2.1 Kondisi Geografis, Topografis dan Geohidrologi

Buku Putih Sanitasi Kota Makassar - 2011

POKJA AMPL

2. Gambaran Umum Kota 2.1

Kondisi Geografis, Topografis dan Geohidrologi

2.1.1 Letak Geografis. Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak antara antara 119:18'38” sampai 119:32'31”Bujur Timur dan antara 5:30'30” sampai 5:14'49” Lintang Selatan, yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2. Luas laut dihitung dari 12 mil dari daratan sebesar 29,9 Km2, dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0: sampai 9:. Terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama. Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang.

2.1.2 Topografi Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2: (datar) dan kemiringan lahan 3-15: (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang. Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :  Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.  Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang. Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

2.1.3 Geologi Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah kota Makassar terdiri dari : Tanah Inceptisol, Jenis tanah incepsitol terdapat hampir diseluruh wilayah kota Makassar, merupakan tanah yang tergolong sebagai tanah muda dengan tingkat perkembangan lemah yang dicirikan oleh horizon penciri kambik. Tanah ini terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu aluvium (fluviatil dan marin), batu pasir, batu liat, dan batu gamping. Penyebaran tanah ini terutama didaerah dataran struktural berelief datar, landform structural/tektonik, dan dataran/perbukitan volkan. Kadang-kadang berada pada kondisi tergenang untuk selang waktu yang cukup lama pada kedalaman 40 sampai 50 cm. Tanah Inceptisol memiliki horizon cambic pada horizon B yang

Bab 2 - Halaman 1


POKJA AMPL

dicirikan dengan adanya kandungan liat yang belum terbentuk dengan baik akibat proses basah kering dan proses penghayutan pada lapisan tanah. Sedangkan Tanah Ultisol merupakan tanah berwarna kemerahan yang banyak mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam. Warna tersebut terjadi akibat kandungan logam – terutama besi dan aluminium – yang teroksidasi (weathered soil). Umum terdapat di wilayah tropis pada hutan hujan, secara alamiah cocok untuk kultivasi atau penanaman hutan. Selain itu juga merupakan material yang stabil digunakan dalam konstruksi bangunan. Tanah ultisol berkembang dari bantuan sedimen masam (batupasir dan batuliat) dan sedikit dari bantuan volkan tua. Penyebaran utama terdapat pada landform tektonik/struktural dengan relief datar hingga berbukit dan bergunung. Tanah yang mempunyai horizon argilik atau kandik dan memiliki kejenuhan basa sebesar kurang dari 35 persen pada kedalaman 125 cm atau lebih di bawah batas atas horizon argilik atau kandik. Tanah ini telah mengalami pelapukan lanjut dan terjadi translokasi liat pada bahan induk yang umumnya terdiri dari bahan kaya aluminiumsilika dengan iklim basah, sifatsifat utamanya mencerminkan kondisi telah mengalami pencucian intensif, diantaranya : miskin unsure hara N, P, dan K, sangat masam sampai masam, miskin bahan bahan organik, lapisan bawah kaya aluminium (AI), dan peka terhadap erosi. Parameter yang menentukan persebaran jenis tanah di wilayah kota Makassar adalah jenis tanah batuan, iklim, dan geomorfologi lokal, sehingga perkembangannya ditentukan oleh tingkat pelapukan batuan pada kawasan tersebut. Kualitas tanah mempunyai pengaruh yang besar terhadap intensitas penggunaan lahannya. Tanah-tanah yang sudah berkembang horisonnya akan semakin intensif di pergunakan, terutama untuk kegiatan budidaya. Sedangkan kawasan-kawasan yang mempunyai perkembangan lapisan tanahnya masih tipis biasa di manfaatkan untuk kegiatan budi daya. Penentuan kualitas tanah dan penyebarannya ini akan sangat berarti dalam pengembangan wilayah di Makassar, karena wilayah Makassar terdiri dari laut, dataran rendah dan dataran tinggi, sehingga perlu dibuatkan prioritas-prioritas penggunaan lahan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan intensitas pemanfaatnya.

2.1.4 Hidrologi Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan pantai, membentang sepanjang koridor Barat dan Utara, lazim dikenal sebagai kota dengan ciri “Waterfront City”, di dalamnya mengalir beberapa sungai yamg kesemuanya bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, Jeneberang, Pampang ). Sunga Jeneberang misalnya, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara ke bagian selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m/detik). Sedangkan sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m/detik di musim kemarau. Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga kearah Timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara merupakan koridor utama kota yang termasuk dalam jalur-jalur pengembangan, pertokoan, perkantoran, pendidikan dan pusat kegiatan industri di Makassar. Dari dua sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum kondisinya belum banyak di manfaatkan, sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan terhadap sungai-sungai ini dimulai dari rencana bagaimana menjadikan sungai-sungai ini, sebagai daerah objek wisata hingga pada rencana bagaimana menjadikannya sebagai jalur alternatif baru bagi transportasi kota.

Bab 2 - Halaman 2


POKJA AMPL

Hanya saja, sejalan dengan perkembangannya saat ini dinamika pengembangan wilayah dengan konsentrasi pembangunan seakan terus berlomba di atas lahan kota yang sudah semakin sempit dan terbatas. Sebagai imbasnya tidak sedikit lahan yang terpakai saat ini menjadi lain dalam peruntukannya, hanya karena lahan yang dibutuhkan selain sudah terbatas, juga karena secara rata-rata konsentrasi kegiatan pembangunan cenderung hanya pada satu ruang tertentu saja.

2.1.5 Klimatologi. Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang sehingga tropis. Sepanjang 5 tahun terakhir suhu udara rata-rata Kota Makassar berkisar antara 25º C sampai 33º C. curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret dengan rata-rata curah hujan 227 mm dan jumlah hari hujan bekisar 144 hari per tahun. Untuk daerah-daerah yang mendekati pegunungan, yaitu daerah sebelah timur, hujan basah cenderung sampai pada bulan Mei, sedangkan pada daerah pantai, umumnya sampai bulan April.

2.2

Administratif

Berdasarkan data Tahun 2010 (BPS Kota Makassar, 2011) wilayah administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 kelurahan, dengan 971 RW, dan 4789 RT, dengan total Luas wilayah administrasi Kota Makassar adalah 175,77 km2. Prosentase luas wilayah kecamatan yang tergolong cukup luas adalah Kecamatan Biringkanaya (27,43%), Tamalanrea (18,11%), Manggala (13,73%) dan Tamalate (11,50%) dari luas total luas wilayah Kota Makassar. Luas wilayah per kecamatan di kota Makassar dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Per Kecamatan di Kota Makassar No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Presentase Luas (%)

Jumlah Kelurahan

Jumlah RW

Jumlah RT

1

Mariso

1,82

1,04

9

50

230

2

Mamajang

2,25

1,28

13

57

292

3

Tamalate

20,21

11,50

10

71

308

4

Rappocini

9,23

5,25

10

37

140

5

Makassar

2,52

1,43

14

45

159

6

Ujung Pandang

2,63

1,50

10

58

262

7

Wajo

1,99

1,13

8

82

504

8

Bontoala

2,10

1,19

12

51

201

9

Ujung Tanah

5,94

3,38

12

91

445

10

Tallo

5,83

3,32

15

101

553

11

Pannakukkang

17,05

9,70

11

91

420

12

Manggala

24,14

13,73

6

66

368

13

Biringkanaya

48,22

27,43

7

89

480

14

Tamalanrea

31,84

18,11

6

82

427

143

971

4789

Total

Sumber : Makassar dalam angka, Tahun 2011

Bab 2 - Halaman 3


POKJA AMPL

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Makassar

Bab 2 - Halaman 4


2.3

POKJA AMPL

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Sesuai hasil pendataan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 667.995 perempuan, rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kota Makassar sebesar 97,55% dan yang terbesar terdapat di Kecamatan Ujung Tanah (100,31%) dan Kecamatan Tallo (100,30%). Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2011

1. 2. 3.

Penduduk Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Rasio Jenis Kelamin (%)

Mariso

27.836

28.039

55.875

99,28

Mamajang

28.811

30.187

58.998

95,44

86.404

170.878

97,77

NO

Kecamatan

Tamalate

84.474

4.

Rappocini

73.377

77.714

151.091

94,42

5.

Makassar

40.233

41.467

81.700

97,02

6.

Ujung Pandang

12.684

14.220

26.904

89,20

7.

Wajo

14.279

15.080

29.359

94,69

8.

Bontoala

26.432

27.765

54.197

95,20

9.

Ujung Tanah

23.380

23.308

46.688

100,31

Tallo

67.247

67.047

134.294

100,30

71.386

141.382

98,05

10. 11.

Panakkukang

69.996

12.

Manggala

58.451

58.624

117.075

99,70

13.

Biringkanaya

83.203

84.538

167.741

98,42

14.

Tamalanrea Jumlah

50.976

52.216

103.192

661.379

677.995

1.339.374

97,63 97,55

Sumber : Makassar Dalam Angka, Tahun 2011

Sementara jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2010 tercatat sebanyak 1.235.239 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar dari Tahun 2009 ke Tahun 2010 sebesar 1,65%. Pertumbuhan penduduk yang besar terjadi di Kecamatan Biringkanaya (5,45%), Manggala (3,9%), Tamalate (2,55%), dan Tamalanrea (2,02%), hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan (rumah tumbuh baru) dan perkembangan kota mengarah pada wilayah-wilayah kecamatan tersebut. Laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 2.3.

Bab 2 - Halaman 5


POKJA AMPL

Tabel 2.3 Jumlah dan Laju pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 Kota Makassar No.

Penduduk

Kecamatan

2009

2010

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

1

Mariso

55.431

55.875

0,56

2

Mamajang

61.294

58.998

-0,32

3

Tamalate

154.464

170.878

2,55

4

Rappocini

145.090

151.091

1,52

5

Makassar

84.143

81.700

-1,5

6

Ujung Pandang

29.064

26.904

-0,66

7

Wajo

35.533

29.359

-1,83

8

Bontoala

62.731

54.197

-0,83

9

Ujung Tanah

49.103

46.688

0,23

10

Tallo

137.333

134.294

1,16

11

Panakkukang

136.555

141.382

0,98

12

Manggala

100.484

117.075

3,9

13

Biringkanaya

130.651

167.741

5,45

14

Tamalanrea

90.473

103.192

2,02

1.272.349

1.339.374

1,65

Jumlah


Jumlah rumah tangga yang ada di Kota Makassar Tahun 2010 tercatat sebanyak 30.6067 Rumah Tangga, dengan rata-rata penghuni empat jiwa per rumah tangga. Sedangkan kepadatan penduduk di kota Makassar sebesar 7.620 jiwa/km2, dengan wilayah kecamatan tergolong padat tersebar di Kecamatan Makassar (32.421 jiwa/km2), Kecamatan Mariso (30.701 jiwa/km2), Kecamatan Mamajang (26.221 jiwa/km2), Kecamatan Bontoala (25.808 jiwa/km2), dan kecamatan Tallo (23.035 Jiwa/km2). Wilayah Kecamatan yang berpenduduk terbesar adalah Kecamatan Tamalate sebesar 170.878 jiwa atau 12,76% dan Kecamatan Biringkanaya sebesar 167.741 jiwa atau 12,52%. Sedangkan wilayah kecamatan yang berpenduduk terkecil adalah Kecamatan Ujung Pandang sebesar 26.904 jiwa atau 2,01% dan Kecamatan Wajo sebesar 29.359 Jiwa atau 2,19%. Luas wilayah, Jumlah rumah tangga dan kepadatan penduduk Kota makassar dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Bab 2 - Halaman 6


POKJA AMPL

Tabel 2.4 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Kota Makassar

No.

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Rumah Tangga

Rata2 jiwa

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kepadatan penduduk (jiwa/Km2)

Prosentase Penduduk (%)

1

Mariso

1,82

12.026

5

55.875

30.701

4,17

2

Mamajang

2,25

13.015

5

58.998

26.221

4,40

3

Tamalate

20,21

41.298

4

170.878

8.455

12,76

4

Rappocini

9,23

33.926

4

151.091

16.370

11,28

5

Makassar

2,52

17.087

5

81.700

32.421

6,10

6

UjungPandang

2,63

5.594

5

26.904

10.230

2,01

7

Wajo

1,99

5.923

5

29.359

14.753

2,19

8

Bontoala

2,1

11.074

5

54.197

25.808

4,05

9

Ujung Tanah

5,94

9.359

5

46.688

7.860

3,49

10

Tallo

5,83

27.493

5

134.294

23.035

10,03

11

Panakkukang

17,05

33.758

4

141.382

8.292

10,56

12

Manggala

24,14

25.363

5

117.075

4.850

8,74

13

Biringkanaya

48,22

39.272

4

167.741

3.479

12,52

14

Tamalanrea

31,84

30.879

3

103.192

3.241

7,70

175,77

306.067

4

1.339.374

7.620

100,00

Jumlah


Struktur Usia

2.3.1

Penduduk Kota Makassar bila dilihat dari kelompok umur dan kelamin, kelompok terbesar adalah usia 20-24 Tahun sebesar 169.068 jiwa, yang didominasi oleh kaum laki-laki sebesar 82.580 jiwa, seperti yang terlihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Tahun 2010 NO

Kelompok Umur (Thn)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah (Jiwa)

1

0–4

66.461

62.009

128.470

2

5–9

66.096

61.864

127.960

3

10 – 14

61.244

57.787

119.031

4

15 – 19

68.302

73.282

141.584

5

20 – 24

82.580

86.488

169.068

6

25 – 29

64.916

65.678

130.594

7

30 – 34

54.031

55.979

110.010

8

35 – 39

47.835

49.552

97.387

Bab 2 - Halaman 7


Sambungan tabel 2.5 Kelompok Umur NO (Thn) 9 40 – 44

POKJA AMPL

Laki-laki

Perempuan

Jumlah (Jiwa)

41.573

44.981

86.554

10

45 – 49

32.906

34.849

67.755

11

50 – 54

25.517

25.246

50.763

12

55 – 59

18.404

18.695

37.099

13

60 – 64

12.877

15.277

28.154

14

65 +

18.637

26.308

44.945


2.3.2 Angkatan Kerja Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, penduduk Kota tercatat sebanyak 61,04% angkatan kerja terdiri dari yang bekerja sebanyak 53,61% dan pengangguran sebanyak 7,43%. Sedangkan bukan angkatan kerja pada Tahun 2010 sebesar 38,96% yang terdiri dari yang masih duduk dibangku sekolah sebesar 14,57%, mengurus rumah tangga 19,36%, lainnya sebesar 5,03%. Sedangkan pengangguran terbuka pada tahun 2010 sebesar 12,17% menurun bila dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 12,86%, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 61,04%. Untuk lebih rincinya diuraikan pada Tabel 2.6. Tabel 2.6 Presentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan. Tahun (%)

Kegiatan Utama (1) 1. Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja % Bekerja Terhadap Angkatan Kerja 2. Bukan Angkatan Kerja Sekolah Mengurus RT Lainnya Jumlah Bukan Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumber : Makassar Dalam Angka, Tahun 2011

Bab 2 - Halaman 8

2009 (3)

2010 (4)

52,97 7,82 60,79 87,14

53,61 7,43 61,04 87,83

14,26 19,77 5,18 39,21 12,86 60,79

14,57 19,36 5,03 38,96 12,17 61,04


POKJA AMPL

2.3.3 Tingkat Kesejahteraan Jumlah Kepala Keluarga di Kota Makassar berjumlah rincian tingkat kesejahteraan sebagai berikut :  Keluarga Miskin (berdasarkan penerima RASKIN)  Keluarga Pra Sejahtera I  Keluarga Sejahtera I  Keluarga Sejatera II  Keluarga Sejahtera III  Keluarga Sejahtera III Plus

262.422 KK (Kepala Keluarga), dengan : 62.192 KK atau (23,70%) : 61.001 KK atau (23,25%) : 54.432 KK atau (20,74%) : 73.430 KK atau (27,98%) : 52.387 KK atau (19,96%) : 21.172 KK atau (8,07%)

Berdasarkan prosentase penduduk miskin yang ada di Kota Makassar, konsentrasi terbesar berada di wilayah Kecamatan Tamalate sebesar 9.315 KK atau 14,98%, dan Kecamatan Tallo sebesar 8.158 KK atau 13,12%. Jumlah kepala keluarga per kecamatan menurut tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 2.7.

Bab 2 - Halaman 9


POKJA AMPL

Tabel 2.7 Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Menurut Tingkat Kesejahteraan

No.

Kecamatan

Jumlah Kepala keluarga

Keluarga Miskin *)

Pra Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera II

Keluarga Sejahtera III

Keluarga Sejahtera III Plus

Prosentase Keluarga Miskin (%)

% Penyebaran KK Miskin

1

Mariso

11.644

3.219

4.096

2.534

2.888

1.769

357

27,65

5,18

2

Mamajang

12.179

3.779

2.917

3.206

3.019

2.362

675

31,03

6,08

3

Tamalate

32.499

9.315

9.826

4.290

8.214

6.533

3.636

28,66

14,98

4

Rappocini

28.870

6.409

5.472

5.264

8.340

7.084

2.710

22,20

10,31

5

Makassar

17.638

6.355

5.333

4.169

5.092

1.961

1.083

36,03

10,22

6

Ujung Pandang

5.804

644

787

1.097

1.989

1.598

333

11,10

1,04

7

Wajo

8.151

859

859

1.715

2.468

2.426

683

10,54

1,38

8

Bontoala

10.912

2.658

2.783

2.849

3.224

1.465

591

24,36

4,27

9

Ujung Tanah

10.544

4.842

3.287

3.260

3.038

812

147

45,92

7,79

10

Tallo

27.697

8.158

8.719

8.630

6.656

3.086

606

29,45

13,12

11

Panakkukang

27.138

5.873

6.480

4.236

6.447

7.206

2.769

21,64

9,44

12

Manggala

21.109

4.258

3.900

4.131

4.513

3.849

4.716

20,17

6,85

13

Biringkanaya

31.157

4.060

5.218

5.547

11.165

7.579

1.648

13,03

6,53

14

Tamalanrea

17.080

1.763

1.324

3.504

6.377

4.657

1.218

10,32

2,83

262.422

62.192

61.001

54.432

73.430

52.387

21.172

23,70

100

Prosentase 100,00 23,70 Sumber : Makassar Dalam Angka, Tahun 2011

23,25

20,74

27,98

19,96

8,07

Jumlah

Bab 2 - Halaman 10


POKJA AMPL

Sedangkan Proyeksi kondisi dan Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008-2014 dapat di lihat pada tabel 2.8. Tabel 2.8 Kondisi & Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2008 – 2014 Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mariso

54.616

55.149

56.233

57.060

57.898

58.749

59.612

Mamajang

60.394

61.268

62.154

63.053

63.964

64.890

65.828

Tamalate

152.197

154.412

156.659

158.939

161.251

163.598

165.979

Rappocini

142.958

145.126

147.328

149.562

151.831

154.134

156.472

Makassar

82.907

84.189

85.490

86.811

88.153

89.516

90.900

Ujung Pandang

28.637

29.075

29.519

29.970

30.428

30.893

31.365

W ajo

35.011

35.525

36.048

36.577

37.115

37.660

38.214

Bontoala

61.809

62.783

63.773

64.778

65.799

66.836

67.88

Ujung Tanah

48.382

49.050

49.728

50.414

51.110

51.816

52.532

Tallo

135.315

137.231

139.174

141.144

143.142

145.169

147.224

Panakkukang

134.548

136.649

138.784

140.951

143.152

145.388

147.659

Manggala

99.008

100.482

101.977

103.495

105.035

106.599

108.185

Biringkanaya

128.731

130.651

132.600

134.578

136.586

138.623

140.691

Tamalanrea

89.143

90.489

91.855

93.242

94.650

96.080

97.530

Jumlah Penduduk Pertumbuhan

1.253.65

1.272.349 1.291.320

1.310.574

-

1.330.116

1.349.950 1.370.080 1,55

Sumber : BPS Kota Makassar (data diolah)

2.4

Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dimana pada Tahun 2009 sebesar 78,20% dan pada Tahun 2010 telah mencapai 78,59% yang didorong dengan semakin membaiknya pelaksanaan sistem pendidikan di kota Makassar. Demikian pula Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota pada Tahun 2009 penduduk usia SD (7-12 Tahun ) sebesar 96,89%, usia SLTP (13-15 Tahun ) sebesar 85,62% dan usia SLTA (16-18 Tahun ) sebesar 55,64%. Pada Tahun 2010 angka partisipasi sekolah meningkat dimana penduduk usia SD (7-12 Tahun ) sebesar 97,47%, usia SLTP (13-15 Tahun ) sebesar 86,06% dan usia SLTA (16-18 Tahun ) sebesar 57,47%.

Bab 2 - Halaman 11


POKJA AMPL

Untuk melaksanakan komitmen terhadap kepedulian dibidang pendidikan maka Pemerintah kota Makassar pada Tahun 2007 telah mencanangkan Sekolah Gratis untuk 18 Satuan Pendidikan, yaitu 15 SD & 3 SMP. Sebanyak 4.382 siswa miskin terbantu program ini untuk menikmati pendidikan dasar 9 Tahun, khusus anak-anak pulau bebas pungutan untuk bersekolah. Program ini dilanjutkan di Tahun 2008 dengan fokus pada 48 Satuan Pendidikan, yaitu 43 SD dan 5 SMP yang menolong 11.470 siswa miskin & dilanjutkan 152 sekolah untuk 138 SD & 12 SMP dan 2 SLTA akan mengangkat 21.153 siswa. Dan pada Tahun 2010 seluruh murid SD dan SMP yang berjumlah 158.480 murid dari 541 SD/MI dan 64.771 siswa dari 225 SMP/MTs menjadi target sekolah gratis. Sekolah bersubsidi penuh yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi keluarga miskin di kawasan kumuh dan di kepulauan/pesisir dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan biaya pendidikan bersubsidi penuh yang dialokasikan dalam APBD kota Makassar dan pada Tahun 2010 dilaksanakan pula pendidikan gratis atas bantuan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi dan APBD Kota dengan sasaran sekolah dasar dan sekolah menengah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.693.407.000,Beberapa sekolah tidak berminat ikut dalam Program Pendidikan Gratis (10 SD dan 12 SMP) dengan alasan bahwa bila ikut program pendidikan gratis tidak bisa memungut sumbangan sedangkan biaya operasional sekolah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan Pendidikan Gratis. Disamping itu pula telah dilakukan berbagai perbaikan dan renovasi terhadap 322 sekolah untuk mendukung aktivitas proses belajar mengajar secara layak dan berkualitas. Seiring dengan semakin membaiknya sistem pendidikan di kota Makassar masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang dihimpun menjadi permasalahan pokok dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah prasarana dan sarana sekolah baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Kondisi fisik gedung sekolah beberapa yang tidak memadai lagi, ruang belajar relatif kurang dan masih kurang perpustakaan, laboratorium, meubelair dan buku-buku paket pelajaran sekolah. Alat peraga pendidikan juga masih kurang serta masih banyaknya murid yang tidak mampu secara finansial. Disamping itu, taman baca dan kendaraan perpustakaan keliling masih terbatas. Demikian juga ketersediaan tenaga pengajar, upaya dilakukan penambahan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan redistribusi sesuai kewenangan pemerintah kota Makassar untuk mendekati keseimbangan rasio murid guru. Sehingga pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat terwujud. Oleh karena itu pemerintah kota Makassar berupaya secara terus menerus untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan penuntasan program wajib belajar 9 Tahun . Sedangkan kemampuan membaca dan menulis penduduk Kota cukup meningkat ditandai dengan meningkatnya prosentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin dan yang buta huruf semakin berkurang. Sekitar 97,45 % penduduk usia 10 Tahun ke atas mampu membaca dan menulis huruf latin.

Bab 2 - Halaman 12


POKJA AMPL

Tabel 2.9 Kemampuan Baca dan Tulis Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Kota Makassar Tahun 2010 Membaca dan Menulis

Jenis Kelamin

Tidak dapat %

Laki-laki

99.10

0.90

Perempuan

97.11

2.89

Laki-laki + Perempuan

97.45

2.55

Sumber: BPS Kota Makassar, 2011

Sebagai tindak lanjut dari program Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan minat baca masyarakat dengan “Gerakan Makassar Gemar Membaca” (GMGM) yang bertujuan (1). Membaca dapat membudaya di masyarakat; (2). Buku sebagai pusat pengetahuan dan informasi; (3) Perpustakaan dan tempat baca lainnya mudah diakses. Melalui program tersebut Pemerintah Kota telah mencanangkan penggunaan Taman Baca pada 14 Kecamatan, pelibatan swadaya masyarakat telah dibangun 150 Taman Baca Masyarakat dan telah beroperasinya 2 (dua) unit Mobil Perpustakaan, penyediaan 2 (dua) unit kendaraan motor pintar ke berbagai sekolah dan tempat keramaian umum lainnya serta telah dibangun 8 (delapan) buah Taman Baca Masyarakat termasuk Taman Baca didaerah Kepulauan (Lakkang, Barrang Caddi dan Barrang Lompo). Sebagai keberlanjutan pelaksanaan Program GMGM maka pada Tahun 2008 telah dialokasikan anggaran di 14 Kecamatan untuk program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan berbagai kegiatan seperti pengelolaan taman baca, lomba membaca dan menulis serta beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Arsip, Perpustakaan dan PDE dengan kegiatan sebagai berikut : Lomba membaca koran bagi tukang becak, lomba desain perpustakaan impian, karnaval gemar membaca, gelar minat baca, peduli minat baca anjal, pengelolaan perpustakaan umum, wajib kunjungan perpustakaan publikasi gemar membaca melalui media elektronik serta beberapa kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan Program “Gerakan Makassar Gemar Membaca” (GMGM) Hingga Tahun pelajaran 2010/2011 jumlah sekolah, siswa dan guru yang mengajar merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan di Kota Makassar. Adapun rincian jumlah sekolah, siswa dan guru adalah sebagai berikut: jenjang pendidikan TK dengan jumlah sekolah sebanyak 341 unit dengan jumlah siswa 14.586 orang dan jumlah guru yang mengajar sebanyak 1.867 orang. Jenjang pendidikan SD sebanyak 452 unit sekolah negeri dan sekolah swasta, dengan jumlah siswa 144.499 orang siswa dan 6.033 guru. Jenjang pendidikan SMP 179 unit sekolah negeri dan sekolah swasta, dengan jumlah siswa 61.107 orang siswa dan 4.268 guru. Jenjang pendidikan SMA/MA terdapat 116 unit sekolah negeri dan sekolah swasta, 35.567 siswa dan 5.595 guru sedangkan jenjang pendidikan SMK terdapat 8 unit sekolah negeri, 73 unit sekolah swasta, 21.563 siswa dan 701 guru. Berdasarkan data tersebut diatas bahwa pada tahun 2010, untuk tingkat SD rasio murid terhadap sekolah adalah 270 orang per sekolah dengan rasio murid terhadap guru adalah 24 orang murid per guru dan rasio guru per sekolah yakni 11 orang per sekolah. Kemudian tingkat SLTP, rasio murid terhadap sekolah yakni 339 orang per sekolah dan rasio guru terhadap murid yakni 14 orang murid per guru dan rasio guru terhadap sekolah yakni 24 orang guru per sekolah. Selanjutnya untuk tingkat SLTA, rasio murid terhadap sekolah adalah 337 orang per

Bab 2 - Halaman 13


POKJA AMPL

sekolah dengan rasio murid terhadap guru yakni 23 murid per guru dan rasio guru terhadap sekolah yakni 14 guru per sekolah. Sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Makassar untuk tahun 2010, distribusi sekolah dapat dilihat pada tabel 2.10. Untuk tingkat SD, jumlah terbesar berada di Kecamatan Rappocini yakni 48 sekolah atau 10,62%, menyusul di Kecamatan Panakukang yakni 46 sekolah atau 10,18% dan Kecamatan Tallo yakni 44 sekolah atau 9,73% dan dan Kecamatan Tamalate yakni 43 sekolah atau 9,29%. Sedang yang terkecil, berada di Kecamatan Wajo yakni 14 sekolah atau 3,10%, menyusul Kecamatan Mariso yakni 19 sekolah atau 4,20% dan Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Ujung Tanah Masing 21 sekolah atau 4,65%. Tabel 2.10 Jumlah dan Distribusi SD, SLTP dan SLTA di Kota Makassar Tahun 2010. No.

Kecamatan

SD

SLTP

SLTA

1

Mariso

19

7

6

2

Mamajang

24

11

11

3

Tamalate

42

14

13

4

Rappocini

48

16

10

5

Makassar

38

16

10

6

Ujung Pandang

29

18

10

7

Wajo

14

8

5

8

Bontoala

21

10

6

9

Ujung Tanah

21

9

5

10

Tallo

44

13

3

11

Panakkukang

46

16

13

12

Manggala

33

14

9

13

Biringkanaya

43

19

7

14

Tamalanrea

30

8

8

452

179

116

Jumlah Sumber : BPS Kota Makassar.

Selanjutnya untuk tingkat SLTP, jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Biringkanaya yakni 19 sekolah atau 10,61%, menyusul di Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 18 sekolah atau 10,06% dan Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakukang masingmasing sebanyak 16 sekolah atau 8,94%. Kemudian untuk tingkat SLTA, jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tamalate masing-masing yakni 13 sekolah atau 11,21%, menyusul di Kecamatan Mamajang sebanyak 11 sekolah atau 9,48% dan Jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Tallo sebanyak 3 sekolah atau 2,59%.

Bab 2 - Halaman 14


2.5

POKJA AMPL

Kesehatan

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah kota Makassar sejak Tahun 2007 telah melakukan pelayanan kesehatan gratis pada seluruh Puskesmas yang ada di kota Makassar. Pelayanan yang diberikan secara gratis kepada seluruh warganya dengan tidak membedakan latar belakang ekonomi kaya atau miskin, semuanya memperoleh pengobatan dan pemeriksaan ke Puskesmas secara gratis. Hal ini mendorong kesadaran warga akan arti pentingnya kesehatan terbukti dari lonjakan kunjungan ke Puskesmas Tahun 2010 menjadi 2.032.409 orang terdiri dari kunjungan sakit 1.561.199 orang dan kunjungan sehat 471.210 orang. Berkaitan dengan kesehatan gratis disediakan 6.034 sarana pelayanan kesehatan bagi warga kota berupa 1 Rumah Sakit Umum Daerah Daya, 8 Puskesmas Rawat Inap, 29 Puskesmas, 41 Puskesmas Pembantu, 955 Posyandu yang didukung oleh 1.193 Tenaga Medis. Sedangkan masyarakat pulau disediakan Puskesmas Keliling yang siap memberikan mengatasi berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat pulau serta disediakan pula 2 Puskesmas Percontohan Metadon dari 24 pelayanan yang ada di Indonesia siap memberikan pelayanan dan rujukan bagi penderita HIV/AIDS & penyalahgunaan narkoba (NAPZA); Tabel 2.11 Jumlah Prasarana dan Sarana Kesehatan Kota Makassar 2010 No

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Jumlah

1

Puskesmas

37

2

Puskesmas Pembantu

42

3

Puskesmas keliling

37

4

Rumah Sakit

16

5

Rumah Sakit Bersalin

10

6

Rumah Bersalin

24

7

Bidan Praktek swasta

117

8

Balai Pengobatan Gigi

22

9

Praktek Dokter Perorangan

2.176

10 Praktek Dokter Bersama Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2011

62

Dalam mengantisipasi terjadinya penyakit deman berdarah maka hinga Tahun 2010 telah terbentuk 1.854 Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di seluruh pelosok kota Makassar untuk memantau, melaporkan dan memberantas sarang nyamuk deman berdarah melalui gerakan menguras, menutup dan mengubur serta abatesasi, penyemprotan atau fogging baik massal maupun khusus. Setiap Kecamatan disediakan 2 petugas fogging untuk mengantisipasi munculnya wabah demam berdarah.

Bab 2 - Halaman 15


POKJA AMPL

Tabel 2.12 10 (Sepuluh) Diagnosa Penyakit Terbanyak di Puskesmas se Kota Makassar 2010 No.

Jenis Penyakit

Kasus

%

1

Infeksi akut pada Saluran Pernafasan Bagian Atas

114.253

25,98%

2

Penyakit lain pada Saluran Pernafasan Bagian Atas

72.572

16,50%

3

Batuk

43.448

9,88%

4

Diare dan Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu

36.766

8,36%

5

Dermatitis dan Eksim

35.855

8,15%

6

Penyakit Tekanan Darah Tinggi

35.813

8,14%

7

Demam yang tidak diketahui penyebabnya

26.467

6,02%

8

Infeksi Kulit dan jaringan sub kutan ( Ploderma )

26.221

5,96%

9

Artrosis lainnya

25.619

5,83%

10

Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal

22.706

5,16%

439.720

100,00%

JUMLAH Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar 2011

Tabel 2.13 Jumlah Penderita Diare menurut kecamatan di Kota Makassar Tahun 2006-2010 No.

Kecamatan

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

1

Mariso

2.863

2.877

2.444

2.157

1.936

2

Mamajang

4.676

4.407

2.862

3.223

2.106

3

Tamalate

3.914

4.444

3.389

3.936

3.339

4

Rappocini

3.694

3.857

3.602

2.633

920

5

Makassar

4.416

3.377

4.231

3.458

1.028

6

Ujung Pandang

1.045

2.116

1.054

1.268

2.060

7

Wajo

1.705

1.985

2.221

1.982

4.357

8

Bontoala

1.300

2.412

3.515

3.972

2.749

9

Ujung Tanah

4.477

4.947

2.988

2.370

5.359

10

Tallo

5.344

5.358

4.307

5.014

3.491

11

Panakkukang

7.023

5.382

5.073

4.476

3.426

12

Manggala

4.752

4.451

3.371

3.293

2.795

13

Biringkanaya

3.079

2.394

2.572

2.959

3.374

14

Tamalanrea

3.821

4.271

5.172

4.273

Kota Makassar 52.109 52.278 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar 2011

46.801

45.014

3.800 39.740

Bab 2 - Halaman 16


POKJA AMPL

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan penyakit diare adalah perilaku/kebiasaan hidup bersih dan sehat masyarakat pada umumnya dan khususnya higiene perorangan, serta penggunaan sarana SAMIJAGA yang memenuhi syarat kesehatan. Program kesehatan gratis yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar menyiapkan layanan gratis khusus secara berkala, seperti pengobatan gratis, perbaikan gizi masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin kurang gizi, pelayanan operasi katarak, operasi bibir sumbing, sunatan massal, dan lain-lain. Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan gratis di tengah-tengah masyarakat maka pemerintah kota Makassar memfasilitasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) Kelurahan Sehat yang saat ini mencapai 63 Pokja, yang bertujuan untuk mengaktifkan kader-kader posyandu untuk mendukung keluarga yang sehat melalui Kelurahan Siaga, Gerakan Sayang Ibu, Revitalisasi Posyandu, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan ASI eksklusif, dan lain-lain. Kesehatan Gratis akan ditingkatkan kualitasnya melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Makassar dengan target perluasan dari 160.103 ASKES, 336.004 JAMKESMAS/ASKESKIN, 88.654 JAMSOSTEK & 644.760 tanggungan pemerintah kota Makassar. Realisasi penyaluran bantuan kesehatan dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.952.276.089,00 atau 93,90% dari total anggaran sebanyak Rp. 4.208.993.280,- yang diperuntukkan bagi rawat inap di 37 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daya Kelas III dengan anggaran sebesar Rp. 1.980.702.720,00 Tempat-tempat dan fasilitas/area publik secara bertahap disediakan Bilik Air Susu Ibu terutama di Mall, Plaza, Pusat Perbelanjaan, Hotel, Restoran dan lain-lain. Derajat kesehatan masyarakat Kota di Tahun 2010 cukup mengalami peningkatan tercermin dari Angka Harapan Hidup. Pada Tahun 2009 Angka Harapan Hidup sebesar 73,43 Tahun sedangkan pada Tahun 2010 Angka Harapan Hidup menjadi 73,58 Tahun. Angka kematian bayi Tahun 2009 sebesar 11,34/1000 KH (Kelahiran Hidup) dan pada tahun 2010 menurun menjadi 10/1000 KH (kelahiran Hidup). Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2009 sebesar 16 /100.000 LH (Kelahiran Hidup) dan pada tahun 2010 menurun menjadi 11,8/100.000 LH (Kelahiran Hidup). Prevalensi gizi kurang anak balita tahun 2009 sebesar 15,35 % dan tahun 2010 prevalensi gizi kurang anak balita sebesar 15,22%. Pada tahun 2010, sarana kesehatan yang tersedia di kota Makassar terdiri atas 40 unit Rumah Sakit termasuk Rumah Sakit Bersalin dan Rumah Bersalin, 73 unit Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu serta 2 unit BKIA. Kemudian pada tahun 2010 jumlah Puskesmas, yakni 112 unit yang terdiri dari 36 unit Puskesmas, 40 unit Pustu dan 36 Puskesmas Keliling. Selain itu, terdapat juga tempat pelayanan kesehatan berupa dokter dan bidang praktek. Pada tahun 2009, jumlah dokter praktek tersebut adalah 1.008 unit dan bidan praktek sebanyak 124 unit. Kemudian pada tahun 2010, jumlah dokter praktek tersebut menjadi 2.012 unit dan bidan praktek sebanyak 168 unit.

Bab 2 - Halaman 17


POKJA AMPL

Tabel 2.14 Jumlah penderita penyakit menular yang dapat mewabah pada masyarakat menurut jenis penyakit di Kota Makassar tahun 2010

No.

Jenis Penyakit

Penderita

Meninggal

Prosentase yang Meninggal

1

Diare

39.740

0

0

2

Typoid

3.404

0

0

3

Dipteri

3

0

0

4

Pertusis

0

0

0

5

Campak

309

0

0

6

DHF

182

0

0

7

Varicella

1.041

0

0

8

Tyetanus Neonatorum

0

0

0

Jumlah Total

2010

44.679

0

0

2009

49554

10

0,02

2008

49758

13

0,03

55713

15

0,03

2007 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar 2011

Tabel 2.15 Jumlah Penderita Yang meninggal akibat penyakit diare dirinci menurut golongan umur di Kota Makassar tahun 2010

No.

Golongan Umur (Tahun)

Penderita

Meninggal


1

Dibawah 1 tahun

6.505

4

0,06

2

1–4

14.633

2

0,01

3

5 ke Atas

18.602

0

0

2010

39.740

6

0,02

2009

45014

8

0,02

2008

46801

9

0,02

52278

10

0,02

Jumlah Total

2007 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar 2011

Berdasarkan data pada tabel 2.13 tersebut diatas, maka anak-anak usia dibawah 5 tahun sangat rentan sekali terhadap penyakit diare yaitu ada 21.138 kasus atau 53,19%, dan anak penderita diare yang sampai meninggal dunia ada 6 kasus atau 0.028% dari jumlah anak penderita diare.

Bab 2 - Halaman 18


POKJA AMPL

Tabel 2.16: Jumlah Penderita Yang meninggal akibat penyakit diare dirinci menurut Kecamatan di Kota Makassar tahun 2010

No.

Kecamatan

Penderita

Meninggal


1

Mariso

1.936

0

0

2

Mamajang

2.106

0

0

3

Tamalate

2.795

0

0

4

Rappocini

3.426

0

0

5

Makassar

3.339

0

0

6

Ujung Pandang

920

0

0

7

Wajo

1.028

0

0

8

Bontoala

2.060

0

0

9

Ujung Tanah

2.749

0

0

10

Tallo

4.357

0

0

11

Panakkukang

4.359

0

0

12

Manggala

3.491

0

0

13

Biringkanaya

3.800

0

0

14

Tamalanrea

3.374

0

0 0

2009

39.740 45.014

0 8

0,02

2008

46.801

9

0,02

2007

52.278

10

0,02

2010 Jumlah Total

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar 2010

Pemerintah Kota telah melaksanakan berbagai upaya preventif dan promotif secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai sektor terkait, termasuk dalam penanggulangan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA.

2.6

Sosial Kemasyarakatan

Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, dan secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dimana Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional. Disamping sebagai titik simpul transportasi laut dan udara, kota Makassar bukan hanya sebagai pusat pelayanan dan pengembangan distribusi jasa dan perdagangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tetapi merupakan ruang keluarga (“Living Room”) yaitu sebagai tempat yang aman tenteram,damai sangat kondusif sebagai tempat tinggal dan berinvestasi serta melakukan berbagai aktivitas. Disamping memiliki keunggulan tersebut, Kota Makassar dihuni oleh penduduk dari berbagai etnis, budaya, memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global. Nilai-nilai tersebut

Bab 2 - Halaman 19


POKJA AMPL

berfungsi sebagai rambu-rambu/koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Ada empat etnis besar yang mewarnai nilai-nilai luhur tersebut, yaitu etnis Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, disamping etnis-etnis lainnya; Cina, India, Arab dan Melayu. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan pembangunan, seluruh kemampuan dipadukan secara bijak antara potensi sumber daya alam yang strategi dengan potensi sumber daya manusia yang terbekali dengan nilai-nilai luhur. Pengembangan potensi harus direncanakan sebaik mungkin dan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin melalui aspek yang saling terkait, saling mempengaruhi dan secara keseluruhan dikelola seoptimal mungkin yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan latar belakang agama dan keyakinan penduduk kota Makassar, terdapat empat jenis tempat peribadatan yang ada di kota ini, yakni Masjid/Mushallah bagi umat Islam, gereja bagi yang beragama kristen/protestan serta peribatan bagi pemeluk agama Budha dan Hindu. Pada tahun 2010, terdapat 613 buah masjid dan 98 buah mushallah. Kemudian, 70 buah gereja protestan dan 16 buah gereja Katholik. Berikut yakni tempat peribadatan umat Budha 3 buah dan umat Hindu 1 buah. Angka-angka tersebut pada tahun 2008 menjadi : a) Masjid sebanyak 864 buah dan Mushallah sebanyak 112 buah, b) Gereja Protestan sebanyak 90 buah dan Gereja Katholik sebanyak 57 buah, c) Tempat peribadatan umat Budha sebanyak 23 buah dan d) Tempat peribadatan umat Hindu tetap 1 buah.

2.7 2.7.1

Perekonomian Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis ekonomi wilayah, indikator yang lazim digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, tenaga kerja, perkembangan investasi dan distribusi Pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2009 sebesar Rp.31,26 trilyun lebih dan pada tahun 2010 naik menjadi Rp.36,73 trilyun lebih. Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan semakin tertekannya laju inflasi, dimana pada Tahun 2009 laju inflasi mencapai rata-rata sebesar 3,24%, pada tahun 2010 naik menjadi 6,82% sedangkan inflasi secara nasional sebesar 11,64%, dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada Tahun 2009 sebesar 9,28% naik menjadi 9,31% pada tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan atau peningkatan beberapa indikator–indikator makro ekonomi dan juga disebabkan oleh investasi Pemerintah Kota melalui APBD disamping peran swasta dalam sektor riil yang memacu peningkatan perekonomian.

Bab 2 - Halaman 20


POKJA AMPL

Tabel 2.17 Perkembangan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2008-2009

No.

Indikator Ekonomi Lokal

2009 31,26

1 Jumlah PDRB Harga Berlaku (Triliyun Rp)

2010 36,73

Prosentase (%) 17,50

14,798

2 Jumlah PDRB Harga konstran (Triliyun Rp) 3 Jumlah penduduk (Jiwa)

1.272.349

1.339.374

5,27

4 PDRB harga berlaku perkapita ( Rp/Bulan)

2.004.167

2.285.833

14,05

5 PDRB harga konstan perkapita (Rp/Bulan)

2.063.177 3,24%

6,82%

110,50

7 Kebutuhan Hidup Minimum (Rp/Bulan)

900.000

1.000.000

11,11

8 Upah Minimum Kota (Rp/Bulan) Prosentase (%) UMK terhadap PDRB harga 9 berlaku perkapita

905.000

1.000.000

10,50

45,16

43,74

-3,12

6 Tingkat inflasi (%)

Sumber : Berbagai Sumber dan data di olah. Investasi dan instrumen moneter dengan tingkat bunga yang responsif terhadap iklim investasi, pada tahun 2009 menghasilkan persetujuan investasi PMDN Rp. 195,45 milyar dan PMA $ US 13,8 Juta dan pada tahun 2010 menghasilkan persetujuan investasi PMDN Rp. 1.265,79 milyar lebih dan PMA $ US 1.029.330 juta. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga dipengaruhi oleh dunia perbankan dimana jumlah pinjaman pada tahun 2009 jumlah pinjaman sebesar Rp.16,06 trilyun lebih, terdiri dari pinjaman modal kerja Rp. 6,57 trilyun lebih, pinjaman investasi sebesar Rp. 4,50 trilyun lebih dan pinjaman konsumsi sebesar Rp. 4,98 trilyun lebih. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah pinjaman meningkat menjadi Rp. 19,17 trilyun lebih, terdiri dari pinjaman modal kerja Rp. 7,99 trilyun lebih, pinjaman investasi sebesar Rp. 4,69 trilyun lebih dan pinjaman konsumsi sebesar Rp 6,47 trilyun lebih. 2.7.2

Pendapatan perkapita

Pada tahun 2010 indikator perekonomian lainnya, yaitu pendapatan perkapita, memperlihatkan perkembangan PDRB perkapita yang cukup berarti, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 16,87 Juta lebih dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 20,79 juta lebih. Struktur ekonomi Kota Makassar masih didominasi oleh sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel. Struktur ekonomi pada Tahun 2010 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Bab 2 - Halaman 21


POKJA AMPL

Grafik 2.1 Struktur Ekonomi Kota Makassar Tahun 2010.

Jasa-jasa

11,11 10,96

Angkutan&Komunikasi

15,49

Bangunan

30,16

8,79 1,95

Industri Pengolahan

20,46 0,01 0,58

Pertanian 0

5

10

15

20

25

30

35

Grafik 2.2 PDRB Perkapita Kota Makassar Berdasarkan Harga Berlaku (Rupiah) Tahun 2005-2009.

31,26Trilyun 26,07 Trilyun 20,79 Trilyun 18,17 15,74

2005

2.7.3

Trilyun

Trilyun

2006

2007

2008

2009

TAHUN

Keuangan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah khususnya pada kelompok Pendapatan Daerah tetap memperhatikan kondisi obyektif masyarakat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 1.451.537.120.408,- bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 1.215.460.818.850,- berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 236.076.301.558,- atau naik 19,42%. Rincian Pendapatan Daerah

Bab 2 - Halaman 22


POKJA AMPL

Tahun Anggaran 2010 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2009 perubahan digambarkan dalam berikut ini :

setelah

Tabel 2.18 Kondisi Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2009-2010 No 1.1 1.1.1 1.1.2

2009 (Rp.)

Uraian

2010 (Rp.)

169.889.013.769 115.223.338.976 39.177.482.270 5.665.752.809

210.068.212.208 133.508.755.341 59.727.754.725 5.917.813.866

1.1.4

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

9.822.439.713

10.913.888.275

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus ( DAK)

833.834.215.606 142.662.186.490 647.299.704.000 43.151.000.000

861.280.547.227 171.260.420.227 644.266.427.000 45.753.700.000

1.3

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

211.737.589.475

380.458.360.973

1.3.1 1.3.2

Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

2.111.828.800 115.012.318.875

2.593.035.300 100.000.000 155.704.122.541

68.965.037.000 25.648.404.800

190.426.514.332 31.364.688.800

1.1.3

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Jumlah 1.215.460.818.850 Pertumbuhan % Sumber : Dinas Pendapatan & Bag. Keuangan. ( Data diolah)

2.7.4

1.451.537.120.408 19,42%

Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 210.068.212.208,bila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 169.889.013.769,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.179.198.439,- atau naik sekitar 23,65%. Adapun penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari : Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 133.508.755.341,- bila dibandingkan dengan rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 115.223.338.976,- berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.285.416.365,- atau 15,87%. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 59.727.754.725,- bila dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 39.177.482.270,- berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 20.550.272.455,- atau 52,45%.

Bab 2 - Halaman 23


POKJA AMPL

Rencana Pendapatan dan Perbandingan untuk masing-masing Jenis Retribusi adalah sebagai berikut : Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp.13.489.353.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 13.489.353.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.661.160.400,- atau 16,50%. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 8.415.520.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 209 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 6.450.605.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.964.915.000 atau 30,46%. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 18.816.715.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 17.882.010.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 934.705.000,- atau 5,23%. Pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 5.917.813.866,- bila dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 5.665.752.809,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 252.061.057,- atau 4,45%. Pendapatan yang bersumber dari Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 456.776.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp.326.278.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.130.498.000,- atau 40,00%. Pendapatan yang bersumber dari Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 3.868.579.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan tidak mengalami peningkatan. Pendapatan yang bersumber dari Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp.118.800.000,- tidak mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan. Pendapatan yang bersumber dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp.8.772.084.000,- bila dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp.8.235.894.000,- berarti mengalami penurunan sebesar Rp.536.190.000,- atau 6,51% 2.7.5

Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 861.280.547.227,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan sebesar Rp. 833.834.215.606,berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 27.446.331.621,- atau 3,29%. Adapun jenis penerimaan dari dana perimbangan berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 171.260.420.227,- bila dibandingkan dengan Tahun

Bab 2 - Halaman 24


POKJA AMPL

Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 142.662.186.490,- terdapat peningkatan sebesar Rp. 28.598.233.737,- atau 20,05%. Penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 644.266.427.000,- dibandingkan dengan rencana penerimaan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 647.299.704.000,- berarti mengalami penurunan sebesar Rp. -3.033.277.000,- atau -0,47%. Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat, oleh karena itu seluruh target/rencana penerimaan yang dianggarkan pada Pos ini didasarkan pada penetapan alokasi dari Pemerintah Pusat. Penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 45.753.700.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan sebesar Rp. 43.151.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.602.700.000,- atau naik 6,03%. Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat.

2.7.6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 380.458.360.973. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 211.737.589.475,- berarti mengalami kenaikan Rp. 168.720.771.498,- atau turun 79,68%. Adapun penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari : Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah dalam Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 2.593.035.300,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 2.111.828.800,- berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 481.206.500,- atau 22,79% Penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 155.704.122.541,- Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 115.012.318.875,- berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 40.691.803.666,- atau 35,38%.. Penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian dalam Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 190.426.514.332,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 68.965.037.000,- berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 121.461.477.332, atau 176,12 %. Penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi dalam Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 31.364.688.800, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 25.648.404.800,- mengalami penurunan sebesar Rp. 5.716.284.000,- atau 22,29%, keseluruhan penerimaan tersebut untuk program pendidikan dan kesehatan gratis

Bab 2 - Halaman 25


2.7.7

POKJA AMPL

Pinjaman Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah, kondisi jumlah pinjaman Pemerintah Kota sampai dengan cut off date 22 Oktober 2008 adalah sebagai berikut tunggakan pokok Rp. 30.320.689.320,04., tunggakan non pokok sebesar Rp. 81.942.086.810,65., total tunggakan Rp. 112.262.776.130,69., sedangkan pinjaman yang belum jatuh tempo sebesar Rp. 7.211.640.147,17. Dari gambaran pinjaman tersebut pemerintah kota Makassar telah melakukan upaya restrukturisasi pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas dengan cara membayar kembali tunggakan pokok sesuai dengan kemampuan Pemerintah kota Makassar paling lama delapan tahun anggaran, sementara tunggakan non pokok akan diselesaikan dengan menganggarkan kembali pada APBD dengan tenggang waktu yang sama dengan pembayaran utang pokok yang diperuntukkkan untuk pembangunan prasarana dan sarana pelayanan publik pada jenis belanja modal yang akan menambah aset daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang positif yakni sebesar 4,29%. Struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 19,11%, disusul sektor jasa-jasa sebesar 18,39%. Tingkat inflasi mencapai 6,93%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (PAD) yang berasal dari pajak daerah, dan pendapatan lain-lain pada tahun 2010 sebesar 96,83% atau Rp. 210.080.685.636,64 dari rencana Rp. 216.928.890.000,-. Sedangkan Pendapatan perkapita memperlihatkan perkembangan PDRB perkapita mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar Rp. 24,05 juta lebih menjadi Rp. 27,43 lebih pada tahun 2010.

2.8 2.8.1

Visi Dan Misi Kota Visi Kota

Rumusan visi Makassar 2014 sebagai bagian dari pencapaian visi jangka panjang sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025, yakni ”Makassar sebagai kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan/kelanjutan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni ”Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi” sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka disusun Visi 2014 : Visi kota Makassar yang telah disepakati oleh Stakeholder kota adalah: ”Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”. Visi tersebut di atas terinspirasi dari dua hal mendasar :

Bab 2 - Halaman 26


POKJA AMPL

Pertama : yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan kota Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, nasional dan global. Kedua : yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu. Pembangunan berkarakter yaitu pembangunan mesti bisa dipahami, memiliki bahasa publik, dapat dibaca, dapat dilakukan dan adalah sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang ada pada umumnya yang sekaligus menggambarkan pelaku pembangunan itu sendiri, watak, perilaku individu yang merancang dan menangani pembangunan itu. Kriteria pembangunan berkarakter yaitu perlakuan pembangunan sesuai kebutuhan, mengakselerasi potensi lokal, fokus dan menyelesaikan masalah, integratif dan bersifat holistik, memiliki nilai pragmatis dan filosofis.

2.8.2

Misi Kota

Penjabaran dari visi tersebut, dilakukan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :  Mewujudkan warga kota yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan bermartabat;  Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan;  Mewujudkan peran strategis kota Makassar dalam perekonomian domestik dan internasional;  Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas;  Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis, dinamis, demokratis, dan taat hukum.

2.8.3

Nilai-Nila Dasar

Agar pembangunan kota Makassar memiliki daya dan tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat maupun kualitas lingkungan secara berkelanjutan, maka diperlukan kekuatan kultural, moral dan religiusitas berupa nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan bersama. Nilai-nilai tersebut adalah:  Kemerdekaan Kemerdekaan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk melakukan kreativitas pembangunan. Kemerdekaan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada kepentingan kolektif yang menjelma dalam bentuk peraturan yang bersifat legal formal, serta kepada norma-norma kesusilaan baik menurut pandangan budaya, maupun menurut tuntunan agama. 

Kebersamaan. Menjadikan perbedaan-perbedaan latar belakang sebagai mozaik yang mendesain kekayaan keberagaman warga kota Makassar. Pada banyak simpul-simpul kehidupan, dalam kedudukan bersama sebagai warga kota, terdapat persentuhan atau persinggungan maupun intergrasi. Simpul-simpul tersebut menjadi wilayah dimana kebersamaan tetap terpelihara dan ditumbuh kembangkan

Bab 2 - Halaman 27


POKJA AMPL



Saling Memanusiakan – Sipakatau Kota Makassar adalah kota dimana hidup orang-orang yang secara individu dan sosial menghormati harkat dan martabat antara satu dengan yang lain, karena sadar sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat.



Saling Menghargai – Sipakalebbi Setiap orang dapat berbeda profesi dan kedudukan di dalam masyarakat, perbedaan tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan saling menghargai antara satu dengan lainnya tanpa memandang latar belakang profesi dan kedudukan dalam masyarakat masingmasing



Saling Mengingatkan – Sipakainge Sadar akan kodrat kemanusiaan sebagai warga kota yang dapat saja khilaf, lupa dan lalai, maka diperlukan sikap untuk saling mengingatkan dengan cara-cara yang elegan, dapat diterima sesuai batas batas nilai masyarakat beradat dan martabat.



Keterbukaan Agar proses pembangunan dapat menyertakan peran serta masyarakat secara luas, maka diperlukan keterbukaan dari tahap perencanaan hingga pengendalian pembangunan. Keterbukaan tersebut dikemas dalam kultur yang beradab dan dijiwai oleh semangat penegakan hukum.



Semangat Kejuangan Tantangan masa depan hendaknya dihadapi dengan semangat kejuangan yang teguh dan pantang menyerah, seperti yang tertera pada logo Kota Makassar yang bertuliskan ”Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut ke Pantai”.

2.9

Institusi dan Organisasi Pemerintah Daerah

Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di tingkat Pemerintah Kota Makassar adalah terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KELUARGA BERENCANA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KESEHATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENANGGULANGAN BENCANA (DIPKPB) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bab 2 - Halaman 28


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

POKJA AMPL

DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN INSPEKTORAT KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN PENGOLAHAN DATA KANTOR KESATUAN BANGSA KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KANTOR PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN KANTOR KECAMATAN KANTOR KELURAHAN PELAKSANA HARIAN (LAKHAR) BADAN NARKOTIKA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Berdasarkan Kelembagaan di tingkat pemerintah kota Makassar yang saat ini menangani dan mengelola bidang sanitasi di Kota Makassar adalah: Badan Lingkungan Hidup Daerah (kualitas air limbah), Dinas Pekerjaan Umum (drainase, Sanitasi, dan penyehatan lingkungan), Dinas Kesehatan (penyuluhan dan pemeriksaan kualitas air sumur), Perusahaan daerah Air Minum (air bersih). Dalam pelaksanaannya masing-masing Dinas bekerja sesuai TUPOKSI-nya dan koordinasi dilakukan bila melibatkan Dinas/Instansi terkait lainnya. Belum ada institusi khusus yang dibentuk atau ditunjuk sebagai Leading Intitution dalam bidang sanitasi di tingkat kota. Terdapat beberapa Peraturan Daerah yang diterapkan dan masih berlaku sampai saat ini. Namun, dalam perkembangannya, terdapat beberapa kelemahan di dalam penerapannya. Sebagai contoh dalam ketentuan IMB, terdapat pasal yang mengatur jarak septik tank dan sumur untuk satu unit rumah. Namun, tidak mengatur jarak antara septik tank dan sumur rumah di sebelahnya. Untuk kebutuhan ke depan, diperlukan Perda khusus yang mengatur tentang air limbah domestik, drainase lingkungan dan kemungkinan sampah. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan sistem komunal bagi perumahan. Tentang Perda yang mengatur tentang retribusi sampah dan air limbah, perlu ditinjau kembali. Adapun bagan organisasi masing-masing SKPD terkait sebagaimana tergambar pada bagan dibawah ini.

Bab 2 - Halaman 29


POKJA AMPL

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah

Bab 2 - Halaman 30


POKJA AMPL

Bagan 3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Bab 2 - Halaman 31


POKJA AMPL

2.10 Tata Ruang Wilayah Dalam kondisi nyata dinamika perkembangan Kota Makassar saat ini, hubungan antar matra dalam wilayah perencanaannya memperlihatkan gerak pembangunan yang semakin dinamis sejalan dengan semakin besarnya tuntutan ruang yang ada. Secara struktur ruang Sistem Perkotaan RTRW Kota Makassar disusun berdasarkan klasifikasi menurut hirarkinya sebagai berikut : a. Pusat Pelayanan Kota, untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional dalam aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota dan/atau regional. b. Sub Pusat Pelayanan Kota, untuk melayani sub wilayah kota dalam pelayanan internal wilayah. c. Pusat Lingkungan, untuk melayani bagian wilayah kota dalam skala lingkungan.

2.10.1 Pusat Pelayanan Kota Adapun sistem perkotaan dalam pusat pelayanan kota (PPK) Kota Makassar sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas 3 (tiga) PPK, meliputi: a. PPK I : Pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kawasan Pusat Kota (Kawasan Karebosi, Balaikota, Benteng Fort Rotterdam, Pasar Sentral, Pecinan dan sekitarnya) dengan skala pelayanan kota dan regional; b. PPK II : Pusat kegiatan bisnis dengan standar internasional di Kawasan Bisnis Global Terpadu (Kawasan Centerpoint Of Indonesia) dengan skala pelayanan bisnis tingkat nasional dan Internasional; c. PPK III: Pusat kegiatan maritim berstandar nasional dan internasional di Kawasan Maritim Terpadu (Kawasan Pantai Utara, Untia, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kampus PIP dan sekitarnya) dengan skala pelayanan tingkat global.

2.10.2 Sub Pusat Pelayanan Kota Sub pusat pelayanan kota merupakan zona yang menjadi pengumpul pelayananan bank/jasa, pengumpul dan pengolahan barang untuk satu provinsi dan fungsional lainnya. Terkait dengan sub pusat pelayanan kota Makassar sebagaimana diuraikaan sebelumnya, maka meliputi kawasan dengan fungsi yang beragam mengikuti nilai-nilai atmosfir wilayah kawasan terpadu Kota Makassar. Sub PPK ini juga dimaksudkan untuk bagaimana mampu meningkatkan pelayanan internal dalam kawasan terpadu. Terdapat 9 (sembilan) sub pusat pelayanan kota dalam Kota Makassar, diantaranya: a. Sub PPK I : Pusat kegiatan permukiman yang berkepadatan sedang dan tinggi di Kawasan Permukiman Terpadu dengan skala pelayanan tingkat kota; b. Sub PPK II : Pusat kegiatan penelitian dan pendidikan di Kawasan Riset Dan Pendidikan Tinggi Terpadu dengan skala pelayanan tingkat regional; c. Sub PPK III : Pusat kegiatan kebandaraan dengan standar pelayanan tingkat internasional di Kawasan Bandara Terpadu, dengan skala pelayanan tingkat Nasional dan Internasional; d. Sub PPK IV : Pusat kegiatan industri di Kawasan Industri Terpadu dengan skala pelayanan tingkat regional; e. Sub PPK V : Pusat kegiatan pergudangan di Kawasan Pergudangan Terpadu dengan skala pelayanan regional;

Bab 2 - Halaman 32


POKJA AMPL

f.

Sub PPK VI : Pusat kegiatan pelabuhan di Kawasan Pelabuhan Terpadu dengan standar Internasional dengan skala pelayanan tingkat nasional dan internasional; g. Sub PPK VII : Pusat kegiatan bisnis dan pariwisata di Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu dengan skala pelayanan tingkat kota; h. Sub PPK VIII : Pusat kegiatan Budaya di Kawasan Budaya Terpadu dengan skala pelayanan tingkat kota; i. Sub PPK IX : Pusat kegiatan olahraga di Kawasan Olahraga Terpadu dengan skala pelayanan tingkat kota.

2.10.3 Pusat Lingkungan Pusat kegiatan lingkungan merupakan penghubung dari pusat kegiatan lokal. Zona ini menjadi nodes yang berperan dalam kawasan lokal sprawl di sekitarnya yang didasarkan pada radius pelayanan efektif dan efisiennya. Sementara sistem perkotaan untuk pusat lingkungan sebagaimana dimaksudkan diatas meliputi kawasan-kawasan fungsional yang berperan penting terhadap kerangka struktur ruang kota. Terdapat 3 (tiga) pusat lingkungan dalam struktur ruang Kota Makassar yaitu: a. Pusat Lingkungan I : Pusat lingkungan kawasan permukiman Bumi Tamalanrea Permai dan sekitarnya; b. Pusat Lingkungan II : Pusat lingkungan kawasan Antang dan sekitarnya; c. Pusat Lingkungan III : Pusat lingkungan kawasan Gunung Sari dan sekitarnya. Selanjutnya sistem struktur ruang Kota Makassar disusun terutama berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sistem transportasi nasional, sistem struktur Pulau Sulawesi, RTRWP Provinsi Sulawesi Selatan, dan sistem perkotaan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar berikut ini:

Bab 2 - Halaman 33


POKJA AMPL

Gambar 3-1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Makassar 2010-2030

Bab 2 - Halaman 34

2.1 Kondisi Geografis, Topografis dan Geohidrologi

Recommend Documents