0
ABSTRAK Ridwanto Igirisa, 2015, Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Di Kota Gorontalo, dibawah bimbingan Dr. Fence M. Wantu,SH.,MH dan Bayu Lesmana Taruna,SHI.,MH. Skripsi ini membahas tentang, Bagaimana Partisipasi Masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 pada Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo dan Bagaimana kendala dalam Partisipasi masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 pada Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 pada tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo dan Untuk mengetahui kendala dalam Partisipasi Masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 pada tindak pidana korupsi di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, telaah dokumen dan wawancara serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Di Kota Gorontalo, partisipasi masyarakat yang memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2000, Namun pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang telah memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan karena aparat hukum dituntut untuk melindungi masyarakat yang melaporkan namun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 aparat Penegak Hukum di tuntut untuk memberikan penghargaan, yang nantinya akan membocorkan identitas masyarakat yang telah memberikan informasi. Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Korupsi
1
PENDAHULUAN Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang menjadi perbincangan banyak kalangan, mulai dari kalangan atas sampai kekalangan bawah. Tindak pidana korupsi ini mendapat perhatian yang sangat serius bukan hanya di Indonesia melainkan di bebagai Negara lainya. Di Indonesia tindak pidana Korupsi sudah merajalela karena tindak pidana ini bukan hanya di lakukan oleh kalangan menengah
melainkan oleh pejabat –
pejabat yang mempunyai jabatan – jabatan yang tinggi, bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia akhir – akhir di lakukan oleh oknum penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberantas korupsi itu sendiri sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa tindak pidana korupsi selalu bahkan setiap saat mendapat perhatian dari berbagai pihak. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di Negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat1.Dengan demikian korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan Negara, baik secara materil maupun secara formil. Korupsi di Indonesia itu sendiri bukan hanya terjadi pada zaman globalisasi sekarang ini melainkan korupsi sudah ada pada zaman orde baru sampai dengan sekarang ini. Korupsi bukan hanya ada di pemerintah pusat melainkan korupsi ini sudah merambat keberbagai daerah di Indonesia mulai dari sabang sampai merauke. Ini memperlihatkan bahwa korupsi dapat berpengaruh besar bagi kelangsungan masyarakat yang ada di masing – masing daerah tersebut. Kondisi ini menjadi salah penghambat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan Korupsi juga semakin memperburuk 1
Andi Hamzah. Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, Hal 2
2
citra pemerintah sehingga tidak adanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Idealnya memang harus tercapai keseimbangan antara kepastian dan keadilan, namun dalam praktik sulit tercapai keduanya secara penuh dan bersamaan, sebab biasanya jika keadilan yang di raih, maka kepastian hukum akan berkurang. Sebaliknya apabila kepastian hukum tercapai, keadilan justru berkurang di rasakan oleh masyarakat2. Dengan demiikian pemerintah harus menjalankan secara bersama antara kepastian dan keadilan agar kesejahtraan masyarakat dalam proses penegakan hukum akan tercapai. Korupsi di Indonesia setiap tahun selalu meningkat, di Propinsi Gorontalo korupsi sudah merambat keberbagai daerah kabupaten / kota. Khususnya di daerah kota Gorontalo korupsi setiap tahun selalu menjadi perhatian masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat perlu dalam perberantasan tindak pidana korupsi. Dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi. Ini diperkuat dengan lahirnya Undang – undang dan peraturan yang mengenai pemberantasan korupsi. Mulai dari Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian di lahirkankanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menegakkan hukum yang mendekati kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada empat faktor yang perlu di perhatikan oleh pemerintah dan aparat penegakan hukum, yaitu: 1) Faktor substansial, 2) Faktor struktural 2
Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1982, Hal 239
3
3) Faktor kultural 4) Faktor manajerial3 Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam artian dalam penegakan hukum ini yang berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya satu elemen saja bahkan masyarakat dilibatkan baik secara individu maupun secara umum atau dalam suatu organisasi masyarakat. Untuk itu partsisipasi masyarakat sangat di perlukan oleh pemerintah dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang menyatakan dengan tegas. “Setiap orang , organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adaanya dugaan telah terjadi dugaan tindak pida korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/ atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi” 4. A. Metode Penulisan Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Selain itu, didalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik sampling Purposive Sampling, dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan bersifat deskriptif, dimana penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Perturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 di Kota Gorontalo. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu: (1) Data Primer, yaitu data yang di dapatkan dari narasumber atau masyarakat yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan yang berada di lapangan dengan cara melalui wawancara. (2) Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh atau dikumpulkan melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumbersumber yang telah ada berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data berupa data yang telah diperoleh 3
Lawrence M. Friedman Dalam bukunya Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011 Hal 202 4
Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Ibid, Hal 211
4
tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif yang artinnya data yang tidak berupa angka-angka,baik secara primer maupun sekunder tetapi data yang diperoleh melalui penelitian dan kemudian disajikan secara di deskripsikan. B. Hasil dan Pembahasan Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di Negara ini melahirkan Peraturan Pemerintah. Yang didalam Peraturan Pemerintah adalah terkandung materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan yang menjalankan dari pada Undang-Undang. Menurut hierarkinya Peraturan Pemerintah terletak di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang dengan aturan yang berada diatasnya. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksaanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini untuk memberikan kewenangan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi. setelah peraturan pemerintah ini dikeluarkan otomatis semua daerah yang termasuk dalam Negara kesatuan republic Indonesia terikat dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Mulai daerah – daerah propinsi maupun daerah – daerah tingkat II yakni daerah kabupaten maupun daerah tingkat kota. Kota gorontalo merupakan ibu kota dari propinsi gorontalo yang terletak di pulau Sulawesi dan merupakan bagian dari Negara kesatuan republik Indonesia tidak luput dengan keberlakuan peraturan pemerintah ini.demikian dengan Masyarakat kota gorontalo di dalam peraturan pemerintah ini dituntut untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum di bidang korupsi yang berada di daerahnya yakni kota gorontalo. Masyarakat harus berperan dalam mengawasi roda pemerintahan yang berada di daeranya itu dan
5
juga sebagai perwujudan tujuan dari pemerintahan yang mendambakan akan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di daerah kota Gorontalo 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Pada Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo. Kasus korupsi di kota Gorontalo merupakan kasus korupsi yang terbanyak di Provinsi Gorontalo ini di sebabkan bahwa setiap tahun kasus korupsi di Kota Gorontalo meningkat. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Faktor utama terjadinya korupsi itu pada umumnya adalah lemahnya pendidikan agama dan etika dari seorang yang diamanahkan oleh masyarakat sebagai pemimpin mereka. Masyarakat dalam hal ini harus dapat berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang berada di daerahnya itu dalam hal ini yang terjadi di Kota Gorontalo. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Gorontalo merupakan tanggung jawab bersama masyarakat baik pencegahanya melalui penguatan pendidikan agama terhadap seorang pemimpin agar pemimpin tersebut dapat menguasai diri untuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepandanya untuk bersifat jujur, adil terhadap tanggung jawab yang telah diamanahkan tersebut. Proses pencegahan dalam tindak pidana korupsi bukan saja dalam hal penguatan tentang pendidikan agama dan etika dari seorang pemimpin, melainkan dari kurangnya pendidikan dari seorang pemimpin itu sendiri. Namun demikian kasus korupsi yang terjadi itu selalu dilakukan oleh koruptor yang mempunyai pendidikan yang luas dan intelektual yang tinggi. Untuk itu peneliti menganggap bahwa untuk melakukan pencegahan korupsi itu bisa dilakukan terhadap calon – calon generasi bangsa agar mereka selain diberikan ilmu pengetahuan yang luas, mereka
6
juga harus memiliki kepribadian yang jujur untuk kelak suatu hari nanti mereka akan menjadi seorang pemimpin yang dapat mempertanggung jawabkan amanah yang telah diberikan kepadanya. 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Didalam pasal 2 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan mengenai bagaimana cara masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam hal penegakan tindak pidana korupsi yang secara jelas sudah di jelaskan oleh pemerintah sebagai berikut: 5 “ (1) Setiap orang, Organisasi masyarakat, atau lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.” “ (2) Penyampaian informasi,saran dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.” Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini sangat diharapkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan pemerintah yang mendambakan akan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Bukan halnya Negara yang harus bebas dari Korupsi melainkan juga didaerah – daerah harus lebih bersih dari korupsi khususnya di Kota Gorontalo. Didalam pasal 2 ayat (1) dan (2) telah di terangkan bagaimana masyarakat harus berperan aktif dalam membantu penegak hukum dalam mengenai proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini masyarakat dituntut agar berperan memberikan informasi tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi di kota Gorontalo.
5
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7
Kasus korupsi yang di laporkan oleh masyarakat tidak setiap tahun meningkat bahkan cenderung menurun dari tahun ketahun. Berbeda dengan yang didapatkan langsung oleh penyidik tindak pidana korupsi jumlahnya dari tahun ketahun selalu meningkat ini di sebabkan bahwa penyidik tindak pidana korupsi untuk melakukan proses pencegahan dan pemberantasan korupsi selangkah lebih maju dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kota Gorontalo. Kasus korupsi tidak setiap tahun ada laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi di kota gorontalo. Kasus di kota gorontalo nanti pada saat akan berlangsungnya pilkada itu akan muncul lagi laporan terkait dengan pejabat yang akan maju dalam pemelihan, pasti akan ada yang melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Untuk khusus laporan aduan ini oleh masyarakat harus di lengkapi dengan bukti – bukti awal yang ada, karena ketika laporanya kita naikkan ketingkat penyelidikan kita akan mengundang pelapornya
untuk
melakukan gelar perkaranya. Kalau belum lengkap data yang dilaporkan oleh masyarakat laporan tersebut
belum bisa diterima karena tidak
lengkapnya bukti – bukti yang disertakan oleh masyarakat, Contohnya masyarakat melapor hanya melalui SMS tapi setelah di cek ternyata bukti – bukti tidak ada maka laporan tersebut tidak dapat diterima, kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa adanya bukti awal, Karena keterlibatan kasus korupsi ini hanya pada kalangan pejabat tidak ada masyarakat umum yang melakukan korupsi. sehingga tidak semua laporan masyarakat bisa diterima atau langsung di tanggapi untuk di lakukan penyelidikan oleh penyidik atau langsung di periksa. Memang banyak sekali pengaduan dari masyarakat hanya menakut – nakuti pejabat yang di laporkan terlibat dalam kasus korupsi.6
6
Wawancara dengan Anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo Bapak Haris Van Gobel 01-062015 pukul 11.00 Wita
8
Peneliti menganggap bahwa masyarakat harus teliti dalam melaporkan kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi yang ada di kota Gorontalo. Masyarakat sebelum melaporkan harus mencari informasi dan alat bukti yang cukup untuk menjadi bahan laporanya kepada kepolisian agar masyarakat dapat memberikan suatu ketrlibatan dalam membantu kepolisian dalam proses penegakan hukum yang secara utuh. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep – konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 7 Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: 8 1) Ditinjau dari sudut subyeknya Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilainilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti
7
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1988, Hal.32
8
Dellyana Shant, Ibid, Hal 34
9
sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.
3. Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Proses penegakan hukum itu tidak selamanya berjalan sesuai keinginan kita, untuk itu kita harus mempunyai keinginan yang kuat untuk menegakan hukum itu setegak – tegaknya. Kendala masyarakat dalam pencegahan itu ialah yang pertama fungsi masyarakat itu didalam hukum sebagai outlook social engineering dan social of control, masyarakat itu bukan pemegang kekuasaan tapi masyarakat itu berfungsi sebagai social of control, dalam menjalankanya masyarakat itu sebagai alat control ketika diindikasi kasus korupsi misalnya terjadi pungutan liar disekolah dan di indikasi merugikan Negara, dia sebagai warga masyarakat tidak bisa menindak lanjuti tapi dia mempunyai wewenang untuk melapor melaksanakan kewajibanya. Yang kedua LSM yang menangani bidang korupsi itu respenstatif rakyat juga, jadi masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai person tapi komunitas – komunitas yang merupakan bagian respentasi rakyat juga mereka menyuarakan suara rakyat dan upaya pencegahan itulah merupakan bagian dari pengawasan yang sifatnya penegakan hukum yang bersifat perfentif. Penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan dua cara prefentif dan prepesif. Prepesif itu yang merupakan tangkap dia tapi prefentif merupakan pencegahan9. Masyarakat lebih ditekankan lagi untuk mengawasi segala gerak – gerik dari pejabat yang ada di daeranya itu. Apabila masyarakat melakukan pengawasan sedemikian ketat terhadap pejabat yang berada didaeranya itu maka bisa diperkirakan bahwa jumlah kasus korupsi akan berkurang dan bisa jadi kasus korupsi itu sudah tidak ada lagi. Pencegahan 9
Wawancara dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Ibu Fenty U. Puluhulawa 07-07-2015 pukul 10.15 Wita
10
kasus korupsi juga bukan halnya oleh masyarakat yang memiliki kendala namun para penegak hukum juga memiliki setiap kendala apabila berusaha dalam pencegahan kasus korupsi tersebut. Hal yang demikian diperparah lagi dengan kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Upaya-upaya untuk mengadili dan melakukan pembersihan sangat sulit dan selalu gagal karena setiap ada upaya ke arah itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum akan diblokade oleh birokrasi bahkan oleh aparat penegak hukum10. 4. Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. 1. Pemerintah Pemerintah dalam hal ini sebagai yang berkuasa di Negara ini, yang telah mengeluarkan peraturan ini seharusnya setiap tahun memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000. Sehingga masyarakat mengetahui tentang adanya peraturan pemerintah ini yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat
dan
pemberian
penghargaan
dalam
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian didalam pasal 7 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menjelaskan tentang pemberian penghargaan yaitu; 11 “(1) Setiap Orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.” 10
Moh. Mahfud MD, Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit, Jakarta, LP3ES, 2003. Hal. 167 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
11
“(2) Penghargaan sebagaimana dimaksut dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi” Menurut peneliti pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang sudah berusaha dalam memberikan informasi terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi di kota Gorontalo tidak dapat di berikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Seperti yang di katakan oleh Bapak Vondy Mawitjere beliau mengatakan Bahwa Jika kita memberikan penghargaan kita akan melanggar hukum yang lain yaitu undang – undang tentang perlindungan saksi dan korban. Karena di satu sisi kita harus melindungi disisi lain kita sebagai penegak hukum di tuntut untuk memberikan penghargaan.12 2. Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang menegakan hukum di Negara ini dan ketentuannya sudah diatur dalam undang – undang yang ada, dalam hal ini adalah penyidik tindak pidana korupsi di Polda Gorontalo peneliti menggambarkan bahwa, kinerja penyidik tindak pidana korupsi Polda Gorontalo sudah bagus dan sesuai dengan undang – undang yang mengatur tentang hak dan kewenangan penyidik itu. Namun didalam hal ini peneliti menganggap bahwa kendalanya adalah pada kesediaanya kurangnya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan Polda Gorontalo. Korupsi sangat kompleks yang kita tangani adalah white collar crime atau yang disebut sebagai kejahatan yang berkerah putih, orang – orang yang mempunyai intelejensi yang tinggi hampir semua kejahatan yang kita tangani itu pengetahuan umumnya melebihi kita makanya penyidik juga tidak harus berpangku tangan apa yang dia miliki sekarang ini makanya harus terus belajar. Secara kuantitas personil kami terbatas, salah satu menjadi memperlambat karena apabila kita menangani sepuluh jika 12
Wawancara dengan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Gorontalo Bapak Vondy Mawitjere 01-06-2015 pukul 10.30 Wita
12
personil yang kita miliki hanya 6 atau 7 jadi bisa – bisa satu orang itu menangani 2 kasus korupsi.13 3. Masyarakat Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas peneliti menganggap bahwa masyarakat memiliki kendala dalam partisipasinya ini. Karena mayarakat yang melaporkan kasus adanya dugaan tindak pidana korupsi ada yang tidak disertai dengan bukti awal. Untuk itu, masyarakat harus teliti dalm melakukan peranya dalam proses penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi sehingga masyarakat mencapai tujuan yang diharapkan dan didambakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu keadilan. Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak tuhan.14 Keadilan dalam perspektif Hukum Nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisikan kebebasan individunya untuk kepentingan individu lainya. Keadilan didalam perspektif hukum nasiaonal ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan – keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan – keadilan individu.15 Keadilan berkaitan dengan hubungan manusia lain. Adil adalah suatu tindakan yang diarahkan kepada orang lain bukan kepada dirinya yaitu dengan memberikan kepada dirinya yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak miliknya dan apa yang harus dimiliki. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan keluar bukan kepada diri sendiri. Keadilan
13
Wawancara dengan Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Polda Gorontalo Bapak Moh. Rivai 0806-2015 pukul 12.30 Wita 14 Hans Kelsen, General Teory Of Law And State, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, Hal.7 15 Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, Hal.50
13
merupakan tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain.16 C. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 di Kota Gorontalo berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam proses pencegahan masyarakat hanya bisa berperan untuk mengawasi segala proses pemerintahan yang ada di daeranya dan apabila didalam pengawasanya menemukan bahwa bahwa proses pemerintahan yang ada didaeranya sudah melenceng dari ketentuan yang ada dan merugikan Negara masyarakat harus segera mungkin melaporkan kejadian tersebut. Untuk upaya pemberantasan partisipasi masyarakat sudah bisa di katakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, namun dari pada itu masih ada kekurangan – kekurangan yang harus masyarakat perhatikan dalam memberikan informasi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berada di Kota Gorontalo. Masyarakat juga bukan hanya dalam hal memberikan informasi terhadap aparat penegak hukum masyarakat juga diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentang apa yang telah dilaporkan itu. Dan yang menjadi kendala dalam partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 ini adalah pemberian penghargaan, yang mana telah di jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi,
pelapornya
sulit
diberikan
penghargaan karena nantinya identitas pelapor itu akan terbongkar atau diketahui oleh publik tentang apa yang telah dilaporkanya itu. 16
Fence M. Wantu, Kepastian hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, Hal.90-91
14
DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah. Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,1991 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1998 Fence M. Wantu, Kepastian hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 Hans Kelsen, General Teory Of Law And State, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011 Moh. Mahfud MD, Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit, Jakarta, LP3ES. 2003 Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1982 Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2000 Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
15
