4.1 PENDEKATAN PENGEMBANGAN KAWASAN DALAM PROSES PENYUSUNAN MASTERPLAN 1

4.1 PENDEKATAN PENGEMBANGAN KAWASAN DALAM PROSES PENYUSUNAN MASTERPLAN 1 Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak saat itu di Indonesia telah terjadi perubahan yang gradual dalam konsep pembangunan nasional. Perubahan paradigma pembangunan ini setidaknya terlihat dari aspek perencanaan, aspek pengelolaan seluruh sumberdaya, dan aspek kelembagaannya. Dalam hal aspek perencanaan, khususnya, telah terjadi perubahan pendekatan dari yang bersifat top-down menjadi bersifat bottom-

up. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional, selain harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga akan memberi konsekuensi lebih berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah. Artinya, daerah atau pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya dan sumber dana secara optimal. Dengan demikian, daerah akan memutuskan sendiri pola dan bentuk kawasan yang akan diandalkan untuk

dikembangkannya,

maupun

sektor

atau

produk-produk

potensi

daerah

yang

akan

diunggulkannya untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralistik tersebut di atas, juga akan memberikan implikasi bahwa Pemerintah Daerah harus mampu mengelola seluruh sumber dana untuk membiayai pembangunan daerahnya. Peran Pemerintah Pusat yang semula bersifat sektoral secara

1

www.bappenas.go.id

PENDEKATAN & METODOLOGI 4- 1

bertahap beralih ke Pemerintah Daerah, khususnya kabupaten/kota, dengan pendekatan regional yang lebih bersifat lintas sektoral. Dalam hal ini, kelembagaan lokal dalam pembangunan ekonomi daerah akan semakin penting dan diakui keberadaannya. Desentralisasi menuntut pembangunan dikelola berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Masyarakat atau rakyat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pengambilan manfaatnya.

Masyarakat atau rakyat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem pengusahaan dan pengelolaan yang tepat.

Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan.

Kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.

Kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh masyarakat atau rakyat.

Pendekatan pengusahaan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.

Dengan disahkannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan dan kewajiban pengembangan kawasan, sekarang ini berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Peran Pemerintah Pusat adalah menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Manual; disamping memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan adalah sangat luas, antara lain adalah:

Menetapkan target pertumbuhan;

Menetapkan tahap dan langkah pembangunan kawasan dan kedaerahan, sesuai dengan potensi yang dimilikinya;

Menetapkan persetujuan kerjasama regional di bidang perdagangan yang berlandaskan pada produksi lokal yang dihasilkan oleh sentra-sentra komoditas tertentu;

Melakukan berbagai macam negosiasi yang bertujuan mewujudkan konsepsi pertumbuhan ekonomi regional;

Menetapkan institusi-institusi pendukung kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi regional;

Mengembangkan sistem informasi untuk promosi kegiatan-kegiatan ekonomi regional.

4.1.1 Pengertian Kawasan Terkait dengan konteks pengembangan kawasan industri, maka konsep kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung


satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kawasan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi tertentu, dimana kegiatan ekonominya, sektor dan produk unggulannya, mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini secara sendiri-sendiri maupun secara bersama membentuk suatu klaster. Klaster dapat berupa klaster pertanian dan klaster industri, tergantung dari kegiatan ekonomi yang dominan dalam kawasan itu.

4.1.2 Tujuan Pengembangan Kawasan Pembangunan kawasan adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi atara sistem ekonomi (economic system), masyarakat (social

system), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (ecosystem). Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing masing. Secara umum, tujuan dari pengembangan kawasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya; 2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat; 4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah; 5. Meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia

dan

konservasi

sumberdaya

alam

demi

kesinambungan pembangunan daerah. 6. Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu: 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. 2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah. 3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global.


4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan dan hortikultura, kelembagaan, dan budaya lokal. 5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah. 6. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya para petaninya, dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak. 7. Memaksimalkan

peran

pemerintah

sebagai

fasilitator

dan

pemantau

seluruh

kegiatan

pembangunan di daerah. Lebih lanjut, selain tujuan-tujuan tersebut diatas, dipandang dari segi kepentingan daerah, pengembangan kawasan dapat diarahkan untuk: 1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan. 2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat atau rakyat sekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya. 3. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan kawasan. 4. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat atau rakyat. 5. Mendorong

dan

mempercepat

pengembangan

wilayah

demi

mencapai

kemajuan

dan

kemandirian daerah. Terkait dengan pengembangan Jambi Agro Industrial Park (JAIP), maka di masa mendatang, diharapkan akan tercapai kawsan pengembangan industri yang berhasil, dengan kriteria-kriteria antara lain: 1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah; 2. Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu medorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun di kawasan sekitarnya; 3. Memiliki keterkaitan kedepan (memiliki daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun ke belakang (mendapat suplai kebutuhan komponen produksinya dari daerah belakang) dengan beberapa daerah pendukung. 4. Memiliki kemampuan untuk memelihara SDA sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.


4.2 PENDEKATAN AGRO INDUSTRI Pendekatan lain yang ditempuh dalam penyusunan Feasibility Study Jambi Agro Industrial Park (FSJAIP) Provinsi Jambi adalah melalui pendekatam agro industri.

4.2.1 Pengertian Agro Industri a. Agroindustri adalah industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas termasuk hasil laut, hasilk hutan, peternakan dan perikanan (Handito Hadi Joewono) b. Agroindustri adalah kegiatan industri berbasis agro, salah satu tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah komoditas agro. Komoditas agro dalam bentuk bahan mentah,seperti daging, gula, tembakau,

dan

gandum

cenderung

menurun.

(DR.

Ir.

Rachmat

Setiadi,

MS.

http://203.77.237.21/kawasan/rachmat-jabar.pdf) c.

Agroindustri yang dimaksud di sini adalah kegiatan produksi/pengolahan bahan baku berbasis pertanian menjadi produk yang bernilai ekonomi, baik produk jadi maupun produk setengah jadi. Pertanian yang dimaksud di sini adalah pertanian dalam arti luas mencakup pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan (www.brawijaya.ac.id)

d. Agribisnis adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input, subsistem produksi, subsistem pengolahan (agro-industri), subsistem pemasaran hasil dan sub sistem penunjang. Agro-industri adalah usaha yang berkaitan dengan pengolahan yang melibatkan kegiatan pengolahan, pengawetan, penyimpanan, dan pengepakan hasil pertanian khususnya hasil budidaya pesisir dan laut (Ngangi, E.L.A. 2001)

4.2.2

Prinsip-prinsip Agro industri

Wibowo (1997) mengemukakan perlunya pengembangan agroindustri di pedesaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya: 1) Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah, 2) Memacu peningkatan kemampuan suberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan, 3) Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan, 4) Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsitem agribisnis, 5) Menghadirkan berbagai saran pendukung berkembangnya industri pedesaan.


Pengembangan

agroindustri

sebagai

pilihan

model

modernisasi

pedesaan

haruslah

dapat

meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan pembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar model pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaan sumberdaya melalui pemahaman wawasan agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan asset-aset untuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan.

4.2.3 Tujuan dan sasaran Agro industri Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan agroindustri perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah dan dayasaing hasil pertanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri perdesaan diarahkan untuk: (a) mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya, (b) mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, dan (c) mengembangkan industri pengolahan yang punya dayasaing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri (www.litbang.deptan.go.id) Tujuan Agroindustri:

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan melalui peningkatan efisiensi dan perolehan nilai tambah usaha-usaha pengolahan

Menciptakan lapangan kerja melalui penumbuhkembangan usaha pengolahan hasil

pertanian

Penganekaragaman produk (www.pempropsu.go.id)

Sasaran Agroindustri

Meningkatkan nilai tambah produk usaha pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura

Meningkatkan efisiensi pengolahan hasil

Tumbuh dan berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian

Meningkatkan efisiensi agribisnis hilir

Tumbuhnya wirausaha dibidang pengolahan hasil

Tumbuhnya industri agribisnis di pedesaan


Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan agro industri

Masih ada agroindustri yang tergantung terhadap input import

Ketersediaan bahan baku yang tidak mencukupi dan tidak memenuhi standar mutu

Keterkaitan antara petani produsen, pengumpul hasil tani, agroindustri, pedagang distributor dan pasar agroindustri masih bersifat terpisah-pisah tanpa memiliki keterkaitan yang terpadu satu sama lainnya.

Agro industri merupakan faktor penting dalam perekonomian sebab:

Agroindustri langsung berhubungan dengan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan primer umat manusia, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang,

Membuka lapangan kerja diluar usahatani,

Meningkat-kan nilai tambah produk pertanian,

Meningkatkan penghasilan petani, dan

Merupakan penghasilan produk non-migas untuk konsumsi pasar dunia, terutama pada negaranegara yang sedang berkembang seperti Indonesia. (www.pascaunhas.net)

4.3 PROSES BERPIKIR PELAKSANAAN PEKERJAAN Penerapan pendekatan yang digunakan dalam pekerjaan ini perlu didukung oleh alur proses pelaksanaan yang runtut, jelas, efektif, dan efisien. Secara garis besar, pendekatan pelaksanaan pekerjaan akan dibagi atas: 1.

On desk study (Studi Literatur), sebagai bentuk pemahaman terhadap teori, konsep, wilayah kajian dan akan menjadi dasar dalam penetapan indikator kelayakan dan pelaksanaan analisis, survei lapangan dan pengumpulan data.

2.

Survei lapangan dan pengumpulan data.

3.

Deskripsi dan analisis kelayakan berdasarkan indikator-indikator kelayakan, yang dilakukan terhadap data dan informasi yang telah diperoleh selama survei dan pengumpulan data.

4.

Penyusunan kesimpulan studi kelayakan beserta saran dan rekomendasi.

5.

Media seminar/diskusi, Asistensi, dan konsultasi.


Gambar 4.1 Alur Proses Pelaksanaan Pekerjaan

STUDI LITERATUR DAN PENYEPAKATAN KAWASAN

SURVEI DAN PENGUMPULAN DATA

DISKUSI/SEMINAR/ KONSULTASI

DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN

KESIMPULAN USULAN DAN REKOMENDASI

4.4 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan Masterplan Kawasan Agroindustri Jambi (JAIP) terdiri dari 5 pentahapan pekerjaan besar sebagai fasilitasi penyusunan Masterplan Kawasan Agroindustri Jambi (JAIP), yaitu: •

Persiapan dan identifikasi isu pelaksanaan pembangunan kawasan.

•

Penentuan arah pengembangan kawasan.

•

Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan.

•

Perumusan rencana teknis ruang kawasan.

•

Penetapan rencana teknik ruang kawasan.

Tahapan-tahapan pekerjaan ini merupakan tahapan yang bersifat kontinyu, yaitu pekerjaan yang dapat diselesaikan setelah hasil pekerjaan tahapan yang lainnya, sehingga perhitungan waktu dalam pengerjaannya harus tepat. Penyedia jasa akan menggunakan metodologi dan pendekatan tertentu untuk mencapai tahapan-tahapan pekerjaan tersebut. Metodologi pekerjaan secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 4.3 . Uraian masing-masing pentahapan dan metodologi serta pendekatannya, dapat dilihat dari uraian dibawah ini:


4.4.1

Persiapan dan identifikasi isu pelaksanaan pembangunan Kawasan

Kegiatan persiapan dalam penyusunan Masterplan Kawasan Agroindustri Jambi (JAIP)adalah berupa: 1. Me-mobilisasi tenaga-tenaga ahli yang dilibatkan dan penyiapan perangkat-perangkat pekerjaan yang mendukung, seperti: perangkat komputer dan perangkat kantor. 2. Pada bagian ini juga menguraikan isu-isu mengenai Kawasan, baik isu yang menguatkan dan isu yang bersifat melemahkan perencanaan kawasan dan juga identifikasi permasalahan kawasan. 3. Isu dan permasalahan diperoleh dengan metode kajian dan review literatur terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, RTRW Kabupaten Tanjung Jabung, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kebijakan-kebijakan Daerah. 4. Mengkaji dan me-review literatur-literatur tersebut dilakukan dengan bersama-sama oleh semua anggota tim dengan metode desk study dan stake holder approach untuk mencapai kesepakatan atau penyamaan persepsi terhadap isu-isu dan permasalahan kawasan perencanaan. 5. Selain itu, penyamaan persepsi juga dilakukan untuk desain pengerjaan; jadual pengerjaan; metodologi; delineasi dan luas kawasan; dan sistematika pengerjaan.


Gambar 4.2 Kerangka Penyusunan Masterplan Kawasan Agro Industri Jambi (JAIP)


4.4.2

Penentuan arah pengembangan Kawasan

Arah pengembangan industri agro menurut Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia adalah : a.

Sinkronisasi pengembangan agroindustri dan produk hasil pertanian dalam menghadapi pasaran internasional

b.

Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan wilayah produksi bahan baku agroindustri

c.

Meningkatkan partisipasi aktif dalam mendorong berputarnya kembali roda perekonomian nasional yang mengakar di masyarakat

d.

Mengupayakan ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau daya beli masyarakat

Setelah mencapai kesepakatan atau penyamaan persepsi terhadap isu-isu dan permasalahan kawasan perencanaan, desain pengerjaan, jadual pengerjaan, metodologi dan sistematika pengerjaan maka akan dilakukan: 1. Perumusan masalah rinci tentang pengembangan Kawasan Agroindustri sebagai masukan dalam menentukan tingkat urgensi atau prioritas atau keterdesakan penanganan Kawasan Agroindustri. Pada tahapan ini, masalah-masalah dan isu-isu kawasan akan dianalisis dengan metode desk study untuk merumuskan gambaran awal kawasan, sehingga akan diketahui tingkat keterdesakan kebutuhan perencanaan. Tingkat keterdesakan ini sangat mempengaruhi arah pengembangan Kawasan Agroindustri yang kemudian diterjemahkan pada desain survei. Desain survey ini merupakan format data sesuai dgn kebutuhan analisis yang telah disepakati. 2. Memperkuat arah pengembangan Kawasan Agroindustri melalui penajaman gambaran permasalahan dengan mengumpulkan informasi-informasi kawasan melalui metode survei dengan menggunakan alat-alat survei, seperti: kuesioner dan alat-alat visualisasi lapangan. Kegiatan identifikasi atau survei akan memasukkan kegiatan-kegiatan dibawah ini: •

Telaah dokumen atau survei sekunder: teknik ini berupa perekaman atau pencatatan data sekunder dari instansi/ lembaga terkait, dan media masa. Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di instansi terkait. Disela-sela survei ini, dilakukan diskusi yang melibatkan aparat pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan Kawasan


Agroindustri untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang kondisi aktual kawasan. Selain itu, kepada aparat pemerintah daerah juga akan dibekali metode dan tahapan

dalam

penyusunan

Rencana

Kawasan

Agroindustri

sebagai

peningkatan

kapasitasnya. •

Observasi atau visualisasi lapangan atau survei primer: teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan melengkapi teknik telaah dokumen, terutama untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang daerah penelitian secara langsung di lapangan. Observasi

yang

dilakukan

seperti:

melakukan

pencatatan

kondisi

lapangan

dan

mendokumentasikannya dalam visual dan digital. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru/ terkini langsung dari lapangan atau obyek kajian. Pengumpulan data primer ini sendiri akan dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode observasi langsung ke lapangan, metode penyebaran kuesioner atau wawancara. Penetuan penggunaan kedua metode ini dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Namun demikian ketiganya diharapkan dapat saling menunjang pengumpulan informasi dan fakta yang diinginkan. Survei primer yang akan dilakukan terdiri dari 4 tipe survei, yaitu:

Survei land use dan bangunan Survei yang dilakukan adalah pengecekan di lapangan mengenai guna lahan eksisting serta bangunan penting yang ada di wilayah perencanaan. Data-data yang diperoleh dari survei ini digunakan untuk menganalisis struktur ruang eksisting dan kemudian menetapkan struktur tata ruang dan penggunaan lahan pada tahun yang direncanakan.

Survei infrastruktur Survei ini dilakukan untuk memperoleh data infrastruktur dengan cara pengamatan lapangan guna menangkap/ menginterpretasikan data-data sekunder lebih baik. Di samping itu survei ini dilakukan untuk memperoleh masukan dari para stakeholders terkait mengenai permasalahan dan kondisi infrastruktur kota yang bersangkutan. Masukan tersebut dapat diperoleh melalui wawancara maupun penyebaran kuesioner.

Survei Transportasi Survei ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai transportasi kota dengan bentuk survei yang dilakukan adalah:


a. Pengamatan lapangan untuk mengamati kondisi dan permasalahan jaringan dan sistem transportasi sehingga dapat menangkap/menginterpretasikan data-data sekunder lebih baik b. Traffic counting, untuk memperoleh data volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada jalan-jalan utama dan persimpangan penting.

Survei Pelaku ekonomi Data dan informasi yang ingin didapat dari kegiatan survei ini adalah data pelaku, lokasi, kecenderungan dan potensi pasar, rencana, permasalahan dan keinginan para pelaku tersebut. Wawancara terstruktur dan dengan informan kunci atau stake holder: teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung yang berguna untuk mempertajam analisis. Wawancara dilakukan terhadap responden-responden kunci yang paham akan kondisi, dinamika dan permasalahan-permasalahan di tiap bidang/aspek yang menjadi kewenangannya serta menyerap informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan program yang sedang dan akan dilakukan.

Survei stake holder Gambar 4.1.

Survei dilakukan selama 2 minggu dengan metode melibatkan surveyor dan

tenaga ahli untuk mengumpulkan informasi atau data-data primer, sekunder, kondisi lapangan (visualisasi lapangan) dan juga mengidentifikasi stake holder (stake holder

mapping) sektor iindustri pertanian yang sudah terbentuk untuk mengetahui kondisi perindustrian. 2) Data-data tersebut meliputi jumlah penduduk disekitar kawasan, sarana/prasarana perhubungan dan penyuluhan pertanian, dll. Untuk menggambarkan kondisi kawasan sekitar dan Kawasan Agroindustri Provinsi Jambi sehingga diharapkan rencana yang dihasilkan nantinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kawasan, maka dibutuhkan data-data sebagai berikut: Data biofisik adalah lebih bersifat pada keadaan sumberdaya alamnya yang antara lain: •

Topografi dan kemiringan lereng

•

Geologi, tanah dan geomorfologi

•

Data iklim.


•

Data hidrologi.

•

Keadaan penutupan lahan (hutan, perkebunan, belukar, alang-alang dan lain-lain).

•

Penggunaan Lahan

•

Kondisi liputan lahan

•

Data lainnya yang diperlukan (banjir, kekeringan, dan sebagainya).

Teknik Pengumpulan Data Bio-Fisik: •

Pengumpulan data bio-fisik dilaksanakan dengan mewawancarai/ mencatat informasi yang tersedia pada instansi/dinas yang berkompetan atau langsung di stasiun-stasiun yang bersangkutan atau dengan menganalisa/interpretasi peta atau citra/foto udara yang tersedia.

•

Data iklim dapat diperoleh dari instansi/stasiun iklim yang ada di wilayah DAS yang bersangkutan atau stasiun terdekat.

•

Data hidrologi dan prasarana pengairan diperoleh dari Instansi/Dinas Kimpraswil setempat atau instansi lain.

•

Keadaan penggunaan lahan perkebunan diperoleh dari instansi/Dinas.

Data Sosial ekonomi yang diperlukan antara lain: •

Kependudukan disekitar kawasan

•

Perekonomian penduduk disekitar kawasan

•

Sarana/prasarana sosial ekonomi disekitar kawasan

Teknik pengumpulan data sosial ekonomi: •

Data dan informasi keadaan sosial-ekonomi penduduk dapat berupa data primer maupun data sekunder (statistik).

•

Data sosial ekonomi diperoleh dari instansi/dinas yang terkait sampai pada tingkat kabupaten. Data ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi penduduk kawasan bersangkutan.

Mengidentifikasi stake holder (stake holder mapping) ini berfungsi sebagai analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan (Kawasan Agroindustri) yang selanjutnya didukung keputusan strategis dari pemerintah daerah setempat untuk pengembangannya. Selain itu, stake holder mapping ini berfungsi sebagai penemu-kenalan stake holder-stake holder yang berkompeten dalam pengembangan Kawasan Agroindustri dan sebagai


embrio dalam pembentukan sistem kelembagaan terpadu yang mengelola Kawasan Agroindustri yang bekerjasama dengan Badan Pengelola. Metode yang digunakan dalam stakeholder mapping ini adalah metode stake holder approach dengan mengetahui fungsi dan peranan masingmasing stake holder dalam pengembangan Kawasan Agroindustri. Kepada stake holder akan dosodorkan kuesioner atau wawancara yang menggali informasi seputar fungsi dan peran serta keterlibatan dalam pengembangan Kawasan Agroindustri.

4.4.3

Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan Kawasan

Tahapan ini merupakan tahapan analisis data-data yang sudah diperoleh melalui survei instansional dan survei lapangan. Data-data hasil suvei tersebut kemudian ditabulasikan kedalam suatu format data yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistka (seperti proyeksi) dan meodemetode kuantitatif lainnya. Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data dan survai kemudian di kompilasi. Pada dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara mentabulasi dan mengsistematisasi data-data tersebut dengan menggunakan cara komputerisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga mudah untuk dianalisis. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga akan mempermudah pelaksanaan tahapan selanjutnya yaitu tahap analisis. Penyusunan data itu sendiri akan dibagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah data dan informasi mengenai kondisi sekitar kawasan (kondisi makro) dan bagian kedua adalah data dan informasi mengenai kondisi lokal wilayah kawasan (kondisi mikro). Metoda pengolahan dan kompilasi data yang dipergunakan adalah sebagai berikut : •

Mengelompokan data dan informasi menurut kategori aspek kajian seperti : data fisik dan penggunaan lahan, data transportasi, data kependudukan dll

•

Menyortir data-data setiap aspek tersebut agar menjadi sederhana dan tidak duplikasi

•

Mendetailkan desain pengolahan dan kompilasi data dari desain studi awal sehingga tercipta form-form isian berupa tabel-tabel, konsep isian, peta tematik dll

•

Mengisi dan memindahkan data yang telah tersortir ke dalam tabel-tabel isian dan peta isian tematik


•

Melakukan pengolahan data berupa penjumlahan, pengalian, pembagian, prosentase dsb baik bagi data primer maupun sekunder

Setelah seluruh tabel dan peta terisi, maka langkah selanjutnya adalah membuat uraian deskriptif penjelasannya ke dalam suatu laporan yang sistematis per aspek kajian dan menuangkan informasi kedalam analisis konsep-konsep pengembangan kawasan mikro dan makro. Termasuk dalam laporan tersebut adalah uraian kebijaksanaan dan program setiap aspek.

4.4.3.1

Metodologi Perkiraan kebutuhan (need assessement) kawasan menyeluruh (makro)

Pendekatan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam konstelasi dengan kawasan sekitarnya, supaya terjadi integrasi perencanaan. Pendekatan menyeluruh memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan wilayah/kawasan dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula kepentingan yang lebih luas, baik antar wilayah dengan daerah hinterlandnya yang terdekat maupun dengan yang lebih jauh lagi. Secara terpadu mengartikan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tidak hanya dipecahkan sektor per sektor saja tetapi didasarkan kepada kerangka perencanaan terpadu antar tiap-tiap sektor, di mana dalam perwujudannya dapat berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antar sektor. Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan makro didasarkan atas hasil analisis di sekitar kawsan Agroindustri, seperti: kependudukan, sektor/kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan. Keseluruhan analisis kawasan makro dituangkan kedalam konsep pengembangan kawasan secara makro dengan kawasan sekitarnya. Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan pembangunan kawasan perencanaan yang terpadu dengan kawasan sekitarnya.

4.4.3.2

Perkiraan kebutuhan Kawasan (Mikro)

Selain perkiraan kebutuhan yang bersifat kebutuhan pengembangan yang terpadu dengan kawasan sekitarnya, pada tahap ini juga akan memperkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan Kawasan


Agroindustri (mikro) yang meliputi kompilasi dan pengolahan data dan informasi serta analisis teknis kawasan Agroindustri; analisis atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan permukiman kawasan skala besar; perkiraan kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah eksisting serta kemampuan daerah dalam menyediakan rumah. Keseluruhan analisis tersebut dituangkan kedalam konsep pengembangan kawasan mikro yang menggambarkan hubungan antar komponen dalam kawasan.

4.4.3.3 Metodologi Analisis Teknis Kawasan Ada empat hal utama yang perlu dinilai dalam analisis ini yaitu : 1. Analisis keadaan dasar yaitu menilai kondisi eksisting pada saat sekarang; Termasuk kedalam analisis keadaan dasar adalah review Rencana Tata Ruang dengan kondisi eksisting yang ada untuk selanjutnya ditentukan tipologi dari revisi rencana tata ruang yang akan ditempuh. 2. Analisis kecenderungan perkembangan yaitu menilai kecenderungan sejak masa lalu sampai sekarang dan kemungkinan-kemungkinannya di masa depan, terutama pengaruh tumbuhnya fungsi baru khususnya pada pelayanan kabupaten; 3. Analisis sistem serta kebutuhan ruang yaitu menilai hubungan ketergantungan antar sub sistem atau antar fungsi, dan pengaruhnya apabila sub sistem atau fungsi baru itu berkembang, serta perhitungan ruang dalam kabupaten sebagai akibat perkembangan di masa depan; 4. Analisis kemampuan pengelolaan pembangunan, yaitu menilai kondisi keuangan Daerah, organisasi pelaksana dan pengawasan pembangunan, personalia, baik pada saat sekarang maupun yang diperlukan di masa depan. Dalam pekerjaan ini analisis yang dilakukan menggunakan model pendekatan SWOT (Strengthness,

Weakness, Opportunity, and Threatness) yaitu suatu analisis yang bertujuan mengetahui potensi dan kendala yang dimiliki kawasan Agroindustri, sehubungan dengan kegiatan pengembangan wilayah yang akan dilakukan di masa datang. Analisis ini meliputi tinjauan terhadap : •

Kekuatan-kekuatan (strengthness) yang dimiliki kawasan Agroindustri, yang dapat memacu dan mendukung

perkembangan

kawasan

Agroindustri,

misalnya

kebijaksanaan-kebijaksanaan

pengembangan yang dimiliki, aspek lokasi yang strategis, dan ruang yang masing tersedia;


•

Kelemahan-kelemahan (weakness) yang ada yang dapat menghambat pengembangan kawasan Agroindustri, baik hambatan dan kendala fisik kota maupun non fisik, misalnya kemampuan sumber daya manusia, aspek lokasi, keterbatasan sumber daya alam pendukung, keterbatasan/ ketidakteraturan ruang kegiatan, atau pendanaan pembangunan yang terbatas;

•

Peluang-peluang (opportunity) yang dimiliki untuk melakukan pengembangan kawasan Agroindustri, berupa sektor-sektor dan kawasan strategis;

•

Ancaman-ancaman (threatness) yang dihadapi, misalnya kompetisi tidak sehat dalam penanaman investasi, pembangunan suatu kegiatan baru atau pertumbuhan dinamis di sekitar kawasan yang dapat mematikan kelangsungan kegiatan strategis kota yang telah ada.

Dalam penyusunan Masterplan Kawasan Agroindustri Jambi (JAIP) ini dibutuhkan beberapa metoda analisis yang pemakaiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi data dan informasi yang akan diperoleh. Walaupun demikian pada usulan teknis ini disajikan beberapa gagasan mengenai teknik proyeksi, model dan formula analisis yang umum dan banyak dipergunakan dalam suatu kegiatan analisis perencanaan yang kemungkinan dapat dijadikan sebagai salah satu teknik analisis. Analisis teknis Kawasan Agroindustri memasukkan persyaratan-persyaratan teknis perencanaan Kawasan Agroindustri, seperti: •

Jaringan primer dan sekunder prasaran lingkungan yang telah berfungsi minimal 25 % dari luas Kawasan Agroindustri.

•

Tersedianya data: luas tanah, batas dan kepemilikan tanah sesuai dengan tahapan pengembangan

•

Pada Kawasan Agroindustri harus tersedia jaringan primer dan sekunder berupa jalan, saluran pembuangan air hujan dan limbah yang terintegrasi dengan kawasan sekitar yang terhubung dengan sungai, danau, kolam atau laut

•

Tersedia pelayanan air bersih dari sumber PDAM, mata air, air tanah yang mampu memenuhi kebutuhan di Kawasan Agroindustri

•

Tersedia pelayanan listrik yang cukup di Kawasan Agroindustri

•

Tersedia pelayanan jaringan telepon

•

Jika memungkinkan tersedianya pelayanan gas yang terintegrasi dengan pelayanan gas di kawasan sekitar

•

Tersedianya sistem pembuangan sampah yang terintegrasi dengan kawasan sekitar

•

Tersedia fasilitas pelatihan sesuai kebutuhan


•

Tersedia fasilitas kesehatan seperti: praktek dokter dan apotik

•

Tersedia fasilitas perbelanjaan seperti ; warung, pertokoan, pusat perbelanjaan lingkungan sesuai dengan kebutuhan

TABEL 4.1. MUATAN RENCANA KAWASAN AGROINDUSTRI Komponen Muatan Rencana Teknik yang harus dimiliki oleh Kawasan Agroindustri

Kriteria Standar : Rencana Teknik Prasarana Lingkungan

Rencana Teknik Jaringan Primer dan Sekunder Darinase

Rencana Pengelolaan Air Limbah

Rencana Persampahan

Rencana Utilitas Umum

4.4.4

Indikator Besaran ; Jaringan jalan primer dan sekunder terdiri dari badan jalan, trotoar dan saluran air hujan Lebar jaringan primer dan sekunder sekurangnya 20 meter Ketentuan radius, tempat pertemuan jalan harus mengikuti standar perencanaan geomtri jalan Jaringan primer dan sekunder harus mempunyai daya tampung yang cukup Bisa dilakukan dengan sistem terbuka maupun tertutup Memperhatikan elevasi dasar saluran atau sungai yang ada untuk mengevaluasi kapasitas sistem drainase System pembuangan air limbah harus mempunyai daya tampung yang cukup Bisa membuat system septic tank dan bidang resapan bersama (terpadu) jika untuk tiap rumah tidak memungkinkan dengan jarang antara septic tank dan resapan minimum 10 meter Dalam pemilihan tempat perlu memperhatikan faktor ; bau, pengendalian penyebaran penyakit, pengendalian kebakaran sampah dan menjaga estetika lingkungan Alternatif system pengelolaan ; control landfill, sanitary landfill Air bersih ; perlu memperhatikan sumber air bersih, kebutuhan air bersih, kualitas air bersih dan teknologi pengolahan air bersih jika diperlukan Kran kebakaran ; perlu dipasang di Kawasan Agroindustri dan komersial kawasan, penempatan setiap 100 meter untuk daerah komersial dan 200 meter daerah perumahan Listrik ; sumber listrik dari jaringan PLN dan sumber daya yang diusahakan sendiri, jarang tinang rata-rata 40 meter Telepon ; jaringan telepon terintegrasi dengan jaringan telepon regional

Perumusan rencana teknis ruang Kawasan Industri

Pada tahapan ini terdapat 2 (dua) kegiatan besar yaitu: •

Menyusun kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang Kawasan Agroindustri.

•

Menyusun kebutuhan bangunan Kawasan Agroindustri


Metodologi Menyusun kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang Kawasan Agroindustri Berdasarkan hasil-hasil analisis kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan akan ditentukan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Agroindustri, berupa: 1. Rencana tapak pemanfaatan ruang lingkungan Kawasan Agroindustri. Rencana tapak ini berisi panduan dalam perencanaan fisik mengenai tata letak bangunan gedung dan bukan bangunan gedung, utilitas, jaringan pergerakan, dan ruang hijau. Dalam penentuan perencanaan fisik adalah menuangkan hasil-hasil analisis tentang kebutuhan pemanfaatan ruang kedalam peta dengan kedalaman 1:1.000 yang memuat wilayah perencanaan dan wilayah sekitarnya dengan metode digitasi peta dengan program komputer Auto Cad. Sumber peta dasar diperoleh dari pengukuran yang menggunakan foto udara atau peta-peta yang diperoleh melalui penginderaan jauh melalui satelit. Pada tata letak komponen kawasan terdapat keterkaitan antar kompnen dalam kawasan dan luar kawasan dengan menggunakan metode superimpose peta-peta analisis. Rencana tapak pemanfaatan ruang merupakan pengembangan site plan melalui simulasi-simulasi digital (artist impression) di atas Peta Dasar dari komponen-komponen pengembangan kawasan. Simulasi-simulasi tersebut memberikan gambaran 3 dimensi (ruang) terhadap kondisi komponen pengembangan yang akan dibangun. Lebih jauh, hasil pengembangan model ini kemudian akan dikembangkan menjadi alat untuk sosialisasi, marketing kit (bagi investor yang berminat) dan media promosi pengembangan Kawasan Agroindustri. 2. Arahan pelaksanaan pembangunan lingkungan Kawasan Agroindustri yang berupa ketentuan-ketentuan yang mengatur letak dan penampang bangunan gedung, bangunan bukan gedung, jaringan pergerakan, jaringan utilitas dan sempadan bangunan. Letak dan penampang yang diatur dalam ketentuan-ketentuan bangunan gedung adalah: Ketinggian bangunan; Elevasi/Peil bangunan; Orientasi bangunan; Bentuk dasar bangunan; Selubung bangunan; Arsitektur bangunan dan lingkungan; Pertandaan. Sedangkan ketentuan yang diatur pada bangunan bukan gedung adalah: Penampang tiga dimensi bangunan bukan gedung; Letak koordinat bangunan bukan gedung; Ketinggian bangunan bukan gedung; Elevasi bangunan bukan gedung; Bentuk dasar bangunan bukan gedung. Ketentuan yang diatur dalam jaringan pergerakan dan utilitas adalah: Penampang tiga dimensi; Letak koordinat; Elevasi; Bentuk dasar jaringan; Daerah Milik Jalan/utilitas; Daerah Manfaat Jalan/utilitas; Daerah Pengawasan Jalan/ utilitas. Arahan pelasanaan pembangunan ini merupakan sebagai masukan dalam menetapkan


kebijakan yang mengatur pembangunan-pembangunan pada kawasan tersebut. Selain itu juga akan dilakukan analisis kebijakan antara kawasan perencanaan dengan kebijakan yang berlaku pada kawasan sekitar untuk memperoleh titik temu dan menghindari kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih. Pendekatan analisis kebijakan dilakukan dengan metode stake holder

approach yang bersifat konsultatif.

4.4.5

Penetapan rencana ruang Kawasan

Setelah disempurnakan melalui forum seminar dan diskusi, hasil rencana menjadi masukan dalam Surat Keputusan Bupati dalam hal Masterplan Kawasan Agroindustri sebagai wilayah perencanaan. SK

Bupati ini merupakan kebijakan teknis Pengembangan Kawasan. Selain itu, ditetapkan juga sistem kelembagaan yang berfungsi sebagai pengawasan, pemantauan dan pengendalian program serta stake holder yang dilibatkan dan pembiayaan pengembangan. Kebijakan-kebijakan teknis yang dihasilkan dalam hasil rencana Kebijakan-kebijakan teknis yang diperoleh dari Masterplan Kawasan Agroindustri merupakan hasil perencanaan yang bertujuan untuk pembangunan lingkungan dan massa bangunan yang dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan arahan kebijakan berdasarkan urgensi/keterdesakan penanganan lingkungan tersebut. Materi teknis yang dihasilkan adalah rencana tapak pemanfaatan ruang lingkungan perkotaan yang mengkomparasikan Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Bangunan Gedung dan Bukan Gedung, Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Jaringan Jalan, Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Jaringan Utilitas, Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Jaringan Utilitas, dan Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan perkotaan. Metode yang digunakan dalam perencanaan kebijakan-kebijakan teknis ini adalah metode desk study penyempurnaan rencana yang dibarengi dengan pendekatan stake holder approach dalam penetapan hasil rencana finalnya. Hasil-hasil rencana final tersebut sudah memasukkan komponen-komponen sebagai berikut: 1. Rencana Tapak Pemanfaatan Ruang Lingkungan berupa Perpetakan Bangunan; Penggunaan dan Massa Bangunan; dan Jaringan pergerakan dan jaringan utilitas menurut penggunaannya. 2. Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Bangunan Gedung berupa Penampang dan koordinat/letak bangunan gedung


3. Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Bangunan Bukan Gedung berupa Geometris pra detail engineering design bangunan bukan gedung pada setiap petak peruntukannya 4. Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Jaringan Jalan berupa Penampang dan letak koordinat jaringan jalan untuk setiap ruas jalan 5. Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Jaringan Utilitas berupa Penampang dan letak koordinat jaringan utilitas 6. Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan perkotaan, yang meliputi: •

Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya melalui mekanisme perijinan mendirikan bangunan;

•

Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, dis-insentif, hak pengalihan intensitas bangunan, hak bangunan di atas tanah / di bawah tanah;

•

Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penatalaksanaan / manajemen pelaksanaan bangunan;

•

Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh instansi yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta pengenaan sanksi (berupa teguran, pencabutan ijin, perdata maupun pidana).

4.5 METODOLOGI YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN MASTERPLAN 4.5.1

Metode Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Umum Kawasan

Program kebutuhan umum yang akan ditampung dalam Kawasan Agroindustri ini antara lain adalah : •

Kantor pengelola

•

Area komersial (perdagangan dan jasa)

•

Gedung serbaguna

•

Terminal Agro

•

Pasar Agro


•

Gedung Informasi Agro, dll

Besaran ruang yang dibutuhkan oleh masing-masing tersebut di atas diatur oleh ketentuan serta syarat-syarat teknis. Program kebutuhan fasilitas umum yang ada di Kawasan Agroindustri ini mengacu kepada standar kebutuhan sarana berdasarkan jumlah tenaga kerja, lokasi, luas lahan dan radius pencapaian.

4.5.2

Metode Analisis Tapak

Pendekatan analisis tapak harus menyatakan sifat, struktur dan potensi tapak tersebut. Dalam menemukan sifat dan mengandalkannya untuk mengilhami tata guna tanah yang semestinya, analisis tapak harus mempertimbangkan dan merekam hal-hal yang terkait dengan tata guna tanah, topografi, drainase, tanah, vegetasi, iklim, kondisi yang ada serta ciri khusus (Chiara dan Koppelman, 1978).

Ketentuan: % kapling Sarana Prasarana Standar Teknis ANALISIS TAPAK (Sifat, struktur & potensi tapak): Tata Guna tanah Topografi Drainase Tanah Vegetasi – Iklim Kondisi yang ada Ciri Khusus

Gambar 4.3

ANALISIS KEBUTUHAN LAHAN

ANALISIS DAYA DUKUNG TAPAK

RENCANA KONSEP: Struktur Sirkulasi Kapling Komersial Sarana Penunjang Teknis Prasarana bagi Kaw Industri

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK KAWASAN

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK KAPLING

Diagram alir Rencana Tapak Kawasan Industri (Sumber: Chiara dan Kopplemen, 1978)

Analisis tapak ini biasanya dilakukan pada peta topografi dengan skala 1:1000. Peta ini harus mencakup tidak hanya daerah kawasan industri tetapi juga kawasan disekitarnya. Hal-hal yang harus dianalisis dapat diterangkan pada bagian dibawah ini:

1> Analisis Tapak

Dalam menganalisis kawasan diperlukan suatu analisis eksternal dan analisis internal agar diketahui potensi dan kendala yang dimiliki kawasan

secara

komprehensif.

Proses

analisis

dilakukan

untuk


mendasari pembuatan konsep pengembangan kawasan yang dapat mengatasi permasalahan eksisting, mengantisipasi kebutuhan di masa depan serta mewadahi kepentingan semua pihak yang terlibat. Uraian analisis dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu permasalahan, analisis eksternal, dan analisis internal di kawasan perencanaan.

Uraian analisis

1.

Permasalahan di Kawasan Perencanaan

dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu permasalahan, analisis eksternal, dan analisis internal

2.

f

Permasalahan Fisik Dasar Kawasan

f

Pola Peruntukkan Lahan

f

Permasalahan Lingkungan perumahan

f

Permasalahan Sarana dan Prasarana Lingkungan

f

Permasalahan Sosial- Ekonomi- Budaya

Analisis eksternal Analisis eksternal dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran

mengenai

kondisi

dan

kecenderungan

perkembangan wilayah di sekitar tapak. Secara umum analisis eksternal dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data dasar seperti:

i.

Kebijakan pengembangan wilayah Dalam upaya pengembangan tapak, perlu diketahui sebelumnya bagaimana kaitan antara peruntukan tapak yang

direncanakan

dengan

kebijakan

yang

telah

ditetapkan. Analisa kebijakan dilakukan dengan sasaran: 1. mengetahui

kesesuaian

fungsional

tapak

yang

direncanakan dalam payung kebijakan tata ruang dan pengembangan wilayah, agar upaya pengembangan tapak secara lebih lanjut memperoleh dukungan dari


stakeholder terkait di wilayah sekitar tapak 2. memperoleh informasi berbagai kegiatan fungsional serta arahan pengembangan sistem kota (sistem kegiatan fungsional & transportasi), agar rencana pengembangan tapak dalam jangka panjang dapat disesuaikan dengan arahan pengembangan dimasa datang

ii.

Kondisi fisik dan perkembangan wilayah sekitar tapak Memahami kondisi dan perkembangan fisik sekitar tapak perlu

dilakukan

karena

berkaitan

dengan

upaya

perancangan tapak, khususnya dalam menentukan sistem transportasi

tapak

(lokasi

gerbang

masuk

tapak,

pengaturan arus pergerakan, dll.), serta perancangan fisik di dalam tapak nantinya (arah muka bangunan, estetika desain bangunan, dll)

3.

Analisis Internal Analisis internal tapak ditujukan untuk memperoleh informasi kebutuhan pematangan lahan serta perancangan tapak, yang nantinya akan terkait pula dengan penyusunan rencana anggaran biaya dalam pembangunan tapak. Dalam

analisa

internal

tapak,

dilakukan

pengumpulan

informasi dan analisa seputar fisik lingkungan, menyangkut topografi tapak, iklimatisasi, drainase alami, keberadaan berbagai penanda alam (batuan, kubangan, dll), maupun jenis tanah dan bebatuan yang nantinya akan menjadi fondasi dasar tapak. Selain analisa kondisi fisik pendukung di atas, perlu pula dilakukan pengukuran internal guna mengetahui luasan tapak sebenarnya,

serta

pemetaan

bentuk

fisik

tapak

guna

memperoleh gambaran kawasan perencanaan tapak yang


akan dikembangkan.

Beberapa point analisis yang harus

Gambar 4.4. untuk:

diperhatikan sebagai dasar bagi

f

Menghindarkan terutama

penyusunan konsep

atau

dalam

mengecialkan

masyarakat

dampak

akibat

negatif

pengembangan

kawasan.

penataan kawasan Agroindustri

Analisis sosial ekonomi masyarakat bertujuan

f

Merumuskan

kebijaksanaan

pengembangan

Kawasan

Agroindustri. Gambar 4.5. f

Analisis Pengembangan Fisik betujuan :

Menganalisis tingkat kebutuhan pengembangan Kawasan Agroindustri

f

Melihat

potensi,

kendala

dan

permasalahan

untuk

memperkirakan arahan perkembangan kawasan dengan periode yang ditentukan. f

Merumuskan

rencana

pemanfaatan

ruang,

struktur

tingkat pelayanan, rencana sistem jaringan pergerakan, rencana

jaringan

utilitas,

dan

arahan

pengaturan

penggunaan bangunan. f

Memperkirakan bagaimana strategi pencapaian dalam tahapan pelaksanaan.

Gambar 4.6. penentuan

Melakukan prioritas

analisa

pengembangan

untuk tahap

mendukung awal,

dan

mendukung pembuatan rencana kawasan pengembangan tahap awal dalam tahap selanjutnya. Gambar 4.7.

Analisis kemungkinan implementasi, bertujuan

untuk :


f

Merumuskan potensi dan kendala dalam implementasi

f

Merekomendasi

kegiatan

pengembangan

sebagai

implementasi awal dari rencana yang disusun dan sebagai bahan evaluasi bagi penyempurnaan rencana pada tahap berikutnya. 2> Analisis

Tahap analisis bangunan sangat penting sebagai bahan masukan dalam

Bangunan

perancangan

bangunan.

Hasil

analisis

ini

akan

menjadi

dasar

pertimbangan dalam menentukan karakter dan fungsi bangunan. Beberapa unsur yang dianalisis antara lain : •

Programming, adalah proses kolektif data sebagai langkah awal penyusunan rencana, yaitu :

•

¾

Aktifitas dan jumlah penghuni yang akan ditampung

¾

Kebutuhan ruang dan luasannya

¾

Zoning fungsi dan pola hubungan ruang

¾

Perletakan ruang

Unsur alamiah, adalah unsur yang mempengaruhi bentuk arsitektur bangunan: ¾

Klimatologi : suhu udara, arah angin, arah matahari

¾

Visual orientation ; arah bukaan muka bangunan terhadap lingkungannya

¾

Kondisi dasar topografi; bentuk kontur, jenis tanah, kelayakan tanah

•

Desain bangunan : ¾

Bentuk dasar massa bangunan


¾

Pola perletakan dan orientasi

¾

Material dan struktur yang digunakan

Sistem utilitas bangunan, untuk bangunan akan mempunyai aturan

•

dan spesifikasi teknis tertentu yang harus diperhitungkan

Sistem ekonomi bangunan, termasuk didalamnya adalah sistem

•

pengelolaan dan pemerliharaan bangunan setelah selesai dibangun dan selama digunakan Unsur-unsur tadi saling terkait erat dalam suatu proses perencanaan yang terintegrasi untuk menghasilkan perencanaan dan perancangan yang dituju. 3> Tahap

Secara garis besar beberapa langkah yang akan dilakukan bertujuan

perumusan

untuk menyusun strategi dasar penanganan Kawasan Agroindustri yang

konsep rencana

dianggap paling sesuai dan paling efektif untuk diterapkan, yaitu : f

Skenario dan strategi program penataan Kawasan Agroindustri berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Tim Konsultan yang dituangkan dalam bentuk Siteplan Kawasan Agroindustri.

f

Siteplan terbagi atas blok plan yang menunjukkan proses pentahapan

pembangunan

dan

sesuai

dengan

blok

peruntukannya. Tahap Pengembangan untuk setiap blok plan harus sesuai dengan Rencana Konsep rencana 4> Tahap penyusunan Rencana

Rencana pemanfaatan ruang, berupa : •

Rencana peruntukan ruang; Besaran ruang untuk setiap blok pelayanan kegiatan, berupa hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan lingkungan dalam kawasan perencanaan


•

Rencana sistem jaringan pergerakan; Rencana sistem jaringan ajalan dan

utilitas kawasan eksternal,

berupa arahan pola jaringan primer, sekunder, dan tersier untuk sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah •

Rencana kepadatan bangunan lingkungan; Rencana perpetakan bangunan dan rencana aturan membangun

5> Tahap

Merupakan penjabaran rencana tapak pengembangan kawasan kedalam

penyusunan

bentuk program yang lebih operasional dan terukur (volume dan waktu)

program

berdasarkan prioritas program.

pembangunan

Tujuan dari tahap ini adalah melakukan penyusunan dan menyiapkan perangkat lunak program (penyusunan digitasi site plan) pelaksanaan penataan Kawasan Agroindustri sehingga terbentuk tata pelaksanaan yang jelas, mudah dan dapat dilaksanakan, dengan menyiapkan mekanisme/prosedur pelaksanaan yang disepakati berbagai pihak, koordinasi program, penyiapan pelaku pembangunan sebagai subyek pembangunan dan mekanisme pendanaan.

6> Tahap

Merupakan pengembangan site plan melalui simulasi-simulasi digital

pengembangan

(artist impression) di atas peta dasar dari komponen-komponen

model site plan

pengembangan

kawasan.

digital

gambaran

dimensi

3

Simulasi-simulasi (ruang)

terhadap

tersebut kondisi

memberikan komponen

pengembangan yang akan dibangun. Lebih jauh, hasil pengembangan model ini kemudian akan dikembangkan menjadi alat untuk sosialisasi, marketing kit (bagi investor yang berminat) dan media promosi pengembangan Kawasan Agroindustri.

4.5.3

Pendekatan Perencanaan Tapak

Hasil rancangan dapat mencerminkan pola interaksi antara zona-zona fungsi yang beragam Pendekatan perencanaan yang dipakai dalam pekerjaan ini adalah pendekatan dari segi pemanfaatan daya dukung lahan yang didasarkan pada hubungan antara fungsi-fungsi yang akan dikembangkan.


Tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan ini adalah mendapatkan hasil rancangan yang dapat mencerminkan pola interaksi antara zona-zona fungsi yang beragam dan jelas dirasakan oleh pemakainya. Proses perencanaan, baik master plan maupun siteplan (rencana tapak) dimulai dengan pengumpulan data dasar yang berkaitan secara khusus dengan tapak tersebut dan daerah sekitarnya. Data ini harus meliputi hal-hal seperti rencana induk dan penelaahannya, peraturan penzonaan, peta dasar, survai, data topografi, informasi geologi, hidrologi dari daerah tersebut, tipe tanah, vegetasi dan ruang terbuka yang ada. Setelah semua informasi yang ada diperoleh, maka informasi tersebut harus diperiksa dan dianalisis. Salah satu sasarannya adalah untuk menetapkan keunggulan serta keterbatasan tapak tersebut sesuai dengan kegunaan yang direncanakan. Apabila ternyata sesuai, maka data tersebut harus dianalisis lebih lanjut untuk menetapkan parameter khusus lainnya dari tapak itu. Ini termasuk penentuan daerah yang terbaik untuk lokasi suatu bangunan karena kondisi tanahnya sesuai, daerah yang harus dihindari karena lerengnya curam, daerah yang mempunyai masalah erosi karena pola drainasenya atau daerah yang harus dilestarikan sesuai dengan kondisi alamiahnya karena vegetasi.

Pendekatan perencanaan Bangunan Pada dasarnya pendekatan perencanaan bangunan lebih ditekankan pada aspek-aspek teknis, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosio kultural lingkungannya, untuk dituangkan dalam suatu bentuk rencana dan rancangan bangunan yang mewadahi semua aspek tersebut. Unsur-unsur yang ditinjau untuk pendekatan perencanaan bangunan adalah sebagai berikut :

1.

Program Aktivitas

Aktifitas yang akan ditampung di kawasan ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yang saling terkait, yaitu : •

Penghuni :

Aktifitas utama yang dilakukan adalah kegiatan sosial kemasyarakatan. Yaitu kegiatan bermasyarakat, bersosialisasi dan aktifitas sehari-hari yang rutin. •

Pengelola;


Kegiatan yang dilakukan adalah mengelola, mengatur dan memelihara keberlanjutan dari kegiatan industri di kawasan ini. Pengelolaan sangat penting pada saat proses pembangunan sedanga berjalan. Selain mengelola secara manajerial terhadap seluruh kegiatan yang ada, juga berkewajiban mengelola, memberi fasilitas dan memelihara lingkungan yang ada setelah pembangunan selesai.

2.

Program Kebutuhan Ruang

Program aktifitas tersebut di atas menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan ruang yang akan diwadahi di kawasan agro industri ini. Tabel di bawah ini menguraikan keterkaitan antara aktifitas dengan kebutuhan ruang :

TABEL 4.2. PROGRAM KEBUTUHAN RUANG No.

PELAKU

AKTIFITAS

KEBUTUHAN

1

Penghuni

Bermasyarakat Bekerja Berdagang

Rumah tinggal Fasilitas umum Terminal Agro Pasar Agro Ruang terbuka

2

Pengelola

Kegiatan administrasi Melayani kebutuhan seluruh penghuni Keamanan lingkungan Pemeliharaan lIngkungan

Kantor pengelola Gedung serba guna Pos jaga Service area

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No.50 Tahun 1997, kriteria teknis kawasan industri adalah: 1. kavling-kavling industri seluias minimum 70% luas kawasan (BCR atau koefisien dasar bangunan disesuaikan dengan Perda setempat) 2. ruang terbuka hijau dan daerah penyengga minimum 10% luas kawasan 3. prasarana dan sarana penunjang teknis seluas 20% luas kawasan, dimana kavling saluran drainase 8 – 14% dan fasilitas penunjang 6 – 12% (lihat tabel).

TABEL 4.3. POLA PENGGUNAAN LAHAN No.

1

JENIS PENGGUNA

Kapling Industri

STRUKTUR PENGGUNAAN (%)

Maksimal 70%

KETERANGAN

Setiap kapling harus mengikuti kententuan BCR sesuai dengan Perda


TABEL 4.3. POLA PENGGUNAAN LAHAN No.

JENIS PENGGUNA

STRUKTUR PENGGUNAAN (%)

KETERANGAN

setempat (60 : 40) Untuk tercapainya aksesibilitas dimana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan) Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton Perkerasan jalan minimal 7 m

2

Jalan dan Saluran

8 – 12%

3

Ruang terbuka hijau

Minimal 10%

Dapat berupa jaluir hijau (green belt), taman, dan perimeter

4

Fasilitas penunjang

6 – 12%

Dapat berupa kantin, guest house, tempat ibadah, fasilitas olahraga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom, dsb

Komposisi penggunaan lahan kawasan industri tidak seragam untuk setiap kawasan industri. Perbedaan tersebut ditentukan oleh luas lahan yang tercakup dalam kawasan industri tersebut (lihat tabel dibawah ini).

TABEL 4.4. ALOKASI PERUNTUKAN LAHAN KAWASAN INDUSTRI Luas lahan dapat dijual (maksimum 70%) Jalan dan sarana penunjang lainnya

Ruang terbuka hijau (%)

Luas kawasan industri (ha)

Kapling industr (%)

Kapling komersial (%)

Kapling perumahan (%)

10 -20

65 - 70

Maks 10

Maks 10

Sesuai kebutuhan

Min 10

> 20 – 50

65 - 70

Maks 10

Maks 10

Sesuai kebutuhan

Min 10

> 50 - 100

60 - 70

Maks 12,5

Maks 15

Sesuai kebutuhan

Min 10

> 100 200

–

50 - 70

Maks 15

Maks 20

Sesuai kebutuhan

Min 10

> 200 500

–

45 – 70

Maks 17,5

10 -25

Sesuai kebutuhan

Min 10

40 - 70

Maks 20

10 - 30

Sesuai kebutuhan

Min 10

> 500


4.5.4

Perancangan Tapak

Chiara dan Koppel (1978) menyatakan dalarn penyusunan rencana tapak setelah dilakukan analisis tapak selanjutnya dilakukan penyusunan rencana konsep, rencana skernatik, dan rencana tapak pendahuluan. Pada tahap rencana konsep, berisi berbagai kebutuhan kegiatan yang dikaitkan dengan struktur fisik tapak. Dalam perencanaan tapak terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu : (1) perihal tapak yang meliputi pola pergerakan, skala kegiatan, bentuk, bahan, dan susunan; (2) program mencakup segi keuangan, logistik dan kebutuhan pemakai; dan (3) tapak itu sendiri yang terdiri dari topografi, vegetasi, orientasi dan bentLik. Rencana tapak biasanya digambarkan dalam gambar-gambar aksonometri yang menerangkan ketinggian bangunan atau gambar sketsa perspektif (Catanese dan Snyder, 1996). Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu rencana tapak kawasan industri mungkin dapat dianalogikan dengan Unsur-unsur yang ada dalam rencana teknis ruang perkotaan. Dengan analogi tersebut, maka unsur-unsur yang harus terdapat dalam rencana tapak industri adalah 1. Rencana tapak pemanfaatan ruang, berisi : •

Rencana perpetakan,

•

Tata letak bangunan dan pemanfaatannya,

•

Tata letak jaringan utilitas,

•

Sempadan bangunan, koefien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau, koefisien tapak basement,

•

Sempadan jalan, daerah milik jalan, daerah manfaat jalan, daerah pengawasan jalan. ,

•

Daerah milik utilitas, daerah pengawasan utilitas.

2. Rencana Pemanfaatan Ruang Dalam Blok-Blok Peruntukan Berisi : Penampang Tiga Dimensi Bangunan Gedung Ketinggian Bangunan Gedung Elevasi/ Sudut Bangunan Gedung Orientasi Bangunan Gedung Bentuk Dasar Bangunan Gedung Selubung Bangunan Gedung Arsitektur Bangunan dan Lingkungan

GAMBAR 4.4 CONTOH RENCANA TAPAK


3. Pra Rencana Teknis Bangunan Bukan Gedung, Berisi : Penampang Tiga Dimensi Bangunan Bukan Gedung Letak koordinat Bangunan Bukan Gedung Ketinggian Bangunan Bukan Gedung Elevasi Bangunan Bukan Gedung Bentuk Dasar Bangunan Bukarencana teknisn Gedung 4. Pra Rencana Teknis Jaringan Utilitas : Penampang tiga dimensi jaringan utilitas Letak koordinat

GAMBAR 4.5 CONTOH PRA RENCANA TEKNIS

Elevasi Bentuk dasar jaringan Daerah milik utilitas Daerah manfaat utilitas

RUANG USAHA KOPERASI

4.00

RUANG UPDT RUANG KORDINASI

RUANG USAHA KANTIN F.COPY DLL

R. PERTEMUAN MENENGAH

4.00

1.50

1.50

1.00

4.00

1.50

1.50

RUANG LIFT

1.00

Daerah pengawas utilitas

1.50

1.50

P + 16.00

Subag Perencanaan

1.80

5. Pra Rencana Teknis Jaringan Jalan :

ENTRANCE

2.00

1.00

R.PAMER ALAT- ALAT

7.20

7.20

2.40

16.40

2.80

16.80

7.20

7.20

6.00

26.40

7.20

20.40 63.60

J

I

H

G

F

E

D

C

B'

POTONGAN C - C

Penampang tiga dimensi jalan SUBDIN TEKNIK PERANAN NELAYAN

SUBDIN PRODUKSI.

KA.SUBDIN HAYATI DAN KELAUTAN

KA SUBDIN

MUSHOLA PRIA

KA.SUBDIN BINA KOP.

SUBDIN BINA KOPERASI

R.UPDT

KORDINASI UPTD

R.SUBDIN KES. HEWAN

KA.SUBDIN

R.SUBDIN U.PETERNAKAN

R.SUBDIN PRODUKSI

KA SUB

RUANG UPDT RUANG KORDINASI

R. DINAS PERIKANAN

4.00 4.00

1.00

1.50

1.50

1.00

1.50

1.50

Letak koordinat

R. DINAS KOPERASI

2.00

4.00 1.00

1.50

1.50

Elevasi

1.80

Bangunan dasar jaringan

7.20

7.20

7.20

R.WAKIL

7.20

7.20

R.SEKRETARIS

7.20

R. DINAS PETERNAKAN

7.20

7.20

50.40 57.60

I

H

G

F

E

D

C

B

POTONGAN D - D

Daerah milik jalan Daerah manfaat jalan Daerahpengawas jalan 6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan : Penampang tiga dimensi bangunan bukan gedung Ketinggian bangunan gedung Elevasi bangunan gedung Orientasi bangunan gedung Bentuk dasar bangunan gedung Selubung bangunan gedung Arsitek bangunan dan lingkungan

GAMBAR 4.6 CONTOH RENCANA TATA BANGUNAN


Pembuatan Siteplan kawasan industry harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Gambar 4.1.

Ukuran Kavling dengan pertimbangan :

Perbandingan lebar dan panjang diupayakan 2 : 3 atau 1 : 2 Lebar Kavling Minimal di luar ketentuan GSB kiri dan Kanan adalah kelipatan 18 m Gambar 4.2.

Penempatan Pintu Keluar Masuk

Gambar 4.3.

Penempatan Tempat Parkir dan Bongkar Muat, dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut : Penempatan tempat parker karyawan non bus dipersiapkan dalam kavling pabrik Dipersiapkan areal bongkar muat dalam kavling pabrik Penyediaan bus karyawan atau container bahan baku dalam kavling dan diupayakan tidak terjadi penumpukan kendaraan pada bahu jalan kawasan industri Gambar 4.4.

Zonasi/ Blok Kegiatan Industri agar tercapai hal-hal sebagai berikut:

Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyediaan infrastruktur dan utilitas Tercapainya efisiensi dalam pemeliharaan infrastruktur dan utilitas Tercapainya produksi yang optimum karena terkurangi gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan industry lainnya Pertimbangan- Pertimbangan yang dapat digunakan dalam penyusunan bliok-blok kegiatan di kawasan industry antara lain adalah (Balitbang Deperindag 2001)

Jumlah Limbanh yang dihasilkan

Ukuran Produksi yang bersifat bulky/ heavy

Polusi udara

Tingkat kebisingan

Tingkat getaran

Hubungan antar jenis industri

Konsep Perencanaan Topografi Berdasarkan karakter fisik tapak yang ada, maka untuk mendapatkan lahan matang yang dapat digunakan sebagai kawasan perumahan harus dilakukan perekayasaan terhadap tanah, dengan cara melakukan pengurugan dan pengupasan (cut & fill), terutama untuk kawasan yang memiliki kontur lereng (variatif) dan tanah berawa. Alasan utama dilakukan kegiatan ini adalah untuk menyediakan lintasan-lintasan drainase yang akan menjaga air yang tidak diinginkan tidak merusak atau membahayakan elemen-elemen tapak, menyediakan jalan penghubung, untuk membuat lebih banyak bagian tapak terpakai, untuk


mengurangi kegiatan pemeliharaan dan untuk mempertahankan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki tapak. Disamping alasan yang murni fungsional tadi, proses cut&fill dapat menghasilkan kegunaan yang spesifik atau untuk meningkatkan kualitas estetika tapak. Mengacu kepada konsep perumahan yang ramah lingkungan, maka usaha-usaha teknik yang akan dilakukan harus seminimal mungkin merubah atau merekayasa kondisi awalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya konstruksi yang mahal dan mendayagunakan bentuk permukaan tanah.

Gambar 4.7 Konsep Pekerjaan Pengupasan dan Pengurugan

URUGAN / FILL

KUPASAN / CUT

Gambar di atas memperlihatkan salahsatu bentuk perekayasaan yang dilakukan pada kondisi topografi yang berkontur variatif. Sistem pembajakan tanah (terracing) menjadi pilihan rekayasa teknik dalam perancangan tapak. Upaya ini dilakukan untuk mencapai beberapa sasaran dalam melakukan perekayasaan elevasi tanah (grading plan), yaitu:

Mengembangkan tapak bangunan yang menarik, sesuai dan ekonomis

Memberikan pencapaian yang aman, nyaman dan fungsional ke seluruh tapak, untuk penggunaan dan pemeliharaan.

Membagi limpasan permukaan dari tapak tanpa mengakibatkan erosi dan sedimentasi, atau mengumpulkannya untuk keperluan ciri air, cekungan lumpur atau irigasi.


Membagi aliran air permukaan maupun air bawah permukaan menjauhi bangunan dan perkerasan trotoar untuk menghindari kejenuhan lapisan dasar, yang dapat merusak struktur bangunan atau melemahkan perkerasan.

Mempertahankan sifat alamiah dari tapak dengan gangguan seminimal mungkin terhadap bentuk permukaan tanah dan untuk menentukan peil yang sesuai dalam mempertahankan pepohonan yang ada.

Mendapatkan perimbangan kupasan dan urugan (cut & fill) yang optimum pada tapak, menimbun untuk menggunakan kemballi tanah pucuk yang memadai bagi pemantapan lapisan penutup atau penanaman.

Menghindari daerah urugan yang akan berakibat penambahan kedalaman atau ketidakstabilan pondasi bangunan atau lapisan dasar suatu perkerasan.

Menghindari timbulnya penampang bergelombang untuk jalan, trotoar dan perkerasan lainnya.

4.5.5

Perencanaan Jaringan Drainase

Perataan / grading dan drainase dalam kawasan perencanaan menjadi suatu bagian fungsional dan estetik yang tak dapat dipisahkan dan terintegrasi dengan tapak, ruang serta struktur yang ada. Walaupun terdapat bagian tanah dalam kawasan perencanaan yang relatif datar, sehingga seakanakan kondisi topografi tidak menentukan perencanaan tapak, tetap dilakukan proses analisis terhadap pengelompokkan untuk menciptakan sistem drainase yang baik. Tapak curam atau tak teratur pada kawasan

perencanaan

menyebabkan

biaya pembangunan tidak ekonomis lagi.

Oleh

karena

itu

selain

perekayasaan terhadap elevasi tanah (cut&fill) juga dilakukan perancangan tata letak bangunan sejajar dengan kontur

untuk

mengurangi

biaya

konstruksi, pelandaian dan urugan yang tinggi.

GAMBAR 4.8 CONTOH PENANGGULANGAN KAWASAN SISTEM


Pada lokasi yang elevasinya ekstrem / berlereng, maka dilakukan penyesuaian rencana tapak terhadap topografi yang ada untuk menekan biaya pembangunan awal dan pemeliharaan yang ekonomis, terutama untuk saluran air selokan dan drainase. Hasil analisis memberikan beberapa pilihan perekayasaan, salahsatu yang diambil untuk digunakan di kawasan perencanaan ini adalah sistem terracing (pembajakan kontur) untuk mengurangi besarnya kelandaian yang ada, hal ini dilakukan untuk memperoleh bagian tapak yang lebih banyak untuk digunakan.

4.5.6

Pola Sirkulasi / Pergerakan

Pada dasarnya pola sirkulasi secara keseluruhan mengarah ke pusat lingkungan sebagai orientasi kawasan, dan menyebar ke semua zona fungsional dalam kawasan. Dengan pertimbangan alasan keamanan dan kejelasan mobilitas pergerakan kendaraan, maka sistem sirkulasi dalam kawasan menggunakan sistem loop, yaitu kendaraan yang datang dan keluar hanya melalui satu pintu masuk (pintu gerbang). Pencapaian ke tapak dan bangunan-bangunan dibedakan atas:

pencapaian manusia, dibagi atas: penghuni, pengunjung/tamu

pencapaian kendaraan, dibedakan atas: kendaraan pribadi, kendaraan umum yang dibatasi sampai bagian luar kompleks (gerbang kawasan)

4.5.7

kendaraan pengunjung

Rencana Jaringan Jalan

Kebutuhan luas lahan untuk rumah tinggal yang mencapai 70% dari total luas lahan, menjadi pendekatan perencanaan pola komposisi ruang yang mempengaruhi pola jaringan jalan. Pola jaringan jalan yang akan dikembangkan pada kawasan Agroindustri adalah pola grid yang membagi habis seluruh blok peruntukkan ke dalam struktur jaringan jalan. Pola grid ini sangat efisien dalam Terdapat sumbu utama jalan, yaitu membentang dari pintu masuk kawasan terus ke arah belakang, dan melingkar lagi kembali ke pintu masuk kawasan. Rencana keruangan jalan didasarkan pada PP 26/1985, dimana secara prinsip bahwa jalan memiliki jalur lalu-lintas yang lebarnya tergantung pada klas jalan. Rencana jalan yang akan dikembangkan di kawasan ini ada 3 jenis : 1. Jalan Arteri, berupa boulevard dengan lebar 6 meter satu arah, dengan median jalan di tengah selebar 2m. Ditempatkan di gerbang utama dan di dalam kawasan sebagai pengarah / orientasi dan batas pembagi pengelompokkan perumahan


2. Jalan kolektor, sebagai jalan yang menghubungkan jalan arteri dengan jalan lingkungan. Penempatan di sekitar pusat orientasi / pusat kawasan dengan lebar sekitar 8m dilalui oleh 2 arah kendaraan. 3. Jalan lingkungan, dengan lebar 6 meter adalah jalan yang secara langsung melalui kelompok rumah tinggal yang tersebar di kawan ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

LAHAN

LAHAN

50

50

100

JALAN SATU ARAH

MEDIAN

JALAN SATU ARAH

100

100

600

200

600

100

50

LAHAN

LAHAN

DRAINASE

TROTOAR MEDIAN JALAN LAHAN

50

TROTOAR

JALAN SATU ARAH

GAMBAR 4.9 CONTOH POTONGAN JALAN DAN PENDUKUNGNYA

4.5.8

Rencana Sistem Sirkulasi Pejalan Kaki

Sistem sirkulasi pejalan kaki di dalam kawasan direncanakan menggunakan pedestrian (trotoar), karena penggunaan lahan yang ada mempunyai potensi menimbulkan pejalan kaki. Sirkulasi pejalan kaki pada kawasan tesebar pada seluruh koridor jalan. Untuk dapat menciptakan fasilitas pedestrian yang optimal, maka berbagai kelengkapan pedestrian seperti lansekap lampu jalan, trotoar dan


sebagainya harus disiapkan dengan baik. Jalur pejalan ini mendorong pergerakan manusia yang terpisah dari kendaraan, ataupun dari suatu titik ke titik lainnya. Trotoar ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas dan diletakan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase tertutup dengan plat beton yang memenuhi syarat. Adapun dimensi trotoar yang direncanakan adalah sebagai berikut : •

Ruang bebas trotoar

Tinggi bebas trotoar tidak kurang dari 2,5 meter dan kedalaman bebas trotoar tidak kurang dari satu meter dari permukaan trotoar. Kebebasan samping trotoar tidak kurang dari 0,3 meter. •

Lebar trotoar

Lebar trotoar harus dapat melayani volume pejalan kaki yang ada. Oleh karena itu, lebar trotoar harus disesuaikan dengan potensi pergerakan pejalan kaki masing-masing guna lahan. Ketentuan lebar trotoar yang ditetapkan pada kawasan perencanaan adalah sebesar 1 meter.

4.5.9

Penghijauan / Landscaping

Landscaping berkaitan erat dengan pembentukan ruang. Konsep penghijauan / landscaping yang direncanakan di kawasan ini bertujuan untuk membentuk ruang luar menjadi suatu kesatuan dengan fungsi yang akan diwujudkan di kawasan ini. Penataan landscape ini ditujukan pada cara pengaturan ruang dan massa bangunan di alam terbuka dengan mengkomposisikan elemen-elemen landscape alami / eksisting dengan elemen-elemen buatan / tambahan. Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses pembentukan landscape dan lingkungan antara lain adalah topografi, hidrologi, iklim dan cuaca serta desain landscape itu sendiri. Konsep dasar penataan landscape adalah :

Penataan landscape harus sejalan dengan rencana penggunaan tanah untuk menambah dan mempertinggi daya guna tanah

Penataan landscape tidak sekedar menciptakan lingkungan yang indah, tetapi juga erat kaitannya dengan usaha menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan


Penataan landscape pada ruang luar bangunan, harus dapat menunjang bentuk arsitektur dan ruang antar bangunan pada lingkungannya, serta memberi nilai tambah pada desain bangunan.

Konsep landscaping ini meliputi : •

Zona formal, tata hijau yang membentuk ruang luar dan mengarahkan sirkulasi pada kelompok bangunan formal, yang berfungsi sebagai pengarah dan peneduh. Vegetasi yang digunakan adalah jenis pohon yang mempunyai bentuk tinggi (mis: palm raja) atau yang berkarakter kuat mengarahkan pergerakan dan bersifat formal, yang divariasikan dengan pohon perdu yang rindang, yang ditata secara teratur untuk menciptakan kesan formal.

•

Zona peralihan / transisi, tata hijau yang berada di pusat kawasan yang dan berfungsi sebagai peneduh dan pengarah sirkulasi

•

Zona fungsional, tata hijau yang membentuk ruang-ruang luar pada kelompok rumah hunian

Gambar 4.10 contoh penggunaan pohon sebagai penanggulangan iklim mikro polder lingkungan bangunan


4.5.10 Sistim Jaringan Utilitas Jaringan utilitas yang direncanakan di kawasan ini terdiri dari jaringan telpon, listrik, air bersih, air kotor (buangan rumah tangga) dan sistem persampahan lingkungan. Semua kebutuhan jaringan utilitas ini menjadi faktor penting dalam menjalankan aktifitas sebuah kawasan perumahan baru.

TABEL 4.5. STANDAR KEBUTUHAN UTILITAS KAWASAN AGROINDUSTRI NO

TEKNIS PELAYANAN

KAPASITAS PELAYANAN

1

Luas lahan usaha

0,3 – 5 Ha

2

Jaringan Jalan

perunit

KETERANGAN • Rerata industri manufaktur butuh lahan 1,34 Ha. Perbandingan lebar panjang : lebar 2:3 atau 1:2 dengan lebar minimum 18 m diluar GSB • Ketentuan KDB, KLB GSJ & GSB disesuaikan dengan Perda yang bersangkutan

Jalan utama

2 jalur satua arah dengan lebar perkerasan 2 x 7 m atau 1 jalur 2 arah dengan lebar perkerasan minimal 8 m

Jalan lingkungan

2 arah dengan lebar perkerasan minimum 7m

3

Saluran drainase

Sesuai debit

Ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan jalan lingkungan

4

Saluran severage

Sesuai debit

Saluran tertutup saluran dranase

yang

terpisah

dari


TABEL 4.5. STANDAR KEBUTUHAN UTILITAS KAWASAN AGROINDUSTRI NO

TEKNIS PELAYANAN

KAPASITAS PELAYANAN

KETERANGAN

5

Air Bersih

0,55 – 0,75 l/det/ha

Air bersih dapat bersumber dari PDAM maupun air tanah yang dikelola sendiri oleh pengelola KI, sesuai dengan peraturan yang berlaku

6

Listrik

0,15 – 0,2 MVA/ Ha

Bersumber dari listrik PLN maupun listrik swasta

7

Telekomunikasi

4 – 5 SST/ Ha

8

Kapasitas Kelola IPAL

9

Tenaga kerja

90 – 110 TK/ ha

10

Kebutuhan hunian

1 – 5 TK/ unit hunian

11

Bangkitan transportasi

• Eksport = 3,5 TEU’s/ Ha/ Bln • Impor = 3 TEU’s/ Ha/ bln

Belum termasuk angkutan buruh dan karyawan

12

Prasarana dan sarana sampah

• 1 bak sampah/ kapling • 1 armada sampah/ ha • 1 unit TPS/ 20 ha

Perkiraan limbah padat yang dihasilkan adalah 4 m3/ ha/ hari

12

Kebutuhan komersial

• Sesuai kebutuhan dengan maksimum 20% luas lahan

• Dalam fasilitas komersial ini diperlukan adanya suatu trade center sebagai tempat untuk promosi dan pemasaran kawasan serta produk-produk yang dihasilkan di dalam kawasan • Kantor perijinan 1 atap

fasilitas

Standar influent: • BOD: 400 – 600 mg/ l • COD : 600 – 800 mg/ l • TSS : 400 – 600 mg/ l • Ph : 4 - 10

• Termasuk faksimile/ telex • Telepon umum 1 SST/ 10 Ha Kualitas parameter limbah cair yang berada diatas standar influent yang ditetapkan, wajib dikelola terlebih dahulu oleh pabrik ybs

Hunian dapat berupa: • Rumah hunian • Mess karyawan

Standar teknis untuk perusahaan industri pengolahan dalam kawasan industri adalah (lihat tabel diatas): 1. wajib melengkapi kavling industrinya dengan sarana pengendalian limbah (cair, gas, dll) yang dikeluarkan kegiatan industrinya. 2. beban pengelolaan air limbah dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: •

peningkatan kemampuan unit pengolahan air limbah

•

memasang unit pengolahan limbah pendahuluan (pre treatement plan) apabila limbahnya melampaui batas kemampuan unit pengelolaan limbah

3. perusahaan yang berada dalam kawasan industri tidak diperkenankan mengambil air tanah untuk kegiatan industrinya.


4.6 METODE DAN TEORI TERAPAN LAINNYA Teori Lokasi Pertanian Faktor yang menentukan dalam berdirinya suatu industri di suatu wilayah yang menyangkut faktor ekonomis, historis, manusia, politis dan geografis (Drs. N. Daldjoeni, Geografi Baru) diantaranya adalah :

Bahan mentah

Sumber daya tenaga (power resource)

Suplai tenaga kerja

Suplai air

Pasaran

Fasilitas transportasi

Pelopor dari segala Teori lokasi adalah Von Thunen yang buku pertamanya terbit dalam bahasa Jerman pada tahun 1826, diperkenalkan pada tahun 1966 oleh Hall setelah dialih bahasakan ke dalam bahasa Ingris. Pada tahun 1962 sempat pula diperkenalkan pokok-pokok isinya oleh

Chisholm, berupa penunjukannya secara sistematis pada gagasan tentang zone-zone tata guna lahan yang secara konsentris melingkari titik-titik permukiman yang diperoleh dari aneka efek akibat praktek transportasi berbagai jenis komoditas yang dapat diterapkan dalam skala luas di berbagai lingkungan dan berbagai zaman. Pentingnya gagasan Von Thunen yang asli dipahamai terletak pada fakta bahwa lokasi mendapatkan inpirasi dari perumusannya yang logis terhadap masalah-masalah yang relevan serta analisis marginal yang ekonomis ( R.O Huchinson, an essay on location, 1962 ). Pendekatan analisis dalam geografi pertanian di dunia maju sekarang bercorak ekonomis, bermetodologi, dengan pembuatan model. Sementara ini, model Von Thunen telah dikembangkan lebih lanjut, juga tentang economic rent bermanfaat untuk menerangkan pola tata guna lahan. Namun ada hal yang tak memuaskan, khususnya jika mau diterapkan pada pengambilan keputusan oleh pihak petani dalam kaitannya dengan behavioral environment. Di dalam geografi pertanian yang modern perhatian utama dicurahkan pada aspek-aspek variabilitas spatial dalam kegiatan bertani. Tata guna lahan merupakan variabel spatial yang menonjol untuk dideskriptikan, juga untuk pertanian di dunia ketiga model dari teori Von Thunen dapat dimanfaatkan. Konsep Von Thunen bahwa sewa tanah sangat mempengaruhi jenis kegiatan yang mengambil tempat pada lokasi tertentu masih tetap berlaku dan hal ini mendorong terjadinya konsentrasi


kegiatan tertentu pada lokasi tertentu. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan suatu lokasi diantaranya adalah :

Tanah

Modal, finansial dan alat

Material dan energi

Tenaga kerja dan management

Pasar dan harga

Transportasi dan biaya angkut

Aglomerasi, linkage dan eksternal economies

Public policy, perencanaan dan pemerintahan

Organisasi dan perilaku

Pada dasarnya penentuan lokasi industri berdasarkan sifat bahan baku dan produk jadinya dapat dibagi menjadi : a.

Jenis industri yang lokasinya mendekati bahan baku (raw mterial).

b.

Jenis industri yang lokasinya mendektai pasar (market oriented).

c.

Jenis industri yang lokasinya berada pada suatu titik persimpangan jalan antara beberapa daerah sumber (junction oriented) (Yenni Rostiani, 1979 : 4).

Lokasi industri tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan ongkos transport bahan baku dengan produk jadi. Jika ongkos transport bahan baku perunit lebih kecil dibandingkan produk jadi, lokasi ditentukan berdasarkan proses produksi yaitu apakah setelah proses terjadi penambahan berat barang jadi, maka lokasi industri cenderung mendekati bahan baku (Emil Salim, 1977 : 64-68). Jadi minimasi ongkos transport berpengaruh dalam penentuan lokasi industri. Pada kenyataannya minimasi ongkos transport bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh dalam penentuan lokasi industri. Suatu industri mungkin saja memilih lokasi pada suatu tempat yang ongkosnya transportnya relatif besar asal tujuan akhir dapat dicapai semaksimal mungkin. Faktor-faktor lain tersebut adalah : tenaga kerja, bahan baku untuk industri, fasilitas transpor, pasar, fasilitas-fasilitas distribusi, energi, air. Dengan demikian dalam penentuan lokasi industri pertanian perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diuraikan di atas. Pendekatan Isard mengaitkan analisa lokasi yang berorientasi pada transportasi dengan teori produksi tradisional. Dengan menerapkan masukan-masukan transpor dalam fungsi transformasi perusahaan, hal ini berarti menambah dimensi tata ruang ke dalam teori produksi. Sumbangan pemikiran Isard lainnya yaitu ia telah mengintroduksikan analisa kompleks industri (Industrial


Complex). Suatu kompleks industri didefinisikan sebagai suatu perangkar kegiatan-kegiatan pada suatu spesifik yang mempunyai saling keterhubungan secara teknis dan produksi.

D

A

F

M

Indeterminate

or

C

Indillerent

M

B

C

E

or

C

depending

on

stopes

of

T.L

and P

RL

C

C

C

Sumber : Teori Lokasi, Marsudi Djojodipuro, 1992

Gambar 4.11 Keseimbangan Lokalisasi

Teori Tempat Sentral Pada hakekatnya lokasi yang dipilih untuk pembangunan ini tidak lepas dari pertimbangan tingkat optimalitas. Yang dimaksud dengan lokasi yang optimal adalah lokasi yang mempunyai tingkat kemudahan yang tinggi (most accesible). Menurut pendapat Chirstaller, lokasi yang optimum tergantung wilayah yang akan dilayaninya. Teori yang dikembangkan Chirstaller ini dikenal sebagai “Teori tempat sentral ( Central Place Theory )” yang perkembangannya terutama atas perilaku pengecer dan konsumen berdasarkan ruang dan waktu. Pengaturan tata ruang ini dikehendaki agar terjadi distribusi barang secara optimal kepada penduduk. Selanjutnya Berry,

Pred (1969) menyatakan bahwa teori tempat sentral yang dikembangkan oleh Chirstaller memiliki karakteristik yaitu fungsi dasar dari suatu tempat sentral, yaitu yang melayani wilayah terluar yang disebut sebagai tempat sentral orde tertinggi, sedangkan tempat sentral yang melayani wilayah yang lebih kecil disebut tempat sentral orde terendah. Tempat sentral dari berbagai orde selanjutnya menyusun suatu hirarki.


Dengan demikian menurut Christaller,

jarak merupakan faktor lokasi, yaitu sebagai jarak

maksimum yang mau ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan barang tertentu yang ditawarkan pada suatu tempat. Konsep ini kemudian dikenal sebagai Maximum Range. Konsep di atas lebih dipertegas oleh Khan (1972) yang menyatakan 2 (dua) hal penyebab barang dan pelayanan tertentu ditawarkan di pusat, diantaranya adalah :

Adanya permintaan minimum; menyatakan bahwa minimum yang diperlukan untuk menampung kelangsungan suatu kegiatan pelayanan yang diukur melalui kepadatan penduduk dan tingkat pendapatan penduduk.

Adanya biaya pengangkutan dan penyimpanan;

penyusutan dan faktor waktu serta

kenyamanan konsumen dalam menempuh jarak maksimum untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu.

Christaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri berikut :

Wilayahnya adalah daratan tanpa roman, semua adalah datar dan sama.

Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah (isotropic surface).

Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah.

Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak/biaya.

Dengan asumsi yang sama seperti Christaller, Lloyd melihat bahwa jangkauan/luas pasar dari setiap komoditas itu ada batasnya yang dinamakan range dan ada batas minimal dari luas pasarnya agar produsen bisa tetap bertahan hidup (berproduksi). Luas pasar minimal dinamakannya Threshold. Luas pemasaran minimal sangat tergantung pada tingkat kepadatan penduduk pada wilayah asumsi. Makin tinggi kepadatan penduduk makin kecil wilayah pemasaran minimal begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini misalnya wilayah pemasaran minimal itu adalah dengan radius 4 km. Wilayah pemasaran minimal disebus threshold. Tidak boleh ada produsen untuk komoditas yang sama dalam ruang threshold tersebut. Apabila ada, salah satu akan gulung tikar atau kedua-duanya akan gulung tikar dan kemudian muncul pengusaha baru. Bentuk hubungan antara range dan threshold dapat dilihat pada gambar berikut ini.


Range radius 8 km

Range radius 4 km

Sumber : Teori Lokasi, Marsudi Djojodipuro, 1992

Gambar 4.12 Luas Jangkauan Range dan Threshold Jadi ada komoditas yang jangkauan pemasarannya cukup luas, ada yang sedang dan ada yang kecil. Untuk hierarki yang sama daerah pemasarannya tidak tumpang tindih, tetapi untuk hirarki yang berbeda daerah pemasarannya akan tumpang tindih. Christaller mengatakan bahwa berbagai jenis barang pada orde yang sama cenderung bergabung pada pusat dari wilayahnya sehingga pusat itu menjadi lokasi konsentrasi.

Penentuan Lokasi Pusat Industri Pengolahan Usaha Penentuan Lokasi Pusat Industri Pengolahan Produksi Pertanian di daerah studi dapat direncanakan sebaik mungkin. Adapun dasar pertimbangan penggunaan ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut : a. Faktor pertama (Faktor Kapasitas Produksi Pertanian) Memegang peranan penting, karena kelangsungan jalannya. Industri pengolahan produksi pertanian akan sangat bergantung pada kapasitas bahan baku yang tersedia. Sebagai langkah awal, adalah lebih ekonomis dibandingkan dengan sub sektor yang lainnya untuk meningkatkan peranan dari jenis komoditi pertanian yang merupakan potensi daerah, dibandingkan dengan mengembangkan jenis komoditi yang kurang/belum berpotensi di daerah tersebut.

b. Faktor kedua (Faktor Permintaan Pasar) Memegang peranan penting, krena identifikasi permintaan pasar dapat memberi informasi akan jenis produk industri yang akan dikembangkan. Hal ini sangat penting mengingat bahwa : “Supply

does not necessary create its own demand” (diktuip dari tulisan Dude Hadar). Kegagalan dalam usaha pegembangan industri ini sering disebabkan karena tidak adanya kesesuaian antara produk


industri yang dikeluarkan dengan permintaan (kebutuhan) pasar. Sedangkan kelancaran dalam pemasaran

pada

gilirannya

akan

mendorong

untuk

memperbanyak

produksinya

dan

mengembangkan kegiatan pengolahannya atau proses produksinya, yang selanjutnya akan mendorong perkembangan sub sektor pertanian sebagai sektor penghasil bahan baku. Kaitan antara kedua faktor tersebut di atas dalam penentuan pusat industri pengolahan produksi pertanian diungkapkan oleh FAO sebagai berikut : “The production of the raw material can obviously be planned realistically only in the light of the

demand for the final product, while equally the processing enterprise must take account of raw material supply” (Rome : 15, 1976). “Produksi bahan baku atau bahan mentah jelas dapat direncanakan secara nyata hanya sedikit dalam

permintaan

selama

produksi

berakhir,

selama

produksi

berlangsung

harus

memperhitungkan persediaan bahan baku”. c.

Faktor ketiga (Faktor Lokasi) Memegang peranan penting, karena masalah lokasi merupakan bagian dari suatu sistem yang menyeluruh. Penentuan lokasi yang tepat akan dapat memberikan efesiensi bagi suatu kegiatan tertentu, baik dilihat dari sudu kegiatan itu sendiri maupun kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat

lain

yang

mempunyai

saling

ketergantungan

terhadapnya

(Ir. Myra P. Gunawan : 6).

Konsep Agroindustri Industri kecil adalah badan usaha yang menjalankan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala kecil. Apabila dilhat dari sifat dan bentuknya, maka industri kecil bercirikan : (1) berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian (2) dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumberdaya manusia (3) menerapkan teknologi lokal (indigenous technology) sehingga dapat dilaksanakan dan dikembangkan oleh tenaga lokal dan (4) tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif (Bantacut dalam

Haeruman, 2001). Departemen Perindustrian dalam Pelita VI menetapkan kriteria prioritas bagi Industri kecil yang akan dikembangkan sebagai berikut:


a.

Industri yang ketersediaan bahan bakunya terjamin dan teknologi dasar untuk memproduksi telah dikuasai serta nilai tambahnya dapat ditingkatkan.

b.

Industri yang menunjang ekspor

c.

Industri yang mempunyai keterkaitan luas, baik dengan industri besar/menengah maupun dengan sektor ekonomi lain

d.

Industri yang padat karya.

e.

Industri yang dapat menunjang pengembangan/pemerataan kegiatan ekonomi wilayah

f.

Industri yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Adapun undang-undang yang mengatur industri kecil di Indonesia : a.

UU No.5 tahun 1984 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa (1) Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk ke dalam kelompok industri kecil yang dapat diusahakan hanya oleh WNI dan (2) Pemerintah menetapkan jenis industri yang khusus dicadangkan bagi kegiatan industri kecil yang dijalankanoleh masayarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah.

b.

UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha industri kecil memberikan dasar hukum bagi pemberian fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, dan pengadaan barang dan jasa untuk usaha industri kecil.

Sedangkan arah pengembangan industri agro menurut Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia adalah : 1) Sinkronisasi pengembangan agroindustri dan produk hasil pertanian dalam menghadapi pasaran internasional 2) Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan wilayah produksi bahan baku agroindustri 3) Meningkatkan partisipasi aktif dalam mendorong berputarnya kembali roda perekonomian nasional yang mengakar di masyarakat 4) Mengupayakan ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau daya beli masyarakat

Agroindustri merupakan solusi penting untuk menjembatani keinginan konsumen dan karakteristik produk pertanian yang variatif dan tidak bisa disimpan. Agroindustri mempunyai rentang pengertian yang amat lebar. Dari yang sangat soft berupa pengolahan pasca-panen seperti pembuatan ikan asin yang cuma perlu teknologi


pengawetan, sampai yang punya value added tinggi di mana produk pertanian diekstrak dan dikombinasi dengan produk lain seperti pada industri parfum (Joewono.H.H, 2001.) Dari konsep industri kecil berbasis agro industri di atas, secara jelas menunjukkan keberadaan industri kecil sebagai pelaku ekonomi di pedesaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk diberdayakan dan dikembangkan.

Diagnosis Industri Kecil Berbasis Agroindustri Upaya pengembangan bisnis industri kecil pada awalnya ditentukan oleh kemampuan untuk mengidentifikasi / mendiagnosis faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan faktor eksternal (peluang-ancaman) yang digunakan sebagai landasan untuk memformulasikan kegiatan dan menentukan standar keberhasilan kegiatan (usaha). Faktor internal terdiri dari dimensi structure, culture dan resources. Dan faktor eksternal terdiri dari dimensi competitor, community, dan government. (Wheelen and Hunger, 1986). Teknik identifikasi ini biasa disebut SWOT analysis. Dalam konteks industri kecil, pendekatan diagnosis yang komperhensif, terpadu dan dinamik dapat didekati dengan PRE-COM (pre-commercialisation) atau refleksi pemasaran yang didukung oleh perangkat analisis sistemik seperti analisis fungsional, analisis proses dan analisis strategi. Program yang perlu dikembangkan, yaitu berupa pengembangan komoditas unggulan dan andalan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, pengembangan sistem pemasaran yang tidak terdistorsi, penyediaan sarana transportasi dan distribusi produk, pengembangan kemitraan dan restrukturisasi sistem dan kelembagaan pertanian dan agroindustri.(Kurniawaty, 2002) Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan nilai tambah produk pertanian. Menurut

Joewono, pada dasarnya nilai tambah bukan diukur dari apa yang sudah dilakukan termasuk segala biaya yang harus dikeluarkan, tetapi diukur dari persepsi nilai di benak konsumen. Karena nilai tambah diukur dengan persepsi konsumen, maka peran pemasaran termasuk brand menjadi penting. Jadi kalau kita bisa memberi persepsi lebih tinggi melalui value creation dan dilengkapi dengan aplikasi pemasaran yang benar, maka agroindustri akan memberi sumbangan lebih besar. Selama ini komoditas pertanian sering didera gonjang-ganjing anjloknya harga karena pasokan berlimpah. Agroindustri bisa menjadi sarana melepaskan diri dari situasi commodity-like-trap. Nilai tambah bisa ditingkatkan melalui industri pengolahan. Hanya saja industri dalam konteks masa kini tidak perlu memaksakan produksi barang yang sama secara masal. Ketika konsumen sudah semakin demanding, industri harus bisa didesain dan menyesuaikan tuntutan customization


konsumen. Industri zaman sekarang harus sanggup menyediakan beragam produk sesuai permintaan sekelompok kecil bahkan masing-masing konsumen. Pemerintah telah menerapkan kebijakan fiskal, moneter, administratif dan riil berikut yang ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap industri kecil (Bappenas, 1995) yaitu : a.

Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pemakaian produk industri kecil dalam rangka ekspor dan subkontrakting, mendorong pertumbuhan bisnis-inkubasi serta pengembangan `ancillary industries’' melalui keringanan perpajakan.

b.

Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pembiayaan modal investasi dan modal kerja melalui skema kredit khusus yang lebh fleksibel, pengembangan lembaga pembiayaan (venture-capital, factoring dan lain-lain) serta kebijaksanaan suku bunga yang lebih rendah dan jaminan perkreditan. Dalam kaitan tersebut perlu optimalisasi pemanfaatan dana 1-5% dari laba bersih BUMN bagi pengembangan industri kecil.

c.

Kebijakan sektor riil meliputi regulasi yang mendorong berkembangnya usaha industri kecil, pertanahan, kelautan, perdagangan, ekspor, impor dan ketenagakerjaan

d.

Kebijakan administratif terutama diarahkan untuk penyederhanaan prosedur perijinan dan investasi, prosedur impor-ekspor, pengembangan patungan dengan industri besar dalam negeri maupun luar negeri, pelaksanaan UU Usaha Kecil, terutama dalam menata pola perdagangan dan pola pembayaran melalui pencadangan pasar. Paket-paket deregulasi diarahkan secara lebih adil bagi kepentingan kelompok industri kecil.

Dari hasil Content Analysis yang dilakukan terhadap program yang berkaitan dengan kebijakan industri kecil di atas, terlihat bahwa secara umum pengembangan industri kecil selama ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : •

Pemerintah berusaha terlibat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh IK-agro industri.

•

Banyak intervensi pemerintah tidak mempunyai justifikasi ekonomi, seperti : penyisihan laba BUMN untuk membina industri kecil, pemberian fasilitas khusus bagi IK dengan argumen `IK sebagai golongan lemah', himbauan bagi IB untuk menjual saham kepada koperasi.

•

Bantuan berupa subsidi, jaminan kredit atau penyertaan modal merupakan intervensi pemerintah dalam perekonomian dan hanya efektif jika pemerintah mempunyai kemampuan dalam menjalankannya.

•

Kebanyakan bantuan pemerintah adalah membantu mengkompensasi kelemahan internal perusahaan IK, sedangkan masalah yang menyangkut lingkungan usaha, seperti persaingan yang tidak sehat kurang diperhatikan. (Setiana, 2001)


2. Program Kemitraan Kemitraan adalah jalinan kerjasama dari dua atau lebih pelaku usaha yang saling menguntungkan. UU No 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa kemitraan kerjasama usaha kecil dan usaha mengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar. Kemitraan didasarkan pada prinsip saling memperkuat. Kegiatan ini meliputi :

a. Pola Inti Plasma Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis dan manajemen, serta menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi, disamping memproduksi kebutuhan perusahaan. Kelompok mitra usaha memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

b. Pola Dagang Umum Merupakan hubungan kemitraan dalam memasarkan hasil usaha kelompok usaha yang dibutuhkan perusahaan. Beberapa kegiatan agribisnis hortikultura menerapkan pola ini. Kelompok tani bermitra dengan Toko Swalayan atau mitra usaha dagang lainnya. Pola yang sama dan disebut "Contract Farming" untuk komoditas hortikultura banyak berhasil dikembangkan oleh para pengusaha di Thailand. Kiat tersebut secara nyata dipraktekannya dalam membina petani produsen mitra (contohnya bisnis terong), oleh Bob Sadino. c.

Pola Sub Konrak Pola hubungan kemitraan yang dibangun oleh perusahaan dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Ciri khas dari bentuk sub kontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu. Pola ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal dan ketrampilan serta menjamin produk kelompok mitra usahanya.

d. Pola Keagenan Merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana industri kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya yang bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkan, sedangkan industri kecil diberi kewajiban


untuk memasarkan barang atau jasa tersebut, bahkan disertai dengan target yang harus dipenuhi, sesuai denga ketentuan yang telah disepakati.

Macro dan Micro Screening Analisis Macro dan Micro Screening digunakan dengan tujuan untuk mengetahui produk pertanian yang dihasilkan dan berkembang di wilayah studi yang akan dikembangkan dalam Jambi

Agroindustri Park (JAIP). Selain itu, analisis ini digunakan untuk mengetahui produk unggulan yang telah berkembang di Wilayah Studi yang dapat dikembangkan di dalam Jambi

Agroindustri Park (JAIP). Produk unggulan yang dikembangkan dalam Jambi Agroindustri Park (JAIP) terdiri dari produk unggulan, produk andalan dan produk ciri khas serta produk unggulan yang berasal dari Wilayah Studi yang diprioritaskan untuk dikembangkan dalam Jambi

Agroindustri Park (JAIP), karena dalam perkembangnnya kawasan industri tersebut lebih memprioritaskan produk yang berasal dari daerah sekitar dengan alasan ongkos angkut bahan baku lebih murah dan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku. Macro Screening adalah suatu penguraian secara umum tentang gambaran suatu wilayah yang akan dijadikan objek penelitian berdasarkan pada : data primer, data sekunder, pengamatan lapangan, dan analisa prospek komoditas dari faktor pasar, teknologi, modal, sarana produksi, serta dukungan pemerintah. Selanjutnya pada tahapan ini di list atau diidentifikasi komoditas-komoditas yang sekiranya mempunyai potensi untuk dianalisa lebih lanjut.

Micro Screening adalah merupakan tahap akhir dari proses identifikasi komoditas di suatu wilayah, pada tahap ini dilakukan pembobotan dan pemberian skor terhadap masing-masing komoditas yang sudah ditetapkan pada masing-masing aspeknya. Hasil akhirnya didapat dari penjumlahan hasil kali antara nilai skor dan bobot dari setiap aspek yang dikaji, nilai terbesar menunjukan komoditas prioritas pengembangan dan begitu seterusnya. Tahapan analisis Micro Screening ini dapat dilihat pada Tabel


Tabel 4.6 Analisis Micro Screening


4.1 PENDEKATAN PENGEMBANGAN KAWASAN DALAM PROSES PENYUSUNAN MASTERPLAN 1

Recommend Documents