q---7
--
I
r:DICABUT DENGAN PERDA NO 9 TAHUN 2010
SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR I?TAHUN 2008 'l TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOII,IOR 16 TAHUN 2OO7 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DTNAS OACNNTT KABUAPTEN iIUKOMUKO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BURATT MUKOiiUKO,
Jy
Menimbang ; a.
bahwa dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor Jahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, mika perlu upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintairan daerah dan peningkatan mutu pelayanan daerah. 32
b'
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah maka
organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Saeran kabupaten Mukomuko yang dilgntuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 perru dirakukan penyesuaianj
c. Mengingat
: 1.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
a dan b di atas, perru ditetapkan tengan lasal
18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 194S;
2. I
-.-.
I
3. 4.
Perda. Kab.
undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten seluma dan kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran htegarb Nomor4266); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2ao4 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran uigara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor4389); undang-undang Nomor 32 Tahun zoo4 tentang. pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatiun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor g rahun ioos tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomo'r 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atis Undang-uidang N6mor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daeran menJaoi unding-undan! (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200b Nomor 10g, Tahun 2008
jI
'/ -
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4263); 7.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
tlP
DAN
BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN Menetapkan
:
:
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 16 TAHUN 2OO7 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO. PERUBAHAN
Pasal
1
Merubah Lampiran I dan Lampiran ll Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Merubah ketentuan dalam BAB Nomor 16 Tahun
2OO7 ,
lll Pasal 3 sebagaimana
terdapat dalam Peraturan Daerah
sehingga ketentuan Pasal 3 tersebut dibaca
:
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari
1.
:
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
a. Kepala Dinas b. Sekretaris - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian - Sub Bagian Bina Program Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 2008
t
c. Bidang Keuangan - SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi
d.
Bidang Pendidikan Dasar
- Seksi Kurikulum - Seksi Ketenagaan - Seksi Kesiswaan
e.
Bidang Pendidikan Menengah
- Seksi Kurikulum - Seksi Ketenagaan - Seksi Kesiswaan
f. -.
Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Seksi Pendidikan Luar Sekolah - Seksi Pemuda dan Ofah Raga - Seksi Kebudayaan dan Pariwisata
g. h. 2.
Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah
DINAS KESEHATAN
a. Kepala Dinas b. Sekretaris
- Sub Bagian - Sub Bagian - Sub Bagian
Umum Kepegawaian Bina Program
c. Bidang Keuangan
- SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi d. Bidang Sarana Prasarana dan Farmasi
- Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan - Seksi Logistik Farmasi - SeksiObat. Makanan dan Kosmetika
Perda. Kah. Mukomuko
Tahun 2008
v-
e. Bidang Promkes dan Kesling
- Seksi Penyuluhan. Penyebaduasan lnformasi - SeksiJaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat - Seksi Kesehatan Lingkungan
t.
(JpKM)
Bidang P2P dan Yankes
- Seksi P2P - Seksi Yankes/Rujukan - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Daerah 3.
-: d
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
a. Kepala
Dinas
b. Sekretaris
- Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian - Sub Bagian Bina Program c. Bidang Keuangan
- SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi d. Bidang Penempatan, Pelatihan dan produktivitas Tenaga Keria
J
- seksi Informasi PasarlBursa Kerja dan penempatan Tenaga Kerja - Seksi Pelatihan Kerja, Sertifikat dan fnstruKur - Seksi Produktivitas Tenaga Kerja dan perluasan Kerja e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan persyaratan Keria
- Seksi Norma Kerja dan Keselamatan Kerja - Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja - Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan
f.
Bidang Transmigrasi
- Seksi Penyedian Areal - Seksi Penyiapan Pemukiman - Seksi Penempatan dan Pembinaan g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 2008
'1
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL,
KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PERENPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a. Kepala Dinas b. Sekretaris
- Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian - Sub Bagian Bina Program c. Bidang Keuangan
- SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- Seksi Pelayanan Kependudukan - Seksi Pelayanan Catatan Sipil - Seksi Mutasidan Pengendalian Penduduk
1tT'
t
e. Bidang Keluarga Berencana
- Seksi Pembinaan dan Penyuluhan KB - Seksi Pengendalian KB, KS dan Pemberdayaan - Seksi Reproduksi
Keluarga
f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Seksi Pemberdayaan Perempuan - Seksi Perlindungan Anak - Seksi HAM dan Kelembagaan Perempuan g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
\,
5.
DINAS PEKERJAAN UMUII
a. Kepala Dinas b. Sekretaris
- Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian - Sub Bagian Bina Program c. Bidang Keuangan
- SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 2008
Bidang Bina tlarga
- SeksiJalan - Seksi Jembatan - Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
e. Bidang Pengairan
- Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air - Seksi Sungai, Danau, Waduk, lrigasi Rawa dan Pantai - Seksi Pertambangan dan Energi
t.
Bidang Gipta Karya
- Seksi Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - Seksi Penataan Ruang
v
g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
6.
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN INVESTASI
a. Kepala Dinas b. Sekretaris
- Sub Bagian - Sub Bagian - Sub Bagian
Umum Kepegawaian Bina Program
c. Bidang Keuangan
it
- SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi d. Bidang Perindustrian
- Seksi Pengembangan Potensi Industri Daerah - Seksi Industri Kecildan Kerajinan - Seksi Industri Kecil, Pertanian dan Kehutanan e. Bidang Perdagangan
- Seksi Pengembangan Perdagangan Daerah - Seksi Perlindungan Konsumen dan Persaingan - Seksi Prasarana dan Pengolahan Pasar
Perda. Kab. Mukomuko
Usaha
Tahun 2008
Bidang Koperasi, Usaha Kecil tengah dan lnvestasi
- Seksi Koperasi - SeksiUsaha Kecildan Menengah - Seksi lnvestasi g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Daerah 7.
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
a. Kepala Dinas b. Sekretaris
- Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian - Sub Bagian Bina Program
-
c. Bidang Keuangan
- SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi d. Bidang Pertanian
- Seksi Proteksi Tanaman - Seksi Produksi Tanaman - Seksi Pengolahan Hasil Pertanian
e.
Bidang Pemanfaatan Lahan dan Air
g
f.
Seksi Pemanfaatan Lahan Seksi Pemanfaatan Air Seksi Pengolahan Pupuk dan Pestisida
Bidang Perkebunan dan Kehutanan
- Seksi Perkebunan - Seksi Kehutanan - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
g. h.
Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 20A8
DINAS KELAUTAN, PERIKAIIAN DAN PETERNAKAN
a.
Kepala Dinas
Sekretarfs
- Sub Bagian - Sub Bagian - Sub Bagian
Umum Kepegawaian Bina Program
Bidang Keuangan
- SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi Bidang Kelautan
- Seksi Pengolahan Sumber Daya Kelautan - Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
trr e.
Daya Kelautan
Bidang Perikanan
- Seksi Prasarana dan Penangkapan Budi Daya tkan - Seksi Prasarana Pengolahan lkan - SeksiOperasional Pusat Pendaratan lkan Bidang Peternakan
- Seksi Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak - Seksi Pengawasan Hewan - Seksi Pengembangan dan Agribisnis g' Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
9
Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 2408
9.
/ -7
DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH
a. Kepala Dinas b. Sekretaris
- Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian - Sub Bagian Bina Program c. Bidang Keuangan
- SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi d. Bidang Penetapan
-
v
Seksi Perhitungan Seksi Penerbitan Surat Ketetapan Seksi Keberatan dan Angsuran
e. Bidang Penagihan
- Seksi Penagihan Pajak - Seksi Penagihan Retribusi - Seksi Penerimaan Lain-Lain
t.
dan Bagi Hasil
Bidang Kekayaan
- Seksi Perencanaan Kebutuhan - Seksi Pemeliharaan dan Invetarisasi - Seksi Penghapusan g. Kefompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
'e
10.
DTNAS KESEJAHTERAAN
a. Kepala
sostAl
Dinas
b. Sekretaris
- Sub Bagian - Sub Bagian - Sub Bagian
Umum Kepegawaian Bina Program
Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 2008
c. Bidang Keuangan
- SeksiAnggaran - Seksi Perbendaharaan - Seksi Pembukuan dan Verifikasi d. Bidang Keseiahteraan Sosial
- Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Kesejahteraan - Seksi Kepahlawanan dan Kejuangan - Seksi Karang Taruna e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Gacat
- Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang - Seksi Pelayanan dan RehabilitasiTuna Sosial - Seksi Pembinaan dan Pengendaliaan UKS
f.
\a
Cacat
Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial
- Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial - SeksiPembinaan Sumbangan dan Jaminan - Seksi Bantuan Sosialdan Bencana
Sosiaf
g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
(1)
Pasal 3
Mengatur dan menata kembali Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum pada Lampiran ll Peraturan Daerah ini.
(2)
Lampiran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
a (1)
Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku. (2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 2008
Pasal 5 Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan' Daerah Agar setiap orang dapat mengetrahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.
di
Mukomuko Ditetaokan A6\ts\t9 2oo8 Pada ianssal
t9
TTD
g
ICHWAN YUNUS
Diundangkan di Mukomuko Pada Tanggal [$ [@Jl\[f zoo8 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TTD lr. MUH. SATRIA RAZALIE Pembina Tingkat l/NiP.1 1 0033163
i
2OO8 NOMOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN
i :
l .l
:
{--
1J I
\I I I
-1
I
ll I I
tl lr tl !,r
Per&I(ab. Nukomuko
99
RAPERDA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2OO8 NOMOR
17
TANGGAL
15 A6U9TU'
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
A.
KEDUDUKAN
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
a
bertangg
u
ngjawab kepada Bu pati melal ui Sekretaris Daerah.
B. TUGAS DAN FUNGSI 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi
dan
pembantuan.
Z,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olah Raga menyelenggarakan fungsi
a. b. c. d. e.
o
:
Perumusan keb'rjakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II.
DINAS KESEHATAN
A.
KEDUDUKAN
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'
Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 2008
TUGAS DAN FUNGSI
1.
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin Kesehatan menyelenggarakan fungsi
1 diatas, Dinas
:
a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
III.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
A.
KEDUDUKAN
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang
Tenaga Kerja dan Transmigrasiyang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B.
TUGAS DAN FUNGSI
1.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
e
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi
a. b. c. d. e.
:
Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya; Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Perda. Kab. Flukomuko
Tahun 2(NB
IV. DINAS KEPENDUDUKAN,
CATATAN SIPIL, KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
A.
KEDUDUKAN
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B.
TUGAS DAN FUNGSI
1.
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
4
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin
1 diatas, Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi
a. b. c. d. e.
:
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
T/
V.
DINAS PEKERJAAN UMUM
A.
KEDUDUKAN Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pekerjaan Umum
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Bupati metalui Sekretaris Daerah.
B.
TUGAS DAN FUNGSI
1.
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan
dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi
1 diatas, Dinas
:
Tahun 2008
a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN INVESTASI
A.
KEDUDUKAN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Investasi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
*
Usaha Kecil Menengah dan Investasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B.
TUGAS DAN FUNGSI
1.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Investasi menyelenggarakan fungsi
c
:
a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Perda. Kab.llukomuko
Tahun 2008
VII. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN A.
DAN KEHUTANAN
KEDUDUKAN
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B.
TUGAS DAN FUNGSI
1. Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi
Erl
WJ
1
diatas, Dinas
:
a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan pelaksanaan
tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
VIII. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
A.
KEDUDUKAN Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan unsur pelaksana Teknis bidang Kelautan
L,
Perikanan dan Petemakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B.
TUGAS DAN FUNGSI
L
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan
:
kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
I I
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi
a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
Perda. Kab. Mukomuko t, !
:
Tahun 2008
,!_
c.
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuaidengan lingkup tugasnya;
d.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
IX.
DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH
A.
KEDUDUKAN Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah.
,p;,
B.
TUGAS DAN FUNGSI
1. Dinas Pendapatan dan
Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin Pendapatan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi
+ $z
1
diatas, Dinas
:
a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
X.
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
A.
KEDUDUKAN
Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Teknis
bidang
Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 2008
TUGAS DAN FUNGSI
1.
E)ina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan
dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2-
Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud poin Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi
a. b. c. d. e.
1 diatas, Dinas
:
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BUPATT MUKOi|IUKO,
TTD ICHWAN YUNUS
.
l,e
I I l .l
ii I
I 1
J1 I l l
I r
I
Perda. Kab.ltrukomuko
Tahun 2(N8
LAMPIRAN
II : PEMTURAN NOMOR
DAE :
KABI'PATEil MUKOMUKO TAHUN 2OO8
KEPAI.A DIITAS XELOMPOK TABATAN
FUT{GSIO]IAL
)
BIDANG
BIDAI{G PETIDIDIKAN
BIDAT{G PENDIDIKAN
KEUANGAN
DASAR
T,IENENGAH
EIDANG PUi, DAN OLAHRAGA'
PEITIUDA
KEBI'DAYAAT{ DAT{
PARIIffISATA
TTD
LAMPIRAN
II
:
PERATURAN EIAERAH KABU PATEN MUKOMUKO
T1 TAHUN 2oo8 ' TANGGAL : \9 46lFtl5 zooe NOMoR
KEPAIA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
)
EIDANG KEUANGAN
BIDANG
BIDANG
SARANA PRASARANA DAN FARMASI
PROMKES DAN
KESLING
tsIIDAT{G
P2P DAN YANKES
SEKSI ANGGARATI
SEKISI
PERBENDAHARAAN
SEKSI
YA'{KES/ RWUKAN
SEKSI KESIEHATIN KELUARGA DAT{
GIZI
TTD
ICHWAN YUNUS
LAMPIRAI{
II
:
PERATURAN DAERAH H KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
+;^llH.
TRANSMIGRASI
,
\1
TAHUN 2OO8
,it 46u5nl;
KEPALA DINAS KETOMPOK FUNGSIONAL 'ABATAN
,4,
BIDANG KEUANGAN
BIIDAI{G
BIDANG
PENIIIPATAN, PEIITIHAII DAI{
?ET{GAWASAN KETETIAGAKERJAAN DAT{
PRODUKTIVTTAS TEilAGA XERTA
BIDANG TRANSMIGRASI
PERSYAMTAil XERJA
KOMUKO
BUPATI
,)
TTD
UIMPIRANII
:
PERATURAN DAER4H KABUPATEN MUKOMUKO
NOIIOR : rnilceru- :
tf -
TAHUIT| 2O0g
t7 4(f,19Tffi
zoos
KEPA1A DINAS KELOMPOK JABATAN FUT{GSIONAL
BIDANG KEUANGAN
BIDAI{G KEPENDUDUKAN DAI{ CATATAN SIPIL
BIDANG KEI.UARGA BEREI{CAT{A
BIDANG PP DAN
PERUNDUNGAN ANAK
SEKSI PERTINDUNGAil ANAI(
TTD
IAMPIRAN
II : PERATURAN
DAER$!| KABUPATEN MUKOMUKO !'AHUN2OO8
NoMOR :
rnibter-
i
\t
tE'
Asr\lF
zooe
KEPAIA DINAS KELOMFOK
,ABATAN R'T{GSIONAL
BIDANG
BIDANG BINA HARGA
BIDANG PEI{GAIRAN
KEUANGAN
SEKSI SUNGAI, DANAU,
WADUK IRIGASI RAWA DAN PANTAI
BrDAl{G CIPTA KARYA, PERUMAHAT{ DAN PEMUKIMAN
SEI(SI PEilGEUBANGAI{ AIR. MINUM DAN PENYEHATAN LINKUNGAN
BUPATI
, ')
TTD
LAMPIRAN
II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO \f NOMOR : TAHUN 2OO8 [5' /'6[5tll} 2oog TANGGAL :
KEPALA DINAS KELOMPOK FUI{GSIOITIAL 'AEATAT{
BIDANG KEUANGAT{
BIDANG PERITIDUSTRIAN
BIDANG PER"DAGANGAN
UDANG KOPERASI, USA.HA KECIT MENENGAH DAN INVESTASI
SEKISI
ANGGARAN
KOMUKO TTD
ICHWAN
Jfnurrun oRcnnrsnsr
LAMPIRAN
DINAS PERTANIAT{, PERKEBUNAT{ DAN KE1IUTANATI
II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMU] II . NOMOR : TAHUN 2oo8 rnNecnl : [9 46tlqtt9 zoos
KEPALA DINAS KETOMPOK
IABATAI{ FUNGSIOT{AL
SUBBAG
BII{A PROGRAI
,
rtl
,.|
BIDANiG
BIDANG
KEUANGAil
PERTAT{IAN
BIDANG
BIDAT{G PEMANFAATAN
PERKEBUNAN DAN
LAHAN DAN AIR
KEHUTANAN
TTD
dfRUI$UR ORGANISASI DINAS KELAUTAT{, PERTKANAN DAI{ PETERNAKAI{
TAHUN 2OO8
KEPAIA DINAS KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
BIDANG
KEUANGAT{
KEI.AUTAN
B]IDAl{G PERIKANAN
BIDANG PETERNAKAN
TTD
YUNUS
IAMPIRAN
II : PERATURAN DAERA.H KABUPATEN MUK0MUKO f{oMoR : tt. TAHUN 2008 rnNcenl : l9 r46\rF[\19 zoos
KEPAI.A DINAS KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG BITIA PROGRAM
BIDAl{G KEUANGAN
BIIDANG PENETAPAT{
BIDANG PE]IAGIHAl{
SEKST
SE]KSI
PERBEI{DAHARAAN
PENAGIHAI{
BIDANG KEKAYAAN
R.ETRIBUSI
PE]IERIMAAN TAIN.
LAIN DAN BAGiIIASIL
,l\ TTD
LAMPIRAN
II : PERATURAN DAERAII KABUPATEN MUKOMUKO \t NOMOR : TAHUN2OO8 nAl91U9 (5' rnNccnl : zooe
KELOilPOK JABATAI{ FUNGSIOT{AI
SUBBAG
BIT{A PROGRATTI
BIDANG KEUANGAN
BIDAI{G KESEJAHTERAAT{ SOSIAL
BIDAIIG PETAYANAN DAN
REHABILTTASI SOSXAT
BIDANG JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL
BUPATI TTD
