ISSN 2302-5298
Lingkup Artikel Yang Dimuat Dalam Jurnal Ini Adalah Kajian Empiris dan Konseptual Kontemporer Pada Bidang Ekonomi, Bisnis & Akuntansi
Masalah dan Model Pembangunan Bidang Ekonomi Pada Provinsi Kepulauan Maluku Erly Leiwakabessy@
Abstract
Maluku Islands province is full of dynamics that require a different approach in dealing with economic growth. This article is more focused on issues such as transportation, communication, finance, technology, human resources, utilization of marine and likely minimal investment and high unemployment levels, the factors are the causes of backwardness and poverty that affect the welfare of the people of Maluku. Oriented development concept of the ocean and the islands to the mainland combined to produce a model of group development island archipelago production system model based development group developed island in the Isles Production Zone (KPK). Production system of islands that can bridge the right and obvious natural resources, capital resources, human resources and entrepreneurial resources to become a unified entity in the management and utilization in the context of sustainable development and improvement of people's welfare.
Key Words : Economic, Development, Model, Islands
@
Penulis adalah dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon e-mail :
[email protected]
benchmark ▪ Volume 2 ▪ No 1 ▪ Maret 2013
67
PENDAHULUAN Pengembangan ekonomi dalam kawasan kepulauan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta sumberdaya ekonomi lainnya yang berada pada ruang wilayah darat dan laut (perairan) dalam kawasan kepulauan secara efektif, efisien dan produktif melalui berbagai kebijakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Dengan demikian sistem produksi pada Provinsi Kepulauan hendaknya dipahami sebagai suatu Kawasan Produksi Kepulauan yang diorientasikan ke arah lautan (perairan) dan daratan secara terpadu dan proporsional. Dalam rangka meningkatkan pembangunan wilayah kepulauan yang merupakan fungsi dari potensi SDA, SDM, investasi, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, penerapan teknologi, situasi ekonomi, perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Kesemua indikator di atas, mestinya dipadukan oleh Pemerintah khususnya pada wilayah kepulauan dalam suatu sistem produksi kepulauan secara komprehensif, karena selama ini secara ekonomi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah sangat banyak dan
68
bervariasi terutama kepulauan.
dalam
wilayah
Identifikasi Masalah Yang Dihadapi Provinsi Kepulauan Jika dirinci masalah dalam bidang ekonomi pada Provinsi Kepulauan adalah: ¾ Transportasi dan komunikasi dalam wilayah kepulauan yang belum tertangani secara baik sehingga prasarana dan sarana ekonomi, sosial dan fasilitas publik lainnya tidak mampu menjamin mobilitas faktorfaktor produksi untuk meningkatkan produksi, distribusi dan pemasaran demi peningkatan pendapatan masyarakat dalam wilayah kepulauan. ¾ Kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah yang terbatas diperhadapkan dengan aktivitas dan pengeluaran pemerintah terus meningkat sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. ¾ Bio geografis kepulauan yang menampilakan potensi sumber-daya beranekaragam namun dalam kuantitas yang terbatas mengakibatkan skala dan kontinutas produksi menjadi kecil dan terbatas. ¾ Pemanfaat dan penerapan teknologi pengolahan belum disesuaikan dengan kondisi wilayah dan potensi sumberdaya perairan (laut) dan daratan yang bercirikan gugus pulau. ¾ Kapasitas sumberdaya manusia dalam wilayah kepulauan masih terbatas
Masalah dan Model Pembangunan Bidang Ekonomi Pada Provinsi Kepulauan Maluku
¾
¾
¾
¾
¾
¾
sehingga belum mampu berperan secara optimal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki untuk mengembangkan kesejahteraannya. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada di daratan dan perairan (laut) belum dilakukan secara saling mendukung dan saling melengkapi secara tepat sehingga sering mengabaikan kelestarian lingkungan kepulauan. Keterbatasan investasi sering menghambat proses eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perairan yang membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi. Pelaksanaan pembangunan baik itu di wilayah perairan (manajemen pengelolaan laut) maupun daratan sering mengabaikan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga mengakibatkan kerusakan ekonsistim. Aktivitas ekonomi yang berkembang belum difasilitasi secara optimal dengan penyediaan prasarana dan sarana pembangunan, regulasi pendukung serta visi kemaritiman untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru pada kawasan gugus pulau. Profit margin masih lebih banyak dinikmati oleh daerah lain di luar Provinsi karena jenis usaha yang berkembang dan ekonomi biaya tinggi. Pengangguran dan jumlah keluarga miskin yang masih sangat tinggi karena keberpihakan aktivitas ekonomi belum secara langsung
benchmark ▪ Volume 2 ▪ No 1 ▪ Maret 2013
¾
¾
menyentuh kehidupan masyarakat banyak (kecil). Belum berkembangnya lembaga keuangan secara optimal guna menunjang dinamika ekonomi Akses terhadap sumber produksi, pendapatan, pasar yang terbatas serta saluran distribusi yang panjang maupun aliran masuk modal (capital inflow) masih rendah rendah.
Model Pembangunan Provinsi Kepulauan
Ekonomi
Konsep pembangunan ekonomi kepulauan diorientasikan ke arah lautan (perairan) dan daratan secara terpadu dan proporsional. Secara ekonomi pengembangan wilayah kepulauan bertujuan mewujudkan, (1) keseimbangan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah daratan dan perairan (laut) antar daerah/gugus pulau terutama untuk memacu pertumbuhan guna memenuhi tuntutan peningkatan kesejahteraan sosial; (2) keseimbangan antar daerah/gugus pulau sebagai suatu kesatuan wilayah ekonomi. Kesemua faktor atau determinan penentu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik (fungsi pembangunan wilayah kepulauan) tersebut hendaknya dipadukan menjadi suatu Sistem Produksi Kepulauan berbasis gugus pulau yang dikembangkan dalam Kawasan Produksi Kepulauan (KPK). Pengembangan Sistem produksi kepulauan mengasumsikan bahwa gugus pulau merupakan suatu kesatuan kawasan produksi, dimana semua sumber-sumber ekonomi yang ada dan 69
tersebar di berbagai pulau, dikelola secara efektif dan efisien dalam sebuah sistem dari proses produksi, distribusi hingga pemasaran. Untuk mendukung pengembangan sistem produksi kepulauan dan dinamika ekonomi di wilayah kepulauan maka diperlukan pembiayaan baik oleh pemerintah khususnya dalam pembangunan prasarana fisik maupun investasi swasta. Sinergitas peran kedua pelaku ekonomi ini sangat penting dan diperlukan dalam
rangka mendinamisasi pembangunan dalam KPK secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Selain kedua pelaku ekonomi di atas, maka peran masyarakat dalam dinamika ekonomi wilayah kepulauan baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai objek pembangunan. Secara skematis, Model Makro Pembangunan Ekonomi Provinsi kepulauan dapat digambarkan sebagai berikut:
Bagan 1. Model Makro Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan Kawasan Produksi Kepulauan Pembiayaan Oleh Pemerintah
Potensi SDA & Kapasitas SDM
Prasarana & Sarana Ekonomi
Investasi Swasta
Sistem Produksi Kepulauan
Partisipasi Masyarakat
Situasi Ekonomi & Regulasi Pendukung
Teknologi Pengolahan Yg Tepat Hubungan Ekonomi Dalam Gugus, Antar Wilayah & Luar Negeri
Keterpaduan Pengelolaan & Pemanfaatan Perairan (Laut) - Daratan
Pembangunan Berkelanjutan & Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
70
Masalah dan Model Pembangunan Bidang Ekonomi Pada Provinsi Kepulauan Maluku
Model di atas, menggambarkan keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat pada perairan (laut) dan darat secara berkelanjutan, dalam suatu kawasan yang dinamakan Kawasan Produksi Kepulauan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara proporsional, didukung oleh sumbersumber dana, baik pembiayaan pemerintah, investasi swasta dan partisipasi masyarakat, maupun adanya regulasi dan deregulasi yang menciptakan iklim usaha kondusif. Kawasan Produksi Kepulauan menjadi suatu kawasan yang menghubungkan potensi ekonomi sesuai keungulan spasial Gugus Pulau, dengan dukungan prasarana dan sarana ekonomi maupun teknologi pengelolaan, dalam suatu sistem produksi kepulauan yang tepat, sehingga terjadi proses percepatan pembangunan Gugus Pulau dalam suatu Provinsi Kepulauan. Percepatan pembangunan Gugus Pulau dalam Provinsi Kepulauan, diupayakan dengan tetap memperhatikan tumbuhnya dinamika dalam kawasan, antar gugus, antar wilayah maupun hubungan luar negeri sehingga kesejahteraan masyarakat terus berkembang secara berkelanjutan. Bertolak dari konsep pembangunan ekonomi kepulauan yang diorientasikan ke arah lautan (perairan) dan daratan secara terpadu dan proporsional. Secara ekonomi pengembangan wilayah kepulauan bertujuan mewujudkan: 1. Keseimbangan wilayah daratan dan perairan (laut) antar daerah/ pulau/ gugus pulau terutama dalam tingkat
benchmark ▪ Volume 2 ▪ No 1 ▪ Maret 2013
pertumbuhan untuk memenuhi tututan keadilan sosial, memungkinkan pembangunan dan perdagangan antar daerah/pulau/ gugus pulau secara berimbang sehingga mendorong terwujudnya spesialisasi daerah yang berarti pula memberikan peluang bagi masingmasing daerah/ pulau/gugus pulau untuk berkembang dan bertumbuh lebih maju; 2. Keseimbangan antar daerah/ pulau/ gugus pulau sehingga kesatuan ekonomi dari wilayah kepulauan menjadi lebih kokoh. Untuk mendukung dinamika ekonomi di wilayah kepulauan maka penanaman modal pemerintah masih diperlukan dalam bentuk pembangunan prasarana fisik sebagai rangsangan untuk meningkatkan berbagai bidang usaha secara sektoral maupun wilayah kepulauan. Hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah kepulauan yaitu peranan pusat-pusat pertumbuhan dan pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai pengaruh dominan dalam penyebaran pembangunan baik dalam konteks pengembangan wilayah daratan maupun laut (perairan). Dengan demikian secara lebih mikro model pembangunan bidang ekonomi provinsi kepulauan secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:
71
Bagan 2. Model/ Konsep Mikro Pembangunana Ekonomi Provinsi Kepulauan
Visi dan Misi Prov. Kepulauan /gugus
Pembiaya Pemerintah
Kondisi dan Potensi : * Kondisi Fisik * SDA dan lingkungan * SDM * Prasarana & sarana * Kecendrungan Perubahan * Daya saing * Peluang kerjasama
Pembiaya Swasta
Strategi dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan :
9 Akses Informasi, Transportasi & Komunikasi 9 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 9 Peningkatan Peran Masyarakat 9 Peningkatan Peran Pemerintah 9 Penegakan Hukum 9 Penguatan Kelembagaan 9 Peningkatan Kapasitas ( modal dll)
Unsur- Unsur Pembangunan Provinsi Kepulauan : * Perikanan * Transportasi Laut * Industri Galangan Kapal/ Rakyat * Pertambangan * Wisata & Masyarakat Bahari * Tenaga Kerja Kelautan * Desa Pesisir * Regulasi Bidang Kelautan * Sumber Daya Laut * Lingkungan Hidup Laut & Pesisir * Lembaga Ekonomi & Masyarakat * Pemerintah Daerah * Potensi Pulau/Darat Unggulan * Dll
72
Masyarakat
Asas- asas : * Kesatuan Wilayah / Gugus * Kesejahtaraan Masyarakat * Ketertiban Umum * Partisipasi masyarakat * Kelestaraian * Keserasian & keseimbangan * Transparan & Akuntabel * Berkelanjutan
Kegiatan- Kegiatan Pokok :
Implementasi Model Pembangunan Bidang Ekonomi Provinsi Kepulauan
* Pemberdayaan Masyarakat * Pengentasan Kemiskinan * Perbaikan Eksternalits * Kemitraan * Sistem Ketahanan Pangan * Peran & Kesadaran masyarakat * Pembangunan Kelembagaan * Pemberian Bantuan * Penyediaan Sarana dan Prasarana * Kesesuian Teknologi * Iklim Usaha yang Kondusif * Peningkatan Produksi & Budidaya * Menetapkan Kawasan Pertumbuhan * Ekonomi Orientasi Pasar * Produk Unggulan * Pengembangan Permukiman/Perm. * Dll
Masalah dan Model Pembangunan Bidang Ekonomi Pada Provinsi Kepulauan Maluku
PENUTUP Hasil kajian menunjukkan bahwa Kawasan Produksi Kepulauan menjadi suatu kawasan yang dapat menghubungkan potensi ekonomi sesuai keungulan spasial Gugus Pulau. Dukungan prasarana dan sarana ekonomi maupun teknologi pengelolaan, dalam suatu sistem produksi kepulauan yang tepat merupakan modal dalam percepatan pembangunan Gugus Pulau di Provinsi Kepulauan. Percepatan pembangunan diupayakan agar tetap memperhatikan tumbuhnya dinamika dalam kawasan, antar gugus, antar wilayah maupun hubungan luar negeri sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan dn dapat mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Diharapakan agar pemerintah, swasta dan masyarakat dapat bersinergi dalam pembangunan gugus pulau melalui model pembangunan ekonomi kepulauan dalam model sistem produksi kepulauan, dimana merupakan model yang dapat menjembatani pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dengan sumber-sumber daya yang dimiliki guna pembangunan daerah yang lebih tertata dalam kawasan yang baik.
benchmark ▪ Volume 2 ▪ No 1 ▪ Maret 2013
DAFTAR PUSTAKA CIDES. 1997 Undang - undang Persaingan Suatu Upaya Mendukung Persaingan Sehat. Center for Information and Development Studies dan Kondrad Adenauer Stiftung. Jakarta. Daryanto, A. 2003. Disparitas Pembangunan Perkotaan Perdesaan. Agrimedia, Jakarta. Hakim, Lukman; Santosa, Budi; dan Setyaningrum, Esty (ed.). Beberapa Agenda Perekonomian Indonesia: Kritik dan Solusi. Jakarta: Penerbit Dewan Riset Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 2004. Kartajaya, Hermawan. 2002. Markplus on Strategi. Gramedia.Jakarta Kuncoro Mudrajad, dkk. (1997). Ekonomi Industri (Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia), Penerbit ; Widya Sarana Informatika, Edisi I, Yogyakarta Mellor, J. W. 2000. Faster More Equitable Growth: The Relation Between Growth in Agriculture and Poverty Reduction. CAER II Discussion Paper No. 70. Harvard Institute for International Development, Cambridge Siwi, S.S., F. Sulaiman, E. Basuno, R.N. Suhaeti, Rochlini and C. P. Pelzer. 2000. Socioeconomic & Gender Analysis SAGA) in Agriucltural Research and Development Programme. SAGA Core Team, AARD. Jakarta. Shujiro Urata. 2000. Policy Recommendation: Outline of tentattive Policy 73
Recomemmendation for SME Promotion in Indonesia. Publikasi JICA 17 Mei 2000. World Bank. 2002. Beyond Economic Growth. www.worldbank.org.id
74
Masalah dan Model Pembangunan Bidang Ekonomi Pada Provinsi Kepulauan Maluku
