3 ) Penegasan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja
bersedia
menerima
pekerja/buruh dari Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja
yang
mempekerjakan
sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus
menerus,
dalam
hal
terjadi
penggantian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, maupun
Perjanjian
Kerja
Bersama.
Kesadaran Pengusaha untuk mengatur syarat kerja di Perusahaan ini diperlukan dalam rangka menciptakan kesadaran bagi seluruh pihak dalam hubungan kerja agar hak dan kewajiban dipahami sebagai kebutuhan. Pemahaman
akan
hak
dan
kewajiban
masing-masing pihak dalam hubungan kerja akan
Serta kemudian mendaftarkan Nota
dan
dalam
Penyedia Jasa Pekerja, dan tanggung hubungan
Hak
itu
bermakna
hubungan
sebagai
industrial
yang
penghayatan harmonis,
Kesepahaman tersebut kepada Instansi yang
dinamis,
bertanggung jawab dalam Ketenagakerjaan
gilirannya tentu akan memberikan berbagai
baik yang meliputi wilayah Kabupaten,
kemanfaatan, bagi Pengusaha, manfaat itu
Provinsi
berupa
maupun
Nasional
dimana
dan
berkeadilan
keuntungan
yang
financial
pada
dan
produktivitas yang tinggi dari Perusahaan, 5
bagi Pekerja/buruh kemanfaatan itu berupa
sehingga kalau dikerjakan pihak lain
peningkatan kesejahteraan sebagai dampak
tidak
dari ketenangan kerja yang dinikmatinya.
produksi secara langsung; dan
Tertibnya pengaturan syarat-syarat kerja
pada
Perusahaan
Penyedia
Jasa
Pekerja berkontribusi positip pada semakin
akan
menghambat
proses
3) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.
mantapnya kondisi Hubungan Industrial
Semua persyaratan di atas bersifat
yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
kumulatif sehingga apabila salah satu
baik di dalam internal Perusahaan Penyedia
syarat tidak terpenuhi, maka bagian
Jasa Pekerja/Buruh itu sendiri dan pada
pekerjaan
Perusahaan
dioutsourcingkan.
Pemberi
Kerja
maupun
Pekerjanya sendiri dimana saja Perusahaan
tersebut
tidak
dapat
c. Perusahaan penerima pekerjaan harus
Penyedia Jasa Pekerja melakukan kegiatan
berbadan
Penyediaan Jasa Pekerja.
diperlukan karena banyak perusahaan
hukum.
penerima 3. Perjanjian Kerja Perusahaan
pekerjaan
bertanggungjawab
Outsourcing
kewajiban
Pada hakekatnya outsourcing hanya
Ketentuan
yang
dalam
tidak
memenuhi
terhadap
pekerja/buruh
ini
sebagaimana
hak-hak mestinya
dapat dilaksanakan dengan kontrol yang
sehingga
sangat ketat dan berkelanjutan. Undang-
terlantar. Oleh karena itu berbadan
Undang Ketenagakerjaan mengisyaratkan
hukum menjadi sangat penting agar
persyaratan yang sangat ketat sebagai
tidak bisa menghindar dari tanggung
berikut :
jawab. Dalam hal perusahaan penerima
a. Perjanjian
pemborongan
pekerjaan
dibuat secara tertulis;
pekerja/buruh
menjadi
pekerjaan tidak berbadan hukum dan bagian
pekerjaan
yang
b. Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan
dioutsourcingkan tidak memenuhi syarat
kepada perusahaan penerima pekerjaan,
sebagaimana tersebut di atas, maka
diharuskan memenuhi syarat-syarat:
status hubungan kerja yang semula
1) Apabila bagian pekerjaan tersebut
dengan perusahaan penerima pekerjaan,
terpisah dari kegiatan utama; 2) Bagian pekerjaan itu merupakan bagian penunjang dilakukan kegiatan
demi hukum beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan; dan d. Perlindungan kerja dan syarat-syarat
secara terpisah dari kegiatan utama
kerja
perusahaan
perusahaan penerima pekerja sekurang-
secara
keseluruhan
bagi
pekerja/buruh
pada
6
kurangnya sama dengan pekerja/buruh pada
perusahaan
pemberi
III. KEDUDUKAN SERTA
kerja,
PERLINDUNGAN HUKUM
dimaksudkan agar terdapat perlakuan
BAGI PEKERJA OUTSOURCING
yang sama terhadap pekerja/buruh baik di perusahaan pemberi maupun di
1. Pengertian Outsourcing
perusahaan penerima pekerjaan karena
a. Apa yang dimaksud dengan
pada hakekatnya bersama-sama untuk
Outsourcing?.
mencapai tujuan yang sama, sehingga
Outsourcing terbagi atas dua suku
tidak ada lagi syarat-syarat kerja, upah,
kata, yaitu out dan sourcing. Sourcing
perlindungan kerja yang lebih rendah.
berarti mengalihkan kerja, tanggung jawab
Untuk Kabupaten Gresik, sampai
dan
keputusan
kepada
orang
lain.
dengan akhir Juni tahun 2012, telah tercatat
Outsourcing dalam bahasa Indonesia berarti
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang
alih daya. Dalam dunia bisnis, outsourcing
mengajukan Ijin Operasional baru maupun
atau alih daya dapat diartikan sebagai
perpanjangan sejumlah 149 (seratus empat
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
puluh sembilan) Perusahaan. Lebih lengkap,
yang
data Ijin Operasional yang telah dikeluarkan
perusahaan kepada perusahaan lain melalui
oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
perjanjian pemborongan pekerjaan atau
Dari
Perusahaan
Penyedia
Jasa
sifatnya
penunjang
oleh
suatu
penyediaan jasa pekerja/buruh.
Pekerja sejumlah itu, baru 13 (tiga belas)
b.
Perusahaan
pernah
Dasar hukum outsourcing adalah ketentuan
Nota
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Perusahaan
2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan
Pemberi kerja, selebihnya jika Perusahaan
dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
Penyedia
pekerjaan
yang
mengajukan
tercatat
Pendaftaran
Kesepahamannya
Jasa
dengan
Pekerja
mendapatkan
Dasar Hukum Outsourcing
kepada
perusahaan
lainnya
pekerjaan dari pemberi kerja, mereka tidak
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan
mendaftarkan
atau penyediaan jasa Pekerja/Buruh yang
Nota
Kesepahamannya
kepada Dinas yang bertanggung jawab
dibuat secara tertulis.
dibidang ketenagakerjaan, baik Kabupaten,
c. Pekerjaan yang dapat dialihkan dan
Propinsi, maupun Departemen, yang dengan
persyaratan pengalihannya Prinsip dasar yang perlu dipedomani
ini mustinya atas Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja itu bisa dikenakan sanksi atau ijin
dalam
Operasionalnya
pekerja/buruh adalah terpenuhinya hak-hak
dicabut.
direkomendasikan
untuk
pekerja
pelaksanaan
sesuai
penyediaan
harkat,
martabat
jasa
dan 7
kontribusinya bagi produktivitas perusahaan
pekerja. Meskipun pekerja tidak mempunyai
serta terlaksananya tanggung jawab dan
hubungan
kerja
kewajiban
pengguna,
akan
semua pihak yang terlibat
langsung dalam jasa
pelaksanaan penyediaan
pekerja/buruh
sehingga
terbentuk
dengan tetapi
perusahaan
undang-undang
sebenarnya mengatur perlindungan dan syarat-syarat
kerja
bagi
penyedia
pekerja
jasa
dari
hubungan industrial yang harmonis, dinamis
perusahaan
sekurang-
dan berkeadilan.
kurangnya sama dengan pekerja yang
Perusahaan membuat alur kegiatan
berstatus pekerja di perusahaan pengguna.
proses secara keseluruhan dan menetapkan
Tidak adanya jaminan kepastian seseorang
kegiatan atau pekerjaan apa saja yang
dapat bekerja secara terus menerus dalam
dikategorikan
atau
hubungan kerja yang dilakukan secara
penunjang. Alur kegiatan ini kemudian
outsourcing timbul karena hubungan kerja
dilaporkan
kerja
menyangkut tiga pihak yaitu perusahaan
penyerahan
pengguna, perusahaan penyedia jasa dan
sebagai
kepada
setempat
pokok
dinas
sebagai
tenaga
landasan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
pekerja.
vendor outsourcing.
Dalam memberikan suatu pekerjaan bagi pekerja, perusahaan penyedia jasa sangat
2. Kedudukan Hukum Pekerja
tergantung
perusahaan
Outsourcing
outsourcing
a. Jenis Pekerjaan Outsourcing
kepada
pengguna.
kebutuhan
Model
berpeluang
kontrak
memunculkan
Pengertian atau definisi outsourcing
sengketa perburuhan, hal ini terjadi karena
dalam hubungan kerja tidak ditemukan
Indonesia belum memiliki perangkat hukum
dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun
yang khusus mengatur mengenai status
2003, akan tetapi di dalam ketentuan Pasal
pekerja dari perusahaan penyedia jasa.
64 Undang-Undang tersebut dinyatakan
Konfllik hubungan kerja ini bahkan terus
bahwa
berlanjut
perusahaan
dapat
menyerahkan
hingga
terjadi
perselisihan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
hubungan industrial yang dibawa hingga
perusahaan
tingkat
lain
melalui
perjanjian
kasasi.
Pada
umumnya
dalam
pemborongan pekerjaan atau penyediaaan
beberapa kasus, Pengadilan tidak dapat
jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
memenangkan pekerja outsourcing yang
tertulis.
meminta
Dari
disimpulkan adalah
uraian
bahwa
hubungan
tersebut
sistem
kerja
dapat
outsourcing
fleksibel
yang
berdasarkan pengiriman atau peminjaman
dipekerjakan
perusahaan diputus
pengguna
hubungan
kembali maupun
kerjanya
di
apabila dilakukan
prosedur Pemutusan Hubungan Kerja seperti 8
yang diatur dalam undang-undang, karena
kerjasamanya berakhir sebelum waktu yang
pada dasarnya secara hukum hubungan kerja
diperjanjikan,
yang terjadi adalah antara perusahaan
outsourcing juga dengan demikian menjadi
penyedia jasa dengan pekerja, bukan dengan
berakhir bersamaan dengan berakhirnya
perusahaan pengguna. Kalaupun di dalam
perjanjian
ketentuan undang-undang diatur bahwa
kerjasama antara perusahaan pengguna dan
apabila ternyata pekerja outsourcing tidak
perusahaan penyedia jasa.Pengertian atau
dijamin
definisi outsourcing dalam hubungan kerja
penyedia
hak-haknya
perusahaan
pokoknya
yaitu
kerja
perjanjian
tidak ditemukan dalam Undang-Undang
menjadi pekerja di perusahaan pengguna
Nomor13 tahun 2003, akan tetapi di dalam
jasa, hal ini tidak serta merta menyebabkan
Pasal 64 undang-undang tersebut dinyatakan
kedudukan mereka secara yuridis dapat
bahwa
berubah. Pro kontra pekerja outsourcing ini
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
sampai sekarang menjadi dilematis karena
perusahaan
di
pekerja
pemborongan pekerjaan atau penyediaaan
outsourcing dipandang pengusaha sebagai
jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
salah satu jalan ke luar dalam mencari
tertulis.
sisi
kedudukannya
perjanjian
beralih
satu
jasa,
oleh
maka
secara
efisiensi,
perusahaan
dapat
lain
menyerahkan
melalui
tenaga kerja yang aman dan di sisi lain
Dari
kedudukan bagi pekerja dengan bekerja
disimpulkan
secara outsourcing tidak menentu terutama
adalah
oleh karena hampir secara keseluruhan,
berdasarkan pengiriman atau peminjaman
pekerja outsourcing bekerja dengan dasar
pekerja. Meskipun pekerja tidak mempunyai
perjanjian kerja waktu tertentu.
hubungan
kerja
b. Perjanjian Kerja Outsourcing
pengguna,
akan
Bergantungnya perjanjian kerja bagi pekerja kerjasama dengan
outsourcing antara
sistem
kerja
outsourcing
fleksibel
dengan tetapi
dapat
yang
perusahaan
undang-undang
sebenarnya mengatur perlindungan dan
perjanjian
syarat-syarat
perusahaan
pengguna
perusahaan
penyedia
tersebut
bahwa
hubungan
dengan
perusahaan
uraian
perjanjian
kerja
bagi
penyedia
pekerja
jasa
dari
sekurang-
jasa
kurangnya sama dengan pekerja yang
outsourcing, seperti dapat ditarik analogi
berstatus pekerja di perusahaan pengguna.
berdasarkan hubungan
accessoir dalam
Tidak adanya jaminan kepastian seseorang
kedua perjanjian tersebut. Artinya perjanjian
dapat bekerja secara terus menerus dalam
kerja outsourcing sangat bergantung pada
hubungan kerja yang dilakukan secara
perjanjian kerjasama perusahaan pengguna
outsourcing timbul karena hubungan kerja
dan penyedia jasa. Apabila perjanjian
menyangkut tiga pihak yaitu perusahaan 9
pengguna, perusahaan penyedia jasa dan
dan penyedia jasa. Apabila perjanjian
pekerja.
kerjasamanya berakhir sebelum waktu yang
c. Sistem Outsourcing setelah Putusan
diperjanjikan,
Nomor
perjanjian
kerja
outsourcing juga dengan demikian menjadi
Mahkamah Konstitusi Putusan
maka
Mahkamah
Konstitusi
27/PUU-IX/2011,
menyatakan
berakhir bersamaan dengan berakhirnya perjanjian
pokoknya
yaitu
perjanjian
bahwa ada model yang harus dipenuhi
kerjasama antara perusahaan pengguna dan
dalam perjanjian kerja outsourcing yaitu,
perusahaan penyedia jasa.
Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian
kerja
dan
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
melaksanakan
yang membatasi pekerja yang bekerja
berbentuk
dengan dasar perjanjian kerja waktu tertentu
perjanjian kerja waktu tertentu, tetapi
secara terus menerus dan demi hukum akan
berbentuk perjanjian kerja waktu tidak
berubah status menjadi pekerja tetap yang
tertentu.
diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu
perusahaan
antara
pekerja
Akan tetapi Undang-Undang Nomor
yang
pekerjaan outsourcing tidak
Kedua, pengalihan
menerapkan
tindakan
prinsip
perlindungan
bagi
serta
ketentuan
outsourcing
mengenai
yang
pekerja
kedudukannya
dapat
pekerja yang bekerja pada perusahaan yang
beralih menjadi pekerja di perusahaan
melaksanakan
pengguna
apabila
ketentuan
pasal
Putusan
pekerjaan outsourcing.
Mahkamah
menyiratkan
bahwa
Konstitusi setiap
ini
pekerja
ketenagakerjaan
terjadi dalam
pelanggaran
undang-undang
tersebut
outsourcing terjamin kedudukannya dalam
outsourcing,
perusahaan pengguna karena perjanjian
yang
kerjanya bersifat perjanjian kerja waktu
mempekerjakan mereka kembali dengan
tidak tertentu atau tetap.
status pekerja baru dengan memberikan
Bergantungnya perjanjian kerja bagi pekerja kerjasama dengan
outsourcing antara
mengakibatkan
mengenai
terjadi
selama
akal-akalan ini
adalah
masa jeda selama beberapa bulan sebelum
dengan
perjanjian
pekerja tersebut dipekerjakan kembali. Hal
perusahaan
pengguna
tersebut tentu sangat merugikan pekerja,
perusahaan
penyedia
jasa
sebab status dan kedudukan pekerja menjadi
outsourcing, seperti dapat ditarik analogi
tidak jelas serta tidak ada kepastian hukum
berdasarkan hubungan
bagi pihak pekerja itu sendiri.
accessoir dalam
kedua perjanjian tersebut. Artinya perjanjian
Sebenarnya keluhan lain datang dari
kerja outsourcing sangat bergantung pada
pihak perusahaan penyedia jasa pekerja
perjanjian kerjasama perusahaan pengguna
outsourcing. Berdasarkan pengamatan dan 10
penelitian
penulis,
perusahaan
hampir
penyedia
outsourcing
jasa
mengeluhkan
kemampuan
dan
semua
sehingga ada jaminan dari pengusaha
pekerja
untuk selalu memberikan perlindungan
beberapa
kompetensi
pekerja
outsourcing yang rendah di samping apabila
kerja
dan
syarat-syarat
kerja
bagi
pekerja/buruh; dan 4. Menciptakan keteraturan dalam bisnis
pekerja outsourcing dari perusahaannya
outsourcing,
melakukan
dalam
pengusaha agar mematuhi ketentuan dan
perusahaan atau pelanggaran lain yang
syarat-syarat outsourcing sebagaimana
merugikan perusahaan pengguna, maka
diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat
perusahaan
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat
tindakan
pidana
outsourcing
yang
menanggungnya.
dengan
memaksa
(7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja
b. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan. Penegakan supremasi hukum atau
Outsourcing a. Hak-Hak Dasar Pekerja Outsourcing. Melalui Undang-Undang Nomor 13
penegakan
rule
ketenagakerjaan
of
law
bidang
diperlukan
untuk
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, selain
mengurangi
kepincangan-kepincangan
melindungi
dalam
outsourcing.
juga
bertujuan
untuk
praktik
Penegakan
membenahi aturan hukum ketenagakerjaan
hukum itu merupakan suatu usaha atau
guna
proses untuk mewujudkan ide-ide dan
menyesuaikan
dengan
tuntutan
kebutuhan masyarakat. Terkait
konsep-konsep
atau
keinginan-keinginan
dengan
melindungi
pembuat undang-undang menjadi kenyataan.
outsourcing,
Pemerintah
Usaha atau proses penegakan hukum
Kabupaten Gresik telah mengambil langkah-
itu tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus
langkah seperti:
memperhatikan faktor-faktor lain diluar
1. Melakukan intervensi dalam hubungan
hukum,
pekerja/buruh
diantaranya
adalah
keserasian
kerja guna meminimalisir perselisihan
hukum, mentalitas petugas penegak hukum,
hubungan industrial;
fasilitas pendukung penegakan hukum dan
2. Mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala bentuk eksploitasi pekerja/buruh outsourcing; 3. Mengawasi penerapan norma kerja dan
kesadaran hukum, kepatuhan dan perilaku masyarakat. Dengan mewujudkan
demikian idea
atau
norma Keselamatan dan Kesehatan
melibatkan
Kerja
pengaruh faktor lainnya.
dalam
praktik
outsourcing,
lingkungan
usaha
untuk
nilai
selalu
serta
berbagai
11
meninggalkan tindakan represif yustisia
c. Fungsi Pegawai Pengawas
guna
Ketenagakerjaan. Pengawasan
ketenagakerjaan
di
Kabupaten Gresik merupakan unsur penting dalam perlindungan terhadap pekerja/buruh,
mewujudkan
kesejahteraan
dan
keadilan di bidang ketenagakerjaan. d. Peran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
sekaligus sebagai upaya penegakan hukum
Salah
satu
bentuk
perlindungan
ketenagakerjaan secara menyeluruh, dengan
hukum yang diberikan oleh Pemerintah
sasaran
memperkecil
Kabupaten Gresik bagi pekerja/buruh adalah
undang-undang
adanya jaminan atas kebebasan berserikat
Ketenagakerjaan, sehingga proses hubungan
dan berkumpul dalam suatu wadah Serikat
industrial dapat berjalan dengan baik dan
Pekerja/Serikat
harmonis.
modern serikat pekerja/serikat buruh, hanya
meniadakan
adanya
atau
pelanggaran
Sebagai
sebuah
sistem
dengan
Buruh.
Dalam
kamus
ada dua cara melindungi pekerja/buruh.
mekanisme yang efektif dan vital dalam
Pertama,
melalui
undang-undang
menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-
perburuhan. Melalui undang-undang buruh
Undang Ketenagakerjaan, tugas pokok dan
akan terlindungi secara hukum, mulai dari
fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan
jaminan Negara memberikan pekerjaan yang
adalah
tugas
layak, melindunginya di tempat kerja yaitu
perumusan,
kesehatan, keselamatan kerja, dan upah
standarisasi
layak sampai dengan pemberian jaminan
melaksanakan
Depnakertrans pelaksanaan
di
sebagian
bidang
kebijakan
dan
teknis pengawasan Norma Kerja dan Norma
sosial setelah pensiun.
Keselamatan dan kesehatan kerja. Pegawai
Kedua, melalui serikat pekerja atau
pengawas ketenagakerjaan juga berfungsi
serikat buruh. Karena hanya melalui serikat
menyelenggarakan urusan-urusan lain yang
pekerja
terkait dengan perlindungan hukum bagi
pekerja/buruh
pekerja/buruh sebelum, selama dan setelah
mendapatkan hak-hak tambahan di luar
mereka bekerja.
ketentuan undang-undang.
Sebagai Lembaga Penyelenggaraan Administrasi
Negara
ketenagakerjaan penegakan
dalam
khususnya
serikat dapat
Untuk
buruh
itulah
berunding
untuk
mencapai
prinsip
dasar
bidang
berserikat dan mencapai tujuannya tersebut,
dalam
pemerintah
Kabupaten
Gresik
melalui
Pengawasan
lembaga kerjasama tripartit membina dan
Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan
memberdayakan Serikat Pekerja atau Serikat
suatu
Buruh
prinsip
pendekatan
hukum
atau
dan
kesisteman
persuasif
edukatif
melalui
guna
menjamin
terlaksananya
tanpa 12
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh
perusahaan
yang
melaksanakan
termasuk pekerja/buruh outsourcing.
pekerjaan outsourcing tidak
berbentuk
perjanjian kerja waktu tertentu, tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak
IV. PENUTUP
tertentu. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan
1. Kesimpulan Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana telah dibahas dalam bab terdahulu,
maka
pada
akhirnya
dapat
tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja
Karena
sebagian
pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain di Kabupaten Gresik secara umum belum mengimplementasikan syarat-syarat
ketentuan
outsourcing,
pekerjaan
yang
perusahaan
kepada
dan
karena
diserahkan perusahaan
oleh lain
masih banyak merupakan bentuk-bentuk pekerjaan
pokok
penunjang
dan
menyerahkan pekerjaan
bukan
pekerjaan
perusahaan
sebagian
melalui
juga
pelaksanaan
perusahaan
yang
secara yuridis tidak memiliki kecakapan
perusahaan
yang
melaksanakan pekerjaan outsourcing.
disimpulkan bahwa : 1) Penyerahan
pada
itu,
melalui
model
pertama, hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan outsourcing dianggap konstitusional
sepanjang
dilakukan
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu
atau
tetap
secara
tertulis.
Sementara model kedua, dalam hal hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan
outsourcing berdasarkan
perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak,
pekerja
harus
tetap
mendapatkan perlindungan hak-haknya dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan.
bertindak sebagai subyek hukum dalam 2. Saran.
praktik outsourcing. 2) Pekerja/buruh
yang
melaksanakan
pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi pekerja/buruh
konstitusi,
untuk
outsourcing
itu bisa
mendapat perlindungan hukum dalam dua model outsourcing : Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan
Bahwa
berdasarkan
kesimpulan
diatas, agar sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjan berjalan sebagaimana mestinya,
baik
pihak
Pemerintah,
Perusahaan Pemberi Pekerjaan, Perusahaan Penyedia
Jasa
Pekerja/buruh
Pekerja/Buruh
serta
dapat saling melaksanakan
hak dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai darmanya masing-masing. 13
DAFTAR PUSTAKA 1.
Andria Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta : Sinar Grafika
2.
Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika
3.
Aloysius Kwiyono. 2001. Hak Mogok di Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia
4.
Bashier, Achmad, 2008, Untung Rugi Menggunakan PKWT dan Outsourcing Bagi Perusahaan, Makalah Seminar, Gresik, LKS Tripartit Kabupaten Gresik.
5.
Djohan, Azwan, 2008, Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Outsourcing Melalui Program Jamsostek, Makalah Seminar, Gresik, LKS Tripartit Kabupaten Gresik.
6.
Edy Sutrisno Sidabutar. 2008. Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tangerang : Elpres
7.
Endang Rhokani, 2002. Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh. Jakarta : Yakoma PGI
8.
Emirzon, Joni, 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsilidasi, Arbitrase). Jakarta : Gramedia Utama
9.
Imam Soepomo. 2001. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta : Pradya Paramita
10. Kusumo, Bambang S.Widagdo, 2007, Dinamika Hak Mogok Dalam Reformasi Hubungan Industrial Indonesia, Laros, Sidoarjo. 11. Mansah, 2008, Outsourcing - Problem dan Masalahnya, Makalah Seminar, Gresik, LKS Tripartit Kabupaten Gresik. 12. Myra M. Hanartani, 2010, Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Kerja Dan Outsourcing, Makalah Semi Loka Ketenagakerjaan. 13. M. Hadi Shubhan, 2011, Kajian Ketentuan Outsourcing Dengan Implementasinya Dalam Praktik, Makalah Dalam Kegiatan Evaluasi Perusahaan Outsourcing Di Jawa Timur. 14. Priyantono, Budi, 2008, Pemberdayaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), Makalah Seminar, Gresik, LKS Tripartit Kabupaten Gresik. 15. Puspa, Yan Pramadya, 1977, Kamus Hukum, Aneka Ilmu , Semarang, 16. Tambusai, Muzni, 2005, Outsourcing, Jakarta, Ditjen PHI Depnakertrans. 17. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan beserta Peraturan Pelaksanannya, Dinas Tenaga Kerja - Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik.
14
