/,/
B-T,PATI TIULT'ilGAGI,IVG
PROVilYsI JAWA TITUR
pERA"rTlrv BrrpATr Tlrl,rrrcAcrrruc ryouoR 4g rernrn zoti_--_ TEIV?AITG
PEIIOUAIT TA?A f,AS,.AII DINAS DI
PEUERIITTAII rrnfraeaunc ",IV-GI(UP
KABrrpAEn
DEIVGAIT
RAIIUAT
TTITIAIT YAIVG
UAfiA ESA
BI'PATI TULUIYGAGI,IVG,
Menimbang
:
a'
bahwa dalam rangka efisiensi dan efelrtifitas administrasi
frl*.:ffiJ"[:gg:", pemerintahan dan_pemd*;ff,
b'
H:fr:il Bupati tentang pedoman- Tataff#trjff Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten T[rlungagung; bahwa Peraturan Bupati tentang pedoman Tata Naskah t inStungan pemerintah Dinas Kab, fi dimakluJ hurur
;;;;
c'
p",.,v's;* -trJ:f
serta untuk
" *,,Jt:::l}*":ffJtmm
perundang-undangan yang lebih tinggr; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim€rna dimaksud huruf a dan n*l u, rnerigrur kembari Tata Naskah pada -ngu Dinas rurungagu* r",,* ditetapkan
5:,|Jffi1"ffiS#od;'n Mengingat
: l.
undang-undang Nomor
24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa' aan r^mtanus-efa- Lasu Kebangsaan (Iembaran -N"g* Negara Tahun 2oog N";;-rbg, r";t"t";f.mbaran Negara Republik Indonesia fvo*oi SOSS-) ;
2. undang-undang
Nomor 12 Tahun Peraturan perirndang-.,"d-*;* ._207_r tentang pembentukan fl,embaran 1.g"." Republik Indonesia Tahun zoitG'i;2, t"-L"ai Iembaran Negara Repubtik rndonesia
lvo*oi6ll+i
;
3' undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2ol4 tentang pemerintahan 'rvo-rrro, Daerah (Lembaran rv"g"t;Ta]run n1 244, Tarrrbahan Iembaran Negara nepu-utit Indonesia rvo*o-, ssgT), sebagaimana telah diubaht""gaii p;;;;;"" pemerintah pelssanti E;;s_ undang Nomor a r"rr"" lor+ G_-t;; Negara Republik
lti'Jfi
ii,ffH;'nu:-_*ig1#,'tffim;H;;-d,!.,"
__-_
/ 2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OO9 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pembentukan Produk Hukum Daerah;
I
Tahun 2014 tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten
Tulungagung (lembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2O14 Nomor 12 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tfrlungagung Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol4 Nomor 3 Seri D); 1O. Perahrran Daerah Kabupaten ,I\lungagung Nomor lO Tahun 2Ol4 tentang pembentukan dan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung iahun 2014 Nomor 2 Seri D);
ilEIIIIUSKAIT:
tenetaplan : PERATIIRAI Bt pATr rElfrArc rATA IfAsrAH DrrAs rrl LITGKUP PEUERII|TAII I(ABI'PATEI| ?I,LI'IIGAGI'I|G.
BAB I
I'UIII Perat I
I(ETEXTUAII
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Kabupaten Ttrlungagung; 2. Bupati adalah Bupati'I\rlungagung; 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati T\.rlungagung; 4- Dewan Perwalilan |alvat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Xabufaten T\rlungagung 5. sekretaris Daerah adarah sekretaris Daerah Kabupaten Trrlungagung; 6' satuan Kerja Peran^gkat Daerah, yang selanjutnya disingkat sKpD adalah Sekretariat Daerah, sekretariat DpRo, ninas o""rarr, r"emuiga remis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain;
7' unit 8. 9'
Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat
upr
adarah
unsur pelaksana teknis operasionar dinas atau badan untrik melak"urr.roo sebagian urusan dinas atau badan; Kecamatan adalah wilayah Kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten T\:lungagung. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten T\rlungagung. I
v IA
3
lo. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam 11.
12. 13. L4. 15. 16.
t7. 18. 19.
20.
21.
22.
23. 24.
komunikasi kedinasan. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/ logo dan cap dinas. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah. Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Papan Nama adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Satuan Kerja Perangkat Daerah, nomor telepon, faximile, e-mail,dan kode pos wilayah. Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat pembungkus Naskah Dinas yang bagian teratas memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama daerah yang bersangkutan. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. Mandat adalah petmpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
25. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 27. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/ atau petunjuk cara melaksanakan haf tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 28. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 29. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebogai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 3O. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
L u>
4
31. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 32. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 33. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
34. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanatan perjalanan dinas.
35.
Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada
bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk milakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
surat undangan adaral naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
A
undangan .kepada pejahat/pegawai yang tersetut paOa atimat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 37. Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjal;ian tugas. 38. surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 39. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari kepada bawahan dan dari bawahan "t"""" kepada atasan. 40. Nota pencsjuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. 4I. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 42. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis. 43. Pengumuman adalah dinas dari pejabat yang berwenang berisi ry3kah pemberi tahuan yang bersifat umum. 44. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungiawaban tentang peraksanaan t"g"" ["aiir""L. 45. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang -dapi"t ai.i"ait"o- berisi U.fr"r, pertimbangan kedinasan. 46. surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima. 47. Telegram adalah naskah. dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi-eGktronit<. 48. lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan Daerah. 49. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan Bupati dan Peraturan Bersama. 50. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak 51. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapar. 52. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. 53. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadban seseoratg.
t
v. ,
5
54. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 55. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bulcti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 56. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 57. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas. 58. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 59. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.
BAB N TATA ITASKAII DIIIAS
Pclal 2 Asas tata naskah dinas terdiri atas: a. asas elisien dan efektif: b. asas pembakuan; c. asas akuntabilitas; d. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan.
(u
Palsl g Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud datam pasal 2 dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, pengg'naan huruf a, ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi', serta d;; bahasa
F";g""aan Indonesia yang baik, benar dan lugas. (21 Asas pembakuan sebagaimana dimaksud daram pasat 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf yaitu c, penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungi;abkan aari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan d; dofr;e;;si. (41 Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam pasar 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakatr tepat walct'dan tepat ;;.r. (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud daram pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara frsik dan substansi, Po&l 4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas: a. ketelitian;
b.
kejelasan; c. singkat dan padat;dan d. logis dan meyakinkan;
("
h,
6
Fesst 5
(1)
Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hurlf
a,
diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, stmktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam p.ngetit att.
(21
kejelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, ll"lip diselenggarakan
dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi
dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. (3) frinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (41 ld"."ip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.
Pa$I 6 Penyelenggar€ran naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:
^.
a. pengelolaan surat masuk; b. pengelolaan surat keluar;
c. tingkat
keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f. pengetikan sara.na administrasi dan komunikasi perkantoran; dan g. warna dan kualitas kertas.
Pmal 7 Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 humf a, dilakukan
/'_
melalul: a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan: 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola; 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak; c. alur surat men5rurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat stmktural terendah yang berwenang. Pasal 8 Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurr-f b, dilakukan melalui tahapan: a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan
c. d.
kerja perangkat daerah; surat keluar sebagaimana dimaksud pada hurrf b wajib segera dikirim; dan surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.
v
v
7
Pasal 9
Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf c, dilakukan
dengan mencantrrmkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut: a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat ymrg materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kemgian negara, disintegrasi bangsa.
c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat
keamanan isi surat
perlu mendapat perhatian penerima surat. d. surat konfidensial disingkat K, mempakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan. e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak. ..^
Pesat 10 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut: a. amat segera/kilat, dengan batas walrtu 2a jam setelah surat diterima; b. segera, dengan batas walrtu 2 x24jam setelah surat diterima; c. penting, dengan batas waktu 3 x24jam setelah surat diterima; dan d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.
Fasal 11
-
Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huntf e, sebagai berikut: a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram; b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; c. penyediaan surat berlambang negara atau logo daerah dicetak di atas kertas 8O gram; d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (2L5 x 330 mm); e. ukuran kertas yang digunal€n untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 {2lO x 297 mml; dan f. ulmran kertas yang digunakan unhrk pidato adalah A5 (165 x 215 mm). Paset 12
Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut: a. arial 12 ata'u disesuaikan dengan kebutuhan; dan b. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. Passl 13 Warna dan kuatitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.
vq
8
BAB ITI ITASKATI DII|AS
Fasal 14 Benhrk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingl$p Pemerintah Daerah, terdiri atas: a. Peratrrran Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama; dan d. Keputusan Bupati.
Paral 15 Benhrk dan susunan naskatr dinas surat di linglrup Pemerintatr Daerah, terdiri atas:
a. instmksi; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. surat perjartjian; h. surat perintah hrgas; i. surat perintah perjalanan dinas; j. surat kuasa; k. surat undangan; 1. surat keterangan melaksanakan tugas; m. surat panggilan; n. nota dinas; o. nota pengajuan konsep naskah dinas; p. lembar disposisi; q. telaahan staf; r. pengumuman; s. laporan; t. rekomendasi; u. surat pengantar; v. telegram; w. lembaran daerah; x. berita daerah; y. berita acara; z. notulen; aa. memo; ab. daftar hadir;
ac. piagam; ad. sertifikat; ae. STTPP.
dan
L
I BA'B IV PETG<}I'IfAATT DAI| KSWEI{AI|GAI|
ATAS TAXA, I'I|TT'K BELIAU, PELITIISAIIA TUGAS, PEI.AKSAIIA HArufif DAIf PEruABAT
Panl 16
(1)
Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan intemal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. (21 Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya. (3) Tanggung jawab sebageimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungiawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.
Palal
l7
(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik. (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD dan berlaku paling lama i (satu) tahun. (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.
Pu.l lE (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara. (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Plh s6lagaiman4 dimaksud pada ayat (l) mempertanggungiawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat delinitif.
Pm.l 19 (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati dan walikota. (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (l) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat de{initif. BAB V PARAF, PETULISAI IIATT" PEI|ATDATATGAtrAtr, DAI| PETGGT'IIA/IT TlIfTA UIfTI'K I|ASKAII DII|AS
Baglrrr l(cratu
P.nf
(l)
Paral 20 Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum (3)
sebelum
ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar. Paraf sebogaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
A r ll z k,
10
(41 Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungiawaban atas muatan materi,
(5)
substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. paraf hierarki; dan b. paraf koordinasi.
llcdua Penullral lfemr Baglren
P.sl
(1)
21 Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada naskah dinas: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
(2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.
B.glu fGtfgt
Poaandataagrnrn l{erLrh Dhrr Df Lfnglup Pcmcrtatah ltaotrh
Pernl22 (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati;
c.
Peraturan Bersama; dan d. Keputusan Bupati. (21 Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
instruksi; surat edaran; surat biasa; surat keterangan; surat perintah; surat izin; surat perjanjian; surat perintah tugas; surat kuasa; surat undangan; surat keterangan melaksanalan tugas; surat panggilan;
n. o. p. q. r. s. t. u.
nota dinas; lembar disposisi; pengumuman; laporan; rekomendasi; telegram; berita acara; memo; piagam;
m.
dan susunan surat
Lb
11
v. w. (1)
(21
(3)
(1)
sertifikat; dan STTPP.
Paral 23 Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan naskah dinas dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada Pejabat yang ditunjuk, kecuali Peraturan Daerah. Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Peral 24 Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perintsh tugas; f. surat keterangan melaksanakan tugas; c. nota dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. rekomendasi; dan memo.
1.
(21 Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15
terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah; 5. surat izin; 6. surat perintah tugas; 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
8. 9.
nota dinas; lembar disposisi; 10. pengumuman; 1
1.
telegpam; berita acara;
12. 13. Piegern; dan 14. sertifikat.
Per.l 25 (1)
Selrretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
av'
12
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.
surat biasa; surat keterangan; surat perintah; surat izin; surat perjanjian; surat perintah tugas; surat perintah perjalanan dinas; surat kuasa; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; surat Panggilan; nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; lembar disPosisi; telaahan staf; pengtrmuman; laPoran; rekomendasi; surat pengantar; lembaran daerah; berita daerah; berita acara;
notulen; memo;
daftar hadir; dan sertilikat.
(21 sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
a.dalambentukdansusunanprodukhukumberupaKeputusanBupati;dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas:
15
1. 2. 3. 4. 5' 6. 7. 8. 9.
srrrat edarran; surat biasa; surat keterangan; surat Perintah; surat izin; surat Perjanjian; surat Perintah tugas; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; 10. surat Panggilan; I l. nota dinas; L2. pengumuman; 13. telegram; 14. berita acara;
15. Piagam; 16. sertifikat; 17, STTPP.
dan
bv
13
(3)
(41
Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat instansi lain dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka pengaturan dan atau koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasl 26 (1)
Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. b.
nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan stof; Iaporan; e. f. surat pengantar; g notulen; dan h. memo. (2) Asisten atas nama sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a.
b. c. d. e,
f. c. h. i.
surat Drasa; surat keterangan; surat perintah; surat perintah tugas; surat perintah Perjalanan dinas; surat undangan; surat panggilan;
nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; j. Iaporan; k. surat Pengantar; dan 1. daftar hadir. (3) Asisten berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang materinya merupakan data atau informasi sebagai pelaksanaan teknis operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas' (4) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing satuan organisasi yang ditujukan kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. (5) Asisten menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan satuan organisasi yang bersangkutan'
Parc[27 Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
tru
a. b. c.
nota pengajuan konsep naskah dinas; telaahan staf: dan laporan.
P.*l
J-
28 (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h, surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan;
L
''a
l2l
(3)
(4)
nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara: t. memo; u. daftar hadir; dan v. sertifikat. Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dima&sud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; 3. surat perintah; 4. surat undangan; dan 5. sertifikat. Kepala SKPD berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan kegiatan SKPD. Kepala SKPD berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang ditujukan kepada atasan atau yang setingkat dan atau naskah dinas yang isinya menyangkut masalah-masalah prinsip atau mengandung kebijaksanaan teknis SKPD yang bersangkutan.
tiLt-v
15
Pasat 29
(1) Kepala Bagran menandatangani
naskah dinas berdasarkan wewenang yang telah ditenhrkan dan digariskan oleh Pimpinan yang bersifat informasi biasa/staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas, yang ditujukan kepada eselon bawahan atau yang setingkat. (21 Kepala Bagian atas nama atasan langsung atau atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan surat yang ditujukan kepada unit kerja intern yang bersanglmtan. Paral 3()
(1)
4i -
A
Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam benhrk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. (21 Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati; dan b. dalam benhrk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; dan 3. surat Perintah. (3) Sekretaris DPRD atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditentukan dan digariskan oleh Pimpinan yang bersifat informatif/biasa/staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas, yang dittljukan kepada eselon bawatran atau yang setingkat' Pasal 31
(1)
Kepala UpT menandatangani naskah dinas dalam benhrk dan susunan surat se6agaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
il7r'U.
16
a. b. c. d. e. f. C. h. i. j. k. L
(2)
(3)
surat biasa; surat perintah; surat perjanjian; surat perintah tugas; surat perintah pedalanan dinas; surat kuasa; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; lembar disposisi; m. telaahan staf; n. pengumurnan; o. laporan; p, rekomendasi; q. berita acara; r. memo; dan s. daftar hadir. Kepala UPT atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas: dan e. daftar hadir. Kepala UPT berdasarkan kewenangan jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat berdasarkan pemberian mandat dari Kepala SKPD yang materinya memuat kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersifat informasi dan koordinasi ditujukan kepada pejabat atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu di lingkungan wilayah kerjanya dengan menggunakan kop naskah dinas dan stempel UPT, tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan. Pacaf 32
(l) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan;
c. d.
surat perintah; surat kuasa; e. surat undangan; nota dinas: c. nota pengajuan konsep naskah dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. memo; dan I. daftar hadir. (21 Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
,.
ttg V-
17
a. b. c. d. e. (1)
Pelsf 33 Kepala Bidang atas wewenang jabatannya menandatangani surat perintah; a. b.
d. e.
f.
c.
(2)
surat biasa; surat keterangan; surat perintah; nota dinas; dan daftar hadir.
:
nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; lembar disposisi; telaah staf; laporan; daftar hadir.
Kepala Bidang atas nama Kepala SKPD menandatangani: a. Surat Biasa; b. Surat Keterangan; c. Surat Perintah; d. Nota dinas;
e.
Daftar hadir. Pssef 34
(1)
(21
Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dilingkungan SKPD atas nama Sekretaris, Kepala Bagran, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas terdiri atas : a. Nota dinas; b. Daftar hadir. Kepala Subbagian Kepala Subbidang, Kepala Seksi di lingkungan SKPD atas wewenang jabatannya menandatangani : a. Nota dinas; b. Nota pengajuan konsep naskah dinas; c. Telaah staf; d. Laporan;
Parsl 35 (1)
Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. d. e. f.
c. h. i. ; J.
k. l.
surat perintah; surat izin; surat perjanjian; surat perintah tugas; surat perintah pedalanan dinas; surat kuasa; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; nota dinas;
aq
18
m. n. o. p. q. r. s. t. u.
nota pengajuan konsep naskah dinas; lembar disposisi; telaahan staf; pengumuman; laporan; rekomendasi; berita acarai memo; dan daftar hadir. (21 Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan.
/.\
Pasal 36
(1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; c. nota pengajuan konsep naskah dinas; d. lembar disposisi; e. telaahan staf; f. laporan; dan g. daftar hadir. (21 Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir. Pasaf 37
(1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan;
c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
susLrnan surat
surat perintah; surat izin; surat perjanjian; surat perintah tugas; surat perintah pedalanan dinas; surat kuasa; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas;
Lq
19
n. o. p. q. r. s. t. u. v.
lembar disposisi; telaahan staf: pengumuman; laporan; rekomendasi; berita daerah; berita acara; memo; dan daftar hadir. (21 Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a, surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan.
Paral 3t (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. telaahan staf; dan d. laporan. (21 Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; dan c. daftar hadir. Baglan Keempat
Ecadclcgarlen
Ecnra&taoguu lfarlah Dtnar
Paral 39 Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
llcllm. Pcngguaearr Ttnte unhrt lfertrh Bagtan
Dtner
Pr$f 40
(1)
Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam. (21 Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru. (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.
w
20
BAB VI ATEUPEL
Bogfon Kcratu
Jonle Persl 41 Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. stempel jabatan; dan b. stempel perangkat daerah. Patal 42 stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri dari: a. stempel jabatan Bupati/Wakil Bupati; dan b. stempel Ketua/Wakil Ketua DPRD.
Prrel
.So
b, terdiri Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf atas: a. stempel SKPD atau lembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan c. stempel UPI. Baglaa Kcdua
Bentut' Irturu drn Id Peral /f4
StempeljabatandanstempelperangkatdaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal I berbentuk lingkaran.
4
P.$l
45 dimaksud Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dalam Pasal 41 meliPuti :
a.ukurangaristengahlingkaranluarstempeljabatandanstempelperangkat daerah adalah 4 cm;
b.ukurangaristengahlinglrarantengahstempeljabatandanperangkatdaerah
c.
adalah 3,8 cm; ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangfu.t daerah adalah 2,7 cm; dan
d.jarakantara2(dua)garisyangterdapatdalamlingkarandalammaksimallcm. Peraf 46
(l)UkuranstempelSKPDuntukkeperluantertentusebagaimanadimaksuddalam Pasal 43 huruf b, meliPuti : a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm; b.
ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan
stempel
perangkat daerah adalah I,7 cm;
c.ukurangaristengahlingkarandalamstempeljabatandanstempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
Lu
21
d.
jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal
0,5 cm. (21 Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai' tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya'
Pasl 47 (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
(21
Stempel jabatan Bupati menggunakan Lambang Negara'
(3) Stempel jabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah' (4) Stempel SKPD berisi nama SKPD bersangkutan tanpa menggunakan lambang. (5) Stempel uPT, berisi nama Pemerintah Kabupaten T\rlungagung, Nama SKPD dan Nama UPT Yang bersangkutan.
Baglan Kettga Pengguna.atr
Pe&l
/+E
(1)Pejabatyangberhakmenggunakarrstempeljabatanlgbagaimanadimaksud dalam pasal?2 adalah Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD' (2)Pejabatyangberhakmenggunakanstempelperangkatdaera}rsebagaimana dimaksud diam Pasal 43,-iGpala SKPD, Kepala lembaga lainnya, Kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang'
Prssl 49
Perangkat daerah yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD;
c.
dinas daerah; d. lembaga teknis daerah; e. kecamatan; f. kelurahan; g. lembaga lain yang disejajarkan dengan SKPD'
Percl 50
Stempeluntuknaskahdinasmenggunakantintaberwarnaungu'dandibubuhkan padabagiankiritandatanganpeSabatyangmenandatanganinaskahdinas. Beglan KconPat Kcwonragrn Pcmcg8ll dan Dcnylopaa Stenpel
Pstal 51 naskah dinas (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan- untuk dilakukan oleir unii yairg membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD' (2|Kewenanganpemegangdanpenyimpanstempelperangkatdaerahdilakukan
olehunityane*".uia.''giurusanketatausahaanpadasetiapSKPD. (3)Unityangmembidangiurusanketatausalraansebagaimanadimaksudpada ayat (i) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel' i t^
Itw L\2
22
(41
Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.
Bsg!.! Kollna p6ig4rn$nan
Pa$l 52 (1)
Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah Daerah, menggunakan kode.
(21
Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh masing-masing SKPD.
BAB VII KOP ICASKAH DIIIAS
Baglan KGlatu
a
Jents Pasal 53
Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah. Bagfan Kedue
Bcntut drn Irt Palal 34 (l) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a, untuk Bupati/ Wakil Bupati menggunakan: a. lamb,ane negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas daram bentuk dan susunan produk rrunm; b. lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, -e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk nasi
Nomor Faksimile dan Kode pos. (3) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan pemerintah Kabupaten T\rlungagung, Nama perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepun, Nomor Faksimile dan Kode- pos dengan menggunakan L,ambang paerah berwarna hitam yang ditempat&an di bagian kiri atas. (4) Kop Naskah Dinas UPT memuat sebutan pemerintah Kabupaten, perangkat Daerah dan unit pelaksana Teknis diikuti Alamat, Nomoi Telepun, Nomor Faksimile dan Kode- Pos dengan menggunakan Lambang oaerah berwarna hitam yang ditempatkan di bagian kiri atas.
tq
23
Bag{en Kettga Penggunam
Pa.of 55 (1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati. (21 Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (21, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD. (3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
(4) Kop Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), digunakan
untuk Naskah Dinas yang ditandatangani
UPT.
BABVIn SATPT'L I|ASKAII I'II|AA Bagtan Korstu
Jentr Perat 56
Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. sampul naskah dinas jabatan; dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah. Bagtan Kedua Bcntul, Ufnrna dsn
lrl
Paral 57
Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 berbentuk empat persegi panjang. P..el 5E
(1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi: a. sampul kantong dengan ukuran panjang 4l cm dan lebar 3O cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm; c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm. (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menggunakan kertas casing dengan warna: a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf a; dan b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf b.
P.$l
59 (1) Sampul Naskah Dinas Bupati menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian tengah atas. (2) Sampul Naskah DPRD memuat sebutan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dengan menggunakan Lambang Daerah dan ditempatkan di bagian kiri atas.
n
,
bh,
24
(3)
(4)
(s) (6)
Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas. Sampul Naskah Dinas UPT di Lingkungan Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis. Sampul Naskah Dinas Pemerintah Desa menggunakan Kop Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas. Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat ( ) dan ayat (5) diikuti Alamat, Nomor Telepun, Nomor Faksimile dan Kode Pos dengan menggunakan l,ambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan di bagian kiri atas. BAB IX PAPAT IfAUA
Bagtan Koratu
Bentul, llturan,
(l)
lrl
Pa$f 60 Papan Nama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten T\rlungagung berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran I (satu) berbanding 2 (dua) memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama, Satuan Kerja Perangkat Daerah alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos.
(21 Bahan papan nama disesuaikan dengan kebutuhan diantaraya dari bahan
(3)
kayu, beton, seng/plat dan bahan sejenis. Papan Nama Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam, dengan perbandingan 3 : 4. a. Ukuran huruf "3" untuk tulisan Pemerintah Kabupaten; b. Ukuran huruf "4" untuk nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
B.g{.! Ilodur Pen€Elratan
Palcl 61 Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.
Pe$l 62 Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.
BABX PERI'BAIIAI| DAil PETCABITTAI| Palel 63 (l) Perubahan atau pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. {2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnva.
[, tr-
25
BAA XI I(ETEIfTUATT PETUTUP
Petef 64
Ketentuan-ketentuan yang mengatur naskah dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prsl
65 Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh datt Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas d*tt pap"tt nama sebagaimana dimaksud dalam bab IIl, bab IV, bab v, bab VI, bab V11, 6a6 VIII, dan bab Ix tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
P.$l 66 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nosior 22 Tahun 2ol1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasl 67 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang€n Peraturan Bupati irii aengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung'
Ditetapkan di Tulungagung pada
tanggal
3
NoPember 2O14
GAGUNG,
Di pada
f
di Tulungagung 3 Nopember 2014 DAERAH
Pembina Utama MadYa NIP. 19590919 199003 1006
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 49
tt
