PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD) (PENGELOLAAN KONSERVASI PENYU DI KABUPATEN MUKOMUKO) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MUKOMUKO, Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Mukomuko memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus dikelola secara terpadu, adil, arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan asas daya guna (efektivitas) dan hasil guna (efisiensi) bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah; b. bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di wilayah Kabupaten Mukomuko yaitu agar dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dapat berkelanjutan dan menjamin kelestarian, keanekaragaman hayati serta fungsi-fungsi lingkungan hidup; c. bahwa potensi di bidang kelautan dan daerah pesisir yang perlu dikembangkan dan dilestarikan, salah satunya adalah populasi penyu; d. bahwa kelestarian populasi penyu yang terdapat di Kabupaten Mukomuko perlu dijaga dan dilindungi dalam suatu kawasan perlindungan habitat penyu; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) (Pengelolaan Konservasi Penyu di Kabupaten Mukomuko);

Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERDA Kabupaten Mukomuko

Tahun 2010

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

7.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

8.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

9.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);


Tahun 2010

11.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 13.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);


Tahun 2010

19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 110); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN :


Tahun 2010

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD) (PENGELOLAAN KONSERVASI PENYU DI KABUPATEN MUKOMUKO).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. 2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Unsur Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

4.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

5.

Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di sekitar kawasan perlindungan habitat penyu.

6.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pihak lain dalam hal merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan habitat penyu dengan melibatkan/ memberdayakan masyarakat setempat.

7.

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan habitat penyu.

8.

Kawasan adalah bagian wilayah perlindungan habitat penyu yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

9.

Habitat adalah lingkungan tempat hewan penyu dapat hidup dan berkembang secara alami.

10. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya. 11. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.


Tahun 2010

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan dan pengelolaan habitat penyu yang berbasis masyarakat. BAB III ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 3 Asas-asas dalam Peraturan Daerah ini, adalah: a. Asas Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri; b.

Asas Keterpaduan, yaitu: 1. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait; 2. Keterpaduan perencanaan sektor secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti : pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 3. Keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut; 4. Keterpaduan antara pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat; 5. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen dengan mengembangkan masukan dari pendekatan saintifik untuk membantu proses-proses manajemen; 6. Keterpaduan perencanaan tata ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.

c.

Asas Berbasis Masyarakat, yaitu proses pengelolaan habitat penyu melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip sukarela bukan persyaratan atau keharusan; insentif, bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses, bukan substansi; dan, penunjuk arah, bukan jalan spesifik;

d.

Asas Wilayah dan Ekosistem, yaitu wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (convergent), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Daerah Kabupaten Mukomuko tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan namun daerah memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada daerah;


Tahun 2010

e.

Asas Keseimbangan dan Berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan kawasan perlindungan habitat penyu mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;

f.

Asas Pemberdayaan Masyarakat, yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan habitat penyu;

g.

Asas Tanggung Gugat (akuntabel) dan Transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan;

h.

Asas Pengakuan terhadap Kearifan Tradisional Masyarakat Lokal dalam pengelolaan kawasan perlindungan habitat penyu, yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turuntemurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan;

i.

Asas Pemerataan dan Keadilan, yaitu bahwa manfaat ekonomi kawasan perlindungan habitat penyu dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat dengan berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan kawasan perlindungan penyu.

Pasal 4 Tujuan pengelolaan habitat penyu secara terpadu berbasis masyarakat, adalah: a. Mengurangi, menghentikan, menanggulangi, mengawasi, dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan merusak habitat; b.

Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan habitat penyu;

c.

Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan habitat penyu secara terpadu antara masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Iainnya yang bergerak di bidang Iingkungan;

d.

Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan habitat penyu. Pasal 5

Manfaat pengelolaan kawasan perlindungan habitat penyu terpadu berbasis masyarakat adalah: a. Terlindunginya habitat penyu dari perusakan habitat;


Tahun 2010

b.

Berkembangnya sumberdaya di habitat penyu bagi pemanfaatan ekonomi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis;

c.

Terwujudnya tanggung gugat (akuntabilitas) dalam pengelolaan habitat penyu

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PENYU DAN HABITAT PENYU Pasal 6 (1)

Kawasan konservasi dibagi atas tiga Zona, yaitu: a. Zona Inti; adalah bagian kawasan perlindungan habitat penyu yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia; b.

Zona Pemanfaatan Terbatas; adalah bagian dari kawasan perlindungan habitat penyu yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata; dan

c.

Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan traditional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.

(2)

Yang termasuk dalam Kawasan Zona Inti, yaitu : a. Desa Retak Ilir Kecamatan Sungai Rumbai; dan b. Desa Air Hitam Kecamatan Sungai Rumbai.

(3)

Yang termasuk dalam Kawasan Zona Pemanfaatan, yaitu a. Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko; dan b. Desa Air Rami Kecamatan Air Rami. Sedangkan yang termasuk dalam Zona Lain adalah kawasan konservasi pada desa dalam wilayah pesisir di Kabupaten Mukomuko yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

(4)

Pasal 7 Perlindungan Penyu dilakukan, dengan cara: a. Pengembangan daerah perlindungan penyu dan habitatnya; b.

Pengendalian predator dan pengganggu lainnya;

c.

Pengembangan pengamanan partisipatif masyarakat (swakarsa).

Pasal 8 (1) Setiap orang dilarang, untuk: a. Mengambil/membunuh penyu; b. Mengambil/membunuh telur dan tukik penyu; c. Merusak habitat peneluran; PERDA Kabupaten Mukomuko

Tahun 2010

d. Merusak habitat pakan dan jalur ruaya. (2) Perlindungan terhadap penyu dilakukan juga dengan mengurangi volume tertangkapnya penyu akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

BAB V PENGELOLAAN Pasal 9 (1)

Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberdayakan masyarakat.

(2)

Pengelolaan Habitat dan Populasi, meliputi: a. Pengelolaan ruaya pakan dilakukan dengan cara pemetaan ruaya pakan, melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan kondisi ruaya pakan; b. Pengelolaan jalur migrasi dilakukan dengan cara kerjasama dengan negara/daerah lain; c. Pengelolaan pantai peneluran dilakukan dengan cara sensus penyu, proteksi habitat; d. Pengelolaan penyu bertelur dilakukan dengan cara sensus penyu, pengukuran, tagging, aturan pengamatan penyu yang tidak mengganggu penyu bertelur, pengembangan pariwisata bahari, dan penetapan area; e. Pengelolaan sarang penyu, dilakukan dengan cara perlindungan sarang in situ, relokasi sarang, dan monitoring sarang; f. Pengelolaan hatchery (penetasan); g. Pengelolaan tukik.

(3)

Pengembangan pariwisata dilakukan dengan menjadikan kawasan perlindungan habitat penyu sebagai kawasan pariwisata alam/ekowisata.

(4)

Kawasan ekowisata dikelola oleh pemerintah dengan memberdayakan masyarakat.

(5)

Pengaturan mengenai kawasan ekowisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 10 (1)

Masyarakat memiliki hak-hak, sebagai berikut: a. Hak ekonomi tertentu atas habitat penyu; b. Hak memperoleh informasi tentang perlindungan dan pengelolaan habitat penyu;


Tahun 2010

c. (2)

Hak memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk perlindungan dan pengelolaan habitat penyu.

Masyarakat memiliki kewajiban, sebagai berikut: a. Melindungi dan memelihara habitat penyu; b. Melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak dan merugikan habitat penyu.

BAB VII PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PERGURUAN TINGGI Pasal 11 (1)

Lembaga swadaya masyarakat dan/atau lembaga terkait lainnya berperan dan ikut serta dalam : a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan peran serta masyarakat lokal; b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal; c. Menumbuhkan sikap inisiatif masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan sosial; d. Memberikan saran pendapat; e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan.

(2)

Perguruan tinggi berperan dan ikut serta, dalam: a. Melakukan kajian dan pengembangan pengelolaan habitat penyu; b. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan habitat penyu; c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan habitat penyu yang berbasis masyarakat. BAB VIII PENDANAAN DAN KERJASAMA Pasal 12

Pendanaan untuk pengelolaan kawasan perlindungan dapat diperoleh, dari: a. APBN; b. APBD (retribusi dari wisatawan, pajak lingkungan); c. Lembaga Donor yang tidak mengikat (Pengusaha swasta, LSM, dll); d. Pungutan dari berbagai sektor kegiatan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Tahun 2010

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 13 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan instansi lain yang terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 14 (1)

Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Habitat Penyu dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang Perlindungan dan Pengelolaan Habitat Penyu sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

(2)

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian perlindungan Habitat Penyu dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 15 (1)

Sengketa pengelolaan di kawasan perlindungan habitat penyu antara anggota masyarakat dalam satu Desa didamaikan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh lembaga adat desa yang ada.

(2)

Jika perdamaian dapat dicapai, maka perdamaian itu dibuat tertulis dan ditanda tangani para pihak serta saksi-saksi dan anggota lembaga adat desa yang ada, kemudian disahkan oleh Kepala Desa.

(3)

Sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihakpihak yang bersengketa. Pasal 16

(1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di kawasan perlindungan habitat penyu yang melibatkan lebih dari satu desa diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal. (3)

Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam konflik, maka para pihak dapat meminta penyelesaian melalui badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak pemerintah.


Tahun 2010

(4)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XII HAK MASYARAKAT DI PENGADILAN Pasal 17 (1)

Masyarakat berhak mengajukan gugatan (class action) ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Gugatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau lembaga lain yang didirikan untuk kepentingan lingkungan.

(3)

Tata cara pengajuan gugatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENEGAKAN HUKUM Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan habitat penyu di wilayah laut kewenangan kabupaten terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan: a. Menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan untuk itu; b. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya; c. Melakukan koordinasi dengan Provinsi, Kabupaten lain atau Provinsi lain untuk penegakan hukum di laut.

Pasal 19

F

Pemerintah Desa melaksanakan perlindungan habitat penyu dengan menegakkan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Desa yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan desa.


Tahun 2010

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang perlindungan habitat penyu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan habitat penyu; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan penyu; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan penyu; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan penyu; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan penyu; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan penyu menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3)

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


Tahun 2010

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21 (1) Pemerintah daerah mencabut izin pemanfaatan dan hak pengusahaan kawasan perlindungan habitat penyu dari masyarakat yang melanggar ketentuan pengelolaan perlindungan habitat penyu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. (3) Selain ketentuan pidana yang disebutkan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan habitat penyu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Tahun 2010

Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko. Ditetapkan di Mukomuko Pada Tanggal 3 juni 2010 BUPATI MUKOMUKO,

ttd ICHWAN YUNUS Diundangkan di Mukomuko Pada Tanggal 3 juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO, ttd

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE Pembina Utama Muda/NIP.195510051984031004 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2010 NOMOR : 144


Tahun 2010

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Recommend Documents