Abstract RUANG KAJIAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM USAHA KOPERASI, USAHA KEHUTANAN DAN DANA PENSIUN. Oleh : Irawati

RUANG KAJIAN

AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM USAHA KOPERASI, USAHA KEHUTANAN DAN DANA PENSIUN Oleh : Irawati

Abstract Scedular Income tax effect accounting especially when a business has the final taxed income or income not taxed final. If there is such a case, the amount of income taxed at the final calculation of taxable income at the end of the year. This also applies to the burden that comes from the final taxed income and expenses or income from businesses that are exempt from tax. Calculation of net income differences between tax and accounting standards can be bridged by fiscal correction that is reduce or add the profit- accounting to conform with the tax profit. Keywords: Tax Accounting

A. Pendahuluan Pada dasarnya Akuntansi Pajak timbul karena perbedaan perlakuan pajak dan akuntansi dalam mendefinisikan penghasilan dan biaya. Hal ini dikarenakan akuntansi bertujuan menciptakan laporan yang

berguna untuk pengambilan keputusan semua pihak baik manajemen, investor atau masyarakat, maka laporan keuangan selain harus dapat memproyeksikan future cash flow juga harus memperlihatkan klaim dan

perubahan dari sumber daya yang dimiliki. Karena ditujukan untuk semua pihak, maka standar akuntansi menekankan pada prinsip ”dapat diperbandingkan” (comparability) dan 1 ”dapat diandalkan” (reliability) . Sedangkan pada pajak ada prinsipprinsip lain yang harus dipenuhi yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu: (1) Equality, pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima; (2) Certainty, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Ada kejelasan dan kepastian mengenai besar pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran; (3) Convenience, Wajib Pajak membayar di saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak; (4) Economy, biaya pemungutan terhadap Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula dengan beban 2 yang dipikul Wajib Pajak. Dalam memenuhi prinsip itulah terutama untuk mengamankan pengeluaran negara dan kemudahan administrasi, terkadang peraturan perpajakan tidak selamanya mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam menghitung penghasilan kena pajak. Seperti dalam UU PPh pasal 19 dimana perpajakan dapat menggunakan market price dan bukan historical cost yang dianut prinsip akuntansi. Pajak mengakui premium

obligasi langsung pada saat penjualan tanpa amortisasi (PP No. 6 Tahun 2002) yang menyalahi prinsip matching cost vs revenue. Perpajakan juga membatasi biaya estimasi (UU PPh Pasal 9 ayat 1) sedangkan akuntansi seringkali memakai estimasi untuk piutang tak tertagih (PSAK No 9), cadangan pensiun (PSAK no. 24), estimasi garansi dan estimasi contingency liabilities lainnya (PSAK No 57). Perpajakan juga membatasi metode dan estimasi umur yang dipakai dalam depresias aset (UU PPh pasal 11 & 11 A) sedangkan akuntansi membebaskan pilihannya pada manajemen. Namun dalam kewajiban pelaporan, perpajakan hanya menyaratkan neraca dan laporan laba rugi (UU KUP Pasal 28) sedangkan standar akuntansi pada umumnya juga menyaratkan laporan arus kas dan catatan laporan keuangan (PSAK No 1) untuk memenuhi tujuan memproyeksikan future cash flow dan memperlihatkan klaim dan perubahan dari sumber daya yang dimiliki. Stotsky menjelaskan mengenai 2 jenis sistem pengenaan pajak penghasilan berdasarkan dasar 3 pengenaan pajak, yaitu: a) Pemajakan Penghasilan secara menyeluruh (Global Income Taxation) Pemajakan diterapkan pada pendapatan secara menyeluruh, terdapat perlakuan yang sama untuk semua jenis pajak yang diperoleh Wajib Pajak yang sama. Kelebihan dari sistem pemajakan

1

Kieso, Weygandt and Warfield. 2001. Intermediate Accounting. John eiley & Sons, Inc Hal 51 2 Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia Buku 1. Salemba Empat, Jakarta. Hal 13

3

Shome, Parthasarathi. 1995. Tax Policy Handbook. IMF, Washington DC hal 121

37 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2009

b)

B. AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM KOPERASI DAN DANA PENSIUN

ini adalah lebih dekat dengan keadilan vertikal karena berdasarkan pada keseluruhan pendapatan. Sistem ini juga unggul secara administratif karena hanya ada satu jenis pelaporan untuk semua jenis pajak dari berbagai sumber pendapatan. Sistem ini diterapkan pada UU PPh untuk penghasilan secara umum. Pemajakan Penghasilan secara terpisah (Schedular Income Taxation) Pemajakan diterapkan secara terpisah, terdapat perlakuan berbeda untuk tiap jenis pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak yang sama. Keuntungan dari sistem ini adalah kemudahan administrasi terutama untuk penghasilan yang sulit dipajaki, biasanya pajak ini dipotong oleh pemungut pajak yang jumlahnya terbatas sehingga lebih mudah diawasi. Sistem ini juga dapat membantu pemerintah memberi insentif atau disinsentif pada penghasilan tertentu karena adanya pembedaan perlakuan pajak pada tiap jenis penghasilan. Contohnya di Indonesia adalah penghasilan yang terkena PPh final (UU PPh pasal 4 ayat 2), Norma Perhitungan Khusus (UU PPh Pasal 15) dan penghasilan BUT (UU PPh pasal 5).

B.1. I.

KOPERASI

Gambaran Umum Koperasi

Menurut Griffin, Koperasi (Cooperative) adalah bentuk kepemilikan bisnis dimana sekelompok perorangan atau kelompok yang bersepakat bekerjasama untuk tujuan mereka bersama. Koperasi memberikan anggotanya kekuatan yang lebih besar dalam bidang produksi, pemasaran, dll. Sebaliknya pula, koperasi hanya terbatas melayani kebutuhan spesifik 4 anggotanya saja. Menurut UU No 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Menurut PSAK No 27 tentang akuntansi Perkoperasian paragraf 1, Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi 4

Griffin, Richard W. & Ebert, Ronald J. 1993. Business. New Jersey: Prentice Hall. Hal 31


merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Selanjutnya PSAK No 27, paragraf 3 menyebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm).

a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. 5) Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosures) yang memuat: a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

II. Akuntansi Perkoperasian Menurut PSAK No 27 Paragraf 7483, Laporan keuangan koperasi meliputi: 1) Neraca Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. 2) Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. 3) Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu. 4) Laporan Promosi Ekonomi Anggota Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:

1) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan 2) transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota 3) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian 4) persediaan, piutang dan sebagainya. 5) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota b. Pengungkapan informasi lain antara lain: 1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.


2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota. 3) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota. 4) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota. 5) Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan. 6) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi. 7) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta. 8) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan. 9) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan. 10) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan

akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Dalam akun-akun neraca terdapat perbedaan akuntansi perkoperasian dengan akuntansi keuangan umumnya yang dijelaskan pada PSAK no. 27:  Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain dari anggota diakui sebagai kewajiban ataupun ekuitas tergantung dari karakteristiknya. PSAK no 27 Paragraf 62 menjelaskan bahwa simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung risiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban.  Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. (PSAK no 27 Paragraf 63). Misalnya sumbangan dari pemerintah atau badan perkoperasian yang penggunaannya untuk mnyukseskan program pemerintah.  Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai








III.

aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. (PSAK no 27 Paragraf 65). Misalnya aset milik anggota yang juga dikelola koperasi karena koperasi tugas koperasi sebagai sarana pendidikan anggotanya. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan nonanggota. (PSAK no 27 Paragraf 69) Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. (PSAK no 27 Paragraf 72) Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. (PSAK No 27 Paragraf 58)

Peraturan Perpajakan sehubungan dengan Koperasi.

Berikut perpajakan koperasi:

ini adalah peraturan sehubungan dengan

1. Iuran anggota koperasi bukan merupakan Objek Pajak. UU PPh Pasal 4 ayat 1-o menyatakan bahwa termasuk objek pajak, “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas”. Namun UU PPh Pasal 4 ayat 3-c menyatakan bahwa penghasilan yang tidak termasuk objek pajak,” harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal”. Karena iuran anggota koperasi dapat bersifat kewajiban dan modal, namun pada dasarnya bukanlah termasuk penghasilan koperasi karena dapat dimintai kembali oleh anggota koperasi bila mengundurkan diri atau koperasi bubar. Sedangkan penghasilan berupa iuran keanggotaan seperti pada keanggotaan perpustakaan, keanggotaan klub, sarana olahraga, dsb sifatnya tidak bisa dikembalikan kembali.


2. Sisa Hasil Usaha Koperasi dipersamakan dengan deviden.

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor” Maka bagi anggota koperasi yang merupakan badan tidak dikenai pajak atas SHU yang dibagikan namun anggota koperasi indinvidu dikenai pajak final 10% karena anngota koperasi kecil dibatasi 5-10 orang maka tidak mungkin memiliki porsi kepemilikan ebih dari 25% seperti yang diterangkan pada UU PPh Pasal 17 ayat 2c: “Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.”

UU PPh pasal 4 ayat 1-g menyebutkan yang termasuk objek pajak adalah: ”dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.”Pasal 9 ayat 1-a menyebutkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: “pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”. Dengan demikian untuk koperasi mengalami economic double taxation yaitu pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama melalui dua subjek pajak yang berbeda. Karena laba usaha koperasi dikenai pajak dikenai lagi saat dibagikan kepada anggotanya. Namun UU PPh pasal 4 ayat 3-f menyebutkan: ”dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

3. Bunga Simpanan terkena PPh Final.

Koperasi

Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2009, 9 Februari 2009 menyatakan bahwa penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PP tersebut adalah: a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 (dua ratus


empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. (3) 4.

Terdapat beban estimasi yang tax deductable.

Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK.03/2009 , 22 April 2009 menyatakan terdapat cadangan piutang tak tertagih yang diperbolehkan untuk koperasi simpan pinjam yang diatur pada pasal 6 PMK tersebut sebagai berikut: (1) Besarnya cadangan piutang tak tertagih koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 butir a) ditetapkan sebagai berikut : a. 0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar; b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan d. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. (2) Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi adalah :

(4)

(5)

(6)

a. 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai. Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam. Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

IV. Rekonsiliasi Fiskal untuk Akuntansi Perkoperasian Kemungkinan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan koperasi adalah sebagai berikut:  Perbedaan cadangan penyisihan piutang ragu-ragu yang




diperbolehkan pajak dengan yang diestimasi manajemen koperasi simpan pinjam akan menjadi koreksi fiskal positif (bila estimasi manajemen lebih besar) dan koreksi fiskal negatif (bila estimasi manajemen lebih kecil). Penghasilan yang dikenakan PPh final (seperti bunga, deviden, dll) dikeluarkan dari perhitungan penghasilan netto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) demikian juga bebanbeban yang berkaitan dengan penghasilan tersebut menjadi koreksi fiskal positif. Hal ini akan banyak ditemui pada koperasi simpan pinjam yang mengandalkan penghasilan dari passive income.

Program Pensiun Manfaat Pasti (iuran pensiun yang dibayar tidak pasti, manfaat yang akan diterima saat pensiun pasti). Dana Pensiun Pemberi Kerja ialah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti. Pembentukan Dana Pensiun akan menimbulkan kewajiban baik bagi karyawan sebagai perserta maupun pemberi kerja. Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat dibentuk oleh bank umum dan perusahaan asuransi jiwa setelah memenuhi persyaratan. Sedangkan Program yang boleh dijalankan adalah Program Iuran Pasti.

B.2. DANA PENSIUN II. Akuntansi Dana Pensiun. I.

Gambaran 5 Pensiun .

Umum

Dana Menurut KMK No. 509/KMK.06/2002 Pasal 1 ayat 3, Pengurus Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan yaitu: a. laporan keuangan semesteran yang ditandatangani oleh Pengurus; b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari : a. laporan aktiva bersih; b. laporan perubahan aktiva bersih; c. neraca; d. perhitungan hasil usaha; e. laporan arus kas; dan f. catatan atas laporan keuangan.

Dana Pensiun (pension funds) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jenis Dana Pensiun ada dua yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sedangkan program yang diperkenankan dijalankan bagi setiap dana pensiun adalah Program Pensiun Iuran Pasti (iuran pensiun yang dibayar pasti, manfaat yang akan diterima saat pensiun tidak pasti) dan 5

Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI Hal 49


PSAK No 18 mengatur tentang akuntansi Dana Pensiun dengan membedakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri dari laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan . Khusus untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, laporan mengenai kewajiban aktuaria dan perubahannya perlu disusun sebagai lampiran laporan keuangan. (PSAK No 18 Paragraf 20) Sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan perlu disajikan antara lain portofolio investasi, rincian biaya yang merupakan beban Dana Pensiun selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja) atau rincian biaya yang dapat dipungut dari Peserta atau dibebankan pada rekening Peserta selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan) dan (PSAK No 18 Paragraf 21). PSAK No 18 Paragraf 22 menerangkan mengenai Penilaian Aktiva Dana Pensiun. Aktiva Dana Pensiun dinilai sesuai dengan SAK yang berlaku, namun mengingat tujuan Dana Pensiun dan kekhususan informasi yang diperlukan maka dalam neraca, untuk aktiva tertentu disamping nilai historis perlu ditentukan pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian

Investasi. Untuk tujuan penyusunan laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva bersih, investasi Dana Pensiun dinilai berdasarkan nilai wajar (fair value). Surat-surat berharga dinilai berdasarkan harga pasar karena dianggap sebagai nilai yang paling tepat untuk mengukur nilai surat berharga pada tanggal laporan dan hasil invetasi selama periode tersebut. Surat-surat berharga yang nilai jatuh temponya sudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk membayar manfaat pensiun dinilai berdasarkan nilai jatuh temponya dengan asumsi tingkat pengembalian yang tetap. Jika suatu investasi tidak mempunyai nilai wajar maka perlu diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan. Aktiva operasional dinilai berdasarkan nilai buku. PSAK No. 18 Paragraf 23 menjelaskan bahwa Laporan keuangan Dana Pensiun perlu mengungkapkan informasi relevan antara lain sebagai berikut: (a) laporan aktiva bersih: (i) nilai aktiva pada akhir periode dengan klasifikasi yang tepat, (ii) dasar penilaian aktiva, (iii) investasi sesuai dengan rincian jumlah investasi menurut jenis, (iv) kewajiban selain daripada kewajiban aktuaria; Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal laporan. Total seluruh aktiva Dana Pensiun


tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang belum jatuh tempo, dikurangi seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria, menunjukkan jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun pada tanggal laporan. (PSAK No 18 Paragraf 25) (b) Laporan bersih:

perubahan

pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang diperinci atas pertambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama suatu periode tertentu (PSAK No. 18 Paragraf 26). (c) Neraca: i. Posisi keuangan Dana Pensiun, ii. Nilai historis, khusus untuk investasi ditentukan juga nilai wajarnya iii. Nilai historis, Khusu untuk investasi ditentukan juga nilai wajarnya.

aktiva

i. biaya jasa kini (iuran normal) yang jatuh tempo baik yang berasal dari pemberi kerja atau pemberi kerja ii. dan peserta atau peserta. iii. biaya jasa lalu (iuran tambahan) yang jatuh tempo. iv. hasil investasi antara lain bunga, dividen, dan sewa, v. pendapatan lain-lain. vi. manfaat yang sudah dibayarkan dan yang masih terhutang, dirinci untuk peserta yang pensiun, yang meninggal atau yang cacat, juga untuk pembayaran manfaat secara sekaligus, vii. beban administrasi, viii. beban investasi, ix. beban lain-lain, x. pajak penghasilan, xi. keuntungan atau kerugian dari pelepasan investasi dan penurunan atau kenaikan nilai investasi, dan xii. pengalihan dana ke dan dari Dana Pensiun lain;

(d) Perhitungan hasil usaha: i. Pendapatan dan investasi, ii. Beban administrasi. iii. Pendapatan lain-lain.

beban

(e) Laporan arus kas: Laporan arus kas disajikan sesuai dengan sifat kegiatan usaha Dana Pensiun selama periode pelaporan; (f) Catatan atas laporan keuangan, mencakup: (i) Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan, antara lain: - Nama pendiri Dana Pensiun dan mitra pendiri (jika ada), - Kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun,

Laporan ini berisi informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat


-

Jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan, - Jenis program pensiun, - Iuran yang berasal dari peserta, jika ada, - Untuk PPMP, penjelasan mengenai manfaat pensiun yang dijanjikan, - Penjelasan mengenai rencana penggabungan, pemisahan, pemindahan kelompok peserta dan pembubaran Dana Pensiun (jika besar kemungkinannya terjadi); (ii) Penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting, (iii) Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan, (iv) Rincian portofolio investasi, dan (v) Perhitungan kewajiban aktuaria, metode penilaian, asumsi aktuarial, nama dan tanggal laporan akturis terakhir (dalam hal PPMP).

II. Peraturan Perpajakan sehubungan dengan Dana Pensiun 1. Penghasilan Investasi Dana Pensiun bukan Objek Pajak. UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 menyatakan sebagai berikut: Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: “.... g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;…” KMK No. 651 Th. 1994 menjelaskan tentang penanaman modal tertentu yang memberikan penghsailan kepada Dana Pensiun yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan adalah: “Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang penanaman modal berupa: a. Bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia serta Sertifikat Bank Indonesia; b. Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia;

PSAK No 18 Paragraf 27 menyatakan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, penentuan kewajiban aktuaria berdasarkan laporan aktuaris terakhir. Di dalam Neraca, selisih antara nilai kewajiban aktuaria dan aktiva bersih disajikan sebagai Selisih Kewajiban Aktuaria. Dalam Neraca Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, piutang kepada pemberi kerja sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan diakui sebesar jumlah yang telah jatuh tempo pada tanggal laporan.


c.

Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia PER Dirjen Pajak No 160/PJ/2005, Pasal 2 menyatakan: ”Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun”.

perpajakan terhadap pembayaran pensiun adalah sebagai berikut : (1) Pada saat tanggung jawab pembayaran pensiun dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa, peserta dianggap telah menerima hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus, sehingga Dana Pensiun wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima persen); b. Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 10% (sepuluh persen); c. Penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen); d. Penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21

3. Dana Pensiun baru dipajaki PPh 21 setelah dibagikan pada penerima manfaat pensiun UU PPh pasal 21 ayat 1-c menyatakan Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: “Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;”. Keputusan Dirjen Pajak - KEP 333/PJ/2001, 3 Mei 2001 Pasal 2 menyatakan sebagai berikut: ”dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun dari Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan kepada perusahaan asuransi jiwa, maka perlakuan


sebesar 25% (dua puluh lima persen); e. Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 apabila penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang. (2) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bersifat final. (3) Dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa maka program pensiun berubah menjadi program asuransi sehingga pada saat peserta menerima hak atas manfaat pensiun tersebut, perusahaan asuransi jiwa tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Dengan tidak dipajakinya laba dari investasi yang dikelola Dana Pensiun, maka tidak terjadi economic double taxation. Beban pajak yang ditanggung hanya sebesar PPh 21 yang dipotong saat dibagikan pada pensiunan. III.

pada bank di Indonesia serta Sertifikat Bank Indonesia; b. Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; c. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia C.Penutup. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Standar Akuntansi didasarkan pada business nature dari usaha yang dijalankan maka terdapat perbedaan akuntansi antara jenis usaha satu dengan lainnya untuk memenuhi syarat ”dapat diperbandingkan” (comparibility). 2. Koreksi Fiskal untuk menyesuaikan laba akuntansi menjadi laba kena pajak banyak diterapkan pada: a. perbedaan amortisasi/depresiasi yang diperbolehkan pajak dan estimasi manajemen. b. perbedaan jumlah dana cadangan yang diperbolehkan pajak dan estimasi manajemen. c. pemisahan pendapatan dan biaya yang terkait pemajakan final dan pembebasan pajak.

Rekonsiliasi Fiskal untuk Akuntansi Dana Pensiun

Karena pada dasarnya laba dan penghasilan dari investasi yang dilakukan Dana Pensiun bukan merupakan Objek Pajak maka semua penghasilan tersebut harus dikoreksi fiskal negatif kecuali untuk penghasilan yang tidak ditetapkan KMK No. 651 Tahun 1994 yaitu penghasilan selain: a. Bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan,


Daftar Pustaka : Griffin, Richard W. & Ebert, Ronald J. 1993. Business. New Jersey: Prentice Hall Kieso, Weygandt and Warfield. 2001. Intermediate Accounting. John Weiley & Sons, Inc Shome,

Parthasarathi. 1995. Tax Policy Handbook. IMF, Washington DC

Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia Buku 1. Salemba Empat, Jakarta. http://ortax.org – Arsip Perpajakan http://jsx.co.id – Keuangan

Arsip

Peraturan

Laporan


Abstract RUANG KAJIAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM USAHA KOPERASI, USAHA KEHUTANAN DAN DANA PENSIUN. Oleh : Irawati

Recommend Documents