ANALISIS HUKUM PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI OLEH BUMN

ANALISIS HUKUM PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI OLEH BUMN

TESIS

Oleh

NETTY KESUMA 037005024/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Netty Kesuma: Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Oleh BUMN, 2008. USU e-Repository © 2008

ANALISIS HUKUM PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI OLEH BUMN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

NETTY KESUMA 037005024/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


Judul Tesis

: ANALISIS HUKUM PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI OLEH BUMN Nama Mahasiswa : NETTY KESUMA Nomor Pokok : 037005024 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Ketua

(Dr.T. Keizerina Devi A,SH,CN, M.Hum) (Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM) Anggota Anggota

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

Direktur

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc)

Tanggal lulus : 23 Oktober 2007


Telah diuji pada Tanggal 23 Oktober 2007

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Anggota : 1. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum 2. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM 3. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 4. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum


ABSTRAK

BUMN mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN dipandang memiliki peranan yang strategis dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi. Pemerintah melalui Peraturan-peraturannya telah mengamanatkan BUMN untuk turut serta membantu Pemerintah dalam mengimplentasikan kebijakan pembangunan yang telah digariskan. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan menjawab permasalahan, bagaimanakah pengaturan hukum berkaitan dengan peran BUMN dalam pembinaan usaha kecil dan koperasi? bagaimanakah peran PT.P.Nusantara III dalam membina usaha kecil dan koperasi? dan masalah-masalah apakah yang dihadapi dalam melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum Normatif Sosiologis, dilakukan melalui studi dokumen, dan untuk data primer dilakukan wawancara kepada para pengusaha kecil maupun Bagian Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) PTP. Nusantara III (Persero). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan pelaksanaan pembinaan usaha kecil menengah dan koperasi yang dilakukan oleh PTP. Nusantara III telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, demikian juga tentang tanggung jawab, PTP. Nusantara III telah menyalurkan pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah dan Koperasi secara selektif sedangkan faktor penghambat pengembalian pinjaman antara lain disebabkan beralihnya penggunaan dana pinjaman untuk hal di luar yang telah disepakati, akibat mengalami kerugian dan lemahnya kemampuan atau daya beli konsumen.

Kata Kunci : Analisis Hukum BUMN Usaha Kecil dan Koperasi.


ABSTRACT

State-owned corporation (BUMN) has an important role in the implementation of national economy for creating the prosperity of the people. Stateowned corporation is assumed with strategic role in performing the maintenance and development of private business and cooperation. The government through the rules mandated State-owned corporation in assisting the government in implementing the policy of development established. It is as the base of the writer’s thought in carrying out the research by answering the problem of how is the law enforcement related to the role of State-owned corporation in the maintenance of small business and corporation ? How is the role of PTP. Nusantara III in the maintenance of small business and cooperation ? What is the problem encountered in implementing the maintenance to small business and corporation ? In answering these questions, it is used Normative Sociological Law Research Method. It is done through documentary study and for the primary data, it is done with the interview to those small entrepreneurs or Small Business Maintenance Section and Cooperation (PUKK) PTP Nusantara III (Limited Company). Based on the research, it shows the procedure and implementation on the small and medium business maintenance as it is done by PTP Nusantara III and it has been appropriate with the prevailed rules. Due to the responsibility, PTP Nusantara III has distributed selectively the loan to small and medium business. Whereas, the hindrances found is the return of the loan. It is caused by the transfer of loan use beyond of the agreed, the reduced and low buying capability of the consumers. Key words : Law analysis state-owned corporation small business and corporation


KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya penelitian ini dapat penulis rangkumkan dengan baik, walaupun penulis sadar betapa hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan mengingat pengetahuan, waktu dan jarak yang ada, maka dengan segala kerendahan hati penulis mohon untuk adanya perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini yang tentunya mengharapkan koreksi dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca sekalian. Penulisan Tesis ini berjudul Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Oleh BUMN, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Sekaligus dengan segala keterbatasannya penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan perhatian dari berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hati terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A(K), atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister; 2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ir.T.Chairun Nisa B.,M.Sc, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.Bismar Nasution, SH,MH, atas segala pelayanan, pengarahan dan dorongan yang diberikan kepada kami selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;


4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Bapak Prof.Dr.Bismar Nasution, SH,MH selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum. dan Bapak Syafruddin Sulung Hasibuan, SH, MH, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dorongan semangat untuk kesempurnaan penulisan ini, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan maksimal. Untuk itu atas segala bimbingan, petunjuk, saran dan dorongan semangatnya, penulis berdoa semoga para Pembimbing senantiasa mendapat lindungan, rahmat, hidayah dan kasih dari Allah SWT dalam setiap menjalani hidup dan kehidupan serta tugas-tugasnya. 5. Bapak Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang telah memberikan izin dalam mengadakan penelitian Tesis ini 6. Drs. Mailanta Bangun, selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Ibu Corri Sitompul, selaku Kepala Urusan PKBL PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang dengan senang hati meluangkan waktunya membantu, memberikan data dan keterangan dalam riset penulisan yang terus terang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih tiada terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta A. Zaian (Almarhum) dan Hj. Siti Aminah (Almarhumah) yang semasa hidupnya memberikan kasih sayang yang tulus dalam membesarkan dan mendidik serta memberi semangat, nasehat, sehingga penulis menjadi kuat dan tabah dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang penuh cobaan ini. Oleh karena itu penulis berdoa semoga Allah SWT menempatkan Ayahnda dan Ibunda di tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Nya. Amin. Buat anak-anakku, Irfan, Arief dan Ninda, doa, cinta kasih dan semangat serta pengorbanan yang diberikan mendorong penulis untuk terus menulis, sehingga Tesis ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik. Kepada suami penulis, Andy Chairuman (Almarhum) ucapkan terima kasih dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, karena semua ini berkat cinta kasihnya dan semangatnya jua


memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap tegar berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada kakakkakak, abang-abang dan adik-adik penulis yang juga telah banyak membantu baik moril maupun materil, semoga Allah SWT memberi kesehatan dan rezeki yang berlipat ganda. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mampu penulis sebut satu persatu, semoga Allah SWT memberi perlindungan, kesehatan, taufik dan hidayah-Nya. Dan besar harapan penulis, penelitian yang jauh dari sempurna ini dapat memberi informasi dan sedikit manfaat bagi kita semua.

Medan,

2007 Penulis,

NETTY KESUMA


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Netty Kesuma

Tempat/Tgl.Lahir

: Tj. Morawa, 20 Oktober 1957

Jenis kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Instansi

: Kopertis Wilayah I

Pendidikan

: - Sekolah Dasar Negeri 2 Sungai Karang Galang (lulus tahun 1969). - Sekolah Menengah Pertama YPAK PNP V Sungai Karang Galang (lulus tahun 1972). - Sekolah Menengah Atas Negeri I Medan (lulus tahun 1975). - Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (lulus tahun 1984). - Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (lulus tahun 2007).


DAFTAR ISI

ABSTRAK .............................................................................................................

i

ABSTRACT ..........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP................................................................................................

vi

DAFTAR ISI .........................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL .................................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ...............................................................................

1

A. Latar Belakang ..............................................................................

1

B. Rumusan Masalah ........................................................................

10

C. Tujuan Penelitian .........................................................................

11

D. Manfaat Penelitian .......................................................................

11

E. Keaslian Penelitian........................................................................

11

F. Kerangka Teori .............................................................................

12

G. Metode Penelitian ........................................................................

20

DASAR HUKUM BUMN DALAM PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI....................................................................

25

A.

Pengertian dan Peranan BUMN ..................................................

25

B.

Usaha-Usaha Pemberdayaan dan Kinerja BUMN dalam Perekonomian Masyarakat............................................................

28

C.

Pengertian Usaha Kecil dan Koperasi .........................................

37

D.

Aspek Hukum dan Upaya Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN ..................................................................


49

BAB III

PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN A. Gambaran Umum ..........................................................................

59

1. Riwayat Singkat PTP. Nusantara III (Persero) Medan ............

59

2. Visi dan Misi ...........................................................................

61

3. Profil dan Struktur Organisasi .................................................

61

B. Pengaturan dan Prosedur Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi di PTP. Nusantara III (Persero) Medan..........................................

64

C. Potensi dan Gambaran Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi PTP. Nusantara III (Persero) .......................................................... BAB IV

77

MASALAH-MASALAH DAN DAMPAK YANG DIHADAPI DALAM PEMBINAAN SERTA UPAYA MENGATASINYA.........

96

A. Masalah-Masalah yang Dihadapi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) ........................................................................................

96

B. Masalah-Masalah yang Dihadapi Usaha Kecil (Mitra Binaan) .....

98

C. Upaya-Upaya Mengatasi Masalah dan Dampak yang Dihadapi ... 102 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN............................................................ 106 A. Kesimpulan .................................................................................... 106 B. Saran .............................................................................................. 108

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 110


DAFTAR TABEL

Nomor 1

Judul

Halaman

Jumlah Pengusaha Kecil-Perusahaan dan Koperasi Mitra Binaan PT.P.N.-III Medan Tahun 1999-2005......................................

79

2

Realisasi Penyaluran Dana per Profinsi s/d 2005 ................................

79

2.1

Rekapitulasi

Penyaluran

Dana

Program

Kemitraan

Perwilayahan Menurut Sektor Usaha s/d Tahun 2005......................... 2.2.

Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Perwilayah Menurut Sektor Usaha s/d Tahun 2005................................................

3

4

80

86

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran dalam Tahun 2004 s/d 2005 .....................................................................................................

91

Realisasi Penerimaan dalam Tahun 2004 s/d 2005 .............................

92


DAFTAR GAMBAR Nomor 1

Judul

Halaman

Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara-III (Persero) Medan ..................................................................................................


63

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor 1.

Judul Surat Perjanjian Nomor : 3.05/SPJ/

Halaman /2007………………


113

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam system perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. 1 Oleh karenanya BUMN mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keberadaan BUMN sebagai salah satu wujud nyata Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Semenjak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya hingga sekarang, BUMN telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perekonomian Negara. BUMN sebagai unit ekonomi milik Negara merupakan sektor yang penting peranannya

dalam

membantu

pemerintah

mengimplementasikan

kebijakan

pembangunan yang telah digariskan. BUMN di dalam konteks perekonomian Indonesia mempunyai tempat yang penting, bukan saja eksitensinya secara tersirat 1

Dalam melaksanakan demokrasi tersebut harus memperhatikan etika ekonomi dan bisnis, yang dimaksud agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perorangan, institusi maupun pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktek-praktek monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarahkan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat dan keadilan serta menghindarkan perilaku yagn menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. (Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa).

1 Netty Kesuma: Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Oleh BUMN, 2008. USU e-Repository © 2008

disinggung dalam UUD melainkan juga karena diperlukan inventasi untuk produksi barang dan jasa yang tidak menarik atau terlalu besar untuk dapat dilakukan oleh swasta. Peranan BUMN dalam sistem perekonomian nasional adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dari waktu ke waktu dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan atau perintis sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, serta mempunyai peran strategis sebagai pelaksanaan pelayanan publik dan membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. 2 Dengan demikian BUMN diharapkan dapat berperan baik sebagai perusahaan biasa yang dituntut menghasilkan laba yang sebesar-besarnya seperti perusahaan swasta, maupun sebagai bagian aparatur negara yang dibebani berbagai penugasan oleh pemerintah. Bagi BUMN yang harus menyelenggarakan tugas-tugas menguasai cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, jelas peranannya untuk menjaga stabilitas sangat menonjol. BUMN telah dapat

2

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara khususnya. b. Mengejar keuntungan c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. e. Turut ektif memberi bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.


membuktikan peranannya diwaktu lalu (maupun hingga saat ini), sebagai Agent of Development. Tidak ada usaha swasta menjadi besar tanpa uluran tangan dari BUMN-BUMN. Jadi disamping menjaga stabilitas, BUMN telah berperan dalam pertumbuhan, baik pertumbuhan BUMN sendiri maupun dalam hal menumbuhkan usaha swasta. Sebagai suatu organisasi BUMN memang memiliki sifat yang unik. Di satu pihak, sebagai agen pembangunan dituntut mengemban kebijaksanaan dan program pemerintah, sementara itu disisi lain harus tetap berfungsi sebagai unit usaha komersial yang beroperasi berdasarkan kaedah dan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat sekarang ini peranan BUMN dalam membantu usaha kecil dan koperasi perlu diberdayakan. Peran BUMN untuk mendukung pemberdayaan usaha kecil dan koperasi perlu ditingkatkan dalam rangka menghadapi era globalisasi ekonomi dan era perdagangan bebas serta sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan Internasional seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT), Asean Free Trade Area (AFTA) dan Kesepakatan Perdagangan, Asia Pasific Economi Coorporation (APEC). Untuk mengantisipasi perubahan sistem perekonomian pada masa mendatang, maka kegiatan maupun manfaat BUMN, usaha kecil dan koperasi perlu ditingkatkan agar supaya dapat diberdayakan 3 untuk menghadapi perubahan-perubahan ekonomi

3

Tentang perlu diberdayakan BUMN dan Usaha Kecil, karena pada waktu mendatang kita menghadapi adanya “globalisasi ekonomi” yaitu pada tahun 2003 kita akan terlibat dalam perdagangan bebas (ASEAN), sedangkan pada tahun 2020 kita pun turut serta dalam kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik (APEC). Oleh karena itu akan terjadi perubahan lingkungan ekonomi internasional dan


global tersebut dan juga untuk meningkatkan kemandirian BUMN, usaha kecil dan koperasi dalam merebut peluang bisnis di era perdagangan bebas. Sehubungan dengan hal tersebut perlulah diciptakan iklim yang sehat dan tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi yang saling menunjang antara BUMN dengan Pengusaha kecil dan koperasi, untuk dapat diberdayakan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi secara simultan dari waktu ke waktu yang didukung oleh kebijakan politik ekonomi yang semakin kondusif. 4 Pada kenyataannya, dari ketiga kelompok pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang ada, yang perlu mendapatkan pembinaan dalam rangka pengembangannya adalah usaha kecil dan koperasi. Karena kedua pelaku ekonomi ini secara kuantitatif merupakan jumlah yang paling besar dalam masyarakat, namun secara kualitas jenis usaha kecil dan koperasi relatif masih sangat terbatas baik dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha dan kualitas sumber daya manusia pengelolaannya serta sulitnya akses terhadap informasi dan teknologi, yang mengakibatkan terbatasnya usaha kecil dan koperasi berkembang. Sektor usaha kecil merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi akibat dan dalam rangka perubahan itu kita harus mempersiapkan diri baik berupa sumber daya manusia maupun sarana-sarana BUMN dan Usaha Kecil yang memadai. Moch. Faisal Salam, Pemberdayaan BUMN di Indonesia, (Bandung : Pustaka, 2003) hal. 66 4 Sri Redjeki Hartono, Beberapa Aspek tentang Permodalan Perseroan Terbatas, (Bandung : Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, 2000), hal. 1


dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama masa krisis. Kedudukan yang strategis sektor usaha kecil tersebut karena mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/ menengah antara lain mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar dan menggunakan sumber daya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel. Dengan demikian jelas keberadaan usaha kecil sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi nasional, maka pemerintah membuat suatu arah kebijakan dibidang ekonomi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya usaha kecil, karena usaha kecil berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru di daerah, sekaligus sebagai sarana untuk mendistribusikan peluang kerja, peluang berusaha, dan pemerataan pendapatan. Keuntungan lain dari pengembangan usaha kecil ini adalah kemampuannya menjadi sarana transfer teknologi, keterampilan dan kewirausahaan. Melihat begitu besarnya peranan usaha kecil dan koperasi dalam pembangunan perekonomian rakyat, tetapi usaha kecil dan koperasi dihadapkan kepada berbagai keterbatasan, maka kehidupan usaha kecil dan koperasi perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan dalam pengembangannya. Pengembangan usaha kecil merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang menjadi


sasaran umum Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didalam rancangan pembangunan lima tahun mendatang adalah : 5 1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional. 2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal. 3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya. 4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 6 1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan

lapangan

kerja,

dan

peningkatan

daya

saing;

sedangkan

pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk : 5

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 212 6 Ibid, hal. 212-213


a. memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan b. memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan c. memperluas dan meningkatkan kualitas intitusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan peningkatan lapangan kerja terutama dengan ; a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi. b. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster disektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolahan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif c. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM d. Mengintergrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.


3. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk import, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 4. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk : (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindungnya koperasi dan/ atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders); dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. Dalam upaya pengembangan dan pembinaan usaha kecil ini, pemerintah telah berupaya mengadakan pembinaan melalui program kemitraan maupun pemberian bantuan kredit modal kerja berupa pinjaman modal dengan bunga yang relatif kecil. Sebagai wujud upaya tersebut pemerintah melalui Kementrian Badan Usaha Milik Negara telah mengeluarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-236/MBU/2003, pada tanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan salah satu BUMN yang keberadaannya cukup penting dan sangat menunjang dalam kehidupan perekonomian di daerah khususnya Sumatera Utara, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan Pembinaan dan Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina


Lingkungan, sebagaiman tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-236/MBU/2003 dan Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-433/MBU/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Dana Program Bina Lingkungan (PKBL). Selaku BUMN, PT. Perkebunan Nusantara III yang bergerak pada Core Busines tanaman Perkebunan di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga bertugas sebagai pelaksana Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang diamanatkan Pemerintah selaku pemegang saham melalui Kementriaan BUMN. 7 Upaya tersebut bersifat pembinaan yang dilakukan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di sekitar wilayah PT. Perkebunan Nusantara III. Agar tujuan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dapat tercapai, berdasarkan SE-433/MBU/2003, dibentuk Unit tersendiri yang khusus melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut PKBL) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Berdasar hal itu, Direksi PT. Perkebunan Nusantara III, guna efektivitas pengelolaan Program dimaksud melalui Surat Keputusan No.III.BD/KPTS/R.76/2003 tanggal 1 Desember 2003 tentang struktur organisasi, sasaran tugas organisasi dan

7

Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun 2004, BUMN, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), hal. 1


proses bisnis PT. Perkebunan Nusantara III telah membentuk satu bagian yang khusus mengelola kegiatan pembinaan tersebut yaitu Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dengan adanya upaya pemerintah dalam pengembangan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui BUMN, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembinaan usaha kecil dan koperasi di PT. Perkebunan Nusantara III, guna melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara III di dalam pelaksanaannya dan tindakan apa yang tepat dilakukan guna mengantisipasi berbagai kendala tersebut.

B. Perumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan hukum berkaitan dengan peran BUMN dalam pembinaan usaha kecil dan koperasi ? 2. Bagaimanakah peran PT. Perkebunan Nusantara III dalam membina usaha kecil dan koperasi? 3. Masalah-masalah apakah yang dihadapi dalam melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi ?


C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah : 1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum yang berkaitan dengan peran BUMN dalam pembinaan usaha kecil dan koperasi. 2. Untuk mengetahui tentang peran PT. Perkebunan Nusantara III dalam membina usaha kecil dan koperasi. 3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.

D. Manfaat Penelitian Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan tentang kesiapan perangkat hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh perusahaan BUMN. Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada pemerintah khususnya para pengelola BUMN untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai analisis hukum terhadap perusahaan BUMN dalam pembinaan usaha kecil


dan koperasi di PT. Perkebunan Nusantara III ini belum dilakukan dalam topik permasalahan yang diteliti. Jadi penelitian ini dapat dikatakan asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikankritikan yang sifatnya membangun.

F. Kerangka Teori Di Indonesia keberadaan BUMN sebagai salah satu soko guru perekonomian, keberadaan landasan hukum yang kuat yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara”. Dalam penjelasan pasal tersebut juga dikemukakan bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada ditangan orang seorang. Berdasarkan ketentuan tersebut, segala yang menyangkut bentuk-bentuk BUMN dan lingkup usahanya berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud. 8 . BUMN merupakan wujud nyata investasi negara dalam dunia usaha dengan tujuan mendorong dan memicu perkembangan perekonomian negara, sebagaimana sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan BUMN lima tahun mendatang adalah meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki

8

Makmun Sya’dullah, Potret Kinerja Perusahaan BUMN, Majalah Bank dan Manajemen, Edisi Maret-April 2005 No. 65


pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara. Pentingnya mengoptimalisasikan kinerja perusahaan BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat disebabkan belum terpisahnya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagaian besar BUMN dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh di seluruh BUMN. Di samping itu BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan

perekonomian

nasional

guna

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, Swasta dan Koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. 9 Perusahaan BUMN dipandang memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi. Oleh karena itu pemerintah melalui peraturan-peraturannya telah mengamanatkan BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Jika pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi merupakan penekanan terhadap pengembangan pertumbuhan dan peningkatan kemampuan usaha kecil dan 9

Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, hal.37


koperasi sebagai sarana baru pembangunan ekonomi dan untuk mewujudkan pemerataan, maka pelaksanaan pengembangan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh BUMN merupakan kebijakan yang mempunyai arti penting untuk mewujudkan hubungan hukum antara usaha kecil dan koperasi dengan BUMN yaitu antara hukum yang berkaitan dengan pembinaan oleh BUMN dengan hukum yang secara nyata berlaku serta kemungkinan perbuatan hukum dalam pembinaan usaha kecil dan koperasi. Atas dasar pertumbuhan hukum yang demikian adalah sesuai dengan uraian sebagai berikut : 10 “… hukum itu adalah suatu karya yang terhadap suatu perhubungan tertentu masih meminta pelaksanaan ... Jadi menurut logika karya itu adalah suatu karya “in future

tense”

karya

yang

masih

menghendaki

pelaksanaannya.

Pertama

konsekuwensinya ialah bahwa hukum positif dalam artian berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu masyarakat tertentu ... Adalah Ius Constituendum dan bukan Ius Constitutum”. Pendapat di atas perlu dihubungkan dengan pandangan yang lazim dibidang ilmu pengetahuan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini : 11 Susunan hukum sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum), setelah dirumuskan menjadi hukum yang berlaku dalam Undang-Undang (ius constitutum), dan dalam keadaan tertentu masih harus dilaksanakan sebagai hukum 10

MM. Djojodiguno, dikutip oleh Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana, Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yokyakarta : Liberty, 1968) hal. 18-19. 11 Ibid


yang nyata-nyata berlaku (ius operatum). Ketiga jenis hukum tersebut memang perlu dibedakan adanya, dan mempunyai tempat yang penting dalam menegakkan hukum dan pembangunan hukum. Dalam hukum modern, peraturan pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh BUMN dinamakan peraturan dan pranata Hukum Ekonomi (dalam arti luas) atau droit de I’Economie yaitu peraturan pranata hukum yang berisi kebijaksanaan untuk mengarahkan kehidupan ekonomi kesuatu arah yang tertentu, dalam hal pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh BUMN kearah pemerataan dan keadilan. Marc Galenter menguraikan ciri-ciri hukum modern itu terdiri dari 11 (sebelas) karakteristik, antara lain adalah hukum itu lebih bersifat territorial dari personal dalam arti penerapannya tidak terkait pada kasta, agama, atau ras tertentu; sistem diorganisir secara hierarkis dan birokratis; sistem itu juga rasional, yang artinya teknik-tekniknya dapat dipelajari dengan menggunakan logika dari bahanbahan hukum yang tersedia dan disamping itu hukum dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana menggarap masyarakat, tidak dari kualitas formalnya; hukum itu bisa diubah dan bukan merupakan sesuatu yang teramat kaku; eksistensi hukum dikaitkan pada (kedaulatan) negara. Di lain pihak Lawrence M. Friedman menonjolkan kultur hukum sebagai sarana untuk mencirikan hukum modern. Sebagaimana diketahui kultur hukum itu adalah suatu konsep yang mengandung arti nilai-nilai serta sikapsikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Akhirnya dalam konteks hukum modern modern ini Sacipto Raharjo membuat kategori hukum yang modern sebagai berikut, yaitu : mempunyai bentuk tertulis, hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah


dan hukum itu merupakan instrument yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat. 12 Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dalam pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, BUMN dapat menyisihkan sebahagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan melalui program kemitraan dan program bina lingkungan yang lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri No. KEP-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 13 Dengan adanya program kemitraan dan program bina lingkungan, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN diharapkan bahwa dengan adanya mobilisasi dana pada usaha-usaha kecil tersebut kemudian diharapkan produksi akan bertambah, keuntungan perusahaan meningkat, serta terjadinya pengembangan usaha yang pada akhirnya pendapatan usaha kecil akan meningkat. Peningkatan pendapatan usaha kecil ini sekaligus akan memberikan dampak multiplier pembangunan ekonomi di wilayah bersangkutan.

12

Marc Galenter, Modernisasi Sistem Hukum, dalam Wyron Weinered, Modernisasi Dinamika Pertumbuhan, (Yogyakarta, Gajahmada Universitas Pres, 1980), hal. 102-104, lihat Sacipto Raharjo, Modernisasi dan Perkembangan. Kesadaran Hukum Masyarakat, Hukum 6 (Tahun Kelima 1979), hal.133-134 serta Sutjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni 1982), hal.213-214. 13 Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program Bl adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dan dari bagian laba BUMN (Pasal 1 butir 3 dan 4 KEP Men BUMN No.KEP-236/MBU/2003)


Kebijakan pemerintah untuk menyisihkan dana laba BUMN menunjukkan adanya political will yang baik khususnya bagi usaha kecil dan koperasi, karena secara kuantitas jumlah usaha kecil dan koperasi cukup banyak dan heterogen, tetapi dari segi kualitas masih belum memadai dalam arti belum mampu memanfaatkan resouces secara optimal, akibat tingkat menajemen dan teknologi yang dikuasai masih belum memadai pula. Oleh karena itu, kemitraan antara sektor BUMN selaku pelaku ekonomi yang posisinya sudah kuat, dengan usaha kecil dan koperasi yang posisinya masih lemah merupakan sesuatu “sindikasi” yang saling melengkapi dan saling memberi manfaat atau keuntungan. Usaha Kecil dan Koperasi sebagai bagian integral dari usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang “melalui usaha kecil dapat memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat, mewujudkan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas nasional, keuangan di bidang ekonomi”. 14 Berdasarkan hal tersebut, maka kehidupan usaha kecil dan koperasi perlu dilindungi dan diberdayakan dengan memberi dasar hukum bagi pemberdayaan usaha kecil dan koperasi dengan dibentuknya Undang-Undang tentang usaha kecil yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1995.

14

Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung : Citra Aditya, 2000), hal. 53


Sudah menjadi komitmen pemerintah dan semua pihak yang terkait, bahwa usaha kecil dan koperasi harus terus diupayakan menjadi bagian yang penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian bangsa, oleh karenanya upaya-upaya pengembangan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh perusahaan BUMN merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Teori yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan adalah teori Corporate Social Responsibility. (CSR) atau disebut juga tangung jawab social perusahaan. Suatu bisnis tidak hanya dijalankan dengan modal yang berupa uang saja, tetapi juga dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang baik disertai dengan tanggung jawab dan moralitas perusahaan terhadap stakeholders dan masyarakat. 15 Konsep tanggung jawab social perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan, bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia, sebagaimana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaan pun perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya. 16 Suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat serta

15

I. Nyoman Tjager, dkk, Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi komunitas Bisnis Indonesia, (Jakarta : Forum For Corporate in Indonesia (FCGI), Prenhallindo, 2003), hal. 142. 16 A Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hal. 122.


lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi. 17 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat masyarakat. Bagaimanapun di kalangan industri kini sudah sangat jauh berkembang kesadaran baru bahwa usaha mencari laba mereka tidak hanya perlu memperhatikan kepentingan pemilik (Owner), pemegang saham (Stockholder atau Shareholder), ataupun pemodal (investor) semata-mata, tetapi juga wajib memikirkan pihak-pihak lain yang terkena dampak tersebut, yang lazimnya disebut stakeholder. 18 Segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan harus membawa kebaikan bagi segenap perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan juga harus mampu bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari keputusan tersebut. Mengingat karakteristik usaha kecil dan koperasi, khsusnya yang menyangkut aspek kapital, skala usaha serta kemampuan personalia yang berbeda dengan usaha skala menengah/ besar (dalam hal ini BUMN), seyogyanya perlakuan, prosedur dan 17

Ibid, hal 126. Bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis, jadi dengan kata lain, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial adalah dengan tidak mempertimbangkan untung atau rugi ekonomis. Perhatikan K. Bartens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta : Kanisius, 2000) hal. 296. 18 Alois A. Nugroho, Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001) hal. 6


persyaratan pembinaan bagi usaha kecil dan koperasi perlu dirancang sesuai dengan sifat usaha kecil dan koperasi dengan harapan pembinaan tersebut bisa efektif. Terakhir yang tak kalah pentingnya dijadikan landasan dalam tulisan ini adalah bagaimana pentingnya ”Legal Culture” (budaya hukum) suatu masyarakat sebagai salah satu unsur berjalannya sistem hukum, disamping substansi dan aparatur hukum. Freidman mengartikan budaya hukum sebagai pandangan masyarakat terhadap hukum, bagaimana peranan hukum dalam masyarakat dan harapan-harapan serta sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Bila diumpamakan sistem hukum sebagai suatu pabrik, substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan adalah produk yang dihasilkan, aparatur adalah mesin yang menghasilkan produk tersebut dan Legal Culture (budaya hukum) adalah orang yang menjalankan mesin tersebut. Dialah yang menentukan kapan mesin itu dihidupkan dan dimatikan dan menghasilkan produk apa. 19

G. Metode Penelitian 1. Sifat dan Materi Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya penulis hanya ingin menggambarkan analisis terhadap pembinaan usaha kecil dan koperasi di PT. Perkebunan Nusantara III.

19

Erman Rajagukguk, Masalah-masalah Hukum Bisnis menyongsong Abad XXI : Reformasi Hukum Indonesia dan Peranan Para Manager, Kuliah perdana Program Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 04 September 1999.


Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Mengutip istilah Ronald Dworkin, penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judical process). 20 Artinya bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen untuk pembinaan usaha kecil dan koperasi di PT. Perkebunan Nusantara III. Sedangkan penelitian hukum sosiologis diterapkan sebagai alat pembantu untuk melihat pelaksanaan dari pada Kep-Men No.236/MBU/2003 terhadap perusahaan BUMN dalam pembinaan usaha kecil dan koperasi di PT. Perkebunan Nusantara III serta akan melihat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan. Kemudian untuk menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data secara mendalam. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan Pejabat Usaha Kecil dan Koperasi di PTP Nusantara III.

20

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah Disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hal. 1


2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara III yang berlokasi di Kota Medan Sumatera Utara. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan Pembinaan dan Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai mana tertuang dalam SE. Menteri BUMN Nomor : Kep236/MBU/2003 dan SE. Menteri BUMN Nomor : SE. 433/MBU/2003.

3. Sumber Data Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen pemerintah. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan

bahan-bahan

guna

melengkapi

dan

menunjang

bahan-bahan

kepustakaan dan dokumen. a. Bahan kepustakaan dan dokumen. Sumber data kepustakaan dan dokumen diperoleh dari : 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, diantaranya adalah : Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN kemudian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMN, Usaha Kecil dan Koperasi.


2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian lain-lain yang relevan dengan penelitian ini. 3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dieprgunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian. 21

b. Penelitian Lapangan Penelitian yang dilaksanakan merupakan upaya memperoleh bahan-bahan langsung berupa dokumentasi dari instansi-intansi yang berwenang dan terkait dengan pembinaan usaha kecil dan koperasi dalam hal ini yaitu PT. Perkebunan Nusanatara III. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian lapangan ini adalah ; Pejabat PTP Nusantara III dan perusahaan kecil binaan PT Perkebunan Nusantara III.

4. Alat pengumpulan data Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi

21

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 194-195


dan menganalisis literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya dengan cara memfotocopy, menyalin atau memindahkan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan kepada Pejabat PT. Perkebunan Nusantara III seputar materi penelitian dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

5. Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan sehinggga sampai pada suatu kesimpulan yang akan menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian. 22

22

Ibid, hal. 196


BAB II DASAR HUKUM BUMN DALAM PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI

Pengertian dan Peranan BUMN BUMN merupakan wujud nyata investasi negara dalam dunia usaha dengan tujuan untuk mendorong dan memacu perkembangan perekonomian negara. Kehadiran BUMN dalam perekonomian Indonesia bermula pada tahun 1950an, manakala perusahaan-perusahaan Belanda di Nasionalisasikan. Karena milik Negara, pemerintah memberikan keistimewaan dan perlindungan terhadapnya. Sejak itu BUMN-BUMN mendominasi kancah bisnis di dalam negeri. Keberadaan BUMN di Indonesia dilatarbelakangi oleh pemikiran para Founding fathers dalam menyusun UUD RI untuk memasukkan perihal usaha Negara di dalam suatu pasal, yaitu pasal 33 yang menetapkan tiga pelaku ekonomi di dalam perekonomian nasional. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 23 BUMN terdiri dari Perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum), BUMN adalah kekayaan Negara yang

23

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 Butir 1


dipisahkan dan dikelola berdasarkan mekanisme koorporasi, aset BUMN adalah aset/barang milik BUMN bukan aset/barang milik Negara. 24 Sebagai Persero BUMN mempunyai ciri-ciri yaitu pertama, berstatus sebagai Badan Hukum Perdata, kedua, hubungan usahanya diatur menurut Hukum Perdata, ketiga, makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan, keempat, modal secara keseluruhan atau sebagian adalah milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan kemungkinan adanya joint atau mixed enterprise dengan pihak swasta atau nasional atau asing serta dimungkinkan adanya penjualan saham perusahaan Negara, kelima, sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri untuk mencari keuntungan dalam arti tanpa memperoleh fasilitas Negara, keenam, dipimpin oleh suatu Direksi yang mempunyai keahlian di dalam pengetahuan teknis seusai bidang usaha Persero, ketujuh, pegawainya berstatus sebagai perusahaan swasta biasa, kedelapan, pengangkatan Komisaris dan Direksi berdasarkan atas keahlian dan kemampuan, bukan atas jabatan pemegang saham dalam suatu perusahaan. Sebagai Perum BUMN mempunyai ciri-ciri yaitu pertama, melayani kepentingan umum sekaligus untuk memupuk keuntunganj. Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektifitas, dan ekonomis, cost accounting principles dan management effect vennes serta bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat atau nasabah, kedua, berstatus Badan Hukum dan diatur berdasarkan undang-undang, ketiga, pada umumnya bergerak dibidang jasa vital atau public 24

Herman Hidayat, Harry Z. Soeratin, Peranan BUMN Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada Sosialisasi Peranan BUMN, di Universitas Amir Hamzah, Medan tanggal 9 April 2005


utilitites, keempat, mempuntai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta, untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak dan hubungan dengan perusahaan lain. 25 BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dipunyai oleh badan usaha lain yang dirumuskan sebagai “ “A corporation clothed with the power of government but possessed the flexibility an initiative of a private enterprise” (Suatu badan yang berbaju pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta). Disinilah letak keampuhan lembaga BUMN. 26 BUMN adalah public enterprise yakni sebagai unsur pemerintah (public) dan sebagai unsur bisnis (enterprise). Sebagai public enterprise ada tiga makna terkandung di dalamnya, yakni : public purpose, public ownership dan public control. Dari ketiga makna, public purpose lah yang menjadi inti dari konsep BUMN. Public purpose ini dijabarkan sebagai hasrat pemerintah untuk mencapai cita-cita pembangunan (sosial, politik dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan Negara. Dalam hubungan inilah BUMN sering dilukiskan sebagai alat untuk pencapaian tujuan nasional. 27 Peranan BUMN erat berkaitan dengan berbagai tujuan yang perlu dicapai BUMN, seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 yang meliputi kedua BUMN yaitu Persero dan Perum. 25

Ibid, Hal 3. Panji Anaraga, BUMN, Swasta dan Koperasi (Jakarta : Pusataka Jaya, 2002), Hal 2 27 Ibid, Hal 2 – 3 26


Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan,

manufaktur,

pertambangan,

keuangan,

pos

dan

telekomunikasi,

transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara. Dengan demikian peran BUMN dalam usaha menyediakan barang maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi, oleh pemerintah menjadi tugas BUMN dengan melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

B. Usaha-Usaha Pemberdayaan dan Kinerja BUMN dalam Perekonomian Masyarakat 1. Usaha-Usaha Pemberdayaan BUMN Sejak tahun 1969, peranan BUMN dalam menunjang pembangunan nasional semakin meningkat sejalan dengan pelaksanaan pembangunan. Namun pada masa orde baru kinerja BUMN sangat memprihatinkan. 28 Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. 29

28 29

Makmur Sya’deillah, Op. Cit, Hal 45 Penjelasan Undang-Undang No. 19 tahun 2003, tentang BUMN, Hal 38


Dalam rangka memberdayakan BUMN, penataan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN telah dilakukan pemerintah sejak waktu yang lalu. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan penataan terhadap peraturan perundangan yang mengatur BUMN. Berbagai peraturan perundangan telah diberlakukan, seperti Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dan badan usaha Negara yang ada. Selanjutnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang di dalam Undang-undang ini, BUMN disederhanakan bentuknya menjadi 3 (tiga) bentuk usaha Negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan. Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, pemerintah membuat pedoman pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, tentang Persero, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, tentang Perum dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perjan. Namun berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tersebut masih belum memberi landasan hukum yang kuat di dalam pengembangan badan usaha Negara sejalan dengan perkembangan dunia korporasi. Berdasarkan kenyataan tersebut dan memperhatikan amanat TAP MPR No. IV/MPR/1999, maka dipandang


perlu untuk menetapkan undang-undang baru yang mengatur BUMN secara lebih komprehensif dan sesuai dengan pembangunan dunia usaha. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang tersebut dimaksud untuk memenuhi visi pengembangan BUMN dimasa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan

berlandaskan

pada

prinsip

efisiensi

dan

produktivitas

guna

meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, juga untuk menata dan mempertegas peran, lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintahn sebagai regelator.30 Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan perekonomian dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan berbagai korporasi dan profesionalisme melalui pembenahan dan pengawasan BUMN yang dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), serta melakukan restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya dan menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMN.

30

Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2003, tentang BUMN, Hal 43


Ke depan, upaya peningkatan kinerja BUMN yang semakin sehat, efisien serta berdaya saing tinggi menjadi penting guna memberikan sumbangan yang makin besar pada kemajuan Negara maupun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sebagaimana sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan BUMN lima tahun mendatang yang dituangkan dalam arah kebijakan pengelolaan BUMN, Pada : 31 1. Melakukan koordinasi dengan departemen/instansi terkait untuk penataan kebijakan industrial dan pasar BUMN terkait. Hal ini diperlukan dalam kerangka reformasi BUMN yang menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan internal BUMN saja tidaklah cukup, keberhasilan pengelolaan BUMN harus disertai dengan kebijakan secara sektoral. 2. Memetakan BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN public service obligation (PSO) dan kelompok BUMN komersial (business oriented), sehingga kinerja BUMN tersebut dapat meningkat dan pengalokasian anggaran pemerintah akan semakin efisien dan efektif, serta kontribusi BUMN dapat meningkat. 3. Melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi BUMN tersebut. Langkah restrukturisasi ini dapat meliputi restrukturisasi manajemen, organisasi, operasi dan sistem prosedur, dan lain sebagainya.

31

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005, Op. Cit, Hal 220-221


4. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMN PSO maupun BUMN komersial, dan 5. Melakukan sinergi antar-BUMN agar dapat meingkatkan daya saing dan memberikan multiplier effect kepada perekonomian Indonesia. Resource based economic yang memberikan nilai tambah akan ditumbuhkembangkan. Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam program pembangunan yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja BUMN. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah : 1. Penyelesaian upaya pemetaan fungsi masing-masing BUMN, sehingga fungsi BUMN terbagi secara jelas menjadi BUMN PSO dan BUMN komersial. 2. Pemantapan upaya revitalisasi BUMN, antara lain melalui penerapan GCG dan Statement of Corporate Intent (SCI) serta kontrol kinerja yang terukur, dan 3. Pemantapan pelaksanaan restrukturisasi BUMN. Selama ini kinerja dan kondisi BUMN Indonesia masih buruk, sehingga memerlukan perbaikan maupun penyehatan. BUMN masih harus terus diberdayakan sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal bagi kemakmuran seluruh rakyat Inonesia. Sebenarnya tujuan BUMN untuk lebih diberdayakan adalah : 1. Untuk lebih mengoptimalkan aset Negara yang dikuasai untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya melalui konsep yang telah dicetuskan yaitu restrukturisasi oleh privatisasi dalam arti seluas-luasnya.


2. Untuk meningkatkan perannya sebagai pendukung perekonomian nasional yang dapat menberikan kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dalam bentuk pajak maupun deviden. 3. Agar mampu berperan sebagai sarana dan prasarana untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, yang berjiwa kepemimpinan untuk membawa dunia usaha nasional menuju keberhasilan. 4. Sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan ekonomi, melalui peranannya dalam melakukan berbagai aliansi baik dalam tingkat nasional maupun tingkat global, termasuk menciptakan kemitraan dengan pengusaha kecil, pengusaha menengah maupun koperasi. 32

2. Kinerja BUMN Dalam Perekonomian Masyarakat BUMN merupakan wujud nyata investasi Negara dalam dunia usaha dengan tujuan untuk mendorong dan memacu perekonomian Negara. Peran BUMN dalam penyelenggaraan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Namun dalam pelaksanaan perannya BUMN belum optimal. Selama ini manajemen pada sejumlah BUMN menunjukkan adanya campur tangan birokrasi pemerintah pada pengelolaan perusahaan. Karena adanya campur tangan itu maka timbul biaya-biaya dalam bentuk konsekuensi keuangan dan biaya yang berupa merosotnya profesionalisme dan pertanggungjawaban dari para manejer perseroan. Dengan kondisi seperti ini maka sering terjadi benturan antara kebijakan 32

Indra Bastian , Privatisasi di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), Hal 162


pemerintah sebagai penguasa dengan kebijakan teknis operasional yang telah disusun oleh pihak manajemen BUMN sebagai pengelola. Pada Critical Moment inilah maka dirasakan adanya kendala operasional serta kendala dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen sehingga akan mempengaruhi kinerja dari kemampuan bersaing BUMN. Program pembenahan dan penyehatan BUMN mendapat prioritas utama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, telah berdampak buruk terhadap perekonomian nasional termasik kinerja BUMN. Dalam mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, pemerintah berupaya meningkatkan peranan BUMN yang terkesan kurang maksimal dan lamban. Ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN. Salah satunya dengan melakukan proses privatisasi. Namun karena kondisi BUMN belum sepenuhnya bagus maka sebelum melangkah ke privatisasi pemerintah akan melakukan langkah restrukturisasi dilakukan untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan melalui penajaman focus bisnis, perbaikan skala usaha dan penciptaan core copetencies business. Langkah restrukturisasi itu memang sangat diperlukan dengan tujuan memperbaiki kinerja BUMN agar layak dijual (marketable). 33 Masih terdapat BUMN yang secara ekonomi tidak berjalan efisien. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya sistem pengelolaan perusahaan dalam 33

Ibid, Hal 178


perusahaan BUMN itu. Bila dibiarkan kondisi seperti itu menyebabkan besar kemungkinannya bahwa BUMN akan menjadi penyebab persoalan besarnya beban yang

ditanggung

langsung

oleh

negara

dalam

upaya

mempertahankan

pengelolaannya. Untuk mengatasi persoalan itu tidak dapat hanya mengandalkan peran Demand-Side seperti hukum, regulasi atau tekanan masyarakat, tetapi harus juga memerankan Supply-Side, yaitu dengan cara menyusun standar etika bisnis dan direktur BUMN harus pula mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkannya. Untuk

mengatasi

lemahnya

pengelolaan

BUMN,

pemerintah

telah

mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencoba untuk mengadopsi beberapa prinsip good corporate governance. Hal ini dinyatakan jelas pada Pasal 36 ayat (1) UU BUMN yang manyatakan bahwa Perum dalam menyelenggarakan usahanya harus berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (3) UU BUMN yang mewajibkan direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,

efisiensi,

transparansi,

kemandirian,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban serta kewajaran. Salah satu prinsip profesionalisme dan transparansi tersebut kemudian tertuang dalam pasal 16 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (4) UU BUMN yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi yang telah lulus uji kelayakan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi. Sedangkan independensi dan kemandirian dari Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawasdiatur


dalam Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 53 UU BUMN yang melarang mereka untuk memegang jabatan rangkap. Pasal 21 – 23 jo. Pasal 49 – 51, Pasal 32, Pasal 54, Pasal 61 lebih lanjut mengatur mengenai pertanggungjawaban Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas. Sementara itu untuk menjamin akuntabilitas, UU BUMN mewajibkan pembentukan Komite Audit dan Komite lainnya (Pasal 70) serta mewajibkan adanya auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan (Pasal 71). Selanjutanya dalam Pasal 72 – 86 tentang restrukturisasi dan privatisasi yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan badan usaha terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang dilaksanakan melalui restrukturisasi dan privatisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan, dan professional sehingga badan usaha dapat memberikan produk layanan terbaik dan memberikan manfaat kepada masyarakat/negara. Di samping itu UU BUMN juga telah menjamin dan mengatur adanya social responsibility dari BUMN. Hal ini tertuang dalam Pasal 87 ayat (2) yang mengijinkan pembentukan serikat kerja sebagai wadah penyaluran aspirasi dari karyawan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Pasal 88 ayat (1) juga memberikan kepastian kepada BUMN untuk menyalurkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sedangkan Pasal 90 mengatur mengenai donasi untuk amal dan tujuan sosial. Terlihat bahwa secara umum UU BUMN memang telah mengadopsi beberapa ketentuan dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Namun, perlu kita cermati bahwa ketentuan diatas hanyalah bersifat umum dan perlu penafsiran serta


pengimplementasian lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan baik dan ditingkat lapangan juga penting untuk menjaga penyalahgunaan BUMN dan untuk mengukur kinerja BUMN itu sendiri.

C. Pengertian Usaha Kecil dan Koperasi Usaha kecil sebagai wadah usaha bagi sebagian besar masyarakat merupakan usaha yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dan memberikan andil besar serta menduduki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Kedudukan usaha kecil sangat penting dalam mewujudkan pembangunan perekonomian nasional suatu negara. Hal ini telah disadari dimana-mana, tidak saja dinegara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negaranegara maju semacam Amerika Serikat. Di Amerika Serikat dari 5,5 juta usaha yang telah berjalan lancar, ternyata 95 % merupakan usaha kecil. Di Indonesia sendiri data semacam itu belum ada, tetapi menurut perkiraan banyak pengamat, tidak kurang dari 90 % usaha Indonesia adalah usaha kecil, dan menurut catatan Kementrian Negara Koperasi dan UKM di Indonesia terdapat 41 juta usaha kecil. 34 Besarnya perhatian pemerintah terhadap usaha kecil dapat kita lihat seperti di Amerika Serikat sebuah negara maju, telah membentuk suatu lembaga yang tugasnya khusus membantu lancarnya pengembangan usaha kecil yaitu Lembaga Administrasi Usaha Kecil (Small Business Administration). Di Australia bila seorang rakyat kecil 34

Singgih Wibowo, dkk, Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil, Penebar Swadaya, 2000, Jakarta, hal. 1 dan menurut Cat Komerterian Masyarakat Koperasi & UKM, di Indonesia terdapat 41 juta usaha kecil. http : //pikiran-rakyat.com/ cetak/ 2005 Tanggal 10 Desember 2005.


yang ingin membuka usaha, uluran tangan yang antusias akan diberikan, berbagai peluang ditawarkan, bahkan modal usaha pun dibantu. Di Bangladesh, 80 % uang yang beredar dinegara tersebut dikelola Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengembangkan berbagai jenis perekonomian rakyat. 35 Di Indonesia untuk mengembangkan usaha kecil ini pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan, diantaranya menciptakan berbagai fasilitas mulai dari perkreditan sampai dengan upaya memecahkan masalah pemasaran dan berbagai keringanan serta kemudahan, disediakan pemerintah untuk merangsang dan membina usaha kecil. Keberadaan dan kedudukan usaha kecil di tengah-tengah kehidupan usaha telah mendapat tempat dan perhatian di dalam masyarakat. Karena usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja, ikut melancarkan peredaran perekonomian negara dan juga mampu berdampingan dengan perusahaan-perusahaan besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha kecil juga berfungsi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi khususnya. Begitu besarnya kedudukan dan peran usaha kecil di dalam pertumbuhan perekonomian rakyat, maka keberadaan usaha kecil perlu diberdayakan dan dilindungi dengan suatu kekuatan hukum yang dibutuhkan untuk mengatur tentang usaha kecil yaitu dengan Undabng-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

35

Hanif, Iswar Syaputra, dkk, Usaha Kecil dan Mikro di Tengah Arus Globalisasi, Bitra Indonesia, hal.vii


Dengan adanya Undang-undang tentang Usaha Kecil ini, para pengusaha kecil dapat meningkat kiprahnya dalam pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil dan koperasi dalam menumbuhkan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil dan koperasi mampu tumbuh dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam penjelasan Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tersebut, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil dalam pasal ini meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil (small Business) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kreteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang usaha kecil. Oleh Small Business Administration Amerika (Lembaga Administrasi Usaha Kecil di Amerika) dinyatakan bahwa yang dikatakan bisnis kecil ialah 1. Sebuah pabrik yang didirikan dan dijalankan oleh beberapa karyawan. 2. Usaha grosir dengan jumlah penjualan kurang dari US $200.000 setahun 3. Usaha toko eceran, perusahaan konstruksi, usaha jasa dengan jumlah penghasilan setahun dari US $50.000. 36 Lain lagi pengertian yang diberikan oleh commite for Economic Development, yang menggunakan ciri-ciri sebuah bisnis kecil ialah : 1. Manajemennya dilakukan secara bebas, biasanya pemilik langsung menjadi manejer. 36

Buchari Alma, Pengantar Bisnis, CV. Alfa Beta, Bandung, 1998, hal. 93


2. Modal berasal dari pemilik atau kelompoknya. 3. Daerah operasinalnya bersifat lokal dan si pemlik bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi. 4. Dalam usaha industri ukuran besar dan kecil itu sangat relatif suatu bisnis dikatakan kecil jika dibandingkan bisnis yang sejenis. Potret usaha kecil pada umumnya adalah merupakan usaha keluarga dengan modal yang terbatas; tidak memiliki manajemen dan perencanaan usaha yang jelas; menggunakan teknologi dan peralatan yang sederhana; tidak memiliki akses pemasaran langsung kepada konsumen; egois dan kurang memiliki rasa kebersamaan; kurang memiliki komitmen dan etika bisnis; tidak memiliki kemandirian dalam berusaha (tingkat ketergantungannya tinggi); umumnya berasal dari masyarakat yang tidak memiliki budaya bisnis (masyarakat agraris) sehingga kurang memiliki wawasan bisnis; serta minim dan kesulitan untuk mengakses berbagai informasi. 37 Dari potret dan ciri-ciri tersebut, dan di tengah-tengah persaingan usaha yang sangat ketat sebagaimana yang terjadi saat ini usaha kecil pada hakikatnya belum layak disebut pengusaha. Mengenai batasan kreteria suatu usaha diklasifikasikan menjadi usaha kecil pada awalnya dieprgunakan berbagai ukuran. Ada yang menggunakan ukuran jumlah penjualan tahunan dan jumlah gaji pekerja. Ada juga yang menggunakan jumlah pekerja, besarnya tenaga listrik yang dipakai dan besarnya modal yang ditanam, bahkan jenis pembeli dan daerah pemasaran sering dijadikan patokan. 37

Http : / / pikiran – rakyat.co./ cetak tanggal 10 Desember 2005.


Di Indonesia, dahulu usaha yang digolongkan kecil jika menggunakan tenaga listrik 5 KVA atau menggunakan tenaga kerja 50 orang. Kemudian digunakan ukuran modal untuk menentukan besar kecilnya usaha. Perusahaan dikatakan kecil jika : a. Usaha perdagangan atau jasa yang dijalankan memiliki modal yang tidak lebih dari Rp. 40 juta (empat puluh juta rupiah). b. Usaha produksi/ industri atau jasa konstruksi yang mempunyai modal tidak lebih dari Rp. 100 juta (seratus juta rupiah). Ciri-ciri lain yang dapat digunakan sebagai ukuran apakah suatu usaha tergolongan kecil : a. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum, b. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok, c. Usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang, d. Usaha tidak memiliki karyawan, e. Modalnya dikumpulkan dari tabungan milik pribadi, atau f. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. 38 Secara umum pengertian perusahaan kecil mengacu pada ciri-ciri : a. Manajemen berdiri sendiri : Pada umumnya para manajer perusahaan kecil adalah juga pemilik. Dengan predikat yang disandang, mereka memiliki kebebasan luas untuk bertindak dan mengambil keputusan.

38

Singgih Wibowo, dkk, Op.cit, hal 3.


b. Investasi modal terbatas, pada umumnya modal perusahaan kecil disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik karena jumlah modal yang diperlukan relatif kecil dibandingkan modal yang diperlukan perusahaanperusahaan besar. c. Daerah operasinya lokal. Dalam hal ini majikan dan karyawan tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan dengan letak perusahaan. Meskipun demikian, tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat. Sering kali dijumpai pemasaran perusahaan kecil bahkan mencapai lingkungan nasional. d. Ukuran secara keseluruhan relatif kecil (penyelenggaraan dibidang operasinya tidak dominan). 39 Sedang kriteria tentang usaha kecil menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995, disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut yaitu : 1. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau, b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). c. milik warga negara Indonesia. d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 39

M. Fuad, dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal.53-54


e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi. 2. Kriteria sebagaimana dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya dapat diubah dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e, Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tersebut jelas Koperasi telah dikategorikan sebagai usaha kecil. Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan atau rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus; oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu. Secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu Cum yang berarti dengan dan Aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah Co dan Operation, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperative Vereneging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari kata Co Operation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Apabila dirujuk kepada Undang-undang No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 butir 1, disebutkan : “Koperasi adalah badan usaha yang


beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang didalam Pasal 2 Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Asas kekeluargaan adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Menurut Nindyo Pramono sebagaimana dikutip dalam buku R. T. Sutantya Rahardja H, mengatakan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 40 Dari pengertian di atas maka Koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi di beri peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, dimana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.

40

Nindyo Pramono sebagaimana dikutip dalam Sutantya Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 2.


2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota. 3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak boleh ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga. 4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan. 6. Koperasi berprinsip mandiri. Ini megandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.


Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 dinayatakan bahwa koperasi adalah bangun perusahaan yang sesuai dengan perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukannya sebagai soko guru perekonomian nasional. 41 Menurut Made Kembar Sri Budhi M. P koperasi sangat sesuai dengan gerakan perekonomian rakyat, sesuai dengan amanat UUD 1945 koperasi merupakan salah satu unit usaha yang direkomendasikan, koperasi berlandaskan kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 42 Adapun yang menjadi tujuan, fungsi dan peran koperasi didalam Undangundang No. 25 Tahun 1992 dapat diuraikan sebagai berikut : 43 a. Koperasi Indonesia berusaha membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya. b. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran. c. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai badan usaha yang mengutamakan usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, maka dalam kegiatan usahanya koperasi berusaha mempersatukan usaha bersama tersebut dengan baik.

41

Menurut Bung Hatta UUD 1945 Pasal 33 memandang koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia dan apabila dipelajari betul isi Pasal itu, tampaklah bahwa daerah perekonomian Indonesia pada permulaannya dibagi dalam 3 bagian yang pertama dan yang dianggap terpenting adalah koperasi. Dalam Sri Edi Swasono, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, (Jakarta : UI Press, 1987), hal. 70. 42 Http ://www.balipost.co.id/ balipostcetak/ 2005 Tanggal 09 Desember 2005. 43 Sutantya Rahardja Hadikusuma, Opcit, hal. 39.


d. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan taraf hidup para anggotanya, kemudian setelah kebutuhan para anggotanya tercukupi, koperasi berusaha untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. e. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat. f. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Koperasi dapat memberikan kemampuan yang besar untuk dapat mempertinggi kesejahteraan rakyat banyak. g. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Dalam perannya sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi dituntut berperan menyeluruh disemua lapangan usaha dan mampu menjangkau sektorsektor ekonomi vital yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, karenanya koperasi harus mampu bersaing secara positif dan objektif dengan badan-badan lainnya yang ada. h. Koperasi

Indonesia

dapat

berperan

serta

dalam

membangun

tatanan

perekonomian nasional. i. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat pembina insan masyarakat, untuk memperkokoh kedudukan bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Tujuan, fungsi dan peran tersebut hanya dapat tercapai jika koperasi sendiri betul-betul melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Dalam penjelasan dari Pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, diuraikan bahwa


prinsip koperasi adalah merupakan satu-kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Koperasi Indonesia dapat bergerak disegala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak (rakyat), seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya. Namun demikian, dalam menjalankan koperasi ini harus lebih mengutamakan arah pada bidang-bidang usaha yang bekaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, untuk menunjang usahanya maupun kesejahteraannya. Oleh karenanya itu pengelola usaha koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif dan efisien. Dalam arti koperasi harus memilih kemampuan dalam mewujudkan pelayanan usaha, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggotanya, dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Koperasi sebagai wahana ekonomi yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), bukan semata-mata wadah kegiatan ekonomi, tetapi juga wadah pendidikan bagi masyarakat agar supaya menjadi manusia yang mandiri, percaya pada diri sendiri, professional, wiraswasta dan kreatif.


Dalam situasi ekonomi yang terpengaruh oleh resesi dunia, koperasi dapat dijadikan wadah untuk kegiatan peningkatan kualitas produksi (Resources-Based) untuk pemasaran di dalam negeri, dengan harga yang terjangakau oleh masyarakat sebagai hasil proses kegiatan produksi yang lebih efektif dan efisien dan meningkatkan “nilai tambah” nasional.

D. Aspek Hukum dan Upaya Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN 1. Aspek Hukum Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN Globalisasi di bidang ekonomi mendasarkan diri pada ekonomi pasar. Tetapi dalam ekonomi yang semakin besar tidak semua bidang dapat digarap oleh swasta. Bahkan akan ada bidang-bidang yang secara temperatif kurang menarik untuk investasi swasta. Maka, negaralah yang harus menggarapkannya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN sebagai unit ekonomi milik negara merupakan sektor yang penting peranannya untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang telah digariskan. Peran rangkap BUMN, yakni sebagai lembaga untuk menjalankan misi pemerintah dan sebagai badan usaha yang harus mendatangkan laba, akan tetap menjadi pegangan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah, bahwa BUMN sebagai “Agent of Development” disamping tugas-tugas yang ada juga diwajibkan untuk melakukan


pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, sehingga keberadaannya dapat menjadi tangguh dan mandiri serta mampu bersaing dalam era globalisasi. Disamping menghasilkan barang dan/ atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, BUMN dipandang memiliki peran yang strategis dalam membantu Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta dan Koperasi (khususnya yang berskala kecil). Oleh karena itu pemerintah dari sejak dahulu melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1983 telah mengamanatkan BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1983, telah diterbitkan keputusan-keputusan Menteri sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1232/ KMK/.013/ 1989, Nomor : 316/ KMK.016/ 1994 juncto Nomor : 60/ KMK.016/ 1997 dan Nomor : 266/ KMK.016/1997, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelola BUMN Nomor : Kep-197/ M-PBUMN/1997 dan Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sangat dinamis, pedoman yang telah diterbitkan tersebut ternyata belum dapat memenuhi harapan masyarakat pelaku usaha kecil dan kebutuhan pengelola dalam pelaksanaan program. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah cq. Kementerian BUMN memandang perlu penerbitan Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/ 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang komperensif dan


sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN. Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi BUMN untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Kemitraan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi; sebab usaha kecil dan koperasi adalah lembaga ekonomi yang dimiliki oleh rakyat banyak serta masih menempati posisi yang paling terbelakang baik dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam aspek kemitraan ini, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk mewujudkan kemitraan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/ MBU/ 2003, BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini. Disamping itu dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.


2. Upaya Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN Sejalan dengan krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang dengan cepat berubah menjadi krisis ekonomi politik yang selanjutnya menjadi krisis sosial, banyak pengamat yang menyatakan salah satu faktor terjadinya krisis adalah karena kurang tepatnya kebijakan ekonomi pemerintah khususnya selama rezim orde baru berkuasa. Kebijakan kurang tepat dimaksud berupa dukungan financial dan fasilitas-fasilitas lainnya secara berlebihan kepada pengusaha besar untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan asumsi bahwa dari pengusaha besar tersebut akan menetes kepada pengusaha kecil (trickle down effect). Ternyata segelintir pengusaha besar papan atas yang didengung-dengungkan pada zaman orde baru adalah pengusaha jago kandang atau dengan kata lain besar karena fasilitas bukan karena kreatifitas bersaing berdasarkan mekanisme pasar yang ada. Sementara usaha kecil menengah dan koperasi sama sekali tidak dapat mendapat perhatian yang baik dari pemerintah atau kalaupun ada kebijakan untuk UKM tidak lebih dari sekedar retorika yang lebih banyak bernuansa politis untuk mengambil simpati publik ketimbang aksi kongkrit dilapangan. Setelah orde baru tumbang dan memasuki era reformasi, tuntutan akan adanya kebijakan yang mendukung UKM dan koperasi dari pemerintah cukup banyak menghiasi wacana publik. Tuntutan ini ternyata direspon dengan baik oleh pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan UKM, pemerintah melakukan kebijakan pemberdayaan UKM melalui :


a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi usaha kecil. b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil serta kemitraan usaha. Begitu pentingnya peranan usaha kecil terhadap perekonomian sehingga perlu diberikan pembinaan dan pengembangan khusus, yang tidak diberikan kepada usaha menengah dan besar sebagaimana diatur perundang-undangan. Menurut Undangundang usaha kecil, tanggung jawab pemberdayaan usaha kecil tidak hanya pada pemerintah saja, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat. 44 Salah satu upaya pembinaan dan pengembangan yang diberikan adalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan BUMN kepada Pengusaha Kecil dan Koperasi melalui Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Berdasarkan SE-433/ MBU/2003, agar tujuan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dapat tercapai, dibentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut unit PKBL) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Unit PKBL sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan (evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi dan lainnya), fungsi

44

Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui empat metode yaitu penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan pinjaman, serta kemitraan. Penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil dilakukan melalui penetapan perundang-undangan dan kebijakan meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan. Sanusi Bintang & Dahlan, Op.Cit., hal. 52.


administrasi dan keuangan. Unit PKBL bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi yang ditetapkan dalam rapat Direksi. Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/ MBU/ 2003 dinyatakan bahwa usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); c. Milik warga negara Indonesia; d. Berdiri sendiri, bukan merupakan awal perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Dengan dipenuhinya ketentuan-ketentuan diatas, maka usaha kecil dan koperasi dapat menjadi Mitra Binaan salah satu BUMN. Setiap Mitra Binaan mempunyai kewajiban (Pasal 4 Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003) : a. Melaksanakan kagiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina;


b. Menyelenggarakan pencatatan/ pembukuan dengan tertib; c. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan pinjaman yang telah disepakati; d. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina. Disamping itu BUMN Pembina mempunyai kewajiban (Pasal 5 Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003) : a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; b. Menyusun Standard Operaning Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan Calon Mitra Binaan secara langsung; e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Progtam Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kepada masyarakat; f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan. g. Mengadministrasi kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;


i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, yang meliputi laporan berkala baik tri wulan maupun tahunan kepada Menteri; j. Menyampaikan laporan berkala baik tri wulan maupun tahunan kepada koordinator BUMN Pembina diwilayah masing-masing. Adapun bentuk Program Kemitraan yang diberikan : 1. Pemberian Pinjaman, dalam bentuk : a. Pinjaman untuk modal kerja dan/ atau pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan. b. Pinjaman khusus yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum 1 (satu) tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi mitra binaan. 2. Hibah dalam bentuk : a. Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk Mitra Binaan. b. Bantuan Pemasaran Produk Mitra Binaan. 3. Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina dan menyediakan tenaga penyuluhan yang berasal dari Lembaga Pendidikan/ Pelatihan Swasta Profesional maupun Perguruan Tinggi.


4. Jangka waktu atau masa pembinaan untuk mitra binaan dapat dilakukan terus menerus sampai mitra binaan tersebut menjadi tangguh dan bankable. Prioritas Progran Kemitraan ditujukan bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan dan Program Kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memilki kaitan usaha dengan BUMN Pembina, namun diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha. Untuk mendukung program pelaksanaan kemitraan disediakan dana oprasional yang bersumber dari hasil pengembangan dana kemitraan (bukan dari pokok dan penyisihan laba BUMN). Penanganan pinjaman bermasalah diatasi dengan melaksanakan pemindahan pencatatan pinjaman macet yang telah melalui proses pemulihan ke dalam pos pinjaman bermasalah dilakukan 1 (satu) tahun setelah pinjaman dikategorikan macet. Pinjaman bermasalah yang akan dihapusbukukan terlebih dahulu diusulkan kepada Menteri/RUPS melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran PKBL. Kegiatan Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberi manfaat kepada masyarakat diwilayah usaha BUMN meliputi : 1. Bantuan Kepada Korban Bencana Alam yaitu bantuan yang diberikan untuk meningkatkan beban para korban yang diakibatkan bencana alam (Force Major). 2. Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Bantuan Peningkatan Kesehatan yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kwalitas kesehatan masyarakat.


4. Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat. 5. Bantuan Sarana Ibadah yaitu bantuan untuk meningkatkan kwalitas sarana ibadah masyarakat. Pelaksanaan program bina lingkungan di administrasikan bersamaan dengan administrasi program kemitraan oleh unit PKBL. Pembukuan dan rekening program kemitraan dan program bina lingkungan dilakukan secara terpisah. Untuk meningkatkan pelaksanaan PKBL disuatu propinsi, Menteri BUMN menunjuk salah satu BUMN Pembina yang menyalurkan dana kemitraan di propinsi tersebut sebagai koordinator BUMN Pembina. Pelaksanaan Audit PKBL merupakan satu-kesatuan dengan Audit BUMN Pembina. Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. Perhitungan kinerja Program Kemitraan mengacu kepada Kep.Men.BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Untuk mengembangkan perusahaan kecil diperlukan pertimbangan yang matang terhadap tiga hal yaitu profil pribadi (dalam kaitannya dengan kelayakan kredit, refrensi-refrensi, perincian pengalaman perusahaan), profil perusahaan (dalam kaitannya dengan sejarah, analisis tentang para pesaing dan pasar, strategi persaingan dan rencana operasi, rencana arus uang kontan dan analisis peluang pokok), serta paket pinjaman (dalam kaitannya dengan jumlah yang diminta, jenis pinjaman yang diminta, alasan pemberian, jadwal pembayaran kembali dan ketentuan-ketentuan pembayaran). 45

45

M. Fuad, dkk, Op.Cit, hal. 57.


BAB III PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

A. Gambaran Umum 1. Riwayat Singkat PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dewasa ini dianggap cukup sehat dan kokoh dalam menjalankan usahanya dan berkedudukan di jalan Sei Sikambing PO.BOX 91 Medan 20122, dimulai dengan perjalanan panjang sejak tahun 1958, saat Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan nasionalisasi perusahan berkebunan peninggalan Belanda. 46 Sebelumnya, embrio perusahaan ini, berasal dari perkebunan negara cabang baru Cabang Sumatera Utara yang kemudian terbentuk Perusahaan Negara (PN), PN. Perkebunan III, PN. Perkebunan IV dan PN. Perkebunan V sampai dengan tahun 1971 saat terjadi perubahan status dari Perusahaan Negara menjadi Perseroan Terbatas (PT). selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 ketiga perusahaan perkebunan milik negara ini direstrukturisasi dalam satu perseroan yaitu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang disahkan oleh Notaris Harun Kamil, SH. berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-

46

PTP. Nusantara III dan Badan Warisan Sumatera, Riwayat Perkebunan di Sumatera Timur Tempo Dulu dan Sekarang Menelisik Sejarah PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Hal.24


8331 HT01.01 tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah didaftarkan pada daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya Medan dengan Nomor 004/BH.2.13/IX/1996, tertanggal 16 September 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 81 tanggal 9 Oktober 1989, Tambahan Berita Negara Nomor 8674/1996. 47 Berdasarkan data yang ada bahwa PT. Perkebunan. Nusantara III sampai kini jumlah perkebunan yang dikelola adalah sebanyak 33 unit kebun dengan total luas areal 146.226,49 Hektar kebun sendiri, dengan bidang usaha meliputi budi daya kelapa sawit, karet, kakao serta industri hilir karet yang didukung sebanyak 30 pabrik pengolahan berteknologi modern yang dapat menampung seluruh hasil produksi tanaman serta 4 (empat) pabrik industri hilir karet yang menghasilkan berbagai produksi industri yang berkualitas. 48 Kini, sebagai perusahaan agro bisnis yang kokoh dan berkemampuan serta layak diperhitungkan dalam percaturan bisnis dalam dan luar negeri, maka pertumbuhan usaha ke depan tidak bisa terlepas dari kemampuan adaptasi dan daya serap terhadap dinamika lingkungan dan perkembangan dunia yang mengglobal, sehingga dengan demikian PT. Perkebunan. Nusantara III tidak hanya berhasil menyumbang pemasukan devisa dan pajak, tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan dan pemerintah daerah teapi juga masyarakat sekitar lingkungan sekaligus menaikkan nilai ekonomis perusahaan.

47 48

PTP. Nusantara III (Persero), Laporan Tahunan 2001, hal.10 Ibid


2. Visi dan Misi Di dalam laporan tahunan 2001 PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero) diperoleh gambaran bahwa visi dari perusahaan adalah menjadi perusahaan agro industri berbasis perkebunan yang tangguh dan kompetitif di pasar global, sedangkan misinya adalah : 1. Membangun usaha perkebunan dan industri hilir yang ramah lingkungan dengan teknologi tepat guna, sehingga diperoleh produksi yang maksimal, mutu yang baik, biaya yang efisien dan nilai tambah yang terus meningkat. 2. Mengembangkan kinerja pemasaran yang optimal, baik di dalam maupun luar negeri,

untuk

memenuhi

kepuasan

pelanggan,

yang

pada

gilirannya

memperkokoh posisi dan pangsa pasar perusahaan. 3. Meningkatkan keuntungan dan manfaat secara berkelanjutan bagi negara, pemegang saham, karyawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan amanat pendirian perusahaan.

3. Profil dan Struktur Organisasi a. Profil Sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah turut melaksanakan dana menunjang kebijaksanaan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya sub sektor perkebunan dalam arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan kepada azas :


-

Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional melalui peningkatan produksi dan pemasaran dari berbagai jenis komoditi perkebunan untuk kepentingan konsumsi dalam negeri maupun ekspor, sekaligus dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.

-

Memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta meningkatkan taraf hidup karyawan khususnya.

-

Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, air dan kesuburan tanah.

b. Struktur Organisasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah badan tertinggi dalam organisasi perusahaan. Dewan Komisaris berfungsi sebagai badan pengawas yang bertugas untuk kepentingan para pemegang saham, pengelolaan usaha sepenuhnya dikendalikan oleh para direksi. Komisi dan personalia dewan komisaris beserta direksi ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia, sedangkan struktur organisasi perusahaan berlaku terhitung mulai tanggal 6 Mei 1996 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Nomor IIIBD/KPTS/R.01/1996.



Sumber Data : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA-III (PERSERO) MEDAN

B. Pengaturan dan Prosedur Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi di PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero) 1. Landasan Kebijakan Tujuan pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh PT. Perkebunan. Nusantara III adalah untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah usaha PT. Perkebunan. Nusantara III, sehingga tercapai Zero loss dan Zero conflich serta menumbuhkan kegiatan ekonomi kerakyatan sehingga tercapai pemerataan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan koperasi di PT. Perkebunan. Nusantara III, brpedoman kepada Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : a. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. b. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. c. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. d. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. e. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. f. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. g. ISO.9000, ISO 14.000 dan SMK 3


Selanjutnya berdasarkan SK Direksi PT. Perkebunan Nusantara III, Nomor III.BD/KPTS/R.76/2003, untuk pengelolaan program dimaksud dibentuk satu bagian khusus yang pengelola kegiatan pembinaan tersebut yaitu bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Mekanisme dan prosedur penyaluran dana PKBL tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3.05/SE/02/2004, tanggal 18 Maret 2004 dan Instruksi Kerja (IK) Nomor IK-3.05-00/01 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Mengenai pelaksanaan program, operasional pelaksanaan tugas pada bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh tiga urusan yaitu urusan perencanaan dan pembinaan, urusan administrasi, keuangan/umum dan urusan PIR. Penghimpun dana dana pengeluaran dana dicatat serta dibukukan berdasarkan Cash Basis. Sistem pembukuan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim dan diberlakukan secara khusus berdasarkan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan RI dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

2. Prosedur Pemberian Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III, maka prosedur pembinaan dilaksanakan berdasarkan Instruksi Kerja (IK) Nomor 3.05.00/01 tentang Penyaluran dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman kepda SK Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003.


Prosedur Pembinaan menurut IK Nomor 3.05.00/01 adalah : b. Yang dimaksud Program Kemitraan adalah bantuan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi sebagaimana disebut dalam SK Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003. Mitra Binaan adalah usaha kecil dan koperasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut dalam SK Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003. c. Bentuk modal kerja kemitraan adalah : 1) Pinjaman Modal Kerja yaitu dana yang diberikan untuk meningkatkan usaha dengan sistem pengembalian pokok dan bunga. 2) Pinjaman khusus yaitu dana yang diberikan bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun, nilai pinjaman cukup material dalam rangka memenuhi pesanan rekanan usaha mitra binaan rekanan dari PT. Perkebunan Nusantara III. 3) Hibah adalah dana yang digunakan untuk pemberian mitra binaan dalam rangka meningkatkan usahanya, terutama di bidang proses produksi, pemasaran, keuangan dan pengelolaan usahanya. d. Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk : 1) Pinjaman modal kerja 2) Pinjaman khusus 3) Hibah yang diberikan kepada mitra binaan berupa bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan, bantuan pemasaran produk mitra binaan. e. Tingkat bunga pinjaman dikenakan kepada mitra binaan bersifat regresif proporsional yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat


bunga yang dikenakan (mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per05/MBU/2007) adalah : 1) Jasa administrasi program kemitraan sebesar 6% per tahun dari limit pinjaman; 2) Berdasarkan prinsip jual beli yang disetarakan dengan marjin 6% per tahun; 3) Atau prinsip bagi hasil 10% (10:90) s/d maksimal 50% (50:50). f. Sumber dana Program Kemitraan dari : 1) Penyisihan laba BUMN setelah pajak sebesar maksimal 2% setahun atau sesuai keputusan RUPS; 2) Pengembalian pinjaman Mitra Binaan dan; 3) Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional. g. UKM yang dapat ikut serta program kemitraan : 1) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan usaha, hasil penjualan maksimal Rp. 1 milyar/tahun; 2) Milik WNI, berdiri sendiri, bukan merupakan Anak atau Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; 3) Berbentuk Usaha Perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum termasuk koperasi; 4) Telah melakukan kegiatan minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.


h. Tata cara pengajuan dana program kemitraan : 1) Calon Mitra Binaan menyampaikan proposal dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya ditujukan kepada BUMN Pembina dengan mencantumkan antara lain : a) Nama dan alamat Unit Usaha dan Pemilik Usaha b) Bukti dan identitas diri Pemilik/Pengurus c) Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Pihak yang berwenang (minimal dari Lurah/Kepala Desa) d) Perkembangan Usaha (arus kas, rugi laba, neraca) atau data yang menunjukkan keadaan keuangan dan hasil usaha serta rencana usaha dan kebutuhan dana yang diharapkan. e) Persyaratan lain yang dianggap perlu oleh masing-masing BUMN Pembina. f) BUMN Pembina melaksanakan analisa kelayakan secara langsung atas permohonan calon mitra binaan, kemudian mengadakan kordinasi dengan kordinator BUMN Pembina 2) Mitra Binaan yang layak untuk dibina menyelesaikan proses administrasi pinjaman sesuai ketentuan BUMN Pembina. 3) Pemberian dana pinjaman kepada Calon Mitra Binaan dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak yang sekurang-kurangnya memuat : a) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan b) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan


c) Jumlah pinjaman dan peruntukannya d) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan bunga dan lain-lain) 4) BUMN Pembina dilarang memberi pinjaman kepada Calon Mitraan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain. i. Kewajiban Mitra Binaan : 1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina 2) Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib 3) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 4) Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina j. Kewajiban BUMN Pembina : 1) Melaksanakan evaluasi seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan Calon Mitra Binaan secara langsung. 2) Menyiapkan dan menyalurkan dana program kemitraan 3) Menyampaikan Laporan Berkala (Triwulan, Semester dan Tahunan) kepada Menteri BUMN dan Kordinator BUMN Pembina k. Program Bina Lingkungan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat lingkungan sekitar wilayah usaha perusahaan sebagaimana tersebut dalam SK Menteri Negera BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003.


Bentuk bantuan bina lingkungan yang diberikan adalah : 1) bantuan korban bencana alam 2) bantuan peningkatan kesehatan 3) bantuan pendidikan dan pelatihan 4) bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum 5) bantuan sarana ibadah l. Objek Bina Lingkungan yang dinilai berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di sekitar wilayah Kebun/Unit. Objek Bina Lingkungan yang akan diproses harus dilengkapi data-data sebagai berikut : 1) Surat permohonan masyarakat yang diketahui instansi resmi Pemerintah (minimal Kepala Desa/Lurah) 2) Foto Objek Bina Lingkungan 3) Alasan kebun mengajukan Objek Bina Lingkungan 4) Perkiraan data yang dibutuhkan Dalam rangka mengefektifkan penyaluran dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dibentuk Tim Analisa/Evaluasi sendiri dari bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Distrik Menejer. Hasil analisa Distrik Menejer adalah perhitungan yang dilakukan distrik menejer atas proposal pengajuan masyarakat lingkungan usaha kecil dan koperasi melalui Kebun/Unit untuk dievaluasi bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Hasil evaluasi bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah evaluasi untuk rekomendasi terhadap hasil analisa Distrik Menejer agar mendapat persetujuan Direksi.


Analisa Program Kemitraan meliputi : 1) Calon Mitra Binaan mengajukan proposal (permohonan perjanjian kredit dengan dokumen/data-data kepada Kebun/Unit sesuai wilayahnya masing-masing). 2) Distrik Menejer melakukan analisa lapangan terhadap pengajuan proposal dari Calon Mitra Binaan (CMB) melalui Kebun/Unit yang terdekat dengan wilayah. 3) Distrik Menejer melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi yang ada di wilayah usaha untuk menghindari terjadinya pinjaman yang tumpang tindih. 4) Distrik Menejer membuat rekapitulasi beberapa jumlah nilai pinjaman yang diajukan oleh masing Calon Mitra Binaan, kemudian mengirim rekapitulasi tersebut ke bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selanjutnya 5) Bagian Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan melakukan evaluasi lapangan terhadap hasil analisa Distrik Menejer. 6) Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merekapitulasi seluruh hasil evaluasi Distrik Menejer untuk diusulkan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan. Analisa Program Bina Lingkungan meliputi : 1) Masyarakat mengajukan permintaan dana Bina Lingkungan melalui Kebun/Unit yang terdekat dengan wilayahnya. 2) Distrik Menejer melakukan analisa kelayakan atas Objek Bina Lingkungan yang diajukan Kebun/Unit, sesuai dengan harga pasar di wilayah usaha masing-masing.


3) Distrik Menejer melakukan koordinasi dengan instansi Pemkab/Pemko terkait atas rencana Objek Bina Lingkungan guna menghindari program yang tumpang tindih. 4) Distrik Menejer merekapitulasi seluruh hasil

analisa kelayakan, selanjutnya

dikirim ke bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 5) Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melakukan evaluasi lapangan. 6) Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merekapitulasi seluruh pengajuan untuk diusulkan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan. 7) Dana Program Bina Lingkungan diberikan berdasarkan jarak Radius penerima Objek Bina Lingkungan dari Kebun/Unit terdekat dengan urutan sebagai berikut : Perioritas I

: berada dalam Radius 10 km dari unit usaha PT. Perkebunan

Nusantara III. Perioritas II

: berada di atas Radius 10 km sampai dengan 30 km dari unit usaha PT. Perkebunan Nusantara III.

Perioritas III : berada di atas Radius 30 km atau lebih dari unit usaha PT. Perkebunan Nusantara III

3. Proses Penyaluran Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan Dalam proses penyaluran dana Kemitraan terlebih dahulu mempersiapkan Surat Perjanjian, Berita Acara dan Dokumen Penyaluran Dana Kemitraan. Setelah mendapat persetujuan Direksi, bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menyiapkan

kontrak

penyaluran

dana

bantuan

Program


Kemitraan

yang

ditandatangani oleh Direktur Keuangan sebagai Pihak I dari Mitra Binaan sebagai Pihak II, yang masing-masing memakai materai secukupnya dan disertai dokumen/data-data sebagai berikut : a. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dan Jaminan oleh Pihak II b. Berita Acara Serah Terima Uang Pinjaman Modal Kerja c. Jadwal angsuran pinjaman Untuk proses penyaluran dana Program Bina Lingkungan dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan mempersiapkan segala sesuatu data-data surat-menyurat dan Berita Acara Serah Terima Objek Bina Lingkungan. b. Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bersama-sama dengan Distrik Menejer dan Kebun/Unit mempersiapkan jadwal dan tempat penyerahan Objek Bina Lingkungan secara simbolis. c. Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan atau Kebun/Unit menyerahkan objek bina lingkungan dan didukung dengan Berita Acara Serah Terima. d. Proses pengadaan material/fisik dilaksanakan melalui pembelian langsung dari Kebun/Unit atau oleh bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan mengacu pada harga pasar di wilayah masing-masing penerima onjek Bina Lingkungan, dengan ketentuan bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah lebih dulu melakukan survei harga pasar di lapangan.


e. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKM) yang ditunjuk oleh bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan atau Kebun/Unit untuk pengadaan barang Objek Bina Lingkungan terlebih dahulu mengajukan surat penawaran dan bila terjadi kesepakatan diteruskan dengan surat perjanjian kerja. f. Khusus

untuk

Objek

Bina

Lingkungan

yang

dalam

bentuk

barang

pabrikan/keagenan tunggal dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan terlebih dahulu meminta petunjuk dari bagian teknis terkait di PT. Perkebunan Nusantara III. Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan dengan menerbitkan Surat Perjanjian (SP) bermaterai yang ditandatangani oleh Direktur Teknis untuk nilai di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- atau Direktur Utama dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,g. Berita Acara Serah Terima Objek Bina Lingkungan ditandatangani antara penerima dan yang menyerahkan objek bina lingkungan untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Berita Acara Serah Terima agar dilengkapi data-data pendukung antara lain : 1) Foto Objek Bina Lingkungan sebelum dan sesudah dibantu. 2) Faktur bon/kwitansi pembelian barang. Setelah proses penyaluran dana dilalui, seterusnya bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melakukan pemberitahuan kepada Distrik Menejer. Untuk Program Kemitraan, Distrik Menejer kemudian memanggil Calon Mitra Binaan (CMB) yang telah disetujui Direksi untuk penandatanganan kontrak perjanjian dan


memberitahukan

bahwa

Calon

Mitra

Binaan

(CMB)

wajib

mengikuti

pelatihan/kewirausahaan. Untuk objek Bina Lingkungan serta pemberitahuan namanama penerima objek Bina Lingkungan secara simbolis. Penandatanganan Surat Perjanjian/kontrak di lakukan di kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III, di hadapan/disyahkan oleh Notaris dan penyerahan jaminan oleh Calon Mitra Binaan (CMB) diserahkan kepada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Distrik Menejer, kemudian didistribusikan kepada Kebun/Unit yang seterusnya diserahkan kepada Mitra Binaan masing-masing distrik. Penyerahan dana pinjaman Kemitraan dan Objek Bina Lingkungan dilakukan oleh bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disaksikan oleh Distrik Menejer dan Menejer Kebun/Unit setempat. Penyerahan dana kemitraan diberikan dalam bentuk Bilyet Giro yang ditransfer ke rekening tabungan Calon Mitra Binaan masing-masing. Untuk Program Kemitraan setiap Calon Mitra Binaan (CMB) diwajibkan masuk asuransi jiwa sebagai pelindung atas diri Calon Mitra Binaan selama menjadi Mitra Binaan. Setelah seluruh proses penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dipenuhi, selanjutnya bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan harus membuat laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang seharusnya disampaikan kepada Menteri BUMN, Koordinator BUMN Pembina dan

Direksi PT. Perkebunan Nusantara III, laporan dimaksud

meliputi : a. Laporan triwulan


b. Laporan semester c. Laporan tahunan Selanjutnya untuk pengembalian pinjaman Mitra Binaan dilakukan melalui proses pembinaan monitoring/penagihan cicilan mitra binaan terhadap cicilan pinjaman yang telah jatuh tempo. Tujuannya adalah agar pengembalian pinjaman dapat dikembalikan tepat waktu (tanggal 1 s/d 10 setiap bulannya) sesuai dengan target dan jadwal yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pelaksanaan Pembinaan dan monitoring dilakukan oleh bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang meliputi : a. Perkembangan usaha (produksi dan pemasaran) b. Administrasi keuangan c. Kelancaran pembayaran cicilan Bentuk monitoring yang dilakukan yaitu : a. Menyusun jadwal kunjungan monitoring/penagihan sesuai masing-masing wilayah kerja oleh Kepala Urusan Administrasi Keuangan dan ditandatangani Kepala Bagian. b. Membuat target penagihan masing-masing wilayah kerja oleh petugas dan disetujui Kepala Bagian Umum. c. Mengajukan surat perjalanan dinas ke bagian terkait d. Membuat ratel ke Kebun/Unit dengan tembusan ke distrik menejer untuk meminta petugas pendamping yang berkaitan dengan Kemitraan dan Bina Lingkungan di Distrik masing-masing.


e. Membuat laporan hasil kunjungan monitoring/penagihan oleh petugas kepada Kepala Bagian diketahui Kepala Urusan Administrasi Keuangan/Umum. Pembayaran cicilan dapat dilakukan langsung ke bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan dapat juga dengan transfer ke rekening, bagian kemitraan dan bina lingkungan. Dalam hal tertentu, dapat ditagih langsung oleh petugas. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Kartu Cicilan yang dibuat oleh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi seluruh Mitra Binaan. Di dalam kartu cicilan mitra binaan tercantum : a. Alamat, nama usaha dan nama mitra binaan. b. Nomor surat perjanjian, lamanya cicilan, tanggal waktu jatuh tempo, besar pinjaman, besar cicilan dan bunga pinjaman. c. Tabel yang terdiri dari 12 kolom (cicilan ke, tanggal, nomor bukti kas/bank, uraian, cicilan bulan ini, terdiri dari pokok/bunga, cicilan s/d bulan ini terdiri dari pokok/bunga, sisa pinjaman terdiri dari pokok/bunga, paraf petugas) d. Daftar rincian pembayaran Mitra Binaan.

C.

Potensi

dan

Gambaran

Pembinaan

Usaha

Kecil

dan

Koperasi

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Selaku BUMN, P.T. Perkebunan Nusantara III yang bergerak pada Core Bussiness Tanaman Perkebunan di wilayah Propinsi Sumatera Utara juga bertugas sebagai pelaksana Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang diamanatkan pemerintah selaku Pemegang


Saham melalui Kemitraan BUMN. Upaya tersebut bersifat pembinaan yang dilakukan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan khususnya di sekitar masyarakat wilayah unit kerja P.T. Perkebunan Nusantara III dan masyarakat Sumatera Utara umumnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh data tentang jumlah pengusaha kecil dan koperasi yang telah menjadi mitra binaan PT. Perkebunan-III Medan sejak tahun 1999 sampai tahun 2005 sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :

1. Kinerja Program Kemitraan 1. Realisasi terhadap Anggaran Mitra Binaan Dalam tahun 2005 penyaluran dana pinjaman lunak bergulir kepada 222 Mitra Binaan (unit usaha) sebesar Rp. 4.410.500.000,- yang jika dibandingkan terhadap anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- mencapai 12 % dengan penjelasan :


Tabel 1 : Jumlah Pengusaha Kecil-Perusahaan dan Koperasi Mitra Binaan PT. Perkebunan-III Medan Tahun 1999-2005 Anggaran

Bentuk Usaha

MB

Perusahaan Kecil Perusahaan Koperasi Jumlah

Realisasi

Rp.

MB

Rp.

133 40 20

2.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000

220 1 1

4.340.500.000 20.000.000 50.000.000

193

3.500.000.000

222

4.410.500.000

Sumber : Data Sekunder Tahun 2005 setelah diolah oleh Peneliti

2. Realisasi Penyaluran Dana Per Propinsi Tabel 2 : Realisasi Penyaluran Dana Per Propinsi s/d 2005 adalah sebagai berikut : Wilayah Propinsi

s/d Tahun 2004 Unit

Rp. (000)

Tahun 2005 Unit

s/d Tahun 2005

Rp. (000)

Unit

Rp. (000)

Sumatera Utara

1,312

25,567,248

22

4,410,500

1,534

30,977,748

Sumatera Barat

16

170,000

-

-

16

170,000

D.I Aceh

47

1,129,001

-

-

47

1,129,001

Jumlah

1,375

27,866,249

22

4,410,500

1,597

32,276,749

Sumber : Data Sekunder Tahun 2005 setelah diolah oleh peneliti


Tabel

N o 1 A

2.1: Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Menurut Sektor Usaha s/d Tahun 2005

URAIAN 2 PUKK

Kemitraan

Perwilayah

PENYALURAN (P1)

PINJAMAN (P2)

TUNGGAKAN (T)

HIBAH (H)

Rp. 3

Rp. 4

Rp. 5

Rp. 6

I.PROP. SUMUT 1

ASAHAN

Sektor Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah 2

680.800.000 578.596.000 141.450.000 687.000.000 80.000.000 9.000.000 0 0 2.176.846.000

74.327.816 46.960.892 87.954.188 172.253.492 46.616.662 6.013.893 0 0 434.126.942

40.381.190 139.831.530 42.000.000 90.687.760

1.992.339.710 1.394.309.365 292.853.000 2.035.191.966 147.850.172 712.235.700 47.100.000 0 6.621.879.913

1.915.250.000 1.355.280.000 287.853.000 1.423.171.180 147.850.172 701.643.200 47.100.000 0 5.878.147.552

229.574.839 302.136.477 113.274.934 418.115.998 31.712.832 429.171.823 827.442 0 1.524.814.345

77.089.710 39.029.365 5.000.000 612.020.786 0 10.592.500 0 0 743.732.361

291.597.115 214.388.660 314.922.600 31.506.250 0 10.800.000 415.608.000 0 1.278.822.625

284.000.000 207.000.000 306.750.000 30.000.000 0 10.800.000 412.608.000 0 1.251.158.000

75.773.801 1.111.112 47.694.439 6.558.650 0 10.233.050 183.440.259 0 324.811.311

7.597.115 7.388.660 8.172.600 1.506.250 0 0 3.000.000 0 27.664.625

312.900.480

DELI SERDANG

Sektor Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah 3

721.181.190 718.427.530 183.450.000 777.687.760 80.000.000 9.000.000 0 0 2.489.746.480

KARO

Sektor Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah


N o

URAIAN

1 4

2

TUNGGAKAN (T)

HIBAH (H)

Rp. 3

Rp. 4

Rp. 5

Rp. 6

451.799.600 37.899.111 114.343.111 172.671.905 0 22.796.000 71.506.250 0 871.015.977

445.400.000 34.311.111 91.611.111 130.600.000 0 21.600.000 70.000.000 0 793.522.222

100.531.836 0 110.748.080 52.052.994 0 12.898.105 24.829.988 0 301.061.003

6.399.600 3.588.000 22.732.000 42.071.905 0 1.196.000 1.506.250 0 77.493.755

3.045.843.317 3.215.672.548 0 3.844.725.512 61.528.205 204.200.650 0 1.088.000.000 11.459.970.232

2.958.795.000 3.104.219.437 0 2.042.936.953 60.000.000 202.000.000 0 1.088.000.000 9.455.951.390

678.977.511 445.420.927 0 696.598.126 0 124.568.889 0 0 1.945.565.453

87.048.317 111.453.111 0 1.676.953.952 1.528.205 2.200.650 0 0 1.879.184.235

1.439.826.625 660.003.115 8.600.000 625.578.205 3.240.000 285.002.959 651.268.281 0 3.673.519.185

1.402.547.100 639.451.000 8.600.000 590.146.000 3.240.000 196.896.322 561.518.281 0 3.402.398.703

223.899.655 145.390.342 35.522.990 200.003 19.795.646 300.026.252 724.834.888

37.279.525 20.552.115 0 35.432.205 0 88.106.637 89.750.000 0 271.120.482

MEDAN

Sek.Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah 6

PINJAMAN (P2)

DAIRI


PENYALURAN (P1)

LABUHAN BATU

Sek.Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah


N o

URAIAN

1 7

2

TUNGGAKAN (T) Rp. 5

HIBAH (H) Rp. 6

1.251.276.750 576.306.250 61.125.239 389.746.550 15.000.000 60.400.000 459.097.159 0 2.812.951.948

1.215.800.000 572.800.000 61.125.239 376.200.000 15.000.000 60.400.000 361.750.939 0 2.663.076.178

432.229.218 295.052.372 49.364.793 74.258.647 0 22.553.951 215.725.224 0 1.089.184.205

35.476.750 3.506.250 0 13.546.550 0 0 97.346.220 0 149.875.770

247.833.766 53.830.000 96.600.000 61.608.331 34.400.000 0 15.000.000 0 509.272.097

246.327.516 53.830.000 96.600.000 61.608.331 34.400.000 0 15.000.000 0 507.765.847

63.225.435 8.540.864 12.632.885 18.884.956 18.159.725 0 12.862.165 0 134.306.030

1.506.250 0 0 0 0 0 0 0 1.506.250

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAND. NATAL


PINJAMAN (P2) Rp. 4

TAP.SELTAN


PENYALURAN (P1) Rp. 3

NIAS

Sek.Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah


No 1 10

URAIAN 2

TUNGGAKAN (T)

HIBAH (H)

Rp. 4

Rp. 5

Rp. 6

445.526.000 270.417.753 62.500.000 102.350.000 0 0 62.969.639

436.200.000 270.417.753 60.500.000 96.350.000 0 0 28.868.319

206.408.505 95.812.955 40.222.505 67.493.065 0 0 28.868.319

9.326.000 0 2.000.000 6.000.000 0 0 34.101.320

0 943.763.392

0 892.336.072

0 438.805.349

0 51.427.320

158.500.000 117.375.000 0 0 0 0

158.500.000 117.375.000 0 0 0 0

94.907.828 46.093.454 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 275.875.000

0 0 275.875.000

0 0 141.001.282

0 0 0

546.446.000 232.554.000 70.800.000 361.731.905 81.000.000 145.144.000 194.200.000 0 1.631.875.905

532.200.000 224.200.000 70.800.000 302.500.000 81.000.000 145.144.000 191.200.000 0 1.547.044.000

179.186.573 83.940.875 39.777.781 67.651.651 31.729.002 97.091.819 50.668.156 0 550.045.857

14.246.000 8.354.000 0 59.231.905 0 0 3.000.000 0 84.831.905

TOBA SAMOSIR

Sek.Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sek.Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah 12

PINJAMAN (P2)

TAPA. UTARA

Sek.Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sek.Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah 11

PENYALUR AN (P1) Rp. 3

SIMALUNGUN

Sek. Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sek.Peternakan Sek.Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah


No. 1 13


URAIAN 2

TUNGGAKAN (T) Rp. 5

HIBAH (H) Rp. 6

TAP. TENGAH

Sek. Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah 14

PINJAMAN (P2) Rp. 4

640.906.250 75.000.000 19.000.000 344.906.250 49.200.000 0 30.600.000

631.900.000 75.000.000 17.000.000 333.900.000 47.700.000 0 30.600.000

128.107.880 9.730.000 0 73.031.357 5.956.833 0 23.154.000

9.006.250 0 2.000.000 11.006.250 1.500.000 0 0

0 1.159.612.500

0 1.136.100.000

0 239.980.070

0 23.512.500

271.389.783 313.461.600 10.000.000 543.758.120 0 0 0

259.954.983 302.650.000 10.000.000 474.300.000 0 0 0

29.148.561 58.393.669 0 81.665.705 0 0 0

11.434.800 10.811.600 0 69.458.120 0 0 0

0 1.138.609.503

0 1.046.904.983

0 169.207.935

0 91.704.520

35.848.080.150

32.131.625.947

7.560.504.101

3.716.454.203

PINJAMAN (P2) Rp. 4

TUNGGAKAN (T) Rp. 5

HIBAH (H) Rp. 6

TEBING TINGGI

Sek. Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah Jumlah Sumut

.

URAIAN

1

2


II. PROP. SUMBAR

Sek. Perdagangan Sektor Jasa Sektor Pertanian

45.000.000

45.000.000

41.041.671

0

60.000.000 40.000.000

60.000.000 40.000.000

57.990.721 38.055.554

0 0


Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan Sektor Perkebunan Sektor Lainnya Jumlah Jlh Piutang Bermasalah Total

N o 1

10.000.000 0

10.000.000 0

7.777.776 0

0 0

0

0

0

0

15.000.000

15.000.000

9.166.662

0

0 170.000.000

0 170.000.000

0 154.032.384

0 0

1.286.278.091

1.063.123.391

1.042.679.315

223.154.700

37.304.358.241

33.364.749.338

8.757.215.800

3.939.608.903

PENYALURAN (P1)

PINJAMAN (P2)

TUNGGAKAN (T)

HIBAH (H)

Rp. 3

Rp. 4

URAIAN

2 III. Jlh. Per Stor

Rp. 5

Rp. 6

11.569.466.106 8.107.515.215

11.232.674.599 7.759.500.584

2.377.341.128 1.627.248.221

336.791.507 348.014.631

1.556.231.800

1.414.953.000

577.016.826

141.278.800

9.194.164.597

6.659.859.894

1.607.983.929

2.534.304.703

1.155.644.555

1.087.033.350

278.543.946

68.611.205

1.452.483.309

1.350.387.522

513.702.287

102.095.787

Sektor Perkebunan

1.894.574.568

1.709.216.998

732.700.148

185.357.570

Jlh Piutang Bermsalah

1.286.278.091

1.063.123.391

1.042.679.315

223.154.700

36.216.358.241

32.276.749.338

8.757.215.800

3.939.608.903

1.088.000.000

1.088.000.000

0

0

37.304.358.241

33.364.749.338

8.757.215.800

3.939.608.903

Sek.Perdagangn Sektor Jasa Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Perikanan Sektor Peternakan

Sub. Jumlah Sektor Lainnya Jumlah seluruhnya

Sumber:

Data

Sekunder

Tahun

2005

setelah


diolah

peneliti.

Tabel 2.2: Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Perwilayah Menurut Sektor Usaha s/d Tahun 2005 No. 1 I

Uraian 2 PROPIPNSI SUMATERA UTARA A. Pembinaan tanaman kelapa sawit Koperasi Pesantren 1 Darul Muhsinin – Labuhan Batu 2 Subulus Salam – Labuhan Batu 3 Roudotul Islamiyah – Labuhan Batu 4 Darul Falah – Labuhan Batu 5 Zabalul Madaniyah – Tap. Selatan 6 Islamiyah – Tap. Selatan 7 Hubbul Wathon – Tap. Selatan Jumlah B. Pembinaan tehnis terhadap Petani 1. Petani Jeruk Asam 2. Petani Kako (Pola program P2WK) 3. Petani pisang barangan (PERAGI – SU) Jumlah C. Pembinaan terhadap petani peternak 1 Peternak bebek dan lebah 2 Ternak sapi 3 Ternak domba Jumlah D. Pembinaan lain-lain 1. Pemagangan Industri Kecil 2. Pelatihan Manajemen Usaha 3. Pelatihan Tehnis pengecoran logam 4. Biaya Pameran, Promosi dll 5. Study kelayakan Pengentasan Kemiskinan Desa pantai 6. Dll Jumlah JUMLAH (A+B+C+D)

TAHUN 1999 3

TAHUN 2000 4

TAHUN 2001 5

TAHUN 2002 6

TAHUN 2003 7

TAHUN 2004 8

TAHUN 2005 9

S/D TAHUN 2005 10

17.500.000 25.000.000 17.500.000 29.750.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 142.250.000

-

-

-

-

-

-

17.500.000 25.000.000 17.500.000 29.750.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 142.250.000

5.062.500 82.922.500

-

-

-

-

-

-

5.062.500 82.922.500

59.374.200

-

-

-

-

-

-

59.374.200

147.359.200

-

-

-

-

-

-

147.359.200

35.187.055 115.904.355 91.080.537 242.171.947

-

-

-

-

-

-

35.187.055 115.904.355 91.080.537 242.171.947

78.555.000 292.605.250 25.403.000

182.035.757 -

58.478.098 -

-

-

155.100.000 -

226.200.000 -

78.555.000 914.419.096 25.403.000

80.591.900 65.583000

124.900.000 -

85.884.000 -

224.190.750 -

210.426.600 -

843.541.862 -

754.332.548 -

2.323.867.660 65.583.000

542.738.150 1.074.519.297

306.935.757 306.935.757

144.362.089 144.362.089

224.190.750 224.190.750

210.426.600 210.426.600

998.641.862 998.641.862

980.532.548 980.532.548

3.407.827.756 3.939.608.903


II

III

PROPINSI NAD 1. Biaya Simposium Kopi Tahun 1998 2. Biaya Study Kelayakan Kopi Gayo 3. Biaya Pelatihan Quilt JUMLAH JUMLAH DANA HIBAH BIAYA OPERASIONAL 1. Collecting Fee 2. Biaya Perjalanan Dinas Evaluasi/Monitoring, dll 3. Biaya Rapat Koordinator BUMN Pembina JUMLAH BIAYA OPERASIONAL JUMLAH SELURUHNYA

11.159.200

-

-

-

-

-

-

11.159.200

38.500.000 7.639.072 57.298.272 1.131.817.569

306.935.757

144.362.089

224.190.750

210.426.600

980.641.862

980.532.548

38.500.000 7.639.072 57.298.272 3.996.907.175

16.923.361 46.994.886

30.098.573 55.433.000

16.426.273 29.311.900

6.436.063 56.060.407

109.579.779

104.512.223

127.713.896

69.884.270 529.606.091

4.656.000

-

-

-

-

-

-

4.656.000

68.574.247

85.531.573

45.738.173

62.496.470

109.579.779

104.512.223

127.713.896

604.146.361

1.200.391.816

392.467.330

190.100.262

286.687.220

320.006.379

1.103.154.085

1.108.246.444

4.601.053.536

Sumber: Data Sekunder Tahun 2005 setelah diolah peneliti


3. Tingkat Kinerja PKBL Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002, maka pencapaian kinerja Kemitraan dibitung berdasarkan : a. Tingkat efektivitas penyaluran dana 1. Jumlah dana yang tersedia Saldo awal

Rp.

647.427.382

Pengembalian pinjaman

Rp. 2.253.503.981

Setoran bagian laba tahun buku 2004

Rp. 2.794.944.803

Pendapatan bunga dari pinjaman program kemitraan

Rp.

218.083.477

Pendapatan Jasa Giro

Rp.

12.878.814

Penerimaan piutang pegawai

Rp.

450.000

Jumlah

Rp. 5.927.288.457

2. Jumlah dana yang disalurkan Bantuan pinjaman

Rp. 4.410.500.000

Hibah

Rp. Jumlah


980.532.548

Rp. 5.391.032.548

Rumus =

=

Jumlah Dana yang disalurkan x 100% Jumlah Dana yang Tersedia

5.391.032.548 x 100% = 90,95% 5.927.288.457

skor untuk efektifitas penyaluran dana adalah = 3 poin

b. Tingkat efektivitas pengembalian pinjaman Posisi tunggakan kepada Usaha Kecil dan Koperasi per 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut : Piutang/tagihan lancar

Rp. 6.349.594.839

Piutang/tagihan kurang lancar

Rp. 2.332.131.413

Piutang/tagihan ragu-ragu

Rp.

Piutang/tagihan macet

Rp. 5.754.297.120

Jumlah

670.787.265

Rp. 15.106.810.637

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi adalah sebagai berikut : Piutang/tagihan lancar

6.349.594.839 x 100% Rp. 6.349.594.839

Piutang/tagihan kurang lancar 2.332.131.413 x 75% Rp. 1.749.098.560 Piutang/tagihan ragu-ragu

670.787.265 x 25%

Rp.

167.969.816

Piutang/tagihan macet

5.754.297.120 x 0%

Rp.

-

Jumlah


Rp. 8.266.390.215

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah : =

Rata − rata tertimbang kolektibilitas pinjaman x 100% Jumlah pinjaman yang disalurkan

=

8.266.390.215 x 100% = 54,72% 15.106.810.637

skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2 point.

c. Dengan demikian kinerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun 2005 mendapat 5 point, yaitu : Tingkat efektivitas penyaluran dana, skor

=

3 poin

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman, skor

=

2 poin

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman, skor

=

5 poin

Sumber : Data Sekunder Tahun 2005 setelah diolah oleh peneliti.


4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas/Bank Tabel 3 : Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran dalam Tahun 2004 s/d tahun 2005 adalah sebagai berikut : Uraian 1. Sumber Dana a. Saldo Awal b. Bagian laba c. Pengembalian Pinjaman d. Pendapatan : - Bunga Pinjaman - Jasa Giro e. Penerimaan lain-lain f. Kelebihan Bagian Laba Tahun 2002 g. Hutang Biaya Pembangunan Show Room h. Hutang Kepada PT. P-III i. Dana BUMN lainnya j. Pengembalian Piutang Karyawan Dana Tersedia 2. Penggunaan Dana a. Pinjaman Mitra Binaan PTPNIII b. Pinjaman 7 unit tractor bermasalah c. Kredit Usaha Mikro d. Pinjaman MB yang dialihkan ke PTPN lain e. Hibah f. Beban Hibah Tahun 2004 g. Pengembalian Uang CD yang berada di Kas Kemitraan h. Saldo BMI dialihkan menjadi Piutang i. Piutang bagian KBL yang belum diterima j. Pinjaman CD dicatat di Kemitraan k. Biaya Operasional l. Pelunasan hutang kepada PTPN-III m. Dana BUMN lainnya n. Pengembalian Kelebihan Bgn. Laba Tahun 2002 Jumlah Penggunaan Dana Saldo Akhir

s/d Des 2004 Rp.

Tahun 2005 Rp.

s/d Tahun 2005 Rp.

20.260.081.873 13.259.932.548

647.427.382 2.794.944.803 2.253.503.981

23.055.026.176 15.513.436.529

949.526.203 1.730.119.093 95.540.423 40.000.000 109.090.948

218.083.477 12.878.814 -

1.167.609.680 1.742.997.907 95.540.423 40.000.000 109.090.948

51.467.169 184.197.272 36.679.955.629

450.000 5.927.288.457

51.467.169 184.197.272 450.000 41.959.816.704

27.866.249.338 217.890.853 1.088.000.000 2.867.647.639

4.410.500.000 -

32.276.749.33 217.890.853 1.088.000.000 2.867.647.639

3.016.374.627 -

980.532.548 109.090.948

3.996.907.175 109.090.948

35.468.778 24.039.467

-

35.468.778 24.039.467

4.986.018 160.350.000 476.432.465 51.467.769 183.621.293

127.713.896 -

4.986.018 160.350.000 604.146.360 51.467.769 183.621.293

40.000.000 36.032.528.247 647.427.382

5.627.837.392 299.451.065

40.000.000 41.660.365.639 299.451.065


Sumber : Data Sekunder Tahun 2006 setelah diolah oleh peneliti Tabel 4 : Realisasi Penerimaan dalam Tahun 2004 s/d tahun 2005 adalah sebagai berikut : s/d Des 2004 Rp.

Uraian Saldo Awal

-

Penerimaan Dana Sub Jumlah Penggunaan Dana

Tahun 2005 s/d Tahun 2005 Rp. Rp. 647.427.382 -

36.679.955.629

5.927.288.457

41.959.816.704

36.679.955.629

5.927.288.457

41.959.816.704

36.032.528.247

5.627.837.392

41.660.365.639

647.427.382

299.451.065

299.451.065

Saldo Akhir


5. Neraca Aktiva Aktiva lancar Kas dan Bank Deposito Piutang Pinjaman Mitra Binaan Piutang Alokasi Laba Aktiva Lancar lainnya : - Piutang BMI - Piutang Pegawai Jumlah Aktiva Lancar

31-12-2005 Rp.

31-12-2004 Rp.

299.451.065 15.106.810.637 -

647.427.382 14.606.316.790 -

24.039.467 4.536.018 15.434.837.187

24.039.467 4.986.018 15.282.769.657

1.042.679.315 1.088.000.000 2.130.679.315 17.565.516.502

217.890.853 1.088.000.000 1.305.890.853 16.588.660.510

Aktiva Tetap Aktiva lain-lain - Piutang Bermasalah - Piutang Kredit Usaha Mikro Jumlah Aktiva lain-lain Total aktiva


Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Kewajiban lancar - Hutang Pembangunan Show Room Mitra Binaan Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban Ekuitas Saldo awal Ekuitas Alokasi Laba Tahun Berjalan Pengurangan : - Hibah - Koreksi Ekuitas Surplus (Defisit) Jumlah Ekuitas Total Kewajiban dan Ekuitas

-

109.090.948 109.090.948

16.479.569.562 2.794.944.803

16.048.142.109 1.354.236.000

(980.532.548) (831.713.710) 103.248.395 17.565.516.502 1.565.516.502

(998.641.862) 75.833.315 16.479.569.562 16.588.660.510


6. Penjelasan Pos-pos Neraca Program Kemitraan a. Kas dan Bank Saldo dana Program Kemitraan per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp. 29.451.065 dengan rincian sebagai berikut : 31-12-2005 31-12-2004 Rp. Rp. - Kas 16.913.883.00 119.577.621.00 - Bank 282.537.182.00 527.849.761.00 Jumlah 299.451.065.00 647.427.382.00

b. Piutang Pinjaman Mitra Binaan Jumlah piutang Pinjaman Mitra Binaan per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp. 15.106.810.637,- jumlah tersebut merupakan besarnya pokok pinjaman yang belum dilunasi oleh Mitra Binaan belum termasuk bunga pinjaman. Rincian piutang Mitra Binaan adalah sebagai berikut :


- Piutang/tagihan lancar - Piutang/tagihan kurang lancar - Piutang/tagihan ragu-ragu - Piutang/tagihan macet Jumlah

31-12-2005 Rp. 6.349.594.839.00 2.332.131.413.00 670.787.265.00 5.747.297.120.00 299.451.065.00

31-12-2004 Rp. 5.469.906.256.00 1.817.346.270.00 1.656.400.842.00 5.362.663.422.00 647.427.382.00

c. Piutang Bank Muamalat Indonesia Saldo piutang Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut : 31-12-2005 Rp. - Piutang BMI 24.039.467.00

31-12-2004 Rp. 24.039.467.00

d. Piutang Pegawai Saldo piutang pegawai per 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut : 31-12-2005 31-12-2004 Rp. Rp. - Jumlah Piutang 4.536.018.00 4.986.018.00 Jumlah piutang pegawai di atas merupakan hasil penagihan dan Mitra Binaan yang hilang akibat dirampok sebelum disetor ke Kas/Bank Bagian Kemitraan (sudah dibuat perjanjian akan diangsur oleh yang berangkutan) dengan rincian sebagai berikut : Pokok pinjaman Rp. 4.475.479.00 Bunga Rp. 510.539.00 Jumlah piutang Rp. 4.986.018.00 Diangsur Rp. 450.000.00 Saldo Rp. 4.536.018.00 e. Penjelasan Pinjaman Mitra Binaan Jumlah dan yang telah disalurkan Penerimaan angsuran Dipindahkan ke piutang bermasalah Saldo Pinjaman

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

32.276.749.338 15.513.436.529 16.763.312.809 1.656.502.172 15.106.810.637


f. Piutang Bermasalah Saldo piutang bermasalah per 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut : 31-12-2005 31-12-2004 Rp. Rp. Piutang bermasalah 1.042.679.315.00 217.890.853.00 Penjelasan : Saldo awal Mutasi dari pinjaman aktif Dialihkan ke PTPN-III Saldo

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

217.890.853 1.656.502.172 1.874.393.025 831.713.710 1.042.679.315

Adapun rincian piutang bermasalah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penyaluran kepada Perhimpunan Agribisnis Indonesia (PERAGI) di Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 1995 sebesar Rp. 42.000.000,2. Penyaluran kepada Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK) tahun 1994 sebesar Rp. 68.389.360,- dengan rincian : Pemkab. Tapanuli Utara sebesar Rp. 28.868.319 Pemkab. Tapanuli Selatan sebesar Rp. 36.428.541 Pemkab. Nias sebesar Rp. 3.095.500 Jumlah Rp. 68.389.360 3. Sisa pinjaman 7 (tujuh) unit traktor penyaluran tahun 1997 sebesar Rp.217.890.853 dengan rincian sebagai berikut : Pemkab. Tapanuli Utara 1 unit Traktor Rp. 18.331.964 Pemkab. Tapanuli Selatan 1 unit Traktor Rp. 108.388.889 Pemkab. Mandailing Natal 5 unit Hand Traktor Rp. 91.170.000 Jumlah 7 unit Rp. 217.890.853 4. Sisa pinjaman kepada kelompok nelayan penyaluran tahun 1997 sebesar Rp. 714.399.102 dengan rincian sebagai berikut : Pemkab. Deli Serdang 3 Mitra Binaan Pemko Medan 3 Mitra Binaan Jumlah

Rp.96.171.723 Rp. 618.227.79 Rp. 714.339.102



BAB IV MASALAH-MASALAH DAN DAMPAK YANG DIHADAPI DALAM PEMBINAAN SERTA UPAYA MENGATASINYA

A. Masalah-Masalah yang Dihadapi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Pada umumnya masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi adalah disebabkan belum optimalnya koordinasi antara BUMN sebagai pembina, Pemerintah Daerah maupun pihak usaha kecil dan koperasi sebagai mitra binaan. Di samping itu bagi usaha kecil dan koperasi juga masih harus menghadapi permasalahan klasik seperti keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, kemampuan manajerial yang rendah serta kualitas SDM yang belum memadai. Salah satu masalah yang dihadapi pihak PT. Perkebunan III sebagai pembina dalam program pemberian pinjaman modal kerja pada usaha kecil dan koperasi adalah diakibatkan mitra binaan tidak dapat mengembalikan pinjaman modal kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Apabila ditelaah, adapun penyebab permasalahan yang dialami sebagian mitra binaan dalam pengembalian pinjaman tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan adalah disebabkan beberapa hal yang menyangkut kegiatan usaha mereka seperti kegiatan mitra binaan mengalami kerugian, pengaruh krisis moneter dan terlanjur menggunakan dana bantuan untuk kegiatan lain diluar yang telah diperjanjikan dengan pihak PT. Perkebunan III, mengakibatkan modal tidak dipergunakan untuk 96 Netty Kesuma: Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Oleh BUMN, 2008. USU e-Repository © 2008

usaha yang sesuai dengan permohonan proposal, sehingga usaha tidak maju dan kondisi ini menyebabkan pembayaran cicilan macet (tidak tepat waktu). Selain beberapa penyebab yang menjadi permasalahan dalam pengambilan pinjaman mitra binaan adalah akibat proses yang diawali dengan salah seleksi calon penerima bantuan, yang disebabkan masih adanya calon mitra binaan yang belum dapat menyampaikan proposal yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai pembina. Menurut laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), adapaun masalah yang dihadapi dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Masih ada terdapat itikad yang kurang terpuji dari para mitra binaan di dalam membayar cicilan sehingga terjadi tunggakan yang cukup tinggi. 2. Pada umumnya calon mitra binaan masih belum dapat menyampaikan proposal yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga hal ini menghambat proses penyaluran pinjaman. 3. Letak usaha dari mitra binaan yang terpencil mengakibatkan tingginya biaya operasional, baik pada saat analisa apalagi pada saat melakukan monitoring. 4. Masih terdapat mitra binaan yang bersikap tertutup, sehingga pembinaan sulit dilakukan secara optimal. 5. Mitra binaan sulit memasarkan produknya. Adanya kesulitan dalam pengembalian pinjaman modal kerja ini akan mengakibatkan pinjaman bermasalah, untuk ini diperlukan upaya menyelamatkan


pengembalian pinjaman tersebut. Pinjaman bermasalah menuntut upaya penanganan yang serius dan cepat, oleh karena itu si pemberi pinjaman harus selalu melakukan kontak dengan mitra binaannya, menyusun rencana dan strategi penyelamatan pinjaman. 49

B. Masalah-Masalah yang Dihadapi Usaha Kecil (Mitra Binaan) Sesuai dengan tujuan pemberian bantuan

modal kerja usaha kecil dan

koperasi adalah agar usaha kecil dan koperasi yang menjadi mitra binaan tersebut dapat lebih mengembangkan usahanya baik dari segi permodalan maupun perluasan pemasaran produksi. Oleh karena itu para mitra binaan diharapkan dapat menggunakan modal kerja yang diberikan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), secara keseluruhan untuk usaha yang digeluti. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penggunaan dana bantuan modal kerja oleh pengusaha kecil yang telah digunakan sepenuhnya untuk kegiatan usahanya adalah mitra binaan Va Craft & Design yang menggunakan seluruh bantuan modal kerja untuk kegiatan usaha yaitu dalam bidang kerajinan seperti bordir, bed cover, wedding set, dan lain-lain. Ini menunjukkan suatu itikad baik dalam pengembangan usaha yang mereka kelola dan tidak menggunakan modal kerja yang diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) atau menggunakan dana bantuan kepada kegiatan lain yang telah ditentukan.

49

Hasil Wawancara dengan Pejabat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Tanggal 25 Juli 2007.


Dari hasil penelitian yang dilakukan jenis usaha yang dapat dikelola mitra binaan ini mengalami perkembangan terlihat di sini adanya suatu kegiatan yang dilakukan yaitu telah diikutsertakan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam kegiatan pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yaitu Malaysia dan Singapore dan untuk dalam negeri yaitu Pekanbaru, Riau dan Medan. Ini menunjukkan keberhasilan dari mitra binaan tersebut. Tujuan diadakannya pameran dan diikutsertakan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebut adalah untuk memperkenalkan dan memasarkan pada masyarakat luar agar produksi lokal lebih dikenal baik di tingkat nasional dan internasional. Mengenai masalah pengembalian pinjaman modal kerja terhadap mitra binaan ini tidak mengalami hambatan, karena terlihat di sini tidak ada kesulitan bagi mitra binaan tersebut dan pembayaran kepada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tepat waktu dan tidak pernah melakukan penundaan pembayaran. Pembayaran tersebut langsung dilakukan ke PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yaitu ke bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dilihat dari keberhasilan mitra binaan ini tidak menunjukkan suatu hambatan dalam pengembalian modal kerja tersebut, karena itu pada mitra binaan ini diberikan kesempatan lagi untuk melakukan peminjaman kembali pada pihak PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), apabila jangka waktu yang pertama telah selesai. Usaha yang dilakukan oleh Mitra Binaan Va Craft & Design ini sudah berlangsung selama 6


tahun dan memiliki karyawan sebanyak 20 orang dan memiliki alat-alat yang cukup banyak termasuk mesin bordir, genset dan lain-lain. Walaupun demikian permasalahan yang dihadapi oleh Va Craft & Design tetap ada karena produksi usahanya bersifat musiman, maka dalam pemasaran juga mengalami pasang naik dan pasang surut. Ini mempengaruhi keuangan usahanya tetapi tidak mempengaruhi pembayaran cicilan. Kemudian salah satu mitra binaan yang mengalami hambatan dalam program pengembalian pinjaman modal kerja dari hasil wawancara yang dilakukan pada pengusaha kecil yaitu Henny Bordir yang mengalami hambatan dalam pengembalian pinjaman yaitu disebabkan oleh adanya penunggakan pembayaran dari pelanggan. Akan tetapi penunggakan pembayaran ini tidak berlangsung lama, yaitu pembayaran dilakukan 2 bulan sekali dengan perjanjian yang sudah disepakati pada pihak PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan juga tidak dikenakan bunga. PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero) mengikutsertakan dalam pameran di luar negeri yaitu Malaysia agar produk Indonesia lebih dikenal di luar negeri. Ini merupakan bantuan pihak PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero) di dalam pembinaan pada pengusaha kecil dan koperasi. Kemudian Henny Bordir juga ikut memberikan pelatihan dan pembinaan keterampilan di dalam praktek pembuatan bordir dan fasilitasnya disediakan oleh PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero), dalam usaha Bina Lingkungan. Setelah menjadi mitra binaan PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero), Henny Bordir sudah mengalami peningkatan dalam usaha tersebut, yaitu sudah terlihat


kemajuan yang mereka capai walaupun pembayaran pinjaman berlangsung 2 bulan sekali. Kemudian mitra binaan ini mengakui bahwa pihak pembina sangat memperhatikan pengusaha kecil dan koperasi, karena pembayaran pinjaman modal kerja yang diberikan tidak langsung dilakukan bulan berikutnya, akan tetapi masih ada tenggang waktu yang diberikan oleh pihak PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero) yaitu setelah 3 bulan berikutnya. Ini merupakan suatu bantuan terhadap mitra binaan. Masalah lain yang umumnya menjadi kendala dalam pengembalian cicilan tidak tepat waktu atau menunggak adalah karena sulitnya pemasaran produksi dari mitra binaan akibat minat beli masyarakatnya dan krisis moneter menyebabkan pemasaran kurang lancar dan mempengaruhi keuntungan yang diharapkan. Keadaan ini dialami oleh mitra binaan Modesta yang menjalankan usaha menjahit bed cover namun tidak mempengaruhi pengembalian cicilan. Mitra binaan Modesta oleh PT. Perkebunan Nusantara III juga diikutsertakan dalam pameran seperti pameran ICRA. Pameran ini merupakan wujud kesungguhan BUMN untuk terus berupaya melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dengan harapan produk lokal semakin dikenal dan disukai oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri. ICRA merupakan agenda tetap tahunan yang diselenggarakan sebagai komitmen BUMN terhadap usaha kecil yang tujuannya adalah untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan peran serta BUMN dalam membina usaha kecil, memberi dukungan prasarana dan fasilitas promosi serta pemasaran kepada mitra binaan dalam memperluas pasar expor, membangun sinergi antara BUMN


dengan mitra binaan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinergi yang kuat dan terbuka.

C. Upaya-Upaya Mengatasi Masalah dan Dampak yang Dihadapi Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pemberian usaha kecil menengah dan koperasi PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero) melakukan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Melakukan deregulasi dalam pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan mengikut sertakan kebun/unit-unit usaha yang ada di dalam wilayah binaan PT. Perkebunan. Nusantara III melaksanakan analisa. 2. Untuk mengatasi proposal yang berbeda dengan keadaan sebenarnya ataupun pembukuan yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pemberian secara berjadwal terhadap usaha kecil dan koperasi baik dalam bentuk pelatihan Manajemen Usaha Kecil Dasar, maupun Usaha Kecil Trampil, ataupun Pelatihan Teknis dan Pemagangan. 3. Sebelum penyerahan dana kemitraan, calon mitra binaan terlebih dahulu diberikan Pelatihan Manajemen Dasar bagi Pengusaha Kecil. 4. Dalam hal penyusunan pembukuan dan pelaporan usaha kecil dilakukan monitoring dan pembinaan langsung secara berkala triwulan dan tahunan, baik lintas sektoral maupun BUMN.


5. Mengikutsertakan para mitra binaan (khususnya mitra binaan unggulan) mengikuti kegiatan pameran dan promosi. Selanjutnya apabila terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman oleh mitra binaan, PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero) melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Kurang lancar Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, diberikan surat teguran pertama oleh bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang ditandatangani oleh bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. b. Ragu-ragu Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran, diberikan surat teguran kedua oleh bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang ditandatangani oleh bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. c. Macet Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampau 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo dilakukan rescheduling (penjadwalan kembali) reconditioning (penyesuaian persyaratan)


Terhadap pembayaran cicilan macet PT. Perkebunan Nusantara III mengambil tindakan yang mengacu kepada Kep.Men.BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 yaitu : 1. Dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara rescheduling dan reconditioning apabila memenuhi kreteria : a) Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan. b) Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha c) Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran 2. Dalam hal dilakukan tindakan reconditioning tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman atau dihapuskan tunggakan beban bungannya dan beban bunga selanjutnya. 3. Tindakan reconditioning dilakukan setelah diadakan tindakan rescheduling Untuk Mitra Binaan yang sama sekali tidak sanggup membayar atau karena usaha bangkrut dan upaya pemulihannya telah dilakukan, namun tidak terpulihkan, maka hal ini dikelompokkan dalam aktiva lain dengan pos pinjaman bermasalah. Kemudian pinjaman bermasalah ini oleh PT. Perkebunan Nusantara III akan dihapusbukukan (write off) yang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri/RUPS. Pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap ditagih dan pembayaran dibukukan menjadi pendapatan lain-lain tidak dalam kinerja PT. Perkebunan Nusantara III.


Dengan adanya pemberian dan pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Koperasi telah membawa dampak positif bagi usaha mitra binaan maupun bagi lingkungan usaha PT. Perkebunan. Nusantara III (Persero) yaitu : 1. Meningkatnya volume produksi yang dihasilkan oleh mitra binaan. 2. Terserapnya tenaga kerja di lingkungan mitra binaan. 3. Para mitra binaan terhindar dari ijin (rentener) 4. Mitra binaan berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kualitas produksinya. 5. Beberapa mitra binaan telah dapat mengembangkan bisnisnya dan menjadi usahausaha kecil sebagai anak angkat, serta telah ada yang mampu menembus pasar Manca Negara (antara lain Singapora dan Malaysia) 6. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah usaha PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), sehingga diharapkan tercapai Zero Lost dan Zero Conflict.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Hasil penelitian dan pembahasan dalam materi yang terkandung dalam tesis ini diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut : 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan demokrasi

ekonomi.

Berdasarkan

Keputusan

Menteri

BUMN,

Nomor

236/MBU/2003, setiap BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan tersebut. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap usaha kecil dan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kelancaran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan pembinaan, seperti tata cara program kemitraan dan bina lingkungan, tata cara penentuan mitra binaan, kemudian kewajiban pihak BUMN sebagai pembina serta kewajiban usaha kecil dan koperasi sebagai mitra binaan. 2. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan salah satu BUMN yang wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana yang diamanatkan Pemerintah. Peraturan dan prosedur pembinaan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada usaha kecil dan koperasi yang 106 Netty Kesuma: Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Oleh BUMN, 2008. USU e-Repository © 2008

menjadi mitra binaannya berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah baik yang berbentuk Surat Keputusan Menteri sampai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang merupakan landasan Yuridis dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi. Mengenai pembinaan yang diberikan terhadap usaha kecil dan koperasi oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, hal ini dapat kita lihat dalam pelaksanaannya telah dibentuk suatu team khusus untuk menangani tugas-tugas penyaluran pemberian bantuan, seperti penentuan calon mitra binaan yang dilakukan melalui penyeleksian secara langsung oleh team, serta untuk mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi baik dari permodalannya, manajemennya maupun hasil produksinya. 3. Berdasarkan kenyataan di lapangan, dalam pelaksanaan pembinaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan masih terjadi permasalahanpermasalahan yang dihadapi baik bagi mitra binaan maupun PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), salah satu yang menjadi masalah adalah dalam hal pengembalian dana pinjaman yang disebabkan beberapa faktor yaitu : a. Kesalahan yang dilakukan oleh mitra binaan itu sendiri yang menggunakan dana bantuan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. b. Ada usaha kecil yang mengalami kerugian dalam menjalani usahanya.


c. Akibat tingginya persaingan dalam dunia usaha dewasa ini dan krisis ekonomi yang

tak

kungjun

selesai,

sehingga

tingkat

pembelian

mengalami

kemunduran.

B. Saran 1. Bahwasanya usaha kecil dan koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian juga mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar, karena itu pembinaan yang diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada usaha kecil dan koperasi perlu dioptimalkan dan prosedur pemberian bantuan juga harus ditata lebih baik lagi, sehingga program-program tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dan sekaligus dapat mencegah terjadi kemacetan pembayaran pinjaman. 2. Kepada calon mitra binaan haruslah menyadari benar-benar bahwa bantuan modal kerja yang diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dipergunakan untuk modal usaha sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian serta mengelola dana tersebut secara efektif, dengan demikian pinjaman tersebut dapat dikembalikan kepada pihak PT. Perkebunan tepat waktu, sehingga dana yang dikembalikan tersebut dapat dipergunakan lagi untuk membantu para pengusaha kecil lainnya sebagai dana bergulir. 3. Pemberian dana bantuan sebaiknya lebih diutamakan kepada usaha kecil dan koperasi yang benar-benar perlu diberdayakan mengingat mereka itu yang


sangat membutuhkan dana untuk modal kerja. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi melalui pinjaman modal kerja oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), maka perlu pengelolaan yang serius dengan selalu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi pemberian bantuan yang tumpang tindih dan tidak terjadinya ketidakterkaitan usaha antara pihak pembina dengan mitra binaan. 4. Dalam penyajian pemberian pinjaman modal kerja kepada para pengusaha kecil dan koperasi, perlu adanya penegasan dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk menetapkan mengenai pinjaman modal kerja harus ada suatu jaminan yang diberikan oleh pengusaha kecil dan koperasi.


DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Alma, Buchari, Pengantar Bisnis, Bandung : CV Alfa Beta, 1988. Anoraga, Panji, BUMN, Swasta dan Koperasi, Jakarta : Pustaka Jaya, 2000. Bintang, Sanusi dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung : Citra Aditya, 2000. Bastian Indra, Privatisasi di Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, 2002. Edi Swasono, Sri, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta : UI Press, 1987. ______________, Sistem di Dalam Demokrasi Ekonomi, Jakarta : UI Press, 1987. Fuad, M, dkk, Pengantar Bisnis, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001. Hadi Kusuma, RT Sutantia Rahardja, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005. Hartono, Sri Redjeki, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Bandung : Mandar Maju, 2000. Hanif, Iswar Saputra, dkk, Usaha Kecil dan Mikro di Tengah Arus Globalisasi, Bitra Indonesia. Martin, Feri, Mengembangkan Usaha Kecil dengan Memanfaatkan Berbagai Bentuk Jaringan Kerja Ekonomi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000. Moleong, Lexy.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000. Nasution, S dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disetasi, Jakarta : Bumi Aksara, 2004. Nasution, Bismar, Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2004. 110 Netty Kesuma: Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Oleh BUMN, 2008. USU e-Repository © 2008

Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Kemasyarakatan, Yogyakarta : Liberty, 1988. Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, 1982. ______________, Modernisasi dan Perkembangan Kesadaran Hukum Masyarakat, Hukum 6, tahun ke lima 1979. Salam, Moch Faisal, Pemberdayaan BUMN di Indonesia, Bandung : Pustaka, 2003. Sitorus, Oloan dan Minim Darwinsyah, Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar) Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1994. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003. Tjager, I Nyoman, dkk, Coorporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Forum For Coorporate in Indonesia (FCGI) : Frenhallindo, 2003. Tulus, T.H, Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting, Jakarta : Salemba Empat, 2002. Wibowo Singgih, dkk, Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil, Jakarta, Penebar Swadaya, 2000.

2. Makalah, Majalah Herman, Hidayat, Hary Z Soeratin, Peranan BUMN Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Makalah disampaikan di Universitas Amir Hamzah Medah, Tanggal 9 April 2005. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2004 PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Majalah Bank dan Manajemen, Edisi Maret – April 2002 No.65


Nasution Bismar, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tanggal 18 Februari 2003. Rajagukguk, Erman, Masalah-masalah Hukum Bisnis Menyonsong Abad XXI : Reformasi Hukum di Indonesia dan Peranan para manager”. Kuliah Perdana dan Peranan Para Manager. Kuliah perdana program magister manajemen Medan : Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara 04 Sptember 1999 Http://pikiran-rakyat.com/cetak, tanggal 10 Desember 2005 Http://www.jamsostek.co.id/info/pkbl/php, tanggal 10 Desember 2005 Http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id, tanggal 6 April 2005 Http://balipost.co.id/balipostcetak/2005, tanggal 9 Desember 2005 Http://www.pertamina.com/pkbl/files/kementrian.htm, tanggal 10 Desember 2005

3. Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

4. Jurnal Jurnal Hukum Bisnis, BUMN Masih Perlukah Dipertahankan, Volume 26, No. 1 Tahun 2007


SURAT PERJANJIAN Nomor : 3.05/SPJ/ 2007 Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu tujuh, bertempat di Medan telah disepakati dan karenanya telah pula ditandatangani Surat Perjanjian oleh Para Pihak yang tersebut dan bertandatangan dibawah ini : 1. : dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur III (Persero) selaku Pembina Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, bertempat kedudukan di Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2.

: 26 tahun, wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII Pekan Desa Prapat Janji Kec. Buntu Pane Pemkab. Asahan, pemegang kartu tanda penduduk (KTP), No. 1.0611/2007/07/AS/2002 dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri; Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah BUMN Pembina Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaku usaha kecil yang dalam mengembangkan usahanya kearah usaha yang lebih mandiri masih sangat membutuhkan pembinaan dari PIHAK PERTAMA, dan untuk maksud tersebut PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan sebagai dimaksudkan dalam surat tanggal 02 Juli 2006 : 3. Bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta tercapainya pemerataan pembangunan melalui Program Kemitraan BUMN 113 Netty Kesuma: Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Oleh BUMN, 2008. USU e-Repository © 2008

dengan Usaha Kecil, sebagaimana digariskan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan setelah mempertimbangkan Hasil Analisa Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) No. 158/TW-IV/KBL/2006 atas Permohonan PIHAK KEDUA tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memberikan Pinjaman Dana Program Kemitraan dengan syaratsyarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian ini ; 4. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan menyanggupi untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan syarat-syarat ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian ini ; PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : DASAR PERJANJIAN Pasal – 1 Surat Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA didasarkan pada hal-hal berikut ini : 1.1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ; 1.2. Surat Edaran Kementrian BUMN Nomor : SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan : 1.3. Surat Permohonan PIHAK KEDUA tanggal 02 Juli 2006 : 1.4. Hasil Analisa bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) Nomor : 158/TWIV/KBL/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ; JUMLAH PINJAMAN DAN SUKU BUNGA Pasal – 2 2.1. PIHAK PERTAMA mengikatkan diri untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang diberikan secara sekaligus kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk bilyet giro dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan untuk keperluan tersebut akan dibuat


Berita Acara Serah Terima Bantuan Pinjaman Modal Usaha dan Jaminan Pinjaman Modal Usaha yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Perjanjian ini ; 2.2. Tingkat Suku Bunga atas pinjaman tersebut ditetapkan sebesar 8 % (delapan perseratus) setiap tahunnya yang dikenakan terhadap sisa yang belum dibayar (bunga) menurun) ; PERUNTUKAN DANA PINJAMAN Pasal – 3 PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk mempergunakan seluruh dana bantuan pinjaman tersebut untuk keperluan investasi dan penambahan modal kerja untuk tujuan pengembangan usaha PIHAK KEDUA dan karenanya PIHAK KEDUA berjanji tidak akan mempergunakan dana tersebut untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari peruntukan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini ; JANGKA WAKTU PINJAMAN Pasal – 4 4.1. PIHAK KEDUA diberikan tenggang waktu pembayaran cicilan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai PIHAK KEDUA menerima seluruh bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal – 2 dari Surat Perjanjian ini ; 4.2. Jangka waktu pengembalian pinjaman pokok yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berikut bunga pinjaman adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 diatas : 4.3. Jangka waktu dalam Surat Perjanjian ini hanya dapat diperpanjang dan atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA : BESARNYA CICILAN DAN CARA PEMBAYARAN PINJAMAN Pasal – 5 5.1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pembayaran cicilan pokok setiap bulannya sebesar Rp. 416.667,- (empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah bunga sesuai perhitungan setiap bulannya sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini ; 5.2. Kewajiban PIHAK KEDUA membayar pinjaman pokok dan bunga pinjaman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :


5.2.1. Menyetor/ mentransfer ke Rekening PIHAK PERTAMA yaitu Rekening atas nama PTPN III/ DANA PUKK. AC No. 0053-01-000-176-30-9 pada BRI Medan Putri Hijau, ataupun rekening lainnya sesuai dengan pemberitahuan resmi dari PIHAK PERTAMA ; atau 5.2.2. Menyetor langsung ke Bagian KBL PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Jln. Sei Batang Hari No.2 Medan ; 5.2.3. Dalam hal tertentu dapat ditagih langsung oleh petugas Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan. 5.3. Segala biaya yang timbul dari transaksi pembayaran cicilan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA merupakan tanggungan PIHAK KEDUA sendiri ; BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK Pasal – 6 6.1. PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya notaris dan bea materai dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul sampai ditandanganinya Surat Perjanjian ini ; 6.2. Pembayaran cicilan pinjaman setiap bulannya dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal – 5 Surat Perjanjian ini, tanpa ada potonganpotongan atas biaya-biaya, penguatan, bea, pajak atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA ; 6.3. PIHAK PERTAMA mengikatkan diri untuk memberikan seluruh jumlah pinjaman tanpa potongan kecuali apabila potongan tersebut merupakan pembayaran wajib yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan ; JAMINAN Pasal – 7 7.1. Untuk menjamin pembayaran kembali/ pelunasan pinjaman secara tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menjadikan sebagai jaminan atas pinjamannya sebagai berikut : 7.1.1. Seluruh perlengkapan/ peralatan, persediaan barang dan lain-lain yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai melalui bantuan pinjaman dari PIHAK PERTAMA ; atau


7.1.2. Asli dari Surat Keterangan Tanah No. 593/192/PB/XII/1998 tanggal 26 Desember 1998 yang akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengembalikan seluruh pinjaman pokok dan bunganya : 7.2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan kepemilikan atas barang jaminan selama masa perjanjian masih berlangsung tanpa ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA ; 7.3. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal – 12 Surat Perjanjian ini, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberikan Kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual jaminan tersebut kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya mengambil dari harga jual tersebut sebesar bagian yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian ini ; KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal – 8 Sehubungan dengan bantuan pinjaman yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian ini. PIHAK KEDUA berjanji mengikatkan diri untuk : 8.1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pinjaman berikut bunga yang telah disepakati sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini ; 8.2. Menggunakan dana bantuan pinjaman tersebut untuk keperluan-keperluan yang tidak bertentangan dengan maksud peruntukan pinjaman ; 8.3. Membuat dan menyampaikan laporan berkala secara tertulis setiap triwulan, semester dan tahunan sesuai petunjuk PIHAK PERTAMA yang berisikan keterangan-keterangan perkembangan usaha PIHAK PERTAMA ; 8.4. Mengikuti bimbingan-bimbingan dan atau pembinaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ; 8.5. Menjalankan usahanya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ; 8.6. Menghindari dampak lingkungan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat usaha dari akibat kegiatan usaha/ proses produksi ; 8.7. Membebaskan seluruh kekayaan PIHAK KEDUA yang menjadi jaminan pinjaman berdasarkan Surat Perjanjian ini dari beban penjaminan terhadap pihak lain ; 8.8. Melaporkan kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan setidak-tidaknya setiap Triwulan kepada Pihak pertama, bentuk laporan ditentukan oleh Pihak Pertama.


KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA Pasal – 9 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut : 9.1. Melaksanakan pembinaan terhadap PIHAK KEDUA terkait dengan upaya pengembangan kegiatan usaha PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 9.2. Menanggung biaya-biaya yang timbul dari kegiatan pembinaan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya perjalanan selama melakukan kegiatan pembinaan dan atau monitoring ; 9.3. Memberikan petunjuk kepada PIHAK KEDUA dalam membuat laporan berkala termasuk laporan keuangan ; 9.4. Melakukan pengawasan terhadap barang jaminan. PERNYATAAN DAN PENGAKUAN PIHAK KEDUA Pasal – 10 10.1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarbenarnya hal-hal atau keterangan-keterangan sebagai berikut : 10.1.1. PIHAK KEDUA adalah pelaku usaha kecil sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia ; 10.1.2. PIHAK KEDUA pada saat Surat Perjanjian ini ditandatangani memiliki ijin untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; 10.1.3. PIHAK KEDUA pada saat Surat Perjanjian ini ditandatangani tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan di Indonesia dan tidak sedang dalam keadaan bersengketa, kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi aset atau menganggu jalannya usaha PIHAK KEDUA ; 10.1.4. Seluruh jaminan yang diserahkan berdasarkan Surat Perjanjian ini, tidak sedang dibebani oleh jaminan lain dalam nama dan bentuk apapun ; 10.2. PIHAK KEDUA bersedia dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apabila ternyata dikemudian hari terbukti bahwa apa yang dinyatakan oleh PIHAK KEDUA adalah tidak benar ; PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pasal – 11 PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA atau Kuasanya sewaktu-waktu untuk memeriksa pembukuan, memanggil dan menegur PIHAK


KEDUA dalam hubungannya dengan kepentingan PIHAK PERTAMA mengenai informasi perkembangan usaha dan informasi lainnya yang dipandang perlu, dan PIHAK KEDUA bersedia membantu untuk melayani pemeriksaan pembukuan, memenuhi panggilan ataupun mengindahkan teguran dari PIHAK PERTAMA atau yang dikuasakan oleh PIHAK PERTAMA ; CIDERA JANJI DAN SANKSI Pasal – 12 12.1. PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji apabila pembayaran cicilan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal – 5 Surat Perjanjian ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tepat waktu, maka PIHAK PERTAMA tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dapat memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA ; 12.2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran cicilan selama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo, maka setelah diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dengan segala pertimbangan yang ada, maka PIHAK PERTAMA dapat memindah tangankan jaminan yang disepakati dalam Surat Perjanjian ini kep[ada pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melunasi sisa pinjaman PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ; 12.3. Dalam hal hasil yang diperoleh dari pemindahtangan jaminan tersebut ternyata melebihi kewajiban PIHAK KEDUA, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, akan tetapi jika ternyata masih kurang maka kekurangan tersebut harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ; 12.4. Penyimpangan atas ketentuan Pasal 12.2. diatas, hanya dapat terjadi karena alasan penjadwalan kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) atas kewajiban PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA. PEMBERITAHUAN RESMI Pasal – 13 13.1. Setiap Pemberitahuan /Laporan/Persetujuan dan hal-hal yang dipandang perlu dalam melaksanakan Pasal-pasal dalam perjanjian yang dilakukan oleh salah satu Pihak kepada pihak lain harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara (i) dengan diantar langsung yang dilengkapi Bukti tanda penerimaan (ii) dengan Pos tercatat atau (iii) melalui Facsimile/Telex (disusul dengan konfirmasi melalui udara tercatat atau diantar langsung) sebagaimana


dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan itu dianggap diterima pasal (i) tanggal penerimaan jika diantar langsung atau (ii) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui Pos tercatat, atau (iii) tanggal pengiriman jika dikirim melalui Telex/Facsmile yang mana lebih dahulu. PIHAK PERTAMA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) Jalan : Jl. Sei Batang Hari No.2 Medan Telepon : 061 – 8452244, 8453100 Facsimile : 061 - 8455177 Nomor AC : PTPN – III / DANA PUKK. AC No. 0053-01-000-17630-9 pada BRI Medan Putri Hijau. Untuk Perhatian : Bpk. H. Zulfarmin Lubis, Ak Jabatan : Direktur Keuangan PIHAK KEDUA DERRY MOTOR Jalan Telepon Facsimile Nomor Account

: Dusun VII Pekan Desa Prapat Janji Kec. Buntu Pane Pemkab. Asahan. :::-

13.2. Setiap perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana tertera dalam Pasal 18.1 diatas harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perubahan tersebut dilakukan : ADDENDUM PASAL – 14 Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Surat Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian ini. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM PASAL – 15 15.1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut :


a. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul ; b. Para Pihak sepakat bahwa tempat musyawarah ditetapkan ditempat kedudukan PIHAK PERTAMA. c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan antara Para Pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh Pihak yang dimintakan untuk musyawarah. 15.2. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila Para Pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para Pihak sepakat untuk memilih Domisi yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan. 15.3. Selama proses musyawarah masih berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menghentikan kewajibannya ; ITIKAD BAIK PASAL – 16 16.1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan itikad baik, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan Para Pihak secara bersama-sama bertanggungjawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 16.2. Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari Pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali para Pihak menghendaki lain. 16.3. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum jelas diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh Para Pihak dengan musyawarah mufakat ;


LAIN-LAIN PASAL – 17 17.1. Semua Kuasa dan wewenang yang diberikan dalam perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan para pihak dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan pasal 1813 dan pasal 1816 KUH Perdata. 17.2. Judul pada setiap Pasal Perjanjian dipakai hanya untuk memudahkan membawa perjanjian karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi perjanjian. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) dan diberikan materai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA DERRY MOTOR

JULIANA Pimpinan Usaha

PIHAK PERTAMA PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Direksi

H. ZULFARMIN LUBIS, Ak Direktur Keuangan

Diketahui/disetujui oleh : PIHAK KEDUA

ARGO PRIYANTO Suami


ANALISIS HUKUM PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI OLEH BUMN

Recommend Documents