BAB IV GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWAS PROVINSI RIAU
4.1. Profil Badan Pengawas Provinsi Riau Sejak bergulirnya era reformasi,
berbagai perubahan telah terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan kondisi ini berpengaruh pula dalam kehidupan sosial masyarakat Provinsi Riau. Penegakan hukum yang membawa masyarakat menempatkan hukum pada posisi tertinggi sangat diperlukan dalam menuju masa depan Provinsi Riau yang demokratis, lebih berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Upaya mewujudkan prinsip supremasi hukum tersebut harus dimulai dari lingkungan aparatur pemerintah Provinsi Riau sendiri. Upaya tersebut meliputi peningkatan komitmen pelayanan dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, termasuk peningkatan etos kerja, efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya yang tersedia, dan jaminan adanya pelayanan pemerintahan yang bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tindakan tegas setiap pelanggaran oleh pejabat dan staf sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menunjukkan pula adanya kehendak masyarakat luas untuk menciptakan suatu kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Era reformasi ini tidak hanya menghendaki
pada pencapaian tujuan secara efektif, namun juga menghendaki
terjadinya
reformasi disegala bidang, terutama terwujudnya Clean goverment. Atau dengan kata lain menghendaki adanya sebuah tatanan yang mengarah pada penyelenggaraan kepemerintahan daerah yang baik (good governance). Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, kemandirian, sehingga sumberdaya yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, yakni fungsi-fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan, proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Fungsi-fungsi organik manajemen
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi merupakan sarana yang harus ada, dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Disamping itu dalam rangka pertanggungjawaban manajemen pemerintahan yang kompleks dan dinamik sangatlah kredibel diperlukan adanya sistem pengawasan, yang juga merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan. Implementasi otonomi daerah dengan watak dasar memberikan kepercayaan kepada daerah dan adanya keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan bernegara, merupakan momentum untuk menumbuhkan terselenggaranya Good Governance. Disisi lain perlu untuk mewujudkan adanya ketegasan dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, maka kewenangan Daerah Otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan agar kewenangan tidak mengarah kepada kedaulatan. Melihat
pentingnya
pelaksanaan
fungsi
pengawasan dan
evaluasi
dalam
tugas
kepemerintahan, maka Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Perda Nomor 24 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas. Badan Pengawas Provinsi Riau merupakan salah satu dari badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2001 tentang Pembentukan , susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengawas Provinsi Riau. Badan Pengawas Provinsi Riau yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan umum, pelaksanaan di bidang pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah desa, pembinaan sosial, politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Provinsi Riau. Badan Pengawas Provinsi Riau sebelum tahun 2001 bernama Inspektorat Wilayah Provinsi Riau yang pada awal berdirinya pada tahun 1976, dengan menggunakan kantor pada gedung Jalan Gadjah Mada dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1984. Kemudian pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1990 Inspektorat Wilayah Provinsi Riau dipindahkan ke jalan Diponegoro tepatnya pada gedung Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada tahun 1999 gedung tersebut dilakukan rehabilitasi untuk ditempati oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Sejak tahun 1999 kantor dari Badan Pengawas Provinsi Riau dipindahkan ke jalan Cut Nyak Dien, bekas Kantor Bappeda Provinsi Riau.
Badan Pengawas Provinsi Riau adalah aparat pengawasan fungsional yang teknis operasionalnya diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Riau dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Gubernur Riau sebagai Kepala Daerah Provinsi Riau. Keberadaan Badan Pengawas Provinsi Riau sangat penting sekali, mengingat badan ini bertugas untuk mengawasi jalannya
roda pemerintahan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan juga melakukan
pemeriksaan terhadap Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Badan Pengawas Provinsi Riau diharapkan dapat melakukan pekerjaan yang maksimal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) yang terbebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4.2. Visi Badan Pengawas Provinsi Riau Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan organisasi Badan Pengawas Provinsi Riau agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Visi disini adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Badan Pengawas Provinsi Riau sebagai suatu organisasi, dalam jangka panjang ke depan. Mengacu pada konsepsi visi di atas dan memahami dengan seksama makna Visi Provinsi Riau yaitu Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir batin di Asia Tenggara tahun 2020, dimana visi tersebut untuk periode 2004-2008 lebih ditekankan pada terwujudnya visi 2020 melalui pendekatan dan kebijakan Pembangunan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan. Kebijakan pembangunan pendidikan yang menjamin kemudahan aksesibilitas, dan pengembangan kebudayaan yang menempatkan kebudayaan melayu secara porposional dalam kerangka pemberdayaan. Sejalan dengan itu, maka Badan Pengawas dengan seluruh anggota organisasinya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Provinsi Riau tersebut, yang dituangkan dalam Rencana Strategi Badan Pengawas Provinsi Riau Tahun 2004-2008, sehingga telah ditetapkan visi Badan Pengawas yakni: Terwujudnya Kepemerintahan Berbudaya Melayu Melalui Pengawasan yang Profesional .
Pernyataan visi tersebut mengandung makna : a. Terwujudnya kepemerintahan berbudaya Melayu Badan Pengawas dalam hal ini memposisikan diri sebagai motivator dan katalisator dalam proses pencapaian kepemerintahan berbudaya melayu. Kepemerintahan berbudaya melayu yang dimaksud dalam visi ini identik dengan good governance atau kepemerintahan yang baik sesuai dengan amanat seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan demikian kepemerintahan yang berbudaya Melayu juga mengisyaratkan adanya clean government atau pemerintah yang bersih. Budaya Melayu yang bersifat dinamis dan terbuka diharapkan dapat menjadi “roh” dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pada tataran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Di samping itu budaya melayu harus selalu ditempatkan
pada tempatnya secara proporsional agar tidak kehilangan identitas dan nilai-nilainya. Berkenaan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengawas Provinsi Riau, juga senantiasa berpegang teguh pada aturan yang berlaku dan selalu objektif dalam memberikan pendapat terhadap setiap permasalahan pemerintahan yang terjadi sehingga
mendorong
pengelolaan
penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan
dan
pembangunan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pembangunan yang diartikan sebagai proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna harus dirasakan dan berorientasi kepada masyarakat, artinya kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama penyelenggaraan kepemerintahan. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan harus betul-betul berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Badan Pengawas Provinsi Riau mengimpikan dan bertekad untuk dapat senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di bidang pengawasan sebagai wujud pengabdian dan komitmen atas perwujudan kepemerintahan Provinsi Riau berbudaya melayu (good governance) tersebut.
b. Pengawasan yang Profesional
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian. Sesuai dengan bidang tugasnya yang terutama menyangkut bidang pengawasan khususnya pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka setiap tugas-tugas pengawasan akan dijalankan dengan cermat dan seksama oleh aparat yang berkompeten sehingga senantiasa menghasilkan produk-produk yang bermutu baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Merespon tuntutan reformasi keberadaan Badan Pengawas Provinsi Riau juga mengalami perubahan paradigma yang meluas dari kecenderungan penemuan penyimpangan kepada efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, yang mendorong kearah pemberian nilai tambah yang optimal yakni pemberian alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta pencegahan atas potensi kegagalan manajemen. Intinya Badan Pengawas harus mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Itu semua mencerminkan bahwa Badan Pengawas harus berorientasi pada peningkatan mutu (quality insurance) yang harus dilakukan secara independen, obyektif dan professional. Serta senantiasa konsentrasi di bidang tugas pokok dan fungsinya. Oleh karenanya pendidikan yang berkelanjutan terhadap aparatur pengawasan, sarana prasarana yang memadai dan data base pengawasan yang handal menjadi persyaratan yang senantiasa perlu diperhatikan.
4.3. Misi Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi merupakan suatu pernyataan, tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk pelayanan, kebutuhan yang dapat
ditanggunglangi kelompok masyarakat, nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita di masa mendatang atau sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh organisasi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi Badan Pengawas, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Badan Pengawas Provinsi Riau sebagai berikut :
Misi Pertama : Mendorong penciptaan manajemen pemerintahan yang handal, bersih dan bebas KKN. Misi pertama ini mengandung makna : bahwa pemerintahan yang baik dan berbudaya melayu tidak akan terwujud tanpa adanya pemerintahan yang bersih (clean government). Upaya pemberantasan KKN merupakan tantangan besar yang harus dihadapi, tidak hanya melakukan pengujian atas realisasi yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan dan memberdayakan sistem pengendalian internal yang ada di pemerintahan. Bagian penting yang membidangi lahirnya otonomi daerah adalah adanya anggapan kesalahan manajemen pemerintah di masa lalu yang tidak transparan, tidak partisipatif dan panjangnya rantai birokrasi. Agar setiap pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat maka pihak/pejabat terkait di pemerintahan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan bersekongkol (kolusi) atas adanya suatu imbalan atas pelayanan yang sedang dalam penyelesaian (korupsi). Persekongkolan demikian sering berlanjut baik untuk urusan yang sama maupun yang lain di masa datang sehingga menimbulkan hubungan kekerabatan di antara mereka dalam urusan dinas (nepotisme) sehingga keluar dari prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian agar otonomi daerah berhasil diperlukan sistem pengawasan yang senantiasa dapat mendorong jalannya pemerintahan otonomi yang semakin baik dari waktu ke waktu dan dapat memberikan solusi sesuai aturan yang berlaku terhadap setiap pelanggaran yang terjadi .
Misi Kedua :
Meningkatkan Profesionalisme pelaksanaan tupoksi melalui optimalisasi
sumberdaya Misi kedua ini, mengandung makna bahwa sesuai dengan tanggung jawab Badan Pengawas yang sedemikian penting, maka profesionalisme pelaksanaan tugas merupakan persyaratan yang
harus dipenuhi. Perencanaan tugas pengawasan maupun sarana dan prasarana penunjangnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ditemukan adanya kekurangan baik dalam proses pelaksanaan tugas maupun setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Seluruh personil pengawas harus mampu menjalankan dan menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu dalam menjalankan tugasnya dituntut kejujuran dan objektivitas yang tinggi sehingga terbebas dari hal-hal yang dapat membiaskan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan. Laporan hasil pemeriksaan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Provinsi Riau akan diperlukan oleh Gubernur Riau untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dikeluarkan dapat diimplementasikan oleh instansi pelaksana di lapangan. Oleh karenanya laporan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat jumlah merupakan hal yang senatiasa diperhatikan untuk menjaga kontribusi Bawasprop Riau kepada pencapaian visi dan misi Provinsi Riau secara keseluruhan.
4.4. Nilai-Nilai Luhur Nilai-nilai luhur merupakan sifat kepribadian yang menjadi motivasi, semangat dalam melaksanakan amanah, menjiwai perwujudan dan pelaksanaan visi dan misi, yang dimiliki dan menjadi komitmen bersama setiap personil Badan Pengawas Provinsi Riau. Nilai-nilai luhur tersebut adalah :
a.
Kejujuran Merupakan suatu kekuatan moral yang sangat penting dalam melaksanakan suatu tugas, dengan kejujuran maka semua pihak yang terkait akan merasa puas, sehingga timbul semangat kerja/juang atau timbul rasa tanggung jawab yang besar dan saling hargai menghargai dan keikhlasan yang dapat meningkatkan prestasi kerja. Kejujuran mempunyai makna yang luas, yaitu jujur terhadap diri sendiri, pekerjaan dan teman sejawat serta orang lain. Jujur terhadap diri sendiri merupakan awal kebaikan, terutama untuk jujur kepada orang lain. Jujur terhadap pekerjaan yang berarti objektif merupakan modal memperoleh hasil yang diinginkan, yang bermutu.
b.
Keinginan kuat untuk maju
Dalam melaksanakan tugas untuk dapat mencapai suatu keinginan setiap personil Badan Pengawas Provinsi Riau harus memiliki sifat kerja keras (tidak materialistis), semangat, berani dan mengandalkan kemampuan teknis yang tinggi. Berkeinginan kuat untuk maju mengandung makna tidak cepat puas diri dengan hasil yang telah dicapai dan akan terus menerus berusaha untuk selalu mengupayakan pencapaian yang lebih baik, dengan meningkatkan kemampuan teknis serta wawasannya.
4.5.Nilai-Nilai Spiritual Nilai-nilai spiritual adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap semua kaidah atau norma hukum agama, karena pada prinsipnya norma dan kaidah dari agama manapun akan memberikan nuansa inspirasi yang putih dan bersih. Jiwa dari nilai-nilai spiritual ini yang apabila diterapkan dalam setiap proses pengorganisasian semua fungsi manajemen (perencanaan, kegiatan, pengawasan dan lainnya) akan dapat menghasilkan suatu kemasyuran melebihi pencapaian visi dan misi.
4.6.Struktur Organisasi Badan Pengawas Provinsi Riau Struktur organisasi pada Badan Pengawas Provinsi Riau berbentuk struktur organisasi staf dan fungsional, di mana setiap bagian atau unit kerja yang ada memiliki hubungan yang signifikan dan terdiri dari staf-staf yang ada. Setiap unit kerja ini memegang bidang kerja masing-masing dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Badan Pengawas Provinsi Riau. Kepala Badan Pengawas Provinsi Riau, merupakan jabatan tertinggi dari struktur organisasi yang ada pada Badan Pengawas Provinsi Riau dan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub. Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Sedangkan untuk kelompok tenaga ahli/fungsional sampai saat ini belum berfungsi. Untuk mengetahui bagan atau kerangka struktur organisasi pada Badan Pengawas Provinsi Riau dapat di lihat pada Gambar 2.
Kepala Bawasprop Riau Bagian Tata Kelompok/Tenaga
Usaha
Ahli Fungsional Sub
Sub
Sub
Bagian
Bagian
Bagian
Adum dan
Kepega-
Keuang-
Humas
waian
an
Bidang
Bidang
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Organisasi
Keuangan dan
Kepegawaian
Pembangunan
Sub Bidang Pemeriksaan Organisasi
Sub Bidang
Sub Bidang
Pemeriksaan
Pemeriksaan Alat
Keuangan
Tulis Kantor
Bidang Pemeriksaan Perlengkapan & Kekayaan Daerah
Sub Bagian Perenca naan
Bidang Pengawasan Umum Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintah dan Agraria
Sub Bidang Sub Bidang
Sub Bidang
Sub Bidang
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Sosial dan Politik
Kepegawaian
Pembangunan
Barang Inventaris Sub Bidang Pemeriksaan
Sub Bidang
Sub Bidang
Sub Bidang
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Khusus
Pendapatan
Kekayaan Daerah
Daerah
Perekonomian
Sub Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Rakyat
Gambar 2. Bagan Struktur Badan Pengawas Provinsi Riau
Sub Bagian Perleng kapan
