A. KONDISI UMUM. Kenaikan rata-rata (%) Jumlah (Ton) ,30 1. Laut ,04

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 21/KEP-DJPB/2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2010-2014

BAB I. A.

PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Perikanan budidaya diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang usaha guna mengurangi kemiskinan (pro-poor), menyerap tenaga kerja (pro-job) serta sekaligus mampu sebagai tumpuan pijakan bagi pertumbuhan ekonomi nasional (pro-growth). Hal ini mengingat sumberdaya lahan perikanan budidaya masih besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan serta memiliki beberapa krakteristik keunggulan lain yang mampu dijadikan sebagai landasan penumbuhan ekonomi nasional. Disamping itu, perikanan budidaya mempunyai kemampuan mengurangi tekanan terhadap lingkungan dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dari perairan umum melalui perekayasaan ekosistem perairan untuk memproduksi ikan (pro-sustainability). Dalam kurun waktu 2010-2011, hasil pencapaian kinerja pembangunan perikanan budidaya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 menunjukan hasil yang memuaskan. Uraian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam kurun waktu 2010 – 2011 adalah sebagimana berikut: a.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perikanan budidaya dalam RPJM 2010 – 2014 adalah jumlah produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2010 (6,28 juta ton) meningkat sebesar 26,3% pada tahun 2011 yaitu menjadi 7,93 juta ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 59,4% dari total produksi perikanan nasional yaitu sebesar 13,31 juta ton pada tahun 2011. Tabel 1. 2011.

Produksi perikanan budidaya menurut jenis budidaya, 2010 –

No.

Jenis Budidaya Jumlah (Ton)

1.

Laut

6.277.923

7.928.962

Kenaikan rata-rata (%) 26,30

3.514.702

4.605.827

31,04

Tahun 2010

Tahun 2011

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

1

1.416.038 1.347.184 819.809 121.271 309.499

1.602.748 1.720.388 1.127.127 131.383 375.430

Kenaikan rata-rata (%) 13,19 27,70 37,49 8,34 21,30

- Sawah 96.605 Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2011

86.448

-10,51

No. 2. 3.

Jenis Budidaya Air Payau Air Tawar - Kolam - Karamba - Jaring Apung

Tahun 2010

Tahun 2011

Komoditas rumput laut, nila, bandeng dan udang memberikan kontribusi produksi yang besar pada total produksi perikanan budidaya di tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2011 produksi rumput laut mencapai 5,17 juta ton atau 65,21% dari total produksi perikanan budidaya. Tingginya produksi rumput laut dikarenakan masa pemeliharaan yang cukup singkat, modal kerja yang relatif kecil dan penggunaan teknologi pembudidayaan yang relatif sederhana dibanding komoditas perikanan lainnya. Produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama sebagaimana pada . Tabel 2. Produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama, 2010-2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Komoditas Jumlah (ton) Rumput Laut Patin Lele Nila Bandeng Udang Mas Gurame Kakap Kerapu Lainnya

Tahun 2010

Tahun 2011

6.277.923 3.915.017 147.888 242.811 464.191 412.757 380.972 282.695 56.889 5.738 10.398 349.568

7.928.962 5.170.201 229.267 337.577 567.078 467.449 400.385 332.206 64.252 5.236 10.580 344.731

Kenaikan rata-rata (%) 26,30 32,06 55,03 39,03 22,16 13,25 5,10 17,51 12,94 -8,75 1,75 -1,38

Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2011

b.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya diimplementasikan melalui 7 kegiatan yaitu: (1) pengembangan sistem prasarana dan sarana; (2) pengembangan sistem perbenihan; (3) pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan; (4) pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan; (5) pengembangan sistem usaha; (6) pengawalan dan penerapan teknologi adaptif perikanan budidaya; serta (7) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

2

Beberapa capaian IKK dalam program peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2010 – 2011 diantaranya adalah: 1.

Capaian Produksi Induk Unggul Ketersediaan induk unggul sangat terkait dengan capaian produksi perikanan budidaya. Induk yang unggul akan dapat menghasilkan benih ikan yang bermutu yang nantinya dapat dibudidayakan dengan hasil produksi yang optimal. Capaian produksi induk yang dihasilkan oleh unit pembenihan pemerintah dan masyarakat pada tahun 2011 adalah sebesar 12,72 juta induk atau meningkat 269,5 % dari produksi induk tahun 2010 sebesar 3,44 juta induk. Pencapaian produksi induk merupakan hasil kinerja dari jejaring perbenihan dan produksi induk unggul yang melibatkan berbagai pihak seperti Ditjen Perikanan Budidaya, lembaga riset (Balitbang KP, Perguruan Tinggi, BPPT, LIPI), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan perusahaan swasta bidang perbenihan. Tabel 3. Produksi induk menurut komoditas utama, 2010-2011 No

Komoditas Jumlah (ekor)

2.

2010 3.440.523

2011

Kenaikan Rata-rata (%)

12.713.882

269,53

1. Patin 23.073 89.989 2. Lele 414.053 5.443.055 3. Nila 907.077 1.522.735 4. Bandeng 13.406 13.331 5. Udang 1.616.870 5.075.223 6. Mas 58.421 116.735 7. Gurame 171.058 82.637 8. Kakap 7.025 1.515 9. Kerapu 13.371 27.058 10. Lainnya 216.169 341.604 Sumber: Laporan Tahunan 2011 Ditjen Perikanan Budidaya.

290,02 1.214,58 67,87 -0,56 213,89 99,82 -51,69 -78,43 102,36 58,03

Produksi Benih Ikan/Udang dan Bibit Rumput Laut Pada tahun 2010 produksi benih ikan mencapai 43,30 miliar ekor benih. Sedangkan pada tahun 2011 produksi benih ikan mencapai 83,17 miliar ekor benih atau mencapai kenaikan sebesar 92,06% dibanding tahun 2010. Sebagaimana produksi benih ikan/udang, produksi bibit rumput laut juga mengalami peningkatan. Tahun 2010 produksi bibit rumput laut mencapai 153.880 ton. Sedangkan pada tahun 2011 produksi bibit rumput laut mencapai 316.969 ton, atau meningkat rata-rata sebesar 105,98%. Jumlah produksi benih ikan/udang dan bibit rumput laut masing-masing komoditas. Tabel 4. Produksi benih ikan/udang dan bibit rumput laut Tahun 2010-2011 Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

3

No

Komoditas

2010

2011

Jumlah (ribu ekor)* 43.301.242 83.165.394 1. Rumput Laut (ton) 153.880 316.969 2. Patin 529.511 721.890 3. Lele 7.084.880 10.195.491 4. Nila 7.165.166 7.775.811 5. Bandeng 2.425.696 2.615.985 6. Udang 13.935.733 39.677.909 7. Mas 7.863.685 17.071.401 8. Gurame 791.785 639.448 9. Kakap 6.731 3.545 10. Kerapu 7.268 166.850 11. Lainnya 3.490.787 4.297.063 *Keterangan: jumlah tidak termasuk bibit rumput laut. Sumber: Laporan Tahunan 2011 Ditjen Perikanan Budidaya.

3.

Kenaikan Rata-rata (%) 92,06 105,98 36,33 43,90 8,52 7,84 184,72 117,09 -19,24 -47,33 2.195,68 23,10

Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) Seiring dengan tantangan dan persaingan global, pelaksanaan standardisasi, sertifikasi dan akreditasi memegang peranan penting dalam menjamin mutu produk. Produk yang dihasilkan harus aman untuk dikonsumsi serta ramah lingkungan. Terkait dengan hal tersebut, sistem perbenihan ikan berupaya untuk meningkatkan mutu benih dengan melakukan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Pada tahun 2010 jumlah unit perbenihan yang telah dilakukan sertifikasi CPIB sebanyak 58 unit. Sedangkan pada tahun 2011 bertambah menjadi 133 unit atau meningkat sebesar 129,3%. Peningkatan jumlah unit perbenihan bersertifikasi CPIB tersebut diharapkan menjadi jaminan ketersediaan benih bermutu yang akan menopang keberhasilan program peningkatan produksi perikanan budidaya.

4.

Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Tuntutan pasar global terhadap produk perikanan budidaya adalah keamanan pangan (food safety) yaitu bahwa hasil perikanan budidaya harus aman untuk dikonsumsi sesuai persyaratan pasar. Sebagai konsekuensi meningkatnya perdagangan global, produk perikanan budidaya Indonesia harus mempunyai daya saing, baik dalam mutu produk maupun efisiensi dalam produksi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, para pembudidaya ikan perlu menerapkan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Sertifikasi CBIB adalah penilaian kesesuaian persyaratan CBIB pada unit usaha budidaya, untuk menentukan tingkat penerapan kaidah-kaidah keamanan pangan dalam proses produksi.


4

Kegiatan penilaian sertifikasi CBIB sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2004 dengan obyek penilaian pada unit pembudidaya ikan meliputi pembudidayaan ikan perorangan, pokdakan, dan perusahaan. Jumlah kegiatan penilaian dan jumlah unit pembudidayaan yang lulus CBIB tiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2010 kegiatan penilaian sertifikasi CBIB dilakukan pada 370 unit pembudidayaan ikan. Dari hasil penilaian, dinyatakan lulus sertifikasi CBIB sebanyak 315 unit. Sedangkan pada tahun 2011, kegiatan penilaian sertifikasi dilakukan pada 1.304 unit pembudidayaan ikan. Dari hasil penilaian, unit pembudidayaan ikan yang dinyatakan lulus sertifikasi CBIB tahun 2011 sebanyak 1.241 unit. Secara kumulatif sejak tahun 2004 sampai tahun 2011, kegiatan penilaian sertifikasi CBIB telah dilakukan pada 2.018 unit pembudidayaan ikan. Dari hasil penilaian, unit pembudidayaan ikan yang dinyatakan lulus CBIB sebanyak 1.852 unit atau tingkat kelulusan sebesar 92,93% sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5. Tabel 5. Kegiatan Penilaian Sertifikasi dan Jumlah Unit Pembudidayaan yang Lulus Sertifikasi CBIB, 2010-2011 No

1 2 3

Unit Pembudidaya

Jumlah Perorangan Pokdakan Perusahaan

Tahun 2010 Kegiatan Lulus Penilaian sertifikasi (unit) (unit)

370 190 120 60

315 164 94 57

Tahun 2011 Kegiatan Lulus Penilaian sertifikasi (unit) (unit)

1.304 1.053 197 54

1.241 1.010 180 51

Kumulatif Kegiatan Penilaian 2004-2011

Kumulatif Lulus Sertifikasi 2004-2011

2.018 1.372 357 289

1.852 1.275 304 273

Sumber: Laporan Tahunan 2011 Ditjen Perikanan Budidaya.

5.

Luas Lahan Budidaya Luas lahan budidaya pada tahun 2010 adalah 1,08 juta hektar dan bertambah pada tahun 2011 menjadi 1,20 juta hektar atau naik sebesar 10,89% (Tabel 6). Meskipun kenaikan rata-rata total luas lahan tidak terlalu banyak, namun capaian produksi perikanan budidaya naik secara drastis yakni 26,30%. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan produksi per satuan luas lahan (produktivitas) akibat peningkatan penggunaan teknologi dalam usaha pembudidayaan ikan.


5

Tabel 6. Luas lahan budidaya menurut jenis budidaya, 2010-2011 No.

Jenis Budidaya Jumlah (Hektar)

1. 2. 3.

Laut Air Payau Air Tawar - Kolam - Karamba - Jaring Apung

1.080.966

1.198.379


117.650 674.942 288.374 148.278 637 744

169.292 749.220 279.867 126.382 561 1.294

43,89 11,01 -2,95 -14,77 -11,93 73,92

151.630

9,31

Tahun 2010

Tahun 2011

- Sawah 138.715 Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2011

Salah satu pendorong bertambahnya luas lahan budidaya adalah stimulus sarana dan prasarana dari pemerintah yakni pendistribusian keramba jaring apung (KJA) dan alat berat eskavator (backhoe). Pada tahun 2011 Ditjen Perikanan Budidaya mendistribusikan 175 unit KJA dan 65 unit eskavator untuk perluasan dan rehabilitasi lahan budidaya. 6.

Pembudidaya Ikan Sampai pada tahun 2011 terdapat lebih dari 3,34 juta orang bekerja sebagai pembudidaya ikan. Jumlah pembudidaya tersebut naik 5,75% dibanding tahun 2010 yakni sebanyak 3,16 juta orang (Tabel 7). Budidaya kolam merupakan kegiatan budidaya yang paling banyak pembudidayanya yakni 1,62 juta orang atau 48,56% dari total pembudidaya di Indonesia pada tahun 2011. Jumlah pembudidaya ikan tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan peningkatan implementasi program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya yang pro-job sebagai jawaban terhadap peningkatan jumlah penduduk yang akan diiringi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Tabel 7. Pembudidaya ikan menurut jenis budidaya, 2010-2011 No.

Jenis Budidaya Jumlah (orang)

1. 2. 3. 4. 5.

Budidaya Laut Budidaya Tambak Budidaya Kolam Budidaya Karamba Budidaya Jaring Apung

3.162.247

3.343.934


498.001 553.325 1.536.082 104.917 62.692

517.340 586.495 1.623.700 119.719 79.310

3,88 5,99 5,70 14,11 26,51

417.370

2,49

Tahun 2010

Tahun 2011

6. Budidaya Sawah 407.230 Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2011


6

7.

Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Ditjen Perikanan Budidaya melaksanakan program pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan dengan menyalurkan bantuan sosial Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB). Pada tahun 2010, dilakukan pemberdayaan melalui bantuan usaha pembudidayaan ikan untuk wirausaha pemula dengan penerima manfaat sebanyak 1.820 pokdakan dari 273 kabupaten/kota di 33 provinsi. Pada tahun 2011, penerima manfaat bantuan sosial sebanyak 2.000 pokdakan dari 300 kabupaten/kota di 33 provinsi. Jumlah pokdakan dan lokasi penerima manfaat tersebut naik 9,89% dibanding tahun 2010 (Tabel 8). Pemberdayaan pokdakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kemampuan masyarakat pembudidaya ikan baik secara individu maupun kelompok dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tabel 8. Pemberdayaan pokdakan melalui bantuan sarana produksi pada kelompok pembudidaya ikan, 2010-2011 Uraian Penerima Tahun 2010 Tahun 2011 Manfaat 1. Jumlah Pokdakan 1.820 2.000 Jumlah Kabupaten/ 2. 273 300 Kota 3. Jumlah Provinsi 33 33 Sumber: Laporan Tahunan 2011 Ditjen Perikanan Budidaya. No.

8.

Kenaikan rata-rata (%) 9,89 9,89 0,00

Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis Standardisasi laboratorium diperlukan agar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh stakeholder perikanan budidaya khususnya dalam memberikan pelayanan pengujian kualitas air, uji hama penyakit ikan dan laboratorium uji residu. Pada tahun 2010 terdapat 25 unit laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (bangunan, peralatan, SDM dan Metoda Uji). Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 31 unit laboratorium uji yang memenuhi standar teknis atau meningkat 24 % dibanding tahun 2010. Penyedia layanan laboratorium uji tersebut adalah UPT Ditjen Perikanan Budidaya, UPTD DKP Provinsi dan UPTD DKP Kabupaten/Kota.


7

9.

Penyakit Ikan Penting yang dapat Dikendalikan Keberhasilan pengendalian dan penanganan penyakit ikan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian produksi, karena sebagian besar kasus kegagalan panen pada umumnya disebabkan oleh serangan penyakit ikan. Penyakit ikan penting dinyatakan dapat dikendalikan apabila dapat dicegah untuk tidak mewabah dan atau disembuhkan. Salah satu upaya pencegahan adalah dengan membentuk imunitas (kekebalan) pada ikan sehingga serangan penyakit tidak menyebabkan kematian. Pembentukan imunitas antara lain dapat dilakukan melalui vaksinasi agar komoditas yang dibudidayakan dapat membentuk sistem kekebalan tubuh yang lebih baik dalam menghadapi serangan penyakit. Pada tahun 2010 jenis penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan adalah sebanyak 3 jenis penyakit. Sedangkan pada tahun 2011 pencapaian pengendalian jenis penyakit ikan penting adalah sejumlah 8 jenis penyakit, yang terdiri dari: Streptococciasis (Streptococcus agalactiae dan Streptococcus iniae), penyakit vibriosis pada ikan, penyakit Koi Herpes Virus (KHV), penyakit merah (Motile Aeromonas Septicemia), penyakit Viral Nervous Necrosis (VNN), penyakit iridovirus, dan penyakit columnaris disease pada ikan laut. Upaya pencegahan dan pengendalian terus dilakukan khususnya pada penyakit penting lainnya melalui gerakan vaksinasi ikan yang digalakkan di sentra-sentra perikanan budidaya.

B. a.

POTENSI DAN PERMASALAHAN Ketersediaan Lahan dan Air Perikanan Budidaya Ketersediaan lahan pengembangan perikanan budidaya meliputi: (a) budidaya laut, (b) budidaya air payau, (c) budidaya air tawar. Luas lahan potensial untuk budidaya ikan tercatat sekitar 12 juta hektar dengan rincian: 8,4 juta hektar untuk budidaya laut; 1,2 juta hektar untuk budidaya air payau, dan 2,2 juta hektar untuk budidaya air tawar. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2004, Indonesia diperkirakan memiliki potensi indikatif sebesar 8,4 juta ha perairan laut, dimana 3,8 juta ha merupakan potensi efektif yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya laut. Terdiri dari 775 ribu ha untuk pengembangan KJA ikan/lobster/abalone, 37,2 ribu ha untuk pengembangan karamba tancap ikan, 769,5 ribu ha untuk pengembangan budidaya rumput laut, 4,7 juta ha untuk pengembangan budidaya kekerangan, 174,6 ribu ha untuk pengembangan budidaya teripang dan 1,9 juta ha untuk pengembangan budidaya tiram mutiara. Potensi lahan kawasan perikanan budidaya air payau dihitung berdasarkan kriteria kelayakan teknis dan lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

8

budidaya air payau. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2003, terdapat 1,2 juta ha, dengan rincian 450.000 ha telah dimanfaatkan dan 774.000 ha tersedia untuk pengembangan. Potensi lahan budidaya air tawar terdiri dari lahan budidaya kolam, sawah (mina padi) dan di perairan umum yang terdiri dari danau, rawa dan sungai. Untuk potensi lahan budidaya di kolam, dihitung berdasarkan asumsi luas lahan yang mendapat pasokan air irigasi teknis sebagai sumber airnya. Dengan memanfaatkan potensi sekitar 20% pasok air irigasi tersebut, diperkirakan luas potensi lahan untuk budidaya di kolam adalah sebesar 528.700 ha. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2003, potensi lahan untuk pengembangan budidaya di kolam yang terluas adalah di pulau Jawa, yaitu propinsi Jawa Timur 92.400 ha, diikuti Jawa Barat 86.700 ha dan Jawa Tengah 83.200 ha. Di wilayah Sumatera, potensi lahan budidaya tawar yang terluas adalah NAD 29.000 ha, Sumatera Utara 31.800 ha dan Sumatera Barat 24.300 ha. Di Indonesia bagian Timur, potensi lahan untuk kolam yang terbesar adalah Sulawesi Selatan 34.800 ha. Potensi lahan budidaya ikan di perairan umum, meliputi budidaya di danau, rawa dan sungai. Budidaya perikanan di perairan umum harus dilakukan secara ramah lingkungan, produktif, serta sesuai dengan penggunaan perairan umum untuk keperluan lainnya. Sedangkan potensi lahan budidaya di sawah atau lebih dikenal dengan sebutan budidaya mina padi, masih sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat potensi sawah untuk pengembangan budidaya minapadi sekitar 1,5 juta ha. Peluang pemanfaatan potensi lahan dan air dihadapkan pada permasalahan diantaranya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti banjir, erosi dan tsunami yang sering mengakibatkan kerusakan lahan perikanan dan jaringan irigasi. Selain itu, lahan perikanan budidaya juga dihadapkan pada permasalahan tata ruang yang dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan antar berbagai sektor. Terlebih lagi dari sisi status penguasaan lahan oleh sebagian pembudidaya ikan belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat. Sub sektor perikanan budidaya merupakan suatu kegiatan yang sangat rentan terhadap adanya eksternalitas dari sektor lain, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya air. Pengurangan kualitas dan kuantitas air untuk kegiatan usaha perikanan budidaya adalah permasalahan yang sering muncul dari adanya konflik kepentingan pemanfaatan lahan. Pengurangan kualitas air berupa pencemaran perlu diwaspadai sebagai potensi berkurangnya jaminan keamanan pangan, dan lebih jauh lagi bahwa pencemaran dapat menyebabkan kematian pada komoditas yang dibudidayakan yang dapat berakibat terjadinya kegagalan panen.


9

Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan dan air perikanan budidaya ke depan adalah bagaimana meningkatkan koordinasi lintas sektor dan meningkatkan posisi tawar sektor perikanan budidaya. Selain itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi. b.

Tenaga Kerja Perikanan Budidaya Jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan merupakan potensi tenaga kerja perikanan budidaya, terlebih lagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Sampai pada tahun 2011 terdapat lebih dari 3,38 juta orang menggantungkan hidup pada kegiatan perikanan budidaya. Jumlah tenaga kerja tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja. Apabila jumlah penduduk yang besar dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya mengenai perikanan budidaya, maka ini dapat secara langsung menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya. Selain itu, peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi perikanan menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja terdidik di bidang perikanan budidaya akan semakin tinggi. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah menjadi kendala serius dalam pembangunan perikanan budidaya karena kegiatan perikanan budidaya berbasis di wilayah pedesaan yang rentan akan keterbatas akses pendidikan tinggi. Di sisi lain, anggota masyarakat pedesaan yang telah mengenyam pendidikan tinggi sering kali lebih tertarik bekerja dan berusaha di luar sektor perikanan karena belenggu kemiskinan di daerah pedesaan. Kondisi tersebut akan semakin parah bila tidak ada kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis dan pendampingan di lapang. Tantangan ke depan sub sektor perikanan budidaya harus mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan peningkatan lapangan kerja melalui penguatan program dan kegiatan yang bersifat pro job. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan lebih aktif memperkenalkan usaha perikanan budidaya dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pembudidaya pemula dan kaum wanita melalui stimulus bantuan sarana produksi. Selain itu, kegiatan penyuluhan, pendampingan dan bimbingan teknis untuk pembudidaya perlu terus ditingkatkan untuk menjamin keberhasilan dan meningkatkan keuntungan usaha budidaya.

c.

Teknologi Perikanan Budidaya Banyak paket teknologi penelitian dan perekayasaan di bidang perikanan budidaya yang dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan produktivitas perikanan budidaya secara efisien. Berbagai spesies ikan komersial sudah berhasil di


10

budidayakan seperti kerapu, kakap, ikan hias. Program broodstock center perikanan budidaya telah menghasilkan induk varietas unggul berbagai spesies dan benih berkualitas tinggi. Keberhasilan dalam produksi vaksin, probiotik dan immunostimulan untuk ikan/udang, diterbitkannnya Standar Nasional Indonesia bidang perikanan budidaya, serta tersebarnya laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan utamanya untuk deteksi dini penyakit ikan yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi menambah optimis usaha di bidang perikanan budidaya akan terus tumbuh. Permasalahan teknologi dalam pengembangan produksi perikanan budidaya diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan formulasi pakan ikan yang berkualitas dengan harga murah. Padahal sebagian besar biaya produksi adalah untuk penggunaan pakan. Akibatnya sering kali marjin keuntungan pembudidaya relatif kecil, utamanya pada kegiatan budidaya air tawar. Tantangan ke depan yang adalah bagaimana mengembangkan teknologi produksi pakan ikan berkalitas dengan harga murah dan menjamin ketersedian pakan untuk pembudidaya utamanya di pelosok desa. Ketersediaan teknologi yang tepat guna perlu disertai dengan upaya penyebaran teknologi tersebut kepada pelaku usaha perikanan budidaya. Peran serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan institusi penyuluh sangatlah penting dalam penyebaran informasi tersebut. Kegiatan diseminasi teknologi dan percontohan menjadi kegiatan penting sehingga perlu dikuatkan di masa yang akan datang. d.

Potensi Pertumbuhan Penduduk, Daya Beli dan Permintaan Pasar Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237,56 juta orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,49 persen per tahun. Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk perikanan khususnya perikanan budidaya. Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang akan berimplikasi pada peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, termasuk komoditas perikanan. Permasalahan yang dihadapi adalah dalam pengembangan pasar domestik untuk komoditas perikanan adalah masih rendahnya konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia. Data yang dirilis Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan, menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar 30,48 Kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi tersebut masih rendah


11

dibanding negara lain seperti Malaysia (55,4 kg/kapita/tahun) dan Singapura (37,9 kg/kapita/pertahun). Masih rendahnya konsumsi masyarakat akan produk perikanan membuka peluang bagi peningkatan volume produksi dan diversifikasi produk perikanan di Indonesia. Namun hal tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan serta menjamin kualitas produk perikanan yang aman dikonsumsi sesuai dengan permintaan pasar. Produk perikanan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional seiring dengan pemberlakuan pasar bebas di era gloalisasi. Terbukanya pasar luar negeri harus disertai dengan upaya pemenuhan persyaratan negara pengimpor terutama terkait dengan keamanan pangan. Perikanan Budidaya terus dibangun dan dikembangkan dengan pola pikir industrialisasi, guna meningkatkan daya saing serta nilai tambah dalam menghadapi era pasar global, serta tuntutan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab. e.

Akses Pembiayaan Permodalan Usaha Perikanan Permodalan merupakan faktor penting kegiatan usaha perikanan budidaya. Modal usaha perikanan budidaya dapat bersumber dari masyarakat pembudidaya sendiri maupun pinjaman dari lembaga permodalan. Salah satu potensi sumber permodalan yang belum optimal penggunaannya adalah kredit program yang dikeluarkan oleh pemerintah, dintaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pada tahun 2011, realisasi penyaluran KKP-E bidang perikanan hanya sebesar Rp. 73,25 Miliar atau 7,76% dari alokasi yang tersedia sebesar Rp. 943,58 Miliar. Hal ini merupakan peluang akses permodalan untuk mengembangkan skala usaha perikanan budidaya. Namun akses kredit program tersebut masih dihadapkan pada kendala yakni sebagian besar pembudidaya belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya akibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, khususnya yang terjadi pada pembudidaya ikan berskala kecil. Lahan budidaya juga sebagian besar belum memiliki sertifikat kepemilikan resmi sehingga tidak dapat dijadikan agunan. Di sisi lain, kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang belum solid serta tingkat pendidikan yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan pra syarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Tantangan ke depan untuk mendorong keberpihakan pemerintah dan perbankan untuk memberikan kemudahan akses kredit program dan kredit komersial berbunga rendah yang disertai dengan upaya memperluas Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

12

jaringan pelayanannya hingga ke pelosok pedesaan. Di samping itu, diperlukan upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro dan pengembangan koperasi pembudidaya di perdesaan.


13

A.

VISI

Program peningkatan produksi perikanan budidaya yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan hasil yang nyata. Namun demikian, pembangunan perikanan budidaya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya. Sejalan dengan tantangan dan permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang akan dimulai sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Sebagai upaya mengintegrasikan dengan pembangunan kelautan dan perikanan serta berlandaskan pemahaman dan penelaahan terhadap peluang dan potensi, serta permasalahan pengembangan perikanan budidaya di masa yang akan datang, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan penyesuaian visi sebagaimana berikut: Pembangunan Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Dengan visi tersebut, ingin diwujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya yang memberikan nilai tambah pada produk perikanan budidaya sehingga memiliki daya saing tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan agar berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Melalui pembangunan perikanan budidaya yang berdaya saing, ingin diwujudkan usaha perikanan budidaya dalam bentuk sistem yang terpadu, dimana masingmasing sub sistem didalamnya secara konsisten mampu menghasilkan produk Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

14

perikanan budidaya yang berkualitas, efisien, serta memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun internasional. Sistem usaha perikanan budidaya yang efisien akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing mampu menembus pasar yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan sekaligus pengurangi kemiskinan (pro-poor), peningkatan penyerapan tenaga kerja (pro-job), peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Melalui pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan, ingin diwujudkan sistem usaha perikanan budidaya yang memiliki komitmen kuat untuk memperhatikan daya dukung lahan serta memperhatikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup (pro-environment), sehingga usaha perikanan budidaya yang dikembangkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertanggungjawab. B.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan perikanan budidaya yaitu: Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan

C.

TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi di atas, Ditjen Perikanan Budidaya menetapkan tujuan dalam pembangunan perikanan budidaya yaitu: Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan Indikator tujuan pembangunan perikanan budidaya adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya tahun 2013-2014 sebagaimana tabel berikut: No.

Jenis Budidaya Jumlah (ton)

1. 2. 3.

Budidaya Air Tawar Budidaya Air Payau Budidaya Laut

Tahun 2013

Tahun 2014

11.632.122

13.978.946

3.354.668 1.440.781 6.836.673

3.881.602 3.370.656 6.726.688


15

D.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam empat perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut: Stakeholder Perspektive 1.

meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); dan b. pertumbuhan PDB perikanan.

Customer Perspective 2.

meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah:

a. jumlah produksi perikanan budidaya; dan b. nilai produksi perikanan budidaya. 3.

meluasnya kesiapan masyarakat dan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya; dan b. jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan.

4.

meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional; b. jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP); dan c. jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya.

Internal Process Perspective 5.

tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan.

6.

tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah:


16

a. jumlah RSNI 3 yang disusun; b. jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan; dan c. jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya. 7.

terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. jumlah unit perbenihan yang bersertifikat; b. jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi; c. rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan; d. jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya; dan e. jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu).

8.

terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya . Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A - D); dan b. tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya.

9.

terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: c. prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar; d. jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan; dan e. jumlah kawasan budidaya yg mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan.

Learning and Growth Perspective 10. tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator

Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB; dan b. indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional. 11. tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang

PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah:


17

a. service level agreement di Ditjen PB; dan b. persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB. 12. terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: a. jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB; b. nilai AKIP Ditjen PB; c. nilai integritas Ditjen PB; d. nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB; dan e. nilai penerapan reformasi birokrasi Ditjen PB. 13. terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB. Indikator Kinerja

Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah: prosentase penyerapan Anggaran Ditjen PB. IKU pembangunan perikanan budidaya dari masing-masing sasaran strategis beserta target yang akan dicapai pada tahun 2013-2014 sebagaimana dirinci dalam tabel berikut: SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Meningkatnya 1 kesejahteraan masyarakat kelautan 2 dan perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE 2 Meningkatnya 3 ketersediaan produk kelautan dan 4 perikanan yang bernilai tambah 3 Meluasnya kesiapan 5 masyarakat untuk usaha dan kesempatannkerja di 6 bidang PB 4 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya

7 8

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton) Nilai produksi perikanan budidaya (miliar rupiah) Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya (orang) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok) Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit) Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP)(unit)


TARGET TAHUN 2013

TARGET TAHUN 2014

104

105

7

7,25

11,63

13,97

96.778

124.300

132.865

146.282

1.957

3.388

33.303

40.250

1.751.000

1.842.000

18

TARGET TAHUN 2013

TARGET TAHUN 2014

Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Miliar Rupiah) INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 5 Tersedianya 10 Jumlah teknologi inovatif kebutuhan inovasi budidaya teknologi hasil litbang hasilperekayasaan (paket) dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan 6 Tersedianya 11 Jumlah RSNI 3 yang disusun kebijakan Perikanan 12 Jumlah kebijakan publik Budidaya sesuai perikanan budidaya yang kebutuhan diselesaikan

21.799

23.200

14

14

64

109

30

35

13

3

3

225

320

7.000

8.000

20

30

132

132

43

45

A

A

100

100

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA 9

7

Tersedianya modernisasi sisem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu

14 15 16

17

18

8

Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya

19

20

Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit) Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai denganperencanaan tahunan (persen) Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok) Jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Lab. Residu) Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A D) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya (persen)


19

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai

21

22 23

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE 10 Tersedianya SDM 24 Ditjen PB yang kompeten dan profesional 25 11

12

13

TARGET TAHUN 2013

TARGET TAHUN 2014

Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (persen) Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan Jumlah kawasan budidaya yg mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan (kawasan)

96

96

15

17

99

111

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)

60

50

60

50

70

75

4

4,25

100

100

Nilai AKIP A

Nilai AKIP A


Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

26

Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB

28

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB (persen)

29

Nilai AKIP Ditjen PB

30 31

Nilai integritas Ditjen PB Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB

6,5 7,5

6,75 7,75

32

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

75 (setara level 4) > 95


Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya

27

33


20

A.

Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perikanan Budidaya

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya diimplementasikan dalam keterkaitan dengan 4 prioritas pembangunan kelautan dan perikanan nasional sebagaimana berikut: 1.

Prioritas ke-1: Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, yang akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kinerja dalam pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organiasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah;

2.

Prioritas ke-4: Penanggulangan kemiskinan, yang dalam implemetasinya akan dilaksanakan untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya pembudidaya ikan skala kecil melalui perluasan jangkauan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (klaster 4) dan peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan;

3.

Prioritas ke-5: Ketahanan pangan, yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan produksi, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dan pengembangan kawasan minapolitan.

4.

Prioritas ke-9: Lingkungan Hidup, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan, dan disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana pada kawasan perikanan budidaya untuk mengantisipasi perubahan iklim.


21

Disamping itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pembangunan nasional pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, akan dilakukan melalui: 1.

Pro-poor Pendekatan pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha perikanan budidaya

2.

Pro-job Pendekatan pro-job dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang belum tergarap dan penumbuhan wirausaha baru untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan akses terhadap modal dan kapastian usaha

3.

Pro-growth Pendekatan pro-growth dilakukan melalui peningkatan peran perikanan budidaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui tranformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan moderenisasi

4.

Pro-Environment Pendekatan pro-environment dilakukan melalui upaya pemulihan dan pemanfaatan sumberdya alam untuk keberlanjutan pengembangan perikanan budidaya.

Menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang terkait dengan pembangunan perikanan budidaya, maka arah kebijakan Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2013 – 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Terpenuhinya penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan serta tersedianya data statistik PB yang akurat dan mutahir.

2.

Terpenuhinya kebutuhan induk unggul dan benih bermutu.

3.

Terjaganya kondisi lingkungan yang optimal untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi

4.

Meningkatnya aksesbilitas permodalan, fasilitasi investasi dan penguatan kelembagaan usaha perikanan budidaya.

5.

Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai di kawasan/sentra produksi perikanan budidaya.

6.

Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya


22

7.

Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi

Selanjutnya, strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas adalah melalui: a.

Pengembangan Kawasan Minapolitan Minapolitan merupakan suatu konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (akselerasi). Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya merupakan upaya percepatan pembangunan perikanan budidaya di sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya bertujuan untuk: (i) meningkatkan volume produksi, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya, (ii) meningkatkan pendapatan pembudidaya dan masyarakat terkait lainnya, dan (iii) mengembangkan kawasan minapolitan perikanan budidaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun sasaran strategi pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya adalah menjadikan lahan-lahan budidaya potensial sebagai sentra produksi perikanan dengan tingkat produksi, produktivitas, dan kualitas tinggi melalui sistem intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendekatan dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya dilakukan melalui: a) penetapan sentra produksi perikanan budidaya dengan komoditas unggulan yang dikembangkan; b) meningkatkan aksesibilitas pembudidaya terhadap sumberdaya alam, sarana produksi dan prasarana pendukung produksi; c) revitalisasi sarana dan prasarana produksi seperti tambak/kolam, saluran irigasi, jalan produksi, listrik; d) fasilitasi penyediaan sarana pembuatan pakan murah berkualitas; e) pengembangan teknologi budidaya, seperti bio teknologi dan mekanik; bantuan teknis dan fasilitasi penyediaan modal dan investasi; dan f) mengembangkan paket-paket kegiatan produktif untuk komoditas unggulan, skema pembiayaan dan teknologinya. Lima dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya, yaitu: Pertama, orientasi permintaan pasar (market driven oriented), dengan pemahaman bahwa dalam pemilihan komoditas hendaknya berpijak pada keunggulan komparatif dari potensi sumberdaya masing-masing daerah, serta berorientasi pada permintaan pasar dan memperhatikan aspek-aspek pemasaran lainnya. Kedua, dapat dikelola secara ekonomis (managable), dengan pengertian bahwa besarnya skala usaha kawasan perikanan budidaya diarahkan untuk secara ekonomis mampu mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

23

pelaksanaan proses produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu sistem yang mapan, sehingga menghasilkan sistem usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ketiga, partisipasi masyarakat pembudidaya (participatory), dengan pemahaman bahwa kawasan perikanan budidaya dibangun atas dasar kebersamaan ekonomi/kerjasama antar pembudidaya dalam kelompok/koperasi yang dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan adil, sehingga menghasilkan sistem usaha budidaya yang berkeadilan. Keempat, keterpaduan sistem usaha budidaya (integrated system) dengan pemahaman bahwa pengembangan kawasan perikanan budidaya pada dasarnya dibangun melalui pendekatan akuabisnis secara utuh, terpadu dan berkelanjutan, baik pada intra maupun inter subsistem dalam sistem usaha budidaya. Kelima, kelengkapan sarana dan prasarana (infrastructure capacity), dengan pengertian bahwa ketersediaan sarana prasarana pendukung seperti jalan penghubung, saluran irigasi tambak, pelabuhan ekspor/pasar, listrik, telepon, dan fasilitas air bersih sangat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kawasan usaha budidaya yang dibangun. b.

Pengembangan Komoditas Unggulan Pengembangan komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu kegiatan perikanan budidaya untuk sepuluh komoditas yang telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan yang memiliki kriteria: (i) bernilai ekonomis tinggi; (ii) teknologi budidaya yang dapat diterapkan dan telah tersedia; (iii) permintaan pasar yang tinggi baik lokal maupun luar negeri; dan (iv) dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara massal. Sepuluh komoditas budidaya unggulan tersebut adalah: (1) udang; (2) rumput laut; (3) nila; (4) lele; (5) patin; (6) gurame; (7) kerapu; (8) kakap; (9) bandeng; dan (10) ikan lainnya. Disamping sepuluh komoditas unggulan tersebut, pengembangan komoditas lainnya yang potensial dan spesifik daerah tetap dikembangkan baik dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, pemenuhan konsumsi di dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun untuk pelestarian jenis-jenis ikan lokal yang cenderung akan mengalami kepunahan.

c.

Pemberdayaan dan Wirausaha Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.


24

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. PNPM Mandiri KP untuk bidang perikanan budidaya dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya yakni pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha yang diperuntukan bagi pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Tujuan PUMP Perikanan Budidaya adalah meningkatkan kemampuan usaha produksi perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan pembudidayaan. Pelaksanaan PUMP Perikanan Budidaya juga diintegrasikan dengan program dan kebijakan lintas sektor seperti: penerapan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang salahsatu program penting yang terkait dengan KKP adalah Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), dimana Menteri Kelautan dan Perikanan telah ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja Program PKN yang mengoordinasikan 12 Kementerian/Lembaga terkait. Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha perikanan budidaya, pelaksanaannya dilakukan melalui upaya membangun model pengembangan wirausaha dan penumbuhan kepercayaan bagi para pelaku usaha, utamanya pembudidaya ikan dengan modal usaha yang diperoleh melalui kredit maupun yang diperoleh melalui program-program pembinaan dan bantuan input produksi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan pengembangan wirausaha dan peningkatan skala usaha perikanan budidaya diharapkan dapat menciptakan lapangan usaha baru dan memperkokoh usaha yang telah ada serta menciptakan dampak ekonomi masyarakat yang lebih luas (multiplier efek) sehingga memberi kontribusi terhadap perkembangan perekonomian nasional.


25

d.

Industrialisasi Perikanan Budidaya Berbasis Blue Economy Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan industrialisasi kelautan dan perikanan sebagai salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang dimulai pada tahun 2012. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan terwujudnya percepatan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dilakukan dengan pendekatan Blue Economy yang dilandasi dengan prinsip-prinsip: a) terintegrasi, yakni integrasi ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi; b) berbasis kawasan, yakni berbasis pengembangan kawasan ekonomi potensial; c) sistem produksi bersih, yakni sistem produksi efisien, hemat bahan baku, bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan; d) investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan model blue economy; e) berkelanjutan, yakni keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Pada tahap awal yang dimulai tahun 2012, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengembangkan industrialisasi perikanan budidaya untuk komoditas udang, bandeng, patin dan rumput laut. Pengembangan empat komoditas tersebut pada tahap awal difokuskan di daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi. Pelaksanaana industrialisasi tahap awal yang akan dikembangkan diantaranya melalui percontohan skala besar (demfarm) dan perbaikan prasarana/infrastruktur seperti saluran irigasi dan perbaikan kolam atau tambak. Pada tahun-tahun berikutnya, cakupan komoditas dan lokasi pengembangan industrialisasi perikanan budidaya akan diperluas. Komoditas yang dikembangkan tidak hanya empat komoditas penting, tetapi juga komoditas ikan lainnya dan cakupan lokasi dikembangkan pada pulau atau daerah potensial lainnya. Pelaksanaan strategi industrialisasi perikanan budidaya memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan penyediaan dan rehabilitasi prasarana/infrastruktur produksi. Untuk itu diperlukan upaya dukungan dan sinergisitas lintas sektor, pemerintah daerah, lembaga keuangan/perbankan, pelaku usaha dan masyarakat.


26

B.

PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kebijakan perikanan budidaya akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana strktur organisasi sebagaimana gambar berikut.

Arah dan kebijakan pembangunan perikanan budidaya Tahun 2010-2014 diimplementasikan ke dalam program “Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya”. Untuk mencapai program dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: a.

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Tujuan kegiatan pengembangan sistem produksi adalah terpenuhinya kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir. Unit kerja penanggungjawab kegiatan adalah Direktorat Produksi. Sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2014 dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan serta tersedianya data statistik PB yang akurat dan mutahir. Komponen kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan sistem produksi antara lain: 1) pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan sistem mutu CBIB; harmonisasi sertifikasi CBIB dengan standar


27

internasional; penilaian, pengawasan, monitoring dan evaluasi sertifikasi CBIB; 2) pengembangan produksi budidaya air tawar (termasuk minapadi), air payau dan laut, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pembinaan penerapan SNI dan CBIB budidaya ikan air tawar, air payau dan laut; forum budidaya ikan air tawar, air payau dan laut; temu lapang perikanan budidaya; supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kawasan dan percontohan perikanan budidaya; 3) pengembangan data dan statistik perikanan budidaya, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: koordinasi, pengumpulan, dan pengolahan data (validasi data statistik perikanan budidaya); penyajian dan publikasi data; sinkronisasi database SIMSTAT; survei sosial ekonomi perikanan budidaya; 4) pengembangan produksi budidaya ikan hias, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pembinaan penerapan SNI dan CBIB budidaya ikan hias; temu lapang dan forum budidaya ikan hias; supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kawasan dan percontohan budidaya ikan hias. b.

Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Tujuan kegiatan pengembangan sistem perbenihan ikan adalah Terpenuhinya kebutuhan benih dan bibit rumput laut untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Perbenihan. Sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem perbenihan adalah terpenuhinya kebutuhan induk unggul dan benih bermutu. Komponen kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem perbenihan antara lain: 1) pelaksanaan percepatan induk unggul, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penguatan sarana dan prasarana induk unggul, pelaksanaan Pengembangan dan operasionalisasi Broodstock center, penguatan jejaring pemuliaan induk ikan; 2) pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pembenihan, dengan rincaian komponen kegiatan antara lain: pembinaan mutu perbenihan, pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), penyusunan standarisasi perbenihan; 3) pengembangan unit perbenihan skala besar, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: operasionalisasi unti perbenihan skala besar, pembinaan dan pemantauan perbenihan, penguatan koordinasi UPT dan UPTD, pengembangan dan operasionalisasi unit pembenihan pemerintah (BBI, BBU, BBUG dan BBIP); 4) pengembangan dan pemberdayaan unit pembenihan skala kecil, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penigkatan kinerja kelompok UPR dan HSRT, diseminasi perbenihan skala kecil, penguatan kelembagaan perbenihan skala kecil; 5) pengembangan kebun bibit rumput laut; 6) pengembangan informasi dan distribusi perbenihan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyajian informasi dan distribusi perbenihan, pengumpulan dan pengelolaan data Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

28

informasi dan distribusi perbenihan, validasi sistem informasi dan distribusi perbenihan. c.

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Tujuan kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan adalah tersedianya kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Prasarana dan Sarana. Sasaran kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana perikanan budidaya adalah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai di kawasan/sentra produksi perikanan budidaya. Komponen kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan prasarana dan sarana budidaya antara lain yaitu: 1) pengembangan lahan dan air pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pre assessment kesesuaian lahan dan penyusunan model penataan pengembangan kawasan berbasis perikanan, penataan lahan idle/terlantar untuk perikanan budidaya, pengembangan potensi lahan budidaya; 2) pengembangan prasarana dan sarana budidaya air payau, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan prasarana dan sarana budidaya air payau, pengembangan standar (RSNI-3) prasarana dan sarana budidaya air payau; 3) pengembangan prasarana dan sarana budidaya air tawar, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan prasarana dan sarana budidaya air tawar, pengembangan standar (RSNI-3) prasarana dan sarana budidaya air tawar; 4) pengembangan prasarana dan sarana budidaya laut, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan prasarana dan sarana budidaya laut, pengembangan standar (RSNI-3) prasarana dan sarana budidaya laut; 5) pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan pelaksanaan minapolitan perikanan budidaya, koordinasi lintas sektor pengembangan kawasan minapolitan.

d.

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan adalah terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Usaha. Sasaran kegiatan pengembangan sistem usaha budidaya adalah meningkatnya aksesbilitas permodalan, fasilitasi investasi dan penguatan kelembagaan usaha perikanan budidaya. Komponen kegiatan pengembangan sistem usaha perikanan budidaya diantaranya adalah: 1) pengembangan investasi dan permodalan, dengan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

29

rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan peluang investasi perikanan budidaya, pembinaan pemanfaatan kredit program perikanan budidaya, akselerasi pembiayaan usaha perikanan budidaya, monitoring dan evaluasi investasi dan permodalan perikanan budidaya; 2) pengembangan dan pembinaan kewirausahaan perikanan budidaya, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB), pembinaan wirausaha perikanan budidaya pemula terdidik, pengembangan model usaha perikanan budidaya, temu kemitraan usaha perikanan budidaya, pengembangan model usaha berbasis kelompok; 3) pengembangan pelayanan usaha, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengembangan peraturan bidang perizinan dan pelayanan usaha perikanan budidaya, identifikasi kelayakan usaha, pembinaan pelayanan usaha, sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan budidaya; 4) pengembangan informasi usaha dan promosi, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyajian informasi usaha, pengembangan promosi usaha perikanan budidaya; 5) penyusunan database dan sistem informasi tenaga kerja bidang perikanan budidaya. e.

Pengembangan Sistem Pembudidayaan Ikan

Kesehatan

Ikan

dan

Lingkungan

Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan adalah terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi. Unit kerja Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Sasaran kegiatan pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan adalah terjaganya kondisi lingkungan yang optimal untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi. Komponen kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan adalah: 1) penguatan kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, dengan rincian komponen kegiatan utama anatara lain: penyusunan pedoman standar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium, pembinaan dan pengembangan laboratorium serta pengembangan jejaring laboratorium; 2) pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyusunan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring dan pembinaan pengendalian penyakit ikan, pengembangan dan aplikasi vaksin dan probiotik; 3) pelaksanaan perlindungan lingkungan pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengelolaan rehabilitasi lingkungan dengan kontrol biologi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bersama perikanan budidaya di perairan umu daratan; 4) pelaksanaan pengendalian residu, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: pengujian sampel dalam rangka monitoring residu, koordinasi teknis pengendalian residu nasional dalam rangka pelaksanaan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan; 5) pelaksanaan pengendalian obat ikan,


30

bahan kimia, dan bahan biologi untuk pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: perencanaan dan pembahasan tahunan pengendalian obat ikan nasional dan daerah, penerbitan nomor pendaftaran obat ikan, kimia dan bahan biologi, sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang obat ikan, pengembangan pelayanan pendaftaran obat ikan; 6) pelaksanaan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: perumusan RSNI bidang kesehatan ikan dan lingkungan. f.

Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya Tujuan kegiatan Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya adalah pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya. Sasaran dari kegiatan pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya adalah pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya di kawasan perikanan budidaya. Adapun komponen kegiatan pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya adalah sebagai berikut: 1) Identifikasi pengembangan kawasan perikanan budidaya, dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan Identifikasi Pengembangan Kawasan perikanan budidaya dalam rangka menunjang Pemerintah Daerah di wilayah kerja Balai Besar/Balai cq Dinas Propinsi yang membidangi perikanan dalam mengenali keunggulan komparatif dari potensi sumberdaya perikanan budidaya yang dimiliki guna membangun dan mengembangkan kawasan perikanan budidaya laut, payau dan air tawar sesuai dengan wilayah kerja masing-masing; 2) Diseminasi Teknologi Adaptif, dimaksudkan untuk melakukan penerapan teknologi adaptif serta sekaligus sebagai ajang pendampingan kepada masyarakat pembudidaya di wilayah kerjanya, utamanya untuk komoditas unggulan lokal dan nasional, termasuk kegiatan-kegiatan untuk mendukung program kerjasama dengan pihak-pihak lain, serta kegiatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program peningkatan produksi perikanan budidaya dalam rangka pemasyarakatan teknologi adaptif yang telah berhasil direkayasa guna memberikan contoh nyata teknik pembudidayaan ikan yang memenuhi aturan code of conduct for responsible fisheries; 3) Perekayasaan teknologi terapan, diarahkan untuk mendorong pengembangan pembenihan dan pembudidayaan komoditas unggulan, baik komoditas yang sudah dapat dibudidayakan, komoditas yang masih Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

31

perlu upaya domestikasi, maupun spesies ikan lokal (khas di suatu daerah) yang terancam punah sebagai upaya pelestarian plasma nutfah; 4) Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan perairan budidaya, dimaksudkan untuk memantau penyebaran penyakit/kesehatan ikan dan kualitas lingkungan perairan budidaya secara terintegrasi dengan melibatkan partisipasi aparat Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten, Petugas Lapangan dan masyarakat pembudidaya ikan utamanya kawasan perikanan budidaya kekerangan, termasuk pemantauan residu penggunaan zat hormon dan antibiotika pada kegiatan pembudidayaan ikan, serta upaya pengenalan dini untuk mengantisipasi dampak terjadinya up welling pada kawasan usaha pembudidayaan karamba jaring apung pada perairan waduk, danau, dan atau rawa di wilayah kerja Balai Besar/Balai masing-masing. 5) Pelatihan petugas pendamping untuk program peningkatan produksi perikanan budidaya diarahkan untuk membekali ketrampilan teknis bagi petugas pendamping program yang ada di wilayah kerja masing-masing. 6) Pelatihan teknis untuk mewadahi kegiatan pelatihan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam membangun etos kerja profesional bagi staf perekayasa Balai Besar/Balai Budidaya maupun bagi petugas dan masyarakat perikanan budidaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidangnya masingmasing melalui pendidikan, latihan dan magang bagi petugas perekayasa, petugas/pemandu lapang, dan kontak pembudidaya ikan serta para pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat perikanan budidaya. 7) Pemantauan/pengawasan mutu benih, dimaksudkan untuk memfasilitasi petugas fungsional pengawas mutu benih dalam menjalankan tugasnya dalam rangka memantau dan mengawasi mutu benih yang beredar di masayarakat. g.

Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya Tujuan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah: Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014

32

Komponen kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya diantaranya adalah: 1) penyelesaian dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kerjasama program, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyusunan program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya, penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana teknis perencanaan pembangunan perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kerjasama program, penyusunan laporan tahunan, penyusunan LAKIP, temu koordinasi program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya; 2) pengembangan dan pembinaan kepegawaian, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyelesaian administrasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyelesaian administrasi mutasi pegawai dan pensiun, tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional; 3) pengembangan organisasi tata laksana, hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: analisa/pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan kehumasan dan pemberitaan, pameran dan promosi perikanan budidaya, penyusunan naskah perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, pelaksanaan Indonesia Aquaculture; 4) penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan umum, dengan rincian komponen kegiatan antara lain: penyelesaian laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, inventarisasi aset Ditjen perikanan budidaya.

C.

DUKUNGAN LINTAS SEKTOR

Pelaksanaan program peningkatan produksi perikanan budidaya memerlukan dukungan kegiatan dan anggaran dari instansi terkait serta peran serta masyarakat luas (stakeholders). Dukungan yang diharapkan dari instansi lain dalam rangka pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut: Tabel 18. Dukungan Lintas Sektor Yang Diharapkan No 1.

Kegiatan

Dukungan yang Diharapkan

Instansi Terkait

Penyedian Induk Unggul

a) Penelitian dan pengembangan untuk pemuliaan induk unggul utamanya induk penjenis unggul atau Great Grand Parient Stock (GGPS). b) Pengkayaan dan perlindungan sumber plasma nutfah terkait dengan pemuliaan induk ikan unggul. c) Optimalisasi operasional Balai Benih Ikan untuk produksi induk sesuai dengan kebutuhan. d) Pemberdayaan Unit-unit

- Balitbang KP - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - Pemerintah Daerah


33

No 2.

Kegiatan Pemenuhan kebutuhan pakan ikan yang teregistrasi dan berkualitas

Dukungan yang Diharapkan a)

b)

c) d)

3.

4.

5.

Penyediaan obat ikan, bahan kimia dan biologi sesuai ketentuan serta pengendalian residu

a)

b)

Pembenihan. Penelitian dan pengembangan pakan ikan yang efisien dan berkualitas. Penelitian dan pengembangan sumber bahan baku alternatif untuk embuatan pakan ikan murah dan berkualitas. Keringanan/pembebasan PPn bea masuk bahan baku pakan Penyediaan pakan berkualitas dengan harga bersaing yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian dan pengembangan bahan pembuatan vaksin. probiotik dan obat-obatan ikan yang aman sesuai dengan ketentuan pasar Pengujian sampel monitoring residu

Pemenuhan a) Fasilitasi permodalan untuk kebutuhan modal memperkuat dukungan permodalan dan investasi POKDAKAN b) Fasilitasi dan optimalisasi penanaman modal investasi di bidang perikanan budidaya. c) Fasilitasi kemudahan akses layanan kredit program untuk modal kerja perikanan budidaya. Pemenuhan a) Perencanaan tata ruang kawasan pengembangan perikanan budidaya. kebutuhan b) Kajian kelayakan pengembangan prasara infrastruktur mendukung kegiatan perikanan perikanan budidaya. budidaya yang c) Pembangunan dan rehabilitasi memadai saluran primer dan sekunder, jalan produksi, jalan penghubung mendukung usaha perikanan budidaya. d) Penyediaan Listrik di Kawasan Perikanan Budidaya e) Penyusunan masterplan dan detail engineering design untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan budidaya


Instansi Terkait - Balitbang KP - Kementerian Keuangan - Perusahaan Swasta - Perguruan Tinggi

- Balitbang KP - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - Swasta - BKIPM - BLU - BKPM - Perbankan dan lembaga keuangan lain - BUMN dan Swasta

- Balitbang KP - Kementeran Pekerjaan Umum - Ditjen KP3K - Pemerintah Daerah - Kementerian ESDM - Bapennas

34

No 6.

7.

Kegiatan

Dukungan yang Diharapkan

Instansi Terkait

Pengembangan a) Pendampingan POKDAKAN dan - Kementerian sumber daya Koperasi dan penyuluhan bidang perikanan manusia dan UMKM budidaya. kelembagaan - BPSDMKP b) Penguatan jenjang pendidikan SDM pembudidaya - Pemerintah perikanan budidaya. ikan daerah c) Peningkatan kapasitas tenaga kerja - BUMN dan dan kelembagaan di bidang Swasta perikanan budidaya. d) Pengembangan kemitraan Penguatan a) Penelitian dan - Balitbang KP pengembangan/inovasi teknologi teknologi - BPPT budidaya (Teknologi budidaya dan pembudidayaan alat mesin perikanan budidaya) ikan b) Inovasi baru teknologi pembudidayaan ikan.

8.

Pemasaran produk perikanan budidaya

9.

Pengembangan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

a) Pengembangan pasar domestik dan pasar ekspor produk perikanan budidaya. b) Pengembangan pasar di kawasan sentra budidaya perikanan. c) Pemasaran produk perikanan domestik dan internasional a) Pengembangan sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan b) Pembinaan SDM Laboratorium kesehatan Ikan dan Lingkunga c) Standardisasi metoda uji


- Kementerian Perdagangan - Ditjen P2HP - BKIPM - Swasta

- Pemeritah daerah - Lembaga internasional - Perguruan Tinggi

35


36

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perikanan Budidaya 2010-2014 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Dengan adanya penyesuaian terhadap sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2013-2014, maka dokumen RENSTRA pembangunan perikanan budidaya 2010-2014 dilakukan penyesuaian. Selanjutnya, keberhasilan pencapaian RENSTRA tersebut sangat ditentukan oleh kinerja seluruh jajaran unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan stakehorder terkait. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, diperlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd SLAMET SOEBJAKTO Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas

Agung Witjaksono


37

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 21/KEP-DJPB/2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS DAN TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2013

TARGET TAHUN 2014

104

105

7

7,25

11,63

13,97

96.778

124.300

1.100

1.100

1.751.000

1.842.000

30

35

1

1

16

18

7.000

8.000

132

132

A

A

A. PENGEMBANGAN SISTEM PRODUKSI PEMBUDIDAYAAN IKAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE 2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah

1 2

3 4 5

3

Meningkatnya usaha di 6 bidang perikanan budidaya INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 4 Tersedianya bahan 7 kebijakan di bidang produksi Perikanan Budidaya yang sesuai kebutuhan 8

9 5

6

Terselenggaranya sistem produksi KP, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang optimal dan bermutu Terselenggaranya pengendalian usaha produksi perikanan budidaya

10 11

12

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton) Nilai produksi perikanan budidaya (miliarrupiah) Jumlah Produksi Ikan Hias Budidaya (juta) Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) (unit) Jumlah draft kebijakan publik di bidang produksi perikanan budidaya yang diselesaikan (dokumen) Jumlah draft peraturan perundang-undangan di bidang produksi perikanan budidaya (dokumen) Jumlah RSNI 3 bidang produksi yang disusun Jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi (unit) Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok) Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan Pendaftaran Pakan Ikan (skala likert A - D) bahan baku dan pakan ikan


38

SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2013 100


60

50

60

50

70

75

4

4,25

100

100

Nilai AKIP A 6,5

Nilai AKIP A 6,75

7,5

7,75

75 (setara level 4)

80 (setara level 4)

>95

>95

104

105

7

7,25

Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)

11,63

13,97

Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional (unit)

33.303

33.423


Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data produksi perikanan budidaya (persen)

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 7 Tersedianya SDM Dit 14 Produksi yang kompeten dan profesional 15

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Dit. Produksi Budidaya (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) 8 Tersedianya informasi 16 Service Level Agreement di yang valid, handal dan Dit. Produksi Budidaya mudah diakses di (persen) bidang Produksi 17 Persepsi user terhadap Budidaya kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit. Produksi Budidaya (skala likert 1-5) 9 Terwujudnya good 18 Rasio rekomendasi Aparat governance & clean Pengawas Internal dan government di Dit. Eksternal Pemerintah (APIEP) Produksi yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. Produksi Budidaya (persen) 19 Nilai AKIP Dit. Produksi Budidaya 20 Nilai integritas Dit. Produksi Budidaya 21 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Produksi Budidaya 22 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Produksi Budidaya 10 Terkelolanya anggaran 23 Prosentase penyerapan secara optimal di Dit. Anggaran Dit. Produksi Produksi Budidaya (persen) B. PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN IKAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1

Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE 2

1 2

Meningkatnya 3 ketersediaan produk kelautan dan perikanan 3 Meningkatnya usaha di 4 bidang perbenihan perikanan budidaya INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)


39

SASARAN STRATEGIS 4

Tersedianya kebijakan Perbenihan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan

5

6

7 5

Terselenggaranya sistem produksi KP pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu

8 9 10 11

6

Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya di bidang perbenihan

TARGET TAHUN 2013 1

TARGET TAHUN 2014 1

1

1

20

38

225

320

60,7

61

12,6

13

750

750

A

A

100

100

Indeks kesejangan kompetensi pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Dit Perbenihan (persen) Service level Agrement di Dit Perbenihan (persen)

60

50

70

75

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit Perbenihan (skala likert 1 – 5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan di Dit. Perbenihan (persen) Nilai AKIP Dit. Perbenihan

4

4,25

100

100

A

A

6,5

6,75

7,5

7,75

75 (setara level 4) >95



12

13

Jumlah draft kebijakan publik perbenihan perikanan budidaya yang diselesaikan (dokumen) Jumlah draft peraturan perundang-undangan perbenihan perikanan budidaya (dokumen) Jumlah RSNI 3 bidang perbenihan yang disusun Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar ekor) Jumlah Produksi Induk unggul (juta ekor) Jumlah bibit rumput laut (ribu ton) Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur pelayanan perijinan induk dan benih (skala likert A-D) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perbenihan perikanan

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 7

8

9

Tersedianya SDM Dit. Perbenihan yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Perbenihan

14

Terwujudnya good governance & clean government di lingkup Dit. Perbenihan

17

15 16

18 19 20 21 10

Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit. Perbenihan

22

Nilai integritas Dit. Perbenihan Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Perbenihan Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Perbenihan Penyerapan Anggaran Dit. Perbenihan (persen)


40

TARGET TARGET TAHUN TAHUN 2013 2014 C. PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA DAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN SASARAN STRATEGIS

STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat KP


1

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

104

105

2

Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)

7

7,25

11,63

13,97

Jumlah RSNI 3 Bidang Prasarana dan Sarana budidaya yang disusun

16

20

Jumlah draft kebijakan publik bidang prasarana dan sarana perikanan budidaya yang diselesaikan Jumlah draft peraturan perundang-undangan terkait prasarana dan sarana perikanan budidaya Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan (persen)

10

20

1

1

20

30

Jumlah Kelompok Pengelola Saluran Tambak secara partisipatif Jumlah kawasan yang teridentifikasi potensi dan pemanfaatan lahannya untuk kegiatan perikanan budidaya Jumlah Kawasan yang teridentifikasi kebutuhan dan standarisasi prasarana dan sarananya Jumlah kawasan minapolitan yang berkembang (kabupaten/kota) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data prasarana & sarana perikanan budidaya (persen)

20

30

130

135

507

541

65

70

100

100

CUSTOMER PERSPECTIVE 2 Meningkatkan 3 Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya Kebijakan 4 Lingkup Prasarana & Sarana Budidaya sesuai kebutuhan 5

6

4

Terselenggaranya sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu

7

8 9

10

11 12 Terselenggaranya pengendalian usaha 5 perikanan budidaya bidang prasarana dan sarana LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE



41

SASARAN STRATEGIS

6

7

8


Tersedianya SDM Dit. Prasarana & Sarana Budidaya yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Prasarana & Sarana Budidaya

13

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III dan IV Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)

14

Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya

16

Service Level Agreement di Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit. Prasarana & Sarana (skala likert 1-5) Rasio rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. Prasarana dan Sarana Budidaya (persen)

15

17

Nilai AKIP Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya

18

Nilai integritas Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Prasarana & Sarana Budidaya

19 20 9

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya Prosentase penyerapan Anggaran Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)

Terkelolanya anggaran 21 secara optimal di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya D. PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE 2

3

Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah Meluasnya kesiapan masyarakat usaha dan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan

1 2

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)



70

75

4

4,25

100

50

A

A

6,5

6,75

7,5

7,75

75 (setara level 4)

80 (setara level 4)

>95

>95

104

105

7

7,25

3

Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton)

11,63

13,97

4

Jumlah tenaga kerja baru perikanan budidaya (orang)

132.865

146.282

5

Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)

1.957

3.388


42

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya


7

Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Miliar Rupiah) Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) (kelompok)

TARGET TAHUN 2013 21.799

TARGET TAHUN 2014 23.200

3.700

4.250

3

35

3

3

33

33

60

65

A

A

100

100

580

600

60

50

70

75

4

4,25

100

100

A

A

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 5

6

7

Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya yang sesuai kebutuhan di Lingkup Dit Usaha Budidaya

8

Terselenggaranya Sistem Usaha Budidaya yang optimal dan bermutu

10

Tersedianya pengendalian usaha perikanan budidaya

12

9

11

13

14

Jumlah draft kebijakan publik perikanan budidaya yang diselesaikan di Lingkup Dit Usaha Budidaya (dokumen) Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya terkait Lingkup Dit Usaha Budidaya (dokumen) Jumlah Informasi dan promosi usaha perikanan budidaya (paket) Tingkat keberhasilan wirausahawan dibidang pembudidayaan ikan (persen) Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A-D) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data terkait Dit Usaha Budidaya (persen) Unit usaha yang memperoleh layanan dan yang beraktifitas sesuai dengan ketentuan (unit)


9

10

Tersedianya SDM Dit Usaha Budidaya yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi Dit Usaha Budidaya yang valid dan handal serta mudah diakses

15

Terwujudnya good governance & clean government Lingkup Dit Usaha Budidaya

18

16 17

19

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Dit Usaha Budidaya (persen) Service Level Agreement di Lingkup Dit Usaha Budidaya (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit Usaha Budidaya (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit Usaha Budidaya (persen) Nilai AKIP Dit Usaha Budidaya


43

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA 20 21 22

11

Nilai integritas Dit Usaha Budidaya Nilai Inisiatif anti korupsi Dit Usaha Budidaya Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit Usaha Budidaya Prosentase penyerapan Anggaran Dit Usaha Budidaya (persen)

TARGET TAHUN 2013 6,5


7,5

7,75



11,63

13,97

5

7

1

1

25

33

71

76

Terkelolanya anggaran 23 secara optimal di Lingkup Dit Usaha Budidaya E. PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PEMBUDIDAYAAN IKAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Meningkatnya 1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 104 105 kesejahteraan (NTPi) masyarakat kelautan 2 Pertumbuhan PDB Perikanan 7 7,25 dan perikanan (persen) CUSTOMER PERSPECTIVE 2

Meningkatnya 3 ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3

Tersedianya kebijakan bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai kebutuhan

4

5

6 4

5

6

Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran, produk KP yang optimal dan bermutu Terselenggara-nya sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya bidang kesehatan ikan

7


Jumlah draft kebijakan publik bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang diselesaikan (dokumen) Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang kesehatan ikan dan lingkungan (dokumen) Jumlah RSNI-3 bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dihasilkan Jumlah Sentra Produksi Budidaya yang Terkendali dan Terehabilitasi Perairannya

8

Jumlah dan Jenis Obat Ikan, Bahan Kimia dan Biologi yang sesuai Ketentuan

233

242

9

Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu)

43

45

10

Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan obat ikan (skala likert A - D)

A

A


44

SASARAN STRATEGIS

7


dan lingkungan

11

Terwujudnya sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang memadai

12

13

Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data di bidang Kesehatan Ikan dan Ling kungan (persen) Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (persen) Jumlah Penyakit Ikan Penting yang dapat dikendalikan



96

96

15

17


9

10

Tersedianya SDM DJPB yang kompeten dan profesional di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan Tersedianya informasi Dit Usaha Budidaya yang valid dan handal serta mudah diakses

14

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III dan IV Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan (persen)

60

50

15

Service Level Agreement di Lingkup Dit Usaha Budidaya (persen)

70

75

16

4

4,25

Terwujudnya good governance & clean government Lingkup Dit Usaha Budidaya

17

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit Usaha Budidaya (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit Usaha Budidaya (persen) Nilai AKIP Dit Usaha Budidaya Nilai integritas Dit Usaha Budidaya Nilai Inisiatif anti korupsi Dit Usaha Budidaya Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit Usaha Budidaya Prosentase penyerapan Anggaran Dit Usaha Budidaya (persen)

100

100

A 6,5

A 6,75

7,5

7,75



18 19 20 21 11

Terkelolanya anggaran 22 secara optimal di Lingkup Dit Usaha Budidaya E. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DJPB CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Tersedianya SDM 1 Indeks Kesenjangan 60 50 Ditjen PB yang Kompetensi pejabat eselon kompeten dan III,IV dan V lingkup Ditjen PB profesional (persen) 2 Indeks Kesenjangan 60 50 Kompetensi pejabat fungsional (persen) 2 Tersedianya informasi 3 Service Level Agreement di 70 75 yang valid, handal dan Ditjen PB (persen)


45

SASARAN STRATEGIS

3


mudah diakses di bidang PB

4

Terwujudnya good governance & clean government

5

100

100

100

100

cukup

cukup

100

100

27

27,5

15,5

15,5

10 11

Nilai Pelaporan Kinerja DJPB

11,5

12

12

Nilai Evaluasi Program DJPB

4

4,5

13

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

15,5

16

14

Nilai Penerapan RB DJPB

15

Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen) Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

75 (setara level 4) 70

80 (setara level 4) 80

> 95

> 95

Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)

70

80

Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen) Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen) Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen)

100

100

100

100

80

85

Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen)

80

85

6

8

9

4

Terkelolanya anggaran 16 secara optimal di Ditjen PB 5 Terwujudnya kerja 17 sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 6

Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

18

7

Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

19

9


Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5) Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen) Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen) Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPB (persen) Nilai perencanaan Kinerja DJPB Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

7

8

TARGET TAHUN 2013 4

20

21


46

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA 22 23

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 10 Tersedianya SDM 24 Setditjen PB yang kompeten dan profesional 25

11

12

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB

Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)

27

29

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB

30

Nilai integritas Setditjen PB

31

Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PB Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)

28

Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal

33


80

85

60

50

60

50

70

75

4

4,25

100

100

NILAI AKIP A 6,5

NILAI AKIP A 6,75

7,5

7,75

75


Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen)

26

32 13

Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)


DIREKTUR BUDIDAYA,

> 95

JENDERAL

PERIKANAN

Ttd SLAMET SOEBJAKTO Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas

Agung Witjaksono


47


48

A. KONDISI UMUM. Kenaikan rata-rata (%) Jumlah (Ton) ,30 1. Laut ,04

Recommend Documents