PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BATANG Oleh : Imas Septiyani Hanifah R. Ery Wibowo Agung S Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang
ABSTRACT
One of the things that influence the most of the acceptance of income tax article 25/29corporate taxpayers is the level of tax compliance, especially in BatangPratama Tax Office. The large amount of income tax revenue of article 25/29 corporate taxpayers nothing to do with the level of tax compliance, ie whether or not the obedient corporate taxpayers in paying taxes. The purpose of this study was to determine the effect of tax compliance and tax collection on income tax receipts article 25/29 corporate taxpayers in the BatangPratamaTax Office period 2008-2012. The survey was conducted at the BatangPratamaTax Office and units of analysis are secondary data from reports of receipts of income tax article 25/29 corporate taxpayers the period 2008-2012. Regression models were used in compliance with the classical assumption test. The data analysis technique used is the technique of multiple linear regression analysis using SPSS version 16.0 The results showed that in the period of 5 (five) years ie 2008 to 2012, the amount of income tax revenue of article 25/29 corporate taxpayers in the BatangPratama Tax Office continued to increase from year to year, tax compliance and collection tax simultaneously and partially significant effect on income tax receipts article 25/29 taxpayers on BatangPratamaTax Office period 2008-2012. Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Billing, Tax Receipts Article 25/29, the Taxpayer.
MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
1
pengawasan,
PENDAHULUAN Pajak merupakan aspek yang
pembinaan,
penerapan
sanksi
dan
pajak.
Usaha
penting dalam proses pembangunan
dilakukan fiskus untuk efektivitas
suatu negara khususnya di Indonesia,
jalannya self assessment system dan
karena pembangunan bertujuan untuk
meningkatkan
penerimaan
mewujudkan
serta
antara
dengan
melakukan
kesejahteraan
suatu
dan
intensifikasi
tahun
1984
meningkatkan
sistem
Negara.Awal perpajakan
lain
ekstensifikasi
pajak,
penerimaan pajak.
Indonesia mengalami reformasi yang
Kepatuhan wajib pajak, baik
sering disebut dengan tax reform, yaitu
orang pribadi maupun badan, yang
perubahan dari official assessment
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
system menjadi self assessment system.
dan
Perbedaan antara dua system ini, yakni
perpajakannya, yaitu dengan melunasi
dalam
dan
official
assessment
system
telah
melakukan
melaporkan
SPT
kewajiban
masa
dan
tanggung jawab pemungutan terletak
tahunannya tepat waktu (Oktivani,
sepenuhnya
2007).
pada
pemerintah,
Kepatuhan
wajib
pajak
assessment
merupakan syarat agar penerimaan
system wajib pajak diberi kepercayaan
pajak negara meningkat. Dalam Fika
penuh
Agusti (2008) disimpulkan bahwa
sedangkan
dalam
self
untuk
memperhitungkan,
menghitung, membayar
atau
terdapat pengaruh positif antara tingkat
menyetor, dan melaporkan besarnya
kepatuhan
pajakyang terutang sesuai
peningkatan penerimaan pajak pada
dengan
wajib
Kantor
dalam peraturan perundang-undangan
Jakarta Grogol Petamburan.Menurut
perpajakan.
Junaidi Eko Widodo (2004), tingkat
perubahan
ini
adalah
dari
Direktorat
kepatuhan
Wajib
Pajak
terhadap
jangka waktu yang telah ditentukan
Konsekuensi
Pelayanan
pajak
Pajak
Pratama
biasanya
Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban
diukur dengan tingkat ketidakpatuhan
untuk
yang pada umumnya diukur dengan
melakukan
pelayanan,
menggunakan tax gap yaitu perbedaan MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
2
antara pajak yang diterima berdasarkan
jumlah tunggakan pajak yang tercatat
pelaporan wajib pajak secara sukarela
di Kantor Pelayanan Pajak.
dengan jumlah yang ditentukan oleh
Surat Tagihan pajak merupakan
pemeriksa pajak. Jadi, semakin patuh
surat pertama yang dikeluarkan jika
wajib pajak badan melaporkan dan
wajib pajak tidak atau kurang bayar
melunasi
perpajakannya
pajak, harus membayar denda, belum
maka penerimaan pajak pada KPP
menjadi pengusaha kena pajak tetapi
akan semakin meningkat.
telah memungut pajak PPN, atau telah
kewajiban
Salah
satu
fungsi
dari
dikukuhkan,
membayar
dan
penerbitan STP tersebut adalah sebagai
melaporkan PPN tetapi tidak benar
dasar hukum bagi Direktorat Jenderal
(Ilyas dan Burton 2008). Surat Tagihan
Pajak untuk menagih jumlah pajak
Pajak diterbitkan dengan tujuan untuk
yang tidak dibayar oleh wajibpajak.
menjaga
Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang
seharusnya diterima dari sektor pajak.
No 9 tahun 1994 yang diubah dengan
Surat tagihan pajak diharapkan dapat
Undang-undang
meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Undang-undang
terakhir tentang
yaitu
Ketentuan
dalam
penerimaan
membayar
negara
yang
pajak..Menurut
Umum dan Tata Cara Perpajakan No
Ginting (2006) wajib pajak yang
16 tahun 2000 bahwa Surat Tagihan
terutang pajak, 95% mau membayar
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
pajak setelah diberikan surat ketetapan
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang
pajak.
Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Keberatan
Surat Putusan
Keputusan Banding
yang
Penerimaan
dan
peningkatan
peranan pajak dalam pembangunan Indonesia menjadi target dan tugas
menyebabkan jumlah pajak yang harus
Direktorat
Jenderal
Pajak
(DJP)
dibayar bertambah merupakan dasar
sebagai lembaga otoritas pajak. Dalam
penagihan pajak. Hal ini pula yang
KPP Pratama, diperkenalkan konsep
dijadikan sebagai dasar perhitungan
pemberian pelayanan satu atap, artinya KPP Pratama memberikan pelayanan
MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
3
atas
semua
jenis
diadministrasikan
pajak
oleh
yang
pemerintah
pusat, yaitu PPh, PPN, PBB serta jenis pajak lainnya termasuk penagihan pajak.
penelitian sebelumnya,
telah
maka
TINJAUAN PUSTAKA Pajak merupakan salah satu
menjalankan roda pemerintahan. Pajak
permasalahan
yang
secara simultan.
sumber pembiayaan bagi negara dalam
TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan
Pelayanan Pajak Pratama Batang
diuraikan
penelitian
ini
memiliki tujuan sebagai berikut:
mempunyai bagian penting dalam pembangunan
diseluruh
aspek
kehidupan di negara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak
akan berjalan
1. Untuk memperoleh bukti empiris
lancar karena besarnya pembiayaan
pengaruh kepatuhan wajib pajak
yang diperlukan tidak bisa tertutupi
terhadap penerimaan PPh pasal
hanya dengan pinjaman dan bantuan
25/29
dari luar negeri.
wajib pajak badan pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang secara parsial.
tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh
penagihan
Menurut Undang-undangNo 28
pajak
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat (1) :
terhadap penerimaan PPh pasal
“Pajak adalah kontribusi wajib pajak
25/29 wajib pajak badan pada
kepada negara yang terutang oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
orang pribadi atau badan yang bersifat
Batang secara parsial.
memaksa berdasarkan Undang-
3. Untuk memperoleh bukti empiris
undang, dengan tidak mendapatkan
pengaruh kepatuhan wajib pajak
imbalan secara langsung dan
dan penagihan pajak terhadap
digunakan untuk keperluan negara
penerimaan PPh pasal 25/29
bagi sebesar-besarnya kemakmuran
wajib pajak badan pada Kantor
rakyat.”
MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
4
Banyak para ahli memberikan
pembayaran
pajak
batasan tentang pajak, diantaranya
kepatuhan
dalam
pengertian pajak yang dikemukakan
tunggakan.
oleh
Brotodiharjo
dan
pembayaran
Ia
Pelaksanaan penagihan pajak
mengemukakan bahwa pajak adalah
yang tegas, konsisten dan konsekuen
peralihan kekayaan dari pihak rakyat
diharapkan
kepada kas negara untuk membiayai
pengaruh positif terhadap kepatuhan
pengeluaran
surplusnya
Wajib Pajak dalam membayarkan
digunakan untuk public serving yang
hutang pajaknya. Hal ini merupakan
merupakan
posisi strategis dalam meningkatkan
rutin
(2007)
terutang
dan
sumber
utama
untuk
membiayai public investment.
diketahui
teori-teori
dapat
membawa
penerimaan negara dari sektor pajak
Dalam rangka penerimaan pajak perlu
akan
yang
sehingga tindakan penagihan pajak tersebut
dapat
menyelamatkan
melatarbelakangi
dilakukannya
penerimaan pajak yang tertunda.Dasar
pemungutan
sebagaimana
hukum melakukan tindakan penagihan
diungkapkan Rimsky dalam Suharno
pajak adalah Undang-undang No. 19
(2003), yaitu:
tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
pajak,
1. Teori Asuransi
dengan Surat Paksa. Undang-undang
2. Teori Kepentingan
ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997.
3. Teori Bakti
Undang-undang ini kemudian diubah
4. Teori Daya Pikul
dengan Undang-undang No. 19 tahun
5. Teori Daya Beli
2000 yang mulai berlaku pada tanggal
Menurut Chaizi Nasucha (2004)
1 Januari 2001.
Kepatuhan
Wajib
Pajak
dapat
Undang-undang
Pajak
didefinisikan diri kepatuhan Wajib
penghasilan (PPh) mengatur subjek
pajak
pajak,
dalam
mendaftarkan
diri,
objek
pajak
serta
cara
kepatuhan wajib pajak untuk menyetor
menghitung dan cara melunasi pajak
kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
yang terutang. Undang-undang Pajak
kepatuhan dalam penghitungan dan
Penghasilan
(PPh)
juga
MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
lebih 5
memberikan fasilitas kemudahan dan
Wajib Pajak Badan pada Kantor
keringanan bagi Wajib Pajak dalam
Pelayanan Pajak Pratama Batang
melaksanakan kewajiban perpajakan.
secara Parsial.
Rusli (2003), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek
H : Penagihan Pajak berpengaruh
positif terhadap Penerimaan PPh
pajak atas penghasilan yang diterima
Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan
atau diperolehnya dalam tahun pajak.
pada Kantor Pelayanan Pajak
Perumusan Hipotesis
Pratama Batang secara Parsial.
Penelitian ini akan menerangkan bagaimana Pengaruh Kepatuhan Wajib
H : Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan
Pajak
berpengaruh
Pajak dan Penagihan Pajak terhadap
secara
Penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib
Penerimaan
Pajak pada KPP Pratama Batang.
Wajib Pajak Badan pada Kantor
Kerangka
Pelayanan Pajak Pratama Batang.
penelitian
dapat
digambarkan sebagai berikut :
simultan PPh
terhadap Pasal
25/29
PENELITIAN Variabel penelitian adalah objek
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)
penelitian yang bervariasi (Suharsimi Penerimaan PPh pasal 25/29 (Y)
Penagihan Pajak (X2)
Arikunto, 2006). Variable merupakan besaran yang memiliki variasi nilai. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variable bebas ( Independent Variable)
dan
Dependent
variable
terikat
Variable).
(
Menurut
Arikunto (2006), sampel merupakan Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : H :
Kepatuhan berpengaruh Penerimaan
akan diteliti. Penentuan sampel yang
Wajib positif PPh
sebagian atau wakil dari populasi yang
Pajak terhadap
Pasal
digunakan dalam penelitian ini adalah proportional
sampling
methodatau
25/29
MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
6
pemilihan sampel proporsional, yaitu
kepustakaan dan sumber tertulis
metode
yang
lainnya berupa literatur-literatur
memberikan peluang yang sama bagi
dan peraturan yang berhubungan
setiap anggota populasi untuk dipilih
dengan pokok bahasan yang
menjadi anggota sampel (Sugiyono,
diteliti.
penentuan
sampel
2004). Teknik sampel ini dipilih
Metode pengumpulan data pada
karena anggota populasinya dianggap
penelitian
homogen, yaitu wajib pajak badan
menggunakan
pada KPP Pratama Batang.
dokumentasi dan observasi dengan
Jenis data penelitian merupakan faktor
penting
adalah
dengan
wawancara,
cara menyalin dan mengolah dokumen
menjadi
atau catatan tertulis yang ada seperti
penentuan
penerimaan pajak penghasilan pasal
metode pengumpulan data. Jenis dan
25/29, kepatuhan wajib pajak serta
sumber data yang digunakan dalam
penagihan pajak, yaitu pencatatan
penelitian ini adalah :
jumlah SKPKB, SKPKBT, dan surat
pertimbangan
yang
ini
dalam
1. Data primer merupakan sumber
pembetulan, surat keputusan keberatan
data penelitian yang diperoleh
banding
secara langsung dari sumber asli
Pelayanan Pajak Pratama Batang.
berupa wawancara kepada pihak
Metode Analisis
atau
pegawai
Batang bagian
KPP
khususnya penagihan
yang
diterbitkan
Kantor
Pratama
Analisis data yang digunakan
pegawai
untuk menganalisis data adalah metode
pajak
dan
pelayanan pajak.
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan pencatatan data
2. Data sekunder merupakan data
yang disertai dengan kalimat, kata atau
yang telah diolah lebih lanjut
gambar untuk memberikan gambaran
menjadi bentuk-bentuk seperti
dari
tabel,
mengetahui
gambar, dan
lain-lain.
masalah
yang ada
diteliti.Untuk
atau
tidaknya
Selain itu terdapat data yang
pengaruh kepatuhan wajib pajak dan
diperoleh
penagihan pajak terhadap penerimaan
melalui
data
MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
7
PPh pasal 25/29 wajib pajak badan
Descriptive Statistics
pada KPP Pratama Batang digunakan model Regresi Linier Berganda dan proses datanya menggunakan program
N Kepatuhan Wajib Pajak Penagihan Pajak Penerimaan PPH25/29 Valid N (listwise)
bahwa rata-rata penerimaan PPh
Komputer SPSS 16.0. Model tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk umum persamaan regresi linear berganda :
+b X +b X
Y= +
Std. Minimum Maximum Mean Deviation 60 1657,00 5290,00 3496,583 1021,028 60 2,00 680,00 211,1500 162,97144 60 2E+008 1E+009 6E+008 2,5E+008 60
pasal 25/29 wajib pajak badan (dengan data 60 bulan) adalah Rp.6 x 109, dengan
standar
deviasi
Rp.
2.500.000.000,-. Rata – rata kepatuhan wajib pajak badan yang aktif (dengan data 60 bulan) adalah 34,96 persen,
Uji hipotesis yang digunakan adalah Uji t (pengujian parsial) dan Uji f (pengujian simultan) dengan dasar pengambilan keputusan adalah : a. Jika t diterima b. Jika t ditolak
t
, maka H , maka H
Berdasarkan signifikansi dasar pengambilan keputusannya adalah : a. Jika signifikansi > 0,05, maka H diterima b. Jika signifikansi < 0,05, maka H ditolak HASIL PENELITIAN
dengan standar deviasi 10,21 persen. Rata-rata penagihan pajak wajib pajak badan (dengan data 60 bulan) adalah 21,11 persen dengan standar deviasi 16,29 persen. Tabel Durbin Watson Statistik Model Summary b Adjusted Std. Error of DurbinR R Square R Square the Estimate Watson ,370 a ,137 ,107 232585156 ,947 a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
Model 1
b. Dependent Variable: Penerimaan PPH25/29
Durbin-watson
menunjukkan bahwa nilai durbinWatson sebesar 0,947, nilai ini akan dibandingkan dengan
dengan
nilai
menggunakan
tabel derajat
kepercayaan 5% jumlah sampel 60 dan jumlah
Hasil Uji Statistik Deskriptif
statistic
variabel
Durbin-Watson
3, akan
maka
ditabel
didapatkan
Durbin-Watson0,947 terletak antara MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
8
batas -2 sampai 2.Berarti tidak terjadi autokorelasi, sehingga model regresi layak dipakai.
Pajak)
sebesar
0.368
menyatakan
bahwa setiap penambahan (karena +)1
Perhitungan Regresi Linear Berganda a
maka kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar
Coefficients
UnstandardizedStandardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 3E+008 1E+008 Kepatuhan Wajib 88660,07 Pajak 29751,30 ,368 Penagihan Pajak 91264,80122214,1 ,421 a.Dependent Variable: Penerimaan PPH25/29
0.368.
t 2,532 2,980 3,174
Dari tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi berganda : Y=
koefisien regresi X (Kepatuhan Wajib
+
+
Collinearity Statistics Sig. Tolerance VIF ,014 ,004 ,994 1,006 ,003 ,994 1,006
Pajak)
Koefisien regresi X (Penagihan sebesar
0.421
menyatakan
bahwa setiap penambahan (karena +) 1
+
Y = 3.000.000.000 + 0.368 X1 + 0.421X2 +
penagihan pajak akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0.421.
adalah
Berdasarkan hasil perhitungan
Penerimaan PPh 25/29, X1 adalah
dengan menggunakan program SPSS
Kepatuhan Wajib Pajak, X2 adalah
variabel
Penagihan Pajak.
diperoleh t hitung = 2,980, sedangkan t
Keterangan
diterangkan
:
Y
Dari sini dapat
bahwa
Konstanta
menyatakan
dua sisi). Hasil Uji F
Pajak dan Penagihan Pajak maka PPh
adalah
Rp.
ANOVAb Model 1
penerimaan
PPh
tersebut
penelitian
df 2
Mean Square 2,448E+017
F 4,526
b. Dependent Variable: Penerimaan PPH25/29
memiliki pengaruh yang kuat positif. Hal
Regression Residual Total
Sum of Squares 5E+017
3E+018 57 5,410E+016 4E+018 59 a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
3,000.000.000,Variabel
pajak
tabel dengan = 0,05 dan d.f = n – 2,
bahwa jika tidak ada Kepatuhan Wajib
penerimaan
Wajib
maka diperoleh t tabel = 2,000 (pakai
Penerimaan PPh sebesar Rp. 3,000.000.000,-
kepatuhan
dibuktikan
diperoleh
hasil
Berdasarkan hasil perhitungan
dengan
dengan menggunakan program SPSS
bahwa
di
peroleh
F
hitung
=
MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
4,526.
9
Sig. ,015a
Sedangkan F tabel dengan = 0,05
pengaruh
dan d.f = ( k – 1 ; n – k – 1 ) = ( 1 ; 59
terhadap variabel terikat adalah
) maka diperoleh F tabel = 2,001.
sebesar 37 persen sedangkan sisanya
KESIMPULAN
variabel
sebesar
63
bebas
persen
dipengaruhi faktor lain yang
1. Kepatuhan Wajib Pajak secara
tidak dijelaskan dalam model.
parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama Batang periode 20082012.
Adapun
besarnya
pengaruh variabel kepatuhan wajib
pajak
Sedangkan besarnya pengaruh penagihan pajak ditunjukkan dengan t hitung sebesar 3,174. Sehingga t hitung penagihan (3,174)
>
t
danpenagihan simultan
Wajib pajak
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Brotodihardjo, S. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi Keempat. Bandung: PT.Refika Aditama, 2-4.
hitung
kepatuhan wajib pajak (2,980). 2. Kepatuhan
Agusti, Asri Fika. 2008. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama”. Makalah SNA XII.
ditunjukkan
dengan t hitung sebesar 2,980.
pajak
DAFTAR PUSTAKA
Pajak secara
berpengaruh
Chaizi, Nasucha. 2004. Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik. Jakarta: Gramedia. Ghozali,
Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ginting,
Riskon. 2008. Pengaruh Pemberian Surat Penagihan
signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008-2012. Adapun besarnya
MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
10
Terhadap PembayaranTunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal Ekonomi danBisnis. Volume 5 No.1 Ilyas, Wirawan B. Richard Burton. 2008. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat Oktivani, Debby. 2007. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun”.SkripsiSarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya. Sugiyono. 2004. Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis (Metode Penelitian Bisnis). Bandung : CV Alfabeta.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang “ Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa” Widodo,
Junaedi Eko. 2004. ”Memanfaatkan Data Pemeriksaan untuk Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak.” dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, Jakarta: Penerbit Kharisma.
Suharno. 2003. Pengelolaan Pajak dalam Era Otonomi Daerah. Bandung : Alfabet.
MAKSIMUM | Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013
11