1
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAMPENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAPPEMBANGUNAN DI DESA PALASA LAMBORI KECAMATAN PALASA KABUPATEN PARIGI MOUTONG Hardianto1 Anthonius Palimbong2 Amran Mahmud3
ABSTRAK Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Palasa Lambori. Tujuan Penelitiann yakni untuk mengetahui Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Peningkatan Partispasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Palasa Lambori. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif yakni memaparkan data sesuai fakta yang diperoleh apa adanya. Populasi pada penelitian berjumlah 682 KK, sampel ditetapkan dengan model profosiv sampling yakni sejumlah 68 KK yang tersebar di 6 Dusun, untuk menetukan jumlah responden maka ditentukan 10% dari jumlah populasi yang ada di setiap dusun. guna mengakuratkan data maka pada penelitian ini ditetapkan Informan sebanyak 6 orang yang dianggap bisa memberikan informasi terkait peranan pengurus LPMD di Desa Palasa Lambori. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi,teknik analisis digunakan rumus presentasi dan wawancara disajikan lewat kutipan wawancara. Hasil penelitiankurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Palasa Lambori baik pada perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan pembangunan, Pengurus LPMD tidak mengetahui tupoksinya, inisiatif pembangunan bukan bersumber dari LPMD melainkan Kepala Desa dan Perangkatnya, pelaksanaan pembangunan terkadang dikerjakan oleh Pihak Swasta.Upaya pembinaan terhadap Pengurus LPMD harus ditunjukan oleh Pemerintah Daerah ataupu Kecamatan serta menjelaskan kedudukan serta batasan antara Kepala Desa, BPD, dan LPMD dalam menjalankan tupoksinya terkait pembangunan di desa.
Kata Kunci : Peranan LPMD, Partisipasi Masyarakat.
1
Penulis adalah Mahasiswa FKIP Universitas Tadulako, Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan IPS, Semester Akhir: Stambuk A 321 11 031 2 Pembimbing I 3 Pembimbing 2
2
I. PENDAHULUAN Desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk Otonomi Daerah, memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Konsep ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan yang selama ini di dominasi oleh pemerintah pusat, akan dapat berhasil ketika daerah diberikan ruang untuk melakukan pembangunan pada daerahnya. Guna menjamin agar pembangunan yang diselenggarakan tersebuut dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia, maka diterbitkanlah Undangundang No 25 Tahun 20044Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal, yang
menunjukan
pembangunan
adanya
khususnya
kesungguhan
pemerintah
untuk
pembangunan pada skala desa
melakukan
yang mampu
memberdayakan masyarakat, mengingat sebagian besar jumlah masyarakat Indonesia bertempat tinggal dan mencari hidup di wilayah pedesaan. Supritikno (1992:4)5“pembangunan desa adalah Proses pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat”. Pembangunan pedesaan akan dikatakan berhasil ketika sebuah program yang ditampilkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi atau pendapatan masyarakat setempat. Guna mewujudkan harapan tersebut, pemerintah Indonesiasejak lama telah mendesain pearaturan yang mengamanatkan agar disetiap desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan mitra kerja pemerintahdalam merancang pembangunan yang partisipatif, sertamenumbuhkan semangat swadaya gotong royong masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 20146 Tentang Desa, menyatakan bahwa tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desayakni: (1) melakukan pemberdayaan masyarakat pedesaan (2) menumbuhkan 4
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Supratikno. (1992). Pengembangan Desa Miskin dan Tebelakang. Majalah Dedikasi Edissi apriljuni. 6 Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014, Tentang Desa 5
3
persatuan dan kesatuan masyarakat untuk bekerja sama, (3) melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di dalam desa (4) dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa. Pemerintah
Desa
Palasa
Lambori
membentuk
Pengurus
Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berdasarkan amanat Pemerintah Daerah Parigi Moutong No 25 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa 7, dimana anggotanya terdiri dari warga masyarakat yang dianggap cakap dan sekaligus tokoh atau pemuka di tengah-tengah masyarakat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali pada masa jabatan berikutnya, Anggota LPMD Palasa Lambori dipilih oleh rakyat secara langsung dan lewat musyawarah
mufakat.Murjani
Baraq
(2013:01)8“mengatakan
Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat yang berada di tingkat kelurahan/desa yang bertugas sebagai mitra pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa/kelurahan. Walupun LPMD sudah ada di tengah-tengah masyarakat Desa Palasa Lambori,
tetapi
masih
terdapat
kebijakan-kebijakan
pembangunan
yangdiaplikasikan oleh Pemerintah Daerahselama ini terkadang tidak mengenah kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya proyek atau program-program di berbagai sektor yang masuk ke desa dan telah didukung oleh anggaran yang cukup besar, kenyataanya hanya mampu menjadikan masyarakat desa sebagai penerima pasif tanpa ada keterlibatan secara aktif atau lebih dikenal dengan pembangunan yang bersifat top down.Akhirnya, karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap pembangunan yang ada, timbul sebuh kesan pembangunan tidak tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai program yang telah diaplikasikan terlihat tidak terawat, jarang difungsikan, bahkan tidak bertahan lama, dikarenakan minimnya rasa memiliki atau rendahnya perhatian masyarakat yang ada disekitar program terhadap apa yang diaplikasikan pemerintah desa.Soetrisno (1995:9)9Partisipasi 7
Peraturan Daerah Parigi Moutong No 25 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatn Desa http://kaltim.antaranews.com/berita/27255/kapasitas-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-perluditingkatkan 9Soetrisno. Lukaman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta .Kanisius 8
4
masyarakat dalam pembangunan merupakan prasyarat utama dalam melandasi keberhasilan proses pembangunan wilayah. Bagi tahap pembangunan pada saat ini partisipasi masyarakat merupakan tuntutan utama guna memecahkan suatu permasalahan yang kita hadapi dalam pembangunan.Rukminto menambahkan (2003:52)10 Perencanaan tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat akan mengahsilkan perencanaan diatas kertas.Partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari dua hal yaitu (1) partsipasi dalam perencanaan dan (2) partisipasi dalam pelaksanaan program. Sementara dalam tinjauan PKn Sapria dalam Supandi (2001:03)11Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas maka penulis
melakukan penelitian “Pernan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Peningkatan Partisipasi masyarakat di Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong”.
II. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (2003:64)12 metode deskriptif yaitu “metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian mengambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagimana adanya di iringi dengan interprestasi yang rasional dan akurat. Dengan demikian peneliti akan mengambarkan fakta-fakta dan 10
Rukminto,2003.Pemberdayaan,Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia;Jakarta. http://oloparulian.blogspot.co.id/2013/02/tujuan-dan-fungsi-pendidikan.html 12 Nawawi, H. (2003:64). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gaja Mada University Perss. 11
5
menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaranya berdasarkan data yang diperoleh terkai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Palasa Lambori.
2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di desa Palasa Lambori kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari VI dusun, dan 682 KK, yang dilaksanakan selama 3 Bulan. 3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel a. Populasi Sugiyono(2005:90)13Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka pada penelitian ini Populasiditetapkan sebesar 682 Kepala Keluarga (KK) yang ada di desa Palasa Lambori. b. Sampel Soekidjo (2003:79)14Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.Penulis menetapkan sampel pada penelitian ini sebanyak 68 KK untuk dijadikan sebagai responden, dan ditambah Key Informan sebanyak 6 Orang yakni: Kepala Desa, Sekdes, Kepala Dusun terdiri I,III,IV dan I Orang Tokoh Masyarakat. c. Tekhnik Pengambilan Sampel Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposiv sampling. Sampel ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap bisa dijadikan responden ataupu Informan dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya penentuan jumlah sampel dalam penelitian di dasarkan pada
13
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta Soekidjo Notoatmodjo. 2003. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
14
6
penjelasan Arikunto, (2006:134)15 menytakan apabila subjeknya kurang dari 100 dapat diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi bila subjeknya besar, dapat diambil 10-15% atau 2025%.Maka Penelitimengambil sampel 10% dari setiap dusun yang ada di lokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya peneliti sengaja menampilkan tabel Jumlah Populasi dan Sampel sebagai berikut: Tabel Populasi dan Sampel NO 1 2 3 4 5 6
DUSUN I II III IV V VI JUMLAH
POPULASI 129 KK
SAMPEL (10%) 13 KK
95 KK 92 KK 163 KK 124 KK 79 KK 682 KK
9 KK 9 Kk 16 KK 12 KK 8 KK 68 KK
4. Teknik Pengambilan Data a. Observasi, Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.Pengamatan secara lansung yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lokasi tempat penelitian yakni terhadap masyarakat di Desa Palasa lambori, dan proses pelaksanaan program kerja LPMD ditengah-tengah masyarakat. b. Wawancara Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara lansung dengan para pemerintah desa, tokoh-toh masyarakat dan masyarakat setempat yang berada di desa Palasa Lambori yang dianggap dapat memberikan informasi
15
Arikunto,S. (2000:76). Manajemen Penelitian. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
7
atau data yang diperlukan oleh peneliti. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. c. Daftar pertanyaaan (Kuesioner), Yaitupeneliti
membuat
daftar
pertanyaan
yang
kemudiandisebarkan/diberikan kepada masing-masing responden yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai sampel mewakili populasi yang ada di desa Palasa Lambori, sehingga diharapkan data semakin banyak dan beragam. d. Dokumentasi 5. Teknik Analaisis Data Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh pada kuantitatif maka teknik pengalolaan data atau analisis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif, yaitu dengan mengelolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempersentasekan hasil perolehan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik dekriptif dan presentasi. P = x 100% Keterangan: P
: Persentase
F
: Frekuensi
N
: Jumlah sampel yang diambil
Analisis data wawancara akan disajikan setelah dilakukannya pereduksian data, penjaian data, dan selanjutnya menarik kesimpulan/verifikasi data. a. Reduksi
data
sebagai
proses
pemilihan
pemutusan
perhatianpada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengologkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kasimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverfikasi.
8
b.
Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c.
Menarik kesimpulan/verfikasi, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN Pembangunan desa akan dikatakan baik jika sebuah pembangunan yang dilaksanakan telah melewati proses desain yang sangat matang dari setiap lapisan masyarakat yang ada di desa. Maka partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap pembangunan di desa untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang mampu menjawab permasalahan yang dirasakan
sangatlah dibutuhkan agar anggaran
yang diturunkan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran, Ridwan Lanadji selaku Kepala Desa Palasa lambori
mengatakan “Pembangunan desa dan
partisipasi masyarakat tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan di desa, karena konsep pemberdayaan masyarakat berakar pada keterlibatan masyarakat pada perencanaan
hingga pelaksanaan pembangunan. sehingga pembangunan
yang baik adalah pembangunan yang mampu melibatkan masyarakat untuk mengerjakan pembangunan itu sendiri”.Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155)16 sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui 16
Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia ketiga. Yogyakarta: UGM Press.
9
seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga,bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Bertolak pada prinsip pembangunan tesebut, maka mencoba mendalami sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat Desa Palasa Lambori dalam prosesperencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dari 68 responden terdapat 37 atau 55% memberikan bertanggapan, bahwa masyarakat Palasa Lambori kadang-kadang ikut dalam proses perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Palasa Lambori. Selanjutnya 18 atau 26% masyarakat bertanggapan tidak pernah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lambori. Dari tanggapan responden tersebut menunjukan bahwa tingkat partispasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Palasa Lambori masih sangat rendah Arianto Ketua BPD Palasa Lambori dalam statusnya sebagai Informan memberikan
penjelasan,
keterlibatan
masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan di Desa Palasa Lambori belum maksimal, dikarenakan tingkat pemahaman
masyarakat
masih
rendah
dalam
memahami
pentingnya
keterlibatannya dalam pembangunan di desa utamanya dalam rapat perencanaan pembangunan, terkadang lebih banyak memilih untuk bekerja sendiri-sendiri. itu dapat dilihat ketika masyarakat diundang untuk melakukan rapat membicarakan mengenai perencanaan pembangunan di desa sebagian besar masyarakat tidak hadir dan bahkan memilih pergi ke kebun. Dan yang menjadi perhatian hasil-hasil perancanaan pembangunan belum mampu menunjukan pemberdayaan bagi masyarakat. Penyebabrendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam prosesperencanaan pembangunan menurut Asgar selaku tokoh masyarakat di dusun V dan juga selaku Informan mengatakan tingkat partisipasi masyarakat Desa Palasa Lambori yang masih sangat rendah khusunya pada perencanaan pembangunan, diakibatkan karena kekecewaan masyarakat yang sangat dalam, dimana hampir setiap yang mereka usulkan dalam rapat perencanaan/musrembang-des tidak pernah direalisasikan atau terkaver dalam Proker Pemerintah di Desa Lamborisementara
10
permintaan
itu
sangat
dibutuhkan
oleh
masyarakat.Membuat
partispasi
masyarakat rendah dikarenakan sebagian pelaksanaan pembangunan di desa dialihkan ke Pihak swasta untuk dikerjakan sehinngga masyarakat hanya menjadi penerima aktif hasil pembangunan. Selain itu minimnya pendekatan dan perhatian pemerintah desa dalam memberikan bimbingan ataupun pengarahan serta motivasi terhadap masyarakat, membuat masyarakat apatis terhadap segala hal yang dilakukan di desa. Berdasarkan observasi Terkadang yang datang menghadiri undangan rapat perencanaan/penggagasanterkait pembangunan di desadi dominasi oleh tokohtokoh masyarakat yang umurnya 40-50 Tahun, bahkan saat rapat penggagagsan yang dilaksanakan yang lebih proaktif memberikan saran ataupun masukanmasukan terkait hal-hal yang perlu dibangun di desa, hanyalah masyarakat pendatang yang telah lama berdomisili di Desa Lambori.Sementara warga asli serta karang taruna tidak terlihat antusiasnya terhadap rapat penggagasan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bahkan paradigma yang berkembang di dalam masyarakat mereka yang ikut pada rapat tesebut adalah perwakilan dari suara yang lainnya dan selebihnya tinggal mengikuti saja. Sementara yang menjadi bahan pertimbanganya ialah apakah orang-orang yang di tokohkan tersebut mempunyai kemampuan dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang benar-benar berakar dari kebutuhan masyarakat setempat yang nantinya mampu menciptakan pertumbuhan pendapatan bagi masyarakat kedepannya. Selain keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, tidak kalah
pentingnya
juga
keterlibatan
masyarakat
di
dalam
proses
pelaksanaan/pengerjaan program pembangunan yang telah direncanakan. Hal itu dilakukan agar pembangunan yang dilaksanakan di desa mampu memberdayakan dan sekaligus dapat menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Berdasrkan hal itu maka dilakukan pendalaman melalui penelitian sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Palasa Lambori 42 atau 61% dari 68 jumlah responden bertanggapan bahwa mereka
kadang-kadang
terlibat
dilaksanakan oleh pemerintah desa.
dalam
pelaksanaan
pembangunan
yang
11
Terkait tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan di Desa Lambori Yanto Abas memberikan penjelasan“Bentuk dari Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa Lambori dalam pelaksanaan program pembangunan lebih besar berbentuk tenaga dan itupun karena didasari oleh upah/gaji harian, sebab mereka sebagai buruh dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.Namun bila berbicara atas kesadaran karena program tersebut guna kebaikan mereka kedepannya, hal itu belum terlihat pada masyarakat Palasa Lambori. selain itu juga sumbansi masyarakat dalam proses pembangunan di desa kadang berbentuk harta benda seperti tanah yang di hibakan oleh pemiliknya untuk di bangunkan program pembangunan dan diberikan secara cuma-cuma. Membuktikan partisipasi masyarakat dalam menggagas pembangunan sangat dibutuhkan. Penulis melakukan peninjauan lansung ketempat-tempat yang sudah diaplikasikannya program pembangunan yang hampir semua berbentuk fisik. Misalnya:(1) pembangunan Taman Pengajian Anak (TPA) di Dusun I, kondisi muridnya terbilang sedikit dan guru tetapnya tidak ada,akibatnya bangunannya seperti tidak terpelihara, (2) pembngunan Rabat Jalan program PPIP di Dusun I yang dikerjakan oleh pihak swasta pemeliharaannya juga belum maksimal oleh masyarkat, (3) pembangunan drainase dibeberapa dusun yang kesemuanya itu menurut peneliti berdasarkan observasi kiranya perlu diadakan peninjauan, penggasan lebih mendalam, akurat serta pertimbangan yang matang oleh pemerintah desa khususnya LPMD dalam hal inisebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap proses pembangunan di desa. Penelitian menunjukan bahwa mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:(1) faktor internal, kurangnya kesadaran masyarakat yang ada di desa tersebut disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat, tingkat kemiskinan yang masih tinggih terdapat pada masyarakat setempat (2). Kemudianfaktor eksternal, yakni kurangnya perhatian Pemerintah Desa dan pengurus LPMD selaku lembaga
penggerak
partisipasi
masyarakat
dalam
memantau
perkembangan
masyarakatnya, masyarakat, dan masyarakat setempat selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah namun bantuan itu tidak dimanfaatkan sebagai perbaikan tingkat kehidupan.
12
Pengurus LPMD yang diharapkan sebagai lembaga penggerak roda pembangunan yang mampu meningkatkan semnagat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa, berdasarkan hasil penelitian 87% dari 68 jumlah responden bertanggapan Pengurus LPMD Palasa Lambori tidak pernah mengarahkan
masyarakat
untuk
ikut
serta
dalam
proses
pembangunan di desa. lebih konferhensipnya data penelitian
perencanaan maka penulis
meminta tanggapan Dino selaku Kepala Dusun I, tentang peranan Pengurus LPMD dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan di Desa Lambori ia mengatakan “Selama ini setahu saya Pengurus LPMD tidak parnah datang ke dusun-dusun memberikan bimbingan ataupun mengarahkan masyarakat,sehinggamasyarakat selalu antusias terhadap undanganundangan rapat dalam penggalian gagasan pembangunan desa. Selaku Kepala Dusun saya sangat membutuhkan masukan serta bimbingan dari pengurus LPMD karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas mengawal pembangunan di desa”. Selain
peranan
Pengurus
LPMD
mengarahkan
masyarakat
untuk
berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di desa, pengurus LPMD juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya, yakni mampu mensosialisasikan program-program kerjah pemerintah desa yang telah disetujui bersama. Ini dilakukan agar masyarakat termotivasi dan lebih mengetahui program pembangunan yang akan dikerjakan serta tujuan/sasaran dari pembangunan
tersebut
tersamapaikan
dengan
matang
di
tengah-tengah
masyarakat. Berdasarkan penelitian LPMD Palasa Lambori tidak pernah mensosialisasikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa terlihat 93% dari 68 jumlah responden memberi tanggapan LPMD Palasa Lambori tidak pernah mesosialisasikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Palasa Lambori. Tingkat partisipasi masyarakat merupakan akar keberhasilan sebuah pembangunan di desa karena ketika masyarakat diberikan ruang dan terlibat dalam menentukan arah pembangunan otomatis yang tergambar dipermukaan saat perencanaan dilakukan adalah kendala atau permasalahan masyarakat terkait
13
dengan kebutuhannya. Tentunya keberadaan Pengurus LPMD Palasa Lambori diharapkan mampu memberikan efek dalam menggerakan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan di desa agar pembangunan yang di lakukan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat setempat. Sementara 69% Responden dari 68 jumlah responden yang ditetapkan memberi tanggapan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Palasa Lambori belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Interview yang dilakukan kepada beberapa orang informan yang diwakili oleh 3 orang Kepala Dusun yakni Kepala dusun I,II, dan tokoh masyarakat dusun IV.ke 3 orang informan memberikan penjelasan sebagai berikut “Yang kami ketahui bahwa perencanaan pembangunan selama ini lahir dari Kepala Desa dan kami Kepala-kepaala Dusun yang mengadakan rapat mengumpulkan masyarakat untuk membicarakan mengenai hal apa saja terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat disetiap dusun sebelum musrembang desa dilaksanakan. Sementara yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab merancang dan menggerakan sifatnya dari bawah adalah pengurus LPMD belum terlihat selama ini”. Peranan LPMD Palasa Lambori yang belum maksimal dalam menjalankan tupoksinya guna menciptakan semangat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam segala proses pembanguna di desa, Darjan selaku Ketua LPMD memberikan penjelasana “Peranan yang belum maksimal ditunjukan oleh pengurus LPMD, dikarenakan pengurus LPMD tidak mengetahui apa sebenarnya tupoksinya, Sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya yang harus dilakukan/dikerjakan sebagai pengurus LPMD di dalam desa. Dan Minimnya insentif yang diberikan sementara kebutuhan keluarga para pengurus LPMD itu besar, sementara disisi lain membuat pengurus LPMD tidak bergerak dan hanya dianggap simbol dikarenakan rendahnya koordinasi antara lembaga-lembaga desa yang ada, dan Kepala Desa juga jarang mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang manfaat serta kedudukan LPMD bagi masyarakat. Sehingga jika mendengar kata LPMD mereka bingung dan bertanya apa itu LPMD karena tidak adanya penekanan fungsi LPMD oleh Kepala Desa kepada masyarakat tentang kegunaan dan kedudukan pengurus LPMD oleh Kepala Desa”.
14
Selanjutnya ia menambahkan dalam wawancara bersama penulis terkait rendahnya pengetahuan mereka terhadap tupoksinya dikarenakan minimnya perhatian Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadapat Lembagalembaga Desa khususnya LPMD, “Pemerintah daerah selama ini tidak pernah turun lansung melakukan pembinanan atau mensosialisasikan tentang pentingnya kedudukan LPMD di desa, sementara harapanya dengan adanya pembinaan tersebut membuat para pengurus dapat mengetahui perenanya dan sekaligus pemerintah juga dapat mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para pengurus LPMD di lapangan. Selain itu, ia mengatakan dalam pemeberian sosialisasi harus dihadirkan dalam satu tempat yakni Kepala Desa, BPD, dan LPMD, agar masing-masing elemen itu tau dimana pernannyadan batasanya. Sehingga tidak terjadi tumapng tindih antara Kepala Desa, BPD, dan LPMD disaat menjalankan fungsinya masing-masing”. Upayayang
harus
dilakukan
guna
terciptanya
semangat
partisipasi
masyarakat di dalam proses pembangunan di desa yakni: (1) Motivasi serta pendekatan yang kuat harus ditunjukan oleh pemerintah desa, sehingga tercipata kesadaran masyarakat terhadap keterlibatnya dalam setiap proses pembangunan di desa, sementara kondisi itu bisa diwujudkan jika orang-orang yang berkecimpung dalam lembaga desa memiliki sifat kepemimpinan yang mengerti dengan tupoksinya (2). Guna meningkatkan partisipasi masyarakat maka komunikasi yang intens atau koordianasi yang kuat antara Lembaga-lembaga Desa harus maksimal ditunjukan. Baik pada tataran Kepala Desa, BPD, LPMD hingga pada Karang Tarunanya harus salaing bekerja sama guna menciptakan kondisi masyarakat yang partisipatif dalam setiap kegiatan pembanguan di desa, (3) Peneliti melihat minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa karena kurangnya pertemuan atau rapat yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat. Sehingga guna menciptakan komunikasi yang baik di anatar keduanya LPMD selaku lembaga penggerak roda pembangunan harus tampil menjadi pasilitator mepertemukan pemerintah desa dengan masyarakat baik pada tingkat dusun maupun pada tingkat desa.sehingga masyarakat tau kebijakan pembangunan yang dialkukan oleh pemerintah desa. (4). Perlunya penjelasan
15
yang akurat dan bertanggung jawab dari pemerintah desa terkait dengan tidak diaplikasikannya
usulan-usulan
masyarakat
desa
sehingga
tidak
terjadi
miskomunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Desa, karena hal itulah yang menjadi pemicuh partisipasi masyarakat rendah dalam proses pembangunan. (5) Pemabngunan desa harus diakomodir masyarakat, dan tidak melibatkan pihak swasta sepenuhnya, biarkan masyarakat yang mengelolah dan mengerjakan pembangunan tersebut, sehingga swadaya akan nampak didalamnya. hal itu dilakukan agar anggaran pemerintah yang turun tersebut benar-benar dapat memberdayakan masyarakat yang ada disekitar program tersebut dan secara tidak langsung
masyarakat
akan
merasa
memiliki
terhadap
segala
program
pembangunan yang dikerjakan pemerintah desa. (6) Perlu adanya perhatian khusus ditunjukan oleh Pemerintah kecamatan serta Pemerintah Kabupaten dalam mengevaluasi peranan ataupun kinerja Lembag-lembaga desa khusunya LPMD.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 1.Kesimpulan a. Peranan Pengurus LPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan pada hasil wawancara dengan para informan, bahwa masyarakat kurang memberikan partisipasi baik ideide, materi, maupun tenaga, dikarenakan masyarakat tidak semuanya dilibatkan dalam perumusan program pembangunan, pelaksanaan program pembangunan yang tidak menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat enggan untuk berpartisipasi. b. Peranan Pengurus LPMD dalam mengarahkan masyarakat desa, baik itu generasi muda, kelompok tani, kelompok kesehatan desa, ataupun elemen masyarakat lainnya, dirasa kurang maksimal, hal ini disebabkan Pengurus LPMD Palasa Lambori beradasarkan penelitian tidak pernah turun langsung bertemu dengan warganya, dan seringkali Pengurus LPMD terkesan acuh tak acuh, terhadap permasalahan pembangunan yang ada di lapangan.
16
c. Koordianasi antara Pengurus LPMD, Kepala Desa dan BPD Palasa Lambori tidak berjalan baik, kondisi itulah yang mengakibatkan para pengurus LPMD Palasa Lambori merasa tidak difungsikan dalam kegiatan pembangunan di desa, dan hal itu juga dipengaruhi oleh rendahhya pemahaman pengurus LPMD Palasa Lambori terhadap Tupoksinya, karena tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Parigi Moutong yang mengakibatkan Inisiatif Pembangunan di Desa tidak bersumber
dari
pengurus
LPMD
sebagai
lembaga
penggerak
pembangunan melainkan hanya terdapat pada Kepala Desa beserta kaurnya.
2. Saran Pengurus LPMD seharusnya melibatkan seluruh masyarakat dalam perumusan program pembangunan, serta melaksanakan program pembangunan desa sesuai hasil kesepakatan bersama, agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan secara sendirinya masyarakat akan berpartisipasi aktif baik materi maupun tenaga. LPMD Palasa Lambori harus lebih peka menghadapi permasalahanpermasalahan yang terjadi di masyarakat dengan cara turun langsung menemui masyarakat danN melalukan wawancara dengan masyarakat, Hukum Tua perlu melakukan pembinaan kepada warganya. Perlunya pelatihan-pelatihan bagi aparatur pemerintah desa khususnya Pengurus LPMD selaku lembaga pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan, maupun Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa.
DAFTAR RUJUKAN Arikunto,S. (2000). Manajemen Penelitian. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Nawawi, H. (2003). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gaja Mada University Perss.
17
Rukminto,2003.Pemberdayaan,Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia;Jakarta Supratikno. (1992). Pengembangan Desa Miskin dan Tebelakang. Majalah Dedikasi Edissi april-juni. Soetrisno. Lukaman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta .Kanisius Soekidjo Notoatmodjo. 2003. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014, Tentang Desa Peraturan Daerah Parigi Moutong No 25 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatn Desa. http://oloparulian.blogspot.co.id/2013/02/tujuan-dan-fungsipendidikan.html http://kaltim.antaranews.com/berita/27255/kapasitas-lembaga-pemberdayaan-masyarakatperlu-ditingkatkan
